I. UMUM NAMA KEGIATAN

REPUBLIK INDONESIA

PENGATURANTAMBAHAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA AND PEMERINT AH AUSTRALIA TENTANG KEMITRAAN AUSTRALIA DAN INDONESIA UNTUK KESEHATAN IBU DAN BAYI BARU LAHIR

I.

UMUM

1.

Pengaturan Tambahan ini menguraikan kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Australia dan telah disusun sesuai dengan ketentuan Pasal IV Perjanjian Umum tentang Kerjasama Pembangunan antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia yang mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 1999 (GADC). Ketentuan-ketentuan dalam GADC ini berlaku untuk Pengaturan Tambahan ini.

II.

NAMA KEGIATAN

2.

Nama Kegiatan adalah Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesehatan lbu dan Bayi Baru Lahir (sel~njutnya disebut sebagai 'Kemitraan').

Ill.

BADAN-BADAN PELAKSANA

3.

Badan-badan Pelaksana (selanjutnya disini disebut sebagai 'EA') bagi Kemitraan dan untuk tujuan Pengaturan Tambahan ini, adalah: Untuk Pemerintah Indonesia:

a. b.

Kementrian Kesehatan (Kemkes). Kemkes akan memfasilitasi administrasi Kemitraan dan akan mengkoordinir kegiatan-kegiatan di tingkat pusat. Di tingkat Provinsi dan Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan dan Dinas Kesehatan akan menjadi Badan Pelaksana kunci untuk pelaksanaan Kemitraan.

Untuk Pemerintah Australia: c.

Bad an Pembangunan llnternasional Australia (AusAI D) dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan.

4.

AusAID dapat melibatkan kontraktor yang memenuhi syarat berdasarkan kesepakatan kedua belah pi1hak untuk melaksanakan suatu bag1 ian manapun komitmennya berdasarkan Pengaturan Tambahan ini.

5.

Dalam Pengaturan Tambahan ini, termasuk lampirannya, kecuali apabila konteksnya menentukan lain, referensi untuk 'Pihak' berarti baik Pemerintah Australia maupun Pemerintah Indonesia.

IV.

MASA BERLANGSUNGNYA KEGIATAN

6.

Pengaturan Tambahan ini akan dilaksanakan dalam periode 24 bulan dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani. Pengaturan Tambahan ini dapat diperpanjang apabila disepakati bersama oleh Para Pihak.

V.

LOKASI-LOKASI KEGIATAN

7.

Pengaturan Tambahan ini akan dilaksanakan di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

VI.

URAIAN DAN TUJUAN KEGIATAN

Latar Belakang 8.

Memperbaiki kesehatan lbu dan Anak masih menjadi salah satu tantangan terbesar untuk pembangunan global saat ini. Kematian ibu dan anak masih sangat tinggi di banyak negara berkembang, termasuk di Indonesia, yang memiliki angka kematian ibu tertinggi di Asia Tenggara. Sekitar 228 perempuan meninggal dunia untuk setiap 100,000 kelahiran hidup di Indonesia. Di provinsi-provinsi bagian timur di Indonesia, angkanya lebih buruk lagi. Di Nusa Tenggara Timur (NTT), angka nya adalah 306 per 100,000 kelahiran hid up. Kematian bayi baru lahir di NTT adalah salah satu yang tertinggi di negara ini sebanyak 31 kematian per 1,000 kelahiran hidup.

Uraian Kegiatan 9.

Kemitraaan Australia Indonesia Untuk Kesehatan lbu dan Bayi Baru Lahir (KAIKIBBLA) bekerja dengan pemerintah tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota di NTT untuk melaksanakan Revolusi KIA (Kesehatan lbu dan Anak), meningkatkan kinerja sistem kesehatan dan dengan demikian

2

berkontribusi terhadap pencapaian target dari tujuan-tujuan pembangunan millenium nomor 4 dan 5 pad a tahun 2015. 10.

Tujuan jangka pendek adalah: "Pemerintah Provinsi dan 14 Kabupaten/Kota terpilih memiliki mekanisme untuk memanage sumber-sumber daya national, lokal dan donor untuk mencapai target nasional bagi indikator-indikator prioritas Menuju Persalinan Selamat.

11.

Hasil-hasil akan diperoleh pada tingkatan yang berbeda: (a) Hasil-hasil pada tingkat yang lebih tinggi: Kemitraan akan berkontribusi untuk perbaikan kesehatan ibu dan bayi baru lahir seperti diperlihatkan melalui penurunan tingkat kematian ibu dan bayi baru lahir di tingkat propinsi. (b) Hasil-hasil pada pemberian pelayanan: meningkatnya cakupan (akses kepada dan penggunaan o,leh ke,lompok populasi yang menjadi target) untuk intervensi kunci pada pelayanan kesehatan ibu dan bayi baru lahir, dengan fokus pada peningkatan hasil di kabupaten/kota dan kecamatan yang saat ini memiUki tingkat cakupan terendah; meningkatkan pengertian atas dan adopsi akan perilaku hidup sehat oleh masyarakat. (c) Hasil-hasil manajemen sistem: perbaikan manajemen dari sumber daya kesehatan, termasuk peningkatan alokasi dan pengeluaran dari anggaran pemerintah, perbaikan pelaporan pada hasil-hasil pelayanan, peningkatan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, peningkatan ketersediaan peralatan dan suplai. (d) Hasil-hasil kinerja sistem: meningkatnya produktivitas dari tenaga kerja pemerintah, dan meningkatnya identifikasi dan pencapaian target-target kinerja.

12.

Perincian dari komponen program dan rencana kerja untuk periode ini terlampir sebagai Lampiran-3.

VII. PENGATURAN IMPLEMENTASI a. Cara Penyampaian 13.

AusAID akan melanjutkan kontrak dengan Kontraktor yang akan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan Kemitraan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dengan pengawasan dar,i Au sAl D dan Gal. Kontraktor akan merekrut, mengontrak dan mengelola dukungan teknis dan administratif yang sebisa mungkin akan ditempatkan dalam pemerintahan tingkat provinsi dan kabupaten. Koordinator kabupaten/kota akan ditempatkan dalam kantor pemerintahan di tingkat kabupaten/kota.

14.

Tanggung jawab AusAID dalam pelaksanaan Kemitraan akan mencakup mengontrak dan mengawasi Kontraktor, mengelola dialog kebijakan tingkat

3

tinggi dengan Komite Pengkajian Kinerja, pemantauan Kemitraan, serta melaksanakan pengkajian ulang dan evaluasi khusus. b. Koordinasi dan Manajemen Pengaturan

15.

Komite Pengkajian Kinerja akan dibentuk pada tingkat nasional. PRC ini akan dipimpin bersama oleh Kemkes dan AusAID. PRC bertemu setiap tiga bulan dan memberikan pengarahan strategis untuk Kemitraan. PRC akan membuat keputusan-keputusan untuk implementasi kemitraan ini termasuk kelanjutan pembiayaan ke pemerintah kabupaten/kota dan provinsi berdasarkan kinerja mereka diukur dari target yang telah disetujui bersama. Kontraktor menyediakan sekretariat untuk PRC. Di dalam PRC ada Tim Teknis Nasional dari Kemkes dan AusAID. Tim Teknis Nasional memberikan petunjuk teknis kepada Komite Koordinasi Propinsi (KKP) dan membantu PRC dalam memantau pelaksanaan Kemitraan.

16.

Pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Bappeda dan Dinas Kesehatan akan menjadi badan pelaksana utama. Bappeda akan menjadi koordinator dan mengelola perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pelaporan program di antara dinas kesehatan dan dinas-dinas lain yang terkait.

17.

Komite Koordinasi Provinsi akan mengkoordinasi Kemitraan pada tingkat provinsi, mengkonfirmasi pemilihan kabupaten/kota berpartisipasi dalam Kemitraan, mengkaji dan menyetujui hasil-hasil kinerja yang diharapkan untuk kabupaten dan mengidentifikasi berbagai isyu yang berhubungan dengan koordinasi dengan donor lain atau program GOI; atau dengan kebijakan tingkat nasional, dan rekomendasi bagaimana menyelesaikan isyu terse but.

18.

Komite Koordinasi Kabupaten/Kota telah dibentuk di setiap kabupaten dimana Kemitraan berada. DCC akan memberikan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan Kemitraan di Kabupaten/Kota dan menyelesaikan berbagai isyu yang muncul. DCC juga akan menjadi forum untuk berbagi informasi dan akan mengambil tanggung jawab untuk memastikan bahwa koordinasi dan harmonisasi dengan program-program donor lain terlaksana.

19.

Dukungan dana dari Kemitraan akan diberikan berdasarkan persetujuan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk mencapai tingkat tertentu dari target-target

dalam

indikator

Menuju

Persalinan

Selamat,

dengan

pembiayaan tahunan berikutnya bergantung kepada kinerja yang memuaskan terhadap pencapaian indikator-indikator yang lalu seperti yang disetujui oleh PRC.

4

VIII. KEUANGAN, PERSONALIA, DAN KONTRIBUSI LAINNYA

a. Pemerintah Australia 20.

Kontribusi Pemerintah Australia, diperkirakan akan mencapai 34 juta dollar Australia selama 24 bulan.

21.

Tanggung-jawab GoA termasuk, tapi tidak terbatas pada: i.

Manajemen, koordinasi, pemantauan kualitas dan pengelolaan risiko Kemitraan; ii. Membangun dan melaksanakan kemitraan dengan konsultasi dengan Kemkes; iii. Menetapkan perwakilan untuk PRC; dan iv. Menyediakan akomodasi, biaya perjalanan, dan remunerasi untuk semua staf internasionat yang ditugaskan kepada Kemitraan. lni termasuk (tetapi tidak terbatas pada) penasihat teknis jangka panjang dan jangka pendek dan staf administrasi. 22.

Pengeluaran kontribusi keuangan dari GoA tergantung pada persetujuan alokasi parlementer umum tahunan Pemerintah Australia.

23.

Total kontribusi GOA termasuk biaya manajemen program oleh Kontraktor sesuai dengan kontrak yang ditanda-tangani antara Kontraktor dengan GoA.

24.

Pada akhir Kemitraan, Badan-badan pelaksana akan memutuskan serah terima dan distribusi aset yang timbul dari Kemitraan ini.

b. Pemerintah Indonesia 25.

Kontribusi Pemerintah Indonesia untuk Kemitraan ini seperti yang disebutkan dibawah ini termasuk sumber daya anggaran untuk biaya-biaya administrasi yang tidak tercantum dalam Pengaturan Tambahan namun diperlukan untuk implementasi yang efisien dari Pengaturan Tambahan ini.

26.

Anggaran tersebut akan mencakup biaya untuk: i.

Pemerintah Indonesia akan menyediakan staff yang sesuai (termasuk counterpart untuk penasihat khusus) dan menutup biaya-biaya, sesuai persetujuan kedua belah pihak, ii. Gaji staff, termasuk honorarium, kepada staff Pemerintah yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan AIPMNH. iii. Menunjuk wakil untuk Komite Pengkajian Kinerja. iv. Akomodasi ruang kantor dan layanan sesuai kesepakatan bersama dan disetujui secara tertulis dengan badan-badan pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten: Pemerintah akan menyediakan fasilitas kantor

5

v. vi. vii. viii. ix.

yang dibutuhkan untuk pegawai proyek supaya dapat menjalankan kegiatan kemitraan secara efektif dan ekonomis. lni akan termasuk: a. Ruang kantor permanen untuk pegawai proyek di propinsi dimana kemitraan akan bekerja; b. Pemeliharaan peralatan yang disediakan oleh proyek; c. Keamananan untuk tim proyek; dan d. Meja, kursi, dan akses terhadap saluran telepon keluar. Proses klirin di bea cukai yang cepat untuk semua peralatan program; Data dan informasi yang relevan untuk program; Perijinan untuk setiap badan pelaksana asing untuk membuka rekening program program; Membantu dalam memberikan akses terhadap fasilitas telekomunikasi yang sesuai, termasuk telepon, email, dan internet; dan Memfasilitasi penerbitan seluruh dokumen yang diperlukan oleh tenaga kerja internasional untuk masuk dan melakukan perjalanan di Indonesia, dalam pelaksanaan program.

IX.

PERPAJAKAN

27.

Sesuai dengan hukum dan· peraturan yang berlaku di Indonesia, serta prosedur dan kebijakan Pemerintah Republik Indonesia tentang kerjasama teknis internasional, Pemerintah Indonesia akan memfasilitasi penerbitan izin tinggal, izin keluar dan masuk kembali, ijin kerja serta izin-izin lain yang diperlukan bagi para tenaga ahli internasional serta staf yang disetujui bekerja untuk Kemitraan, dan anggota keluarga masing-masing.

28.

Pembebasan dan keringanan pajak seperti yang tertuang dalam ketentuan yang relevan yang terkandung dalam GADC dan sesuai dengan hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia.

X.

PENGURUSAN PELAPORAN

29.

Kemitraan akan mengukur kinerja secara bersama-sama dengan Pemerintah Indonesia (di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten) dan dengan donor lain menggunakan kerangka kerja monitoring dan evaluasi milik Pemerintah Indonesia sebisa mungkin. AusAID dapat melakukan survey-survey tambahan dan melakukan audit jika diperlukan dan akan berkolaborasi dengan donor lain atau pihak ketiga lain yang relevan dalam melaksanakan instrumen tersebut jika dimungkinkan. lndikator kinerja akan diambil dari strategi dan rencana Pemerintah Indonesia yang relevan, seperti Rencana Strategi Nasional untuk Menuju Persalinan Selamat.

30.

AusAID akan bertanggung-jawab untuk memantau kinerja perorangan atau badan yang dikontrak dan dipekerjakan untuk membantu pelaksanaan program.

PEMANTAUAN,

6

KAJI-ULANG,

EVALUASI

DAN

31.

AusAID akan mernberikan laporan singkat triwulan kepada mitra Pemerintah Indonesia menginformasikan kemajuan program dan tantangan yang dihadapi.

XI.

KEKAYAAN INTELEKTUAL

32.

Berdasarkan Pasal 1 Butir VII GADC, para EA telah memutuskan bahwa setiap masalah Kekayaan lntelektual yang mungkin timbul selama pelaksanaan Kemitraan ini akan ditangani sesuai dengan Lampiran C dari GADC.

XII. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 33.

Para EA akan bekerja sama dalam semangat keterbukaan, transparansi dan konsultasi dalam melaksanakan Kemitraan. Dipahami bahwa arus informasi yang efektif dan komunikasi merupakan prasyarat yang sang at penting untuk membangun dan mempertahankan keyakinan dan kepercayaan antara para Pihak. Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia akan berupaya keras bersama-sama dalam semangat kerjasama dan saling percaya untuk menyelesaikan secara damai setiap kesulitan, kesalahpahaman atau sengketa yang mungkin timbul dalam penafsiran atau penerapan Pengaturan Tambahan ini. Apabila timbul suatu perselisihan, maka persetisthan tersebut tidak akan dirujuk kepada pihak ketiga atau pengadilan arbitrase.

XIII. PERUBAHAN/PENGHENTIAN PENGATURAN TAMBAHAN 34.

Pengaturan Tambahan ini dapat diubah setiap saat melalui Pertukaran Surat antara para EA dan akan merupakan bagian tak terpisahkan dari Pengaturan Tambahan ini

35.

Penghentian Pengaturan ini dapat dilakukan oleh salah satu EA dengan memberikan pemberitahuan tertulis 90 hari sebelumnya serta alasan penghentian tersebut kepada Pihak lainnya.

XIV. ANTI-KORUPSI

36.

Konsisten dengan komitmen para EA untuk tata pemerintahan yang baik, akuntabilitas, dan transparansi, maka masing-masing EA berhak untuk menyelidiki secara internal, baik secara langsung ataupun melalui agenagennya, segala dugaan praktek korupsi, penipuan, kolusi, atau pemaksaan yang berkaitan dengan Kemitraan.

7

XV. SAAT MULAI BERLAKU 37.

Pengaturan Tambahan 1n1 akan mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Pengaturan Tambahan tersebut oleh para EA dan akan berlaku sampai selesainya Kemitraan.

38.

LAMPIRAN-LAMPIRAN untuk Pengaturan Tambahan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Pengaturan Tambahan ini.

DEMIKIAN, yang bertandatangan di bawah ini telah menanda-tangani Pengaturan Tambahan ini. Ditandatangani dalam rangkap dua (2} di Jakarta, pada hari ini -~-~~:;.. tanggal c:l.~~~-1) bulan .... ~~~~~-~!. .. tahun dua ribu sebelas, dalam b~ : 1asa lnggris dan bahasa Indonesia, kedua naskah tersebut berlaku sepadan. Jika terjadi perbedaan penafsiran, versi dalam Bahasa lnggris akan menjadi acuan.

UNTUK PEMERHfAH REPUBLIK INDdflAESIA

UNTUK PEMERINTAH AUSTRALIA

Signed

Signed

Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono. DTM&H, MARS Direktur Jenderal Bina Gizi dan KIA, Kementerian Kesehatan

8

Jacqui De Lacy Minister Counsell · r dan Pimpinan AusAI D Jakarta

LAMPIRAN -1 KELUARAN DAN ANGGARAN INDIKATIF UNTUK PERl ODE PERPANJANGAN AIPMNH (JULI 2011- JUNI 2013) Keluaran

Komponen

Anggaran (AUD)

2011-2012 A

Kegiatan di tingkat Propinsi dan Kabupaten Kegiatan • Layanan KIA dasar dan layanan pertolongan pertama yang disediakan di Pelayanan dan semua fasilitas kesehatan termasuk ANC, layanan untuk kehamilan dan Kegiatan yang komplikasi, layanan untuk bayi baru lahir normal, dan informasi keluarga Melibatkan berencana. Masyarakat • Layanan untuk manajemen komplikasi KIA tersedia di puskesmas dan Rumah Sakit Kabupaten: layanan meliputi layanan paska aborsi, layanan bayi baru lahir dengan be rat bad an kurang, layanan komplikasi obstetrik, keluarga berencana dan kendali infeksi. Para perempuan dan keluarga memiliki pengetahuan mengenai praktek dan layanan KIA yang baik. • Masyarakat terlibat di dalam pengadaan dan dukungan terhadap layanan KIA Kegiatan • Meningkatkan sistem monitoring dan pelaporan untuk keperluan Dukungan Sistem pembiayaan dan kegiatan. Kesehatan Pemerintah propinsi dan kabupaten menyusun dan melaporkan rencana • tahunan dan anggaran tahunan jangka menengah, terkait dehgan target kinerja KIA. Angkatan Kerja Kesehatan disebarkan dengan lebih merata, kinerja • dimonitor dan pelatihan penyegar ingatan diberikan dengan lebih sering. • UU, kebijakan & regulasi yang mendukung KIA disusun dan disahkan . • Fasilitas pemberian layanan memiliki infrastruktur, peralatan dan perlengkapan yang baik dan cukup untuk memberikan layanan yang berkualitas. • Para manajer layanan memiliki keterampilan dan sumber daya untuk memberikan manajemen yang baik.

2012-2013

TOTAL

2,840,445

1,120,000

3,960,445

2,260,846

1,010,000

3,270,846

•

B

-

9

~

~

Keluaran

Komponen

Anggaran (AUD)

2011-2012

• • c

Kegiatan Reformasi Sistem untuk Kinerja dan Akuntabilitas

• • •

•

Kegiatan Layanan Klinis

2

Manajemen Pengadaan dan Akuntabilitas Keuangan

I

I

Manajemen dana dan sumber daya yang memenuhi standar tata kelola yang baik. Badan pemerintah propinsi dan kabupaten memonitor dan melaporkan kinerja kepada masyarakat, perwakilan pemerintah, dan para donor. Dukungan dana berbasis kinerja diberikan kepada badan dan organisasi yang memenuhi kondisi tata kelola dan akuntabilitas. Donor dan pemerintah daerah sepakat untuk menyelaraskan dan mengembangkan pendekatan sektoral untuk keperluan asistensi di dalam sektor kesehatan.

269,128

210,000

479,128

5,370,419

2,340,000

7,710,419

Melanjutkan enam "Sister Hospital" (tim spesialis yang lengkap) Menambahkan lima "Sister Hospital" (tim spesialis yang lebih kecil) Pelatihan bagi Dokter Umum untuk keterampilan dokter spesialis di Rumah Sakit Kabupaten Manajemen, supervisi, koordinasi dan memonitor biaya

2,759,106

1,700,000

4,459,106

Pengadaan untuk peralatan layanan darurat dasar Puskesmas (11 Puskesmas) Pengadaan untuk peralatan layanan darurat komprehensif Rumah Sakit Pelatihan dan perawatan aset dan peralatan Renovasi Puskesmas Pasokan air untuk Puskesmas Renovasi area pelayanan di dalam Rumah Sakit

3,891,812

800,000

4,691,812

Tematik:

• • • • • • • • • •

10

;:7~

TOTAL

Lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah dan donor dengan kepentingan atau peranan terkait dengan KIA memberikan dukungan yang efektif. Masyarakat dan organisasi masyarakat sipil memiliki sumber daya, kapasitas dan lingkungan yang mendukung untuk dapat terlibat secara aktif di dalam perencanaan dan pemberian layanan.

Total untuk Kegiatan di tingkat Propinsi dan Kabupaten

D 1

2012-2013

h

Keluaran

Komponen

Anggaran (AUD)

2011-2012

3

Peran Serta Masyarakat

• • • • • • •

4

Monitoring dan Evaluasi

5

Gender

6

Manajemen Kinerja dan Kepemimpinan

7

Kom unikasi I Media

• • • • • • • • • • •

8

Pengembangan Tenaga Kerja

• •

• •

Desain untuk Rumah Tunggu Supervisi konstruksi Pelatihan pengadaan Pelatihan bagi Kabupaten mengenai BOK, Satker, Supervisi dan Monitoring Tim Teknis untuk Peran Serta Masyarakat Dukungan untuk BPMD untuk menggunakan mentor masyarakat di dalam 14 kabupaten Kegiatan pelatihan untuk revitalisasi Posyandu, desa siaga, reformasi puskesmas, musrenbang

TOTAL

1,436,125

500,000

1,936,125

477,959

300,000

777,959

476,326

300,000

776,326

395,883

200,000

595,883

Dukungan teknis yang di sub-kontrak di 14 kabupaten untuk program Komunikasi Dukungan teknis untuk mitra propinsi untuk desain dan pelaksanaan program Komunikasi Produksi materi komunikasi

280,588

150,000

430,588

Dukungan teknis bagi propinsi dan 14 kabupaten untuk menyusun strategi angkatan kerja daerah Database sumber daya manusia dan program pemetaan Menghubungkan informasi angkatan kerja dengan rencana kerja tahunan kabupaten

275,388

200,000

475,388

9,993,187

4,150,000

14,143,187

Mengkaji peningkatan dan pelaksanaan sistem informasi kesehatan daerah Sistem surveillans GIS dan pemetaan layanan kesehatan Peningkatan kualitas data Tim Teknis untuk pelaksanaan strategi gender Kegiatan pelatihan Pelatihan Manajemen Puskesmas Pelatihan Manajemen Kabupaten Dukungan monitoring dan supervisi

I

Total untuk Kegiatan Tematik

11

~

2012-2013

/9

I

LAMPIRAN-2 ESTIMASI BIAYA UNTUK KONTRAKTOR DAN ADMINISTRASI Deskripsi

Anggaran (AUD) 2011-2012 3,808,632 1,126,284 1,000,000 200,000 300,000 6,434,916

~kspektasi

biaya kontraktor dan dukungan LTA Ekspektasi biaya Unit Dukungan Program: Staff Kabupaten dan Propinsi Biaya Administrasi Program dan Peralatan 1 Estimasi Biaya untuk koordinasi dan kegiatan tingkat Nasional Estimasi Biaya untuk kajian dan monitoring AusAID TOTAL untuk Administrasi dan Manajemen

1

Termasuk pendanaan untuk konferensi, lokakarya, dan pertemuan di tingkat nasional yang terkait dengan tujuan AIPMNH.

12

f'~

2012-2013 3,044,565 1,238,910 974,800 100,000 353,203 _ _ ?,711,47~

L__

Total 6,853,197 2,365,194 1,974,800 300,000 653,203 12,146,394

h

LAMPIRAN-3 RENCANA KERJA YANG DIAJUKAN KOMPONEN PROGRAM Keluaran

Sa saran

Data Dasar (Baseline) (September 2011)

Rencana Kerja yang Diajukan Hingga Juni 2013

Komponen 1: Pemberian Layanan dan Kegiatan yang Melibatkan Masyarakat

Output 1.1 Layanan KIA dasar dan layanan pertolongan pertama diberikan di semua fasilitas kesehatan, termasuk ANC, layanan untuk kehamilan dan komplikasi, bayi baru lahir normal, dan informasi keluarga berencana.

Output 1.2 Layanan untuk manajemen komplikasi KIA tersedia di puskesmas dan rumah sakit kabupaten: layanan meliputi layanan paska aborsi, layanan untuk bayi baru lahir dengan berat lahir rendah, layanan komplikasi obstetrik, keluarga

y?~

Menjaga agar 100% puskesmas di area yang didukung oleh AIPMNH memberikan layanan KIA dasar termasuk layanan ANC dan kehamil'an. 75% dari perempuan yang baru melahirkan dan bayi baru lahir telah melalui ANC dengan lengkap (K4, Fe, TI dan PNC (VitA, Vit K, asi eksklusif, imunisasi untuk Hep B, pencegahan PPH dan infeksi) 80% bidan di kecamatan yang didukung oleh AIPMNH terlatih dalam Perencanaan Kehamilan (P4K)

100% puskesmas memberikan layanan KIA dasar termasuk ANC. Meski demikian, kualitas pelayanan tetap menjadi fokus utama kegiatan ini. 63% perempuan di area cakupan AIPMNH mendapatkan ANC, dibandingkan dengan 61% perempuan di area non-AIPMNH. 58% puskesmas di area AIPMNH melatih para staffnya untuk P4K

Setidaknya 2 puskesmas mampu untuk memberikan layanan PONED di 9 kabupaten lama dan setidaknya 1 puskesmas mampu untuk menyediakan layanan PONED dari setiap 5 kabupaten baru. 5 dari 11 rumah sakit kabupaten mampu memberikan layanan PONEK.

Hanya 3 kabupaten yang telah dievaluasi dengan komprehensif. 2-3 Puskesmas mampu memberikan layanan PONED. Puskesmas dianggap mampu memberikan layanan PONED bila staff sudah terlatih dan kompeten dalam PONED. Pad a 2010, staff yang berada di setidaknya 1 puskesmas dari 4 kabupaten baru dan dari 2 Q_uskesmas dan 6 kabupaten lama

Kemitraan akan fokus untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui:

•

Peningkatan keterampilan 'klinis dan keterampilan non-klinis para bidan;

•

Dukungan untuk penerapan Prosedur Operasional Standar (SOP) terkini untuk ANC dan PNC terpadu.

•

Peningkatan keterampilan bidan dalam memberikan konseling dan komunikasi interpersonal (KIP/K) agar mereka dapat membantu Perencanaan Persalinan Komprehensif (P4K)

Dukungan Tematik: Kegiatan di output 1.1 didukung oleh layanan Klinis, keterlibatan Masyarakat, Angkatan Kerja, Komunikasi, Monitoring & Evaluasi dan Tema Gender.

13

Kemitraan akan meneruskan dukungan pelatihan tim PONED puskesmas, dengan menekankan pad a kualitas layanan dan layanan PONED yang berkesinambungan, serta sistem rujukan. Program yang lebih terfokus lagi mengenai Outsourcing Klinis akan dilakukan untuk memberikan layanan khusus (obstetrik dan ginekologi, pediatrik, neonatologi, anestesia, kebidanan dan keperawatan) di rumah sakit dimana masih kekurangan satu atau dua keahlian khusus/tenaga spesialis. Komponen manajemen dan kepemimpinan akan diter~kan dan

~

Keluaran

berencana dan kendali infeksi

Sasaran

Peningkatan sebesar 10% jumlah perempuan d~n b~yi baru .la~ir dengan ko~phkas1 ya~g dirUJUk, serta menenma ma.naJemen perawatan yang ba1k dan layak.

Data Dasar (Baseline) (September 2011)

Rencana Kerja yang Diajukan Hingga Juni 2013

sudah mendapatkan pelatihan PONED. 9 dari 11 rumah sakit mampu untuk memberikan layanan PONEK, (dimana 6 rumah sakit merupakan bag ian dari program outsourcing "Sister Hospital"). Meski,demikian, unt~k m~nyediakan . lay~nan PO~EK 24 Jam, tl~dakan leb1h lanJut perlu d1lakukan terka1t de~gan kurangnya sumber daya manus1a yang diperlukan. Karen a manajemen data masih lemah, upaya lebih lanjut untuk mendapatkan data rujukan dari rumah sakit perlu dilakukan sebelum memasuki periode outsourcing.

dihubungkan dengan Tema Manajemen Kine~a dan Kepemimpinan. Upaya untuk menjaga standar PONED dan PONEK memerlukan kegigihan yang konstan, upaya untuk memperkuatjejaring dengan badan profesional dan pihak yang berwewenang untuk menjaga standar tersebut juga penting untuk dilakukan. Output ini sang at berhubungan erat dengan Output 2.3 dan Output 2.5, dimana output tersebut menjawab isu angkatan kerja dan infrastruktur, perawatan peralatan dan isu perlengkapan medis. Pelatihan staff untuk PO NED dan PONEK tidak akan bermanfaat banyak bila fasilitas tidak mendukung, bila obat-obatan dan peralatan yang diperlukan tidak tercukupi atau tidak terawat dengan baik. Output 2.1 juga relevan dengan kemampuan untuk menjaga data dalam kinerja layanan untuk mengatasi kasus- kasus darurat. Dukungan Tematis: Area tematis kunci dimana sumber daya tambahan dapat diberikan, terutama untuk melibatkan mitra pelaksana dan bantuan teknis antara ~lain adalah Layanan Klinis, Gender, Pembangunan dan Manajemen Tenaga Kerja dan Monitoring dan Evaluasi.

1

1

I

I

Output 1.3 Perempuan dan keluarga memiliki pengetahuan atas praktek dan layanan KIA yang baik.

~

Setidaknya ada peningkatan sebesar 5% dalam penggunaan layanan KIA (ANC, persalinan dengan bantu an nakes, fasilitas persalinan) di dalam kecamatan yang menerima dukungan (kurang lebih 6 dari kabupaten 'lama' dan 3 dari kabupaten baru), bila dibandingkan dengan 2011. Setidaknya ada peningkatan sebesar 10% dalam persalinan di fasilitas kesehatan bila dibandingkan dengan 2011.

Peningkatan sebesar 4,3% untuk K1, peningkatan sebesar 2,3% untuk K4, namun penurunan sebesar 1,0% untuk K4/K1 di kecamatan- kecamatan yang menerima dukungan AIPMNH. Secara keseluruhan, terdapat peningkatan dibandingkan dengan kecamatan nonAIPMNH. Peningkatan sebesar 6,8% dalam Persalinan dengan Fasilitas sejak 2008. Data mengenai penggunaan layanan Persalinan dengan Fasilitas (FP) tidak tersedia di dalam periode pelaporan ini.

14

Tim Keterlibatan Masyarakat Kemitraan akan mendukung kecamatan untuk memperbaiki praktek kesehatan dan meningkatkan perilaku yang lebih memperhatikan kesehatan melalui mobilisasi masyarakat dan komunikasi kepada masyarakat. Perilaku dan praktek yang diusung antara :lain adalah nutrisi, pemberian asi, keterampilan bidan dan dukun, apa yang perlu diharapkan pada saat persalinan di dalam fasilitas kesehatan, dan mengapa. Kemudian, masyarakat juga perlu mendapatkan informasi l.ebih lanjut menge~a! akses untuk Jamp~rsal, J~mkesmas atau cara ~a1n untuk ~ndana1 b1aya layanan (sepert1 m1salnya PNPM, dasohn, dan tabuhn). Output ini sang at penting untuk memastikan agar masyarakat mencari fasilita.s kesehatan ~ang1 baik sebaga~ t~mpat un~uk rpelakukan persahnan atas bay1 mereka. Output 1n1 berkontnbus1 terhadap

1

~

Keluaran

Sa saran

Data Dasar (Baseline) (September 2011)

Rencana Kerja yang Diajukan Hingga Juni 2013 peningkatan modal social untuk layanan KIA, yaitu dengan memperkuat hubungan antara kelompok, memberikan informasi kesehatan dan memberikan kontribusi terhadap perubahan perilaku. AfPMNH dan mitra pemerintah daerah akan melibatkan LSM lokal untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan untuk memfasilitasi keterlibatan masyarakat dengan para penyedia layanan kesehatan. Posyandu, kelompok perempuan, kelompok masyarakat, dewan kesehatan di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten, semua pihak memiliki peranan penting dalam menyediakan lebih banyak informasi kepada masyarakat atau dari masyarakat (mengenai kebutuhan mereka).

Setidaknya ada peningkatan sebesar 5% dalam penggunaan layanan Keluarga Berencana.

Dukungan Tematis: Area kunci untuk dukungan tematis akan diberikan melalui Mentor Peran Serta Masyarakat yang akan beke~a dengan para penyedia layanan kesehatan di tingkat kabupaten dan kecamatan untuk memberikan persalinan yang aman. Kemudian, tema Komunikasi, Gender dan Monitoring- dan Eval'uasi juga akan berkontribusi terhadap aspek pekerjaan yang telah dilakukan melalui mentor, para penyedia layanan kesehatan, perempuan dan keluarga mereka. Output 1.4 Masyarakat terlibat di dalam pemberian dan dukungan layanan KIA

~

30% desa di Puskesmas PO NED memiliki program desa siaga yang aktif. 30% desa di Puskesmas PONED memiliki Posyandi!J aktif Pertemuan AMP diadakan setiap 3 bulan di 9 kabupaten dan POA siap untuk memberikan respon terhadap kasus-kasus Program Reformasi Puskesmas dimulai di Puskesmas PO NED yang didukung oleh AIPMNH di 3

160 desa dari 67 puskesmas telah mencanangkan program desa siaga 350 posyandu telah direvitalisasi di 67 area kerja puskesmas 7 kabupaten telah menerapkan AMP dengan aktif, baik untuk masyarakat dan tujuan klinis 20 dari 67 puskesmas berpartisipasi di dalam program, dengan setidaknya 1 puskesmas dari setiap kabupaten.

15

Kemitraan akan mendukung- kecamatan untuk membangun hubungan yang lebih efektif lagi dengan masyarakat dan untuk meningkatkan akses terhadap layanan KIA. Output ini fokus untuk memperkuat atau membangun 'institusi' berbasis masyarakat seperti desa siaga dan posyandu, institusi yang dapat meflyediakan kendaraan untuk mengakses dan memberikan kunci untuk menggapai layanan KIA darurat bagi masyarakat. AIPMNH akan mendukung para mitra dan LSM lokal untuk memfasiritasi keterlibatan masyarakat di dalam manajemen puskesmas melalui insiatif Reformasi Puskesmas. Oleh karena itu, output ini memberikan sumber daya melalui badan pemerintah seperti BPMD (dan program PNPM) dan BKKBN. Semua upaya ini akan diselaraskan dan dihubungkan dengan program AusAID yan_ g lain seperti ACCESS, untuk meningkatkan tata kelola di

Sa saran

Keluaran

Data Dasar (Baseline) (September 2011)

Rencana Kerja yang Diajukan Hingga Juni 2013 tingkat kecamatan dan di tingkat desa.

kabupaten

Dukungan Tematis: Tema Keterlibatan Masyarakat, Gender dan Komunikasi disejajarkan dengan erat pada kerja ini, kemudian bad an pelaksana akan berbagi sumber daya melalui cara yang terpadu. Tema Monitoring dan Evaluasi akan berkontribusi pada pengumpulan dan penyusunan data berkualitas untu'k digunakan oleh masyarakat dalam upayanya untuk meningkatkan peran mereka dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kesehatan. Komponen 2: Kegiatan Dukungan Sistem Kesehatan Output 2.1 Perbaikan dalam sistem monitoring dan evaluasi untuk pembiayaan dan kegiatan

Profil kesehatan kabupaten untuk 2011 dan 2012 diselesaikan tepat waktu dan disebarkan meluas untuk 14 kabupaten yang didukung oleh AIPMNH (F1-F8, LB3 dan Lembar Fakta) Pengukuran garis dasar (baseline) dari kepatuhan terhadap standar pelaporan HIS untuk puskesmas yang didukung oleh AIPMNH di 14 kabupaten Data kesehatan bulanan yang lengkap dan akurat dari puskesmas terpilih diserahkan kepada seksi data kabupaten tepat waktu

100% kabupaten telah melengkapi profil kesehatan Tidak ada kemajuan dalam dukungan untuk pengukuran data dasar (baseline) kepatuhan terhadap standar pelaporan HIS untuk puskesmas yang didukung oleh AIPMNH di 14 kabupaten (SIKDA). 100% kabupaten telah menyelesaikan data kesehatan bulanan yang akurat dari puskesmas terpilih diserahkan 'kepada seksi data kabupaten tepat waktu Tidak ada kemajuan dalam replikasi SIKDA untuk kabupaten lain di NTT

- -

~

16

Program akan beke~a dengan erat dengan mitra propinsi dan kabupaten untuk meningkatkan Sistem lnformasi Kesehatan (SIKDA). Model yang sukses telah diterapkan di kabupaten (Belu) dan pelatihan sudah dilaksanakan di beberapa kabupaten lain. Kemitraan bemiat untuk melibatkan sub-kontraktor untuk membantu pelaksanaan sistem ini di kabupaten lain di NITI. Pengumpulan informasi dan analisa software yang dibangun oleh GTZ dan UNICEF untuk Depkes belum digunakan dengan serentak dan sumber daya manusianya belum dilatih dalam penggunaannya dan dalam analisanya1.AIPMNH akan mendukung ke~a ini melalui tema M&E. Pelaksanaan akan meliputi perbaikan manajemen dan analisa dari informasi kesehatan. Data berkualitas sangatlah penting untuk pengambilan keputusan dan perencanaan di setiap tingkatan. Data yang berkualitas membantu menjawab kebutuhan stat, kebutuhan per1engkapan medis, dan kebutuhan informasi masyarakat. Data digunakan sebagai bag ian dari pertemuan perencanaan bulan an dan triwulan-an puskesmas dan kabupaten (mini lokakarya). Data yang dapat diandalkan juga penting untuk keperluan perencanaan dan penganggaran di setiap awal tahun. AIPMNH juga akan mendukung Dinas Kesehatan Propinsi untuk me monitor kine~a strategi Revolusi KIA. Kapasitas untuk menganalisa dan menggunakan informasi oleh para manajer dan penyedia layanan masih perlu diperkuat laQi. Keria yanQ serupa iuqa akan dilakukan

k

Keluaran

Sasaran

Data Dasar (Baseline) (September 2011)

Rencana Kerja yang Diajukan Hingga Juni 2013 untuk lintas sektor, termasuk juga BPP, BPMD, BKKBN, dan Sapped a serta badan profesional seperti 181, IDAI dan POGI. Dukungan Tematis: Permintaan untuk tender bagi sub-kontraktor untuk melaksanakan Strategi Monitoring dan Evaluasi telah diiklankan. Mitra pelaksana akan membantu pelaksanaan strategi ini di dalam dua bulan ke depan. Dukungan tematis tambahan akan diberikan rnelalui tema Manajemen Kinerja dan Kepemimpinan, Komunikasi serta kegiatan Output 2.2 untuk memberikan data dan informasi kepada masyarakat dan para pengambil keputusan di dalam format yang layak bagi para pengguna akhir (seperti untuk keperluan advokasi).

Output 2.2 Pemerintah propinsi dan kabupaten menyusun dan melaporkan rencana tahunan dan anggarantahunanjangka menengah, terkait dengan target kine~a KIA.

Perencanaan DTPS diterapkan dalam persiapan untuk RKPD 2011 dan 2012, terkait dengan perencanaan dan penganggaran di 14 kabupaten yang mengutamakan KIA. Evaluasi RKPD 2011 dan 2012 dari 14 kabupaten menggunakan DTPS dan DHA 2010. Perda yang sudah dikeluarkan mengatur alokasi minimal 5% untuk anggaran kesehatan.

13/14 kabupaten melaksanakan lokakarya perencanaan dan penganggaran untuk rencana tahunan 13/14 kabupaten AIPMNH menerima pelatihan advokasi untuk alokasi anggaran KIA Evaluasi DTPS telah diselesaikan Analisa DHA untuk data 201 0 dari 14 kabupaten diselesaikan di dalam periode pelaporan yang sebelumnya. 100% dari kabupaten AIPMNH memiliki fasilitator DHA, Propinsi memiliki 7 fasilitator. Rotasi yang tinggi artinya adal'ah bahwa diperlukan lebih banyak fasilitator lagi. 56% (4 difasilitasi dari 7 kabupaten) tinjauan dilakukan sesuai dengan Renstra di kabupaten Tidak ada laporan bahwa ada peningkatan anggaran kesehatan di tingkat kabupaten

Fasilitator DTPS yang dilibatkan oleh para mitra memberikan pelatihan dukungan dan penyegar .ingatan dalam finalisasi 2012 (Tahap 3advokasi) dan dalam persiapan untuk Rencana Ke~a Tahunan 2013 mereka (Renja dan ;RKPD). Dengan mengkombinasikan dengan proses ini, serta menghubungkannya dengan analisa DHA, Kemitraan akan meninjau 'pemberian' rekomendasi DTPS di dalam persiapan akhir untuk menyusun Renja dan RKPD untuk tahun 2012. Berdasarkan kajian ini, perbaikan dalam proses perencanaan akan diterapkan. AIPMNH dan AIPD akan bekerja dengan parfemen, pemerintah daerah untuk memperbaiki mekanisme penghubungan rencana dan alat perencanaan di tingkatan yang berbeda-beda. Sebagai contoh, Renja, RKPD dan Renstra rtelah dihubungkan dengan jelas; meski demikian, prosedur antara yang satu dengan yang lain masih belum dipahami dengan baik oleh para pembuat rencana di tingkat kabup-aten dan propinsi. AIPMNH akan terus berkolaborasi dengan unit Penguatan Sistem Kesehatan (Health System Strengthening) AusAIO untuk memperkuat analisa DHA (dan untuk melatih para peserta) serta meletakkan dasar untuk melakukan analisa dari Akun Kesehatan Propinsi (PHA).

-

;::k_

17

/~

Keluaran

Output 2.3 Tenaga Kerja Kesehatan disebarkan dengan lebih merata, kine~a dimonitor dan pelatihan penyegar ingatan diberikan dengan lebih sering. Fasilitas pelatihan angkatan ke~a memberikan pelatihan dan pendidikan berkualitas tinggi bagi para penyedia layanan KIA

~

Sa saran

Database angkatan ke~a kabupaten ditinjau dan rekomendasi akan diberikan untuk memantaatkan aplikasi untuk meningkatkan distribusi dan manajemen angkatan ke~a dengan lebih baik lagi. Anafisa beban ke~a bidan (WISN) diselesaikan di 6 kabupaten Pusat Pelatihan Klinis (P2KP) dapat berfungsi dengan etektit di 3 rumah sakit kabupaten. Puskesmas PONED terpilih (lihat Output 2.1) memiliki stat yang bai k dan cukup dan dilengkapi dengan kemampuan yang kompeten di dalam 14 kabupaten.

Data Dasar (Baseline) (September 2011)

Rencana Kerja yang Diajukan Hingga Juni 2013

sebesar 5% dari alokasi anggaran 2010.

Dukungan Tematis: Mitra Propinsi dan Kabupaten telah membangun jejaring tasilitator dari sektor swasta dan Depkes, yang telah membantu di dalam proses DTPS. Meski demikian, dukungan tematis tambahan akan tersedia melalui tema Layanan Klinis, Perencanaan dan Manajemen Kine~a (target kine~a dan output, dan Matriks Kine~a yang Terkonsolidasi), Gender (penganggaran berbasis gender) dan Monitoring dan Evaluasi (data terpisah yang dapat diandalkan).

Tidak ada kemajuan dalam tinjauan database angkatan kerja karena kurangnya dukungan dari Dinas Kesehatan Propinsi. Oleh karena itu, analisa beban ke~a bidan (menggunakan WISN) tidak dilakukan. Penilaian terhadap pusat pelatihan kabupaten dimulai. Hanya 3 kabupaten yang telah dievaluasi dengan komprehensit. 2 hingga 3 puskesmas di setiap ketiga kabupaten tersebut mampu untuk memberikan layanan PONED.

Kemitraan akan beke~a dengan erat dengan Poltekkes propinsi untuk menciptakan "Hubungan Kembar" dengan Poltekes di tingkat nasional. Pengembaran ini akan tokus pad a upaya untuk meningkatkan kompetensi para pengajar, metode pengajaran, dll. AIPMNH juga akan meneruskan dukungan Kemitraan untuk menjag a pusat pelatihan klinis kunci di NTI, termasuk untuk meningkatkan kualifikasi pelatihan stat di dalam tasilitas. Outsourcing terhadap beberapa pelatihan akan diperlukan untuk menjawab kebutuhan angkatan ke~a. terutama untuk area klinis (PONED dan PONEK); meski demikian, pelatihan manajemen untuk meningkatkan kine~a layanan di semua tingkatan juga perlu dilakukan. Satu sumber daya man usia dan database pelatihan dihubungkan dengan sistem intormasi nasional, propinsi maupun kabupaten akan ditinjau dan opsi untuk biaya perawatan database yang rendah akan dieskplorasi. Analisa Kebutuhan Dukungan lndikator Angkatan Ke~a (Wokrforce Indicator Support Needs- WISN), dihubungkan dengan manajemen sumber daya (Output 2.6) akan dilaksanakan di beberapa kabupaten terpilih untuk meninjau isu stat dan untuk memberikan panduan bagi tema Manajemen dan Pengembangan Angkatan Ke~a. Pengawasan berkelanjutan pada saat beke~a dan dukungan setelah pelatihan akan ditekankan untuk memastikan kualitas pelayanan tetap dijaga setelah pelatihan diselesaikan dan memasuki paska akreditasi. Terdapat hubungan yang de kat dengan Output 2.6 untuk memfasilitasi pengawasan dan dengan Output 1.4 dan 3.3 yang bertujuan untuk memastikan adanya komunikasi dalam rnemastikan penyebaran

18

;,

Keluaran

Sasaran

Data Dasar (Baseline) (September 2011)

Rencana Kerja yang Diajukan Hingga Juni 2013 angkatan ke~a dan dalam menjag a standar pelayanan.

Dukungan Tematis: Tema Manajemen dan Pengembangan Tenaga Ke~a fokus pada upaya untuk menjaga keterampilan para penyedia layanan kesehatan dan untuk menjaga distribusi beserta dengan beban ke~a tenaga kerja, meski demikian, terdapat hubungan dengan tema Perencanaan dan Manajemen Kine~a untuk meningkatkan kine~ a para manajer dalam meotivasi dan mengelola angkatan ke~a mereka, sebagaimana tema Gender dan Layanan Klinis berupaya untuk memastikan partias dan dijaganya kualitas layanan. Output 2.4 Perundangan, kebijakan dan peraturan yang mendukung KIA disusun dan disahkan.

Setidaknya satu desa di setiap kecamatan terpilih telah menyusun peraturan yang mendukung KIA Setidaknya 50% dari 14 kabupaten mensahkan UU I peraturan daerah yang mendukung KIA

11 kabupaten menyelesaikan pelatihan penyusunan Perundangan Dua kabupaten (Sumba Timur dan Manggarai Barat) mensahkan peraturan daerah yang mendukung KIA pada 2010.

AIPMNH akan terus mendukung Mitra kabupaten untuk menyusun perundangan dan peraturan yang relevan yang dapat meningkatkan akses terhadap layanan KIA bagi perempuan, anak- anak dan keluarga. Ke~a dasarnya telah dike~akan namun dukungan tindak lanjut tetap perlu diberikan secara konsisten untuk penyusunan peraturan yang baik dan dapat diterapkan. Output ini berkaitan erat dengan Output 1.4, Output 2.7 dan Output 3.3, dimana para mentor keterlibatan masyarakat, dan organisasi berbasis masyarakat mengambil peranan penting dalam mendukung para penyedia layanan serta perempuan dan keluarga untuk dapat mengakses sumber daya yang baik, atau untuk mendapatkan kepastian bahwa standar pelayanan yang baik tetap terjaga. Dukungan Tematis: Tema Keterlibatan Masyarakat dan Gender memiliki afiliasi yang dekat dengan tujuan output ini. Mentor keterlibatan masyarakat yang terlibat akan dapat memberikan informasi yang berg una baik kepada agen pelaksana dan juga kepada masyarakat.

Output 2.5

~

Renovasi fasilitas persalinan diselesaikan di 6 puskesmas PONED

14 fasilitas PONED (7 Sumba Timur, 3 Ende dan 4 Sikka) direnovasi pada saat

19

Tim supervisi konstruksi telah direkrut untuk menyelesaikan desain dan Lingkup Pelayanan untuk renovasi fasilitas kesehatan di 6

)!t

Keluaran

Sasaran

Data Dasar (Baseline) (September 2011)

Rencana Kerja yang Diajukan Hingga Juni 2013

Fasilitas pemberian layanan memiliki infrastruktur, peralatan dan perlengkapan yang baik dan cukup untuk memberikan layanan yang berkualitas.

dan di puskesmas satelit terpilih (sekitar 14 fasilitas tambahan) Renovasi direncanakan di 14 puskesmas tambahan Renovasi diselesaikan di 14 puskesmas tambahan 14 puskesmas PONED terpilih dan RSU PONEK terpilih memfungsikan dan menjaga peralatan yang esensial, yang juga terdaftar di dalam pusat pendaftaran aset PAM daerah. 14 puskesmas PONED terpilih mensyaratkan adanya perlengkapan medis 100% bid an terlatih dan kompeten untuk memberikan APN, serta memiliki alat kit bidan di area kerja AIPMNH yang mendukung puskesmas PO NED dan puskesmas sate lit Rencana Pengadaan AIPMNH (2010) diterapkan dengan baik, termasuk renovasi fasilitas, pengadaan peralatan, perlengkapan dan bantuan teknis. Program Reformasi Puskesmas dicanangkan di dalam puskesmas PONED yang didukung oleh AIPMNH di 3 kabupaten.

fase interim. 8 Puskesmas PONED tambahan direnovasi pad a tahun 2009/10 (3 Sumba Timur, 3 Ende, dan 2 Sikka). 7 dari 14 fasilitas tambahan PONED dengan 7 fasilitas PONED lainnya masih berada dalam tahap penilaian oleh tim konsultan desain. Pusat PAM berlokasi di 6 kabupaten, namun hanya 3 yang aktif. Tinjauan dari peralatan PONED yang esensial sudah dilaksanakan di 18 puskesmasi PONED di 9 kabupaten, proses pengadaan sudah dimulai. Pelatihan dalam sistem manajemen pasokan medis tertunda karena dipindahkannya Direktur Povabekes ke Kemenkes Di Sumba Barat, 20 bidan yang telah menyelesaikan pelatihan APN menerima Alat Kit Bidan. 90% dari rencana pengadaan telah diselesaikan, kecuali tim Sub-Kontraktor M&E.

kabupaten 'lama' dan di 5 kabupaten 'baru'. Penyelesaian dari renovasi dan perbaikan 14 hingga 28 puskesmas dan fasilitas satelit diharapkan te~adi pada bulan Juni 2012. Coffey ID akan melibatkan lnsinyur Konstruksi untuk melakukan pemeriksaan kualitas akhir atas semua ke~a konstruksi. Upaya untuk melengkapi dan menjaga fasilitas satelit PONED juga akan dilakukan melalui kegiatan pengadaan ini serta penerapan dari strategi PAM yang disusun sebagai peta yang meluas untuk mendukung pusat PAM kabupaten. Dukungan awal akan fokus pad a perawatan rendah biaya, yang dapat dihubungkan dengan Output 2.2 untuk memastikan bahwa biaya operasi untuk perawatan juga dimasukkan setiap tahunnya di dalam anggaran kesehatan kabupaten. Reformasi atau manajemen keuangan publik (Output 3.1 dan Output 3.2) akan dicapai melalui peningkatan kapasitas pengadaaan dan praktek pengadaan, termasuk meningkatkan e-procurement (pengadaan elektronik).

Output 2.6 Para manajer layanan memiliki keterampilan dan sumber daya

pk::_

I

Setidaknya 60% puskesmas PONED 25 tim manajemen puskesmas dilatih dan fasilitas satelitnya (lihat Output 6 rumah sakit kabupaten byang ergabung 1.2) menyerahkan laporan tentang mini dengan program Rumah Sakit Saudara

I

Dukungan Tematis: Tema Manajemen Pengadaan dan Akuntabilitas Keuangan akan memberikan sumber daya signifikan pad a output ini untuk memastikan kepatuhan terhadap proses tata kelola. Tema Keterlibatan Masyarakat, Gender, dan Monitoring dan Evaluasi akan memberikan dukungan, terutama dengan keterllibatan masyarakat di dalam konstruksi dan monitoring kualitas proses. Tema Layanan Klinis akan menawarkan dukungan untuk memastikan bahwa desain kontruksi dan pengadaan peralatan serta perawatannya sesuai dengan kebutuhan layanan klinis.

Sebagian besar kabupaten telah membangun kapasitas manajemen dasar di area-area seperti keterampilan supervisi, praktek, analisa data dan manajemen keuangan publik di dalam rencana ke~a kabupaten

.

Keluaran

untuk memberikan manajemen yang baik.

Output 2.7 Lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah dan donor dengan kepentingan atau peranan terkait dengan KIA memberikan dukungan yang efektif.

Sa saran

Data Dasar (Baseline) (September 2011)

lokakarya paling tidak sekali dalam 3 Perempuan mengadakan pertemuan AMP bulan. Setidaknya 80% rumah sakit PONEK mengadakan pertemuan audit maternal- perinatal paling tidak setiap kwartal.

80% para pekerja lapangan dari Biro Keluarga Berencana di dalam kecamatan yang didukung oleh AIPMNH telah menerima pelatihan penyegar ingatan. 10% desa-desa dimana program desa siaga beroperasi (di dalam klaster AIPMNH) bermitra dengan Biro Pembangunan Masyarakat (BPMD) dalam program PNPM sebagai upaya untuk menggunakan sumber daya PNPM untuk kebutuhan layanan KIA (seperti transportasi, membayarkan bonus bagi bidan) Setidaknya satu pertemuan koordinasi antara LSM dan organisasi pemerintah diadakan di setiap kabupaten.

Semua kabupaten melakukan pelatihan penyegar ingatan untuk kader Keluarga Berencana (PPKBD, sub-PPKBD) dan bidan dalam hal pencatatan dan pelaporan. Semua kabupaten melaksanakan pelatihan penyegar ingatan bagi kader FP mengenai keterampilan komunikasi dan interpersonal. Sosialisasi fasilitator PNPM mengenai peran desa siaga dan revitalisasi posyandu telah dilakukan di semua 14 kabupaten. BPMD berkomitmen untuk memfasilitasi pro-KIA pra-musrenbang di semua kabupaten AIPMNH. IBappeda mendukung diadakannya pertemuan koordinasi setiap kwartal antara LSM dan badan pemetintah.

Rencana Kerja yang Diajukan Hingga Juni 2013 mereka. AIPMNH akan bekerja dengan Mitra untuk memadukan pelatihan supervisi I penyegar ingatan, PFM dan analisa data untuk keperluan pengambilan keputusan ke dalam tema Perencanaan dan Manajemen Kinerja. Dukungan Tematis: Input utama akan datang dari tema Perencanaan dan Manajemen Kine~a dengan hubungan tambahan dengan tema Komunikasi, Layanan Klinis, Angkatan Kerja, Gender, dan Monitoring dan Evaluasi. AIPMNH akan terus mendukung kabupaten untuk meningkatkan keterampilan kader Keluarga Berencana (BKKB) dalam prosedur keluarga berencana, teknik komunikasi dan cakupan layanan monitoring (pel'aporan dan pencatatan). BPMD adalah mitra utama lain yang dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang baik dengan signifikan. Program PNPM menawarkan kesempatan kepada masyarakat untuk mendorong sumber daya signifikan agar dapat melampaui hambatan akses, baik untuk transportasi mereka sendiri dan l'ayanan yang disediakan oleh para tenaga kerja kesehatn. Hal ini berhubungan erat dengan Output 1.4 dan kegiatan desa siaga. Kemudian, dukungan lebih lanjut lagi perl'u diberikan kepada para Mitra untuk terus melibatkan LSM dan badan pemerintah lain untuk mengkoordinasikan kegiatan sebagai upaya untuk memastikan penyejajaran dengan tujuan dan target Pemerintah Indonesia, terutama tujuan dan target yang terkait dengan MDG 4 dan 5, dan bahwa intervensi didasarkan pada bukti dan praktek terbaik. Dukungan Tematis: lema kuncinya adalah Keterlibatan Masyarakat dan Gender, peningkatan keterampilan klinis ditawarkan melalui tema Layanan Klinis, dan tema Monitoring dan Evaluasi adalah untuk memberikan sumber data pada area-area yang saling berpengaruh.

~

21

~

Keluaran

Output 2.8 Masyarakat dan organisasi masyarakat sipil memiliki sumber daya, kapasitas dan lingkungan yang mendukung untuk dapat terlibat secara aktif di dalam perencanaan dan pemberian layanan.

Sasaran

Pra-musrenbang dilaksanakan di kecamatan terpilih di 14 kabupaten

Data Dasar (Baseline) (September 2011)

Rencana Kerja yang Diajukan Hingga Juni 2013

Semua 14 kabupaten mengadakan lokakarya perencanaan pra-musrenbang, namun tidak semua kecamatan yang didukung oleh AIPMNH.

lmplementasi kegiatan pra-musrenbang telah diterapkan dengan sukses. lnstruksi BPMD Propinsi kepada fasilitator PNPM untuk menekankan topik kesehatan ibu dan anak di dalam kegiatan pramusrenbang di setiap desa di NTT pad a tahun 2011 melampaui harapan AIPMNH. AIPMNH berharap bahwa kegiatan desa siaga dan revitalisasi posyandu akan didanai melalui anggaran desa. AIPMNH akan terus mendukung~ fasilitator PNPM dan kabupaten untuk melaksanakan kegiatan pro-KIA pra-musrenbang, terutama melalui upaya peningkatan kapasitas keterampilan fasilitator PNPM, sehingga metode yang lebih tidak bias dapat diterapkan di dalam prosesnya, dan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai isu KIA.

Dukungan Tematis: Tema Keterlibatan Masyarakat, Komunikasi dan Gender akan memberikan input penting di dalam proses ini. Koordinasi dan kolaborasi erat dengan fasilitator BPMD diperlukan untuk memastikan bahwa satu proses yang seragam telah diterapkan lintas kabupaten. lnformasi yang digunakan sebagai input bagi masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dapat diberikan melalui kolaborasi dan dapat dihubungkan dengan tema Monitoring dan Evaluasi serta Perencanaan dan Manajemen Kine~a. Komponen 3: Kegiatan Reformasi Sistem untuk Kinerja dan Akuntabilitas Output 3.1 Manajemen dana dan sumber daya yang memenuhi standar tata kelola yang baik.

Tinjauan Resiko Fidusiari diselesaikan di:9 kabupaten Sistem kendali internal terpadu COSO untuk manajemen keuangan yang diterapkan di setidaknya satu rumah sakit kabupaten 20 stat Mitra dilatih dan diakreditasi dalam pengadaan

Tinjauan Resik Fidusiari (FRA) diselesaikan di 3 lokasi. Berdasarkan pada pengalaman ini dan pada rekomendasi IPR, tidak ada FRA yang lebih lanjut lagi yang1dilakukan. Penerapan sistem kendali internal COSO dimulai, dengan keterlibatan BPKP dan Rumah Sakit Sanglah (Bali). Direktur Rumah Sakit TC Hiller dan Kepada Dinas

I

AIPMNH akan focus pada management keuangan public yang l'ebih baik di dalam sektor kesehatan. lni akan diarahkan pada perbaikan perencanaan, penggunaan dan pelaporan akan sumber daya yang tersedia melalui rencana ke~a dan anggaran tahunan, tapi juga melalui Jamkesmas, Jamkesda, BOK, Jampersal, Dana Desa, dan lain-lain. AIPMNH akan terus memperkuat kapasitas komite untuk pengadaan kontraktor, mitra pelaksana, dan barang serta jasa lain perlu

-

?K-

22

~

Keluaran

Sa saran

Data Dasar (Baseline) (September 2011) BPKP Propinsi dirotasi.

Rencana Pengadaan AIPMNH diterapkan dengan sukses, termasuk pengadaan untuk renovasi fasilitas, peralatan, serta perlengkapan dan layanan.

Output 3.2 Badan pemerintah propinsi dan kabupaten memonitor dan melaporkan kine~a kepada masyarakat, perwakilan pemerintah dan para donor.

9'~

Target kinerja 20111disepakati di 14 kabupaten oleh pemerintah daerah. Target Kinerja 2011 disepakati oleh mitra pemerintah daerah propinsi Laporan kine~a untuk DPRD Propinsi dan Kabupaten meliputi MKPP Rencana Aksi Tata Kelola yang Baik diterapkan

3 dari 4 Pelatih Pengadaan diakreditasi oleh LKPP 71 dari 235 peserta tersertifikasi untuk para petugas pengadaan untuk anggaran DAK I DAU di kabupaten mereka masing masing. 20 staf dari biro administratif pembangunann (di bawah Setda) Propinsi NTT dilatiha dalam sistem e-procurement. Rencana pengadaan tepat waktu. Target kine~a di 14 kabupaten ditandatangani oleh semua Bupati pada 2011. Hanya 2 dari 5 Mitra Propinsi (SKPD) menandatangani target kine~a yang jelas untuk rencana ke~a di 2011 (BKKB dan BPMD). BPKP telah meninjau LAKIP untuk 10 dari 21 kabupaten di NTT. 8/10 kabupaten berada di area ke~a AIPMNH. 4 dinas kesehatan kabupaten dan propinsi menyusun dan mempublikasikan rencana pengadaan di website. Reformasi puskesmas berkembang ke 5 kabupaten baru

Rencana Kerja yang Diajukan Hingga Juni 2013 mendukung implementasi Revolusi KIA dan peningkatan KIA di NTT. Pengawasan manajemen akan disediakan oleh penasihat teknis AIPMNH dan seorang petugas dukungan manajemen yang akan beke~a untuk membangun kapasitas dan manajemen pengendalian kualitas untuk semua pengadaan. Dukungan Tematis: Tema Manajemen Pengadaan dan Akuntabilitas Keuangan memberikan kesempatan agar bantu an teknis tambahan diberikan di beberapa area keterampilan spesifik. Tema Monitoring dan Evaluasi memberikan alat untuk melakukan pengawasan dan pelaporan mengenai belanja keuangan kepada Mitra.

Pada saat penyusunan Rencana Ke~a Tahunan propinsi dan kabupaten, indikator dan target ditentukan, dan metodologi DTPSKIBBLA digunakan untuk mengidentifikasi prioritas intervensi dan kebutuhan sumber daya. Produk dari proses ini adalah serangkaian Target Kine~a dan sebuah rencana ke~a untuk mencapai target tersebut. AIPMNH akan mendukung Mitra untuk meningkatkan monitoring dan pelaporan pada kinerja program dengan cara: Memperkuat komitmen dan kepemimpinan dari Pemerintah; Meningkatkan transparansi anggaran, termasuk target kinerja dan indikator: Memastikan kendali pembelanjaan mengikuti standar oraktek terbaik; Menangani pengawasan publik dan keluhan; Menerapkan monitoring dan sanksi yang diberikan. AIPMNH akan beke~:a erat dengan BPKP dan penasihat teknis jangka pendek tambahan akan mendukung advokasi dan perbaikan laporan LAKIP. Output 1.4, 2.1, 2.2 dan 3.1 berhubungan dengan sinergis dengan output ini. Matriks Konsolidasi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP) Pemerintah NTT dengan didukung oleh AIPD ~

~

Keluaran

Sa saran

Data Dasar (Baseline) (September 2011)

Rencana Kerja yang Diajukan Hingga Juni 2013 merupakan contoh dari sebuah alat monitoring dan pelaporan untuk rencana dan anggaran pemerintah. AIPMNH akan mendukung sektor kesehatan untuk memberikan laporan dengan menggunakan kriteria MKPP. Dukungan Tematis: Tema Manajemen Pengadaan dan Akuntabilitas Keuangan memberikan sumber daya yang signifikan untuk mendukung pencapaian target output (lihat Lampiran 9 dan 10 untuk infonnasi yang merinci). Kemudian, tema Manajemen dan Perencanaan Kine~a. dan Gender juga berkontribusi melalui peningkatan kine~a. transparansi, dan akuntabilitas manajer, perencanaan yang responsif terhadap gender, dan keterlibatan yang lebih besar lagi dari masyarakat dalam isu-isu tata kelola pemerintahan.

Output 3.3 Dukungan dana berbasis kine~a diberikan kepada badan dan organisasi yang memenuhi kondisi tata kelola dan akuntabilitas.

3 kabupaten memiliki Kesepakatan Kinerja dengan bad an pelaksana untuk mencapai target spesifk KIA.

14 kabupaten tercakup dengan Kesepakatan Kine~a AIPMNH. Kesepakatan tidak dihubungkan dengan insentif.

AIPMNH akan terus mendukung Mitra untuk melaksanakan program yang akan meningkatkan kine~a manajer, sehingga dapat terus meningkatkan kinerja unit manajemen mereka. Sistem ·insentif built-in ada di dalam sistem kesehatan di NTI. Perkiraan mengenai kinerja sistem ini belum direalisasikan. Penelitian operasional akan dilakukan untuk menyelidiki bagaimana cara untuk meningkatkan fungsionalitas dari insentif yang sudah ada, dan untuk memeriksa cara untuk mengurangi dis-insentif dan insentif yang telah dijaga. Dukungan Tematis: tema Perencanaan dan Manajemen Kine~a (PML) jelas terhubung. Sub-kontraktor AIPMNH untuk PML akan diharapkan untuk bekerja dengan dekat dengan yang lain di dalam tema Manajemen Pengadaan dan Akuntabilitas Keuangan, Gender, Layanan Klinis, dan Keterlibatan Masyarakat.

Output 3.4 Donor dan pemerintah daerah sepakat untuk menyeleraskan

~

Pertemuan koordinasi antara donor dan mitra setiap kwartal untuk KIA Melakukan update database donor

Semua 14 kabupaten memiliki DCC yang sudah disahkan oleh SK Bupati dan memiliki pertemuaan DCC setiap

AIPMNH mendukung Bappeda Propinsi dan Kabupaten untuk memelihara database donor mereka. Pertemuan DCC dan PCC meripakan pil·ar kolaborasi inter-sektoral antara SKPD untuk mencapai ---,

Sasaran

Keluaran

dan mengembangkan pendekatan sektoral untuk keperluan asistensi di dalam sektor kesehatan.

propinsi Pertemuan koordinasi tingkat kabupaten, propinsi dan nasional agar diadakan setiap 6 bulan dan 3 bulan, dan notulensi pertemuan dicatat dan disebarkan.

Data Dasar (Baseline) (September 2011) kwartal. Sekber melakukan update terhadap semua data donor untuk 2010, termasuk data AIPMNH. Hanya 3 dari 14 kabupaten DCGyang mengirimkan notulensi ke PSU, yang lainnya tetap menyimpannya di Kantor AIPMNH lokal I Kantor Bappeda.

Rencana Kerja yang Diajukan Hingga Juni 2013 tujuan yang sama, sebagaimana didefinisikan di bawah Revolusi KIA. Forum ini akan memberikan kesempatan untuk mengkoordinasikan kegiatan dan alokasi sumber daya. Keterlibatan pad a tingkat atas akan terus berlanjut antara badan pemerintah dan kantor Gubernur, DPRD dan komisi kesehatan, untuk beradvokasi agar ada koordinasi efektif dan harmonisasi. AIPMNH akan melanjutkan kolaborasinya dengan LSM yang bekerja di sektor kesehatan di NTT (MedCare, Plan, Child Fund, Cordaid, Ruang Perempuan) dan mendukung hubungan dengan UNFPA, UNDP, dan UNICEF, serta program AusAlD lain, dan bi-lateral donor. AIPMNH akan memberikan dukungan signifikan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan (BPP) melalui Strategi Gender untuk memfasilitasi peran yang lebih terkemuka di dalam isu kesehatan. Dengan keterlibatan staf BPP yang lebih langsung di dalam kegiatan AIPMNH, termasuk menyusun rencana dan anggaran ke~a. maka arah dan keterlibatan yang terjadi akan lebih baik. Dukungan Tematis: tema Monitoring dan Evaluasi akan memberikan dukungan dalam bentuk informasi dan keahlian teknis yang dapat dibagikan dengan bad an lain dan donor terkemuka lain untuk meningkatkan penyelerasan kegiatan lintas daerah. Sumber daya teknis juga akan disediakan melalui tema Gender dan Komunikasi untuk membangun hubungan yang lebih dekat lagi dan penyebaran pesan yang sama antara beberapa badan kunci.

-

~

25

A

REPUBLIK INDONESIA

SUBSIDIARY ARRANGEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA RELATING TO THE AUSTRALIA INDONESIA PARTNERSHIP FOR MATERNAL AND NEONATAL HEALTH

I.

GENERAL

1.

This Subsidiary Arrangement expresses understandings between the Government of the Republic of Indonesia (GOI) and the Government of Australia (GOA) and is made pursuant to the terms of Article IV of the General Agreement on Development Cooperation between the Government of Indonesia and the Government of Republic of Indonesia (GADC) that came into force on 21 July 1999. The terms of the GADC apply to this Subsidiary , Arrangement.

II.

NAME OF ACTIVITY

2.

The name of the Activity is the Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health (hereinafter referred to as 'the Partnership').

Ill. EXECUTING AGENCIES 3.

The Executing Agencies (hereinafter referred to as 'EA') for the Partnership and for the purpose of this Subsidiary Arrangement will be: For the GO/: a. b.

The Ministry of Health (MoH). The MoH will facilitate smooth administration of the Partnership and will coordinate activities at the central level. At the Provincial and District level, the Planning and Development Board (Bappeda) and the Provincial and District Health Offices will be the main agencies involved in the implementation of the Partnership.

For the GOA: c.

The Australian Agency for International Development (AusAID) of the Department of Foreign Affairs and Trade

4.

AusAID may engage suitably qualified contractors based on mutual consent of the Party to carry out any part of its commitments under this Subsidiary Arrangement.

5.

In this Arrangement, including the annexure unless the context otherwise requires, reference to 'Party' means both GOA and GOI.

IV. DURATION OF THE ACTIVITY 6.

This Subsidiary Arrangement will be implemented over a period of twenty four months and will take effect from the date of its signature. This SA may be extended as mutually agreed by the Parties.

V.

ACTIVITY LOCATION(S)

7.

This SA will be implemented in the province of Nusa Tenggara Timur (NTT).

VI. ACTIVITY DESCRIPTION AND OBJECTIVES

Background 8.

Improving maternal and child health remains one of the greatest global development challenges today. Maternal and child mortality remains unacceptably high across much of the developing world, including in Indonesia, which has the highest maternal mortality rate in Southeast Asia. Approximately 228 women die for every 100,000 live births in Indonesia. In poor provinces in eastern Indonesia, the rates are worse. ~In Nusa Tenggara Timur (NTT), the rate is 306 per 100,000 live births. Neonatal mortality in NTT is one of the highest in the country at 31 deaths per 1,000 live births.

Activity Description

9.

The Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health (AIPMNH) is working with National, Provincial and District Governments in NTT to implement the Revolusi KIA (Maternal and Child Health Revolution), improve the performance of the health system and thereby contribute to the achievement of the national MDGs 4 and 5 targets by 2015.

10.

The short-term objective is that: "Provincial Government and the 14 selected district governments have mechanism in place to manage national, local, and 2

donor resources to achieve national target levels for priority Making Pregnancy Safer indicators. 11.

Outcomes will occur at different levels: (a) Higher level outcomes: The Partnership will contribute to improvements in maternal and neonatal health shown by reduced maternal and neonatal mortality rates at provincial levels, (b) Service delivery outcomes: Increased coverage (access to and utilisation by target population groups) of key maternal and neonatal health service interventions, with a focus on increased outcomes in those districts and sub-districts currently with lowest coverage levels; increased understanding of and adoption of health behaviours by communities. (c) System management outcomes: Improved management of health system resources, including increased allocation and expenditure of government budgets, improved reporting on service outcomes, irnproved availability of skilled workforce, improve availability of supplies and equipment. (d) System performance outcomes: improved productivity of public workforce, and improved identification of and achievement of performance targets.

12.

Details of the program component and workplan for the period is attached as Annex-3.

VII. IMPLEMENTATION ARRANGEMENT a.

Delivery Modality

13.

AusAI D will continue the contract with the current Managing Contractor (MC) who will have responsibility for the implementation of the partnership at the provincial and district levels with oversight from AusAID and Gal. The MC will source, contract and manage technical and administrative support which will be located within provincial and district governments as much as possible. District Coordinators will be placed within government health offices at the district level.

14.

AusAID's responsibility in the Partnership delivery will include contracting and overseeing the MC, managing high-level policy dialogue with the Performance Review Committee, monitoring the Partnership, and commissioning specialised reviews and evaluations.

3

b.

Coordination and Management Arrangements

15.

A Performance Review Committee (PRC) witl be established at the national level. The PRC will be co-chaired by MoH and AusAID. The PRC meets quarterly and will provide overall strategic direction to the Partnership. The PRC will make decisions on the implementation of the partnership ~inclluding continuation of funding to district and provincial governments based on their performance against agreed targets. The MC provides the secretariat to the PRC. The PRC includes a National Technical Team (NTT) from MoH and AusAID. The National Technical Team provides technical guidance to the Provincial Coordinating Commtttee (PCC) and assist the PRC in monitoring the implementation of the Partnership.

16.

At provincial and district level, the development planning board (Bappeda) and the provincial health office (PHO) or district health office (DHO) will be the main agencies involved. Bappeda will act as coordinator and manage the planning, funding, implementation and reporting of programs among health and other involved agencies.

17.

A Provincial Coordinating Committee (PCC) will coordinate the Partnership at the provincial level, confirm the selection of districts participating in the Partnership, review and agree on the performance outcomes expected for districts and identify any issues related to coordination with other donor or GOI programs; or with national level policy, and recommendations on dealing with these issues.

18.

A District Coordinating Committee (DCC) will be set up in each district where the Partnership operates. The DCC will provide oversight to Partnership activities within the districts and address any issues as they arise. The DCC will also act as a forum for the sharing of information and will take primary responsibility in ensuring that coordination and harmonisation with other donor programs takes place.

19.

Funding support under the Partnership will be provided on the basis of provincial and district government agreement to achieve specified levels of target Making Pregnancy Safer indicators, with further annual funding dependent on satisfactory performance on the previous year's indicators as agreed by the PRC.

VIII.

FINANCIAL, PERSONNEL AND OTHER CONTRIBUTIONS

a.

Government of Australia

20.

The contributions of the GOA, are estimated to be up to AUD34 million over 24 months.

4

21.

The responsibilities of the GoA include, but are not limited to: management, coordination, quality assurance and risk management of the Partnership; ii. Developing and implementing the Partnership in close consultation with the Ministry of Health; iii. Providing representatives for the Performance Review Committee; and iv. Providing accommodation, travel costs and remuneration for all international staff assigned to the Partnership. This will include (but not be limited to) long and short term technical advisors and administrative staff. i.

22.

The disbursement of GoA financial contributions will be subject to the normal Australian annual parliamentary approval of appropriations.

23.

The total GOA contribution includes costs of program management by the MC in accordance with the contract signed between MC and GOA.

24.

At completion of the Partnership, the EA will decide the handover and distribution of assets arise from this Partnership.

b.

Government of Indonesia

25.

The GOI contribution for the Partnership as mentioned below that include budget resources for administrative costs that necessary for an efficient implementation of this Subsidiary Arrangement not stated in this SA.

26.

Gal contributions will include, but are not limited to, the provision of: i.

Gal agencies will provide appropriate staff (including counterparts for special advisors) and cover the costs, as agreed by both sides, associated with their staff participation in Partnership related activities; ii. Staff wages, including honoraria, to GOI officials involved in the AIPMNH activities; iii. Providing representatives for the Performance Review Committee; iv. Office accommodation and Services as mutually determined and settled in writing with the relevant agency (or agencies) at central, provincial and district levels: The Gol will provide office facilities necessary for the Partnership personnel to effectively and economically carry out the project activities. This will include: a. Permanent office space for project personnel in the provinces that the Partnership will work; b. Maintenance of equipment provided by the project; c. Provision of security for project team members; and d. Desks, chairs, and access to external telephone lines. v. Expedited customs clearance for all Program equipment; vi. Data and information relevant to the Program;

5

vii. Permission for any foreign executing agencies to open Program external bank accounts; viii. Assistance in getting access to appropriate telecommunications facilities, including telephone, email and internet; and ix. Facilitate the issuance of all necessary documents for international personnel to enter and travel in Indonesia, in the implementation to the Program.

IX.

TAXATION

27.

In accordance with the prevailing laws and regulations in Indonesia, as well as the procedures and policy of the Government of the Republic of Indonesia concerning international technical cooperation, the GOI will facilitate the issuance of stay permits, exit and re-entry permits, work permits and other necessary permits for approved international experts and staff working for the Partnership, and their respective dependents.

28.

Tax exemption and relief as in the relevant provisions contained in the GADC in accordance with the laws and regulations of Indonesia.

X.

MONITORING, REVIEW, ARRANGEMENTS

29.

The Partnership will measure performance jointly with the Gal (national, provincial and district levels) and with other donors using Gal Monitoring and Evaluation frameworks as far as possible. AusAID may undertake additional surveys and audits if required and will collaborate with other donors or other relevant third parties in the conduct of such instruments where possible. The indicators of performance will be drawn from relevant Gal strategies and plans, notably the National Strategic Plan on Making Pregnancy Safer (2001201 0).

30.

AusAI D will be responsible for monitoring the performance of any contracted individuals or agencies employed for the purposes of program implementation.

31.

AusAID will provide quarterly summary reports to Gol partners outlining program progress and any identified challenges.

XI.

INTELLECTUAL PROPERTY

32.

Pursuant to Paragraph 1 of Article VII of the GADC, the EA have decided that any Intellectual Property issues that might arise during the carrying out of the Partnership will be addressed in accordance with Annex C of the GADC.

EVALUATION

6

AND

REPORTING

XII. SETTLEMENT OF DISPUTES 33.

The EA will work together in a spirit of openness, transparency and consultation to implement the Partnership. l~t is acknowledged that effective information flows and communication are crucial to building and sustaining confidence and trust between Parties. GOI and GoA will endeavour jointly in a spirit of co-operation and mutual trust to resolve peacefully any difficulties, misunderstanding or disputes which may arise in the interpretation or application of this Subsidiary Arrangement. Where any such dispute does arise it will not be referred to any third party or tribunal for arbitration.

XIII. AMENDMENTS ARRANGEMENT

TO/

TERMINATION

OF

THE

SUBSIDIARY

34.

This Subsidiary Arrangement may be amended at any time by an Exchange of Letters (Eol) between the EA and will form an integral part of this Subsidiary Arrangement.

35.

Termination of this Arrangement may be effected by either EA on giving 90 days written notice and reasons for the termination to the other Party.

XIV. ANTI-CORRUPTION 36.

Consistent with the EA commitment to good governance, accountability, and transparency, each EA reserves the right to investigate internally, directly or through its agents, any alleged corrupt, fraudulent, collusive, or coercive practices relating to the Partnership.

XV. ENTRY INTO EFFECT 37.

This Subsidiary Arrangement will take effect from the date it is signed by the EA and will be valid until the completion of the Partnership.

38. ANNEXURES to this Subsidiary Arrangement form an integral part of it.

7

XV. ENTRY INTO EFFECT

37.

This Subsidiary Arrangement will take effect from the date it is signed by the EA and will be valid until the completion of the Partnership.

38. ANNEXURES to this Subsidiary Arrangement form an integral part of it.

IN WITNESS THEREOF, the Arrangement.

undersigned

have

signed

this

Subsidiary

d 1n · J a k a rta, on th·IS ei~hthd :December ·1n the year of two th ousan d . S1gne . . . . . . .. ay of ...................... and eleven, in duplicate, in the Indonesian and English languages. both of the texts being equally authentic, in case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GO..,YERNMENT OF THE REPUBL/d OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA

Signed

Signed Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono, DTM&H. MARS Director General of Nutritional and Maternal and Child Health, Ministry of Health

8

Jacgui De Lacy Minister Counsellor and Senior Representative AusAID Jakarta

ANNEX-1 INDICATIVE OUTPUTS AND BUDGET FOR AIPMNH EXTENSION PERIOD (JULY 2011 -JUNE 2013) Components

Outputs

Budget ( AUD)

A

B

Province and District activities Service Delivery • Basic MNH care and first aid provided at all health facilities including and Community ANC, care for pregnancy and complications, the normal newborn, and Engagement family planning information. Activities • Services for the management of MNH complications are available at puskesmas and district hospital: services include post-abortion care, care of LBW neonate, care of obstetric complications, family planning and infection control • Women and families have knowledge of appropriate practices and MNH services. • Communities are involved in the R_rovision and support of MNH services Health System • Improved monitoring and reporting systems for finance and activities. Support • Province and district governments develop and report on medium term Activities and annual plans and budgets with MNH performance targets. • Health Workforce is distributed more equitably, performance is monitored and refresher training provided more frequently • Laws, policies & regulations which support MNH developed and approved. Service delivery facilities have appropriate infrastructure, equipment and • supplies to deliver quality services. • Managers of services have skills and resources to provide good management. • Government and non-Government organisations and donors with interests or roles related to MNH provide effective support. • Communities and civil society have the resources, capacities and supportive environment to actively engage in planning and delivery of

9

~

2011-2012

2012-2013

TOTAL

2,840,445

1,120,000

3,960,445

2,260,846

1,010,000

3,270,846

k

Budget

Outputs

Components

(AUD)

2011-2012

2012-2013

269,128

210,000

TOTAL

services.

c

System Reforms in Performance and Accountability activities

• • • •

Management of funds and resources satisfies good governance standards. Provincial and district government agencies monitor and report on performance to communities, government representatives and donors. Performance based funding support provided to agencies and organizations which satisfy governance and accountability conditions. Donors and regional governments agree to harmonize and develop a sectoral approach to assistance in the health sector.

Total for District and Provincial activities D 1

Thematic Clinical Services

2

Procurement Management and Financial Accountability

3 '---

Community Engagement

• • • • • • • • • • • • • • • •

Activities: Continue six sister hospital (complete specialist team) Add five new sister hospital (smaller specialist team) Training of GP for specialist skil'ls at District hospital Managemer)t, supervision, coordination and monitoring costs Procurement of Puskesmas basic emergency care equipment (11 puskesmas) Procurement of hospital comprehensive emergency care equipment Training in maintenance of assets and equipment Renovation of Puskesmas Water supply for puskesmas Renovation of service areas in Hospitals Design for Rumah Tungg~u Construction supervision Training in procurement District traininQ in BOK, Satker, Supervision, and Monitoring Technical Team for Community Engagement Support for BPMD to use community mentors in 14 districts

10

y?~

479,128

I

5,370,419

2,340,000

7,710,419

2,759,106

1,700,000

4,459,106

3,891,812

800,000

4,691,812

1,436,125

500,000

1,936,125

)J_

Outputs

Components

Budget ( AUD)

2011-2012

4

Monitoring and Evaluation

5

Gender

6

Performance Management and Leadership Communications I Media

7

•

Training activities for Posyandu revitalisation, desa siaga, reformasi puskesmas, musrenbang

• • • • • •

Review upgrade and roll-out of regional health information system Surveillance system GIS and mapping of health services Data quaHty improvement Technical Team for implementation of gender strategy Training activities Puskesmas Management Training District Management training Monitoring and supervision support Technical support sub-contracted to 14 districts for Communications program Technical support to provincial partners for design and roll-out of Communications program Production of communication materials Technical support to province and 14 districts to develop regional workforce strategies Human resource database and mapping program Linkage of workforce information with district annual workplans

• • • • •

8

Workforce development

• • • •

Total for Thematic Activities

~

11

2012-2013

TOTAL

477,959

300,000

777,959

476,326

300,000

776,326

395,883

200,000

595,883

280,588

150,000

430,588

275,388

200,000

475,388

9,993,187

4,150,000

14,143,187 i

)tJ:

ANNEX-2 ESTIMATED COST FOR MANAGING CONTRACTOR AND ADMINISTRATION Description 2011-2012 3,808,632 1'126,284 1,000,000 200,000 300,000 6,434,916

Expected contractor and LTA support costs Expected Program Support Unit; District and Provincial Staff costs Program Administration and Equipment Costs Estimated •cOsffOr·Natlonallevefcoordination activities'~ Estimated Cost for AusAID reviews and monitoring TOTAL for Administration and Management

and

1

714_(

Budget (AUD) 2012-2013 3,044,565 1,238,910 974,800 .100,00] 353,203 5,711,478

Total 6,853,197 2,365,194 1,974,800

3oo;ooo

653,203 12,146,394

Including funding for national level conferences, workshops, meetings relevant to AIPMNH objectives

12

~-

ANNEX- 3 PROGRAM PROGRESS I ACHIEVEMENTS & PROPOSED WORKPLAN PROGRAM COMPONENTS Outputs

Targets

Proposed Workplan To September 2013

Achievements up to September 2011

Component 1: Service Delivery and Community Engagement Activities Output 1.1 Basic MNH care and first aid provided at all health facilities including ANC, care for pregnancy and complications, the normal newborn, and family planning information.

Output 1.2 Services for the management of MNH complications are available at puskesmas and district hospital: services include post-abortion care, care of LBW neonate, care of

100% of puskesmas in AIPMNH-supported areas provide basic MNH care including ANC and care for pregnancy. 75% of postnatal women and neonates have completed ANC (K4, Fe, TT) and PNC (VitA, Vit K, exclusive breastfeeding, immunisation against Hep B, prevention of PPH and infection) 80% of midwives (bidan) in AIPMNH suppo·rted sub-districts trained in Birth Planning (P4K)

At least 2 puskesmas capable of providing PONED services in 9 original districts and at least 1 puskesmas capable of providing PONED services from each of the 5 new districts 5 of 11 district hospitals capable of providing PONEK level of

100% pot puskesmas provide basic MNH care including ANC. However, quality of care remains a crucial focus of work. 63% of women in AIPMNH coverage areas receive ANC, compared to 61% of women in non-AIPMNH areas. 58% puskesmas in AIPMNH areas have staff trained in P4K, 42% in non-AIPMNH areas

•

improving clinical and non-clinical skills of midwives;

•

supporting the application of updated Standard Operating Procedure (SOP) for integrated ANC and PNC.

•

Upgrading midwives' skills in counselling and interpersonal communication (KIP/K) to enable them to assi,st with comprehensive birth p:lanning (P4K)

Thematic Support: Activities in output 1.1 are supported by the Clinical services, Community engagement, Workforce, Communications, Monitoring & Evaluation and Gender Themes. Only 3 districts had been comprehensively evaluated. 2-3 Puskesmas are capable of providing PONED services. Puskesmas are considered capable of providing PONED services if the staff are trained and competent in PONED. In

13

~~

The partnership will be focusing on improving the quality of care through:

The partnership will continue to support training of puskesmas PONED teams with an emphasis on quality and sustainable PONED services and referral systems. A more focussed program of Clinical Outsourcing will be undertaken to provide specific services (obstetrics and gynaecologry, paediatrics, neonatology, anaesthesia, midwifery and nursing) in hospitals where

/d

Outputs

obstetric complications, family planning and infection control

Targets

Achievements up to September 2011

care An increase of 10% in the number of women and neonates with complications who are referred for, and receive appropriate management

2010, staff in at least 1 puskesmas in each of the 4 new districts and 2 puskesmas each from the 6 original districts had PONED training. 9 of 11 hospitals are capable of providing PONEK services, (of which 6 hospitals are part of the outsourcing program). But to provide 24 hours PONEK services still need further action due to insufficient essential human resources. Due to poor data management, need more effort to get the referral data from hospital before the outsourcing period.

Proposed Workplan To September 2013 only one or two specialities are lacking. A management and leadership component will be implemented and linked to the Performance Management and Leadership Theme. Maintenance of PONED and PONEK standards needs constant vigilance, and strengthening of networks with professional bodies and authorities for maintaining such standards will be important. This output is closely linked to Output 2.3 and Output 2.5 which address workforce and infrastructure, equipment maintenance and medical supply issues. Training staff in PONED or PONEK yields little benefit if facilities are poorly constructed, essential drugs and equipment are lacking or poorly maintained. Output 2.1 is also relevant in being able to maintain data on the performance of services in managing emergency cases.

Thematic Support: Key thematic areas from which additional resources can be drawn, part,icularly for engaging implementing partners and technical assistance are Clinical Services, Gender, Workforce Development and Management, Performance Planning and Management and Monitoring and Evaluation.

Output 1.3 Women and families have knowledge of appropriate practices and MNH services.

At least 5% increase in utilisation of MNH services (ANC, assisted delivery, facility delivery) in supported subdistricts (approximately 6 in each of the 'old' districts and 3 in new districts) compared to

4.3% increase in K1, 2.3% increase in K4, but 1.0% fall in K4/K1 in AIPMNH districts. Overall greater improvement than in non-AIPMNH districts. 6.8% increase in Facility

14

~

The Partnership's Community Engagement team will support districts to improve health practices and increase health seeking behaviours through community mobilization and communications. Behaviours and practices include nutrition, breastfeeding, the skills of midwives and traditional birth attendants, what to expect when delivering in a health facility, and why. In

/~

Outputs

Targets

2011 At least 10% increase in deliveries in facilities compared to 2011

Achievements up to September 2011 Deliveries since 2008. Data on utilisation of FP services is not available in this reporting period

Proposed Workplan To September 2013 addition, communities need to have further information about access to Jampersal, Jamkesmas or other means of covering the cost of care (such as PNPM, dasolin and tabulin). This output is critica ~ in ensuring people seek out appropriate health facilities as a place to deliver their babies. The output contributes to the improvement in social capital for MNH services by strengthening linkages between groups, providing health information and contributing to behaviour change.

At least 5% increase in utilisation of Family Planning services

AIPMNH and local government partners will engage local NGOs to improve community access to information and facilitate the engagement of communities with their health service providers. Posyandu, women's groups and community groups, village, sub-district and district health councils all have important roles in providing more information to the community or from the community (about their needs). Thematic Support: The key area of thematic support provided will be through Community Engagement Mentors who will work with district and sub-district health providers and communities to improve access to better health information for safe delivery. In addition, the Communications, Gender and Monitoring and Evaluation themes will contribute to aspects of the work being done through the mentors, health providers and women and their families. 30% of villages in PO NED Output 1.4 puskesmas catchment have Communities are involved in the provision and suppQ!!_ _active desa siaga program

?7~

160 villages from 67 puskesmas have initiated desa siaga programs

15

1

The Partnership will support districts to build more effective relationships with communities and improve access to and use of MNH services. This output

It

Outputs

of MNH services

Targets

Achievements up to September 2011

30% of villages in PO NED puskesmas catchment have active posyandu

350 posyandu have been revitalized in 67 puskesmas working areas

AMP meetings are held every 3 months in 9 districts and POA are prepared to respond to cases

7 districts are actively implementing AMP for both community and clinical purposes.

Reformasi Puskesmas programs initiated in the AIMPNH supported PONED puskesmas in 3 districts

20 out of 67 puskesmas participating in program, with at least 1 from each district.

Proposed Workplan To September 2013 focuses on strengthening or building community based 'institutions' such as desa siaga and posyandu that provide an important vehicle for accessing and delivering key outreach and emergency MNH services for the community. AIPMNH will support Partners and local NGOs to facilitate community involvement in the management of puskesmas through the Reformasi Puskesmas initiative. Therefore this output provides resources through government agencies such as BPMD (and the PNPM program) and BKKBN. These efforts will be harmonized and 1inked with other AusAID programs such as ACCESS, to improve governance at subdistrict and village levels. 1

Thematic Support: The Community Engagement, Gender and Communications themes are closely aligned to this work, and the implementing agencies will share resources in an integrated way. The Monitoring and Evaluation theme will contribute to collection and provision of good quality data for community use to improve their role in making decisions about their health .

I

Component 2: Health System Support Activities Output 2.1 Improved monitoring and reporting systems for finance and activities.

District health profile for [Q"'f f ~md''201Z completed on time and disseminated widely for 14 AIPMNH supported districts (F1FB, LB3 and Fact Sheets) Baseline measurement of

~~

100% districts have completed health profile No progress on support for baseline measurement of compliance with HIS reporting standards for AIPMNH

16

The program will work closely with provincial and district partners to improve the health information system (SIKDA). A successful model has been implemented! on district (Belu) and training undertaken in others. The Partnership intends to engage subcontractors to assist in roll-out of this system in other

/~Y

Outputs

Targets

compliance with HIS reporting standards for AIPMNH supported puskesmas in 14 districts Complete and accurate monthly health data from selected puskesmas submitted to district data section on time

Achievements up to September 2011 supported puskesmas in 14 districts (SIKDA). 100% districts have complete and accurate monthly health data from selected puskesmas submitted to district data section on time No progress on replication of SIKDA to other districts in NTT

Proposed Workplan To September 2013 districts in NTT. Information collection and analysis software developed by GTZ and by UNICEF for Depkes has not been rolled out uniformly nor people trained in its use or analysis. AIPMNH wiU support this work through the M&E theme. Roll-out will include improving management and analysis of health information Good quality data are critical for decision making and planning at atl levels. It helps to define the staffing needs, medical supply needs and community information needs. Data are used as part of the monthly and three monthly puskesmas and district planning meetings (minilokakarya). Reliable data are also essential for planning and budgeting purposes at the beginning of each year. AIPMNH will also support the PHOto monitor the performance of its Revolusi KIA strategy. Capacity to analyse and use this information by managers and service providers alike still needs strengthening. Similar work will be applied across sectors, but also women's empowerment (BPP), community devel~opment (BPMD), family planning (BKKBN) and Bappeda and professional bodies such as 181, IDAI and POGI. Thematic Support: A request for tender for subcontractors to implement the Monitoring and Evaluation Strategy has been advertised. Implementing partners will be engaged to assist in the roll-out of this strategy in the next two months. Additional thematic support will be provided through the Performance Management and Leadership, Communications themes and Output 2.2 activities to feed data and information to communities and decision makers in appropriate

fl~

17

~

Outputs

Targets

Achievements up to September 2011

Proposed Workplan To September 2013 formats for end users (such as for advocacy purposes).

Output 2.2 Province and district governments develop and report on medium term and annual plans and budgets with MNH performance targets.

OPTS planning applied in preparation of RKPD for 2011 ~c:f2Q1.~ plans and budgets in 14 districts which prioritises MNH Evaluation .o f 20·1'1 ~u1d 2012 RKPD.from\ 14 districts

develop~d J.l~il)g_ DTPS ~fl~ Dft.A-1~10

100% AIPMNH districts have DTPS facilitators. 13 I 14 districts conducted planning and budgeting workshops for annual plan 13/14 AIPMNH districts received training in advocacy for MNCH budget allocation

DTPS facilitators engaged by partners provide support and refresher training in the finalization of their 2012 (Stage 3- advocacy) and preparation of their 2013 Annual Work Plans (Renja and RKPD). Combined with this process, and linked to the DHA analysis, the Partnership will review the 'uptake' of DTPS recommendations in the final preparation of the definitive Renja and RKPD for 2012. Based on this review improvements to the planning process will be implemented.

DTPS evaluation completed Establish Perda for health blJqget allpcation min. 5o/d

Analysis of DHA on 2010 data for 14 districts completed in previous reporting period 100% AIPMNH districts have DHA facilitators, Province has 7 facilitators. High turnover means more facilitators required 56% (4 facilitated from 7 districts) review conducted of draft Renstra in districts No report on district increase in their health budget by 5% from 201'0 allocation

~

18

AIPMNH and AIPD wil'l work with p[jrimfii"ent. local governments to improve mechanisms for linking plans and planning tools at different levels. For example, Renja, RKPD and Renstra are clearly linked; however, the procedures for deri.ving one from the other are not well understood by most district and province planners. AIPMNH will continue to collaborate with AusAID's Health Systems Strengthening unit to improve analysis of the DHAs (and train participants) and lay the foundation for undertaking an analysis of the Provincial Health Account (PHA).

Thematic Support: The Provincial and District Partners have established a network of facilitators from the private sector and Depkes who assist in the DTPS process. However, additional thematic support will be avail'able through the Clinical Services, Performance Planning and Management (performance targets and outputs, and the Consolidated Performance Matrix), I

~

Outputs

Targets

Achievements up to September 2011

Proposed Workplan To September 2013 Gender (gender-based budgeting) and Monitoring and Evaluation themes (reliable disaggregated data).

Output 2.3 Health Workforce is distributed more equitably, performance is monitored and refresher training provided more frequently Workforce training facilities provide high quality training and education to MNH service providers

District workforce databases reviewed and recommendations provided for enhanced application to improve workforce distribution and management Analysis of midwife workloads (WISN) completed in 6 di·stricts Clinical training centre (P2KP) functions effectively in 3 district hospitals Selected PON ED puskesmas (see Output 1.2) are appropriately staffed with competent providers in the 14 districts

No progress on workforce database review due to lack of support from the PHO. Therefore no analysis of midwife workloads (using WISN) was completed. Assessment of district training centres commenced.

The Partnership will work closely with the provincial Poltekes to establish a "Twinning Relationship" with a national level Poltekkes. The twinning will focus on improving competency of lecturers, teaching methods, etc. AIPMNH will also continue to support the Partnership maintain the key clinical training centres in NTT including upgrading the training qualifications of staff at the facilities.

Only 3 districts had been comprehensively evaluated. 2 to 3 puskesmas ·in each of the three districts are capable of providing PONED services

Outsourcing of some training will be required to meet workforce needs, mainly in the clinical areas (PONED and PONEK); however, training in management to improve service performance at all levels will also be undertaken. A human resource and training database ·linked to the national, provincial and district information systems will be reviewed and options for loca.l maintenance of the database will be explored. An analysis of Workforce Indicator Support Needs (WISN), linked to management of resources (Output 2.6), will be undertaken in selected districts to review staffing issues and provide guidance to the Workforce Management and Development theme. On-going on-the-job supervision and support following training will be emphasized to ensure quality in service delivery is maintained post-training and postaccreditation. There is close linkage with Output 2.6 for facilitative supervision and Outputs 1.4 and 3.3 which aim to ensure communities are also involved in ensuring workforce distribution and standards of service are maintained.

~

19

J

Outputs

Targets

Achievements up to September 2011

Proposed Workplan To September 2013

Thematic Support: Workforce Management and Development theme focuses on maintenance of the health service provider skill and workforce distribution and workloads, however, there are links with the Performance Planning and Management theme to improve the performance of managers in motivating and managing their workforce as well as the Gender and Clinical Services themes to ensure parity and service quality is always maintained. Output 2.4 Laws, policies & regulations which support MNH developed and approved .

At least one village in each selected sub-districts has drafted a regulation supporting MNH At least 50% of 14 districts pass a local law I regulation supporting MNH

11 districts completed training in legal drafting Two districts (Sumba Timur and Manggarai Barat) passed local laws supporting MNH in 2010.

AIPMNH will continue to support district Partners develop relevant local laws and regulations that improve access to and use of MNH services for women, children and families. The ground work has been laid but consistent follow-up support is needed for development of sound, implementable regulations. This output is closelry linked to Output 1.4, Output 2.7 and Output 3.3 where community engagement mentors, and community-based organisations take an important role in supporting both service providers and women and families alike in being able to access sufficient resources, or that appropriate standards of service are maintained. Thematic Support: The Community Engagement and Gender themes are closely affiliated with the objectives of this output. The community engagement mentors involved will be able to provide useful information to both the implementing agents and the community.

-

-

20

-

;,

Outputs

Output 2.5 Service delivery facilities have appropriate infrastructure, equipment and supplies to deliver quality services.

Targets

Renovations of birthing facilities completed in 6 PONED puskesmas and selected satellite puskesmas (approximately 14 additional facilities) Renovations scoped in 14 additional puskesmas Renovations completed in 14 (X) additional puskesmas 14 selected PONED puskesmas and selected RSU PONEK have functioning and maintained essential equipment which is registered on regional PAM centre asset registers 14 selected PONED puskesmas have required medical supplies 100% of bidans trained and competent in APN have bidan kits in working area of AIPMNH supported PONED puskesmas and satellites AIPMNH Procurement Plan (2010) implemented successfully including facility renovations, procurement of equipment, supplies and technical assistance.

Achievements up to September 2011 14 PONED facilities (7 Sumba Timur, 3 Ende, and 4 Sikka) renovated in the interim phase Additional 8 PONED Puskesmas renovated in 2009/10 (3 Sumba Timur, 3 Ende, and 2 Sikka). 7 out of 14 PONED additional facilities scoped with another 7 PONED facilities still at assessment stage by design consultant team PAM centre located in 6 districts, but only 3 active. Assessment of essential PONED equipment of 18 PONED puskesmas in 9 districts completed, procurement process started. Training in medical supply management systems delayed due to transfer of Povabekes director to MoH In Sumba Barat 20 bidans who completed APN training received Bidan Kits 90% of procurement plan completed, with exception of M&E Sub-Contractor team.

Reformasi Puskesmas programs initiated in the AIMPNH supported PONED

~

21

Proposed Workplan To September 2013 A construction supervision team has been recruited to complete designs and Scopes of Services for renovation of health facilities in 6 'old' districts, and the additional 5 'new' districts. It is expected that renovation and upgrading of approximately 14 to 28 puskesmas and satellite facilities will be done over the year to June 2012. Coffey ID will engage a construction engineer to provide final quality assurance checks to all construction work at sign-off. Equipping and maintaining the PONED satellite facilities will also be addressed through this procurement activity and implementation of the PAM strategy developed as a broad roadmap to support the district PAM centres. Initial support will focus on lowcost maintenance, with links to Output 2.2 to ensure that operation costs for maintenance are incl'uded each year in district health budgets. Reform of public finance management (Output 3.1 and Output 3.2) will be achieved through improved procurement capacity and practices, including increasing e-procurement..

Thematic Support: The Procurement Management and Financial Accountability theme will contribute significant resources to this output to ensure compliance with governance processes. The Community Engagement, Gender and Monitoring and Evaluation themes will provide support, particularly with the involvement of communities in construction and monitoring ·o f the quality of the process. The Clinical Services theme will offer support to ensure that construction designs and equipment procurement and

/~

Outputs

Targets

Achievements up to September 2011

puskesmas in 3 districts

Proposed Workplan To September 2013 maintenance comply with clinical service needs.

I Output 2.6 Managers of services have skills and resources to provide good management.

At least 60% of PON ED puskesmas and their satellite facilities (see Output 1.2) submit reports on minilokakarya at least 3 monthly

25 Puskesmas management team trained 6 district hospitals joining the Sister Hospital program conducted AMP meetings

At least 80% of PON EK hospitals implement maternal-perinatal audit meetings at least quarterly

Most districts have included building basic management capacity in areas such as supervision skills and practices, data analysis, and public finance management in their district work plans. AIPMNH will work with Partners to integrate supervision training I refresher training, PFM and data analysis for decision making into the Performance Planning and Management theme.

Thematic Support: The main input will be from the Performance Planning and Management theme with additional linksto the Communications, Clinical Services, Workforce, Gender and Monitoring and Evaluation themes. Output 2.7 Government and nonGovernment organisations and donors with interests or roles related to MNH provide effective support.

80% of field workers from the Family Planning Bureau in AIPMNH supported sub-districts have received refresher training 10% of villages where de sa siaga programs are operating (in AIPMNH clusters) engage with Community Development Bureau's (BPMD) PNPM program as a means of leveraging PNPM resources for MNH service needs (such as transport, paying midwives bonuses) At least one coordination

~

All districts conducted refresher training on recording and reporting for Family Planning kader (PPKBD, sub-PPKBD) and midwives. All districts conducted refresher training on communication and interpersonal skills for FP kader. Socialisation of PN PM facilitators on role of desa siaga and revitalisation of posyandu has been conducted in all 14 districts. BPMD committed to facilitate

22

AIIPMNH will continue to support districts to upgrade skills of Family Planning field workers (BKKBN) in family planning procedures, communication techniques and monitoring service coverage (reporting and recording). BPMD is another major Partner which can significantly increase community access to appropriate health services. The PNPM program offers opportunities for communities to leverage significant resources to overcome access constraints either for their own transport or the transport and services provided by health workers. This links closely to Output 1.4 and the desa siaga activities. In addition, further support will be provided to Partners to continue to engage with NGOs and other government agencies to coordinate activities to ensure

/Jt

Outputs

Output 2.8 Communities and civil society have the resources, capacities and supportive environment to actively engage in planning and delivery of services.

Targets

Achievements up to September 2011

meeting between NGOs and Government organisations held in each district

pro-MNH pra-musrenbang in all AIPMNH districts.

Pra-musrenbang held in selected sub-districts in 14 districts

Bappeda supported to hold quarterly coordination meetings between NGOs and government agencies

All 14 districts held pramusrenbang planning workshops, but not all AI PMNH supported sub-districts.

Proposed Workplan To September 2013 alignment with Gel's goals and targets, particularly those relating to the MDGs 4 and 5, and that interventions are based on evidence and best practices. Thematic Support: The key themes are Community Engagement and Gender themes, the upgrading of clinical skills offered through the Clinical Services theme, and the Monitoring and EvaJuation theme for providing resource data on areas of confluence. Implementation of Pra~Musrenbang activities has been very successfully implemented. The provincial BPMPD instruction to PNPM facilitators to emphasise maternal and neonatal health in pra-musrembang activities in every village in NTT in 2011 exceeded AIPMNH's expectations. AIIPMNH hopes that desa siaga and revitalisation of posyandu activities will be funded through village budgets. AIPMNH will continue to support PNPM facili
Thematic Support: Community Engagement, Communications and Gender themes will provide important inputs in this process. Close coordination and collaboration with BPMD facilitators are needed to ensure that a uniform process is being applied across the district. Information to be used as inputs for communit,ies and civil societies can be provided

~

23

k

Outputs

Targets

Achievements up to September 2011

Proposed Workplan To September 2013 through collaboration and linkage with the Monitoring and Evaluation and Performance Planning and Management themes.

Component 3: System Reforms in Performance and Accountability activities Output 3.1 Management of funds and resources satisfies good governance standards.

Fiduciary Risk Assessments completed in 9 districts COSO integrated internal control system for financial management implemented in at least one district hospital 20 Partner staff trained and accredited in procurement AIPMNH Procurement Plan implemented successfully including procurement of facility renovations, procurement of equipment, supplies and services

FRAs completed in 3 locations. Based on this experience and IPR recommendations no further F,RAs were conducted. Implementation of COSO internal control system commenced, with involvement of BPKP and Sanglah hospital (Bali). Director of TC Hiller Hospital and Head of Provincial BPKP rotated.

3 out of 4 Procurement Trainers accredited by LKPP.

71 out of 235 participants certificated for procurement officers for DAKIDAU budgets in their home districts. 20 staff from development administrative bureau (under Setda) Province NTT trained in e-procurement system. Procurement plan on schedule.

Output 3.2

~

Performance Targets for 2011 agreed in 14 districts by local

Performance targets in 14 districts signed by Bupatis for

24

1

I

AIPMNH will focus on improved public finance management within the health sector. This will be mainly directed to improving planning, utilization and reporting of resources made available through annual work plans and budgets, but also through Jamkesmas, Jamkesda, BOK, Jampersal, Village Funds, etc. AIPMNH will continue to strengthen the capacity of the Procurement Committee for procurement of contractors, implementing partners, and other goods and services to support implementation of Revolusi KIA and improvement of MNH in NTT. Management oversight will be provided by AI1PMNH technical advisers and an executive contracts management support officer will be engaged to provide on-the-job capacity building assistance and quality control management for all procurement.

Thematic Support: The Procurement Management and Financial Accountability theme provides opportunities for additional technical assistance to be provided in specific skill areas. The Monitoring and Evaluation theme provides tools for monitoring and reporting on financial expenditure to the Partnership. During the development of the provincial and district Annual Work Plans, indicators and targets are set and

/~

Outputs

Provincial and district government agencies monitor and report on performance to communities, government representatives and donors.

Targets

governments. Performance Targets for 2011 agreed for provincial level government partners Performance report to provincial and district DPRD includes MKPP Good Governance Action Plan implemented

Achievements up to September 2011 2011. Only 2 out of 5 Provincial Partners (SKPD) have signed clear performance targets for Workplans in 2011 (BKKB and BPMD). BPKP have reviewed the LAKIP for 10 of 21 districts in NTT. 8/10 districts are in AIPMNH working area. 4 districts and provincial health office establish and publis procurement plans on website Reformasi puskesmas expanded to 5 new districts

Proposed Workplan To September 2013 the DTPS-KIBBLA methodology is used to identify priority interventions and resource needs. A product of this process is a set of Performance Targets and a work plan to achieve the targets. AIPMNH will support Partners to improve monitoring and reporting on program performance by: Strengthening commitment and leadership from Government; Improving budget transparency, including performance targets and indicators; Ensuring1control of expenditure follows best-practice standards; Addressing public oversight and complaints; Implementing monitoring and sanctions implemented. AIPMNH will work closely with BPKP and additional short-term technical advisers to support advocacy and improvements to LAKIP reports. Outputs 1.4, 2.1, 2.2 and 3.1 are synergistically linked to this output. The NTT Government's Consolidated Planning and Budgeting Matrix (MKPP) supported by AIPD is an example of a monitoring and reporting tool for government plans and budgets. AIPMNH will support the health sector to report against the MKPP criteria. Thematic Support: The Procurement Management and Financial Accountability theme provides significant resources to support achievement of the output targets (see Annex 9 and 10 for detail). In addition, the Performance Planning and Management and Gender themes also contribute through improvement of performance, transparency, and accountability of

~~

25

)t

Outputs

Targets

Achievements up to September 2011

Proposed Workplan To September 2013 managers, gender responsive planning, and greater involvement of communities in governance issues.

Output 3.3 Performance based funding support provided to agencies and organizations which satisfy governance and accountability conditions .

3 districts have Performance Agreements with implementing agencies to achieve specific MNH targets

14 districts covered by AIPMNH Performance Agreement. Agreements not linked to incentives.

AIPMNH will continue to support Partners to undertake a program of improving the performance of managers, and thus improve performance of their management units. Sufficient in-built incentive systems exist within the health system in NTT. The envisag~ed performance of these systems is not being realised. Operations research will be done to investigate how to improve the functionality of the existing incentives and examine how to reduce dis-incentives and perverse incentives.

Thematic Support: The Performance Planning and Management (PML) theme is clearly 'linked. The AIPMNH sub-contractor for PML will be expected to work closely with others involved in the Procurement Management and Financial1Accountability, Gender, Clinical Services, and Community Engagement themes. Output 3.4 Donors and regional governments agree to harmonize and develop a sectoral approach to assistance in the health sector.

~

Quarterly donor and Partner coordination meetings for MNH Provincial donor data-base updated National, provincial and district coordination meetings held as scheduled 6-monthly and 3monthly and minutes of meetings recorded and disseminated

All 14 districts have DCC established by SK and have regular quarterly DCC meetings. Sekber updated all donor data for 2010 including AIPMNH data. Only 3 out of 14 districts DCC MoM sent to PSU, others kept in local AIPMNH I Bappeda Offices

26

AIPMNH is supporting the Provincial and District Bappeda maintain their donor data-base. DCC and PCC meetings are cornerstones of intersectoral collaboration between the SKPD to achieve a common goal defined under the Revolusi KIA. These forums provide an opportunity to coordinate activities and allocation of resources. High level engagement will continue between the lead government agencies and the Governor's office, local parliament (DPRD) and the health commission, to

~

Outputs

Targets

Achievements up to September 2011

Proposed Workplan To September 2013 advocate for more effective coordination and harmonization. AIPMNH will continue to collaborate with NGOs working in the health sector in NTT (MedCare, Plan, Child Fund, Cordaid, Ruang Perempuan) and support linkages with UNFPA, UNDP and UNICEF, other AusAID programs and bi-lateral donors. AIPMNH will provide significant support to the Women's Empowerment Bureau (BPP) through the Gender Strategy to facilitate a more prominent role in health issues. More direct involvement of BPP staff in AIPMNH activities, including development of a focused work plan and budget, will provide better direction and means of engagement.

I

I

Thematic Support: The Monitoring and Evaluation theme will provide support in the form of information and technical expertise to share with other agencies and donors leading to improved harmonization of activities across the landscape. Technical resources will also be provided through the Gender and Communications themes to build closer linkages and dissemination of common messages among key agencies.

/?~

27

/1!