HKI dan Bentuk Badan Hukum Usaha Modul 9-10
1. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
Definisi HKI HKI digambarkan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Penggambaran di atas pada dasarnya memberikan kejelasan bahwa HAKI memang menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia sebagai inti atau objek pengaturannya.
Golongan / Rezim HKI
Digolongkan dua rezim besar itu adalah sebagai berikut : Hak Cipta (Copyright); dan Hak atas kekayaan industrial (Industrial property Right).
Industrial Property Right dibagi lagi menjadi beberapa bagian,
yaitu: 1. Paten (Patents); 2. Merek ( Marks) ; 3. Desain Industri (Industrial design); 4. Rahasia Dagang (Trade secrets); 5. Indikasi Geografis (Indications of Source); 6. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Layout design of Integrated Circuits) ; dan 7. Varietas Tanaman ( Biotechnology)
Peraturan Perundang-Undangan di Bidang HKI
UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek UU No. 29 tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
A. Hak Cipta
Hak cipta adalah perlindungan yang diberikan Negara kepada pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Memberikan hak kepada pemiliknya untuk memberi ijin kepada pihak lain mengambil manfaat ekonomis dari ciptaannya atau melarang pihak lain untuk mengambil manfaat ekonomis.
Bentuk Hak Cipta
Buku, program komputer, pamflet, dan semua karya tulis lainnya (novel, puisi); Ceramah, kuliah, pidato dan semua yang diwujudkan dalam bentuk ucapan; Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan IP, lagu atau musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan rekaman suara; Drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomim; Karya pertunjukkan seni, penyiaran; Seni rupa dalam segala bentuk, misal: lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, pahat, patung kolase dan hasil kerajinan tangan lainnya; Desain arsitektur;
Bentuk Hak Cipta (UU No. 19 Tahun 2002)
Seni batik; Foto (fotografi); Film (sinematografi); Terjemahan, tafsiran, saduran, bunga rampai dan karya lainnya serta hasil pengalihwujudan.
Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta
Selama hidup pencipta dan 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia atau pencipta terakhir meninggal dunia (lebih dari 1 orang pencipta) Untuk ciptaan berupa program komputer, sinematografi, fotografi, database, karya hasil pengalihwujudan dan perwajahan karya tulis diberikan perlindungan selama 50 tahun sejak diterbitkan atau diumumkan Ciptaan milik badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak diumumkan
B. Merek
Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, hurufhuruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda Lingkup merek: 1. Merek Dagang 2. Merek Jasa 3. Merek Kolektif
Jangka Waktu Perlindungan Merek
Dilindungi selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan, Dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama, dengan syarat mengajukan secara tertulis dalam jangka waktu 12 bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan
C. Paten
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya Paten diberikan jika memenuhi tiga unsur yaitu adanya unsur kebaruan (novelty), mengandung langkah inventif (inventive step), serta dapat diterapkan dalam industri (industrial applicability)
Ruang Lingkup dan Jenis Paten Ruang Lingkup; Paten Produk: produk harus mampu dibuat berulang-ulang dengan kualitas sama, contohnya mobil, motor, dll Paten Proses: proses harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktek, misalnya rumus, formula, obatobatan, dll Jenis Paten; Paten Mencakup 3 unsur paten, dan sekurang-kurangnya memiliki satu klaim Paten Sederhana Tidak mencakup unsur inventive step dan hanya punya satu klaim
Jangka Waktu Perlindungan Paten
Paten diberikan waktu perlindungan selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan Paten sederhana selama 10 tahun Tidak dapat diperpanjang
D. Desain Industri
Adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditi industri, atau kerajinan tangan Desain industri hanya diberikan terhadap desain industri yang dianggap baru dan tidak harus orisinil
Jenis Perlindungan
Pemegang hak desain industri dapat melaksanakannya, dan Melarang orang lain tanpa persetujuannya untuk membuat, memakai, menjual atau mengimpor produk yang diberi hak desain industri
Catatan: Kecuali apabila pemakaian lisensi untuk kepentingan pendidikan dan penelitian
Jangka Waktu Industri
Perlindungan
Desain
Diberikan selama 10 tahun sejak tanggal penerimaan
E. Rahasia Dagang
Adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang Rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi; termasuk pola, rumus, mekanisme, kompilasi, program, metode, teknik atau proses; yang menghasilkan nilai ekonomis secara mandiri, nyata dan potensial. Rahasia dagang tidak bisa diakses secara umum
Persyaratan Rahasia dagang dilindungi bila: Bersifat rahasia, Mempunyai nilai ekonomis, dan Dijaga kerahasiaannya melalui upaya dan langkah yang layak Pemilik Rahasia Dagang dapat menggunakan sendiri atau memberikan lisensi kepada pihak lain untuk kepentingan komersial
F. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Adalah kreasi berupa rancangan oeletakan 3 dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya 1 dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu
Jangka Waktu Perlindungan
Perlindungan diberikan kepada satu atau beberapa orang pendesain secara bersama atau yang menerima hak tersebut dari pendesain, kecuali diperjanjikan lain. Perlindungan diberikan sejak tanggal penerimaan permohonan Diajukan paling lama 2 tahun sejak pertama kali digunakan (untuk komersial) Perlindungan diberikan selama 10 tahun
G. Perlindungan Varietas Tanaman
Adalah perlindungan yang diberikan Negara dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pusat perlindungan Varietas Tanaman (Kantor Pusat PVT) – Deptan, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman dan/atau pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman melalui kegiatan pemuliaan tanaman dan menggunakan sendiri hasil pemuliaannya atau memberikan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lainnya untuk menggunakannya dalam jangka waktu tertentu
Kriteria Kriteria varietas tanaman yang diberikan perlindungan: 1. Berasal dari jenis atau spesies tanaman yang baru, unik, seragam,stabil dan diberi nama; 2. Belum pernah diperdagangkan di Indonesia maupun di luar negeri (yaitu, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut); 3. Dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lainnya; mempunyai sifat-sifat utama atau penting yang seragam, meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda; 4. Mempunyai sifat stabil, tidak mengalami perubahan setelah ditanam berulang-ulang dan mempunyai nama (diberi nama).
Jangka Waktu Perlindungan
Perlindungan varietas tanaman diberikan selama 20 tahun untuk tanaman semusim, dan 25 tahun untuk tanaman tahunan.
2. Bentuk Badan Hukum
Jenis Badan Usaha
Perseroan Terbatas (PT) Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Maatschap atau Persekutuan Maatschap diatur dalam Pasal 618 hingga 1652 Kitab Undangundang Hukum Perdata. Nama Maatschap diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan “Persekutuan” atau Perseroan, namun di samping itu ada yang menterjemahkan menjadi “Perkongsian” atau “Kompanyon”. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan Maatschap adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukan sesuatu ke dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.
Jenis Badan Usaha
Firma (Fa) Adalah tiap perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah nama bersama atau firma. Firma yaitu nama yang dipakai untuk berdagang bersama-sama. Contoh : Firma Hukum Wahyudi & Co CV atau Commanditaire Vennootschap Adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (geldschieter)
Jenis Usaha Berdasarkan Kepemilikan 1.
2.
Perusahaan Negara Perusahaan Negara adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh negara dan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan selain itu ada Badan Usaha Milik daerah (BUMD) yang bisa berupa Perusahaan Daerah (PD) atau bisa berupa PT. Perusahaan Negara menurut Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 adalah semua perusahaan dalam bentuk apapun yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan Negara RI, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-undang. Perusahaan Swasta Perusahaan Swasta yang modalnya dimiliki oleh swasta, umumnya berbentuk PT atau salah satu dari bentuk-bentuk yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan
1. Perusahaan Negara a.
Perusahaan Jawatan (PERJAN)
b.
Perusahaan Umum (PERUM)
c.
Perusahaan Perseroan (PERSERO)
A. PERJAN
Diatur menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Indonesiche Bedrijvenwet (IBW, Staatsblad 1927: 419 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah) Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967 tentang Pengarahan dan Penyederhanaan Perusahaan Negara ke dalam tiga bentuk usaha negara
A. PERJAN Ciri-ciri Pokok Perjan: 1. Makna usaha adalah “public service” 2. Disusun sebagai suatu bagian dari Departemen/Direktorat Jenderal/Direktorat/Pemerintah Daerah 3. Sebagai salah satu bagian dari susunan Departemen/Direktorat Jenderal/Pemerintah Daerah maka perusahaan jawatan memiliki hubungan hukum publik (publiek rechttelijk verhouding) 4. Hubungan usaha antara pemerintah yang melayani dan masyarakat yang dilayani, sekalipun terdapat sistem bantuan/subsidi, selalu didasarkan atas business-zaklijkheid, cost accounting principles dan
management-effectiveness
A. PERJAN Ciri-ciri Pokok Perjan (Lanjutan): 5. Seperti halnya dengan badan/lembaga pemerintah lainnya mempunyai dan memperoleh segala fasilitas negara 6. Pegawainya pada pokoknya adalah pegawai negeri 7. Pengawasan dilakukan baik secara hirarki maupun secara fungsional seperti bagian-bagian lain dari suatu Departemen/Pemerintah daerah
B. PERUM
Merupakan salah satu bentuk Badan Usaha Milik Negara atau BUMN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998 tanggal 17 Januari 1998 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara Modal Perum seluruhnya dimiliki oleh negara yaitu berupa kekayaan negara yang dipisahkan (bukan saham) Maksud dan tujuan PERUM adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum atau public utility berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus memupuk keuntungannya berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan
C. PERSERO
Merupakan salah satu bentuk usaha negara yang timbul kemudian dalam upaya pemerintah mengatur bentuk-bentuk usaha negara yang semula berbentuk PN atau perusahaan negara berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1960 Sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai Persero (PP No. 12 Tahun 1998), maka dalam Pasal 1 diatur bahwa : PERSERO adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas atau PT yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh negara melalui penyertaan modal secara langsung
C. PERSERO Intinya adalah: 1. Merupakan BUMN (berdasarkan UU Nomor 9/1969). 2. Berbentuk PT (sesuai dengan UU No. 1/1995). 3. minimum 51% atau seluruh sahamnya dimiliki oleh negara. 4. Melalui penyertaan modal secara langsung (yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah atau PP).
2. Perusahaan Swasta Dibedakan menjadi: a. PT Tertutup Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, yang juga sudah dijelaskan di muka yang disebutkan sebagai “PT Biasa” karena dalam kaitannya untuk membedakan dengan PT PMDN, PT PMA dan PT PERSERO. b. PT Terbuka (public) PT Terbuka menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 adalah perseroan terbatas yang modal dan pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau perseroan terbatas yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundangundangan di bidang Pasar Modal.
Dasar Hukum Pembentukan PT 1.
PT Tertutup Dasar hukum pembentukannya berdasarkan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan pelaksanaannya.
2.
PT Terbuka Dasar hukum pembentukannya berdasarkan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
3.
PT PMDN Dasar hukum pembentukannya berdasarkan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
Dasar Hukum Pembentukan PT 4.
PT PMA Dasar hukum pembentukannya berdasarkan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing.
5.
PT PERSERO Dasar hukum pembentukannya berdasarkan atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan atau PT PERSERO
Daftar Pustaka 1.
2.
3.
4.
Ambadar, J., Abidin, M., Isa, Y., 2007, Mengelola Merek, Yayasan Bina Karsa Mandiri, Jakarta Sitomurni, A.I., et.al., 2006, HKI Suatu Panduan di Lingkungan BPPT, Unit Pengelola HKI – BPPT, Jakarta Widjaja, Rai, 2005, Berbagai Peraturan dan Pelaksanaan Undangundang di Bidang Usaha Hukum Perusahaan, Megapoin, Jakarta Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
