I.
PENGATURAN KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL NON LOGAM DAN BATUAN DAI KABUPATEN LAMONGAN. Pengaturan kegiatan pertambangan mineral non logam dan batuan (galian C) mengalami perubahan sejak diterbitkannya UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batuan dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Sebelumnya pengaturan kegiatan pertambangan diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Retribusi Ijin Usaha Pertambangan Galian Golongan C di Kabupaten Lamongan diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Usaha Pertambangan di Kabupaten Lamongan. Adapun pengaturan kegiatan pertambangan sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 32 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaannya adalah sebagai berikut : 1. Mekanisme : 1). Penetapan Wilayah Pertambangan (WP) oleh Pemerintah setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan berkonsultasi dengan DPR RI ; 2). Penyiapan WP Kabupaten Lamongan diusulkan oleh Kepala Daerah dengan tembusan kepada Gubernur Prov. Jatim melalui Dinas ESDM Prop. Jatim ; 3). WP menjadi dasar penetepan WUP dan WPR 4). WUP mineral non logam dan batuan ditetapkan oleh Gubernur Prop. Jatim setelah menerima usulan dari Bupati/Kepala Daerah; 5). WUP menjadi pedoman penetapan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) ; Kriteria untuk menetapkan luas dan batas WIUP sebagai berikut : a. letak geografis; b. kaidah konservasi; c. daya dukung lindungan lingkungan; d. optimalisasi sumber daya mineral; e. tingkat kepadatan penduduk; 6). WIUP dapat diajukan oleh pemohon kepada Bupati/Kepala Daerah dengan menyertakan titik koordinat yang dimohon ; 7). WIUP diberikan kepada pemohon oleh Bupati/Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Tim Pokja Pertambangan Umum kabupaten ; 8). Setelah WIUP didapatkan pemohon, selanjutnya tahapan pengajuan perijinan pertambangan mineral non logam dan batuan melalui 2(Dua) tahapan yakni pengajuan IUP eksplorasi dan IUP Operasi Produksi ; 9). WPR ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan DPRD. 10). WPR menjadi pedoman penerbitan perijinan pertambangan rakyat (IPR) ; 2. Prosedure Perijinan kegiatan pertambangan mineral non logam dan batuan (galian C) : 1). Setiap usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan yang berada dalam wilayah Kabupaten Lamongan wajib memiliki IUP dari Kepala Daerah.
2). Izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan meliputi : a. IUP eksplorasi adalah Izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan. b. IUP operasi produksi adalah Izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi. 3). Kepala Daerah memberikan IPR (Ijin Pertambangan Rakyat) kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi. 4). Untuk memperoleh IPR, pemohon wajib menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Daerah 5). Izin Usaha Pertambangan diberikan kepada : a. badan usaha milik negara; b. badan usaha milik daerah; c. badan usaha milik swasta yang bergerak di bidang pertambangan; d. koperasi; e. perorangan. 6). Izin Usaha Pertambangan meliputi konstruksi/operasi, pengolahan dan pemurnian serta Pengangkutan/Penjualan. 3. Persyaratan bagi Pemohon : Persyaratan Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan Operasi Produkusi meliputi Persyaratan administratif, teknis ; lingkungan ; dan finansial. 1). IUP Eksplorasi Persyarata Administratif : a. untuk badan usaha 1. surat permohonan; 2. profil badan usaha; 3. akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 4. nomor pokok wajib pajak; 5. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan 6. surat keterangan domisili usaha; b. untuk koperasi 1. surat permohonan; 2. profil koperasi; 3. akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 4. nomor pokok wajib pajak; 5. susunan pengurus; dan 6. surat keterangan domisili usaha ; c. untuk orang perseorangan 1. surat permohonan; 2. kartu tanda penduduk; 3. nomor pokok wajib pajak; dan 4. surat keterangan domisili usaha ; d. untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer 1. surat permohonan; 2. profil perusahaan;
3. akte pendirian perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; 4. nomor pokok wajib pajak; 5. susunan pengurus dan daftar pemegang saham; dan surat keterangan domisili usaha Persyaratan Teknis : 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional. Persyaratan Lingkungan : untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Persyaratan Finansial IUP Eksplorasi, meliputi: 1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan 2. bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam dan/atau batuan atas permohonan wilayah. 2). IUP Operasi produksi Untuk persyaratan administratif pada prinsipnya sama dengan IUP Eksplorasi tetapi berbeda dalam persyaratan teknis, lingkungan dan finansial. Persyaratan Teknis. 1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional; 2. laporan lengkap eksplorasi; 3. laporan studi kelayakan; 4. rencana reklamasi dan pascatambang; 5. rencana kerja dan anggaran biaya; 6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan 7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun. Persyaratan Lingkungan 1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan 2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan Finansial IUP Operasi Produksi, meliputi laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit.
BAGAN ALIR PROSEDUR PERIJINAN KEGIATAN PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN LAMONGAN
Belum ditetapkan WP, WUP
PEMERINTAH USULAN WP KABUPATEN
PENETAPAN WP KABUPATEN GUBERNUR
USULAN WUP MENERAL NON LOGAM DAN BATUAN
PENETAPAN WUP NON LOGAM DAN BATUAN KABUPATEN
BUPATI 9 4
TIM POKJA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH
1
TIM POKJA PERTAMBANGAN UMUM DAERAH 5 1
3 1
BAGIAN PEREKONOMIAN
8
10
PENERBITAN WIUP
PENERBITAN IPR, IUP EKSPLORASI DAN IUP OP
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN 7
2
1
PENGAJUAN IPR, IUP EKSPLORASI, IUP OP
1
PENGAJUAN WIUP
1 1
PEMOHON 6 1
Keterangan : Saat ini Pemerintah Kabupaten Lamongan belum dapat mengeluarkan Ijin Usaha II. PENGELOLAAN AIR TANAH PertambanganPengaturan yang baru karena WP belum Pemerintah Pusat pengelolaan airditetapak tanah berpedoman pada UndangUndang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air di Kabupaten Lamongan dan telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah di Kabupaten Lamongan dan Perbub Nomor 62 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaannya. Seiring dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah maka Perda Kabupaten Lamongan akan disesuaikan lebih lanjut. Berkaitan dengan hal
tersebut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pengelolnan Air Tanah Propinsi Jawa Timur telah mengatur secara rinci secara teknis prosedur pengelolaan air tanah di Propinsi Jawa Timur. Berikut contoh blanko dan persyaratan perijinan pengambilan dan pemanfaatan air tanah sbb : 1. Contoh blanko permohonan KOP SURAT PERUSAHAAN . . . . . . . . . . ., . . . . . . . . . . . . . . 20 . . Nomor Lampiran Perihal
: Kepada : : Yth. Bupati/Walikota : Permohonan Surat Izin Pengeboran di Air tanah (SIP) Dengan hormat, Yang bertandatangan di bawah ini : Nama : ............................................... Jabatan : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nama Perusahaan : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Status Perusahaan : PMA/PMDN/Non Fasilitas/BUMN/BUMD/Inst. Pemerintah*) Alamat Perusahaan : .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dengan ini mengajukan permohonan izin pengeboran air tanah sebagai berikut : 1. Pengeboran air tanah yang ke : . . . . . . . ( . . . . . . . .) 2. Air tanah yang dibutuhkan sebanyak : . . . . . ltr/det atau . . . . . . m3/hari.
3. Tujuan penggunaan air tanah untuk 4. Rencana lokasi sumur di : Desa / Kelurahan*) Kecamatan
: .......................... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......
Kab. / Kota*) Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami sertakan : a. Peta situasi berskala 1:10.000 (atau lebih besar), dan peta topografi berskala 1:50.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran air tanah; b. Informasi Mengenai Rencana Pengeboran Air tanah; c. Salinan atau fotocopy SIPPAT, STIB dan SIJB yang masih berlaku; d. Dokumen UKL dan UPL (untuk permohonan dengan debit kurang dari 50 ltr/det); atau Dokumen AMDAL (untuk permohonan dengan debit sama atau lebih besar dari 50 ltr/det); e. Tanda bukti kepemilikan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi dengan Alat Perekam Otomatis Muka Air tanah (Automatic Water Level Recorder-AWLR), bagi pemohon sumur kelima atau kelipatannya atau jumlah pengambilan air tanah sama atau lebih besar dari 50 ltr/det dari satu atau beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar; f. Ijin HO ( jika diperlukan ) Demikian permohonan kami dan atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan terimakasih. Pemohon, Materai t.t & stempel Rp. 6.000,Nama/Jabatan dalam perusahaan Tembusan : Yth. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur di Surabaya Keterangan : *) Coret yang tidak perlu. - Perihal tergantung jenis permohonan - Persyaratan disesuaikan dengan jenis permohonan
2. Persayaratan : 1). SIP (Surat Ijin Pengeboran) - Peta lokasi dengan skala 1;10.000 disertai koordinat titik rencana pengeboran/penggalian; - Peta Topografi skala 1:50 000; - Surat Ijin Perusahaan Pengeboran Air Tanah (SIPPAT); - Surat Tanda Instalasi Bor (STIB); - Surat Ijin Juru Bor (SIJB); - Dokumen UKL/UPL yang telah diketahui oleh Instansi Lingkungan Hidup Kab/Kota - Dokumen AMDAL dan kajian hidrogeologi apabila pengambilan air tanah lebih dari 50 liter per detik. 2). SIPA (Surat Ijin Pengambilan Air) sumur bor, sumur pasak, dan sumur gali harus dilengkapi persyaratan berupa : - Surat Permohonan; - Foto copy SIPA lama; - Foto copy pajak air tanah minimal 3 bulan terakhir; - Hasil Analisa uji pemompaan /pumping test (step draw down continues test dan recovery test); - Berita acara Pelaksanaan uji pemompaan /pumping test - Foto copy Hasil Uji kualitas air tanah 3). SIPA sumur bor yang sudah beroperasi/dimanfaatkan: - Peta lokasi dengan skala 1:10.000 disertai titik koordinat sumur ; - Peta topografi skala 1:50.000; - Hasil Analisa uji pemompaan/pumping test ( step draw down, continues test dan recovery test); - Gambar konstruksi sumur atau Spesifikasi teknis/penampang sumur dengan bore hole camera; - Foto copy Hasil Uji kualitas air tanah ; - Surat pernyataan kepemilikan sumur bor tersebut. 4). SIPA sumur pasak (sumur dangkal) : - Surat Permohonan; - Hasil analisa laboratorium uji air tanah. 5). Perpanjangan SIPA sumur bor, sumur pasak, dan sumur gali harus dilengkapi persyaratan berupa : - Surat Permohonan; - Foto copy SIPA lama; - Foto copy pajak air tanah minimal 3 bulan terakhir; - Hasil Analisa uji pemompaan /pumping test (step draw down continues test dan recovery test); - Berita acara Pelaksanaan uji pemompaan /pumping test - Foto copy Hasil Uji kualitas air tanah 6). Pengajuan SIPA untuk peningkatan kuota debit : - Surat Permohonan; - Foto copy SIPA lama; - Foto copy pajak air tanah minimal 3 bulan terakhir; - Hasil Analisa uji pemompaan /pumping test (step draw down continues test dan recovery test); - Berita acara Pelaksanaan uji pemompaan /pumping test
III. PENGGUNAAN BBM PSO ATAU BERSUBSIDI Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 01 Tahun 2013 tentang Penggunaan Bahan Bakar Minyak bersubsidi maka pentahapan pembatasan penggunaan jenis BBM tertentu sebagai berikut : I. Kendaraan Dinas 1. Pada Wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali dilarang menggunakan Jenis BBM tertentu berupa Bensin (Gasoline) RON 88 sejak 1 Januari 2013 2. Pada Wilayah Propinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali terhitung mulai tanggal 1 Maret 2013 dilarang menggunakan Jenis BBM tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil) ; 3. Kendaraan Ambulance, Mobil Jenazah, Pemadam Kebakaran dan Pengangkut Sampah diperbolehkan menggunakan Bensin (Gas Oline) RON 88 dan Minyak Solar (Gas Oil). II. Mobil Barang 1. Jumlah roda lebih dari 4 (empat) yang digunakan untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan dan pertambangan dilarang menggunakan jenis BBM tertentu jenis Solar (Gas Oil) sejak 1 Januari 2013 ; 2. Jumlah roda lebih dari 4 (empat) yang digunakan untuk pengangkutan hasil kehutanan terhitung mulai tanggal 1 Maret 2013 dilarang menggunakan jenis BBM tertentu berupa minyak solar (Gas Oil) ; 3. Sedangkan untuk pengangkutan hasil kegiatan usaha perkebunan rakyat kurang dari 25 Ha, pertambangan rakyat dan komoditas batuan serta hutan kemasyarakatan dan hutan rakyat diperbolehkan menggunakan minyak solar (Gas Oil) ; III. Transportasi Laut 1. Kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat terhitung sejak tanggal 1 Pebruari 2013 dilarang menggunakan jenis BBM tertentu (Minyak Solar) ; 2. Kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat dimaksud berkewajiban menyediakan tempat penyimpanan BBM dengan kapasitas sesuai kebutuhan ; 3. Apabila belum mampu menyediakan tempat penyimpanan BBM dapat bekerjasama dengan : a. Badan usaha pemegang ijin usaha niaga umum BBM (SPBU/SPDN) ; b. Memanfaatkan tempat penyimpanan secara bersama-sama antara pelaksanaan kegiatan perkebunan, pertambangan,
kehutanan dan transportasi laut berupa kapal barang non perintis dan non pelayaran rakyat; c. Apabila pelaksanaan kegiatan perkebunan, pertambangan, kehutanan dan transportasi laut berupa kapal barang non perintis dan non pelayaran belum dapat menyediakan/memanfaatkan sebagaimana tersebut dalam poin a dan b diwajibkan mengisi BBM pada : - Stasiun Pengisian BBM Non Subsidi ; - Stasiun Pengisian BBM yang bergerak milik Badan Usaha pemegang ijin usaha niaga urusan BBM. Adapun pembatasan BBM Subsidi untuk pengguna kegiatan usaha mikro, perikanan, pertanian dan pelayanan umum harus melalui rekomendasi SKPD terkait sebagaimana Surat Bupati Lamongan Nomor : 546/550/413.021/2012 dan Peraturan BPH Migas Nomor : 5 Tahun 2012 tentang Surat Rekomendasi Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk pembelian BBM jenis tertentu (subsidi). Demikian untuk menjadi pedoman dalam rangka mengendalikan distribusi BBM PSO/bersubsidi sesuai dengan kuota di Kabupaten Lamongan. Lamongan,
Pebruari 2013
an. SEKRETARIS DAERAH ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
Drs. LESTARIYONO, M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19661004 199503 1 002
