I.
1.1
PENDAHULUAN
Latar Belakang Perkembangan dalam berbagai bidang dewasa saat ini sangatlah cepat. Hal
ini dapat dilihat dari perubahan-perubahan yang terjadi sekarang ini khususnya dalam bidang ekonomi. Perubahan tersebut merupakan suatu dampak dari globalisasi ekonomi yang tidak lain adalah liberalisasi perdagangan dan investasi ekonomi pasar bebas. Akibat dari pasar bebas tersebut kemungkinan akan terjadi persaingan bebas yang ketat, sehingga pihak yang kuat dan daya belinya tinggi akan menguasai pasar dan menjadi pemenang dalam persaingan tersebut dan sebaliknya, pihak yang lemah dengan daya belinya yang rendah secara otomatis akan tersisih dari lingkup persaingan dan akan menjadi penonton yang pasif dalam perdagangan. Peran pelaku ekonomi dalam kegiatan usaha di Indonesia sangat vital bagi roda perekonomian di Indonesia. Para pelaku ekonomi berupaya membangun perekonomian yang pada akhirnya turut serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tiga pilar ekonomi nasional yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), swasta, dan koperasi berupaya melakukan usaha seperti pada sektor jasa keuangan maupun pembiayaan. Badan-badan usaha tersebut memberikan berbagai jasa keuangan maupun pembiayaan untuk membantu serta memfasilitasi masyarakat dan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sesuai UU No. 20 Tahun 2008, bahwa sektor UMKM perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat agar mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang
1
2
tangguh dan mandiri sehingga masing-masing badan usaha tersebut berkompetisi dalam penyaluran dananya untuk membantu sektor UMKM maupun masyarakat. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional. Kedudukan koperasi di Indonesia dalam perekonomian nasional berperan penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi rakyat serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Koperasi di Indonesia mempunyai tujuan utama yaitu mensejahterakan anggotanya dan bukan hanya mencari keuntungan semata-mata, sehingga pada masa pembangunan ini koperasi sangat besar sekali peranannya dalam sektor kehidupan perekonomian bangsa Indonesia dan juga sebagai alat pemersatu bagi seluruh rakyat Indonesia (UndangUndang Nomor 25 Tahun 1992). Pengelolaan koperasi harus dilaksanakan secara produktif, efektif dan efisien. Dalam arti koperasi harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan pelayanan usaha, yang dapat meningkatkan nilai tambah dan manfaat yang sebesar-besarnya pada anggota, dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Untuk mencapai kemampuan usaha seperti itu, maka koperasi harus dapat berusaha secara luwes, baik yang menyangkut industri/produk hulu dan/atau hilir tersebut. Ini berarti koperasi
3
mempunyai kesempatan dan peluang yang sama dengan pelaku ekonomi lainnya dalam melakukan kegiatan usahanya (pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi, seperti yang dikemukakan oleh Ropke (2003) bahwa keberhasilan dan perkembangan usaha koperasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pengelola, pelayanan, permodalan, partisipasi anggota, dan pembinaan pemerintah. Berhasil tidaknya koperasi tergantung dari beberapa faktor, menurut Mutis (1992) pertumbuhan (keberhasilan) usaha dilihat sebagai usaha peningkatan ukuran kuantitas asset usaha, jasa, pendapatan, SHU, simpan pinjam, kekayaan, modal sendiri. Menurut Sitio dan Tamba (2001), secara umum variabel kinerja koperasi yang diukur untuk melihat perkembangan atau pertumbuhan (growth) koperasi di Indonesia sebagai badan usaha terdiri dari kelembagaan (jumlah koperasi perpropinsi, jumlah koperasi perjenis atau kelompok koperasi, jumlah koperasi aktif atau nonaktif), keanggotaan, volume usaha, permodalan, asset dan SHU. Sebagai satu-satunya bentuk badan usaha yang paling sesuai dengan pasal 33 UUD 1945, koperasi mempunyai tujuan seperti yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi sebagai usaha memerlukan pengukuran kinerja yang tepat sebagai dasar untuk menentukan efektivitas kegiatan usahanya
4
terutama efektivitas operasional, bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 2001). Pengukuran kinerja merupakan hal yang esensial bagi koperasi. Kinerja merupakan suatu prestasi atau tingkat keberhasilan yang dicapai oleh individu atau suatu organisasi dalam melaksanakan pekerjaan pada suatu periode tertentu. Kinerja juga dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode. Peningkatan kinerja tidak dapat terwujud apabila tidak ada pengelolaan atau manajemen yang baik, yang dapat mendorong upaya-upaya institusi untuk meningkatkan kinerja. Hal ini dikarenakan pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menilai keberhasilan suatu perusahaan serta penyusunan strategi bisnis yang tepat. Robertson (dalam Mahmudi, 2005) mengungkapkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa, perbandingan hasil kegiatan dengan target, dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Sistem pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui pencapaian organisasi atas tujuan dan misi organisasi/program. Selain itu, tujuan pengukuran kinerja adalah meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas. Sistem pengukuran kinerja dijabarkan dalam indikator-indikator kinerja yang terdapat dalam desain pengukuran kinerja. Kinerja akan menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, dan kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi unit kerja tersebut. Peningkatan
5
kinerja didukung oleh budgetary goal characteristics dan keadilan prosedural (Bawono, 2009). Ciptani (2000) menjelaskan bahwa pengukuran kinerja pada koperasi digunakan untuk melakukan koordinasi antara para manajer dengan tujuan dari masing-masing bagian yang nantinya akan memberikan kontribusi terhadap kemajuan dan keberhasilan perusahaan dalam mencapai sasarannya. Mutasowifin (2002) mengatakan bahwa metode pengukuran kinerja yang selama ini banyak digunakan baik pada sektor swasta maupun publik adalah pengukuran tradisional yang hanya menekankan pada aspek finansial saja. Hal ini mendorong Kaplan dan Norton (2000) untuk merancang suatu sistem pengukuran kinerja yang lebih komprehensif yang disebut dengan Balanced Scorecard. Konsep Balanced Scorecard yang dikembangkan oleh Kaplan dan Norton (2000) merupakan salah satu metode pengukuran kinerja dengan memasukkan empat aspek/perspektif di dalamnya yaitu: 1.
Financial perspective (perspektif keuangan)
2.
Customer perspective (perspektif pelanggan)
3.
Internal bisnis perspective (perspektif proses bisnis internal) dan
4.
Learning
and
growth
perspective
(perspektif
pembelajaran
dan
pertumbuhan) Dengan menerapkan metode Balanced Scorecard para manajer perusahaan akan mampu mengukur bagaimana unit bisnis mereka melakukan penciptaan nilai saat ini dengan tetap mempertimbangkan kepentingan-kepentingan masa yang akan datang. Namun menurut Mutasowifin (2002), penggunaan Balanced Scorecard dalam mengukur kinerja perusahaan lebih sering digunakan pada
6
perusahaan atau organisasi yang bertujuan mencari laba, jarang sekali ada pembahasan mengenai penerapan Balanced Scorecard pada organisasi dengan karakteristik khusus seperti koperasi, yang ditandai dengan relational contracting yaitu saat owner (pemilik) dan customer (konsumen) adalah orang yang sama serta dimana mutual benefit anggota menjadi prioritas utama. Koperasi Kredit Kubu Gunung Tegaljaya terletak di Jalan Mudutaki V, Tegaljaya, Dalung, Kuta Utara dan telah memiliki nomor badan hukum yaitu no. 02/BH/KJK.22.7/X/1998. Koperasi Kredit Kubu Gunung Tegaljaya memiliki kegiatan menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpan pinjam, wajib, dan sukarela, dan juga menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk deposito. Dana yang terhimpun tersebut digunakan untuk meningkatkan permodalan yang akan disalurkan dalam bentuk kredit. Melalui kegiatan penyaluran kredit ini, Koperasi Kredit Kubu Gunung Tegaljaya memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) yang dibagikan kepada para anggotanya setiap akhir tahun. Jumlah anggota tetap pada Koperasi Kredit Kubu Gunung Tegaljaya sampai saat ini berjumlah 2.828 orang. Dalam mengelola aktivitasnya Koperasi Kredit Kubu Gunung Tegaljaya ini dilengkapi dengan bidang organisasi yang terdiri dari: pengurus lima orang, badan pengawas tiga orang, dan satu orang manajer dibantu 42 orang karyawan tetap. Adapun perbandingan keuangan Koperasi Kredit Kubu Gunung Tegaljaya dari tahun 2009 sampai dengan 2013 disajikan pada Tabel 1.1.
7
Tabel 1.1 Perbandingan Keuangan Koperasi Kredit Kubu Gunung Tegaljaya Tahun 2009 s.d. 2013
Tahun
Total Aktiva (Rp)
Modal (Rp)
Sisa Hasil Usaha (Rp)
2009
23.470.094.167
6.762.990.246
373.375.493
2010
32.312.785.836
8.938.618.748
508.032.048
2011
44.591.832.826
11.701.111.266
606.601.609
2012
75.076.913.607
16.332.255.554
976.344.351
136.843.734.681 21.250.599.504 2013 Sumber: Koperasi Kredit Kubu Gunung 2013
874.781.874
Dari Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa keuangan pada Koperasi Kredit Kubu Gunung Tegaljaya setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Secara finansial, memang Koperasi Kredit Kubu Gunung Tegaljaya ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Akan tetapi, penilaian suatu koperasi yang baik tidak hanya dilihat dari sisi kinerja keuangannya saja. Diperlukan analisis yang lebih komprehensif agar pihak – pihak yang terkait dapat mengambil keputusan secara tepat dan cermat untuk kepentingan badan usaha yang mereka jalani. Analisis kinerja dengan pendekatan balanced scorecard diharapkan mampu untuk menjawab kinerja secara komprehensif yaitu aspek kinerja perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditarik
rumusan masalah adalah sebagai berikut.
8
1.
Bagaimana kinerja Koperasi Kredit Kubu Gunung Tegaljaya ditinjau dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ?
2.
Bagaimana kinerja Koperasi Kredit Kubu Gunung Tegaljaya secara keseluruhan ditinjau dari keempat perspektif balanced scorecard ?
1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin
dicapai adalah untuk mengetahui. 1.
Kinerja Koperasi Kredit Kubu Gunung Tegaljaya ditinjau dari perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.
2.
Kinerja Koperasi Kredit Kubu Gunung Tegaljaya secara keseluruhan ditinjau dari keempat perspektif balanced scorecard.
1.4
Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.
1.
Bagi Penulis Penulis dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai cara menganalisa kinerja dari aspek keuangan dan non keuangan koperasi yang didapat dari hasil penelitian.
2.
Bagi Koperasi
9
Sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan koperasi, khususnya
yang
berkaitan
dengan
pengukuran
kinerja
dengan
menggunakan konsep balanced scorecard. 3.
Bagi Pembaca Memberikan gambaran mengenai konsep balanced scorecard dan penerapannya dalam kehidupan nyata.
1.5
Ruang Lingkup Penelitian Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian dibatasi hanya mengukur
kinerja dengan menggunakan metode balanced scorecard karena metode ini merupakan sistem pengukuran yang tidak hanya melihat dari satu sisi saja atau satu perspektif saja, tetapi lebih detail atau menyeluruh karena idealnya suatu masalah yang dipecahkan harus diselidiki dari berbagai macam hal yang mempengaruhinya. Penelitian ini membahas mengenai pengukuran kinerja keuangan maupun non keuangan Koperasi Kredit Kubu Gunung Tegaljaya. Kinerja Koperasi Kredit Kubu Gunung Tegaljaya diukur dengan menggunakan pendekatan balanced scorecard yang meliputi empat perspektif yaitu: perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.
