I. PENDAHULUAN Universitas Maritim Raja Ali Haji Kota Tanjungpinang

Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lingga Periode 2010-2014 SULAIMAN 110462201028 Universitas Maritim Raja Ali Haji Kota Tanjungpinang Abstraksi Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lingga baik secara parsial maupun secara simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan Tahun 2010-2014. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan uji t, uji f, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Pajak Reklame, dan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan berpengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lingga. Sedangkan Pajak Hotel, Penerangan Jalan, dan Pajak Restoran tidak berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun secara simultan Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Dan Pajak Restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lingga Periode 2010-2014 Kata Kunci

: Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Restora, Dan Pendapatan Asli Daerah.

I.

PENDAHULUAN

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah menurut prakarsa dan aspirasi demi tercapainya tujuan kemakmuran untuk kepentingan masyarakat.yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, Kabupaten Lingga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2003 harus memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan aspirasi dan prakarsa masyarakat demi tercapainya kemakmuran.

1 |Jurnal Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji 2016

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak daerah dan Retrebusi Daerah Pasal 1 menyebutkan bahwa.Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kabupaten Lingga yang merupakan salah satu daerah otonom tentu harus bisa bersaing dalam meningkatkan PAD demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, selain mengandalkan PAD yang sebagian besar masyarakat di Lingga bergantung pada penghasilan dari pemanfaatan hasil laut, pemerintah Kabupaten Lingga juga meningkatkan PAD dari berbagai sektor seperti pemungutan Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, dan juga Pajak Restoran. Namun tidak hanya dari pemungutan pajak saja, pemerintah juga melakukan konstribusi lain seperti pemungutan Retrebusi daerah untuk meningkatkan PAD salah satunya yaitu pemungutan pada lahan-lahan pemerintahan dan juga perumahan-perumahan dinas. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan Pajak daerah dan retrebusi daerah pemerintah Kabupaten Lingga sudah melakukan yang terbaik, setiap tahunnya pajak daerah mengalami peningkatan meskipun terdapat kendala dalam pelaksanaan pemungutan pajak seperti adanya keterlambatan pembayaran. Namun melihat fenomena yang terjadi di Kabupaten Lingga belakangan ini, masih terjadinya kesenjangan sosial yang mendominasi pada kehidupan masyarakat setempat. Selain itu dalam melaksanakan pemerintahan, masih sering mengalami kekurangan anggaran (devisite anggaran) dan juga kendala dalam pembayaran pajak untuk pelaksanan proyek pembangunan daerah Kabupaten Lingga tersebut yang disebabkan belum adanya pencairan anggaran. Berdasarkan alasan tersebut dan penjelasan yang sudah diterangkan diatas, maka menarik perhatian untuk diteliti dan bermaksud menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lingga Periode 2010-2014”.


II.

TINJAUAN PUSTAKA

2.1

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.Optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung upaya Pemerintah Daerah dengan meningkatkan kualitas layanan publik (Mardiasmo, 2002). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2.2 Pengertian Pajak Menurut Siahaan, (2005;7). Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah.Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2009 pasal 2 tentang jenis pajak daerah terdiri dari : 1.

2.

Pajak Provinsi a. Pajak kendaraan bermotor b. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor d. Pajak air permukaan e. Pajak rokok Pajak Kabupaten atau Kota a. Pajak hotel b. Pajak restoran c. Pajak hiburan d. Pajak reklame e. Pajak penerangan jalan f. Pajak mineral bukan logam dan batuan g. Pajak parkir h. Pajak air tanah i. Pajak sarang burung wallet


2.3

Pengertian Pajak Hotel

Menurut Siahaan, (2005;245), Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Pengertian pajak hotel disini termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada diindonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerinth daerah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2011 Tentang pajak Daerah Bab I Pasal 1 Ayat 11, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 2.3.1 1.

2.

2.4

Dasar Pengenaan Pajak Hotel dan Tarif Pajak Hotel Dasar pengenaan pajak hotel Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel.Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pemakaian jasa hotel. Tarif Pajak Hotel Tarif Pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.Hal ini dimaksud untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota. Pengertian Pajak Reklame

Menurut Siahaan, (2005;323), Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Pengenaan pajak reklame tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada diindonesia. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2011 Tentang pajak Daerah Bab I Pasal 1 Ayat 17,Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 2.4.1 1.

Dasar Pengenaan Pajak Reklame dan Tarif Pajak Reklame Dasar pengenaan pajak reklame Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame (NSR), yaitu nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.NSR diperhitungkan dengan memperhatikan lokasi penempatan, jenis, jangka waktu penyelenggaraan, dan ukuran media reklame.


2.

Tarif Pajak Reklame Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.Hal ini dimaksud untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.

2.5

Pengertian Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Menurut Siahaan, (2005) mineral bukan logam dan batuan adalah unsurunsur kimiamineral-mineral, bijih-bijih, dan segala macam batuan termaksuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian C atau yang saat ini diubah menjadi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Pada Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yang dimaksud subjek pajak dan wajib pajak adalah: 1. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. 2. Wajib pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Bab II Pasal 29yaitu : 1. Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan 2. Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan adalah Kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi : a. asbes, b. batu tulis, c. batu setengah permata, d. batu kapur, e. batu apung, f. batu permata, g. bentonite, h. dolomit, i. feldspar, j. garam batu (halite), k. grafit, l. granit / andesit, m. gips, n. kalsit, o. kaolin, p. leusit, q. magnesit, r. mika, s. marmer, t. nitrat, u. opsidien, v. oker, w. pasir dan kerikil, x. pasir kuarsa, y. perlit, z. phospat, aa. Talk, bb.tanah serap (filler earth), tanah urug/tanah timbunan, cc. tanah diatome, dd. tanah liat, ee. tawas (alum), ff. tras, gg. Yarosit, hh.Zeolite, ii.Basal, jj. Trakkit, hh.Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Dikecualikan dari objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 adalah : a. kegiatan Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang nyatanyata tidak dimanfaatkan secara komersil, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik / telepon, penanaman kabel listrik / telepon, penanan tan pips air / gas b. kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakanikutan dari kegiatan pertambangan lainnya, yang tidak dimanfaatkan secara komersil. 5 |Jurnal Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji 2016

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2011 Tentang pajak Daerah Bab II Pasal 32 yaitu Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 20 % (Dua puluh persen). 2.5.1 Potensi Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Potensi merupakan sesuatu yang sebenarnya sudah ada, hanya belum didapat atau diperoleh di tangan. Ada pun untuk mengetahui data Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Yaitu sudah tersedianya data dari dinas DP2KAD Kabupaten Lingga. 2.6 Pengertian Pajak Penerangan Jalan (PPJ) Menurut Siahaan, (2005;349), Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2011 Tentang pajak Daerah Bab I Pasal 1 Ayat 19, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 2.6.1 Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan dan Tarif Pajak Penerangan Jalan 1.

2.

Dasar pengenaan PPJ Dasar pengenaan PPJ adalah nilai jual tenaga listrik (NJTL). NJTL ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Jika tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran, maka NJTL adalah jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian kwh yang ditetapkan dalam rekening listrik. b. Jika tenaga listrik berasal dari bukan PLN dengan tidak dipungut bayaran, NJTL dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, penggunaan listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku diwilayah daerah yang bersangkutan. c. Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, NJTL ditetapkan sebesar 30%. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari pembebanan yang pada akhirnya akan memberatkan masyarakat dan APBN karena pembayaran atas jenis pajak ini dilakukan dari bagi hasil penerimaan negara dari sektor pertambangan minyak bumi dan gas alam. Tarif PPJ Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.Hal ini dimaksud untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota.


2.7

Pengertian Pajak Restoran

Menurut Siahaan, (2005;271), Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Pemungutan pajak restoran diindonesia saat ini didasarkan pada undangundang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang No 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retrebusi daerah dan peraturan pemerintah No 65 tahun 2001 tentang pajak daerah. Semula menurut UndangUndang No 18 Tahun 1997 Pajak atas Hotel disamakan dengan Restoran dengan nama Pajak Hotel dan Restoran. Akan tetapi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 jenis pajak tersebut dipisahkan menjadi dua jenis pajak yang berdiri sendiri, yaitu Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2011 Tentang pajak Daerah Bab I Pasal 1 Ayat 13, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria / pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / katering. 2.7.1 Dasar Pengenaan Pajak Restoran dan Tarif Pajak Restoran 1. Dasar pengenaan pajak restoran Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan atau minuman. 2.

Tarif Pajak restoran Tarif Pajak restoran ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

2.8

Kerangka Pemikiran

Pajak Hotel

(X1)

Pajak Reklame

(X2) Pendapatan Asli Daerah( Y )

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (X3) Pajak Penerangan Jalan

(X4)

Pajak Restoran

(X5) (X6)


2.10

Pengembangan Hipotesis dan Hipotesis

Hipotesis adalah sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak dapat di tinggalkan karena merupakan instrument kerja dari teori.Sebagai hasil dedukasi dari teori atau proposisi, hipotesis lebih spesifik sifatnya sehingga lebih siap untuk di uji secara empiris Tukiran dan Effendi (2012:40). Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. H1 =Diduga Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan asli Pajak Asli Daerah. b. H2= Diduga Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. c. H3= Diduga Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. d. H4= Diduga Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. e. H5 = Diduga Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. f. H6 = Diduga pemungutan Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

III. PENELITIAN 3.1

Definisi Operasional Variabel Definisi operasional variabel merupakan penjelasan mengenai pengertian teoritis variabel sehingga dapat diamati dan diukur dan parameter yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 3.1.1 Variabel Dependen (Y) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3.1.2 Variabel Independen (X) 1. Pajak Hotel (X1) Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2011 Tentang pajak Daerah Bab I Pasal 1 Ayat 11, Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. 2.

Pajak Reklame (X2) Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2011 Tentang pajak Daerah Bab I Pasal 1 Ayat 17,Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

3.

Pajak mineral bukan logam dan batuan (X3)


Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Bab II Pasal 29 yaitu.Dengan nama Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dipungut Pajak ataskegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan adalah Kegiatan pengambilanmineral Bukan Logam dan Batuan. 4. Pajak Penerangan Jalan (X4) Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2011 Tentang pajak Daerah Bab I Pasal 1 Ayat 19, Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. 5. Pajak Restoran (X5) Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2011 Tentang pajak Daerah Bab I Pasal 1 Ayat 13, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran, rumah makan, kafetaria / pujasera, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga / katering. 3.2 Populasi Penelitian dan Sampel Penelitian 3.2.1 Populasi Penelitian Menurut Suharyadi dan Purwanto (2009:7) Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain, yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang menjadi perhatian. Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Restoran yang merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lingga. 3.2.2 Sampel Penelitian Menurut Suharyadi dan Purwanto (2009:7) Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Penarikan sampel yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode sensus, yaitu sampel merupakan keseluruhan populasi yang berasal dari penerimaan pajak daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Restoran dari tahun 2010 sampai dengan 2014. 3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan dengan mengambil data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lingga dari tahun 2010-2014. 3.4 Jenis Data dan Sumber Data 3.4.1 Jenis Data Jenis data yang terdapat dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. 3.4.2 Sumber Data Sumber data yang digunakan adalah data skunder


3.5

Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi 3.6 Metode Analisis Data Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. 3.6.1 Statistik Deskriptif Menurut Yulius (2010:20) deskriptif berarti memberi gambaran.Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dan menyajikan data. 3.6.2

Uji Asumsi Klasik Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data sekunder ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 1. Uji Normalitas Menurut Wijaya (2012:132) Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah regresi yang berdistribusi normal. 2. Uji Multikolinearitas Menurut Wijaya (2012:125) Uji Multikolinieritas merupakan uji yang ditunjuk untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen). 3. Uji Heteroskedastisitas Menurut Wijaya (2012:127) Heterokedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas ataua tidak terjadi heterokedastisitas karena data cross section memiliki data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang, dan besar). 4. Uji Autokorelasi Menurut Wijaya (2012:127) Tujuan uji autokorelasi adalah menguji tentang ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 pada persamaan regresi linier. Apabila terjadi korelasi maka menunjukkan adanya problem autokorelasi. 3.6.3 Uji Hipotesis Menurut Priyatno (2010:9) Uji hipotesis adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi (dapat digeneralisasi). Untuk menguji hipotesis tersebut, maka rumus regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:


Y= a + b1 X1 + b2 X2 + b3X3+ b4X4 + b5X5+ e Keterangan : Y = Pendapatan Asli Daerah a = Konstanta b = Koefisien Regresi X1 = Pajak Hotel X2 = Pajak Reklame X3 = Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan X4 = Pajak Penerangan Jalan X5 = Pajak Restoran e = Standart eror Dalam uji hipotesis ini dilakukan melalui: 2.6.3.1 Uji Koefisien Determinasi Menurut Priyatno (2010:66) Uji determinasi digunakan untuk mengetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen (X1, X2,....Xn) secara serentak terhadap variabel Y. 2.6.3.2 Uji t Menurut Priyatno (2010:68) Uji t digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel independen (X1, X2, ....Xn) secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y. 2.6.3.3 Uji f Menurut Priyatno (2010:67) Uji f digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen (X1, X2,....Xn) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y.

4.1

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN Populasi dan sampel penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah keseluruhan Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Restoran yang merupakan komponen dari Pendapatan Asli Daerah yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Lingga. Penarikan sampel yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode sensus, yaitu sampel merupakan keseluruhan populasi yang berasal dari penerimaan pajak daerah yaitu Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Restoran dari tahun 2010 sampai dengan 2014. 4.2 Analisis Statistik Deskriptif Menurut Yulius (2010:20) deskriptif berarti memberi gambaran.Statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran dan menyajikan data.


Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif Descriptive Statistics N

Minimum

Maximum

Mean

Std. Deviation

Pendapatan Asli Daerah

60

14.847.024

5.125.359.707

962.863.872,00 1.019.821.325,735

Pajak Hotel

60

2.125.667

10.000.800

5.080.760,13

1.809.034,149

Pajak Reklame

60

2.067.900

100.100.250

19.471.092,67

23.492.395,253

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

60

11.550.000

103.990.000

47.303.823,92

27.477.784,280

Pajak Penerangan Jalan

60

10.770.032

105.909.700

90.040.887,05

14.606.975,962

Pajak Restoran

60

5.503.250

14.250.000

9.527.787,67

2.341.891,961

Valid N (listwise)

60

Sumer : Output Data Olahan SPSS Versi 20 Berdasarkan tabel 4.1 diatas, dapat dilihat hasil dari analisis statistic deskriptif menunjukkan bahwa: 1. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar 14.847.024. Nilai maximum sebesar 5.125.359.707. Dan nilai mean sebesar 962.863.872,00.Serta memiliki nilai standar devisiasi sebesar 1.019.821.325,735 dan jumlah data sebanyak 60. 2. Variabel Pajak Hotel (PH) memiliki nilai minimum sebesar 2.125.667. Nilai maximum sebesar 10.000.800. Dan nilai mean sebesar 5.080.760,13. Serta memiliki nilai standar devisiasi sebesar 1.809.034,149 dan jumlah data sebanyak 60. 3. Variabel Pajak Reklame (PRE) memiliki nilai minimum sebesar 2.067.900. Nilai maximum sebesar 100.100.250. Dan nilai mean sebesar 19.471.092,67. Serta memiliki nilai standar devisiasi sebesar 23.492.395,253 dan jumlah data sebanyak 60. 4. Variabel Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (PMBLDB) memiliki nilai minimum sebesar 11.550.000. Nilai maximum sebesar 103.990.000. Dan nilai mean sebesar 47.303.823,92. Serta memiliki nilai standar devisiasi sebesar 27.477.784,280dan jumlah data sebanyak 60. 5. Variabel Pajak Penerangan Jalan (PPJ) memiliki nilai minimum sebesar 10.770.032. Nilai maximum sebesar 105.909.700. Dan nilai mean sebesar 90.040.887,05. Serta memiliki nilai standar devisiasi sebesar 14.606.975,962dan jumlah data sebanyak 60. 6. Variabel Pajak Restoran (PR) memiliki nilai minimum sebesar 5.503.250. Nilai maximum sebesar 14.250.000. Dan nilai mean sebesar 9.527.787,67. Serta memiliki nilai standar devisiasi sebesar 2.341.891,961dan jumlah data sebanyak 60. 12 |Jurnal Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji 2016

4.3 Pengujian Asumsi Klasik 4.3.1

Uji Normalitas Menurut Wijaya (2012:132) Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah regresi yang berdistribusi normal. Berikut pengujian dengan grafik histogram dan grafik P-Plot dapat dilihat pada gambar 4.1 dan gambar 4.2 berikut ini: Gambar 4.1 Hasil Grafik Histogram

Sumber : Output Data Olahan SPSS Versi 20 Gambar 4.2

Hasil Grafik Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 20


P-Plot

Berdasarkan gambar 4.1 dan gambar 4.2 diatas, pada grafik histogram terlihat seperti pola terdistribusi normal.Namun kesimpulan dengan grafik histogram ini belum dapat dipastikan kenormalan datanya untuk jumlah yang kecil. Begitu juga pada grafik P-Plot, sekilas memang terlihat normal karena distribusi data residualnya terlihat mendekati garis normal. Namun, hasil dengan grafik P-Plot ini juga masih belum bisa dipastikan kenormalannya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan hasil yang lebih pasti dan meyakinkan dilakukan uji statisti non parametrik dengan uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan nilai signifikansi diatas 0,05 (> 0,05), maka data terdistribusi dengan normal. Hasil pengujian dengan uji K-S dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut ini: Tabel 4.2 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

N Mean Normal Parametersa,b

Most Extreme Differences

Std. Deviation Absolute Positive Negative

Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) a. Test distribution is Normal. b. Calculated from data.

Unstandardized Residual 60 1E-7 738382579,197511 70 ,111 ,111 -,083 ,863 ,446

Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 20

Berdasarkan tabel diatas, dengan melihat nilai Kolmogorov-Smirnovdan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) adalah > 0,05 yaitu nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,863 dan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,446.Hal ini berarti data residual terdistribusi normal. 4.3.2 Uji Multikolinearitas Menurut Wijaya (2012:125) Uji Multikolinieritas merupakan uji yang ditunjuk untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (variabel independen). uji multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance. Suatu model dikatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF yang kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,1. Hasil dari pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.3 sebagai berikut:


Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas Coefficientsa Model

(Constant)

Unstandardized Coefficients

Standardized Coefficients

B Std. Error 328833767,40 850172308,68 0 7 -60,389 94,705 22,567 4,900

Beta

Pajak Hotel Pajak Reklame 1 Pajak Mineral Bukan 18,264 Logam Dan Batuan Pajak Penerangan Jalan 8,107 Pajak Restoran -114,666 a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

t

Sig.

Collinearity Statistics

Tolerance

VIF

,387

,700

-,107 ,520

-,638 4,606

,526 ,000

,344 ,762

2,907 1,312

5,905

,492

3,093

,003

,384

2,607

7,453 65,542

,116 -,263

1,088 -1,750

,282 ,086

,852 ,429

1,174 2,333

Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 20 Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat hasil perhitungan menunjukkan nilai tolerance variabel independen memiliki nilai tolerance > 0,10 dan hasil perhitungan nilai VIF juga menunjukkan variabel independen memiliki nilai VIF< 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. 4.3.3 Uji Autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah pola pada suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode satu dengan periode sebelumnya. Dalam hal ini menggunakan perhitungan statistik untuk uji ini yaitu dengan melihat nilai Durbin-Watson (DW) sebagai berikut: Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Std. Error of the Durbin-Watson Square Estimate 1 ,690a ,476 ,427 771810295,758 1,388 a. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Hotel b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 20 Kriteria pengujian Durbin-Watson adalah sebagai berikut: a. Bila angka DW < -2 berarti ada autokorelasi yang positif b. Bila angka DW = -2 sampai dengan +2 berarti tidak ada autokorelasi c. Bila angka DW > 2 berarti ada autokorelasi negative Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai DW sebesar 1,388. Dan berdasarkan kreteria pengujian DW bila angka DW= -2 sampai dengan + 2 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi. 15 |Jurnal Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji 2016

4.3.4 Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain. Prasyarat dalam model regresi adalah tidak adanya masalah heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat menggunakan grafik scatterplot yaitu seperti pada gambar 4.3 berikut ini: Gambar 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 20 Dari grafik scatterplot diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi PAD berdasarkan masukan variabel independen PH, PRE, PMBLDB, PPJ dan PR. Menurut Ghozali (2013 : 141) analisis dengan gafik plots memliki Kelemahan yang cukup signifikan oleh karena jumlah pengamatan mempengaruhi hasil ploting. Semakin sedikit jumlah pengamatan semakin sulit menginterprestasikan hasil garfik plot.Oleh sebab itu diperlukan uji statistik yang lebih dapat menjamin keakuratan hasil.Uji statistik yang di pakai dalam penelitian ini adalah uji spearman’s rho. Tabel 4.5


Uji Speaman Rho Correlations Unstandardi zed Residual

Unstandardized Residual

Pajak Hotel

Pajak Reklame Spearman's rho Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pajak Penerangan Jalan

Pajak Restoran

Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N

Pajak Hotel

Pajak Rekla me

Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Pajak Peneranga n Jalan

Pajak Restoran

1,000

,051

-,172

,043

,040

,028

. 60

,701 60

,189 60

,744 60

,762 60

,832 60

,051

1,000

,332**

,735**

-,049

,700**

,701 60

. 60

,009 60

,000 60

,711 60

,000 60

-,172

,332**

1,000

,398**

-,445**

,085

,189 60

,009 60

. 60

,002 60

,000 60

,520 60

,043

,735**

,398**

1,000

-,115

,621**

,744 60

,000 60

,002 60

. 60

,382 60

,000 60

-,049 -,445**

-,115

1,000

,104

,040 ,762 60

,711 60

,000 60

,382 60

. 60

,430 60

,028

,700**

,085

,621**

,104

1,000

,832 60

,000 60

,520 60

,000 60

,430 60

. 60

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber : Data sekunder yang diolah spss 20, 2016. Berdasarkan tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa nilai korelasi untuk variabel PH yaitu sebesar 0.701, variabel PRE sebesar 0.189, variabel PMBLDB sebesar 0.744, variabel PPJ sebesar 0.762 dan variabel PR 0.832. Dari semua nilai korelasi semua variabel dengan Unstandardized Residual > 0,05, dengan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas pada model regresi. 4.4 Analisis Regresi Berganda Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis regresi linear bergada.Regresi linear berganda sangat bermanfaat untuk meneliti pengaruh beberapa variabel yang berkorelasi dengan variabel yang diuji. Hasil dari analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini:


Tabel 4.6 Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda Coefficientsa Unstandardized Coefficients

Model

B

Std. Error

328833767,400

850172308,687

Pajak Hotel -60,389 Pajak Reklame 22,567 1 Pajak Mineral Bukan Logam 18,264 Dan Batuan Pajak Penerangan Jalan 8,107 Pajak Restoran -114,666 a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

94,705 4,900

(Constant)

Standardized Coefficients Beta

t

Sig.

,387

,700

-,107 ,520

-,638 4,606

,526 ,000

5,905

,492

3,093

,003

7,453 65,542

,116 -,263

1,088 -1,750

,282 ,086

Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 20 Berdasarkan tabel diatas dapat disusun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: PAD= 328.833.767,400 + -60,389 PH + 22,567 PRE + 18,264 PMBLDB +8,107 PPJ + -114,666PR Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa: 1. Nilai konstanta (α) sebesar 328.833.767,400 artinya apabila variabel PH, PRE, PMBLDB, PPJ dan PR bernilai 0, maka Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Lingga Tahun 2010-2014 sama dengan 328.833.767,400. 2. Nilai koefisien regresi variabel PH adalah -60,389. Nilai PH yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel PAD dengan PH yang artinya jika PH mengalami peningkatan Rp1.000.000, maka PAD akan mengalami penurunan sebesar Rp 60.389.000 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap. 3. Nilai koefisien regresi variabel PRE adalah 22,567. Nilai PRE yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel PAD dengan PRE yang artinya jika PRE mengalami peningkatan Rp. 1.000.000, maka PAD akan mengalami peningkatan sebesar Rp 22.567.000 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap. 4. Nilai koefisien regresi variabel PMBLDB adalah 18,264. Nilai PMBLDB yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel PAD dengan PMBLDB yang artinya jika PMBLDB mengalami peningkatan Rp. 1.000.000, maka PAD akan mengalami peningkatan sebesar Rp.18.264.000 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap. 5. Nilai koefisien regresi variabel PPJ adalah 8,107. Nilai PPJ yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel PAD dengan PPJ yang artinya jika PPJ mengalami peningkatan Rp. 1.000.000, maka PAD akan mengalami peningkatan sebesar Rp. 8.107.000 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap. 6. Nilai koefisien regresi variabel PR adalah -114,666. Nilai PR yang menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel PAD dengan PR 18 |Jurnal Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji 2016

yang artinya jika PR mengalami peningkatan Rp. 1.000.000, maka PAD akan mengalami penurunan sebesar Rp. 114.666.000 dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya tetap. 4.5 Pengujian Hipotesis 4.5.1 Koefisien Determinasi Analisis determinasi dalam regresi linear berganda digunakan untuk megetahui persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara serentak terhadap variabel dependen. Adapun hasil analisis koefisien determinasi dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: Tabel 4.7 Hasil Analisis Koefisien Determinasi Model Summaryb Model R R Square Adjusted R Std. Error of the Square Estimate 1 ,690a ,476 ,427 771810295,758 a. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Hotel b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 20 Dari tabel diatas dapat dilihat ahwa angka R disebut koefisien korelasi antara variabel PH, PRE, PMBLDB, PPJ, PR dengan Pendapatan Asli Daerah adalah 0,690. Ini artinya hubungan antara PH, PRE, PMBLDB, PPJ, PR dengan Pendapatan Asli Daerah adalah sangat kuat (signifikan) sebesar 69,0%. Adjuster R2 dalam penelitian ini sebesar 0,427, hal ini menujukkan bahwa sebesar 42,7 % Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lingga dipengaruhi oleh PH, PRE, PMBLDB, PPJ, dan PR. Sedangkan sisanya sebesar 26,3 % dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 4.5.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F) Pengujian F adalah pengujian untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.Hasil pengujian F dapat dilihat pada tabel Anova. Hasil pengujian F pada penelitian dapat dilihat pada tabel 4.8 dibawah ini: Adapun hasil pengujian uji F dapat dilihat pada tabel 4.8 berikut ini: Tabel 4.8 Hasil Uji F Model

ANOVAa Df

Sum of Squares Mean Square F Sig. 2919477548652 5838955097304 Regression 5 9,802 ,000b 1760000,000 352800,000 3216732116247 5956911326385 1 Residual 54 9780000,000 14430,000 6136209664900 Total 59 1540000,000 a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah b. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Hotel


Berdasarkan tabel 4.8 diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi 0,000 dan nilai F hitung9,80. Ini berarti nilai sig lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05). Dan berdasarkan perbandingan F hitung dengan F tabel (F tabel α=0,05, df=60-5-1=54) didapat F hitung 9,80 lebih besar dari F tabel yaitu 2,39 (9,80>2,39). Maka dalam hal ini Ha diterima dan H0 ditolak yang menunjukkan bahwa PH, PRE, PMBLDB, PPJ, dan PR berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Lingga Tahun 2010-2014. 4.5.3 Signifikansi Parameter Individual (Uji T) Tujuan pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikanHasil dari uji t dapat dilihat pada tabel 4.9 berikut ini: Tabel 4.9 Hasil Uji T Coefficientsa Unstandardized Coefficients

Model

Standardized Coefficients Beta

T

Sig.

B

Std. Error

328833767,400

850172308,687

,387

,700

Pajak Hotel -60,389 Pajak Reklame 22,567 1 Pajak Mineral Bukan Logam 18,264 Dan Batuan Pajak Penerangan Jalan 8,107 Pajak Restoran -114,666 a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

94,705 4,900

-,107 ,520

-,638 4,606

,526 ,000

5,905

,492

3,093

,003

7,453 65,542

,116 -,263

1,088 -1,750

,282 ,086

(Constant)

Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 20 Berdasarkan tabel 4.9 diatas menunjukkan bahwa: 1. Variabel PH memiliki nilai sig 0,526 dan nilai t hitung-0,638. Ini berarti nilai sig lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (>0,05). Dan berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel (t tabel α=0,05, df=60-5-1=54) didapat t hitung -0,638 lebih kecil dari t tabel 1,67356 (0,370<1,67356). Maka dalam hal ini Ha gagal diterima dan H0 gagal ditolak sehingga PH tidak berpengaruh terhadap PAD. 2. Variabel PRE memiliki nilai sig 0,000 dan nilai t hitung4,606. Ini berarti nilai sig lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (>0,05). Dan berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel (t tabel α=0,05, df=60-5-1=54) didapat t hitung4,606 lebih kecil dari t tabel 1,67356 (4,606>1,67356). Maka dalam hal ini Ha diterima dan H0 ditolak sehingga PRE berpengaruh terhadap PAD. 3. Variabel PMBLDB memiliki nilai sig 0,003 dan nilai t hitung 3,093. Ini berarti nilai sig lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (>0,05). Dan berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel (t tabel α=0,05, df=60-51=54) didapat t hitung 3,093 lebih kecil dari t tabel 1,67356 (3,093>1,67356). Maka dalam hal ini Ha diterima dan H0 ditolak sehingga PMBLDB tidak berpengaruh terhadap PAD. .


4. Variabel PPJ memiliki nilai sig 0,282 dan nilai t hitung1,088. Ini berarti nilai sig lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (>0,05). Dan berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel (t tabel α=0,05, df=60-5-1=54) didapat t hitung1,088 lebih kecil dari t tabel 1,67356 (1,088<1,67356). Maka dalam hal ini Ha gagal diterima dan H0 gagal ditolak sehingga PPJ tidak berpengaruh terhadap PAD. 5. Variabel PR memiliki nilai sig 0,086 dan nilai t hitung-1,780. Ini berarti nilai sig lebih keil dari taraf signifikansi 0,05 (<0,05). Dan berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel (t tabel α=0,05, df=60-5-1=54) didapat t hitung-1,780 lebih besar dari t tabel 1,67356 (-1780<1,67356). Maka dalam hal ini Ha gagal diterima dan H0 gagal ditolak sehingga PR berpengaruh terhadap PAD. 4.6 Pembahasan Hasil Penelitian 4.6.1 Pengaruh Pajak Hotel (PH) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Lingga Tahun 2010-2014. Hasil pengujian hipotesis pertama dengan menggunakan uji regresi menunjukkan bahwa PH memiliki nilai sig 0,526 dan nilai t hitung-0,638. Ini berarti nilai sig lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (>0,05). Dan berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel (t tabel α=0,05, df=60-5-1=54) didapat t hitung 0,638 lebih kecil dari t tabel 1,67356 (0,370<1,67356). Maka dalam hal ini Ha gagal diterima dan H0gagal ditolak sehingga PH tidak berpengaruh terhadap PAD. Maka hipotesis yang menyatakan Pajak Hotel berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak dapat di terima. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian Suartini dan Utama, (2013) yang menyatakan secara parsial Pajak Hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun sejalan dengan penelitian Nirbeta (2014) yang menyatakan secara parsial Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun peningkatan Pajak Hotel suatu daerah belum tentu diikuti dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, tergantung pada situasi dan kondisi tiap-tiap daerah. 4.6.2 Pengaruh Pajak Reklame (PRE) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Lingga Tahun 2010-2014. Hasil pengujian hipotesis kedua dengan menggunakan uji regresi menunjukkan bahwa PRE memiliki nilai sig 0,000 dan nilai t hitung4,606. Ini berarti nilai sig lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (>0,05). Dan berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel (t tabel α=0,05, df=60-5-1=54) didapat t hitung4,606 lebih kecil dari t tabel 1,67356 (4,606>1,67356). Maka dalam hal ini Ha diterima dan H0 ditolak sehingga PRE berpengaruh terhadap PAD. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa Pajak Reklame berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian Yan dan Lili Syafitri, (2011) yang menyatakan bahwa Pajak Reklame berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini mengandung makna bahwa pemerintah daerah memaksimalkan penggunaan Reklame untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Jadi pemerintah daerah yang mendapatkan Pajak Reklame yang besar akan cendrung memiliki Pendapatan Asli Daerah yang besar pula, dan


menunjukkan adanya indikasi yang kuat bahwa Pendapatan Asli Daerah akan sangat dipengaruhi dari sumber Pajak Reklame. 4.6.3 Pengaruh Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (PMBLDB) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Lingga Tahun 2010-2014. Hasil pengujian hipotesis ketiga dengan menggunakan uji regresi menunjukkan bahwa PMBLDB memiliki nilai sig 0,003 dan nilai t hitung 3,093. Ini berarti nilai sig lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (>0,05). Dan berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel (t tabel α=0,05, df=60-5-1=54) didapat t hitung3,093 lebih kecil dari t tabel 1,67356 (3,093>1,67356). Maka dalam hal ini Ha diterima dan H0 ditolak sehingga PMBLDB tidak berpengaruh terhadap PAD. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat diterima. Hasil ini sesuai dengan penelitian Purnama, (2012) yang menyatakan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini mengandung makna bahwa pemerintah daerah memaksimalkan penggunaan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Jadi pemerintah daerah yang mendapatkan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan yang besar akan cendrung memiliki Pendapatan Asli Daerah yang besar pula, dan menunjukkan adanya indikasi yang kuat bahwa Pendapatan Asli Daerah juga sangat dipengaruhi dari sumber Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan. 4.6.4 Pengaruh Pajak Penerangan Jalan (PPJ) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Lingga Tahun 2010-2014. Hasil pengujian hipotesis keempat dengan menggunakan uji regresi menunjukkan bahwa PPJ memiliki nilai sig 0,282 dan nilai t hitung1,088. Ini berarti nilai sig lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (>0,05). Dan berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel (t tabel α=0,05, df=60-5-1=54) didapat t hitung1,088 lebih kecil dari t tabel 1,67356 (1,088<1,67356). Maka dalam hal ini Ha gagal diterima dan H0 gagal ditolak sehingga PPJ tidak berpengaruh terhadap PAD. Maka hipotesis yang menyatakan bahwa Pajak Penerangan Jalan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak dapat diterima. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Nirbeta (2014) yang menyatakan bahwa secara parsial Pajak Penerangan Jalan berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tidak adanya pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah di karenakan kurangnya pengoptimalan pemerintah daerah dalam pemungutan pajak penerangan jalan. 4.6.5 Pengaruh Pajak Restoran (PR) terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Lingga Tahun 2010-2014. Hasil pengujian hipotesis kelima dengan menggunakan uji regresi menunjukkan bahwa PR memiliki nilai sig 0,086 dan nilai t hitung-1,780. Ini berarti nilai sig lebih keil dari taraf signifikansi 0,05 (<0,05). Dan berdasarkan perbandingan t hitung dengan t tabel (t tabel α=0,05, df=60-5-1=54) didapat t hitung1,780 lebih besar dari t tabel 1,67356 (-1780<1,67356). Maka dalam hal ini Ha gagal diterima dan H0gagal ditolak sehingga PR berpengaruh terhadap PAD.


Maka hipotesis yang menyatakan bahwa Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah tidak dapat diterima. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Suartini dan Utama (2013) yang menyatakan bahwa secara parsial Pajak Restoran berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Namun sejalan dengan penelitian Nirbeta (2014) yang menyatakan bahwa Pajak Restoran tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Tidak adanya pengaruh Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah dikarenakan kurangnya tempat-tempat makan di Kabupaten Lingga dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Lingga. 4.6.6 Pengaruh Pajak Hotel (PH), Pajak Reklame (PRE), Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (PMBLDB), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan Pajak Restoran (PR) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2010-2014. Hasil pengujian hipotesis keenam dengan menggunakan uji regresi yang berdasarkan tabel 4.8 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,000 dan nilai F hitung9,80. Ini berarti nilai sig lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05). Dan berdasarkan perbandingan F hitung dengan F tabel (F tabel α=0,05, df=60-5-1=54) didapat F hitung 9,80 lebih besar dari F tabel yaitu 2,39 (9,80>2,39). Maka dalam hal ini dapat disimpulkan Ha diterima dan H0 ditolak yang menunjukkan bahwa PH, PRE, PMBLDB, PPJ, dan PR berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Lingga Tahun 2010-2014. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Nirbeta (2014) yang menyatakan bahwa secara simultan variabel Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Restoran berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, hasil ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purnama (2012) yang menyatakan bahwa Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan Pajak Reklame danPajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan digunakan sebagai salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah, daerah yang melakukan pemungutan pemungutan pajak secara efisien akan mampu menunjang kesejahteraan masyarakat dan peningkatan PAD yang lebih baik. Dengan demikian semakin efisien pemungutan Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, dan juga Pajak Restoran secara bersama-sama (simultan) maka semakin besar pula peningkatan jumlah Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lingga Tahun 20102014.

V.

PENUTUP

5.1

Kesimpulan Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh PH, PRE, PMBLDB, PPJ, dan PR terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Lingga Tahun 2010-2014. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:


1. Pajak Hotel (PH) secara individual (parsial) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2010-2014. Dengan demikian hipotesis pertama yang menyatakan PH tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lingga tidak ditolak. 2. Pajak Reklame (PRE) secara individual (parsial) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2010-2014. Dengan demikian hipotesis kedua diterima. 3. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (PMBLDB) secara individual (parsial) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2010-2014. Hipotesis ketiga juga diterima. 4. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) secara individual (parsial) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2010-2014. Hipotesis keempat ditolak. 5. Pajak Restoran (PR) secara individual (parsial) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2010-2014. Dengan demikian hipotesis kelima yang menyatakan PR berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lingga juga ditolak. 6. Pajak Hotel, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Restoran secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2010-2014. Hal ini berarti hipotesis yang keenam atau hipotesis yang terakhir yang mengatakan bahwa PH, PRE, PMBLDB, PPJ, dan PR berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lingga diterima secara signifikan. 5.2 Saran Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan diatas peneliti memberikan saran-saran untuk peneliti selanjutnya sebagai berikut: 1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel-variabel penelitian lain seperti jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya dan variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro ekonomi, aspek perilaku Pemerintah Daerah dalam efektifitas penggunaan anggaran dan pengelolaan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat dan menunjukkan apakah penelitian dengan menggunakan sampel dan variabel yang lebih bervariasi dapat memberikan hasil yang berbeda atau sama. 2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat lebih memperhatikan data dan menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran yang lebih lengkap. 3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah tahun penelitian.

DAFTAR PUSTAKA Efendi, SofiandanTukiran. 2012. Metode Penelitian Survei. Yogyakarta: LP3ES.


Fadhilah, Wirdatuldan Diana Sari. 2012. Analisis Potensi Penerimaan, Efektifitas dan Taxx Effort Pajak Penerangan Jalan Serta Pengaruh Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota bandung). Universitas Widyatama Kurniawan, Albert. 2009. Belajar Mudah SPSS Untuk Pemula. Yogyakarta: Media Kom. Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta. Nirbeta, Hadis. 2010. Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame, Pajak Hotel Pajak Hiburan, pajak Peneangan Jalan, Pajak Restoran, dan Pajak parke Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang periode 2010-2012. Universitas Maritim Raja Ali Haji. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2011.Tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Pasal 1 Ayat 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2011 Tentang pajak Daerah Bab I Pasal 1 Ayat 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Bab II Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2011 Tentang pajak Daerah Bab II Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2011 Tentang pajak Daerah Bab I Pasal 1 Ayat 29 Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 2 Tahun 2011 Tentang pajak Daerah Bab I Pasal 1 Ayat 32 Priyatno, Duwi. 2010. Paham Analisis Statistik Data dengan SPSS. Jakarta: MediaKom. Purnama, Elfira.2012. Kontribusi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lebak Banten. Binus University. Rahayuningsih. 2009. Analisis Efektifitas Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Banyuwangi. Sani. 2013. Potensi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Dengan Analisis SWOT di Kabupaten Sambas. Akademi PerpajakanPanca Bhakti Pontianak 25 |Jurnal Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji 2016

Suartini, Ni Nyoman dan Made, Suyana Utama. 2013. Pengaruh Jumlah Kunjungan Wisatawan, Pajak Hiburan, pajak Hotel, dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gianyar. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Siahaan, Marihot P. 2005. Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah. Jakarta: Raja Grafindo Persada Suharyadi dan Purwanto, 2009. STATISTIKA :Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern. Edisi2. Jakarta :Salemba Empat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Pembentukan Kabupaten Lingga.

31

Tahun

2003..Tentang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004.Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Wijaya, Toni. 2012. Cepat Mengurangi SPSS 20 Untuk Oleh Data dan Interprestasi Data. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. Wulandari, Suci. 2014. Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang Periode 2009-2013. Universitas Maritim Raja Ali Haji Yan, Yan dan Lili Safitri, Kardinal. 2013. Analisis Peranan dan Konstribusi Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi .Akuntansi STIE MDP. Yulius, Oscar. 2010. Kompas IT Kreatif SPSS 18. Yogyakarta: PanserPustaka.



I. PENDAHULUAN Universitas Maritim Raja Ali Haji Kota Tanjungpinang

Recommend Documents