MENTERI TENAGA KERIA REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSA}.I MENIERI TENAGA KERIA NOMOR: KEP-92/1\,|EN/ I 998
TENTA]\IG PERLINDI.JNGAI{ TENAGA. KERIA INDONESIA DI LUAR NEGERI MELALII ASI'RA}ISI I
MENTERI TENAGA KERIA REPIJBLIK INDONESIA,
Menimbang
Mengrngat
:
:
a.
bahwe berdasarkan pasal 33 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER02^\dEN/1994 t€oteng Penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan ke Luar Negeru pedindungan terhadap teotga kerja Indonesia yang bekerja di luar ncgeri menrpakan kewajiban pelaksena p€nempatan tenaga kerja Indonesia;
b.
bahwa untuk menjamin pedindungsn ten4ga kerja Indonesia di luar negeri socara menyeluruh perlu dilakukan dengan asransi;
c.
bahwa Keputusan Menteri Ten4ga Kerja Nomor KEP-I6A,IEN/1998 tentang Peningkatan Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri meldui Asuransi Perlindungan tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu diubah.
d.
bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
l.
Keputusan Presiden Nomor l22lM Tahun 1998 tentang Pernbentukan Kabinet Reformasi Pembangunan;
2.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-02A{EN/1994 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan ke Luar Negeri;
3.
Keputusan Menteri Tgnaga Kerja Nomor KEP-44/IVIEN/1994, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penempatur Tenaga Kerja di Dalam dan ke Luar Nqgeri;
4.
Kepunrsan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-28A,IEN/1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja.
89
MEMUTUSKAN: MenetapKan
:
KEPUTUSA}.I MENTERI TENAGA KERIA TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERIA INDONESTA DI LUAR NEGERI MELALUI ASURANSI
Pasal
I
(l)
Lembaga pelaksana penempatan tenega kerja Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (l) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-024/!EN/1994 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam dan ke Luar Negeri, yang selanjutnya disebui Lembaga Pelaksana Penempatan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan tenage kerjq penyelesaian permasalahan dan hak-hak tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
(2)
Untuk merealisasikan tanggung jawab pelaksanaan penempatan tenaga kerja lndonesia
(l), setiap tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri wajib diikutsertakan dalam program asuransi perlindungan. sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)
Penyelenggaraan program asuransi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh perusahaan asuransi yang diakui dan terdaftar pada Departemen Keuangan Republik Indonesia.
Pasal2 Program asuransi perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
I
ayat (2'l meliputi:
a.
Santunan bagi tenaga kerja yang meninggal dunia sejak keberangkatan dari daerah asal sampai kembali ke daerah asal;
b.
Santunan bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan sejak diberangkatkan dari daerah asal sampai kembali ke daerah asal;
c.
Santunan bagi tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah melampaui waktu 3 (tiga) bulan setelah perjanjian kerja ditandantangani, karena.
I).
Perusahaan/majikan mengalami pailit; atau
2). Perusahaan/majikan mengalami kesulitan keuangan; atau 3). Tenaga kerja mendapat kecelakaan sehinlga menderita cacat badan dan tidak dapat menjalankan tugas; atau
4). Tenaga kerja sakit,
sehingga tidak dapat bekerja lagi; atau
90
5). Tenaga kerja mengadu kepada perwakilan RI setempat karena mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja atau perlalaran yang tidak manusiawi oleh perusahaan/majikan. Santunan bagi tenaga kerja yang tidak dibayar gajinya dan atau yang tidak memperoleh hakhaknya.
e.
Bantuan hukum kepada tenaga kerja dalam hal yang bersangkutan harus menghadapi peradilan di negara yang bersangkutan.
Pasal3
r
(l)
Setiap tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri wajib ikut program asuransi perlindungan yang preminya dibayar oleh pengguna jasa tenaga kerja Indonesia atau Lembaga Pelaksana Penempatan.
(2)
Premi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menjadi tanggung jawab pengguna jasa tenaga kerja Indonesia atau Lembaga Pelaksana Penempatan yang besarnya ditetapkan oleh penrsahaan asuransi bersama-sama dengan Lembaga Pelaksana Penempatan.
(3)
Besarnya premi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaporkan kepada Menteri Tenaga Kerja oleh Lembaga Pelaksana Penempatan.
Pasal4
(l)
Setiap tenaga kerja Indonesia peserta program asuransi perlindungan berstatus sebagai tertanggung dan berhak mendapatkan tanda peserta azuransi yang berlaku sah sebagai polis individu yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi.
@
Perusahaan asuransi wajib memberikan daftar nama-nama tenaga kerja Indonesia peserta program azuransi perlindungan yang dilengkapi dengan nomor polis yang bersangkutan kepada Lembaga Pelaksana Penempatsn untuk setiap kelompok pemberangkatan yang tembusannya disampaikan kepada Direklur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja.
Pasal5
(l)
Apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasa,l2, tenaga kerja Indonesia atau ahli warisnya mengajukan klaim asuransi untuk mendapatkan santunan dengan menunjukkan karttr kepesertaan asuransi pedindungan atau butti lain yang ditentukan oleh perusahaan asuransi.
(2)
(l)
Santunan sebagaimana dimaksud pada ayat dibayarkan oleh perusahaan asuransi langsung kepada tenaga kerja Indonesia yang bersangkutan dan atau keluarga tenaga kerja Indonesia yang berhak.
9t
(3)
Lembaga Pelaksana Penempatan memberikan bantuan yang diperlukan untuk kelancaran proses klaim asuransi bagi tenaga kerja Indonesia yang bersangkutan.
Pasal 6
(l)
Besarnya santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal berikut:
5 ayat (l) ditetapkan sebagai
a.
Bagi tenaga kerja yang meninggal dunia karena sakit sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), karena kecelakaan sebesar Rp. 6.O00.000,- (enam juta rupiah);
b.
Bqgi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan, besarnya ,rr.rui' dengan tingkat kecacatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c.
Bagi tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja @HK) setelah melampaui waktu 3 (tiga) bulan tetapi belum mencapai I (satu) tatrun setelah perjanjian kerja ditandatangani, karena:
l)
perusahaan/majikan mengalami pailit, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah tiket pesawat terbang kembali ke Indonesia; atau
2)
perusahaan/majikan mengalami kesulitan keuangan, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah tiket pesawat terbang kembali ke Indonesia; atau
3)
tenaga kerja mendapat kecelakaan sehingga menderita cacat badan dan tidak dapat
menjalankan tugas, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga pesawat terbang kembali ke Indonesia; atur
juta rupiah) ditambah tiket
4) temga kerja sakit, sehingga tidak dapat bekerja lagi mendapat
biaya pengobatan
sampai sembuh ditambah tiket pesawat terbang kembali ke Indonesia.
d.
'
Bagi tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang telah bekerja lebih dari I (satu) tahun setelah perjanjian kerja ditandatangani, karena:
l)
perusatraan/majikan mengalami pailit, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah tiket pesawat terbang kembali ke Indonesia; atau
2)
perusahaan/majikan mengalami kesulitan keuangan, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu iuta lima ratus ribu rupiah) ditambah tiket pesawat terbang kembali ke Indonesia; atau
3)
tenaga kerja mendapat kecelakaan sehingga menderita cacat badan dan tidak dapat
menjalankan tugas, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah tiket pesawat terbang kembali ke Indonesia; atau
4)
tenaga kerja sakit, sehingga tidak dapat bekerja lagi mendapat biaya pengobatan sampai sembuh ditambah tiket pesawat terbang kembali ke Indonesia.
92
e.
(2)
Bagi tenaga kerja yang tidak dibayar gajinya dan atau yang tidak memperoleh hakhaknya, diberikan gaji dan hak-hak yang seharusnya diterima oleh tenaga kerja Indonesia ditambah biaya pesawat terbang kembali ke Indonesia apabila biaya penerbangan tersebut tidak ditanggung oleh pengguna.
Dalam hal tenaga kerja Indonesia hanrs menghadapi peradilan di negara yang bersangkutan seluruh biaya bantuan hukum ditanggung oleh perusahaan asuransi. Pasal 7
(l)
Bukti pembayaran premi asuransi merupakan salah satu persyaratag keberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri.
(2)
Balai AKA}{ dalam proses pelayanan keberangkatan tenaga kerja Indonesia, berwenang meneliti persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(l).
Pasal 8
Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, program asuransi perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia yang telah berada di luar negeri yang dilaksanakan oleh Konsorsium Asuransi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, tetap berlalcu sampai dengan masa berakhirnya perjanjian kerja tenaga kerja Indonesia yang bersangkutan.
Pasal 9
Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEPl6AdEN/1998 tentang Peningkatan Pelaksanaan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri melalui Asuransi Pedindungan dan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Nomor KEP-48/BP/1998 tentang Penunjukan Konsorsium Asuransi Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, dinyatakan tidak berlaku lagi,
Pasal
l0
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditaapkan.
Ditaapkandi :Jakarta Pada tanggal : 29 Mei 1998 MENTERI TENAGA KERIA R.I.
FAHMI IDRJS 93
