ICT SEBAGAI MOTIVATOR EKONOMI
Jakarta, 23 Juni 2008 Rapar Koordinasi Nasional KADIN, Hotel Ritz Carlton Kuningan -Sylvia W. SumarlinWakil Ketua Komite Tetap Telematika KADIN/Ketua Umum APJII
World Summit On The Information Society
• APC WNSP 2003: “Masyarakat Informatika hendaknya berlandaskan keadilan di gender, harkat manusia, keadilan hukum dan diarahkan ke perbaikan terhadap suatu perbedaan pada pendidikan, pelatihan, sosial ekonomi, kebangsaan dan kebijakan politik”.
Fokus Pengembangan ICT • Menciptakan Masyarakat Yg Sejahtera melalui penggunaan ICT. • Meningkatkan kualitas pendidikan
Data Thn 2007 Yg Terkait ICT • Jumlah Penduduk di Indonesia : 250 jt BPS • Jumlah PC: 6 jt - Apkomindo • Jumlah Pengguna Internet: 25 jt - APJII • Kapasitas bandwidth: 4 Gbps - APJII
Hambatan di ICT • • • •
Infrastruktur Penetrasi Computer Pengembangan Ecosystem Kebijakan Pemerintah
Pengembangan Ecosystem • Apa yang tidak ada / hilang dari pertumbuhan ICT? • Kesinambungan antara produsen dan konsumen belum tercipta • Elemen yang hilang adalah: FINANCING di dua sisi, yakni sisi produsen dan konsumen
Hambatan Infrastruktur • Bandwidth Internasional – 40% Sudah mengalami penurunan yg signifikan. Thn 1996 biaya FO 1 Mbps adalah USD 35,000. Thn 2008 biaya FO 1 Mbps USD 2,000 • Backhaul – 30% FO terbatas, Wireless congested & terbatas • Last Miles – 30% Masalah sama seperti Backhaul.
Infrastruktur: Perbedaan Tarif Terdapat 2 kategori tarif internet dan 2 kategori jasa: ISP Non Operator Telco: • Bergantung pada Operator Telco utk penyediaan jaringan. • Jasa: hosting, web design, network management, customization infrastruktur, network security admin, pendampingan pengembangan lokal konten • Jasa Utama: Pengembangan penggunaan ICT di area / wilayahnya
Infrastruktur: Perbedaan Tarif ISP Operator Telco: • Menggunakan jaringan sendiri – mampu mendorong tarif murah • Menyediakan back-up infrastruktur yang handal, berkecepatan tinggi • Membutuhkan investasi /capex yang sangat tinggi untuk menjangkau seluruh daerah
Penetrasi Komputer • Meskipun terdapat data yg menunjukkan bahwa pembelian komputer setiap tahun meningkat 25%, namun itu bukan berarti bahwa kepemilikkan komputer meningkat. Computer yg baru menggantikan computer yg rusak / kadaluarsa. • Jumlah komputer yg ada sangat berdampak kepada penetrasi internet dan peningkatan penggunaan ICT • Sejarah Malaysia: Thn 1998 menggunakan metode Social Security u/ peningkatan komputer.
Kebijakan Pemerintah • Lisensi Internet: Apakah masih ada pembatasan? • Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggara Jaringan dan Penyelenggara Jasa perlu dikaji ulang. • Aturan USO: siapa yang menikmati dan memberi • Khusus konten: konten lokal 30% apakah cukup signifikan • Konten Multimedia: Permen Konten Multimedia perlu penyempurnaan dengan mengajak seluruh stakeholdersnya • Pengamanan dalam usaha melalui suatu kebijakan, misalnya dari sweeping aparat atas aktifitas rakitan, penggunaan stiker • Penyempurnaan UU Telekomunikasi no. 36 • Penyempurnaan Kepmen 21 • Perpajakan u/ menunjang aktifitas industri
Rekomendasi KADIN Mewakili asosiasi2 ICT di Kadin, maka rekomendasi yang kami sampaikan: • Berikan kesempatan u/ semua ISPs baik yg tipe Non Operator Telco dan Operator Telco u/ tumbuh melayani masyarakat sesuai dengan keahliannya. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan lisensi BWA Fixed kepada Non Operator Telco dan Mobile kepada Operator Telco • Percepat pelaksanaan USO dengan menginjinkan para ISP berpartisipasi langsung terhadap pembangunan wilayah / daerahnya
Rekomendasi KADIN (2) • Berpartisipasi dalam penyempurnaan kebijakan perpajakan yg saat ini sedang dibahas di DPR dan akan ditetapkan. PPH yg menyangkut Badan Usaha Tetap / Permanent Establishment Tax. Pajak tentang server • Adakan kebijakan Financing u/ memberikan kesempatan produsen dan konsumen ICT tumbuh • Usulan khusus dari FTII: di dalam DETIKNAS ada perwakilan yang langsung menjadi pelaku usaha ICT sehingga dapat memberikan masukkan yang berimbang
• Mendorong terciptanya konten lokal dengan memberikan apresiasi terhadap pemenang-pemenang ICT di bidangnya • Memberikan insentif berupa kebijakan untuk kreatifitas di pengembangan software (saat ini jasa tersebut terkena pph 23) • Dalam proyek2 tender pemerintah perlu ada positif list: misalnya kriteria pengalaman dll.
TERIMA KASIH
