HUTAN DIKLAT RUMPIN SEBAGAI SALAH SATU RUANG TERBUKA HIJAU DI KABUPATEN BOGOR MH. Tri Pangesti Widyaiswara Utama, Balai Diklat Kehutanan Bogor
Abstrak Sejalan dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, pengelolaan Hutan Diklat Rumpin harus didasarkan atas perencanaan jangka panjang yang kemudian dijabarkan ke dalam rencana jangka pendek yang terintegrasi dan mengakomodasikan aspirasi publik. Upaya untuk mengakomodasikan aspirasi publik salah satunya adalah Hutan Diklat Rumpin dapat menyediakan ruang terbuka hijau bagi masyarakat untuk kepentingan lingkungan sekaligus berperan dalam menjaga degradasi hutan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Permen Pekerjaan Umum No. 5/PRT/M/2008). Dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan, jumlah RTH di setiap tempat harus sebesar 30 % dari luas kota tersebut dengan proporsi 20 % ruang terbuka hijau publik dan 10 % terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Menurut Ning Purnomohadi ketentuan luasan 30 % RTH di setiap perkotaan merupakan hasil kesepakatan dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil (1992) dan dipertegas lagi pada KTT Johannesberg, Afrika Selatan. Sekarang kecamatan Rumpin sedang gencar-gencarnya melakukan kegiatan pembangunan dari para investor sehingga membabat habis pekebunan karet yang ada dan mengakibatkan ruang terbuka tanpa tanaman. Lingkungan terasa panas dan berdebu saat musim panas. Satu-satunya kawasan yang masih ada tumbuhannya adalah Hutan Diklat Rumpin. Potensi tumbuhan (flora) di Hutan Diklat Rumpin diantaranya adalah Acasia mangium, Acasia carpa, Eucalyptus sp, Sengon Buto, Albizia sp, Karet, Benuang, Jati, Meranti, Mahoni, Kenari, Pulai, Puspa, Manglid, Shorea sp, Sungkai, Rasamala, Kayu Merbau, Gmelina sp, Ketapang, Beringin, Ki putri, Kemiri, Ki hujan, Salam, Mindi, Pinus, Secang, tanaman buah-buahan, tanaman obat-obatan, dan Bambu. Tanggal 21 Maret 2014, telah dilakukan kegiatan penanaman pohon di Hutan Diklat Rumpin dalam rangka Hari Bhakti Rimbawan dan Hari Hutan Internasional sekaligus sebagai upaya tetap mempertahankan Hutan Diklat sebagai ruang terbuka hijau. Kata Kunci : Hutan Diklat Rumpin, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
A. Pendahuluan Balai Diklat Kehutanan Bogor sebagai Unit Pelaksana Tehnis (UPT) Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan (BP2SDMK) Kementerian
Kehutanan,
berdasarkan Permenhut No.40/Menhut-II/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Balai Diklat Kehutanan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Non Pegawai di bidang kehutanan. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan diklat di bidang kehutanan yang efektif dan efisien perlu di dukung oleh sarana dan prasarana yang optimal salah satunya adalah Hutan Diklat. Balai Diklat Kehutanan Bogor mempunyai 2 (dua ) Hutan Diklat yaitu KHDTK Hutan Diklat Rumpin (selanjutnya disebut Hutan Diklat Rumpin)
dan Hutan Diklat
Jampang Tengah. Status Hutan Diklat Rumpin sebelumnya adalah Hutan Wisata Rumpin. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan dengan SK Nomor 306/KptsII/1991 tanggal 11 Juni 1991 menetapkan perubahan fungsi Hutan Wisata Rumpin di Rumpin seluas ±75,353 Ha menjadi kawasan hutan dengan fungsi khusus sebagai Hutan Pendidikan dan Penelitian. Selanjutnya dengan
terbitnya Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 393/Menhut-
II/2004 tentang perubahan Keputusan menteri Kehutanan No. SK 306/Kpts-II/1991 luas Hutan Diklat Rumpin yang semula 75.353 Ha berubah menjadi 1) Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk Hutan Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan seluas 65.353 Ha dan 2) Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus untuk Taman Makam Rimbawan (TMR) seluas 10 Ha. Menurut hasil pengukuran tata batas Hutan Diklat Rumpin pada bulan Agustus 2006 menghasilkan luasan sebagai berikut : Hutan Diklat Rumpin seluas 66.80 Ha dan Taman Makam Rimbawan seluas 11.70 Ha. Hutan Diklat Rumpin terbagi dalam beberapa unit pengelolaan yang disebut dengan sistem bloking. Hutan Diklat Rumpin terbagi menjadi 4 (empat) blok yaitu Blok I seluas 11.30 Ha, Blok II seluas 2.90 Ha, Blok III seluas 42.90 Ha dan Blok IV seluas 9.70 Ha. Secara Administratif Pemerintahan Kawasan Hutan Diklat Rumpin terletak di Desa Rumpin, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Aksesibilitas ke Hutan Diklat Rumpin cukup baik, terletak di jalan Parung – Serpong 43 km dari Kota Bogor.
B. Apa itu Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan bagaimana proporsinya dalam suatu wilayah ? Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam (Permen Pekerjaan Umum No. 5/PRT/M/2008). Menurut Arsitek Landsekap/ Majelis Ikatan Arsitektur Landsekap Indonesia (IALI) Ning Purnomohadi mengatakan, RTH perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman dan vegetasi. Dalam Permen Pekerjaan Umum No. 5/PRT/M/2008 disebutkan bahwa RTH terbagi atas 2 (dua ) yaitu : 1) Ruang terbuka hijau privat yaitu RTH yang dimilik institusi tertentu atau perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas dan dapat berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan; 2) Ruang terbuka hijau publik yaitu RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dalam UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan, jumlah RTH di setiap tempat harus sebesar 30 % dari luas kota tersebut dengan proporsi 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat. Menurut Ning Purnomohadi ketentuan luasan 30 % RTH di setiap perkotaan merupakan hasil kesepakatan dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil (1992) dan dipertegas lagi pada KTT Johannesberg, Afrika Selatan. Ruang terbuka hijau (RTH) memiliki fungsi penting yaitu ekologis, sosial budaya, ekonomi, estetika dan evakuasi. Fungsi ekologisnya adalah dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikro. Fungsi sosial-ekonomi untuk memberikan ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai tetenger (landmark) kota. Sebagai fungsi evakuasi antara lain untuk tempat pengungsian saat terjadi bencana alam. Keberadaan RTH yang ideal akan meningkatkan tingkat kesehatan warga, dapat mengurangi kadar polutan seperti timah hitam dan timbal yang berbahaya bagi kesehatan manusia.
Sedangkan Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas : 1) Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah); 2) Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati). Penyediaan RTH di kawasan perkotaan dapat didasarkan pada beberapa aspek antara lain 1) Luas wilayah, 2) Jumlah penduduk dan 3) Kebutuhan fungsi tertentu. Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah adalah sebagai berikut: 1) Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya. 2) Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.
250 jiwa , Taman RT, di tengah lingkungan RT;
2500 jiwa , Taman RW, di pusat kegiatan RW;
30.000 jiwa, Taman Kelurahan, dikelompokan dengan sekolah/ pusat kelurahan;
120.000 jiwa, Taman Kecamatan, dikelompokan dengan sekolah/ pusat kecamatan;
480.000 jiwa, Taman Kota di Pusat Kota, Hutan Kota (di dalam/kawasan pinggiran), dan Pemakaman (tersebar).
Namun tampaknya bagi kota-kota di Indonesia, hal ini akan sulit terealisir akibat terus adanya tekanan pertumbuhan dan kebutuhan sarana dan prasarana kota seperti pembangunan gedung, pengembangan, dan penambahan jalur jalan yang terus meningkat serta peningkatan jumlah penduduk.
C. Bagaimana dengan Hutan Diklat Rumpin ? Pemerintah Kabupaten Bogor pada tahun 2014 ini merencanakan akan ada pemekaran Kabupaten Bogor kearah Kecamatan Rumpin yaitu pemekaran Kabupaten Bogor Barat. Kecamatan Rumpin merupakan pintu gerbang untuk masuk Kabupaten Bogor Barat. Selain itu, perluasan pembangunan perumahan Bumi Serpong Damai (BSD) juga kearah Kecamatan Rumpin ( Profil Desa Rumpin, 2011). Menurut rencana pembangunan Kabupaten Bogor tahun 2020 di Kecamatan Rumpin meliputi antara lain pembangunan Rel Kereta Api Cisauk - Raskasbitung, pelebaran jalan (32 m) dan penutupan tambang pasir dan batu (galian C) harus sudah terealisasi. Sejalan dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan, pengelolaan Hutan Diklat Rumpin harus didasarkan atas perencanaan jangka panjang yang kemudian dijabarkan ke dalam rencana jangka pendek yang terintegrasi dan mengakomodasikan aspirasi publik. Upaya untuk mengakomodasikan aspirasi publik salah satunya adalah Hutan Diklat Rumpin dapat menyediakan ruang terbuka hijau bagi masyarakat untuk kepentingan lingkungan sekaligus berperan dalam menjaga degradasi hutan. Keberadaan Ruang terbuka hijau seringkali masih dikalahkan oleh berbagai kepentingan lain yang lebih “menguntungkan” dan cenderung berorientasi pada pembangunan fisik untuk kepentingan ekonomi. Akibatnya, kebutuhan ruang (khususnya RTH) untuk berlangsungnya
fungsi
ekologis
kurang
terakomodasi,
dan
berdampak
pada
permasalahan manajemen pengelolaan RTH.(http://ciptakarya.pu.go.id). Hal ini terjadi di Kecamatan Rumpin, sekarang sedang gencar-gencarnya pembangunan dari para investor sehingga membabat habis pekebunan karet yang ada dan mengakibatkan ruang terbuka tanpa tanaman. Lingkungan terasa panas dan berdebu saat musim panas. Satu-satunya kawasan yang masih ada tumbuhannya adalah Hutan Diklat Rumpin. Potensi tumbuhan(flora) di Hutan Diklat Rumpin diantaranya adalah Acasia. mangium, Acasia carpa, Eucalyptus sp, Sengon Buto, Albizia sp, Karet, Benuang, Jati, Meranti, Mahoni, Kenari, Pulai, Puspa, Manglid, Shorea sp, Sungkai, Rasamala, Kayu Merbau, Gmelina sp Ketapang, Beringin, Ki putri, Kemiri, Ki hujan, Salam, Mindi, Pinus, Secang, tanaman buah-buahan, tanaman obat-obatan, dan Bambu.
Tanggal 21 Maret 2014, telah dilakukan kegiatan penanaman pohon di Hutan Diklat Rumpin dalam rangka Hari Bhakti Kehutanan dan Hari Hutan Internasional sekaligus sebagai upaya tetap mempertahankan Hutan Diklat sebagai ruang terbuka hijau.
D. Penutup Dukungan pemerintah untuk tetap mempertahankan Hutan Diklat Rumpin sebagai salah satu ruang terbuka hijau sangat dibutuhkan. Kementerian Kehutanan sebagai instansi Pembina Balai diklat Kehutanan diharapkan dapat tetap mengucurkan dana dalam pengelolaan Hutan Diklat Rumpin melalui anggran APBN Balai Diklat Kehutanan Bogor setiap tahunnya. Semoga…………
DAFTAR PUSTAKA http://ciptakarya.pu.go.id diakses tanggal 19 Maret 2014. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 393/Menhut-II/2004 Tanggal 18 Oktober 2004 Tentang Perubahan Keputusan Menhut No.306/Kpts-II/1991 tentang perubahan fungsi atas kawasan hutan Pendidikan dan Penelitian Rumpin seluas 75.353 Ha menjadi 1) kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) untuk Hutan Diklat seluas 65.353 Ha dan 2) KHDTK untuk Taman Makam Rimbawan seluas 10 Ha. Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian Dan Pengembangan Serta Pendidikan Dan Pelatihan Kehutanan. Permen Pekerjaan Umum No. 5/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan. Permenhut No.40/Menhut-II/2010 tanggal 20 Agustus 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenhut. Profil Desa Rumpin Tahun 2011. Review Management Plan Balai Diklat Kehutanan, Tahun 2011. Undang Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
