IDE∑ Institute of Development & Energy Economics
Arus Minyak, Subsidi BBM dan APBN Indonesia: Beberapa Hal Yang Perlu Kita Ketahui Beberapa Hal Yang Perlu Kita Ketahui Bagian 2 dari 3
IDE∑ menyebarluaskan naskah ini untuk memperkaya pemahaman masyarakat mengenai masalah Subsidi BBM. Dalam pandangan IDE∑, pemahaman masyarakat mengenai masalah Subsidi BBM ini ‐‐termasuk yang dimiliki pemuka politik, akademisi, tokoh LSM, demonstran maupun pejabat pemerintah‐‐ masih sangat beragam, kurang l k lengkap atau bahkan keliru, termasuk dalam melihat fakta empiris yang berkaitan. b hk k li kd l lih f k ii b k i IDE∑ berharap naskah b h k h sederhana ini memberikan manfaat kepada kita bersama.
IDE∑ Institute of Development & Energy gy Economics
Sistem Penyediaan BBM di Indonesia
2
1.1 Arus Penyediaan BBM di Indonesia (2005; ribu barel/hari)
5
1. 2. Arus Penyediaan BBM di Indonesia (2007; juta barel)
6
Subsidi BBM dan APBN Indonesia
7
2. 1. Apakah yang dimaksud dengan Subsidi BBM? 2 1 Apakah yang dimaksud dengan Subsidi BBM? 2. 2. Arus minyak, Pendapatan dan Belanja dalam APBN 2. 3. Bagaimanakah nilai Subsidi BBM ditentukan? 2. 4. Jadi, Subsidi BBM benar‐benar ada dan dibayarkan?
Harga minyak terus membumbung. Apa yang akan terjadi pada Subsidi BBM dan APBN Indonesia?
13
Lalu harus bagaimana?
16
4. 1. Keputusan politik pemerintah 4 2 Pilih l i 4. 2. Pilihan lain
[email protected]
1
Bagian
1
7
B i Bagian
7 11
2
12
Bagian
3 16 18
Subsidi BBM dan APBN Indonesia
IDE∑ Institute of Development & Energy gy Economics
2. 1. Apakah yang dimaksud dengan Subsidi BBM? Subsidi BBM tidak berkaitan dengan pemberian dana langsung kepada rakyat agar dapat membeli BBM atau d dengan “neraca kuangan lengkap” dari arus minyak “ k l k ”d i i k Indonesia. Dalam APBN Indonesia, yang dimaksud dengan Subsidi BBM adalah “pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia kepada PERTAMINA (pemegang monopoli pendistribusian BBM di Indonesia) dalam situasi dimana pendapatan yang diperoleh PERTAMINA dari tugas menyediakan BBM di Tanah Air adalah lebih rendah dibandingkan biaya yang dikeluarkannya untuk menyediakan BBM tersebut.” (Ref. 1)
Pertamina melakukan tugas g menyediakan BBM di Tanah Air adalah atas perintah UU 8/1971 tentang Pertamina. Undang‐Undang Minyak dan Gas Bumi 22/2001 memungkinkan / g penyediaan BBM dilakukan oleh pihak lain, namun hingga kini tugas menyediakan BBM (bersubsidi) itu masih dimonopoli Pertamina. p
2. 2. Arus minyak, Pendapatan dan Belanja dalam APBN APBN memiliki 2 lajur utama: Pendapatan Negara dan Belanja Negara. Pendapatan dari menjual minyak mentah bagian Pemerintah akan dimasukkan ke dalam lajur Pendapatan Negara. Subsidi BBM (terjadi bila penghasilan Pertamina dari penjualan BBM lebih rendah dibandingkan biayanya, karena harga BBM ditentukan oleh Pemerintah karena harga BBM ditentukan oleh Pemerintah ‐‐ melalui Keputusan Presiden) akan dibayarkan melalui Keputusan Presiden) akan dibayarkan oleh Pemerintah dan dimasukkan ke dalam lajur Belanja Negara.
[email protected]
7
IDE∑ Institute of Development & Energy gy Economics
Pendapatan/ belanja yang terkait dengan arus minyak serta perubahan harga minyak ditunjukkan pada Tabel di bawah. Sangat terpengaruh oleh perubahan harga minyak
Struktur APBN Indonesia A. Pendapatan Negara dan Hibah ..... I.1.a.i.1 Pajak Penghasilan Migas I.2.a.i.1 Penerimaan SDA Minyak Bumi I.2.a.i.2 Penerimaan Sumberdaya Alam Gas Alam …..
B. Belanja Negara ….. I.1.5.a Subsidi BBM I.1.5.b Subsidi Non‐BBM …..
[email protected]
8
Penerimaan SDA Gas Alam dimasukkan ke dalam Pendapatan Negara. Nilai SDA Gas Alam akan terpengaruh oleh perubahan harga minyak karena harga pada kontrak jual‐ harga minyak karena harga pada kontrak jual beli gas alam Indonesia (khususnya ekspor LNG: gas alam cair) diindekskan terhadap harga minyak mentah. Subsidi Non‐BBM dipengaruhi oleh perubahan harga minyak b i k bumi, karena sebagian besar dari Subsidi b i b d i S b idi Non‐BBM adalah untuk Subsidi Listrik, sedangkan dalam Subsidi Listrik itu elemen yang terbesar adalah untuk pembelian BBM. p
IDE∑
Sekarang, perhatikanlah perkembangan APBN 2000-2008, dalam lajur-lajur Pendapatan Negara dan Belanja Negara yang disederhanakan disederhanakan. Perhatikan pula perkembangan pangsa Pendapatan serta Belanja Negara yang terkait migas pada halaman berikutnya.
Institute of Development & Energy gy Economics
Perkembangan APBN Indonesia (2000‐2008; Rp Triliun) Perkembangan APBN Indonesia (2000‐2008; Rp. Triliun) 1000,0 900,0 800,0 Transfer ke Daerah
700,0
Belanja Lainnya 600,0
Belanja Negara
Cicilan Hutang Subsidi Non‐BBM
500 0 500,0
Subsidi BBM 400,0
Pendapatan Lainnya SDA Gas Alami
300,0
SDA Minyak Bumi 200,0
PPh Migas
100,0 0,0 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Sumber Data: Nota Keuangan; 2000‐2007 realisasi, 2008 RAPBN (belum APBN‐P)
[email protected]
9
Pendapatan Negara
Data APBN 2000 hingga 2008 (sebelum APBN‐Perubahan) menunjukkan bahwa, meskipun dalam kurun tersebut selalu terjadi peningkatan harga minyak dunia, namun Pendapatan Negara – Belanja Negara yang terkait migas masih selalu bernilai positip. Nilai Subsidi BBM menurun pasca kenaikan harga BBM Oktober 2005.
IDE∑ Institute of Development & Energy gy Economics
Perkembangan APBN terkait Migas (2000‐2008; Rp. Triliun) 250,0
200,0
150,0
Subsidi Non‐BBM 100,0
Subsidi BBM SDA Gas Alam SDA Minyak Bumi SDA Minyak Bumi PPh Migas
50,0
0,0 2000
2001
2002
[email protected]
2003
2004
2005
2006
2007
10
2008
Bagaimanakah situasinya bila harga minyak dunia (termasuk Indonesian Crude Price) berubah cepat, misalnya dari rata‐rata US$ 50/barrel menjadi US$ 115/ barrel? Ini adalah situasi yang sedang kita alami.
2. 3. Bagaimanakah nilai Subsidi BBM ditentukan?
IDE∑ Institute of Development & Energy gy Economics
Prosesnya adalah antara Pemerintah dan DPR. Lazimnya dulu, pekerjaan itu dimulai dengan Pemerintah (dibantu Pertamina) mengusulkan (1) perkiraan jumlah BBM yang akan didistribusikan, serta (2) perkiraan biaya‐biaya yang dibutuhkan untuk menyediakan BBM tersebut ke masyarakat. Termasuk dalam perkiraan biaya‐biaya tersebut ke masyarakat. Termasuk dalam perkiraan biaya biaya penyediaan BBM adalah (lihat penyediaan BBM adalah (lihat skema Arus Penyediaan BBM): (i) biaya pengadaan minyak mentah (termasuk minyak mentah bagian Pemerintah serta produksi Pertamina sendiri), (ii) biaya kilang, (iii) biaya transportasi dan distribusi, dan (iv) biaya impor BBM. Pemerintah dan DPR kemudian juga menyepakati (1) jenis BBM yang akan disubsidi serta jumlah Pemerintah dan DPR kemudian juga menyepakati (1) jenis BBM yang akan disubsidi serta jumlah (quota)‐nya, dan (2) harga jual BBM (bersubsidi) yang akan diterapkan. Setelah 2005, karena perubahan harga minyak yang cepat serta tidak dapat diandalkannya angka‐ angka perkiraan biaya penyediaan BBM (yang tidak bisa disediakan secara akurat dan cepat, g p y p y (y g p , apalagi untuk yang telah di‐audit), maka rencana (perkiraan) besaran Subsidi BBM didekati dengan indkes MOPS (Mid Oil Platts Singapore). Subsidi BBM kemudian dihitung dengan cara sebagai berikut:
Subsidi BBM = ∑ Qi * (MOPS (1 + Subsidi BBM = ∑ * (MOPS (1 + αi + Pajak) – + Pajak) Harga BBM Harga BBMi
MOPS dianggap mencerminkan proses produksi BBM yang efisien sejak pengadaan minyak mentah hingga pengolahan, sedangkan besaran α digunakan sebagai pendekatan (proxy) untuk biaya transportasi dan distribusi BBM. Qi adalah quota volume BBM bersubsidi yang disepakati DPR. αi disepakati Pemerintah dan DPR. Harga BBMi ditentukan oleh Pemerintah.
[email protected]
11
IDE∑
MOPS dan α
Institute of Development & Energy gy Economics
Apakah MOPS? MOPS adalah “harga rata‐rata produk‐produk minyak” yang diperdagangkan di bursa produk minyak Singapura, salah satu bursa produk minyak besar di dunia. Data MOPS disediakan oleh Platts, perusahaan penyedia data transaksi jual‐beli minyak (dan energi). Kritik terhadap penggunaan MOPS. BBM yang diimpor dari Singapura tidak besar dibandingkan konsumsi p p gg y g p g p g BBM di Indonesia. Selain itu, MOPS tidak menggambarkan jenis‐jenis BBM yang dikonsumsi di Indonesia (khususnya minyak tanah). Penggunaan α, misalnya α = 14%, juga riskan bila diterapkan kepada monopolist dan dilakukan secara kurang transparan.
2. 4. Jadi, Subsidi BBM benar‐benar ada dan dibayarkan? Ya, ada dan dibayarkan! Subsidi BBM dalam RAPBN adalah angka perkiraan. g p Transfer uang (dari Departemen Keuangan ke Pertamina) atau realisasi RAPBN terjadi setelah Pertamina melampirkan bukti‐bukti pengeluaran p p g untuk penyediaan BBM dan (yang seharusnya) sudah diverfikasi dengan seksama, sebelum cheque pembayaran diberikan diberikan.
[email protected]
12
IDE∑ Institute of Development & Energy gy Economics
Terima kasih atas perhatian Anda … Silakan lanjutkan dengan Bagian 3 (Sudahkah Anda membaca Bagian 1?) g )
Referensi 1. Hanan Nugroho, Apakah Persoalannya Pada Subsidi BBM? Tinjauan terhadap masalah subsidi BBM, ketergantungan pada minyak bumi, manajemen energi nasional dan pembangunan infrastruktur energi, Perencanaan Pembangunan Ed Ed. 2 Tahun X X, 2005 2005. http://www.bappenas.go.id/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=2216
2. Hanan Nugroho, Subsidi BBM tak sama dengan uang keluar, tapi mesti ditekan, Bisnis Indonesia, 2 Desember 2004. http://www.bappenas.go.id/index.php?module=ContentExpress&func=display&ceid=1969
3. Kwik Kian Gie, 3 Gie Apakah Subsidi BBM Sama Dengan Uang Keluar? Bisnis Indonesia, Indonesia 22 November 2004 2004. 4. Kwik Kian Gie, Istilah Subsidi BBM Menyesatkan. Mengapa Dipakai Untuk Menaikkan Harga Lagi?? http://www.koraninternet.com/ (20 Mei 2008)
5. Philip Barnes, Indonesia: The Political Economy of Energy, Oxford Institute for Energy Studies, 1995. 6. Jean Masseron, et al., Petroleum Economics, Institut Français du Petrole, Editions Technip, 1990. y dan Gas Bumi Indonesia ((Ditjen j Migas), g ), Nota Keuangan g ((Dep. p Keuangan): g ) beberapa p seri 7. Statistik Minyak penerbitan.
[email protected]
19
Subsidi BBM, Ver. 1, Mei, 2008.
© IDE∑
