RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 56/PHPU.D-XI/2013 Tentang Keberatan Atas Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow I. PARA PIHAK A. Pemohon Drs. Hi. Hamdan Datunsolang dan Hi. Farid Lauma, S.E.. (Pasangan Calon Nomor Urut 4) Kuasa Hukum AH. Wakil Kamal, S.H., M.H.., dkk berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2013 B. Termohon Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. II. OBJEK PERMOHONAN Surat Keputusan 51/Kpts/KPU-BMU/V/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tertanggal 16 Mei 2013 juncto Berita Acara Nomor 50/BA/KPU-BMU/V/2013 (Model DB-KWK.KPU) beserta Lampirannya tanggal 16 Mei 2013; III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI 1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :”(1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (3) Memutus pembubaran partai politik; dan (4) Memutus perselisihan tentang pemilihan umum”; 2. Pasal Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil
3.
4.
5.
6.
Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”; Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa, “penanganan sengketa hasil penghitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan”. Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan “Mahkamah Konstitusi bewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum”. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka secara tegas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa, mempertimbangkan, dan memutus perkara terkait perselisihan hasil Pemilukada.
IV. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING) Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut 4 (empat) dalam Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan Umum Bupati dam Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tertanggal 09 Maret 2013. Dan Keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 22 Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tertanggal 18 Maret 2013. V. TENGGAT PENGAJUAN PERMOHONAN Berdasarkan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 yang menentukan, “Permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan suara Pemilukada diajukan ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan,”. Pemohon mendaftarkan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2013, sementara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pemilukada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Surat Keputusan 51/Kpts/KPU-BMU/V/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tertanggal 16 Mei 2013 juncto Berita Acara Nomor 50/BA/KPU-BMU/V/2013 (Model DB-KWK.KPU) beserta Lampirannya tanggal 16 Mei 2013, ditetapkan pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2013. Bahwa dengan demikian batas waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara a quo adalah hari Jum’at, 17 Mei 2013; Senin, 20 Mei 2013; dan hari Selasa, 21 Mei 2013, (hari Sabtu, 18 Mei 2013 dan hari Minggu, 19 Mei 2013 adalah hari libur). Dengan begitu, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan sehingga menurut Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 VI. ALASAN PERMOHONAN 1. Adanya pelanggaran terstruktur, tersistematis dan massif yang dilakukan oleh KPU sampai ke tingkat KPPS yang bekerja sama dengan Kandidat No. urut. 1 yakni Depri Pontoh adalah wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara dan mantan Sekretaris KPU Bolaang Mongondow di Kotamobagu, dan terbukti telah terjadi pelanggaran pada saat pelaksanaan pemungutan suara berupa terdapat pemilih yang tidak bertempat tinggal di TPS dan namanya tidak terdapat dalam daftar pemilih tetap namun mendapat undangan untuk memilih dan memilih, surat suara yang pencoblosannya sudah benar untuk pasangan HD-FL (pemohon), namun tidak disahkan oleh KPPS, terdapat pemilih dibawah umur mencoblos di TPS, telah terjadi pengarahan oleh anggota KPPS kepada pemilih untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 1, dan mengintip sampai dalam bilik pencoblosan sambil membisikan, terjadi pencoblosan di luar TPS, pelaksanaan pemungutan suara tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, terdapat penggandaan daftar pemilih, dan terdapat surat undangan ganda dari kpu; 2. Adanya pengumpulan masa pendukung DP-Syah terutama KPPS serta saksi di lapangan terbuka yang dihadiri oleh Ketua KPU dan Calon Wakil Bupati Suryansyah, S.H (Pasangan Calon Nomor Urut 1); 3. Adanya KPPS dan Anggota KPPS desa Kayuogu berpihak pada Pasangan Calon No.1 yaitu dengan memandu bahkan mengikuti sampai di bilik untuk mencoblos kandidat No. 1. 4. Adanya 3 orang pendatang yang disuruh Ketua KPPS untuk memcoblos Pasangan Calon No. 1. Adanya pemilih mempunyai undangan dan KTP tapi
dipersulit KPPS, pemilih yang berasal dari Bandung dan bukan penduduk disuruh memilih DP-syah oleh KPPS desa Biontong 5. Adanya suara sah HD-FL berjumlah 50 (lima Puluh) suara sah diserahkan oleh saksi Kordes bernama MAE kepada JAPRI PAPUTUNGAn ketika Pleno di PPS sisa 33 (tiga puluh tiga) suara sahHD-FL. 6. Adanya suara sah dari pasangan HD-FL, tapi oleh KPPS di Kecamatan Bintauna, Kecamatan Sangkup maupun Bolangitang dinyatakan rusak 7. Adanya informasi dari salah seorang anggota KPU yang namanya tidak mau disebutkan namun bersedia bersaksi bahwa terdapat penggelembungan suara dipleno KPU 8. Adanya tindakan penculikan yang dilakukan oleh simpatisan DP-Syah kepada Ketua KPPS ( Edison Batalipu) desa Biontong Induk Kec. Bolangiotang Induk karena meraka tahu bahwa Ketua KPPS tidak dapat diintervensi 9. Adanya 33 (tiga puluh tiga) orang yang namanya terdaftar di DPT, tapi sengaja tidak diberikan undangan, sehingga mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena diketahui bahwa mereka adalah simpatisan HD-FL 10. Adanya temuan Panwas menyangkut pemilih ganda jumlahnya cukup banyak di desa Biontong dan desa Sangkup 11. Adanya Anggota KPPS menyalahgunakan kewenangan dengan cara merekomendasikan 33(tiga puluh tiga ) orang warga yang tidak terdapat dalam daftar DPT untuk memilih 12. Adanya TNI AD Memilih. 13. Adanya seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sejak awal proses pilkada, simpatisan dan pendukung Pemohon mendapat ancaman, intimidasi, akibatnya banyak pendukung pemohon yang tidak memilih dan tidak datang pada saat pemungutan suara, peristiwa tersebut seperti telah di back-up oleh aparat kepolisian dalam hal ini Sdr. Kasat Intel Polres Bolmong AKP Dedy Pontoh dan dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 bernama Drs.Hi.Depri Pontoh dan Suriansyah Korompot, S.H, TERMOHON telah melakukan pelanggaran dan tidak menjalankan tugas dan fungsinya yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan VII. PETITUM 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal demi hukum (void ab initio) Surat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 51/Kpts/KPU-BMU/V/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow
Utara Tahun 2013 tanggal 16 Mei Tahun 2013 juncto Berita Acara Nomor 50/BA/KPU-BMU/V/2013 (Model DB- KWK.KPU) beserta Lampirannya tanggal 16 Mei Tahun 2013; 3. Memerintahkan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; 4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs.Hi.Depri Pontoh dan Suriansyah Korompot, S.H, dan tidak dapat mengikuti pemungutan suara ulang tersebut; Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).
