I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Kementerian Agama, sebagai salah satu satuan kerja pemerintah memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Banyak bidang yang dilayani oleh Kementerian
Agama,
antara
lain,
penyelenggaraan
ibadah
haji
dan
umroh,
penyelenggaraan pendidikan agama, proses nikah, talak, cerai dan rujuk. Pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Kementerian Agama dilakukan oleh pegawai yang berada dalam organisasi tersebut. Pelayanan akan baik kalau dilakukan oleh pegawai yang memiliki kompetensi yang memadai. Membentuk pegawai Kementrian Agama yang kompeten merupakan salah satu tugas utama dari Pusdiklat Tenaga Administrasi, yang berada di bawah eselon I bernama
Badang Litbang dan Diklat
Kementerian Agama. Setiap organisasi memiliki keinginan untuk mengetahui apakah kinerja yang dilakukannya telah mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, organisasi membutuhkan metode pengukuran kinerja. Metode pengukuran kinerja yang tepat akan memberikan tanda kepada organisasi mengenai pencapaian target yang telah ditetapkan. Kinerja yang dihasilkan oleh organisasi akan memiliki tiga kemungkinan, yaitu di bawah target, sama dengan target atau di atas target. Organisasi tidak akan mengetahui apakah kinerjanya tercapai atau tidak jika tidak memiliki metode pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan faktor penting
dalam
mengembangkan
organisasi secara efisien dan efektif. Kementerian Agama memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan. Untuk bisa meyakini bahwa pemangku kepentingan telah dipenuhi kebutuhannya, maka kita perlu indikator yang
bisa menunjukkan ketercapaian kinerja yang telah direncanakan di awal tahun. Dengan memiliki Indikator kinerja, maka ketercapaian target yang telah direncanakan atau ditetapkan bisa diketahui oleh manajemen. Kementerian Agama sebagai satuan kerja pemerintah perlu berhati-hati di dalam memilih metode pengukuran kinerja untuk mengukur kinerja organisasi. Terdapat banyak pilihan metode pengukuran kinerja yang kita ketahui. kinerja yang cocok untuk lembaga
Metode pengukuran
tertentu (swasta), belum tentu cocok dengan
organisasi yang lain (satuan kerja pemerintah), karena setiap organisasi memiliki karakter yang berbeda (tujuan organisasi berbeda). Memilih metode pengukuran kinerja yang tepat akan sangat membantu manajemen dalam melihat pencapaian terhadap target target yang telah ditetapkan. Hal ini akan menjadikan pengukuran kinerja sebagai suatu alat yang efektif sebagai bahan evaluasi. Pengukuran kinerja memberikan manfaat yang besar bagi organisasi. Beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan pengukuran kinerja antara lain, mengetahui apakah target
yang ditetapkan telah tercapai, melakukan upaya perbaikan dalam
proses jalannya organisasi, alat yang efektif untuk melakukan peningkatan kapasitas organisasi. Organisasi yang telah memiliki alat ukur kinerja akan bisa mengetahui apakah tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Evaluasi bisa dilakukan secara periodik. Dengan mengetahui apakah target tercapai atau tidak, maka Kementerian Agama bisa menyusun rencana aksi yang memadai agar seluruh potensi yang dimiliki oleh organisasi tersebut dapat secara maksimal dimanfaatkan untuk mencapai visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja sangat
dibutuhkan oleh Kementerian Agama
untuk
membantu memudahkan manajemen dalam pengelolaan organisasi. Dengan memiliki pengukuran kinerja, maka organisasi punya alat evaluasi yang bisa menunjukan kondisi positif atau kondisi negatif. Kondisi positif terjadi kalau kinerja dibawah target yang
ditetapkan. Sedangkan kondisi positif adalah kondisi yang mencerminkan bahwa kinerja yang tercapai sama atau bahkan lebih tinggi dari target yang telah ditentukan. Di era reformasi seperti sekarang ini, dimana pemangku kepentingan memberikan tuntutan yang banyak kepada satuan kerja pemerintah, maka Kementerian Agama perlu menjawab tantangan ini dengan melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan jawaban lembaga pemerintah untuk bisa memenuhi harapan masyarakat. Prinsip-prinsip pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain adalah berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, berorientasi pada peningkatan kinerja,
integritas,
akuntabilitas,
transparansi,
penegakan
hukum/aturan,
desentralisasi/pembagian wewenang, antisipatif, dan inovatif. Di samping itu, hal lain yang cukup penting dalam reformasi birokrasi adalah prinsip pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu reformasi birokrasi
berorientasi pada
peningkatan kualitas pelayanan publik dan berorientasi pada peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja organisasi pemerintah sangat diharapkan oleh masyarakat. Untuk dapat mengetahui apakah kinerja organisasi
meningkat atau tidak maka kita
membutuhkan suatu alat untuk mengukur kinerja organisasi. Reformasi birokrasi pemerintah merupakan salah satu prioritas pemerintah dalam pelaksanaan APBN, yang tujuannya adalah melakukan penataan kembali sumber daya manusia aparatur. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor: per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi bahwa program penataan sistem manajemen SDM aparatur menjadi prioritas pertama pada RPJM 2010-2014 pada pemerintahan SBY-Boediono dalam Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Sebagai
jawaban atas perubahan dalam pengelolaan keuangan negara,
pemerintah memberlakukan konsep penganggaran berbasis kinerja. Perubahan ini dilakukan dalam rangka mendukung pelayanan kepada pemangku kepentingan dengan
cara yang lebih baik. Penerapan anggaran berbasis kinerja menjadi hal penting dalam upaya memperbaiki proses penganggaran di sektor publik agar bisa memenuhi harapan masyarakat. Penganggaran berbasis kinerja menggantikan sistem lama, sistem konvensional yang membagi anggaran menjadi anggaran rutin (yang tertuang dalam dokumen bernama Daftar Isian Kegiatan) dan anggaran pembangunan (yang tertuang dalam dokumen bernama Daftar Isian Kegiatan). Dalam penerapan sistem lama, orientasi pelaksanaan anggaran lebih kepada faktor input. Penganggaran berbasis kinerja menerapkan sistem penganggaran terpadu yang tidak lagi membedakan dalam klasifikasi rutin dan pembangunan/proyek. Dokumen pelaksanaan anggaran dalam penganggaran berbasis kinerja disebut Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Dari uraian tersebut di atas bisa diambil kesimpulan bahwa salah satu hal penting yang mendukung reformasi birokrasi adalah proses pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan Pelatihan merupakan tugas utama dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Administrasi. Pusdiklat Tenaga Administrasi diberi tugas untuk meningkatkan kualitas ketrampilan, pengetahuan dan perilaku pegawai tenaga administrasi di bawah lingkungan Kementerian Agama. Atas dasar uraian tersebut di atas bahwa pengukuran kinerja organisasi sangat penting dalam proses reformasi birokrasi di Kementerian Agama pada umumnya, dan Pusdiklat Tenaga Administasi pada khususnya. Merancang metode pengukuran kinerja untuk Kementerian Agama memerlukan waktu yang sangat lama.
Oleh karena itu,
dalam penelitian, lingkup penelitian dilakukan di Pusdiklat Tenaga Administrasi sebagai salah satu unit eselon II di bawah Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Perancangan pengukuran kinerja dengan metode balanced scorecard di Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama”.
1.2. Rumusan Masalah. Unsur sumber daya manusia menjadi salah satu unsur yang sangat penting dalam manajemen strategis. Pencapaian visi dan misi organisasi sangat tergantung pada kapasitas sumberdaya manuisa. Penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur sangat ditentukan oleh mutu diklat. Kinerja pembangunan bidang agama dalam banyak hal secara tidak langsung dipengaruhi pula oleh kinerja unit kediklatan yang ada. Pusdiklat Tenaga Administrasi memiliki peran sebagai strategis sebagai tempat untuk meningkatkan sumber daya manusia administrasi Kementerian Agama sehingga mempunyai pengetahuan, ketrampilan, keahlian dan sikap untuk melaksanakan tugas secara professional. Dengan sumber daya manusia administrasi yang berkualitas, diharapkan dapat menunjang tercapainya visi misi dan target pembangunan nasional. Sebagai salah satu
satuan kerja pemerintah yang berada di
lingkungan
Kementerian Agama, maka Pusdiklat Tenaga Administrasi memiliki kewajiban untuk mendukung reformasi birokrasi yang sekarang sedang dijalankan. Salah satu harapan reformasi birokrasi adalah meningkatnya kinerja organisasi pemerintah. Untuk bisa mengetahui apakah kinerja organisasi pemerintah meningkat atau tidak, diperlukan metode pengukuran kinerja organisasi. (Undang-Undang nomor 17 tahun 2003) Apakah Pusdiklat Tenaga Administrasi sudah menerapkan metode balanced scorecard dalam pengukuran kinerja? Dari hasil wawancara dengan Kepala Pusdiklat dan beberapa Kepala Bidang, diperoleh kesimpulan bahwa saat ini Pudiklat Tenaga Administrasi belum menggunakan balanced scorecard dalam penilaian kinerja organisasi. Pada saat yang bersamaan, Kementerian Agama sedang melakukan reformasi birokrasi. Hal yang menjadi sangat penting dalam refomasi adalah penilaian kinerja organisasi. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:
1. Bagaimana menganalisa dan mengidentifikasi sasaran strategis Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. 2. Bagaimana menganalisa dan mengidentifikasi indikator kinerja utama (IKU) yang lebih tepat, yang meliputi perspektif keuangan, perspektif pemangku kepentingan dan pelanggan, perspektif proses internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. 3. Bagaimana bobot dari masing-masing
perspektif, sasaran strategis dan Indikator
Kinerja Utama (IKU) dalam perancangan balanced scorecard Pusdiklat Tenaga Administarsi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. 4. Bagaimana Pusdiklat Tenaga administrasi menyusun peta strateginya. 5. Inisiatif strategis apa yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran strategis. 1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Identifikasi sasaran strategis (SS) Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. 2. Identifikasi indikator kinerja utama (IKU) dalam pengukuran kinerja Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Diklat dan Litbang Kementerian Agama sesuai dengan perspektif keuangan, perspektif pemangku kepentingan dan pelanggan, perpsektif proses internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 3. Menentukan bobot perspektif, sasaran strategis dan indikator kinerja utama dalam kerangka pengukuran kinerja melalui pendekatan balanced scorecard di Pusdiklat Tenaga Administrasi. 4. Menggambarkan peta strategi Pusdiklat Tenaga Administrasi.
5. Memformulasikan Inisiatif Strategis dalam rangka mencapai sasaran strategis. 1.4. Manfaat Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut: 1. Bagi organisasi, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai langkah maju melakukan proses reformasi birokrasi di Pusdiklat Tenaga Admistrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama melalui rancangan
pengukuran kinerja dengan
pendekatan balanced scorecard. Dengan hasil penelitian ini, maka organisasi akan memiliki alat ukur kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam periode tahunan sehingga peta strategi (strategy map) menuju visi organisasi dapat lebih jelas. 2. Bagi
peneliti, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pendalaman ilmu
manajemen strategik, dalam hal ini implementasi konsep balanced scorecard di lembaga pusdiklat milik pemerintah. 1.5. Ruang Lingkup Penelitian Melakukan perancangan pengukuran kinerja dengan metode balanced scorecard. Balanced scorecard dibuat mulai dari penerjemahan sasaran kinerja strategik organisasi dan selanjutnya penyusunan balanced scorecard dengan menentukan sasaran strategis (SS), kemudian menentukan indikator kinerja utama (IKU)
ke dalam perspektif
keuangan, perspektif pemangku kepentingan dan pelanggan, perspektif proses internal, serta perspketif pembelajaran dan pertumbuhan organisasi. Tahap berikutnya adalah penyusunan peta strategi dan inisiatif strategis.
Selanjutnya merekomendasikan
penggunaan balanced scorecard untuk Pusdiklat Tenaga Administrasi Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB
