RPJP HSS 2006-2026
BAB I.
PENDAHULUAN
I.1. Latar Belakang Sentralisasi pemerintahan dan pembangunan yang terpusat ternyata hanya menghasilkan fundamental ekonomi yang rapuh serta tidak dihasilkannya kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan sehingga mengakibatkan krisis yang berkepanjangan. Hal tersebut ditambah dengan ketidakmerataan pembangunan di daerah, telah membahayakan persatuan dan kesatuan serta mengancam kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, reformasi dilakukan untuk membangkitkan kembali kepercayaan diri atas bangsa ini dalam melakukan pemulihan, pemantapan dan peningkatan pembangunan guna mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Amandemen Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memberi arah bagi penyelenggaraan negara yang menyeluruh untuk membangun tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih baik.
1
RPJP HSS 2006-2026 Salah satu perubahan penting dalam pengelolaan pembangunan kedepan yang merupakan konsekwensi dari pemberlakuan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah diperkuatnya otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan. Penguatan otonomi daerah tersebut diimplementasikan berupa pemberian kewenangan yang lebih luas, nyata dan bertangggung jawab kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Melalui pemberian otonomi yang lebih luas tersebut, masing-masing daerah diarahkan untuk dapat lebih mampu memacu diri dalam pembangunan disertai peningkatan pelayanan, peningkatan pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan. Dalam rangka implementasi kewenangan otonomi daerah yang lebih luas dan upaya pencapaian tujuan secara lebih efektif, efisien dan terpadu, maka dibutuhkan suatu koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah di tingkat propinsi dan pemerintah tingkat Kabupaten / Kota maupun antar daerah dalam pelaksanaan program-program pembangunan khususnya dalam penyusunan rencana pembangunan kedepan. Dalam kaitan dengan hal itu maka sebagaimana amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Kabupaten haruslah memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu kepada rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) nasional. Berdasar amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan UndangUndang 32 tahun 2004 tersebut pula; maka Kabupaten Hulu Sungai Selatan seperti halnya Kabupaten / Kota lain berkewajiban membuat suatu perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJP) sebagai suatu proses untuk menentukan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan sesuai dengan kondisi dan potensi sumberdaya daerah yang tersedia dengan tetap mengacu pada RPJP Nasional. Penyusunan agenda perencanaan ini bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan selain akan sangat membantu dalam hal menentukan arah pembangunan kedepan dan sekaligus berupaya mengantisipasi permasalahan dan tantangan yang diprediksi akan muncul. Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun, selanjutnya akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Dokumen perencanaan tersebut adalah bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah jangka panjang Kabupaten Hulu Sungai selatan, dengan proses penyusunannya harus dilakukan secara partisipasif dengan melibatkan seluruh pelaku pembangunan. Dalam upaya penyusunan dokumen RPJP Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dapat mengantisipasi arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan, perlu dilaksanakan tahapan sebagai berikut :
2
RPJP HSS 2006-2026 Pertama, penyiapan rancangan RPJP Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dimana kegiatan ini dibutuhkan guna mendapat gambaran awal dari visi, misi dan arah pembangunan daerah. Kedua, musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) jangka panjang, dilaksanakan untuk mendapat masukan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap rancangan RPJP Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ketiga, penyusunan rancangan akhir RPJP Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dimana seluruh masukan dan komitmen hasil Musrenbang Jangka Panjang Daerah menjadi masukan utama penyempurnaan rancangan RPJP Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menjadi rancangan akhir RPJP; Keempat, penetapan Peraturan Daerah tentang RPJP Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibawah koordinasi Kepala Satuan Kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi hukum. Rancangan akhir RPJP beserta lampirannya disampaikan kepada DPRD sebagai inisiatif Pemerintah daerah, untuk diproses lebih lanjut menjadi Peraturan daerah tentang RPJP Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
I.2. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2006–2026 ini disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) secara partisipatif melalui rangkaian forum Musayawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka RPJP Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini disusun dengan tujuan sebagai berikut : 1. Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dituangkan ke dalam RPJM 2. Menyediakan satu pedoman berwawasan jauh untuk menentukan arah pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan mendasarkan diri pada kondisi riel dan proyeksinya ke depan. 3. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemda dan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan lima tahunan daerah.
3
RPJP HSS 2006-2026
I.3. Landasan Penyusunan Dalam penyusunan RPJP Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan yakni antara lain : 1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia No. 4286) 2. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400) 3. Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara 4. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) 6. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 7. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonom. 8. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 9. Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia No. 4124 10. Surat Edaran Mendagri No. 50 tahun 2005 tentang petunjuk penyusunan dokumen RPJP daerah dan RPJM daerah. 11. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Kalimantan Selatan. 12. Peraturan Daerah No1 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2003 – 2013 13. Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2003 tentang rencana stategik (Renstra) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2003 - 2008
4
RPJP HSS 2006-2026
I.4. Hubungan RPJP Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Dokumen perencanaan daerah yang tertinggi hierarkhinya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang mernuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah. Penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pernbangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Dokumen perencanaan berikutnya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pernerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Dokumen perencanaan berikutnya di daerah adalah Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
I.5. Sistematika Penulisan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari lima bab sebagai berikut. BAB I. BAB II. BAB III. BAB IV. BAB V.
PENDAHULUAN KONDISI DAN ANALISIS VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KAIDAH PELAKSANAAN PENUTUP
Bab pertama PENDAHULUAN menguraikan latar belakang, maksud dan tujuan, landasan penyusunan, hubungan RPJP daerah dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penulisan.
5
RPJP HSS 2006-2026 Bab kedua KONDISI DAN ANALISIS meliputi uraian-uraian tentang geomorfologi dan lingkungan hidup (yaitu kondisi geografis dan iklim), demografi, ekonomi dan sumber daya alam, sosial budaya dan politik, prasarana dan sarana, pemerintahan serta produk unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bab ketiga VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI menguraikan visi, misi dan arah pembangunan daerah. Pada Visi diuraikan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Misi merupakan bagian yang menggambarkan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Pada bagian arah pembangunan daerah diberikan arahan umum pembangunan jangka panjang untuk masing-masing bidang pembangunan. Pada masing-masing bidang pembangunan ini dapat dilihat arah pembangunan yang akan diikuti dan sasaran pembangunan yang harus dicapai. Komponen lainnya dari arah pembangunan daerah adalah uraian-uraian tentang peran sub wilayah pembangunan. Bab keempat tentang KAIDAH PELAKSANAAN, menguraikan pedoman pelaksanaan RPJP. Pemerintah Kabupaten wajib menerapkan 3 pilar dari Good Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJP Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2006-2026 ini. Selain itu juga perlu mendasarkan segenap kebijakan dan proyek yang dilaksanakan pada prinsip-prinsip efisiensi dan keadilan. Bab kelima sebagai PENUTUP, ditekankan bahwa RPJP Daerah ini perlu melibatkan secara partisipatif khalayak lintas pelaku pembangunan yang luas untuk memastikan terbangunnya kesepahaman dan komitmen bersama antara para pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan publik di satu pihak, dengan kalangan berasal dari dunia usaha, perguruan tinggi/akademisi, serta lembaga swadaya masyarakat yang mewakili aspirasi masyarakat madani (civil society).
6
RPJP HSS 2006-2026
BAB II. KONDISI DAN ANALISIS
II.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup II.1.1. Kondisi Geografis : - Letak 020 29’ 58’’ sampai dengan 020 56’ 10’’ Lintang Selatan dan 1140 51’ 19’’ sampai dengan 1150 36’ 19’’ Bujur Timur Posisi geografis Ibukota Kabupaten HSS yaitu kandangan terhadap ibukota Propinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin) apabila ditarik garis secara garis lurus adalah sekitar 98,75 Km ke arah Barat Daya dengan jarak tempuh (panjang jalan) mencapai 133 Km.
7
RPJP HSS 2006-2026 - Batas wilayah : Sebelah Utara Sebelah Timur Sebelah Barat Sebelah Selatan
: : : :
Kabupaten Hulu Sungai Utara Dan Hulu Sungai Tengah Kabupaten Hulu Sungai tengah dan Kotabaru Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tapin Kabupaten Tapin
- Luas Areal dan Karakteristik Wilayah Luas Areal : 1.804,904 Km 2. Berdasarkan karakteristik wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dikelompokkan menjadi 3 Zonasi / tapak yaitu : 1. Pegunungan : 19.856 Ha (11 %) yang terletak dibagian hulu 2. Dataran : 63.173 Ha (35%) yang terletak di bagian tengah 3. Rawa : 97.465 Ha (54%) yang terletak di bagian hilir Tabel 1. Luas Wilayah, Persentase Luas Wilayah Setiap Kecamatan tahun 2003
Kecamatan
Ibukota
Padang Batung Loksado Telaga Langsat Angkinang Kandangan Sungai Raya Simpur Kalumpang Daha Selatan Daha Utara Jumlah
Padang Batung Loksado Telaga Langsat Angkinang Kandangan Sungai Raya Simpur Kalumpang Tumbukan Banyu Tambak Bitin
Banyaknya Desa / Keluarahan
Luas (Km2)
Persentase (%)
17 11 11 11 18 18 11 9 23 19 148
203,93 338,89 58,08 58,40 106,71 80,96 82,35 135,07 472,44 268,11 1.804,94
11,30 18,78 3,22 3,24 5,91 4,49 4,56 7,48 26,17 14,85 100
- Luas Berdasar Ketinggian (dpl) • 0 – 7 M (105.198 Ha); • 7 – 25 M (18.254 Ha); • 25 – 100 M (16.590 Ha) • 100 – 250 M (17.126 Ha); • 250 – 500 M (10.420 Ha); • 500- 1000 M (11.226 Ha) dan • >1000 M (1.680 Ha). - Kemiringan Tanah Terdapat enam bagian yaitu : (a) 0 -2 % = 128,057 Ha (b) 2 – 8 % = 6.550 Ha (c) 8 – 15 % = 14.187 Ha (d) 15% - 25% = 10.500 Ha (e) 25% - 40% = 8.590 Ha (f) Lebih dari 40 % = 12.610 Ha
8
RPJP HSS 2006-2026
Geomorfologi wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan data 10 tahun terakhir secara umum dibagi kedalam tiga satuan yaitu geomorfologi pegunungan atau perbukitan, satuan geomorfologi pedataran dan satuan geomorfologi daerah rendah / rawa. Geomorfologi pegunungan atau perbukitan memanjang dari arah Timur ke Selatan dan banyak terdapat di kecamatan Loksado, Padang batung dan sedikit ada di Kecamatan Telaga Langsat. Pada wilayah Kecamatan Loksado ketinggian maksimum mencapai lebih dari 500 M dpl sampai 1000 M dpl dengan kelerengan cukup terjal dengan kemiringan 25 – 40 % dan bahkan > 40%. Faktor pengontrol keterjalan geomorfologi ini diantaranya adalah faktor litologi akibat kerasnya batuan yang mendasarinya. Geomorfologi di wilayah Kecamatan Loksado dan Padang Batung ini pada umumnya berupa batuan tua, batu pasir kuarsa dan batu lempung dengan sisipan batubara, batu gamping bersisipan Napal, batu lanau kersikan, batu pasir kersikan, dan granit gabungan dengan Granodiorit serta Diorit. Geomorfologi pegunungan ini mencapai seluas 19.856 Ha atau 11% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kondisi geomorfologi sedikit bergelombang dan relatif datar hampir terdapat pada semua kecamatan. Pada wilayah kecamatan Padang Batung dan Telaga Langsat, semakin ke hulu geomorfologi menjadi semakin bergelombang dengan ketinggian 100 – 250 meter dpl dan kemiringan 8 – 15 % namun semakin ke hilir relatif datar dengan ketinggian 25 – 100 meter dpl dan kemiringan 2 – 8 %. Demikian pula halnya dengan kecamatan Sungai Raya. Sebaliknya di Kecamatan kandangan, geomorfologi tergolong datar dengan ketinggian 7 – 25 meter dpl dan kemiringan hanya 0 – 2 %. Kecamatan-kecamatan yang geomorfologinya bergelombang dan relatif datar di atas pada umumnya didasari oleh batuan-batuan sedimen yang berumur tersier. Batuan-batuan ini relatif lunak dibandingkan dibandingkan dengan batuan yang ada di daerah pegunungan. Kandungan batuan dan fosil yang terdapat di daerah ini tergolong alluvium meliputi Pasir, lempung, lempung kaolit dan lanau bersisipan pasir, Kerakal dan Bongkah serta sedikit kandungan batu pasir kuarsa.. Geomorfologi pedataran ini mencapai seluas 63.173 Ha atau 35 % dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Geomorfologi datar dan tergolong daerah rendah umumnya dari arah barat ke utara yang dicirikan merupakan dataran rendah alluvial yang terkadang berawarawa (rawa monoton). Keadaan seperti ini terdapat di kecamatan Daha Utara dan Daha Selatan serta Kalumpang serta sebagian di wilayah kecamatan lainnya kecuali kecamatan Padang batung dan Loksado. Kondisi geomorfologi kecamatan Daha Utara dan Daha Selatan serta sebagian kecamatan Kalumpang berada pada ketinggian 0 – 7 meter dpl dengan kemringan 0 – 2 % saja. Geomorfolgi daerah ini umumnya berbentuk rawa yang didasari juga oleh tanah jenis alluvial dengan luasan mencapai 97.465 Ha atau 54% dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Luasan areal berdasarkan kedalaman efektif tanah relatif tidak berubah selama 10 tahun terakhir. Kelas kedalaman efektif tanah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan
9
RPJP HSS 2006-2026 mayoritas > 90 cm dengan luas areal mencapai 178.674 Ha atau 98,99 % dari luas wilayah. Sisanya berupa kedalaman efektif tanah antara 30 – 60 cm seluas 800 Ha atau 0,44 % dari luas wilayah serta lain-lain seluas 1.020 Ha atau 0,57 %. Tekstur tanah Kabupaten Hulu Sungai selatan sebagian besar bertekstur sedang, yaitu 124.373 Ha atau 68,91 % sedangkan yang bertekstur halus seluas 55.101 Ha atau 30,53 %.
II.1.2. Iklim Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama 10 tahun terakhir dipengaruhi oleh dua musim yakni musim kemarau dengan suhu udara maksimum mencapai 32,5 0 C dan juga dipengaruhi musim hujan dengan suhu udara minimum mencapai 26,3 0 C dengan rata-rata 28,33 0 C. Kelembaban udara dalam kurun waktu 10 tahun mencapai 82,81%. Intensitas penyinaran matahari yang tinggi menyebabkan tingginya intensitas penguapan sehingga selalu terdapat awan aktif dan udara yang penuh sehingga menyebabkan seringkali turun hujan. Berdasarkan data 10 tahun, curah hujan berkisar antara 34,5 mm sampai 320 mm per bulan atau rata-rata mencapai 2.118 mm / tahun dengan jumlah hari hujan berkisar antara 5 – 26 hari/ bulan. Hujan terbanyak yang merupakan bulan-bulan basah jatuh pada bulan Nopember sampai dengan April dan bulan-bulan kering jatuh pada bulan Mei sampai dengan Oktober. Dalam rangka mengatasi degradasi geomorfologi dan fungsi lingkungan hidup yang mempunyai dampak penting terhadap hasil-hasil pembangunan dan kehidupan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalan jangka panjang yang perlu mendapatkan perhatian, antara lain : Jumlah luasan lahan kritis di luar kawasan hutan dan lahan rusak di dalam kawasan cenderung terus bertambah sekitar 0,2 % per tahun dalam kurun waktu 10 tahun, dan pada tahun 2003 jumlah luas lahan kritis dan lahan rusak di Kabupaten Hulu Sungai selatan mencapai sekitar 78.563 Ha. Lahan kritis dan lahan rusak terdapat si sebagian wilayah Kecamatan yang terletak disepanjang perbukitan Meratus. Salah satu penyebab utamanya adalah penambangan terutama penambangan batu bara yang kadang diupayakan dengan cara konvensional dan tidak memperhatikan kelestarian lingkungan sedangkan upaya rehabilitasi kawasan bekas pertambangan belum optimal. Selain itu lahan kritis dan lahan rusak juga bertambah karena disebabkan oleh kegiatan perladangan berpindah serta kebakaran hutan. Data pada tahun 2002 areal kebakaran hutan hanya mencapai 44 Ha namun pada tahun 2003 meningkat menjadi 526 Ha. Akibat kecenderungan pertambahan lahan kritis tersebut semakin memudahkan adanya bencana banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau. Pada lahan kritis, di musim hujan juga akan terjadi pelumpuran atas air permukaan yang mengakibatkan meningkatnya proses erosi, sedimentasi dan pendangkalan khususnya pada DAS Amandit. Setiap tahun terjadi erosi pada areal seluas 16.900 Ha. Di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat beberapa wilayah yang terletak pada daerah dengan kondisi tanah yang landai dimana pada
10
RPJP HSS 2006-2026 wilayah tersebut juga mempunyai tingkat genangan yang tinggi yang salah satunya disebabkan jenis tanah clay yang tidak menyerap air dan kondisi lahan yang landai. Akibatnya pada musim penghujan mudah sekali terjadi banjir. Terjadinya kerusakan kawasan konservasi yang merupakan areal tangkapan hujan di daerah hulu Sungai Amandit yang mengakibatkan pada musim kemarau semakin terbatasnya suplai air untuk sungai Amandit. Bila pada tahun 1995, areal hutan lindung berjumlah 17.500 Ha maka pada tahun 2003 sudah berkurang hanya tinggal 14.625 Ha atau terjadi penyusutan seluas 2.875 Ha dalam kurun waktu lebih kurang 8 tahun. Semakin tingginya suhu udara yang rata-rata yang sebagian besar disebabkan oleh adanya pemanasan global. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan yang disertai dengan semakin berkembangnya tingkat pertumbuhan penduduk maka hal ini akan berakibat pada semakin besarnya kebutuhan sarana dan prasarana penunjang sedangkan disisi lain areal lahan yang tersedia untuk areal budidaya semakin terbatas. Hal tersebut akan menimbulkan masalah : • Terdapatnya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan fungsinya • Tumpang tindih antar sektor pembangunan • Terdapatnya kawasan budidaya yang tidak sesuai dengan kemampuan daya dukung kawasannya. Semakin meningkatnya tingkat perekonomian masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sehingga mengakibatkan semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan bagi kegiatan pembangunan maka salah satu masalah yang muncul adalah alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. Telah terjadi penyusutan lahan untuk budidaya pertanian sejalan dengan perkembangan kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian. Walaupun tidak ada data yang pasti berapa luasan lahan pertanian yang beralih fungsi ke lahan non pertanian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, namun diperkirakan dalam kurun waktu sepuluh tahun peralihan fungsi lahan ini cukup signifikan. Hal ini tentunya dalam jangka panjang akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan penyediaan pangan. Masih adanya tumpang tindih keperluan lahan untuk pelestarian dan perlindungan alam dengan kebutuhan pembangunan yang mengakibatkan berbagai kawasan pertanian di alih fungsikan untuk pemukiman, sarana dan prasarana, serta pengembangan kawasan budidaya lainnya. Beberapa diantara keberhasilan yang telah dicapai dalam pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah telah dilakukan revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2003 – 2013 sehingga dapat menjadi rujukan bagi kepentingan penataan ruang guna singkronisasi pembangunan. Selain itu beberapa program dilaksanakan meliputi: • Program konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup. • Program pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan hidup • Program penataan hukum dan kelembagaan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup
11
RPJP HSS 2006-2026 • Program peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Pembagian tiga wilayah pengembangan yang diistilahkan dengan ” Gerakan Pembangunan Pegunungan, Rawa dan Perkotaan” yang meliputi pengembangan wilayah pegunungan (timur); pengembangan wilayah rawa (barat); dan pengembangan wilayah perkotaan (tengah). Beberapa peluang untuk pengembangan daerah yang dimiliki Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain Semakin terbukanya akses transportasi antar wilayah. Juga posisi geografis Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berada dipertengahan Propoinsi Kalimantan Selatan dan sebagai jalur lintas Trans Kalimantan ke Propinsi Kalimantan Timur dan Tengah maupun jalur lintas transportasi darat poros Kandangan – Batulicin (Kabupaten Tanah Bumbu). Wilayah pegunungan dan dataran tinggi banyak mengandung potensi sektor pertambangan yang bernilai ekonomis tinggi, pengembangan sektor parawisata serta sebagian wilayahnya juga potensial untuk sektor perkebunan. Wilayah pedataran sangat potensial dikembangkan untuk sektor pertanian dalam arti luas terutama tanaman pangan, peternakan dan perkebunan. Wilayah rendah sangat potensial dikembangkan untuk sektor perikanan, peternakan dan pertanian pangan. Wilayah perkotaan khususnya kecamatan Kandangan dan sekitarnya sangat potensial untuk penyediaan sektor jasa, pendidikan serta sarana dan prasarana. Selain itu tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup guna pembangunan yang berkelanjutan telah makin membaik, didukung pula dengan adanya akses informasi yang semakin baik. Namun demikian adapula masalah dan kondisi yang keberadaannya dapat menjadi ancaman bagi pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ini antara lain meliputi: • Globalisasi teknologi yang tidak sesuai dengan kondisi geomorfologi • Pemanasan global • Pemanfaatan sumberdaya alam yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan Strategi penataan ruang yang dimplementasikan dalam bentuk rencana tata ruang wilayah (RTRW) akan sangat mendukung adanya keterpaduan dan keseimbangan perkembangan antar kawasan wilayah maupun keserasian pembangunan antar sektor. Walaupun demikian, adanya ketidakseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung lahan, baik lahan pertanian maupun kawasan hutan tetap akan menyebabkan gangguan ekologis. Diprediksi akan selalu muncul permasalahan yang menyangkut adanya ketidakserasian antara kepentingan ekonomi / keinginan masyarakat dengan kegiatan pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Apalagi dengan berakhirnya era subsidi untuk harga bahan bakar minyak, sepanjang masih memungkinkan akan semakin mendorong pemanfaatan sumberdaya alam oleh masyarakat yang sifatnya
12
RPJP HSS 2006-2026 ekstraktif. Pertumbuhan penduduk yang tidak dimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang memadai akan semakin menimbulkan tekanan kearah eksploitasi secara tidak terkendali sehingga akan sangat berpengaruh terhadap kondisi geomorfologis dan lingkungan hidup. Permasalahan lain yang dprediksi akan muncul adalah tumpang tindihnya keperluan lahan untuk pelestarian dan perlindungan alam dengan kebutuhan pembangunan yang mengakibatkan berbagai kawasan pertanian dan kehutanan dipergunakan untuk pemukiman, sarana dan prasarana, pengembangan kawasan budidaya lainnya dan membuka daerah terisolir. Kegiatan pertambangan terutama batubara dan galian C sebagai sumberdaya alam tidak terbarukan diprediksi juga akan terus meningkat sejalan dengan semakin diperlukannya sumber energi pengganti minyak. Bila tidak dikendalikan secara intensif maka pada masa yang akan datang dampak negatif yang ditimbulkan akan semakin besar terutama terhadap bentuk topografi (diwilayah timur) dan meninggalkan bentang alam yang rusak. Secara tidak langsung dampak negatif ini mempengaruhi pula terhadap daerah aliran sungai (DAS) Amandit. Perlu deregulasi peraturan dan perlunya lebih mengefektifkan pengawasan baik dari pihak berwenang yang sifatnya formal maupun melalui tekanan publik serta LSM agar diperoleh kualitas lingkungan hidup yang makin baik dan berkeadilan. Adanya pemanasan global dan semakin berkurangnya kawasan lindung akan memberikan dampak terhadap peningkatan suhu udara maksimum terutama di daerah perkotaan. Di wilayah perkotaan juga diprediksi akan timbul masalah pemcemaran sampah dan limbah dari rumah tangga. Tidak adanya pengelolaan sampah rumah tangga diperkotaan akan semakin memberikan tekanan terhadap pencemaran sungai dan atau memperburuk sanitasi lingkungan. Pencemaran dari limbah industri diprediksi hanya akan terjadi pada wilayah dengan tradisi industri yang lama seperti di Kecamatan Daha Selatan.
II.2. Demografi Tingkat pertumbuhan penduduk periode 1990-2003 sebesar 0,66 persen per tahun (Bappeda dan BPS Kabupaten HSS,2004). Dengan tingkat pertumbuhan yang demikian menunjukkan keberhasilan dalam pengendalian jumlah penduduk, sehingga sumber daya alam lainnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten HSS sesuai dengan kondisi nasional (Indonesia), masih dominan wanita dibandingkan dengan pria dengan sex rasio pria-wanita rata-rata sebesar 96 % (Lampiran 10). Berdasarkan kelompok umur, maka struktur piramida penduduk dengan kelompok muda sebesar 34,49 % dan dewasa sebesar 60,47 % dan kelompok tua sebesar 4,99 % (Lampiran 11). Struktur yang demikian menunjukan telah terjadi perubahan (transisi) dari daerah yang berkembang menjadi daerah yang lebih maju.
13
RPJP HSS 2006-2026 Berdasarkan lapangan pekerjaaan masih dominan (53 %) pada sektor primer yaitu sektor pertanian, dan sebesar 16 % pada sector sekunder berupa perdaganngan, disusul sektor Industri sebesar 13 % dan sisanya pada sektor jasa.. Berdasarakan data tersebut maka diperlukan peningkatan lapangan kerja dengan nilai tambah yang lebih tinggi yaitu pada sektor sekunder (pengolahan), dengan demikian perekonomian daerah dapat berkembang dengan tingkat pendididkan yang relatif lebih tinggi. Kesempatan kerja masih merupakan masalah yang harus diperbaiki dan perlu perbaikan untuk mengatasinya, hal dapat dilihat berdasarkan indikator-indikator angkatan kerja yang tertampung masih sangart rendah yaitu berkisar antara 21-60 orang antara tahun 1997-1998. Demikian pula pencari kerja masih tinggi yaitu sekitar 1.000 orang yang terdapat antara tahun 1997-1999, kemudian menurun menjadi sekitar 600 orang antara tahun 2.000-2002. Pengangguran juga masih tinggi yaitu berkisar 3.000 orang antara tahun 2002-2004. Data tersebut dapat dilihat pada Lampiran 12. Penduduk berdasarkan latar belakang pendidikan masih didominan pada tingkat sekolah dasar (74 %), pada tingkat SLTP sebesar 12 % dan tingkat tingkat SLTA sebesa 9 % dan hanya sebagian kecil pada tingkat Diploma dan Sarjana. Berdasarkan data tersesebut, maka sektor pendidikan perlu peningkatan kualitas penduduk dengan tingkat pendididkan dasar (9 tahun). 3000
Jumlah (KK)
2500 2000 Alasan ekonomi
1500
Bukan alasan eko
1000 500
19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04
0
Tahun
Gambar 1. Jumlah (KK) Keluarga Pra Sejahtera Kondisi penduduk yang tergolong miskin dapat didekati dengan indikator jumlah keluarga pra sejahtera. Penggolongan Kepala Keluarga (KK) kepada kelompok keluarga pra sejahtera didasarkan atas dua alasan, yaitu alasan ekonomi dan bukan alasan ekonomi. Untuk perkembangan jumlah KK yang tergolong dalam kelompok keluarga pra sejahtera di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat seperti Gambar 1 di atas. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa bila pengelompokkan keluarga pra sejahtera didasarkan atas pertimbangan dan alasan ekonomi, maka jumlahnya
14
RPJP HSS 2006-2026 sangat fluktuatif dan menunjukkan adanya peningkatan yang sangat tajam pada sekitar tahun 1999. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya krisis ekonomi berdampak besar pada jumlah KK keluarga prasejahtera. Jumlah KK sebelum krisis berkisar di sekitar 300 KK, namun setelah krisis jumlah ini melonjak secara signifikan sampai mencapai jumlah di atas 2500 KK. Sebaliknya apabila pengelompokkan KK didasarkan bukan atas alasan ekonomi, maka terlihat bahwa jumlahnya relatif stabil, yakni berkisar sekitar 250 KK (Lampiran 14).
II.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam II.3.1. Ekonomi Sebagaimana hampir seluruh daerah di Indonesia, krisis ekonomi yang terjadi pada akhir tahun 1997 dan awal tahun 1998 juga berpengaruh terhadap perkembangan perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Angka pertumbuhan ekonomi pada awal krisis (pertengahan tahun 1997) menurun menjadi 2,81% dari 6,5%. dan terus terkontraksi hingga angka pertumbuhan menjadi -5,7% pada tahun 1998. Pada tahun 1999 telah terjadi perbaikan ekonomi kembali dengan ditandai pertumbuhan ekonomi yang positif yakni sebesar 3,3%. Pertumbuhan pendapatan per kapita (harga berlaku) menunjukkan indikasi penurunan dari tahun 1999 ke 2001, yaitu dari 10.6 menjadi 9.1 (BPS Kab. HSS, 2003). Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang minus tersebut terutama pada sektor pertanian yang merupakan penyumbang terbesar dari penyusun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Dari sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan negatif sektor pertanian mengalami penurunan yang sangat tajam (sebesar -10,6%), padahal sektor ini merupakan tulang punggung perekonomian rakyat dengan tingkat partisipasi terbesar dan menyerap 46,48 persen dan lapangan pekerjaan utama masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehingga sektor ini harus menjadi salah satu pertimbangan bagi pengembangan dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi rakyat. Apabila dilihat perkembangan pertumbuhan dari tahun ke tahun (Lampiran 5), sesuai dengan data yang diperoleh dari publikasi resmi BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu Pendapatan Regional Kabupaten Hulu Sungai Selatan (kompilasi beberapa tahun penerbitan) ternyata diperoleh gambaran yang sangat spesifik (Gambar 2).
15
RPJP HSS 2006-2026
50,0
Pertumbuhan (%)
40,0
30,0 Harga Berlaku
20,0
Harga Konstan
10,0
19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04
0,0
-10,0
Tahun
Sumber: Kompilasi Pendapatan Regional Kab. HSS Gambar 2. Fluktuasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dari Gambar 2 di atas tampak bahwa berdasarkan harga berlaku, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan hampir selalu dua digit dan berada di atas 10%. Hanya pada periode sekitar tahun 2003 nilai pertumbuhannya berada di bawah sepuluh persen. Dari grafik di atas terlihat bahwa beberapa saat sebelum krisis ekonomi tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat tinggi, besarnya mencapai hampir 50%. Kenaikan yang sangat tajam ini cukup membantu sehingga ketika periode krisis datang dan perekonomian mengalami konstraksi, penurunan tajam yang terjadi tidak sampai membuat pertumbuhan ekonomi daerah menjadi negatif, tetapi turun hampir kembali ke keadaan semula (sekitar 10%). Perlu menjadi perhatian bahwa pada tahun 2003 tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sampai berada di bawah 10%, meskipun tetap jauh dari bernilai negatif. Namun hal ini memberikan indikasi bahwa relatif terhadap tahun sebelumnya, aktifitas perekonomian memperlihatkan gejala kelesuan. Tampak kontradiksi kalau diperlihatkan fluktuasi pertumbuhan berdasarkan harga konstan. Data yang ada memperlihatkan bahwa tingkat pertumbuhan menurut harga konstan hampir stagnan berada di antara 7-8%. Pada periode-periode krisis bahkan sempat dialami tingkat pertumbuhan yang negatif. Tingkat kemiskinan apabila diukur menggunakan kriteria Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara umum untuk perkembangan dari tahun 1996 sampai tahun 2004 menunjukkan adanya trend peningkatan, meskipun sebagaimana telah dapat diduga, pada periode sekitar terjadinya krisis ekonomi di Indonesia, nilai IPM ini juga ikut mengalami penurunan. Ilustrasi yang menggambarkan fluktuasi nilai
16
RPJP HSS 2006-2026 IPM dari tahun ke tahun selama periode tersebut dapat dilihat seperti pada Gambar 3 berikut. 90,00
Persen (%)
80,00 70,00 60,00 50,00
Pendidikan
40,00 30,00
Daya beli
Kesehatan IPM
20,00 10,00 0,00 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Tahun
Sumber: BKKBN Kab. HSS Gambar 3. Fluktuasi Nilai IPM Kab. HSS Seperti ditunjukkan pada Gambar 3, dilihat menurut komponen indikatornya masing-masing tampak bahwa umumnya indikator tersebut terpengaruh oleh adanya krisis, kecuali komponen pendidikan yang secara konsisten terus meningkat. Komponen kesehatan dan daya beli mengalami penurunan pada periode krisis. Rincian lengkap tentang fluktuasi nilai IPM beserta nilai masingmasing komponennya ini dapat dilihat seperti pada Lampiran 15. Meskipun terjadi penurunan dibanding besarnya persentase sektoral pada tahuntahun sebelumnya, namun data terakhir (2004) menunjukkan bahwa kegiatan perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan masih didominasi oleh sektor pertanian, proporsinya sebesar 35,3% dari total PDRB. Perdagangan, hotel dan restauran menyusul di tempat kedua dengan proporsinya sebesar 22,5% dan kemudian sektor jasa-jasa dengan 20,2%. Sektor-sektor yang kecil sumbangannya terhadap aktivitas perkonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sektor Listrik, Gas, dan Air Minum serta Pertambangan dan penggalian. Secara grafis ilustrasi keadaan ini diberikan pada Gambar 4 berikut.
17
RPJP HSS 2006-2026
Distribusi PDRB HSS 2004 Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan; 4,0
Jasa-jasa; 20,2
Pengangkut an dan Komunikasi; 5,8 Perdaganga n, Hotel dan Restoran; 22,5
Bangunan/K onstruksi; 4,6
Pertanian; 35,3
Pertambang an dan Penggalian; 0,7
Industri Pengolahan; 6,4 Listrik, Gas dan Air Minum; 0,6
Sumber: Pendapatan Regional Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2004 Gambar 4. Distribusi PDRB Kabupaten HSS tahun 2004 Bila dilihat kedudukan masing-masing sektor sebagai mata pencaharian penduduk, maka sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan yaitu sebesar 35,3%, selanjutnya sektor perdagangan 22,5%, dan sektor jasa 20,2%. Posisi pada tahun terakhir data yang ada (2004) menunjukkan bahwa sektor pertanian tetap mendominasi perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Perubahan struktural yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tampaknya berjalan sangat lambat. Hipotesis para ahli bahwa dalam perubahan struktural sektor primer akan semakin menurun pangsanya sejalan dengan peningkatan pangsa sektor sekunder dan tersier, tampaknya tidak atau berlum berlaku bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Setidaknya butuh waktu yang masih panjang lagi bagi daerah ini untuk terjadinya kondisi tersebut. Kecenderungan perubahan struktural dapat dilihat pada Gambar 5 berikut. Pada gambar terlihat bahwa berdasarkan pangsanya masing-masing terhadap PDRB maka sektor-sektor ”pertanian”, ”perdagangan hotel dan restoran” dan ”jasa-jasa”, merupakan tiga sektor primadona di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ketiga sektor ini pangsanya berada jauh di atas sektor-sektor lainnya dalam perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
18
RPJP HSS 2006-2026
Perubahan Struktur Perekonomian HSS 50,0
P a n g s a th d P D R B (% )
45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Tahun Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Minum Bangunan/Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa Sumber: Kompilasi Pendapatan Regional Kabupaten Hulu Sungai Selatan beberapa periode
Gambar 5. Perubahan Struktur Perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan
19
RPJP HSS 2006-2026 Melihat perkembangan masing-masing sektor dari tahun ke tahun selama sepuluh tahun tampaknya pergeseran struktur perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bergerak dari sektor primer (pertanian) ke sektor tersier (perdagangan, restoran dan hotel serta jasa-jasa), sementara sektor sekunder terlihat perkembangannya jauh tertinggal. Kondisi ini memerlukan perhatian Pemerintah Daerah bahwa pengembangan proyek-proyek pembangunan untuk memanfaatkan situasi ini seyogyanya difokuskan kepada tiga sektor dominan tersebut. Selain itu karena andalan yang lebih cocok bagi daerah ini adalah sektor tersier, maka kebijakan-kebijakan pembangunan kearah pengembangan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia merupakan tantangan yang perlu segera ditangani dengan baik, bersama-sama dengan penanganan dan penataan peraturan-peraturan daerah yang dapat menciptakan iklim kondusif untuk berusaha dan berinvestasi. Berdasarkan Tabel Input Output Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2003, nilai output total yang terlibat dalam aktivitas perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebesar 2.935.034 juta rupiah. Jumlah ini mencakup permintaan antara dari 50 sektor perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditambah dengan permintaan akhir dari tujuh macam sektor perekonomian. Permintaan antara adalah permintaan produk suatu sektor untuk digunakan dalam proses produksi oleh sektor yang lain. Jumlah ini mencapai 57% dari volume aktivitas perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sedangkan permintaan akhir mencakup konsusmsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap, perubahan stok, ekspor, impor dan margin perdagangan. Secara total jumlah kontribusi untuk seluruh sektor permintaan akhir tersebut mencapai 43%. Dilihat dari aktivitas produksi saja, seluruh sektor perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghasilkan output senilai 1.631.446 juta rupiah. Dari jumlah produksi tersebut nilai tambah yang dihasilkan adalah sebanyak 974.245 juta rupiah. Besaran ini merupakan produk domestik regional bruto dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Komponen pendapatan yaitu upah dan gajih yang diterima dari aktivitas produksi dalam berbagai kegiatan ekonomi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai jumlah 283.551 juta rupiah. Neraca perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menunjukkan nilai yang menggembirakan yaitu bahwa nilai eksport daerah lebih besar dari nilai barang dan jasa yang diimpor oleh daerah ini. Jumlah ekspor adalah 469.128 juta rupiah sedangkan impor sebesar 329.343 juta rupiah. Bila diperhitungkan ekspor dikurangi impor, neraca Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk perdagangan ini memberikan surplus sebesar 139.785 juta rupiah. Berdasarkan hasil analisis multiplier (Bappeda, 2005) jasa pemerintahan dan pertahanan merupakan sektor dominan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam tinjauan output dan income multipliernya. Artinya apabila daerah ingin meningkatkan nilai produksi daerah secara keseluruhan maka sektor yang paling sesuai untuk maksud ini adalah sektor jasa pemerintahan dan pertahanan. Demikian juga kalau orientasi pembangunan daerah adalah untuk perbaikan pendapatan masyarakat, maka tampak dari data hasil analisis, sektor ini juga merupakan pilihan yang sesuai. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa
20
RPJP HSS 2006-2026 kontribusi jasa pemerintahan dan pertahanan ini terhadap perekonomian daerah cukup besar dan nilai tambah yang diperoleh di sektor ini (terutama upah dan gajih) relatif lebih baik dibandingkan dengan sektor lain dalam perekonomian. Sehingga meskipun misalnya sektor pertanian masih merupkana kontributor perekonomian terbesar bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, namun tingkat multipliernya relatif kecil. Jenis komoditas pertanian yang relatif lebih baik multipliernya dibandingkan dengan komoditas pertanian yang lain adalah sektor tanaman perkebunan lainnya untuk income multiplier dan sektor tanaman perkebunan karet untuk output multiplier. Hal ini dapat dimengerti mengingat bahwa dewasa ini (existing conditon) karet merupakan tanaman yang cukup banyak diusahakan masyarakat di daerah ini. Sementara tanaman perkebunan lainnya memiliki nilai income multiplier yang lebih baik karena jenis tanaman ini dapat memberikan nilai tambah yang relatif lebih besar. Jenis-jenis tanaman yang termasuk disini memiliki prospek harga yang baik dan berpotensi pasar cukup cerah. Komoditaskomoditas yang menonjol dan termasuk dalam jenis tanaman ini adalah seperti kelapa sawit, kopi, dan coklat. Sementara itu dari hasil analisis linkage ada indikasi bahwa untuk perokonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan jasa pemerintahan dan pertahanan ternyata juga memiliki keterkaitan yang besar dengan sektor-sektor lain dalam perekonomian. Baik forward linkage maupun backward linkage sektor ini memiliki nilai yang besar, bahkan selalut berada di urutan teratas dalam kelompok lima besar sektor perekonomian dominan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, kecuali untuk output forward linkage. Hal ini bisa dimengerti karena produk jasa yang dihasilkan dari sektor ini memang tidak digunakan sebagai input oleh sektor yang lain daam perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Di antara sektor pertanian yang memiliki keterkaitan kuat dengan sektor-sektor lain dalam perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sektor pertanian padi dan perkebunan karet. Pertanian padi dan perkebunan karet terutama kuat dalam hal forward linkage, baik output maupun income. Ini berarti bahwa produk sektor ini banyak digunakan oleh sektor-sektor yang lain dalam perekonomian Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sementara itu kelompok tanaman perkebunan lain (termasuk kelapa sawit, kopi, dan coklat), tidak termasuk dalam kelompok lima besar sektor dominan ini. Bahkan untuk output linkage sektor ini termasuk berada di urutan bawah. Namun tidak demikian untuk pertimbangan income linkage. Baik untuk forward income linkage maupun untuk backward income linkage sektor tanaman perkebunan lainnya ini berada di sekitar sepuluh besar.
II.3.2. Sumberdaya Alam Bentangan alam dan kondisi wilayah sangat bervariasi di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Dengan luas wilayah seluruhnya 180.494 hektare atau setara dengan
21
RPJP HSS 2006-2026 1.804,94 km2, Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara garis besar dapat dibedakan atas tiga karakteristik wilayah yaitu: 1. Wilayah pegunungan yang terletak di bagian hulu mencakup sekitar 11% dari luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan seluruhnya atau seluas 19.856 hektare. 2. Wilayah daratan yang merupakan bagian tengah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjumlah sekitar 35% atau seluar 63.173 hektare. 3. Wilayah rawa terletak di bagian hilir Kabupaten Hulu Sungai Selatan, merupakan porsi paling banyak bagi daerah ini (97.465 hektare). Pangsanya mencapai 54% dari luas wilayah seluruhnya. Lahan rawa yang sangat luas tersebut berpotensi besar untuk pengembangan pertanian, namun harus diingat pelaksanaannya harus melalui penerapan teknologi sistem usaha pertanian spesifik lokasi. Usaha ini kalau dijalankan secara cermat dapat dimanfaatkan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan agribisnis di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peranan lahan rawa semakin strategis, dan diharapkan mampu mendukung penyediaan pangan, pengembangan agribisnis maupun kesempatan kerja. Keberhasilan pemanfaatan rawa untuk pertanian telah ditunjukkan oleh penduduk yang tinggal di daerah pesisir pantai antara lain suku Bugis, Banjar, dan Melayu, yang dikenal dengan pengelolaan persawahan pasang surut. Tetapi dilihat dari kondisi fisik dan lingkungannya, tidak semua lahan rawa dapat dikembangkan untuk persawahan pasang surut. Pemanfaatan lahan rawa tanpa memperhatikan kondisi tanah dan karakteristik lingkungan, menimbulkan permasalahan baru antara lain munculnya lahan-lahan bongkor atau terdegradasi yang memerlukan penanganan khusus dalam rehabilitasinya. Sejalan dengan kebijakan menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai pusat pengembangan daerah banua lima plus maka potensi rawa ini perlu dimanfaatkan dengan baik, karena selain pertanian pangan dan perkebunan, rawa juga merupakan sumberdaya yang sangat dominan untuk pengembangan sektor perikanan. Bahkan dengan pengolaan yang baik tidak tertutup kemungkinan sumberdaya rawa yang luas ini dimanfaatkan pula untuk pengembangan sektor pariwisata. Untuk mendukung pengambangan wilayah rawa, Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyiapkan fasilitas pendukung berupa fasilitas perdagangan dalam bentuk pasar dan dermaga. Pembangunan pasar Negara mempunyai kontribusi yang sangat signifikan bagi pengembangan kawasan rawa di daerah Negara tersebut. Selain itu sebagai komplemennya pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga menyiapkan pengembangan pelabuhan regional di sungai Negara. Pelabuhan ini akan membantu membuka akses transportasi yang sangat diperlukan untuk mendukung berbagai transaksi di pasar Negara, baik domestik maupun antara pulau. Untuk sumberdaya lahan tampaknya pemanfaatannya sejalan dengan gambaran struktur perekonomian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, berdasarakan data
22
RPJP HSS 2006-2026 terakhir yang tersedia sebanyak 29% lahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini digunakan sebagai sawah untuk berbagai aktifitas pertanian. Dalam jumlah yang hampir sama, yaitu 28% wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini merupakan lahan rawa atau lahan tidak termanfaatkan. Wilayah yang masih berupa hutan negara mencapai jumlah 12 %, sementara perkebunan luasnya sebesar 7% dari total luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sementara lahan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang digunakan sebagai halaman dan dimanfaatkan untuk mendirikan bangunan hanya mencapai 5% saja. Luas ini persis sama dengan bagian wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini yang berapa tegalan yang digunakan untuk berkebun.
12 7 5 28
5
15
29 Sawah
Rawa-rawa/Tidak tertanami
Hutan Negara
Perkebunan
Tegal/Kebun
Bangunan dan Halaman
Lainnya
Sumber: Hulu Sungai Selatan dalam Angka 2003 Gambar 6. Penggunaan Lahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kondisi penggunaan lahan ini mengindikasi bahwa masih terbuka luas kesempatan investasi dilihat dari ketersediaan lahan, terutama dengan memanfaatkan tipe lahan rawa. Hal ini juga menyiratkan bahwa pertanian yang dominan penggunaan lahannya, merupakan sektor yang patut mendapatkan perhatian dan pembinaan kalau peningkatan produktifitas lahan menjadi salah satu sasaran pembangunan pemerintah daerah. Wilayah pegunungan yang terletak di bagian hulu berada di sebelah Timur wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Wilayah pegunungan umumnya tersebar di kecamatan-kecamatan Padang Batung, Loksado dan sebagian dari
23
RPJP HSS 2006-2026 kecamatan Sungai Raya. Untuk pemanfaatan sumberdaya wilayah yang berupa lahan-lahan pegunungan ini, sektor-sektor yang diharapkan dapat dikembangkan adalah sektor-sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan dan pariwisata. Dalam pemanfaatan sumberdaya alam lahan untuk perkebunan terlihat bahwa perkebunan karet, kelapa,kemiri dan kayu manis merupakan komoditas yang banyak diusahakan. Nilainya berturut-turut adalah 10.000 hektar, 8.703 hektar, 2.420 hektar dan 2.286 hektar. Kontribusi pemanfaatan lahan dengan melalui pengembangan sektor perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah, ditentukan oleh beberapa hal, disamping luasnya pertanaman untuk suatu komoditas. Tabel 2. Kondisi Perkebunan di Hulu Sungai Selatan, 2003 Luas Tanam Produksi Produktivitas No Jenis Tanaman (Hektar) (Ton) (kg/ha) 1 Karet 10.000 1.790 179 2 Kelapa 8.703 7.619 875 3 Kopi 180 5 28 4 Cengkeh 142 2 14 5 Kapuk 6 2 333 6 Lada 11 0 3 7 Coklat 312 11 35 8 Kayu Manis 2.286 1.741 762 9 Kemiri 2.420 4.993 2.063 10 Aren 258 75 291 Sebagai contoh, meskipun pada Tabel 2 terlihat bahwa karet sangat mendominasi dari segi luas tanamnya, namun hal ini tidaklah secara langsung berarti bahwa tanaman karetlah yang lebih baik bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ada faktor-faktor lain yang juga turut menentukan dan perlu diperhitungkan. Selain ketentuan perencanaan tata ruang yang telah mengikat secara hukum untuk menjadi acuan pemerintah daerah dalam pemanfaatan lahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini, maka tingkat harga komoditas dan produktivitasnya masingmasing juga menentukan keunggulan suatu jenis komoditas dalam pemanfaatan lahan yang tersedia.
24
RPJP HSS 2006-2026
Kondisi Perkebunan di HSS 2003
10.000 8.000 Luas Tanam 6.000
Produksi Produktivitas
4.000
Kopi
Cengkeh
Kapuk
Lada
Coklat
2
3
4
5
6
7
8
Aren
Kelapa
1
Kemiri
Karet
-
Kayu
2.000
Manis
Luas tanam, prod., prodv.
12.000
9
10
Sumber: Hulu Sungai Selatan dalam Angka 2003 Gambar 7. Kondisi Perkebunan di HSS tahun 2003
Pada Gambar 7 terlihat bahwa dari segi produktivitas yang unggul adalah kemiri, kelapa, kayu manis, kapuk dan aren. Di antara berbegai jenis komoditas perkebunan ini kelapa, kemiri dan kayu manis luas tanamnya telah cukup luas. Hal ini mengindikasikan bahwa pengembangan komoditas perkebunan di daerah ini telah sesuai dengan potensi produktivas komoditasnya. Artinya komoditas yang berpotensi produksi tinggi (karena produktivitasnya tinggi) telah dikembangkan dalam areal yang luas. Namun demikian perlu pula diperhatikan bahwa tingkat produksi sekarang juga berimplikasi pada pola kebijakan yang perlu diterapkan. Tingkat produksi yang rendah dengan produktivitas yang tinggi misalnya, memerlukan penanganan yang cermat untuk upaya-upaya pengembangan dan investasi ke arah pembukaan arealareal perkebunan baru, atau peningkatan intensitas produksi pada lahan yang telah diusahakan. Misalnya tanaman kapuk yang produktivitasnya cukup tinggi, tapi tingkat produksinya masih rendah. Tergantung bagaimana tingkat dan fluktuasi harga komoditas ini di pasaran, maka pengembangannya secara luas memerlukan dukungan investasi yang intensif. Sumberdaya hutan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan lebih kurang 12% dari total luas wilayah kebanyakan adalah berupa hutan lindung dan hutan konversi. Jumlah kawasan hutan seluruhnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan mencapai 37.873 ha. Luas wilayah berdasarkan jenis kawasan hutan selengkapnya dapat dilihat seperti Tabel 3 berikut.
25
RPJP HSS 2006-2026 Tabel 3. Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2004 No 1 2 3 4
Kawasan Hutan Hutan Produksi Tetap Hutan Produksi Terbatas Hutan Lindung Hutan Cagar Alam dan Taman Wisata Hutan Konversi JUMLAH
5
Luas (ha) 9.568 1.295 14.625 370 12.015 37.873
Dari sejumlah kawasan hutan tersebuttercatat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat sebanyak 36 jenis kayu hutan yang dapat dispesifikasikan secara jelas. Jumlah total produksinya dalam bentuk kayu bulat mencapai 60.181,87 m3. Produksi kayu bulat yang tertinggi adalah jenis kayu sungkai (7.426,49 m3) kemudian ketiau (5.894,29m3), durian (5.764,65 m3), dan 5.018,57 m3 kayu bulat jenis terantang (Hulu Sungai Selatan Dalam Angka 2003). Produk-bukan kayu yang tercatat produksinya hanyalah rotan manau yaitu sebesar 3,85 ton. Potensi pertambangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan cukup beragam. Berdasarkan data yang ada terdapat 14 jenis komoditas pertambangan yang terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ke 14 jenis komoditas ini pada umumnya tersebar dalam lima wilayah kecamatan (Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2004, Gerbang Perkotaan Menuju Banua Lima Plus Centre). Tabel 4. Sebaran Komoditas Pertambangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan No 1 2
Lokasi Kecamatan Angkinang Loksado
3
Padang Batung
4
Sungai Raya
5
Telaga Langsat
Bahan Galian Lempung Bijih besi Batu gamping Marmer Granit Granodionit Batu gamping Phosphat Lempung Pasir kuarsa Basalt Lava basal Sirtu Tanah urug Batubara Lempung Konglomerat Batubara Batubara
Sumber: Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2004, Gerbang Perkotaan Menuju Banua Lima Plus Centre
26
RPJP HSS 2006-2026
II.4. Sosial Budaya Dan Politik Dengan derasnya arus globalisasi dan informasi media, maka mulai terjadi kecenderungan masyarakat muda pada khususnya untuk mengikuti budaya asing, dimana sebagian dari budaya tersebut tidak sesuai dengan budaya bangsa dan daerah pada khususnya. Budaya daerah sesungguhnya mempunyai nilai luhur dan nilai histories yang terus harus dipertahanakan dan dikembangkan untuk mendasar citra diri bangsa dan daerah. Ketahanan budaya daerah dapat ditingkatkan, maka diperluakan pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap budaya masyarakat lainnya. Karena kurangnya pemahaman terhadap budaya masyarakat lainnya, bisa menimbulkan benturan baik secara sosial atau bahkan secara fisik. Secara kelembagaan, karang taruna merupakan salah satu wadah untuk pengembangan budaya dan kesetia kawanan sosial. Namun berdasarkan data bahwa berdasarkan jumlah organisasi sejak tahun 1998 pada mulanya sebanyak 190 buah, maka pada tahun 2002-2003 hanya berjumlah 70 buah. Demikian pula berdasarkan jumlah anggota terjadi penurunan dari tahun 1999 sebanyak 8.679 orang menjadi 3.960 orang pada tahun 2002-2003. Berdasarkan data tersebut perlu pembinaan atau bentuk kelembagaan yang sesuai untuk dijadikan pembinaan generasi muda dalam menangkal budaya asing yang tidak sesuai dan untuk pembinaan ketahanan budaya daerah yang luhur. Pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah telah dilaksanakan berupa penggalian peninggalan sejarah, kelestrarian budaya daerah, kesenian dan nilai tradisional, serta pengembangan bahasa daerah. Berbagai kegiatan juga telah didlakukan dengan pembianaan kesenian, termasuk kesenian yang bercorak keagamaan, pagelaran seni tradional dan adapt perkawinan. Untuk pemantapan kelembagaan telah dilakukan pembinaan organisasi kesenian tradisional, teater modern, paduan suara, kasidah dan rebana Pada bidang politik telah terjadi reformasi yang drastis sejak tahun 1998. Namun era reformasi yang terjadi sekarang seolah-olah tanpa batas, akhirnya akan merusak tatanan pembangunan politik. Paradigma politik telah bergeser, dimana pada masa sebelumnya aparat pemerintah terbiasa pada kekuasaan yang relative mutlak, sehingga dalam menghadapi sikap masyarakat yang bebas dan cenderung anarkhis, akan menyebabkan benturan dengan masyarakat. Pada bidang politik dengan Pemilu tahun tahun 1999 dan untuk pertama kalinya pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun tahun 2004 merupakan bukti reformasi bidang politik yang maju. Demikian pula dengan pemilihan Kepala Daerah (Propinsi dan Kabupaten/Kota) yang telah berhasil dengan baik diseluruh Indonesia termasuk di beberapa Propinsi di Indonesia dan Kabupaten di Kalimantan Selatan. Hal ini menjadi tantangan untuk pembinaan masyarakat dan kesiapan aparat pemerintah dan khususnya personal yang akan mengikuti sistem politik tersebut
27
RPJP HSS 2006-2026
Partisipasi politik yang berjalan sekarang sudah melihat kemampuan personal baik untuk anggota legislatif, maupun dalam pemilihan eksekutif. Hal ini berarti cenderung terjadi pergeseran partisipasi politik dari yang bersifat kelembagaan menjadi personal. Sehingga untuk keberhasilan pembangunan politik diperlukan personal yang dipilih mempunyai kapabilitas dan mental yang baik. Budaya politik masyarakat juga telah bergeser, dari sekedar partisipasi menjadi politik praktis untuk memperoleh manfaat dalam setiap kegiatan pada sistem politik yang terjadi.
II.5. Prasarana dan Sarana II.5.1. Jalan dan Perhubungan Prasarana dan sarana perhubungan secara umum berfungsi sebagai katalisator dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Pembangunan prasarana merupakan hal yang mutlak dilakukan agar Kabupaten Hulu Sungai Selatan mampu menggerakkan roda pembangunan melalui upaya pemanfaataan / alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan merata untuk seluruh lapisan masyarakat. Pembangunan daerah terpencil juga memerlukan prasarana perhubungan dalam rangka membuka daerah terisolir. Keterbukaan daerah terpencil atau terisolir ini diharapkan akan memberikan kontribusi dalam peningkatan kegiatan ekonomi dan bisnis sehingga dicapai kondisi peningkatan kesejahteraan yang lebih tinggi. Secara umum, masalah sarana dan prasarana perhubungan khususnya perhubungan darat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi aspek pemerataan, kapasitas, kondisi dan kuantitas prasarana dan sarana fisik, peraturan dan penegakan hukum, sumberdaya manusia, teknologi dan pendanaan/investasi. Prasarana jalan merupakan salah satu unsur vital bagi pembangunan Kabupaten Hulu Sungai selatan karena merupakan penunjang bagi pembangunan sektor lainnya. Secara makro, permasalahan yang dihadapi dalam hubungannya dengan prasarana jalan adalah ketidakseimbangan antara laju pertambahan kendaraan bermotor dengan pertambahan ruas jalan maupun peningkatan kualitasnya. Kendaraan bermotor cenderung terus meningkat rata-rata 11,3 % sedangkan peningkatan panjang ruas jalan termasuk jembatan cenderung stagnan. Perbaikan kualitas jalan memang cenderung meningkat terutama untuk jalan Propinsi dan Kabupaten namun dikhawatirkan bila sistem pemeliharaan tidak dilakukan secara kontinu dan pengawasan terhadap penggunaan jalan tidak berjalan dengan baik maka dana yang dikeluarkan untuk perbaikan jalan akan menjadi pemborosan saja.
28
RPJP HSS 2006-2026 Sebagian besar umur rencana jalan telah habis sehingga tidak dapat melayani lalu lintas secara optimal. Terbatasnya kemampuan pendanaan jalan dan sulitnya pembebasan lahan mengakibatkan penanganan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan yang kurang memadai dibandingkan dengan penurunan kondisi kemantapan jalan. Tantangan lain menyangkut prasarana jalan ini adalah akses membuka daerahdaerah yang masih terisolir dan juga penambahan prasarana jalan di areal pemukiman baru. Bila sarana perhubungan darat terus meningkat maka sarana angkutan sungai cenderung menurun. Padahal masih banyak lokasi di wilayah barat dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memerlukan keberadaan angkutan sungai ini. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dan transportasi mendapat banyak perhatian dalam upaya untuk mengatasi masalah ketertinggalan dan keterisolasian wilayah – wilayah perdesaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Prasarana jalan berupa panjang jalan Negara yang merupakan akses utama antar Kabupaten maupun ke Ibukota Propinsi tidak berubah yaitu sepanjang 23,405 km dengan kategori baik. Jalan propinsi yang pada tahun 1998 hanya sepanjang 69,85 km mengalami peningkatan menjadi 114,354 km pada tahun 2001. Hal ini berarti terjadi peningkatan panjang jalan propinsi sepanjang 44,5 km antara kurun waktu 1998 sampai 2001 tersebut. Umumnya jalan propinsi kondisinya baik (mencapai panjang 106,264 km) dan hanya kurang lebih sepanjang 8 km yang kondisinya rusak. Namun sejak tahun 2001 sampai tahun 2003 peningkatan panjang jalan propinsi stagnan. Demikian pula halnya untuk jalan Kabupaten, panjang jalan secara relatif tidak mengalami perubahan. Namun panjang jalan Kabupaten yang tergolong kondisi baik cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Bila pada Tahun 2001 panjang jalan Kabupaten kategori kondisi baik hanya 259,90 km maka pada tahun 2002 meningkat menjadi 262,358 km dan pada tahun 2003 menjadi 302,218 km atau rata-rata mengalami peningkatan panjang jalan per tahun antara kurun waktu 2001 – 2003 sepanjang 21,16 km. Pada sisi lain, panjang jalan Kabupaten yang di kategorikan sedang mengalami penurunan antara kurun waktu 2001 – 2003 yaitu dari 154,50 km menjadi 115,390 km atau mengalami penurunan sepanjang 39,11 km yang disebabkan adanya perbaikan jalan sehingga kondisinya menjadi kategori baik. Kurun waktu 10 tahun pula, jumlah jembatan di jalan Negara sedikit mengalami perubahan. Bila pada tahun 1998 sampai tahun 2002 jumlah jembatan beton pada jalan negara berjumlah 14, maka pada tahun 2003 berkurang menjadi hanya 10 buah jembatan. Sementara itu jumlah jembatan di jalan Propinsi mengalami peningkatan jumlah di tahun 1999. Pada tahun 1998, jumlah jembatan hanya sebanyak 41 buah maka tahun 1999 meningkat menjadi 50 buah yang terdiri dari 5 buah jembatan kayu, 16 buah jembatan beton dan 29 jembatan kayu. Sampai tahun 2002, jumlah jembatan relatif tidak banyak mengalami penambahan. Namun tahun 2003, jumlah jembatan di jalan propinsi mengalami penurunan yaitu hanya berjumlah 36 buah yang terdiri dari 5 jembatan besi, 9 jembatan beton dan 22 jembatan kayu.
29
RPJP HSS 2006-2026
Jumlah kendaraan bermotor untuk sarana perhubungan darat selama kurun waktu tahun 1995 sampai 2003 menunjukkan peningkatan yang signifikan kecuali untuk tahun 1998 yang sedikit mengalami penurunan. Bila pada tahun 1995 jumlah kendaraan bermotor hanya sebanyak 10074 buah maka pada tahun 2003 meningkat menjadi 20728 buah. Selama kurun waktu antara tahun 1995 sampai 2003 tersebut telah terjadi peningkatan jumlah kendaraan bermotor rata-rata sebesar 11,3 % pertahun. Peningkatan kendaraan bermotor utamanya adalah jenis truck dan sepeda motor. Sebaliknya, jumlah sarana angkutan sungai mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bila pada tahun 1995 jumlah sarana angkutan sungai bermotor mencapai 127 buah maka pada tahun 2003 tinggal hanya 85 buah sehingga dalam kurun waktu 8 tahun, jumlah sarana angkutan sungai cenderung mengalami penurunan. Jumlah terminal sebagai prasarana perhubungan darat dalam dua tahun terakhir juga tidak mengalami perubahan yaitu hanya sebanyak empat buah dan pelabuhan sebagai prasarana angkutan sungai hanya ada satu buah. Perkembangan jumlah kendaraan diprediksi akan terus bertambah walaupun era bahan bakar murah sudah berakhir. Namun disisi lain cenderung terjadi ketidak cukupan kapasitas jalan, terutama dilihat dari perkembangan kapasitas prasana jalan. Kondisi prasarana jalan cenderung rendah akibat kerusakan sedangkan pendanaan yang dimilliki pemerintah untuk rehabilitasi akan sangat terbatas. Penataan kelas jalan dan terminal serta pola pelayanan distribusi angkutan masih akan memerlukan perhatian khusus dari pemerintah. Terkait dengan tidak tuntasnya penanganan masalah ini akan mempertinggi tingkat kerusakan jalan akibat pelanggaran muatan sehingga akan mengakibatkan kerugian ekonomi serta rendahnya kualitas pelayanan angkutan umum. Penyediaan prasarana jalan untuk akses wilayah terisolir maupun untuk pemukiman baru di prediksi juga akan terus meningkat.
II.5.2. Komunikasi Dalam era globalisasi, informasi mempunyai nilai ekonomi untuk ikut mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan daya saing di segala bidang. Dalam kaitan itu pula maka aksesebilitas masyarakat akan layanan pos, informasi dan komunikasi diprediksi terus meningkat. Namun keperluan layanan informasi dan komunikasi dengan menggunakan telekomunikasi justru menempati posisi paling tinggi. Pengembangan dan pendayagunaan infrastruktur telematika dalam rangka meningkatkan mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi untuk keperluan pemerintah dan pelayanan masyarakat juga diprediksi akan meningkat. Adanya kesenjangan antar individu atau kelompok di masyarakat dalam hal kemampuan mengakses informasi mengakibatkan juga terjadinya kesenjangan dalam peningkatan wawasan dan tingkat pengetahuan. Perkembangan prasarana dan sarana di bidang komunikasi, khususnya pos dan telematika mengalami perkembangan dan pelayanan yang sangat pesat terutama dalam bentuk pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Perkembangan sarana
30
RPJP HSS 2006-2026 dan prasarana pos seperti jumlah kantor pos baik kantor utama, kantor pos pembantu, rumah pos maupun pos desa keliling relatif tidak mengalami perubahan selama kurun waktu 10 tahun. Hal yang berbeda terjadi pada bidang telekomunikasi yang mengalami pertumbuhan yang sangat pesat pada kurun waktu 10 tahun. Rata-rata terjadi kenaikan penggunaan kapasitas terpakai untuk telepon kabel sebesar 8,8 % walaupun dalam tiga tahun terakhir mengalami stagnasi untuk perluasan jaringannya. Pada tahun 2003, jumlah kapasitas terpakai mencapai 3800 SST sedangkan jumlah kapasitas terpasang mencapai 4000 SST. Namun walaupun demikian, penggunaan internet ternyata masih terbatas pada penggunaan yang sifatnya pribadi dan belum meluas di kalangan masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan dari jumlah warung internet (warnet) pada tahun 2003 yang ada hanya satu buah. Pertumbuhan yang amat pesat juga terjadi pada penggunaan telepon selular dengan dua operator besar yaitu Telkomsel dan Satelindo sudah dapat diakses hampir semua Kecamatan kecuali Lokasado. Dibidang pos dan telekomunikasi terjadi perubahan dimana peran pelayanan sektor pos terhadap keperluan masyarakat ”dilampaui” sub sektor telekomunikasi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, penggunaaan telepon baik kabel maupun telepon selular meningkat dengan tajam dan sudah menjangkau hampir seluruh wilayah Kabupaten. Walaupun demikian, secara umum penyebaran telematika serta kemampuan mengaksesnya hanya terbatas pada daerah perkotaan. Disisi lain, dirasakan masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan pentingnya telematika serta masih tingginya biaya penyediaan perangkat keras dan biaya komunikasi. Sumber pembiayaan alternatif untuk mendanai pembangunan infrastruktur telematika seperti kerjasama antara pemerintah-swasta atau swasta – masyarakat masih belum berkembang.
II.5.3. Pendidikan Sarana pendidikan justru menunjukkan peningkatan pada jumlah Taman KanakKanak (TK) antara tahun 1995 sampai 2003 yaitu meningkat jumlahnya rata-rata sebesar 4,5 % dengan ketersediaan jumlah ruang kelas yang juga cenderung meningkat. Hal sebaliknya terjadi pada jumlah Sekolah Dasar dan ruang kelas yang tersedia. Bila pada tahun 1995 jumlah SD mencapai 282 buah maka pada tahun 2003 tinggal 260 buah atau mengalami penurunan rata-rata 1,15 % pertahun. Demikian pula halnya dengan ruang kelas untuk SD, dimana pada tahun 1995 tersedia 1659 buah ruang kelas maka pada tahun 2003 menurun hanya tersedia 1524 ruang kelas atau mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,19%. Sekolah Menengah Pertama (SMP) selama kurun waktu 10 tahun mengalami pertambahan 4 buah. Jumlah SMP pada tahun 1995 hanya berjumlah 20 buah maka pada tahun 2003 meningkat menjadi 24 buah. Hal yang sama juga terjadi pada ruang kelas SMP yang tersedia dimana pada tahun 1995 berjumlah 142 buah maka pada tahun 2003 meningkat menjadi 176 buah. Jumlah SMU relatif tidak mengalami pertambahan dimana dalam kurun waktu 10 tahun hanya bertambah satu buah yaitu dari tersedia tujuh buah pada tahun 1995 menjadi delapan buah pada tahun 2003.
31
RPJP HSS 2006-2026 Di bidang pendidikan, jumlah SD dan ruang kelas yang tersedia cenderung berkurang yang disebabkan selain jumlah murid yang semakin berkurang, juga disebabkan penyebaran SD yang tidak merata. Ada wilayah-wilayah tertentu yang prasarana sekolah dasarnya banyak dibangun sehingga suatu saat kekurangan murid namun ada wilayah lain yang jumlah sekolah dasar masih kurang. Kualitas gedung sekolah dasar juga banyak yang sudah tidak memenuhi standar (rusak berat dan ringan) yang lebih banyak disebabkan karena faktor umur gedung. Fasilitas pelayanan pendidikan khususnya untuk jenjang pendidikan menengah atas juga belum merata tersedia. Fasilitas dan layanan pendidikan khusus bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istemewa belum tersedia secara memadai. Keperluan untuk perbaikan kualitas prasarana pendidikan terutama untuk fasilitas gedung sekolah dasar tetap tinggi. Demikian pula keperluan akan prasarana pendidikan untuk sekolah menengah pertama dan yang lebih tinggi diprediksi akan semakin meningkat sejalan dengan program wajib belajar 12 tahun. Demikian pula halnya keperluan prasarana pendidikan berupa sekolah luar biasa (SLB) bagi anak-anak yang mempunyai kelainan fisik, emosional, dan mental.
II.5.4. Perumahan Pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak dan sehat merupakan salah satu tujuan utama pembangunan prasarana perumahan dan pemukiman. Di kabupaten Hulu Sungai Selatan, pemenuhan kebutuhan rumah sebagian besar dilakukan oleh masyarakat sendiri secara swadaya. Hanya sedikit perumahan untuk masyarakat yang disediakan atau dibangun oleh perumnas, REI dan swasta lainnya. Terbatasnya kemampuan masyarakat yang berpenghasilan rendah akan tempat tinggal dan lingkungan hunian yang sehat. Pada sisi yang lain, terbatasnya kemampuan pemerintah untuk mendukung penyediaan perumahan beserta prasarana dan sarananya. Selain itu kelembagaan penyelenggara pembangunan perumahan dan pemukiman belum berfungsi secara optimal disamping scheme kredit yang masih memberatkan. Keperluan masyarakat akan hunian yang layak dan sehat dengan harga terjangkau diprediksi masih akan tetap menjadi isue utama di bidang perumahan dan pemukiman. Disisi lain, kawasan kumuh dan tidak teratur juga diprediksi akan terus bertambah sejalan dengan pertumbuhan ekonomi bila tidak diiringi dengan kemampuan pemerintah untuk membiayai penataan prasarana dan sarana dasar pemukiman. Diprediksi juga keperluan pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna di bidang perumahan yang sesuai dengan kondisi setempat merupakan tuntutan yang sudah menjadi keharusan.
32
RPJP HSS 2006-2026
II.5.5. Air Bersih dan Lingkungan Penurunan kuantitas dan kualitas air baku untuk air minum masih juga menjadi isue utama dalam hal prasarana air bersih. Laju kebutuhan akan air bersih diperkirakan rata-rata 10% per tahun. Selain itu diprediksi juga permintaan pelayanan air bersih perpipaan terutama bagi masyarakat perkotaan dan yang bermukim disekitar ibukota kecamatan juga terus meningkat. Dalam hal pembiayaan prasarana air bersih, dengan semakin terbatasnya kemampuan pemerintah maka peran serta pihak swasta berupa investasi dan kemitraan akan semakin terbuka lebar. Pembangunan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan (pembuagan sampah dan limbah serta drainase) sudah dilakukan. Namun cakupan dan kualitas pelayanan air bersih dan penyehatan lingkungan masih jauh dari memadai. Mayoritas masyarakat masih mengandalkan air sumur dan air sungai untuk penyediaan air bersih. Dengan semakin tingginya ketergantungan terhadap sungai khususnya sungai Amandit akan semakin kuat pula ketergantungan yang melebihi kemampuan sungai tersebut. Belum optimalnya cakupan pelayanan air bersih perpipaan di perkotaan dan perdesaan serta masih rendahnya kinerja pengelolaan air minum. Masalah ini akan semakin menurunkan kualitas dan kuantitas air baku untuk air minum yang disebabkan masih rendahnya peran serta dan kemampuan masyarakat dalam pelestarian sumber air.
II.5.6. Kesehatan Jumlah Puskesmas antara tahun 1997-2002 sebanyak 18 buah, kemudian bertambah menjadi 19 buah sejak tahun 2003. Fasilitas kesehatan berupa tempat tidur di rumah sakit pada tahun 1997 sebanyak 70 buah bertmbah menjadi 98 buah pada tahun 1998 selanjutnya tidak ada penambahan sampai dengan tahun 2004. Tenaga medis mengalami penambahan berupa dokter spesialis sebanyak 3 orang dan dokter gigi sebanyak 3 orang sejak tahun 2002, sedangkan tenaga dokter umum masih tetap sejak tahun 1997 sebanyak 15 orang dan antara tahun 1999-2004 bertambah menjadi 21 orang . Rasio antara sarana dan prasarana kesehatan terhadap jumlah penduduk masih tinggi, demikian perlu peningkatan jumlah sarana dan prasarana kesehatan agar pelayanan kesehatan menjadi lebih baik dan efektif. Keadaan tersebut dapat dilihat pada rasio jumlah Puskesmas terhadap penduduk yaitu satu Puskesmas harus menlayani sekitar 10.000 penduduk. Pelayanan kesehatan berdasarkan rasio tempat tidur terhadap penduduk bahwa satu tempat tidur akan melayani sekitar 2000 orang penduduk. Sedangkan pelayanan tenaga medis terdapat perbaikan, dimana pada tahun 1997 satu orang tenaga medis (dokter umum dan spesialis) melayani sekitar 12.000 orang, kemudian antara tahun 2002-2004 mengalami
33
RPJP HSS 2006-2026 perbaikan yaitu satu orang tenaga medis melayani 6.000 – 7.000 orang penduduk. Data yang berkaitan dengan sarana dan prasarana dapat diliaht pada Lampiran 13.
II.6. Pemerintahan Sesuai dengan Ketetapan DPRD Hulu Sungai Selatan tanggal 26 Maret 1987 Nomor 06/KPTS/DPRD-HSS/1987 dimana tanggal 2 Desember ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka sistem pmerintahan di kabupaten ini pada hakekatnya dimulai pada tanggal tersebut di tahun 1950. Yakni ketika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibentuk dengan ditandai pelantikan pejabat Bupati Kepala Daerah pertama dan dibentuknya DPRDS. Berdasarkan sejarahnya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan induk dari kabupaten-kabupaten lain yang ada di benua lima. Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada zaman Belanda merupakan wilayah utama dan disebut Afderling Van Hulu Sungai. Rantau, Barabai, Amuntai dan Tanjung merupakan Under Afderlingnya. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tergolong memiliki posisi dan kedudukan yang strategis dalam kerangka pengembangan wilayah dan pembangunan regional, dimana Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada posisi yang strategis secara geografis, yaitu kurang lebih berada pada pusat Propinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga merupakan salah satu hinterland dari kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) Batulicin, yakni sejak dibangunnya jalan tranportasi darat poros Kandangan – Batulicin, yang menghubungkan dua kabupaten yaitu Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Kabupaten Tanah Bumbu. Kabupaten Tanah Bumbu merupakan pemekaran dari wilayah Kabupaten Kotabaru. Selain itu Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga berada pada jalur lintas Kalimantan, yaitu jalan yang menghubungkan Propinsi Kalimantan Selatan dengan dua propinsi lain, yaitu Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari sepuluh kecamatan yang luas wilayahnya masing-masing bervariasi. Demikian juga kondisi topografi dan bentangan alamnya. Secara lengkap kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta luas wilayahnya masing-masing adalah seperti Tabel 5 berikut. Dari segi luas wilayah, kecamatan yang paling besar luas wilayahnya adalah Kecamatan Daha Selatan dengan luas 472,44 km2. Kecamatan Loksado berada di posisi kedua dengan luas wilayahnya sebesar 338,89 km2. Kemudian mengikuti Daha Utara dan Padang Batung dengan luas wilayahnya masing-masing sekitar 200 km2 lebih. Kandangan sendiri sebagai kecamatan yang merupakan ibukota kabupaten luasnya adalah 106,71 km2. Dalam wilayah administrasi pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdapat 148 desa dengan 349 RW dan 717 RT yang tersebar pada sepuluh
34
RPJP HSS 2006-2026 kecamatan di atas. Desa terbanyak terdapat di kecamatan Daha Selatan yang memang merupakan kecamatan dengan wilayah terluas. Namun tidaklah demikian halnya dengan kecamatan Loksado, yang wilayahnya merupakan terluas kedua setelah Daha Selatan. Jumlah desanya hanyalah 11 buah, jauh lebih sedikit dibandingkan Kandangan dan Sungai Raya (masing-masing 18 desa), kecamatan Daha Utara (19 desa) dan kecamatan Padang Batung (17 desa). Tabel 5. Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 2003 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kecamatan Padang Batung Loksado Telaga Langsat Angkinang Kandangan Sungai Raya Simpur Kalumpang Daha Selatan Daha Utara JUMLAH
Luas (Km2) 203,93 338,89 58,08 58,4 106,71 80,96 82,35 135,07 472,44 268,11 1804,94
Jlh desa 17 11 11 11 18 18 11 9 23 19 148
Jlh RT 66 44 44 46 121 72 74 36 126 88 717
Jlh RW 36 22 22 22 54 36 36 18 62 41 349
Sumber : Hulu Sungai Selatan Dalam Angka, 2003 Dalam rangka penerapan dan pelaksanaan otonomi daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan membentuk beberapa lembaga pemerintahan, yaitu sekretariat (yang meliputi 2 Asisten dan 8 Badan), 3 Badan, 5 Kantor, dan 14 Dinas. Ini juga dilengkapi dengan sejumlah UPT daerah. Secara keseleruhan perangkat daerah tersebut dioperasionalkan dengan dukungan 4.933 orang pegawai yang berstatus Pegawai Otonomi Daerah II. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mendukung jalannya pemerintahan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan bervariasi Pangkat dan Golongan mereka, mulai dari Golongan I sampai Golongan IV. Jumlah terbanyak adalah PNS pada Golongan II dan III. Demikian juga latar belakang pendidikan mereka bervariasi mulai dari tingkatan SD sampai Perguruan Tinggi, bahkan beberapa di antara mereka juga telah berpendidikan pascasarjana.
II.7. Produk Unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Beberapa produk unggulan dari daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercatat telah mampu menjangkau wilayah pemasaran yang cukup luas. Pemasarannya bahkan telah mencapai luar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, baik dalam propinsi Kalimantan Selatan sendiri, bahkan ada juga yang mampu menembus batas propinsi dan mencapai perdagangan antar pulau di Indonesia. Beberapa jenis produk unggulan ini meliputi kerajinan imitasi, pembuatan propeler, pandai besi, krupuk ubikayu, sepat kering dan dodol. Secara detail hal ini dapat dilihat seperti pada Tabel 6 berikut.
35
RPJP HSS 2006-2026 Tabel 6. Beberapa Jenis Produk Unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan PRODUK UNGGULAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO
JENIS PRODUK
DAERAH PENGHASIL
UNIT USAHA
TENAGA KERJA
INVESTASI (Rp 000)
PEMASARAN
1.
Kerajinan Imitasi
Kec Daha Selatan
120
304
384.338
Kalsel, Kalteng, Kaltim, Jatim
2.
Pembuatan Propeler
Kec Daha Utara
46
199
215.212
Kalsel, Kalteng, Kaltim, Jatim, Sulawesi
3.
Pandai besi
Kec Daha Selatan
202
449
465.522
Kalsel, Kalteng, Kaltim
4.
Kerupuk ubi kayu
Kec Angkinang
135
343
58.613
Kalsel, Kalteng, Kaltim
5.
Sepat kering
Kec Daha Selatan, Daha Utara, Kalumpang, Kandangan
745
745
88.025
Kalsel, Kalteng, Kaltim
6.
Dodol
Kec Sungai Raya
45
45
64.770
Kalsel, Kalteng, Kaltim
Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kab Hulu Sungai Selatan, 2001
36
RPJP HSS 2006-2026
BAB III. VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
III.1. Visi Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, untuk mewujudkan satu sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Visi bukan merupakan jargon dan atau motto. Visi hendaknya dirumuskan secara singkat dan padat, namun tidak tertutup kemungkinan rumusan visi tesebut dilengkapi dengan uraian singkat yang menjelaskan maksud kata, kalimat dan atau anak kalimat. Bagi Kabupaten Hulu mempertimbangkan sintesa telah berlaku secara resmi maupun RPJP Provinsi.
Sungai Selatan visi disusun dengan cara kondisi umum daerah dan arah pembangunan yang dan sah secara hukum dalam baik RPJP Nasional Perumusan visi juga harus dapat mencerminkan
37
RPJP HSS 2006-2026 gambaran tentang fungsi dan peran daerah dalam konteks pembangunan daerah/wilayah yang bersangkutan. Fungsi daerah dalam perumusan visi perlu diperhatikan agar kegiatan pembangunan yang dilaksanakan untuk mewujudkan visi tersebut dapat membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif. Sementara itu peran harus mengarah pada penciptaan kegiatan daerah yang memiliki pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas. Beberapa langkah yang dilakukan dalam penyusunan visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan antara lain mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk merumuskan visi, termasuk informasi normatif, berupa rumusan visi daerah yang sudah pernah disusun. Juga diperhatikan nilai-nilai lokal yang masih didukung/dianut dan relevan untuk menjadi visi RPJP Daerah. Selain itu peran dan fungsi daerah sebagaimana disebutkan dalam RPJP Nasional dan juga RPJP Provinsi, serta informasi lainnya berupa nilai-nilai yang dapat dijadikan landasan visi daerah. Untuk melengkapinya dikumpulkan juga informasi teknis dan informasi visioner. Informasi Teknis, berupa kondisi umum daerah masa kini dan prediksi kondisi umum daerah ke depan. Sedangkan informasi visioner, berupa pandangan para tokoh masyarakat, pakar, dan atau akademisi, tentang rumusan gambaran daerah masa depan. Hasil dari berbagai langkah dan proses tersebut selanjutnya diolah untuk dirumuskan menjadi visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk menjadi landasan dan acuan pembangunan jangka panjangnya, yaitu untuk jangka waktu 20 tahun. Rumusan visi yang dibuat diupayakan agar singkat, padat, jelas, dan mudah dimengerti. Rumusan juga dibuat dengan melihat kesesuaian dengan potensi dan kecenderungan pertumbuhan daerah dan kesesuaian dengan peran dan fungsi daerah. Rumusan visi juga mencerminkan kondisi yang realistis, dapat dicapai dan terukur. Hasil rumusan visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk jangka waktu 20 tahun mendatang adalah: Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang adil, demokratis, sejahtera dan tangguh, dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dan dayasaing yang tinggi secara berkelanjutan Visi di atas mengandung pengertian bahwa dalam periode 20 tahun mendatang Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berhasil diwujudkan menjadi daerah yang pemerintahannya adil dan demokratis, rakyatnya sejahtera dan wilayahnya memiliki ketangguhan dalam menghadapi berbagai goncangan yang terjadi dalam konteks dunia luas, baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya maupun pertahanan dan keamanan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga dalam periode waktu 20 tahun mendatang diinginkan mampu tumbuh dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta memiliki kemampuan bersaing dengan daerah lainnya dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam memperoleh
38
RPJP HSS 2006-2026 segmen pasar bagi produk-produk yang dihasilkannya. Semua itu dijalankan dalam suatu kerangka sistem pembangunan yang berkelanjutan, yang dapat menjamin bahwa kualitas yang baik yang tleah dicapai tersebut tidak hanya akan berlaku untuk masa sekarang, melainkan juga dapat terus berlanjut untuk masamasa mendatang. Dengan demikian eksploitasi sumberdaya alam untuk kepentingan pembangunan harus pula mempertimbangkan secara cermat kelestarian lingkungan dan kepentingan generasi penerus.
III.2. Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi disusun untuk mencapai visi dengan cara memperhatikan visi, kondisi umum daerah, dan arah pembangunan dalam RPJP Nasional dan RPJP Provinsi sebagai dokumen resmi perencanaan pembangunan pada hierarkhi yang lebih tinggi. Misi juga harus dapat mencerminkan upaya-upaya menjalankan fungsi dan peran daerahm yaitu agar dapat dilaksanakan kegiatan yang membuat kehidupan internal daerah berlangsung efektif. Juga agar daerah dapat memiliki pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi wilayah yang lebih luas. Sesuai dengan visi tersebut di atas, misi yang diemban oleh Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama periode 20 tahun mendatang tidak lain adalah merupakan upaya-upaya yang perlu dilaksanakan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang adil, demokratis, sejahtera dan tangguh, yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan dayasaing yang tinggi secara berkelanjutan. Komponen misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimaksud adalah: 1. Misi mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang adil dan demokratis Untuk mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi suatu daerah dengan pemerintahan yang adil dan demokratis diupayakan melalui penataan sistem dan kinerja pemerintahan secara efisien, peningkatan kualitas dan efisiensi perangkat daerah, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, penegakan hukum, keadilan dan good governance, perbaikan sistem, pola dan mekanisme pengawasan agar memungkinkan temuan penyimpangan secara dini dan revisi program atau kegiatan secara cepat dan akurat serta sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku, peningkatan kesadaran politik masyarakat, perbaikan infrastuktur pemerintahan dan pelayanan masyarakat serta pemeliharaan kondisi kamtibmas yang kondusif.
39
RPJP HSS 2006-2026 2. Misi mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sejahtera dan tangguh Untuk mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan menjadi suatu daerah yang warganya sejahtera dan perekonomiannya tangguh diupayakan melalui perbaikan kualitas SDM di daerah, mendorong peningkatan efisiensi di sektor pertanian melalui pengembangan agribisnis yang berorientasi pasar, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pasar yang akurat, cepat, terpercaya, teratur dan mudah diakses, peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung aktifitas masyarakat, peningkatan kemampuan daerah dalam industri pengolahan, pengembangan berbagai produk yang dapat diekspor baik ke luar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maupun ke luar negeri, pengembangan dan peningkatan jaringan perdagangan dengan pihak-pihak luar dengan mempertimbangkan potensi, keunggulan dan kepentingan daerah. 3. Misi mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi diupayakan melalui penciptaan sistem dan tata pemerintahan yang kondusif, dengan peraturan dan ketentuan yang konsisten, adil, dan transparan sehingga dapat mengundang investasi yang sehat untuk medukung pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan perekonomian daerah diupayakan melalui peningkatan efisiensi sektor pertanian dan pengembangan agribisnis yang berorientasi pasar, dengan daya saing tinggi dan dapat diekspor, didukung dengan pengembangan sektor jasa dan perdagangan yang tertata rapi dan efisien, sesuai dengan tata ruang wilayah. Untuk mengarahkan agar upaya pembangunan dapat berkelanjutan maka pertimbangan-pertimbangan keuntungan finansial harus disertai pula dengan pertimbanganpertimbangan kelestarian lingkungan untuk menjamin keberlanjutan hasilnya bagi masa sekarang maupun bagi generasi penerus di masa mendatang. 4. Misi mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki dayasaing tinggi Misi untuk mewujudkan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai daerah yang memiliki dayasaing yang tinggi diwujudkan melalui upaya peningkatan penguasaan berbagai teknologi di daerah terutama yang secara langsung bermanfaat untuk perbaikan kualitas produk-produk dari berbagai sektor produksi yang dihasilkan oleh masyarakat atau daerah. Selain itu juga diupayakan peningkatan produktivitas perekonomian daerah dengan bimbingan pada komunitas pengusaha dan aktor perekonomian daerah agar dapat memilih jenis usaha yang efisien dan laku di pasar dengan tingkat harga yang baik. Dalam upaya ini pengembangan sistem informasi pasar sangat berperan. Selain itu juga menciptakan iklim
40
RPJP HSS 2006-2026 usaha yang kompetitif namun sehat, melalui peraturan dan ketentuan daerah yang tepat, cepat, akurat, adil, dan transparan.
III.3.
Arah Pembangunan Daerah
Arah Pembangunan Daerah adalah strategi untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah, yang meliputi arahan umum pembangunan jangka panjang, memuat kaidah dan strategi pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar yang menjadi tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah Daerah. Juga memuat peran sub-wilayah pembangunan di daerahnya yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.
III.3.1.
Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang
Untuk menjalankan misi menuju terwujudnya visi Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yaitu terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang adil, demokratis, sejahtera dan tangguh, yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan dayasaing yang tinggi secara berkelanjutan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan dibagi atas beberapa bidang pembangunan dengan sasaran pembangunan yang terukur menuju ke arah terwujudnya visi daerah tersebut.
A. BIDANG POLITIK Terwujudnya kekuatan masyarakat madani (civil society) yang dijiwai oleh nilainilai demokrasi Pancasila. Prasyarat utama dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan bidang politik terdiri dari: 1. Partisipasi politik warga Kabupaten yang tinggi; 2. Kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik; 3. Lembaga-lembaga publik yang efektif; 4. Budaya politik yang sehat; 5. Media komunikasi politik yang interaktif dan mudah diakses.
Arah Pembangunan: Arah pembangunan politik Kabupaten Hulu Sungai Selatan diwujudkan melalui penyelenggaraan pendidikan citizenship (hak, kewajiban, dan etika warga); peningkatan kualitas tata laksana pengawasan kinerja badan-badan publik; peningkatan efektivitas lembaga pemerintah Kabupaten, organisasi politik dan sosial kemasyarakatan; pengembangan budaya politik yang sehat; penyediaan media komunikasi politik; peningkatan hubungan antardaerah dan/atau luar negeri.
41
RPJP HSS 2006-2026 Pendidikan kewarganegaraan (citizenship) yang mencakup hak, kewajiban, dan etika warga Kabupaten diselenggarakan dengan cara: (a) penyelenggaraan dan penyediaan instrumentasi dan media pembelajaran dan (b) pelembagaan sistem pembelajaran kepedulian terhadap Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara berkelanjutan. Kualitas tata laksana pengawasan kinerja badan-badan publik ditingkatkan dengan cara: (a) penyediaan mekanisme dan media pengawasan kinerja badan-badan publik dan (b) peningkatan pemahaman publik tentang program anti-korupsi, kolusi dan nepotisme (anti-KKN) Efektivitas lembaga pemerintahan Kabupaten, organisasi politik dan sosial kemasyarakatan ditingkatkan dengan: (a) pengayaan alternatif politik dan birokrasi bagi masyarakat agar makin terakomodasi aspirasinya dalam proses pengambilan keputusan-keputusan publik yang langsung berhubungan dengan hajat hidup masyarakat dan (b) peningkatan hubungan antardaerah dan/atau luar negeri. Hubungan antardaerah dan/atau luar negeri ditingkatkan dengan cara: (a) perumusan prioritas penguatan kapasitas dan kredibilitas tata kelola Kabupaten (good governance) dalam rangka ikut serta menciptakan iklim perdamaian dunia serta keadilan dalam tata hubungan antardaerah dan/atau luar negeri; (b) pengefektifan dan perluasan fungsi jaringan-jaringan kerjasama antardaerah dan/atau luar negeri. Budaya politik yang sehat dikembangkan dengan: (a) penciptaan kesadaran budaya dan penanaman nilai-nilai politik demokratis terutama penghormatan nilai-nilai HAM, nilai-nilai persamaan (egalitarianism), anti kekerasan, toleransi politik, keadilan, dan orientasi kepada kepentingan masyarakat melalui berbagai wacana dan media; (b) peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengembangkan modal sosial melalui berbagai wacana dan media. Media komunikasi politik disediakan dengan cara: (a) perwujudan kebebasan pers yang lebih mapan dan terlembaga serta menjamin hak masyarakat luas untuk berpendapat dan mengontrol jalannya penyelenggaraan negara secara cerdas dan demokratis; (b) perwujudan pemerataan informasi yang lebih besar dengan mendorong dan melindungi munculnya media-media massa yang independen; (c) penciptaan jaringan informasi yang lebih bersifat interaktif antara masyarakat dan kalangan pengambil keputusan politik, untuk menciptakan kebijakan yang lebih mudah dipahami masyarakat.
Sasaran yang harus dicapai: 1. Menurunnya tindak kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan tata kelola Kabupaten; 2. Meningkatnya indeks efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik; 3. Meningkatnya jumlah kerjasama antardaerah dan/atau dengan luar negeri
42
RPJP HSS 2006-2026 4. Meningkatnya kualitas dan jumlah partisipasi stakeholders Kabupaten dalam penyelenggaraan tata kelola Kabupaten mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
B. BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH Terwujudnya aparatur daerah yang amanah dan mampu mendukung pembangunan daerah serta menjawab kebutuhan dinamika daerah. Terwujudnya tujuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pembangunan bidang pemerintahan daerah dapat tercapai apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Sistem penyelenggaraan pemerintahan yang terpadu sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Goverment 2. Kemitraan antardaerah dan/atau luar negeri yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan 3. Kebijakan publik di bidang pemerintahan daerah yang dapat diakses oleh warga Kabupaten; 4. Penyelenggara pemerintahan daerah yang profesional; dan 5. Sinergi antar-stakeholder yang mengutamakan keadilan dan kesetaraan.
Arah Pembangunan: Arah pembangunan pemerintahan daerah diwujudkan melalui peningkatan kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; penataan kelembagaan pemerintahan daerah; pengembangan sistem informasi manajemen tata kelola Kabupaten; peningkatan kualitas kemitraan antardaerah dan/atau luar negeri; peningkatan kapasitas pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan; peningkatan jaminan iklim keberlanjutan usaha. Kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat ditingkatkan dengan cara (a) pengembangan kualitas pelayanan publik; (b) perekayasaan kinerja aparatur pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan secara simultan dan integratif berdasarkan karakteristik sebagai berikut: (1) fokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik, (2) Pemerintah yang memberdayakan masyarakat sehingga mereka mampu menjadi masyarakat yang dapat menolong dirinya sendiri (self-help community). (3) Pemerintah yang kompetitif; (4) Pemerintah yang digerakkan oleh misi. (5) Pemerintah yang berorientasi pada hasil; (6) Pemerintah berorientasi pada masyarakat; (7) Pemerintahan mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan; (8) Pemerintah yang antisipatif: berupaya mencegah daripada mengobati; (9) Pemerintah desentralisasi: dari hierarkhi menuju partisipatif dan tim kerja dan (10) Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar: mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan). Kelembagaan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditempuh melalui penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan yang disesuaikan dengan
43
RPJP HSS 2006-2026 dinamika yang berkembang dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi warga. Good Governance dan Clean Government diselenggarakan dengan pengedepanan akuntabilitas dan transparansi, dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasannya; peningkatan partisipasi masyarakat untuk melakukan penyelarasan pembangunan antarregional. Kapasitas penyelenggara pemerintahan daerah, ditingkatkan kualitas dan kesejahteraannya melalui (a) peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah (b) peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah; (c) peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah termasuk upaya peningkatan kemitraan dengan masyarakat dan swasta dalam pembiayaan pembangunan daerah ditingkatkan; (d) penguatan lembaga legislatif. Kualitas pelayanan publik ditingkatkan dengan cara: (a) penataan kembali fungsifungsi kelembagaan pemerintahan agar dapat berfungsi secara lebih memadai, ramping, luwes dan responsif; (b) peningkatan efektivitas dan efisiensi ketatalaksanaan dan prosedur pada semua tingkat; (c) penataan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur agar sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Otonomi daerah dan desentralisasi ditingkatkan melalui pengkajian regulasi yang kurang berpihak pada masyarakat untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antarregional dan urbanisasi; perwujudan regulasi yang memihak pada kepentingan publik untuk mengurangi eksploitasi pada masyarakat; pemanfaatan perubahan sistem ketatanegaraan, reformasi, pilkada untuk meniadakan budaya KKN. Kemitraan antardaerah dan/atau luar negeri ditingkatkan dalam rangka (a) pemanfaatan keunggulan komparatif maupun kompetitif masing-masing daerah; (b) menghilangkan ego pemerintah daerah yang berlebihan, serta menghindari timbulnya inefisiensi dalam pelayanan publik. Pembangunan kerjasama antardaerah melalui sistem jejaring antardaerah akan sangat bermanfaat sebagai sarana saling berbagi pengalaman, saling berbagi keuntungan dari kerjasama, maupun saling berbagi dalam memikul tanggung jawab pembiayaan secara proporsional, baik dalam pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, maupun untuk kegiatan pembangunan lainnya. Kerjasama antardaerah yang bersifat jejaring itulah yang akan dapat memperkuat eksistensi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sinergi antar-stakeholders dilakukan dengan peningkatan perhatian atas berbagai kepentingan masyarakat sehingga terjadi keseimbangan kepentingan antartiga pelaku pembangunan: publik, swasta, komunitas, antarinstansi, antarwilayah.
44
RPJP HSS 2006-2026
Sasaran yang harus dicapai: 1. Meningkatnya indeks good governance; 2. Ada pelayanan publik yang lancar, cepat, murah, sehat, bersih, komunikatif dan profesional, sebagai salah satu unsur penjamin terwujudnya kemampuan bersaing terkait dengan faktor dinamika kegiatan, pemanfaatan waktu, penghematan biaya dan penekanan harga; 3. Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi setiap warga Kabupaten; 4. Berkurangnya ketimpangan antarwilayah maupun antarsektor; 5. Pelibatan warga Kabupaten dalam pembangunan daerah; 6. Profesionalisme kinerja aparatur pemerintah.
C. BIDANG SUMBERDAYA MANUSIA DAN MENTAL SPIRITUAL Terwujudnya masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang sehat, cerdas, produktif, partisipatif, makmur, serta berakhlak mulia. Meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat.Dimensi kerukunan ini sangat penting dalam rangka membangun masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai realitas multikulturalis dan memahami makna kemajemukan sosial. Terwujudnya tujuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pembangunan bidang sumber daya manusia dan mental siritual dapat tercapai apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Kualitas SDM yang kompeten dan berdayasaing; 2. Keseimbangan antara jumlah dan laju penduduk dengan dayadukung dan dayatampung kabupaten; 3. Partisipasi masyarakat yang mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kabupaten. 4. Mantapnya fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan 5. Tercipta suasana kehidupan kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa dan harmonis
Arah Pembangunan: Arah pembangunan sumber daya manusia dan mental spiritual diwujudkan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu layanan sosial dasar; peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja menuju persaingan global; pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; peningkatan kualitas kehidupan dan kerukunan umat beragamaserta peningkatan partisipasi masyarakat di segala bidang. 1.
Akses, pemerataan, relevansi, dan mutu terhadap layanan sosial dasar ditingkatkan melalui (a) peningkatan pelayanan kesehatan yang berkesinambungan (sustainable) dan berkualitas bagi kelompok masyarakat rentan; (b) perbaikan perilaku hidup sehat masyarakat; (c)
45
RPJP HSS 2006-2026 peningkatan kualitas gizi masyarakat; (d) peningkatan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu dan terjangkau dengan memperhatikan masyarakat rentan; (d) meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dan pelatihan yang mampu merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa; (e) peningkatan kualitas hidup seluruh masyarakat dengan memberikan perhatian khusus bagi anak, remaja, pemuda, perempuan, keluarga serta masyarakat miskin dan rentan di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan, dengan didukung oleh sistem hukum dan perlindungan sosial yang responsif terhadap kebutuhan. Kualitas tenaga kerja yang memiliki daya saing global ditingkatkan dengan cara (a) perubahan orientasi pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program-program pelatihan yang strategis, untuk mencapai efektivitas dan efisiensi tenaga kerja sebagai bagian dari investasi SDM, dan memenuhi struktur kebutuhan tenaga kerja yang diharapkan oleh jasa; (b) penyediaan tenaga kerja terampil dan profesional melalui penyetaraan kualitas baku standar kompetensi tenaga kerja, untuk memenuhi sistem standar sertifikasi internasional dalam era global. Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan dengan (a) peningkatan pelayanan kesehatan reproduksi, termasuk kesehatan reproduksi remaja dan keluarga berencana (KB) yang bermutu, efektif, merata, dan terjangkau, serta pemberdayaan keluarga menuju terbentuknya keluarga kecil yang berkualitas; (b) penataan persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung Kabupaten; (c) penataan administrasi kependudukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan; (d) peningkatan peran pemerintah Kabupaten dalam mendorong terakomodasinya hak-hak penduduk dan perlindungan sosial. Partisipasi masyarakat di segala bidang ditingkatkan dengan cara (a) peningkatan kualitas media informasi yang mencakup pembangunan dan pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan di segala bidang; (b) peningkatan pengetahuan dan keterampilan warga Kabupaten sesuai dengan kebutuhan perkembangan jaman; (c) pengembangan minat dan gemar membaca guna membangun masyarakat pembelajar dan kritis (learning and critical society). Pembangunan mental spiritual diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan
2.
3.
4.
5.
Sasaran yang harus dicapai: 1. 2.
Meningkatnya indeks pembangunan manusia (Human Development Index) Meningkatnya indeks dayasaing sumberdaya manusia Kabupaten Hulu Sungai Selatan
46
RPJP HSS 2006-2026 3. 4. 5.
Meningkatnya pengguna media informasi baik informasi cetak maupun elektronik. Tertanamnya nilai-nilai agama, peningkatan pengamalan ajaran agama serta sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam aktivitas dan kehidupan keagamaan
D. BIDANG EKONOMI Terwujudnya perekonomian Kabupaten yang maju, mandiri, adil dan mengedepankan persaingan sehat demi peningkatan kesejahteraan seluruh warga Kabupaten. Terwujudnya tujuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pembangunan bidang ekonomi dapat tercapai apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Tata kelola ekonomi kerakyatan yang efisien, terpadu, aksesibel, dan berkelanjutan; 2. Kapasitas pelaku ekonomi yang memiliki keunggulan kompetitif; 3. Kegiatan agribisnis berbasis tanaman perkebunan yang maju, dinamis dan menguntungkan; 4. Dukungan dan keterkaitan yang sinergis industri pengolahan hasilhasil pertanian yang efisien; 5. Layanan jasa yang produktif dan inovatif; 6. Kinerja sektor jasa keuangan yang profesional.
Arah Pembangunan: Arah pembangunan ekonomi diwujudkan melalui peningkatan peranan pemerintah kabupaten sebagai fasilitator dan katalisator, peningkatan kemitraan dalam pengelolaan sumber daya kabupaten, pengembangan kekuatan ekonomi lokal untuk mewujudkan ekonomi rakyat yang tangguh, peningkatan produktivitas dan inovasi, pengembangan agribisnis berbasis tanaman perkebunan, pengembangan industri pengolahan hasil-hasil pertanian, dan pengembangan keuangan daerah. Peranan pemerintah Kabupaten sebagai fasilitator dan katalisator ditujukan guna menjaga keberlanjutan perekonomian Kabupaten. Peningkatan terhadap peranan pemerintah Kabupaten dilakukan dengan (a) pengembangan kerangka regulasi non diskriminatif tata perekonomian Kabupaten; (b) peningkatan iklim usaha yang menjamin keberlanjutan perekonomian Kabupaten; (c) pengembangan industri pengolahan; (d) pengembangan kerjasama ekonomi dengan daerah-daerah penyangga; (e) penataan sektor formal dan informal kabupaten yang memperhatikan harmonisasi sosial, kultural, estetika, dan lingkungan; (f) fasilitasi terciptanya lapangan kerja formal dan informal; (g) peningkatan aktivasi pemasaran Kabupaten.
47
RPJP HSS 2006-2026 Kemitraan dalam pengelolaan sumber daya kabupaten ditingkatkan dengan cara (a) penataan sektor formal dan informal kabupaten yang memperhatikan harmonisasi sosial, kultural, estetika, dan lingkungan; (b) peningkatan kemitraan sektor publik dengan sektor swasta dalam pengelolaan sumber daya produktif; (c) peningkatan intensifikasi jaringan usaha lintas pelaku. Kekuatan ekonomi lokal dikembangkan dengan prinsip ekonomi kerakyatan secara efisien dan berkelanjutan dengan cara (a) peningkatan dan memantapkan kapasitas kewirausahaan masyarakat; (b) pengembangan sarana dan pra sarana publik kabupaten yang berbasis keberlanjutan lingkungan; (c) pengembangan etos pelayanan di bidang jasa; Produktivitas dan inovasi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan dengan (a) peningkatan kapasitas warga Kabupaten dalam pengelolaan sumber daya produktif dan penguasaan teknologi; (b) pengembangan diversifikasi produk layanan jasa; (c) penciptaan dan pengembangan pusat pendidikan yang berbasis kompetensi sektor jasa; (d) peningkatan mutu keserasian sumber daya produktif yang ramah lingkungan. Pengembangan agribisnis berbasis tanaman perkebunan dilakukan dengan (a) dukungan dan rangsangan untuk pengembangan agribisnis secara spesifik lokasi; (b) pembinaan usaha pengembangan komoditas perkebunan yang bernilai jual dan berdaya saing tinggi; (c) investasi dan pengembangan infrastruktur pendukung usaha agribisnis termasuk irigasi, kalan dan pasar; (d) pengembangan sistem informasi pasar yang mudah diakses, memenuhi keperluan dan murah. Industri pengolahan hasil-hasil pertanian dikembangkan melalui (a) penyediaan permodalan yang dapat diakses oleh masyarakat; (b) sistem pelayanan yang efisien dan mudah; (c) pengembangan sistem penelitian dan pengembangan yang dinamis dan spesifik lokasi; (d) peningkatan investasi dan kerjasama dengan berbagai fihak secara adil dan menguntungkan; dan (e) dukungan promosi dan pemasaran produk. Keuangan daerah dikembangkan melalui cara (a) pengembangan manajemen keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan efektif; (b) revitalisasi sektor jasa keuangan; (c) peningkatan kemampuan fiskal daerah yang adil dan berpihak pada kebutuhan masyarakat; (d) peningkatan kesadaran masyarakat akan haknya sebagai pemilih dan pembayar pajak.
Sasaran yang harus dicapai: 1. 2. 3.
4.
Meningkatnya efisiensi pemanfaatan sumber daya produktif secara berkelanjutan; Meningkatnya produk domestik regional bruto (PDRB); Adanya kader-kader pembangunan daerah yang handal, cekatan, cerdik dan profesional dalam menggerakan atau memberi motivasi, meningkatkan produktivitas serta mengembangkan jaringan distribusi; Meningkatnya pertumbuhan turisme, perdagangan dan investasi;
48
RPJP HSS 2006-2026 5.
6.
7. 8.
9.
Berkembangnya agribisnis yang efisien, spesifik lokasi dan menguntungkan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berkembangnya produksi dan pemasaran komoditas perkebunan yang berdaya saing tinggi, efisien dan mamapu meningkatkan perekonomian daerah. Meningkatnya nilai tambah yang dihasilkan dari efisiensi industri pengolahan; Terselenggarakannya institusi yang berfungsi sebagai alat promosi daerah, pusat informasi data basis, pusat informasi pembangunan dan investasi, institusi perekonomian daerah yang kuat (BUMD atau Swasta) Diklat Daerah yang terakreditas, Forum Stake Holder Daerah, Lembaga Perlindungan Hak Publik serta lembaga standar; Meningkatnya jaminan sosial ekonomi untuk kelompok rentan.
E. BIDANG DAYA SAING WILAYAH Terwujudnya pembangunan daerah yang berkeadilan, berdaya saing dan berkelanjutan. Terwujudnya tujuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pembangunan daya saing wilayah dapat tercapai apabila terpenuhinya syaratsyarat sebagai berikut: 1. Sistem perencanaan pembangunan Kabupaten yang efektif dan berkelanjutan. 2. Konsistensi pengendalian dan pemanfaatan tata ruang wilayah. 3. Partisipasi warga Kabupaten dan swasta yang menjamin keberlanjutan pembangunan Kabupaten. 4. Sinergi dan kerjasama antarwilayah dan antardaerah.
Arah Pembangunan: Arah pembangunan daya saing wilayah diwujudkan melalui pengendalian pemanfaatan fungsi tata ruang wilayah secara konsisten; pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dengan mensinergikan antarwilayah; peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan; dan peningkatan kerjasama antardaerah. Fungsi tata ruang wilayah dimanfaatkan secara konsisten sesuai perencanaan sebagai acuan dan arah koordinasi pembangunan. Konsistensi terhadap pemanfaatan fungsi tata ruang dikendalikan dengan cara (a) peningkatan pengawasan dan penerapan law enforcement tata ruang yang efektif; (b) penyeimbangan land-rent antara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan sekitarnya dengan melakukan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah di sekitar; (c) pengembangan pusat-pusat pertumbuhan; (d) perwujudan pengaturan insentif/disinsentif pemanfaatan lahan terbuka dan non-lahan terbuka. Hal ini penting dilakukan untuk mencegah lebih lanjut terjadinya kerusakan lingkungan, termasuk bencana banjir, kelangkaan sumber air bersih, aglomerasi kabupaten yang tidak terkendali (unmanageable urban agglomerations).
49
RPJP HSS 2006-2026
Pertumbuhan wilayah dan sinergi antarwilayah. Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dengan mensinergikan antarwilayah dilakukan untuk mewujudkan keterkaitan sosial ekonomi yang serasi dan seimbang antara Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan daerah sekitarnya dengan cara: (a) peningkatan kapasitas sumber daya manusia khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya; (c) pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan sekitar Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam upaya menciptakan keterkaitan fisik, sosial dan ekonomi yang saling komplementer dan saling menguntungkan disertai peningkatan mobilitas produk maupun penduduk antara daerah sekitar Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan; (d) peningkatan akses informasi dan pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja dan teknologi; (e) pengembangan social capital dan human capital; (f) formulasi strategi kabupaten dalam suatu kerangka pembangunan wilayah yang terpadu dan dalam suatu regional network yang saling menguntungkan. Produk-produk unggulan sesuai dengan potensi Kabupaten Hulu Sungai Selatan ditingkatkan dan dikembangkan dengan cara (a) pemanfaatan keunggulan komparatif dan kompetitif Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui pengembangan pasar, meningkatkan akses permodalan, perluasan jaringan dan keterkaitan, pemanfaatan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pemantapan iklim bisnis yang kondusif; (b) pengembangan potensi maritim dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga-lembaga pendukung pembangunan berbasis maritim. Kerjasama antardaerah ditingkatkan untuk memperkuat eksistensi dalam iklim kompetitif, terutama dalam menghadapi globalisasi. Persaingan global akan semakin kuat berpengaruh pada pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada masa datang. Pembangunan Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan menjadi lebih terbuka dan langsung berpengaruh terhadap perkembangan daerah-daerah di sekitarnya. Usaha yang diperlukan pada masa transisi agar Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat memaksimalkan keuntungan sembari meminimalkan kerugian persaingan global adalah dengan cara pengelolaan alokasi sumberdaya yang efisien dan efektif.
Sasaran yang harus dicapai: 1.
2.
Adanya jaringan komunikasi dan informasi tentang pembangunan daerah atau daerah lain, nasional dan internasional, serta jaringan guna membangun akses-akses pasar, dana, investor, data basis berbagai daerah. Jaringan ini sekaligus berfungsi sebagai jaringan publikasi dan sosialisasi program daerah yang ditawarkan kepada masyarakat luas; Adanya kemitraan yang saling menguntungkan, saling hormatmenghormati baik dikalangan usaha rakyat, antar daerah skala nasional maupun internasional, antar lembaga swasta dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dan terkait dengan pengembangan daerah.
50
RPJP HSS 2006-2026 3. 4. 5. 6.
Pembangunan yang ramah lingkungan (pembangunan berkelanjutan); Terdapat keterkaitan lokal (hulu dan hilir); Pelibatan unsur swasta dalam pembangunan secara proporsional Meningkatnya sinergi antarpelaku pembangunan Kabupaten
F. BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Terwujudnya tujuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup dapat tercapai apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Kebijakan publik yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan; b. Partisipasi masyarakat, swasta, dan lembaga-lembaga publik dalam pengelolan SDA dan lingkungan hidup; c. Penegakan hukum di bidang lingkungan yang konsisten.
Arah Pembangunan: Arah pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup diwujudkan melalui integrasi dan harmonisasi kebijakan lingkungan hidup dengan sektor yang lain; pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang pembangunan; peningkatan kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup; peningkatan kesadaran masyarakat peduli pada lingkungan; penegakan hukum di bidang lingkungan secaa konsisten. Basis data kekayaan SDA dan kondisi lingkungan dikelola secara profesional sebagai rujukan dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengestimasi berbagai potensi SDA dan lingkungan hidup dalam rangka pengambilan kebijakan yang tepat. Kebijakan lingkungan hidup diintegrasikan dan diharmonisasikan dengan sektor yang lain dengan cara (a) pemberian kebijakan ruang hidup yang luas bagi rakyat serta kerjasama antar komponen masyarakat Kabupaten yang tercerminkan pada komitmen politik pemerintah, (b) peningkatan koordinasi antarkomponen pemerintah, masyarakat, dan swasta, (c) pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke seluruh bidang disertai peningkatan koordinasi pengelolaan lingkungan hidup di tingkat nasional dan daerah. Kapasitas lembaga pengelola lingkungan hidup ditingkatkan dengan cara dan (a) pengembangan penanganan masalah yang bersifat akumulasi, fenomena alam yang bersifat musiman dan bencana, dan (b) peningkatan penyebaran data dan informasi lingkungan (informasi wilayah-wilayah rentan dan rawan bencana lingkungan dan informasi kewaspadaan dini terhadap bencana). Kontrol sosial dapat dilakukan dengan cara (a) pembangunan kesadaran masyarakat agar peduli pada isu lingkungan hidup, (b) peningkatan peran aktif
51
RPJP HSS 2006-2026 masyarakat dalam memantau kualitas lingkungan hidup, dan (c) peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum terkait dengan pelanggaran eksploitasi lingkungan hidup. Pengelolaan air harus sejalan dengan kebijakan keterjaminan air yang mencakup: (i) jaminan kesediaan pangan; (ii) pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat; (iii) perlindungan ekosistem; (iv) pembagian sumberdaya air antarwilayah yang berkaitan; (v) penanggulangan resiko; (vi) pemberian nilai air; dan (vii) penguasaan air secara bijaksana. Pembangunan infrastruktur juga harus disesuaikan dengan perkembangan global, terutama dengan makin pesatnya arus informasi dunia. Pembangunan infrastruktur juga harus mempertimbangkan kebutuhan energi Kabupaten Hulu Sungai Selatan di masa depan.
Sasaran yang harus dicapai: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Meningkatnya indeks baku mutu udara di seluruh wilayah Kabupaten; Meningkatnya baku mutu air tanah maupun air olahan; Meningkatnya baku mutu tanah; Meningkatnya baku mutu pangan; Meningkatnya cadangan sumber daya energi kabupaten (resources endowment); Meningkatnya indeks keberlanjutan pembangunan Kabupaten (sustainable development index).
G. BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR Terwujudnya infrastruktur yang mendukung pembangunan berbagai bidang dan keberlanjutan ekosistem Kabupaten. Terwujudnya tujuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pembangunan infrastruktur dapat tercapai apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut: 1 Sistem perencanaan pembangunan infrastruktur Kabupaten yang efektif dan berkelanjutan. 2 Kualitas dan kuantitas infrastruktur yang seimbang dengan pengembangan Kabupaten. 3 Konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur Kabupaten. 4 Partisipasi warga Kabupaten dalam menjamin keberlanjutan infrastruktur Kabupaten.
Arah Pembangunan: Arah pembangunan infrastruktur diwujudkan melalui penguatan sistem perencanaan infrastruktur Kabupaten; pengembangan sumber daya sungai; peningkatan kualitas dan kuantitas air bersih; pengembangan sistem transportasi; pengembangan perumahan dan permukiman; pengembangan pengelolaan energi; pengembangan telematika kabupaten; dan peningkatan konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur Kabupaten.
52
RPJP HSS 2006-2026 Sistem perencanaan pembangunan infrastruktur Kabupaten dikuatkan dengan cara (a) pengembangan perencanaan pembangunan infrastruktur Kabupaten secara terpadu; (b) pengembangan mekanisme baku perencanaan pembangunan infrastruktur Kabupaten secara partisipatif; (c) pengembangan sistem sosialisasi publik rencana pembangunan infrastruktur Kabupaten yang aksesibel; dan (d) pengembangan sistem monitoring dan evaluasi implementasi rencana pembangunan infrastruktur Kabupaten. Sumber daya sungai dikembangkan dengan cara (a) penurunan tingkat sedimentasi sungai; (b) penurunan tingkat polusi sungai; (c) peningkatan fungsi sungai dalam rangka pengendalian banjir; (d) pengembangan moda angkutan dan pariwisata sungai. Kualitas dan kuantitas air bersih dikembangkan dengan cara (a) pengelolaan sumber daya air yang efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan; dan (b) penurunan tingkat pencemaran terhadap sumber-sumber air bersih. Sistem transportasi dikembangkan dengan cara (a) peningkatan mutu manajemen transportasi; (b) peningkatan keterkaitan antar seluruh wilayah Kabupaten yang mendorong pertumbuhan; (c) penurunan moda transportasi pribadi dan peningkatan moda transportasi massal; (d) pengendalian dampak polusi dari berbagai moda transportasi dalam Kabupaten; (e) peningkatan kualitas dan kuantitas jalur pejalan kaki dan kendaraan tak bermotor yang aman dan nyaman. Perumahan dan permukiman dikembangkan dengan cara (a) pengembangan partisipasi publik dalam peningkatan kualitas perumahan dan prasarana-sarana permukiman; (b) pengembangan perumahan yang berkelanjutan, layak huni, terjangkau oleh daya beli masyarakat, dan didukung oleh prasarana-sarana permukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, mandiri, dan efisien; dan (c) pengembangan perumahan dan prasarana-sarana permukiman yang memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup. Pengelolaan energi ditingkatkan dengan cara (a) peningkatan kepedulian dan partisipasi warga Kabupaten dalam pemanfaatan sumber daya energi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan; (b) penghematan sumber daya energi tak terbarukan dan pengembangan sumber daya energi terbarukan dalam rangka meningkatkan resources endowment; dan (c) peningkatan mutu sumber daya manusia dan penguasaan teknologi pengelolaan sumber daya energi.
53
RPJP HSS 2006-2026 Telematika kabupaten dikembangkan dengan cara (a) peningkatan kesadaran dan pengetahuan warga Kabupaten terhadap potensi dan pemanfaatan telematika dan (b) mengoptimalkan dan mensinergikan pengembangan dan pemanfaatan prasarana telekomunikasi dan non-telekomunikasi dalam penyelenggaraan telematika kabupaten guna menciptakan efisiensi dan pengurangan beban masyarakat pengguna. Konsistensi pengendalian pembangunan infrastruktur Kabupaten ditingkatkan dengan cara (a) peningkatan kesadaran dan partisipasi warga Kabupaten dalam pembangunan infrastruktur Kabupaten yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan prinsip keterpaduan dan (b) peningkatan manajemen pengawasan dalam rangka mengurangi tingkat penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan.
Sasaran yang harus dicapai: 1. 2. 3. 4. 5.
Meningkatnya keterpaduan sistem pembangunan infrastruktur Kabupaten; Meningkatnya kualitas air bersih; Menurunnya unsur polutan dari gas buang kendaraan bermotor; Meningkatnya kualitas perumahan bagi seluruh warga Kabupaten; Meningkatnya ketersediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial pada permukiman Kabupaten 6. Meningkatnya pengelolaan limbah permukiman.
H. BIDANG SOSIAL BUDAYA Terwujudnya karakter Kabupaten yang memiliki martabat, daya tarik, dan keunikan berdasarkan pada nilai religi dan nilai kesejarahan serta didukung oleh warga yang memiliki etika, kesetiakawanan sosial yang tinggi, memiliki toleransi antar umat beragama yang tinggi, beretos kerja tinggi, cerdas, sehat, berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi, dan menjunjung tinggi keadilan serta kesetaraan gender. Terwujudnya tujuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pembangunan bidang sosial budaya dapat tercapai apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Jati diri warga Kabupaten; b. Pembentukan karakter Kabupaten c. Praktik kehidupan yang berbasis pada etika multikultur. d. Reaktualisasi nilai-nilai budaya yang berorientasi pada kearifan budaya lokal;
Arah Pembangunan: Arah pembangunan sosial budaya diwujudkan melalui pembangunan karakter Kabupaten yang berbudaya; pembangunan jati diri warga Kabupaten; pembangunan nilai religi dan kesejarahan Kabupaten; peningkatan kualitas setting kebudayan (milieu).
54
RPJP HSS 2006-2026 Karakter budaya Kabupaten yang berbudaya akan diarahkan pada terwujudnya daya tarik dan keunikan Kabupaten melalui keberagaman dan tingginya kualitas pembangunan budaya lokal untuk mendukung pemasaran Kabupaten, sehingga mampu bersaing di tingkat global. Upaya pembangunan karakter Kabupaten ditempuh dengan cara (a) penggalian dan pengembangan karakter bentang pandang budaya (cultural landscape) secara berkelanjutan; (b) pengembangan mekanisme kelembagaan untuk menyerap apresiasi dan aksi (unjuk) budaya secara berkelanjutan; (c) revitalisasi, re-edukasi dan reaktualisasi tata nilai tradisi Kabupaten. Jati diri warga Kabupaten diarahkan untuk membangun kepedulian (sharing community), menghargai perbedaan, beretos kerja tinggi, cerdas, inovatif, beretika, dan berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi agar tercipta masyarakat yang sehat sejahtera jasmani dan rohani. Jati diri warga Kabupaten dibangun dengan cara (a) peningkatan pemahaman dan kapasitas warga Kabupaten terhadap kekayaan budaya Kabupaten; (b) penyelenggaraan pembelajaran budi Nilai religi dan kesejarahan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibangun dengan cara pendayagunaan warisan kearifan budaya dan bangunan pekerti di berbagai jenis dan jenjang pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, peningkatan pemahaman warga terhadap nilai pluralisme, juga pengembangan model-model keteladanan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan
Sasaran yang harus dicapai: 1 2 3 4 5 6
Meningkatnya daya tarik budaya Kabupaten; Meningkatnya pertumbuhan modal sosial Kabupaten; Meningkatnya jumlah dan mutu konservasi situs-situs bersejarah; Adanya standar kompetensi warga Kabupaten; Adanya sistem informasi tentang pelestarian dan perlindungan bentang budaya Kabupaten; Meningkatnya kualitas dan kuantitas model-model pendidikan multikultural;
I. BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN Terwujudnya rasa aman, ketertiban masyarakat dan lingkungan. Terwujudnya tujuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pembangunan bidang keamanan dan ketertiban dapat tercapai apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Kebijakan publik yang berorientasi pada aspek pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban; b. Sistem keamanan dan ketertiban yang terpadu;
55
RPJP HSS 2006-2026 c. Partisipasi dan tanggung jawab warga Kabupaten yang tinggi terhadap keamanan dan ketertiban; d. Aparat keamanan dan ketertiban yang profesional.
Arah Pembangunan: Arah pembangunan keamanan dan ketertiban Kabupaten Hulu Sungai Selatan diwujudkan melalui restrukturisasi kebijakan publik dalam bidang keamanan dan ketertiban; peningkatan kualitas sistem keamanan dan ketertiban masyarakat; peningkatan peran serta dan tanggung jawab warga Kabupaten; serta pengembangan standar pelayanan publik dalam bidang keamanan dan ketertiban. Restrukturisasi kebijakan publik bidang keamanan dan ketertiban ditempuh dengan cara (a) peninjauan kembali kebijakan publik yang bertentangan dengan asas pencegahan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban; (b) sinkronisasi kebijakan publik tentang pencegahan dan penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban; dan (c) inisiasi kebijakan publik baru yang berorientasi pada pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban. Kualitas sistem keamanan dan ketertiban masyarakat ditingkatkan melalui: (a) intensifikasi upaya pencegahan kejahatan konvensional termasuk bentuk kejahatan terorisme, (b) peningkatan kapasitas institusi keamanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, (c) mengurangi potensi konflik horisontal antarmasyarakat, dan (d) pengembangan keterpaduan sistem keamanan antarwilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Peran serta dan tanggung jawab warga Kabupaten terhadap keamanan dan ketertiban ditingkatkan dengan cara: (a) peningkatan komunikasi publik tentang kondisi keamanan dan ketertiban warga Kabupaten, (b) peningkatan aktivasi sistem keamanan lingkungan (siskamling) Standar pelayanan publik dalam bidang keamanan dan ketertiban dikembangkan dengan cara (a) peningkatan pendidikan warga Kabupaten tentang standar-standar keselamatan, keamanan dan ketertiban; (b) peningkatan kualitas pelayanan aparat dalam menanggapi dan menangani permasalahan keamanan dan ketertiban secara merata di seluruh wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Sasaran yang harus dicapai: 1 2 3
Menurunnya angka kriminalitas; Meningkatnya kepuasan warga Kabupaten terhadap pelayanan dalam bidang kemanan dan ketertiban; Meningkatnya penyelenggaraan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat secara swadaya.
56
RPJP HSS 2006-2026
J. BIDANG PENEGAKAN HUKUM Terwujudnya supremasi hukum yang konsisten, mencerminkan ketertiban dan keadilan, menjamin kepastian hukum dan memperoleh legitimasi yang kuat. Terwujudnya tujuan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pembangunan bidang penegakan hukum dapat tercapai apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Produk hukum yang berkeadilan; b. Penegakan hukum yang konsisten dan efektif; c. Lembaga hukum yang independen, akuntabel dan transparan; d. Partisipasi dan tanggung jawab warga Kabupaten yang tinggi.
Arah Pembangunan: Arah pembangunan penegakan hukum diwujudkan melalui pembaruan peraturan daerah, penegakan peraturan daerah secara konsisten, pengembangan kode etik penegak hukum daerah, dan pemberdayaan masyarakat di bidang hukum. 1 Pembaruan peraturan daerah dilakukan secara terus-menerus baik dengan (a) peninjauan kembali dan mengganti peraturan daerah yang tumpang tindih, berlawanan dengan undang-undang dan tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat; (b) perwujudan peraturan daerah yang berorientasi pada rasa keadilan dan mempertimbangkan otonomi daerah; (c) pengembangan komitmen dalam penegakan hukum melalui perjanjian kerjasama antarlembaga dengan memperhatikan produk hukum nasional dan internasional yang diratifikasi. 2 Peraturan daerah ditegakkan dengan maksud memberikan rasa aman, nyaman, dan mendukung terwujudnya iklim investasi yang kondusif dengan cara (a) pengembangan komitmen penegakan peraturan daerah untuk mencegah intervensi; (b) peningkatan kontrol masyarakat terhadap penegakan peraturan daerah dengan memanfaatkan peran media; (c) perwujudan kontrol masyarakat atas pelanggaran hukum dan HAM. 3 Lembaga hukum yang independen, akuntabel dan transparan ditempuh dengan cara (a) peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dan aparatur hukum; (b) perbaikan kinerja dan koordinasi antara lembaga hukum dalam penanganan pelanggaran hukum, HAM, dan sesuai dengan perubahan sistem politik.; (c) peningkatan peran dan fungsi lembaga hukum dan lembaga advokasi secara sinergis untuk pencegahan dan penanganan pelanggaran HAM. 4 Pemberdayaan masyarakat di bidang hukum ditujukan untuk peningkatan integritas dan moral aparat penegak hukum dan aparatur hukum dengan cara (a) peningkatan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya; (b) peningkatan kualitas SDM dengan memanfaatkan perubahan sistem politik yang mendukung penegakan hukum.
57
RPJP HSS 2006-2026
Sasaran yang harus dicapai: 1 2
III.3.2.
Meningkatnya kepercayaan publik terhadap kinerja penegakan hukum; Meningkatnya kepuasan warga terhadap layanan peradilan;
Peran Sub Wilayah Pembangunan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan berperan selain sebagai wilayah adminstratif berupa Kabupaten, juga merupakan pusat pengembangan Satuan Wilayah Pembangunan (III) dengan Ibu Kota Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kandangan) meliputi Kabupaten-Kabupaten : Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong. Dengan demikian maka peran Kota Kandangan akan semakin besar untuk menunjang kegiatan tersebut. Demikian pula dengan pertimbangan wilayah yang merupakan pusat pengembangan SWP III, maka arahan pengembanan untuk SWP ini adalah : • Kegiatan industri pengolahan • Pengembangan pertanian (tanaman pangan dan hortikultura) • Pengembangan perkebunan • Pengembangan perikanan • Pengembangan kawasan konservasi • Pengembangan wilayah kota bertumpu pada ekonomi perkotaan dengan penyediaan fasilitas umum, pelayanan jasa komersil dan pemukinan Dalam kaitannya dengan arah Pembangunan Jangka panjang, maka kebijakan tata ruang dimaksudkan untuk menjamin laju perkembangan dan pertumbuhan daerah, serta memelihara keseimbangan dan kesinambungan pelaksanaannya secara menyeluruh, terarah dan terpadu. Indikasi program pemanfaatan ruang tidak dapat dipisahkan dengan prioritas dan pentahapan Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Hulu Sungai selatan. Seiring dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia, maka diprioritaskan pembangunan sektor-sektor di bidang ekonomi yang mempunyai keterkaitan antara sektor industri dan pertanian.. Indikasi program pemanfaatan ruang yang terkait langsung dengan prioritas pembangunan di wilayah kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagi berikut : • Penataan industri dengan penguatan dan pendalaman struktur industri yang didukung dengan kemampuan teknologi. Selain itu program Pembangunan juga diarahkan untuk meningkatkan ketangguhan pertanian, pemantapan sistem dan kelembagaan koperasi, penyempurnaan pola perdagangan, jasa dan distribusi. • Peningkatan upaya-upaya penanggulangan masalah kemiskinan sehingga dapat memperkecil jumlah penduduk miskin dan sekaligus meningkatkan kualitas hidup. • Peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu mendukung pengelolaan Pembangunan daerah, serta peningkatan produktivitas tenaga keja melalui pendidikan dan pelatihan.
58
RPJP HSS 2006-2026 • Peningkatan pemerataan Pembangunan untuk mengembangkan keserasian laju pertumbuhan antar daerah, serta lebih mendaya-gunakan secara optimal potensi yang ada di daerah, terutama lahan yang rawan banjir. Dalam Undang-Undang Nomor 24 thun 1992 tentang “Penataan Ruang” disebutkan bahwa penataan ruang berazaskan pada pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Pemanfatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya yang didasarkan atas rencana tata ruang, dengan pengertian bahwa pemanfaatan ruang adalah rangkaian program pelaksanaan Pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut Jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang. Sedangkan pembiayaan program pemanfaatan ruang adalah moblisasi, prioritas dan alokasi pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pembangunan. Pemanfaatan ruang diselenggarakan secara bertahap melalui penyiapan program pelaksanaan Pembangunan yang berkaitn dengan pemanfaatan ruang yang akan dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama sesuai dengan Jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui tahapan Pembangunan dengan memperhatikan sumber dan mobilisasi dana serta alokasi pembiayaan program pemanfaatan sesuai dengan rencana tata ruang. Dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten Hulu Sungai Selatan, diharapkan dikembangkan : • Pola pengelolaaan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumber daya alam lainnya sesuai dengan asas penataan ruang • Perangkat aturan yang bersifat insentif.dan disinsentif dengan menghormat hak penduduk sebagi warga Negara. Aspek pengelolaan pemanfaatan ruang perlu pertimbanngan secara terpadu, karena hal tersebut akan mempengaruhi dinamika pemanfaatan ruang yang tercermin dalam : • perubahan nilai sosial akibat rencana tata ruang • perubahan nilai tanah dan sumber daya alam lainnya • perubahan status hokum tanah akibat rencana tata ruang • dampak terhadap lingkungan • perkembangan serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi Perangkat aturan yang bersifat insentif dan disinsentif perlu dikembangkan di wilayah Kabupaten Hulu sungai Selatan. Peraturan yang bersifat insentif dikembangkan dengan tujuan memberikan rangsangan terhadap kegiatan yang seiring dengan tujuan tata ruang. Pengaturan insentif tersebut diwujudkan dalam rangka pengembangan pemanfaatan ruang, berupa memberikan kemudahan tertentu antara lain:
59
RPJP HSS 2006-2026 • Pada bidang ekonomi melalui tata cara pemberian kompensasi imbalan dan tata cara penyelenggaraan sewa ruang dan kepemilikan saham. • Pada bidang fisik melalui Pembangunan serta pengadaan sarana dan prasarana seperti jalan, listrik, air minum, telepon dan sebagainya untuk melayani pengembangan kawasan sesuai dengan rencana tata ruang. Perangkat disinsentif adalah pengaturan dengan tujuan untuk membatasi pertumbuhan atau mengurngi kegiatan fisik sejalan dengan rencana tata ruang, misalnya dalam bentuk: • Pengenaan pajak yang tinggi • Ketidaktersediaan sarana dan prasarana Pelaksanaan aturan insentif dan disentif tidak boleh mengurangi hak penduduk sebagai warga negara, dengan pengertian hak penduduk sebagai warga Negara meliputi pengaturan atas harkat dan martabat yang sama serta hak memperoleh dan mempertahankan ruang untuk hidup. Rencana tata ruang adalah pedoman yang mudah digunakan dan dapat dipahami oleh berbagai pihak Karena itu tata ruang harus dapat menjadi sarana hukum yang tangguh dan dipatuhi oleh semua pihak serta dapat menjadi alat yang ampuh bagi Pemerintah Daerah untuk mengendalikan pembangunan. Kegunaan tata ruang adalah sebagai pedoman untuk: • Mengarahkan dan menentukan jenis, letak, besarnya inverstasi yang dapat, hendak dan perlu dilakukan di suatu kawasan. • Menentukan alokasi sumber daya alam yang dapat digunakan dan melindungi atau membatasi pemanfaatan yang harus dilindungi. • Memperkirakan pendapatan (misalnya pajak bumi dan bangunan, retribusi pemanfaatan sumber daya alam) yang akan diperoleh. Rencana tata ruang yang disusun harus terbuka untuk umum demi terjaminnya tujuan Pembangunan. Keterbukaan untuk umum tersebut adalah sejak pengumpulan data, analisis dan juga dalam perumusan rencana tata ruang dalam rapat koordinasi untuk menampung pendapat masyarakat luas Sehubungan dengan keterbukaan rencana tata ruang disarankan tindakan administratif sebagi berikut: • Rencana tata ruang pada berbagai tingkatan dan jenis yang berkaitan langsung dengan masyarakat, sebaiknya diusulkan secara terbuka dalam arti bahwa masyarakat bisa melihat tentang rencana peruntukan pada setiap kawasan. Dengan demikian maka berbagai pihak yang akan melakukan pembangunan yang berkaitan dengan tata ruang sudah dapat memperkirakan lokasinya. • Kegiatan yang menyimpang atau melanggar ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut : o Bila penyimpangan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, maka sebaiknya kegiatan tersebut tetap dapat berlangsung dengan memberikan kontribusi lebh dibandingkan dengan kegiatan sejenis yang sesuai dengan rencana tata ruang.
60
RPJP HSS 2006-2026 o Bila penyimpangan yang ada ternyata menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan wilayah sekitarnya,maka ijin operasional dibatalkan atau ijin tidak diperpanjang sesuai dengan masa berlakunya. Dengan memperhatikan tata ruang wilayah dan dalam rangka untuk penyebarluasan kegiatan pembangunan di seluruh kabupaten Hulu Sungai Selatan, diperlukan penentuan koridor pengembangan. Kebijakan tata ruang kabupaten Hulu Sungai Selatan yang tertuang dalam bentuk koridor pengembangan bertujuan untuk : • Mengusahakan pemerataan Pembangunan yang serasi di dalam dan antar koridor serta sub koridor, agar perbedaan Pembangunan dapat diperkecil. • Mengusahakan dan mengarahkan kegiatan Pembangunan wilayah sesuai dengan potensi, kondisi serta fungsi yang terdapat di setiap koridor dan sub koridor. • Mengembangkan hubungan ekonomi antar koridor dan sub koridor Pembangunan secara saling menguntungkan demi terjalinnya interaksi yang harmonis dalam kegiatan ekonomi, sosial budaya dan politik keamanan. Sehingga terwujudnya ekonomi daerah yang tangguh dan mampu menunjang perkembangan regional (Propinsi). • Mempertajam prioritas Pembangunan pada daerah rawan, daerah terbelakang melalui program khusus, dengan tetap memperhatikan upaya penyelematan sumber daya alam dan lingkungan hidup Sesuai dengan potensi dan kondisi fisik alami daerah lingkungan yang ada serta prioritas wilayah, maka Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka Pembangunan Jangka panjang dibagi menjadi tiga koridor (wilayah) pengembangan yang disebut ‘GERBANG PERKOTAAN”, merupakan singkatan dari GERAKAN PEMBANGUNAN PEGUNUNGAN, RAWA DAN PERKOTAAN, meliputi: 1. Pengembangan wilayah Pegunungan (Timur), meliputi wilayah Kecamatan Padang Batung dan Loksado, sebagian kecil Kecamatan Sungai Raya, dengan pusat pengembangan di Padang Batung. 2. Pengembangan Wilayah Rawa (Barat), meliputi Kecamatan Daha Utara, Daha Selatan dan Kalumpang. Pusat kegiatan di Daha Selatan. 3. Pengembangan wilayah Perkotaan (Tengah) meliputi wilayah Kecamatan Kandangan, Kecamatan Angkinang, Telaga Langsat, Kecamatan Sungai Raya, Simpur, pusat kegiatan di Kandangan. Pengembangan wilayah pegunungan diarahkan kepada sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan dan pariwisata. Pada dasarnya kegiatan pada sektorsektor tersebut dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta Pengembangan wilayah Rawa diharapkan sebagai pusat pengembangan daerah rawa se Banua Lima plus dan sebagai pengembangan sektor-sektor Pertanian tanaman pangan, Perkebunan dan Perikanan. Selain itu daerah rawa dapat dikembangkan sektor Perdagangan dan Perhubungan berupa dermaga.
61
RPJP HSS 2006-2026 Pengembangan wilayah perkotaan diarahkan sebagai pusat pelayanan sektor jasa untuk mengakses kawasan Banua Lima plus yaitu : pemerintahan,pendidikan, pelayanan kesehatan, perdagangan dan perhubungan. Pada wilayah sekitar pusat pengembangan juga perlu dikembangkan sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, pariwisata dan industri kecil.
62
RPJP HSS 2006-2026
BAB IV. KAIDAH PELAKSANAAN
RPJP Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2006-2026 merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut. Pemerintah Kabupaten wajib menerapkan 3 pilar dari Good Governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi dan arah pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJP Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2006-2026 ini. Selain itu juga perlu mendasarkan segenap kebijakan dan proyek yang dilaksanakan pada prinsip-prinsip efisiensi dan keadilan. Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait —seperti berbagai peraturan dan perundangundangan, serta kebijakan pemerintah– dengan biaya yang minimal. Informasi sosial, ekonomi, dan politik yang andal (reliable). Transparansi dibangun atas
63
RPJP HSS 2006-2026 pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan untuk dipahami dan dapat dipantau. Akuntabilitas atau accountability adalah kapasitas suatu instansi pemerintahan untuk bertanggung gugat atas keberhasilan maupun kegagalannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian organisasinya dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, sampai pada pemantauan dan evaluasi. Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik. Untuk itu, akuntabilitas mensyaratkan kejelasan tentang siapa yang bertanggung-gugat, kepada siapa, dan apa yang dipertanggunggugatkan. Akuntabilitas bisa berarti pula penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja instansi pemerintah, serta mekanisme yang dapat mengontrol dan memastikan tercapainya berbagai standar tersebut. Akuntabilitas menuntut adanya kepastian hukum yang merupakan resultan dari hukum dan perundangan-undangan yang jelas, tegas, diketahui publik di satu pihak, serta upaya penegakan hukum yang efektif , konsisten, dan tanpa pandang bulu di pihak lain. Kepastian hukum juga merupakan indikator penting dalam menimbang tingkat kewibawaan suatu pemerintahan, legitimasinya di hadapan rakyatnya, dan dunia internasional. Partisipasi merupakan perwujudan dari berubahnya paradigma mengenai peran masyarakat dalam pembangunan. Masyarakat bukanlah sekedar penerima manfaat (beneficiaries) atau objek belaka, melainkan agen pembangunan (subjek) yang mempunyai porsi yang penting. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam kerangka regulasi maupun dalam kerangka anggaran (budget intervention), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu dinas dan antar dinas, dengan tetap memperhatikan peran/tanggung-jawab/tugas yang melekat pada pemerintah Kabupaten, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum MUSRENBANGDA. Efisiensi merupakan prinsip pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya yang mempertimbangkan agar dengan sumberdaya yang tersedia dapat diperoleh manfaat yang terbesar. Dengan penerapan prinsip ini maka pengelolaan daerah akan dapat menghemat sumberdaya. Penggunakan sumberdaya akan selalu di arahkan kepada sektor produksi dan kegiatan yang lebih banyak memberikan manfaat bagi perekonomian daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Penerapan konsep kalau bisa dipermudah janganlah dibuat susah memrupakan acuan utama sesuai prinsip ini. Sehingga aturan-aturan yang menyusahkan namun tidak diperlukan harus ditinggalkan dan atau dihapuskan.
64
RPJP HSS 2006-2026 Keadilan maksudnya untuk menjamin bahwa dalam pengelolaan perekonomian daerah, tata laksana pemerintahan maupun berbagai aktifitas pelayanan publik dan penerapan ketentuan hukum, setiap warga Kabupaten Hulu Sungai Selatan diperlakukan secara adil, tanpa pandang bulu, bersih dari nepotisme, kolusi maupun persekongkolan lainnya yang tidak dapat dibenarkan secara hukum dan secara kepatutan nurani sesuai dengan hak-hak azasi manusia. Dengan demikian hak azasi manusia dapat dijaga dan diletakan sesuai kodratnya. Pemerintah daerah, serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan visi, misi dan arah pembangunan RPJP Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2006-2026 dengan sebaik-baiknya. Bupati Hulu Sungai Selatan berkewajiban untuk menjabarkan visi, misi dan arah pembangunan RPJP Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2006-2026 ke dalam RPJM Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan yang nantinya akan menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD yang menjabarkan visi, misi, dan program Kepala Daerah. Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Bupati Hulu Sungai Selatan, Sekretariat Daerah, dinas-dinas, badan-badan, kantor-kantor, dan kecamatan dalam jajaran organisasi pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, masyarakat, dan sektor swasta berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2005-2025 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Rencana Strategis (Renstra) SKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
65
RPJP HSS 2006-2026
BAB V. PENUTUP
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun, disusun dengan mengacu pada RPJP Nasioanl yang menjabarkan tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. RPJP daerah mengandung Visi, misi dan arah pembangunan daerah. Untuk mewujudkan pembangunan yang berhasil dengan baik diperlukan arahan dan pola yang teratur, terencana dengan baik serta dapat dimonitor pelaksanaan dengan seksama. Untuk maksud tersebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) perlu disusun secara cermat dan rasional. RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan: a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.
66
RPJP HSS 2006-2026 Kepala Bappeda adalah pihak yang bertanggungjawab dalam kegiatan menyiapkan rancangan RPJP Daerah. RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kedudukan RPJP Daerah sangat penting dalam konteks pembangunan daerah. Demikian pula bagi Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penting dan sentralnya kedudukan RPJP Daerah dalam menentukan haluan dan arah pembangunan di daerah ini adalah karena kandungan yang termuat di dalamnya akan dapat membantu terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi; menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam kurun waktu jangka menengah selama lima tahun ke depan. Dalam proses perumusannya, RPJP Daerah ini melibatkan secara partisipatif khalayak lintas pelaku pembangunan yang luas untuk memastikan terbangunnya kesepahaman dan komitmen bersama antara para pengambil keputusan dan pelaksana kebijakan publik di satu pihak dengan kalangan berasal dari dunia usaha, perguruan tinggi/akademisi, serta lembaga swadaya masyarakat yang mewakili aspirasi masyarakat madani (civil society).
67
Draft RPJP HSS 2006-2026
DAFTAR ISI BAB I.
PENDAHULUAN ................................................................................... 1 I.1. Latar Belakang .............................................................................. 1 I.2. Maksud dan Tujuan....................................................................... 3 I.3. Landasan Penyusunan ................................................................... 4 I.4. Hubungan RPJP Daerah Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.......................................................................................... 5 I.5. Sistematika Penulisan ................................................................... 5 BAB II. KONDISI DAN ANALISIS ................................................................... 7 II.1. Geomorfologi dan Lingkungan Hidup ........................................... 7 II.1.1. Kondisi Geografis : ........................................................... 7 II.1.2. Iklim ................................................................................ 10 II.2. Demografi ................................................................................... 13 II.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam .............................................. 15 II.3.1. Ekonomi .......................................................................... 15 II.3.2. Sumberdaya Alam........................................................... 21 II.4. Sosial Budaya Dan Politik .......................................................... 27 II.5. Prasarana dan Sarana................................................................... 28 II.5.1. Jalan dan Perhubungan .................................................... 28 II.5.2. Komunikasi ..................................................................... 30 II.5.3. Pendidikan....................................................................... 31 II.5.4. Perumahan....................................................................... 32 II.5.5. Air Bersih dan Lingkungan............................................. 33 II.5.6. Kesehatan ........................................................................ 33 II.6. Pemerintahan............................................................................... 34 II.7. Produk Unggulan Kabupaten Hulu Sungai Selatan .................... 35 BAB III. VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI ......................... 37 III.1. Visi .............................................................................................. 37 III.2. Misi ............................................................................................. 39 III.3. Arah Pembangunan Daerah......................................................... 41 III.3.1. Arahan Umum Pembangunan Jangka Panjang ............... 41 A. BIDANG POLITIK................................................................ 41 Arah Pembangunan: .................................................................... 41 Sasaran yang harus dicapai: ........................................................ 42 B. BIDANG PEMERINTAHAN DAERAH .............................. 43 Arah Pembangunan: .................................................................... 43 Sasaran yang harus dicapai: ........................................................ 45 C. BIDANG SUMBERDAYA MANUSIA DAN MENTAL SPIRITUAL ................................................................................ 45 Arah Pembangunan: .................................................................... 45 Sasaran yang harus dicapai: ........................................................ 46 D. BIDANG EKONOMI ............................................................ 47 Arah Pembangunan: .................................................................... 47 Sasaran yang harus dicapai: ........................................................ 48 E. BIDANG DAYA SAING WILAYAH................................... 49
i
Draft RPJP HSS 2006-2026
BAB IV. BAB V.
Arah Pembangunan: .................................................................... 49 Sasaran yang harus dicapai: ........................................................ 50 F. BIDANG SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP ........................................................................................ 51 Arah Pembangunan: .................................................................... 51 Sasaran yang harus dicapai: ........................................................ 52 G. BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR .............. 52 Arah Pembangunan: .................................................................... 52 Sasaran yang harus dicapai: ........................................................ 54 H. BIDANG SOSIAL BUDAYA ............................................... 54 Arah Pembangunan: .................................................................... 54 Sasaran yang harus dicapai: ........................................................ 55 I. BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN...................... 55 Arah Pembangunan: .................................................................... 56 Sasaran yang harus dicapai: ........................................................ 56 J. BIDANG PENEGAKAN HUKUM ........................................ 57 Arah Pembangunan: .................................................................... 57 Sasaran yang harus dicapai: ........................................................ 58 III.3.2. Peran Sub Wilayah Pembangunan .................................. 58 KAIDAH PELAKSANAAN ...................................................... 63 PENUTUP................................................................................... 66
ii
Draft RPJP HSS 2006-2026
LAMPIRAN
68 LAMPIRAN
Draft RPJP HSS 2006-2026
Lampiran 1. Tabel Data Geografi dan Iklim Kabupaten Hulu Sungai Selatan TAHUN SATUAN No JENIS DATA 1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 I. GEOGRAFI 1. Luas Wilayah 1). Luas Wilayah Daratan 180,494 180,494 180,494 180,494 Ha 2) Luas Wilayah Laut 0 0 0 0 Ha 2.Topografi a. Luas Kemiringan Lahan 1) Datar (0-2 %) 2) Bergelombang (2-15%) 3) Curam (15 - 40%) 4) Sangat Curam (> 40%) b.Ketinggian Diatas Permukaan Laut 1) 0 - 7 m 2) 7 - 25 m 3) 25 - 100 m 4) 100 - 250 m 5) 250 - 500 m 6) 500 - 1000 m 7) > 1000 m
105198 18254 16590 27564 0 11226 1680
128057 20737 19090 12610
128057 20737 19090 12610
Ha Ha Ha Ha
105198 18254 16590 27564 0 11226 1680
105198 18254 16590 27564 0 11226 1680
Ha Ha Ha Ha Ha Ha
69 LAMPIRAN
Draft RPJP HSS 2006-2026 Lampiran 1. Tabel Data Geografi dan Iklim Kabupaten Hulu Sungai Selatan TAHUN No JENIS DATA 1995 1996 1998 1999 2000 c.Luas sawah Menurut Kegunaannya 1) Irigasi Teknis 2523 2) Irigasi 1/2 teknis 899 3) Irigasi Sederhana 3329 4) Irigasi Non PU 584 5) Tadah Hujan 12990 6) Pasang Surut 0 7) Sawah Lebak 31089 8) Tanah Yang Tidak Diusahakan 51414 Jumlah 102837 d. Wilayah Hutan 1) Hutan Produksi tetap 2) Hutan Prod. Terbatas 3) Hutan Lindung 4) Hutan Suaka Cagar Alam & Wisata 5) Hutan Konversi Jumlah
42992 73136 9658 9568 1787 1787 1295 1295 17500 17500 14625 16119 245 245 370 370 0 0 11925 12015 62524 92668 37873 39367
e. Lahan Kering 1) Rawa - rawa 2) Ladang 3) Perkebunan 4) Pemukiman
SATUAN 2001
2002
2003
2342 949 3096 335 13933 0 31852 52507 105014
2342 949 3096 335 13933 0 31852 52507 105014
2342 949 3096 335 13933 0 31852 52507 105014
Ha Ha Ha Ha Ha
9568 1295 14625 370 12015 37873
9568 1295 14625 370 12015 37873
9568 1295 14625 370 12015 37873
Ha Ha Ha Ha Ha Ha
106442 12517 16317 2089
106442 12517 16317 2089
Ha Ha Ha Ha
9568 1295 14625 370 12015 37873
.
Ha Ha Ha
70 LAMPIRAN
Draft RPJP HSS 2006-2026 Lampiran 1. Tabel Data Geografi dan Iklim Kabupaten Hulu Sungai Selatan TAHUN No JENIS DATA 1995 1996 1998 1999 2000 5) Usaha Lain 6) Belum / Tidak Diusahakan f. Iklim 1) Suhu (rata-rata) 2) Kelembaban Udara 3) Curah Hujan 4) Kecepatan angin (rata-rata)
2540
2540
2738
2738
2552
SATUAN 2001
2002 1334 41795
2003 1334 41795
Ha Ha
28,33 82,81 2.126 0,40
28,33 82,81 2.126 0,40
oC % mm / th km / jam
Sumber : 1. Hulu Sungai Selatan Dalam Angka (Beberapa Tahun Penerbitan) 2. Profil Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2003 Keterangan : 1. Sel yang kosong berarti tidak ada data atau data tsb over / under estimate 2. Semua jenis data Untuk Tahun 1997 tidak ada
71 LAMPIRAN
Draft RPJP HSS 2006-2026
Lampiran 2. Tabel Data Prasarana dan Sarana Perhubungan
No
II.
JENIS DATA
1995
1996
140,14
134,56
1998
TAHUN 1999
Satuan 2000
2001
2002
2003
23.405 482.910
23.405 114.354 482,91
23.405 114.354 484.188 386.778
23.405 114.354 484.188 359.820
Km Km Km Km
23.405 0 0 0
23.405 0 0 0
23.405 0 0 0
23.405 0 0 0
Km Km Km Km
106.264 2,09 6,00 0
106.264 2,09 6,00 0
Km Km Km Km
PRASARANA DAN SARANA a. Status Jalan 1) Nasional 2) Propinsi 3) Kabupaten 4]) Desa / Lokal
482.910
490.910
b. Kondisi Jalan Negara / Nasional 1) Baik 2) Sedang 3) Rusak 4) Rusak berat c. Kondisi Jalan Propinsi 1) Baik 2) Sedang 3) Rusak 4) Rusak berat
72 LAMPIRAN
Draft RPJP HSS 2006-2026 Lampiran 2. Tabel Data Prasarana dan Sarana Perhubungan
No
Satuan
1998
TAHUN 1999
2000
2001
2002
2003
399.600 0 83.310 482.910
412.100 0 78.810 490.910
448.819 0 34.091 482.910
259,90 154,50 68,51 482,91
262.358 155.250 66.580 484.188
302.218 115.390 66.580 484.188
e. Jembatan Jalan Negara 1) Beton 2) Besi 3) Kayu
14 0 0
14 0 0
14 0 0
14 0 0
14 0 0
10 0 0
Buah Buah Buah
f. Jembatan Pada Jalan Propinsi 1) Besi 2) Beton 3) Kayu Jumlah
6 18 17 41
5 16 29 50
6 18 29 53
6 18 28 52
6 15 31 52
5 9 22 36
Buah Buah Buah Buah
JENIS DATA
d. Kondisi Jalan Kabupaten 1) Baik 2) Sedang 3) Rusak Jumlah
1995
1996
Km Km Km Km
73 LAMPIRAN
Draft RPJP HSS 2006-2026 Lampiran 2. Tabel Data Prasarana dan Sarana Perhubungan
JENIS DATA
No
1995
1996
g. Kendaraan Bermotor 1) Sedan 2) Micro Bus 3) Microlis 4) Jeep 5) Truck / Pick Up 6) Suburban 7) Sepeda Motor Jumlah
141 449 0 78 409 0 8997 10074
148 481 0 74 454 0 10357 11514
h. Transportasi Sungai 1) Kapal Motor 2) Klotok / Motor getek
21 106
1998
72 265 0 84 435 211 7654 8721
TAHUN 1999
173 486 106 81 642 1 12159 13648
Satuan 2000
2001
2002
2003
178 550 73 88 690 20 13309 14908
183 613 39 95 737 39 14459 16165
188 570 92 108 782 15 16480 18235
198 476 197 117 838 40 18862 20728
Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah Buah
38 184
33 52
Buah Buah
4 1
4 1
Buah Buah
i. Terminal j. Pelabuhan
Sumber : 1. Hulu Sungai Selatan Dalam Angka (Beberapa Tahun Penerbitan) 2. Profil Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2003 Keterangan : 1. Sel yang kosong berarti tidak ada data atau data tsb dianggap over / under estimate 2. Semua jenis data Untuk Tahun 1997 tidak ada
74 LAMPIRAN
Draft RPJP HSS 2006-2026
Lampiran 3. Tabel Data Prasarana dan Sarana Parawisata, Pos dan Telekomunikasi No
III.
JENIS DATA
PARAWISATA, POS DAN TELKOM a. Jumlah Hotel 1) Hotel Berbintang 2) Hotel Non Bintang b. Pos dan Telkom 1) Kantor Pos Utama 2) Kantor pos pembantu 3) Rumah Pos 4) Pos Desa Keliling Jumlah c) Telekomunikasi - Kapasitas Sentral - Kapasitas Terpasang - Kapasitas Terpakai - Telepon Umum - Telepon Koin - Telepon Kartu - Wartel - Warnet - Jumlah Pelanggan Telpon Selular
1995
1 7 2 8 18
1996
1 7 2 8 18
1998
1 7 6 8 22
TAHUN 1999 2000
1 7 4 6 18
1 7 4 7 19
Satuan 2001
1 7 3 7 18
2002
2003
0 9
0 9
Buah Buah
1 7 2 8 18
1 6 2 9 18
Buah Buah Buah Buah Buah SST SST SST
2980
3800 4000 3800 0 0 0 19 1 5030
Unit Unit Orang
Sumber : 1. Hulu Sungai Selatan Dalam Angka (Beberapa Tahun Penerbitan) 2. Profil Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2003 Keterangan : 1. Sel yang kosong berarti tidak ada data atau data tsb dianggap over / under estimate 2. Semua jenis data Untuk Tahun 1997 tidak ada
75 LAMPIRAN
Draft RPJP HSS 2006-2026
Lampiran 4. Tabel Data Prasarana dan Sarana Pendidikan dan Peribadatan
JENIS DATA
No
IV
1995
TAHUN 1999 2000
Satuan
1996
1998
2001
2002
2003
77 77
80 99
85 106
90 112
98 163
104 158
109 152
Buah Buah
PENDIDIKAN DAN PERIBADATAN a) Sarana Pendidikan TK Ruang Kelas SD Raung Kelas
282 1659
282 1659
279 1643
277 1620
268 1596
265 1585
262 1585
260 1524
Buah Buah
SMP Ruang Kelas
20 142
20 120
21 121
22 152
22 183
22 172
24 173
24 176
Buah Buah
SMU Ruang Kelas
7 87
7 89
7 86
7 86
8 86
8 86
8 89
8 95
Buah Buah
b) Sarana Peribadatan
76 LAMPIRAN
Draft RPJP HSS 2006-2026 Lampiran 4. Tabel Data Prasarana dan Sarana Pendidikan dan Peribadatan
No
JENIS DATA
1995
1996
1998
TAHUN 1999 2000
Mesjid Mushola Balai Kaharingan
115 689 37
115 670 37
Satuan 2001
115 670 37
2002
115 674 37
2003
115 640 37
Buah Buah Buah
Sumber : 1. Hulu Sungai Selatan Dalam Angka (Beberapa Tahun Penerbitan) 2. Profil Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2003 Keterangan : 1. Sel yang kosong berarti tidak ada data atau data tsb dianggap over / under estimate 2. Semua jenis data Untuk Tahun 1997 tidak ada
77 LAMPIRAN
Draft RPJP HSS 2006-2026
Lampiran 5. Perkembangan PDRB Kabupaten HSS 1995-2004 Harga Berlaku Harga Konstan Tahun Pertumb Pertumb (%) (%) Nilai (rb Rp) Nilai (rb Rp) 1995
259.435.288
11,5
235.539.962
6,7
1996
298.333.382
15,0
251.760.397
6,8
1997
340.755.283
14,2
258.832.244
2,8
1998
497.382.909
46,3
245.300.282
-5,2
1999
599.389.085
20,5
253.424.933
3,3
2000
707.977.803
13,3
264.273.574
4,8
2001
788.376.903
11,4
278.428.755
5,4
2002
864.122.455
9,6
290.884.432
4,5
2003
930.489.471
7,7
306.385.034
5,3
2004
1.024.745.281 10,1 321.339.908 4,9 Sumber: Kompilasi Pendapatan Regional Kabupaten HSS
Lampiran 6. PDRB /Kapita (Rp) Tahun
Berlaku
Konstan
1995
3.386.287
1.260.206
1996
1.589.111
1.341.034
1997
1.788.742
1.358.699
1998
2.593.237
1.278.938
1999
3.103.906
1.321.348
2000
3.641.093
1.359.145
2001
4.021.244
1.420.171
2002
4.367.674
1.470.264
2003
4.620.749
1.521.488
2004 5.063.496 1.587.813 Sumber: Kompilasi Pendapatan Regional Kabupaten HSS
78 LAMPIRAN
Draft RPJP HSS 2006-2026
Lampiran 7. Distribusi PDRB Kab HSS (harga Konstan 19993) Sektor Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Minum Bangunan/Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa
1995 43,5 0,4 6,2 0,6 4,9 18,8 5,5
1996 42,5 0,6 6,0 0,7 4,9 19,6 5,9
1997 39,7 0,7 6,2 0,6 5,3 20,5 6,4
1998 37,5 0,8 6,4 0,7 5,0 21,8 6,9
1999 39,3 0,7 6,5 0,6 4,6 22,2 6,3
2000 39,4 0,7 6,3 0,6 4,8 22,5 6,2
2001 39,1 0,7 6,3 0,6 4,8 22,7 6,1
2002 38,3 0,7 6,4 0,6 4,8 22,8 5,9
2003 36,4 0,7 6,4 0,6 4,6 23,0 5,7
2004 35,3 0,7 6,4 0,6 4,6 22,5 5,8
5,1 15,0
5,2 14,6
5,6 14,9
4,5 16,5
3,6 16,3
3,9 15,5
3,8 15,9
3,8 16,7
3,8 18,7
4,0 20,2
Total 100,0 100,0 Sumber: Kompilasi Pendapatan Regional Kabupaten HSS
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
79
Draft RPJP HSS 2006-2026
Lampiran 8. Penggunaan Lahan di HSS
No
Jenis Penggunaan
2002 Luas (ha)
12
Sawah
52.507
29
52.507
29
Rawa-rawa/Tidak tertanami
50.230
28
49.929
28
10
Hutan Negara
22.530
12
22.528
12
11
Perkebunan
11.746
7
11.746
7
2
Tegal/Kebun
8.680
5
8.686
5
1
Bangunan dan Halaman
8.369
5
8.371
5
3
Ladang/Huma
7.623
4
8.243
5
9
Tanaman kayu-kayuan/hutan rakyat
6.250
3
6.250
3
Lainnya
5.524
3
5.524
3
4
Padang Rumput/Penggembalaan
4.492
2
4.492
2
8
Sementara tidak diusahakan
2.278
1
1.652
1
7
Kolam/Empang
92
0
392
0
6
Tambak
173
0
174
0
JUMLAH 180.494 100 180.494 Sumber: Kompilasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka
100
5
13
%
2003 Luas (ha)
%
80
Draft RPJP HSS 2006-2026
Lampiran 9. Potensi Pertambangan di HSS No 1 2
Bahan Galian Lempung Bijih besi Batu gamping Marmer Granit Granodionit 3 Padang Batung Batu gamping Phosphat Lempung Pasir kuarsa Basalt Lava basal Sirtu Tanah urug Batubara 4 Sungai Raya Lempung Konglomerat Batubara 5 Telaga Langsat Batubara Sumber: Kompilasi Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka
Lampiran 10. Tahun 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Lokasi Kecamatan Angkinang Loksado
Jumlah Penduduk dan Sex Rasio Kabupaten HSS Penduduk (Jiwa)
Persentase Sex rasio (L/P)
192.543 195.296 196.438 194.483 196.053 197.740 201.372 Sumber : BPS Kabupaten HSS
95,00 95,33 93,00 97,00 97,00 97,00 97,66
81
Draft RPJP HSS 2006-2026
Lampiran 11. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Kabupaten HSS Tahun Jiwa 1996 1998 1999 2000 2001*) 2002 2003
69.255 63.495 60.775 63.720 60.401 98.238
0 - 14 Persen 37,22 32,43 30,94 32,76 30,84 30,55 40,70
Kelompok umur 15 - 64 Jiwa Persen
Jiwa
103.134 123.184 125.704 122.772
13.654 9.054 9.959 7.991
130.002 133.941
55,43 62,93 63,99 63,13 64,25 65,75 55,49
65 > Persen
7.337 9.193
7,34 4,62 5,06 4,11 4,62 3,71 3,81
Sumber : Diolah dari data BPS Kabupaten HSS
Lampiran 12. Data Ketenagakerjaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Tahun
Angkatan kerja
A.K. tertampung
Pencari kerja
Pddk usia kerja
Pddk bukan usia kerja
Jumlah penduduk
1997
103.691
21
1.221
121.666
70.237
194.166
1998
103.903
60
1.000
122.072
70471
196.272
1999
104.107
6
1.005
122.325
70618
196.182
2000
-
-
573
-
-
195.258 196.344
2001
-
-
427
-
-
2002
-
-
743
-
-
Angkatan kerja
Penganggur tbk
Stgh menganggur
Pddk usia >15
2002
108.829
3.346
49.258
142.200
197.740
2003
110.887
2.742
49.564
144.512
201.372
2004
108.055
2.794
50472
142.128
203.301
Sumber: kompilasi data dari BPS, Disnakertrans, dan Kantor Catatan Sipil Kab. HSS
82
Draft RPJP HSS 2006-2026
Lampiran 13. Sarana dan Prasarana Kesehatan Kabupaten HSS
Tahun
Puskesmas
Tempat tidur
Tenaga medis
R1
R2
R3
1997
18
70
15 (dokter umum)
10.787
2.774
12.944
1998
18
98
17 (dokter umum)
10.904
2.003
11.545
1999
18
98
21 (dokter umum)
10.899
2.002
9.342
2000
18
98
21 (dokter umum)
10.849
1.992
9.298
2001
18
98
15 (dokter umum)
10.908
2.004
13.090
2002
18
98
21 (umum), 3 (spesialis), 5 (gigi)
10.986
2.018
6.819
2003
19
98
21 (umum), 3 (spesialis), 5 (gigi)
10.599
2.055
6.944
2004
19
98
21 (umum), 3 (spesialis), 3 (gigi)
10.700
2.075
7.530
Sumber : BPS HSS Keterangan : R1 : Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk R2: Rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk R3 : Rasio tenaga medis terhadap jumlah penduduk
Lampiran 14. Keluarga pra sejahtera (KK) Tahun 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Alasan ekonomi Bukan alasan eko 277 221 213 169 2.550 165 2.487 243 2.674 199 2.614 210 2.647 242 2.647 242 Sumber: BKKBN Kab. HSS
83
Draft RPJP HSS 2006-2026
Lampiran 15. Indek Pembangunan Manusia (IPM) dalam persen Tahun 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Pendidikan 72,36
Kesehatan 57,17
Daya beli 64,70
IPM 64,74
74,44
59,83
51,60
61,96
77,24 79,02 79,44
60,50 60,72 61,83
56,50 57,02 61,22
64,75 65,59 67,50
Sumber: BPS Kabupaten Hulu Sungai Selatan
84
