Hukum dan KekuasaanHukum HM Siregar Dosen Fakultas Hukum dan Program MagisterHukum Universitas Bandarl,ampung
Kata Kunci : kekuasaan hukum I.
I'ENDAHULUAN Siapakahyang mcmbuathukum dan siapayang merlcgangkckuasaanhukurn di lndonesia?Pertanyaanini nenarik untuk dikaji dan jawabannyatarksemudah rncnlbaliklatrtangan.dalan arti langsungbisadijawab.Apahubunganantarahukum dengankekuasazrn hukurn. Definisi Hukum oleh bcbcrapakalanganahli hukum berbcda-bcda, tidak bisc disamakaur. karenapersepsiyangbcrbcdasafusamalaln. E. Utrccht (1953), mclldefinisikan hukum sebagaibcrikut, yaitu: Hukum adalahhimpunanperatumn(perinlahdan larangan)yang mengurustata tertib suatu nasyarakat,dal1olehkarenaitu harusditaatioiehmasyarakat. Lon Fuller ( 1964),mendefinisikanhukum agakberbeda,yaitu: I lukumadalah suatukeberanianuntuk ncmrndukkanperilaku manusiakcpadapemerintahandari aturan-aturan- Aturan aturan hukun merupakall satu langkah awal ke arah kekuasaanhukumi aturan dimaksud memberikan srratt)oporlunitas (kesempatan) untuk berkcmbangsejalandenganperkembangan masyarakatyang semakinmodem. Dapat dikatakanbahwa aturan-aturanitu menciptakansuatudinamika sosial yiurB mendorongke arahkekuasaanhukum. Apabila scscorangyang memiliki otoritas menetapkansuatu aturan-aturan untuk perilaku mereka yang berbeda di bawah kepemimpinannya Hu*un danKcAu^tun Hukan(Hu. Snesai
I
untukmcngabaikan baht
dcnganmembidikdakwaansubsiderPasal293 ayat(1) KUI IP scringan-ringannya Putusan Majclis Hakim menjatuhkan putusan kepdda terdakwa sclama 7 (tujuh) tahunpcnjarad.urdipotongsclamad itahan. Timbul pertanyaan:hukum manayang diberlakukan terhadapterdakwa dan dalzrmhal ini siapayangpunyakekuasaanhukum?Majelis Hakimkah? Pasal l0 UU RI Nomor 4 tahun 2004 Tcntang KckuasaanKehakiman, mcnyatakan: (l). Kekuasaankehakimandilakukan oleh sebuahMahkamzlhAgung dan badan peradilanyangadadi bawahnya,danoleh sebuahMirhkamahKonstitusi. (2). Badan peradilan yang bcrada di bawah Mabkamah Agung meliputi badan pcradilan dalam lingkungar peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer danperadilantatausahanegara. Pasall UU RI Nomor4 tahun2004,berbunyi: Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdcka untuk menyelenggarakanperadilan guna menegakkanhukr.rmdan keadilan bcrdasarkan Hukum RepubliklndoncsiaPancasilademi terselenggaranyaNegara Pasal23UU Rl Nomor4 tahun2004jugamenyatakan: (l). I lal
3
Kontol, kritik dan pembenaran dari otoritas, memgediksikan dan menekaDkannilai dad kemungkinandapatdilihatnya kekuasaanoleh umum. Citacita kekuasaanhukummenuntutbahwaprosespembuatalkeputusanekonomi,sosial danpolitik seca.ra terusmenerusdiperiksauntuk mencaribentuk-bentukt€rrmbunyi dari pengaruhmanipulasi,penekanan danintimidasimtuk membuatnyaterbukabagi umumda.trmeletakkamyadi bawahkontrol dad atuan-atuan, nonna-nomrahukum. Di manadilaksanakankekuasaanhukum,makadisanaperlu ada aturarLnorm4 danprosedurdalamhal manapenggunaan dankekuasaandapafdikaji apakah telah sesuai dengan aturao-aturan,nonna-norna hukum dimaksud dan denganprinsip-prinsipkeadilanumum. II.
KEKUASAAIY HUKUM BERSIFAT RELATIT' Kek'qs.4n hulom bersifatrelatif dalamarti tidak dapatdilaksanakandengan aturan-aturan,noma-noma yang konkrit atau sudahpasti yang sehanrsnyadiikuti dalam semua situasi atau keadaanyang berlaku- Kekuasaanhulom terdii dari prinsip-prinsip dan tidak terdiri dari atutan-atura4 nolrna-nomur hukum yang konkrit. Dalamkekuasaan hukumterdapatsuatuketegangan kekhawatiratyangterus menelusantarakekuasaanhukumdannilai-nilai yang bcrsaingan,tentaDglata tenib umum,pencegahan kejahatandan keamanannasional,sertapandanganmoral yang berpengaruh.Apa yang dilakukan oleh kekuasaanhukum akan menambahsuatu dimensikritisterhadap nilai-nilaiyangbersaingan. Contohkonkit yangdapatdikemukakantentangkekuasaanhukum bersifat relalif yang menurut kasat mata diaDggapbersainganyaitu munculnya Undang UndangRl Nomor 24 Tahun2003TentangMahkarnahKonstitusiterhadapUndangUndangRI Nomor 14 Tahun 1985dan UndangUndangRI Nomor 5 Tahun2004 TentangPerubahan UU RI Nomor 14Tahun1985TentangMahkamahAgung. PasalI Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun2004,mengatakao: Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksuddalam[.IUD NegaraRI lirhun 1945(Pasal24ayat0) lruD I 945sebelumdi amandemen). Pasal2 UndangUndangRI Nomor l4 Tahrm1985,mengatakan: MahkamahAgungadalahPengadilarNegaraTertinggidari semuaI peradilanyangdalammelaksanakan tugasnyaterlepasdari pengaruhPemerintahdan pengaruhp€ngaruhlainnya. 4 PRANATAHUXUM vol.2 No. I - Jotuori 2007
Menyimak PasalI dan Pasal2 rcrsebutdi atas.kalau dikaji sebenamyatidak ada lagi kekuasaankehakiman dalam lingkulgan pcradilan di Indonesia selain MahkamahAgung.Namun apabilakita melihatpadaPaszrlI UndangUndzurgItl No. 24 lhhun2003TentangMahkanahKonstitusiyangnenyatakan: "Mahkamah Konstitusiadalahsalahsatukckuasaankehakimansebagaimana dimaksuddalamUUD NcgaraRl Tahun1945" (BacaPasal24 c a)al (1) UUD 1945 hasilamandemcnketiga) Berdasarkanpcnjclasandi atastcrlihatbahwabaik MahkanlahAgungmaupun Mahkamah Konstilusi sama-sama punya wcwenalg kekuasaan kehakiman. Kclihatannyaadaduplikasikekuasaankehakimandalammenjalankanhukum. Demikian halnya denganadanyaUndang [JndangRI Nomor 22 Tahun 2004 TentangKomisi Yudisialyangpunyawewenang: 1. Mengusulkanpengangkatan calonHakim Agung ke DPRt dan 2. MelakukanselcksicalonIlakim Agung sesuaipcrsyamtan UndangUndang; dianggap scolah-olah terdapat kekuasaankchakinun yang tunpang tindih atar.r timbul persaingandcnganMahkanlahAgung. Mungkin denganadanyapersepsiyang berbedadiantaralcmbagaMahkamah Agung dan Komisi Yudisial.maka timbul ide dari Ketua MahkamahAgung (Batsir Manan) mengusulkanagar kctua Komisi Yudisialdirangkapolch Ketua Maikamah Agung (Bacasuratkabat Hatlan RudarLamprlrg. Jum'at. 2 Maret 2007 halanan 6). Mungkinl
5
Pertarna,adalahw\iversal dan mempunyaiakar-akamyadi dalam hubungan antarayangmemerintah(pemegangkekuasaan)denganyangdiperintah. Kedua, adalahpenting untuk mengetahuibahwa meskipun ada perbedaan dan ditempatyang berbeda-beda kultural manusiadalamwaktu yang berbeda-beda tetapmerupakanjeds manusiayangsama. Orang-orangIndonesia mempunyai kepentingan yang sama untuk tidak dipukuli (disiksa)oleh polisi, untuk tidak secalasewenang-wenang dimasukkanke penjaraoleh karenakekuasaanhukumdari JaksaatauMajelis Hakim danuntuk tidak dirampashartamiliknya olehorang-orangyangberkuasa. III.
RUANG LINGKUP KEKUASAAN HUKUM Kekuasaanhukumb€*enaandeoganpembuatanundang-undalgdalamhal ini oleh legislatif (di IndonesiadisebutDewanPerwakilanRakyatatauDPR). Pasal20 (ruD I 945,mengatakan: ( 1). DewanPerwakilanRakyatmemegangkekuasaan membentukundangundang. (2). Setiap rancanganundang-undangdibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatpersetujuanbersama. Dalampembuatanundang-undaog disadaribahwaadaberbagaimacarnaturan yang berbeda bedayang memiliki delajat abshaksisertasifat ke-umum-anyang berbedabedapula,termasukaturan-aturanmengenaibagaimanakegiatanpembuatan aturan-atuanharusdilaksanakan.Di Indonesi4 aturan-aturanpelaksanaanundangundangyang dikenal denganPeraturanPemerintah(PP) dibuat oleh pemerintah (dalamhal ini Presiden)bersama-sarna DPR.Jadikekuasaanhukum adadi tangan2 (dua) lembagayang berbedadenganruanglingkup kekuasaanhukum yang berbeda Juga. Aturan-aturandapat bersifat adil dan dapat bersifat tidak adil. Cita-cita kekuasaanhukum menurtut agaratuian- aturandapatbersifatadil. Untuk itu telah dikembangkanpedomanberbagaiprinsip sebagaipedomandi dalam pembuatan hukum, agar supayasifat adil dalipada aturan-aturanhukum dapat digalakkan / dikembangkan. Pengaturanprinsip-prinsipdemikianyang palingjelas dilaksanakanoleh Lon Fuller dalambukunyaTheMorality ofThe Law ( 1964), yaitu: 6 PRANATAHAKAM vol.2 No. I - Januari 2007
L
2.
3.
4.
5.
6.
Harus ada atulan-aturansebagaipedoman dalam pembuatanhukum. Memberikan bentuk hukum pada otoritas yang berati bahwa keputusan(adhoc)danatasdasar keputusan otoritatiftidakdibuatatasdasarsementara yangumum. kebijakanyangbebas,melaiDkanatasdasaraturan-aturan Atunn-aturanyangmenjadipedomanbagi otoritastidakbolehdirahasiakan, melainkanharusdiumumkarkepadapublik.Dalamprakteknyaseringsekali otoritas-oto tas cenderunguntuk tidak rnengumumkanaturan-aturandengan tujuan mencegahorang me[gklaim aturan-aturantersebutsehinggaatumnaturanitu menjadi/merupakan"Noma-normaj aminan" Aturan-aturanharus dibuat untuk menjadi pedomanbagi kegiatan-kegiatan yangdibuat dikemudianhari. Maknadari aturanini adalahbahwaaturan-aturan tidak bolehberlakusurut.Salahsatupenetapan khususdari persyaratan ini adalahprinsip hukum pidana,yaifi nulla poenasine lege(tidak adahukuman tanpasuatuhukum) Hukumharusdibuatsedemikian rupasehinggadapatdimengertioleh rakyat biasa.Faktadilapanganbahwabanyakhukumyang tidak di mengertioleh masyarakatsehinggamembingungkan. Sebagaicontoh, produk undangundangyangdibuatoleh DPRdi dalampenjelasan pasaldemipasalseringdi jelas" padahaloleh masyarakatawam "tidak jelas" bahkan tulis "cukup membingungkan. Aturan-aturan tidak bolehbertentangan satusamalain. Di Indonesiapemah terjadi atManyang dibuat oleh salahsatumenteribertentangandenganaturan yang dibuat oleh menterilain, akibatnyakalanganpengusaha dan rakyat menjadibingung. Hukum tidak bolehmemerintahkan sesuatuyang tidak mungkindilakukan. ContohnyatadalamPasal82 UndangUndangNomor 23 Tahun2002Tentang Perlindungan Anak, terhadap pelaku pelanggarandihLrkum paling lama setinggi-tingginya 15tahunpenjaradanmembayar dendasebesar Rp. 60juta. Bagi terdakwayang tidak memiliki pekerjaandan tidak nemiliki apa-apa, membayarRp. 60j uta,merupakansesuatuyangtidak mungkin. Hulum dan KcluasaanHukun tHM. 5irceary 1
7.
8.
HukumharusadaketegasaL Hukum tidak boleh diubah-ubahsetiaplraktu sehinggaoraogtidak lagi bisa mengorientasikan kegiatannyasendiriHarus ada konsistensiantaraatu"an-aturansebagaimanayang diumunkan denganpelaksanaan (apaadanya). senyatanya
Konsistensiini dapat dipatabkanaiau dihancurkalrde[gan berbagai car4 seperti: penafsiranyang salah, tidak dapat dijangkaunyasehinggatidak adanya pemahamanmengenaiapayang diperlukanuntuk mempertahankalintegritasdari suatu sistem hukum, suaprnenyuap sikap acuh tak acuh, kebodohan, kebohongan,dannafsu besaruntuk memperolehkekuasaan.Jugatedapat berbagai macamcaxaproseduraluntuk melindungi konsistensiantarahukum dan kegiatan resmi, seperti:bantuanhukumdari LembagaBantuanHukum,Advokat, Pengacar'4 Konsultan Hukurq hak untuk memeriksa saksi-saksi,kesempatanberbicara di pengadilan,hak untuk naik bandingke PengadilanTinggi, IGsasi ke Mahkamah Agung, jika ada putusanmajelis hakim yang merugikanpenggugatatau tergugal penrmtutatauterdakwa. Ini berarti bahwa kekuasaanhukum dalam daerahkegiatanlegislatif, tetap merupakansuatuhasil yalg vadabel,atau suatuusahayang dilaksanakandengan yangberanekaragan derajatnya. keberhasilan IV.
PEMERIKSAAN DI MIJKASIDANG Kekuasaanhukum berkenaandengan kegiatan pengadilan, yaitu sistem peradilan oleh pengadilan-pengadilan atau oleh instansi-iistansi pemerintahlain yang kuasai pengadilan.Dalam hal ini yang dimaksud adalah prinsip-prinsip keadilan,prosesyangtepatdalamhukl]macamperdata/ pidaM danhukumacaratata usaha negam.Akhir-akhir ini prinsip pemeriksaanyang adil dipengadilantelah ditetapkansebagaisuatuprinsipuniversaldanhakasasimanusiayangfundamental. Pasal 14 Tmktat IntemasionalmengenaiHak-Hak KewarganegaraanDan Bangsa-Bangs4 Politik Persatuan menyatakan: pengadilan. I .Semuaorangadalahsamadi depanpengadilandanbadan-badan Di dalam penentuanhukumanpidana kepadaseseorangatau meogenaihakhak dan kewajiban-kewajibannyadi dalam perkara perdata,setiap orang berhak untuk diperiksa secara adil dan secara umum oleh a PRANATAEUKAM vol. 2 No. I - Januari 2M7
suatu birdan peradilan yang didirikan secara hukum dan memiliki kompctcnsr mengadili.bebassenatidak bcrpihak.Pcrsdan pengunjungsidangdapatdikeluarkan dari ruang sidangkarcnamajclis hakim mcmiliki kckuasaanhukum dcnganalasan alasankcsusilaan,pcrcenian, tala tertib umum atau demi kcimanan nasional,ataLr sepanjanghal itu dipandangpcrlu olch majelis hakim di dalam keadaan'keadaan lertcntu. dalam hal mana pnblisitas akan mcnimbulkan prasangka terhadap kepentingan pcradilan. Dalam hal putusan pcngadilan, majelis hakim wajih mengunrumkandi depanpengunjung(tcrbukauntuk umum). baik itu pcrkarapidant maupunPcrkaraPcrdata2.
Sctiap orang yang dituduh mclakukan scsualukejahalanharus dipcrlakukan bcrdasarkan praduga tidak betsalah (presumption of innocenl), safipri dapatdibuktikan scsuaidengai hukum, ,palah itu berdasarkan kcsalzrhannya orang, tcrtangkaptangan. bukti sura/tcdulis. kesaksianscscorang/bcbcrapa (dua) yang alatbukti sah. dan buktilain. minimal2
3.
Dalam mcncntukan scliap tuduhan Pidana terhadap seseomng. yang jaminan-jaminanbcrupa: bcrsangkutanberhakrncndapatkan a. untuk dibcritahu sccepatnyasccaradetail dao denganbahasayang dapat dimengcrtirncngcnaisifatdanscbabdari luduhantcrscbutterhadapnya: b. untuk mcnrperolehcukup waltu dan fisilitas bagi pcrsiapanpcmbelaannya Penasehat dan untuk berkomunikasidenganpcmbela(Advokal/Pengacara. I lukum, KonsultanI lukum) yang ia pilih scndiri, atau dalam hal pcrkara prodeo,ditunjuk olehpcngadilanyangbcrwenangmcngadilinya; tundadalamwaktu lama; c. untuk diadakanperncriksaantanpatertunCa d. untuk memeriksabukti-bukti dan salGi-saksiyang diajLrkan/dihadirkandi pengadilan; e. untuk mcndapatkan banfuan pcnterjemah secara cuma-cuma apabila tcrsangka tidak mcngerti atau tidak bisa berbicara dalan bahasayang dipergunakandi pengadilaa; f. untuk tidak di paksa memberikan kesaksian yang merugikan bagi dirinya atau dipatsa mcngaku salah dengan cam intcrogasi yang berlebihan, penekanan-penekanan, danlain scbagainya. Hutun dan Kela/asaunllukun (HM. Sircsad
9
4.
5.
6.
7.
Dalam perkarayang melibatkananak di bawahumur, prosedurpemeriksaan terhadap si anak harus mengindabkan usianya selta diarahkan untuk menggalakkan rehabilitasiterhadapsi anaktersebut. Setiaporangyangdijatuhi putusanyangdinyatakanbersalahmelakukaatindak kejahatan,berhakrmtukminta banding,kasasi,ataupeninjauankembali sesua ketentuanhukumyang berlaku. Seseorangyang dijatuhi putusanyang berkekuatanhukum pasti Gnhracht) dalam suatu perkara pidana, kemudian putusan telsebut diubah atau ia mendapatpengampunanatasdasardiketahuinyafakta baru atau fakta yang baru diketahui (novum) yarlg menunjukkanbahwa telah terjadi kesalahan dalammemberikanputusanolehpengadilan,makaorangyangtelahmendedta hukumansebagaiakibatdad putusaDtersebut,harusdiberi ganti rugi menuut hukum, kecuali apabiladapatdibuktikan bahwatidak dikemukakannyafakta yang tidak dikeiahui padawaktunya,seluruhnyaatausebagianadalahkarena kesalahannya sendiri. Tidak seorangpun dapatdituntutuntukdiperiksaataudihukumlagi untuk suatu kojahatan terhadap mana seseorEmgsudah mendapat keputusan yang berkekuatanhukum pasti (inhrucht) at^, sudahdibebaskanmenuruthukum. Dalamistilahhukumdisebiut'. hebisin iderrl
Dalam kumpulan hukum intemasionatyang semakin berkenbang, konsep normatif tentang cara peradilan yang adil telah dirumuskandan telah memiliki kesahihanuniversaldanpantasuntuk diakui di datamhukumdanpraktik penerapan hukum di berbagainegara.Konsepini berlakusamadi dalamcaraperadilanpidan4 peradilanperdatadanperadilantatausahanegara. Di banyaknegan termasukIndonesiatelah didirikan PengadilanTataUsaha Negara(PTIJN) secaraterpisah,selainpengadilanbiasa(PengadilanUmum), untuk mengurusimasalahwarganegara(baik secarapribadi atauberupabadan)refiadap putusantata usahanegamyang direrbitkao/dikeluarkanoleh pejabarnegarayang memiliki kekuasaanhukum. Dengan demikian weweiang dan atau kekuasaanhukum masing-masrng peradilan sudah jelas, tidak tagi tumpang tindih sesuai dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun 2004 Tentarg KekuasaanKehakiman. lO PRANATAHUKAM Vol.2 No. I - Jauari 2007
I:
KEKUASAAN HUKUM ADMINISTRATIF
BERKENAAN
DENGAN
PUTUSAN
Perkembanganpenting akhir-akhir ini dalam pclaksanaankekuasaanhukum telah terjadi di bidang perlindunganwarga negaraterhadapaksi administmtif yang scwenang-wcnang,mengingat di berbagai negara,baik yang sudah berkembang maupunyang sedangberkembang,negarakapitalismaupunncgarasosialis,pcranan negaradalan1urusan-uusansosialdzrnekonomitelahmeningkat. Sistem sistemhukum danpemcrintahanmodcm semakinbanyakmemilikicrrr sebagaidiberikannyakckuasaanyzurgbijak secaraluaspadasejumlahbesarinstansi pcmcnntah. Untuk sebagianncgara akibat dari perkembanganini, dan untuk sebagian ncgaralain sebagairesponsterhadapperkembangan,ni. maki dalam banl lL nigara lelahbertunbuh suatu kumpulanhukum administrasinegara (bungaranrpaihukunr administrasincgara),baik sebagaihasil usaha(inisiatif ) legislatif,dan sebagaikasus hukum yang dibuat oleh hakim dalampengadilanPerdatadan pcngadilantata usaha ncgarayang berhubungandengar keluhan-keluhanwarga negaraterhadappejabal tataus:thanegara. hukum yang sejajardcnganhukum adat tciah Perkembangan-pcrkcmbangan munculdi beberapanegara. tennasuksalahsatudi antaranyadi Indonesia. Ketika kehidupan sosial dan perekonomian kurang bergantung pada pcngatumnolch negaradan turut campumya pemerintah,kekuasaanhukunr pcrlu diperhatikan dengan adanya pengendalian menuaut hukum atas kekuasaan pemcintah dan pcr4bataraq menurut luas lingkup hukum serta kebijakan para pciabatncgaraJelassekali,bahwapemerintahmcmerlukankekuasaanhukumyang lebih bijak danlcbihjclas. Kekuasaanselaludapatdipergunakansecarascwcnang-wenang. Prinsip pelaksanaanadministrasi yang tepat dan baik bertujuan untuk memberikanjaminanyang diharapkanolch negan-negara.Ciri umurndari prinsiprnr adalah ncnctapkan bcrbagai macam persyaratanproseduralyang harus dipenuhi dalampembuatankeputusam administratil agarkekuasaandapatdilaksanakansecara wajiu. Beberapaprinsipdalampcmbuatankeputusanadministatifantaralain: Hu|un Jdn Kclua.,aahllulaa tHU Sir,got '
tl
l.
2.
3.
4.
Pelakssne*r kekuasaanhukum tanpa atau dengan terlalu banyak otoritas formal,adalahtidak sahmenuruthukum Priqsip ini merupakansuatuperingatanterhadaptuntutankekuasaanhukum "klosi*"', yang mengalakanbahwa pemerinlahhanya dapat melaksanakan kekuasaan yangtelahdiberikankepadanyaotehhukum. Kekuasaanseharusnya dipergunakandemikepentinganumum. Primip ini melarang pejabat negara menggunakan kekuasaan untuk kepentinganpribadi, golongaq dan atau partai. Akhir-akhir ini di Indoresia marakmenggunakan kekuasaan bukaauntukkepentinganulnum(masyarakao sepertiyang dilakukanoleh oknum gubenur,bupati/walikot4 kepalainta$i, babkan diluar dugaan oleh anggota DpR sendiri dalam kasus turjangan komunikasi intersif (PP No 3Ttahun2006). pasal I pp No 37 tah.ro 2006 mengalakanbahwahnjangan komunikasiintensif diberikanuntuk membiavai dewan dalam rangka menampungdan menyalurkan aspirasi nasyaraiat didaerah pemilihannya. Kenyataannya,tidak demikian sehingga timbul masalahtutrjangan tersebut harus dikembalikan dengan cara mengatrgsu (dipotongdad gaji tiapbulan)hinggamasapriodeberakhirtahun2009. Kekuasaan seharusnya dilaksanakan untuk maksud yang seb€namya/setepatnya dantidak bolehdigunakanutuksuatumaksudyatrglain_ Prinsip ini seringkali dikemukakansebagailarangandari penyalahgunaan kekuasaaa(de tournementde pouvoir.) Salahsatucontoh selelahkeluamya Undang-Undang Nomor 22 Tahun1999(sekarangUndang-UndangNomor i2 Tahun 2004) TentangPemerintahDaerah(Otonomi Daerah)daa peraturan PemerintahNomor 25 Tahun 2000 TentangKewenanganpemedntah Dan Gubenur untuk menetapkanUpah Minimum propinsi (_lMp) dan Upah Minimum Kabupaten/ Kota (JMK), selalu menimbulkan polemik antam SerikatPekerja./Serikat Buluh denganAsosiasipengusahayang duduk dalam DewaDPengupahan Kabupaien/KotamaupunDewanpegupahanprovinsi. Pembuatan keputusa!adminishatifharuswajar,artinyaharusdiciasarkan faktafaktayangbcnardanrelevandanatasalasan-atasan yangaktualdansah.Contoh yang kotrgkit yaitu Percrbitan Sertifikat Tanah hak milik oleh Badan Pertanahan Nasional@PN) seringbermasatah, karenakesalahanadministrasi, dimanaterbitnya sertifikatjustru tanahdalamsengket4atauunhrk satuareal tanahtertetrtuditerbilkanlebih dari satusertifikathakmilik.
12 PRANATAEUXAM yol. 2 No I - Jonuari 2(n7
Istilah hukum d' interct pas d'action (rid6k ada kepentingan/tidak ada zrksi hukum) melamng untuk tampil dipengadilanuntuk mereka yarg tidak memiliki kepentingarsendiri yang sedanglerancam.Akhir-akhir ini konsep "kepentingan" yang perlindungannyadapat dimintakan oleh warga negaradi dalam pengadilan, ekonomi semata dan kepentingan telah diperluas dari kepcntingan-kepentingan yang ideal, yang bersifat lebih pribadi untuk mencakupk€pentingan-kepentingan umum. Di bcberapaNegara,pengadilantelahmengadilikeluhan-keluhandari warga negarasipil dan kelompok-kelompokwarganeg,rrayang menentangkebijaksanaan pemcrintahyang berhubungandenganpola-polasosialmengenaidiskriminasirasial, problem-problemlingkungzrn,dan Iainlain isu umum. Di Indonesiahal sepertiini bclum bisa dijalankan, sehingga yang muncul hanyalah "unjuk rast" atqu "demonslrasi" yang dilakL*an olch warga masyarakattertcntu atau Lembaga SwadayaMasyarakat(l-SM) rcnentu. VI.
KEADILAN DALAM HUBUNGAN PRIBADI
Cita-cila tentang kckuasaanhukum berkaitan dcngan hubungan-hubungan pribadi. Pada masa sekarang ini. diakui bahwa individu-individu juga perlu dilindungi dari kekuasaanpribadi. I)i sini, fungsi kekuasaanhukum adalahunluk melindurrgiyang lcrnah terhadapyang kuat. Dalarn hubungan-hubungaur pribadi (dua) dapatdibedakan2 tipe kelemahanstrukturaldan situasional.Tipe kelemahan strukturul adaldh yang paling penting dan merncrlukaa perlindlrngan secara sistematis.Kelemahanslruktual misalnya. terdapatpada tcnaga kcrj./buruh yang berhadapandengan pcngusaha/maiikan(pemberi kcrja) pada pcnyewa di kota terhadappernilik tanah/rumah,padaparapcnghuniliaryang tidak mcrniliki tanahoan rumah,padawanita dar anak-anakdalam bckerjaataun1aumendapatkanpekerjaan dan pada warga masyarakatyang lcnnasuk minorilas etnis, agama.suku, dan lainlain. Tipe kelemahan siluasiotal dapatdiakibatkanoleh berbagaikeadaansccara kebutuhansaja,misalnya kenaikanharga barang-barangkebutuhanmasyarakatdi pasetr.Di beberapancgara kondisi scpcrti ini sudah dapat diantisipasi,tetapi di Indonesiakenyataannyamasihsulit diatasi,bahkantidakjarangmcnimbulkaninflasi yang cukup tinggi. Siapa yang mempunyai kekuasaanuntuk bisa mengatasihal seperli ini, kadangtidak.jclas, bahkan sangatrancu. Siapayang mcngerjirkanapa tidakjelas. Hukum.lon KckuasaanHukun (HM. SircEa,
t3
Dalam konteks sepertiini masyarakatsangatmembunrhkankeadilanyang hrsifat kepentinganpdbadidar kepentinganmasyat'akat umum. Sehubungandengankeduatipe di atas,muncul problem-problemyang agak berlainanatauberbed4 namunkekuasaanhukum yang ideal mempunyaiarti yang besarbagikeduatipedimaksud. VU. KESIMPIJLAI{ l. 2. 3. 4.
5.
Kekuasaan Hukum selalu diagungkan sebagai salah satu dari ciri-ciri institusi-iDstitusiyangadadalamnegara. Kekuasaan hukum menuntut agar warga negara dilindungi terhadap penyalalgunaankeku"s""" s€car:a s€wena.ng-werung. Kekuasaanhukum menerlukanpengendaliaomemtut hukum ataskekuasaan legislatif,eksekutif,yudikatif, pejabatinstaasipemerintahmaupunswastaKekuasaanhukum mercakupintemal dan ekstemalotoritaseksekutifdengan hak-hakindividu (hakprerogatif)harustundukpadapengawasan efektif, yang secamrormal dilaksanakanoleh lembagayudikarif, konhol oleh lembaga Iegislatifsehinggamembedkanjaminan-jamimnteaikmengenaikeb€basaq sifattidak memihakdanpros€duryangtepat Hukum danKekuasanHuhl4 harusberjalal sinkron,adarelevaminya,tidak bertentangansatusamalain dalampraktekkenegaraanoleh pihak-pibakyang memiliki komDetensi untuk itu.
11 PRANATAHUKUM vol.2 No. | -J@ruari 2N7
DAFTAR PUSTAKA I.
Buku
Fauzan,Achmad.2004.IlimpunanUndangUndangLengkaplenlangBada Peru diIan. Bandung:. Y mmaWidya Koesriani.1988-/fu kumdanPerkembangun Sosiul. PetersAAG,Siswobrcto Jakarta:SinarHarapan Rahardjo, Satiipto.tt. Ma.ralah PenegakanHuhrmSualunnjauan Sosiologis. Bandung:SinarBaru
Il.
PeraturanPerundang-Undangan
l. 2. 3. 4. 5.
UndangUndaogDasarNcgaraRl Tahun1945,HasilAmandcmen UniversalDeclamtion oflluman RightsUnitedNations,1948 UndangUndangNomor24Tahun 2003Tentang Mahkamah Konstitusi UndangUndangNomor22Tahun2004I'entang KomisiYudisial. UndangUndangNomor 32Tahun2004 Tentang Pemerintah Daemh(Otonomi Dacrah)
Huhn danKet
