Hukum dan Globalisasi

Hukum dan Globalisasi Hikmahanto Juwana

Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum UI SH (UI), LL.M (Keio University, Jepang), PhD (University of Nottingham, Inggris)

Copyright by Hikmahanto Juwana 2007(c) www.jamalwiwoho.com

1

Apa itu Globalisasi? Multi makna dari globalisasi  Ciri-ciri globalisasi 

– Borderless – Kepentingan cross border – Dampak yang meluas


2

Kapan ada Globalisasi? Perdagangan antar bangsa  Penyebaran peradaban dan hukum Eropa  Beberapa gelombang globalisasi  Globalisasi dewasa ini menyangkut segala aspek kehidupan manusia dan negara 


3

Globalisasi dan Hukum: Penggunaan Hukum oleh Negara Maju terhadap Negara Berkembang 

Salah satu aspek globalisasi dan hukum adalah bagaimana hukum dimanfaatkan oeh negara maju terhadap negara berkembang untuk kepentingan politik


4

Fungsi Hukum 

Hukum memiliki banyak fungsi – Hukum sebagai alat kontrol (pengendali) sosial – Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat – Hukum sebagai alat politik


5

Bagaimana memanfaatkan hukum sebagai alat politik?  Bagaimana Negara Maju memanfaatkan hukum sebagai alat politik? 


6

Dalam lima tahun terakhir ini telah banyak keluhan tentang rongrongan atas kedaulatan Republik Indonesia dalam proses legislasi  Rongrongan terjadi sebagai akibat keikutsertaan Indonesia antara lain dalam berbagai perjanjian internasional maupun ketergantungan Indonesia kepada negara asing, lembaga keuangan internasional maupun perusahaan multinasional 


7



 



Apakah rongrongan terhadap kedaulatan Indonesia dalam proses legislasi dapat dimaknai sebagai intervensi asing dalam urusan domestik? Tidak-kah ini bertentangan dengan hukum internasional? Bila bukan intervensi, apakah ini merupakan cara baru bagi Negara Maju untuk mengendalikan Negara Berkembang, seperti Indonesia? Apakah tujuan pengendalian ini dalam rangka tujuan mulia ataukah sekedar untuk mengamankan kepentingan Negara Maju?


8

Hukum sebagai Alat Pengganti Kekuasaan Kolonial Pasca proses dekolonisasi dua hal yang menarik, (1) jumlah negara semakin banyak (2) obyek yang diperebutkan adalah Pasar, bukan lagi wilayah  Dikotomi masyarakat internasional: Negara Maju dan Negara Berkembang  Negara Maju memiliki produsen yang dominan sementara Negara Berkembang memiliki konsumen 


9

Negara Berkembang dalam hal tertentu dianggap sebagai suatu ancaman oleh Negara Maju  Ancaman terpenting adalah kenyataan bahwa Negara Berkembang setelah merdeka memiliki kedaulatan untuk membuat peraturan perundang-undangan  Dalam perspektif Negara Maju, kedaulatan dibidang legislasi ini sangat rawan, dan telah terbukti, digunakan untuk membuat aturan yang kerap merugikan kepentingan Negara Maju. 


10

Oleh karena itu, untuk dapat mencegah agar peraturan perundang-undangan Negara Berkembang tidak berdampak negatif terhadap Negara Maju maka Negara Maju merasa perlu untuk melakukan tindakan campur tangan atau intervensi  Namun, karena realita perkembangan situasi hubungan internasional maka Negara Maju menghadapi permasalahan mendasar, yaitu mereka tidak dapat lagi melakukan intervensi seperti pada masa kolonialisme dan imperialisme. 


11



Tantangan ini telah dijawab oleh Negara Maju dengan memanfaatkan ‘hukum’ dan berbagai ‘ketergantungan’ Negara Berkembang sebagai pengganti dari kekuasaan kolonial dan imperial di masa lampau.


12

Hukum sebagai Instrumen Politik hukum berfungsi sebagai instrumen politik  Sebagai instrumen politik, hukum digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu  Termasuk hukum internasional digunakan untuk melindungi kepentingan Negara Maju 


13

Dua cara yang paling sering dilakukan oleh Negara Maju terhadap Negara Berkembang  Pertama adalah cara yang memanfaatkan perjanjian internasional  Kedua adalah cara yang memanfaatkan ketergantung dibidang tertentu untuk mendesak perubahan peraturan perundang-undangan  Intervensi melalui dua cara ini tidak bisa dianggap sebagai suatu intervensi yang melanggar hukum internasional 


14

Keikutsertaan suatu negara dalam perjanjian internasional berarti negara tersebut dengan sengaja membebankan dirinya untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam perjanjian internasional  Salah satu kewajiban tersebut adalah mentransformasikan ketentuan yang ada dalam perjanjian internasional ke dalam hukum nasionalnya 


15

Perubahan peraturan perundang-undangan yang dilakukan karena adanya faktor ketergantungan juga tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum internasional  Perubahan atas peraturan perundang-undangan pada dasarnya dilakukan secara sukarela oleh negara yang memiliki ketergantungan agar dapat memperoleh apa yang diinginkan oleh Lembaga Keuangan Internasional, seperti International Monetary Fund (IMF) atau Negara Asing 


16

Hal yang sama juga berlaku bagi perusahaan multinasional yang mengancam akan keluar dari Indonesia bila pemerintah tidak melakukan reformasi peraturan perundang-undangan tertentu  Desakan semacam ini tidak dapat dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum internasional 


17



Pelanggaran terhadap hukum internasional semakin tidak akan dirasakan jika intervensi yang dilakukan memang dikehendaki oleh komponen dalam negeri Negara Berkembang itu sendiri, baik sadar maupun tidak


18

Memahami Cara Kerja Hukum Internasional sebagai Instrumen Politik Ada sebuah isu tertentu, seperti tertutupnya akses pasar dari Negara Berkembang, minimnya perlindungan yang didapat atas HKI pelaku usaha Negara Maju, bahkan keamanan investasi  Selanjutnya Perjanjian internasional dimanfaatkan  Perjanjian internasional dirancang oleh Negara Maju yang memiliki kepentingan  Perjanjian internasional dibuat sedemikian rupa sehingga kepentingan Negara Maju terbungkus dengan berbagai kalimat hukum yang canggih 


19

Selanjutnya perjanjian internasional ini didiskusikan dengan Negara Berkembang dalam suatu konperensi internasional  Diskusi yang dilakukan sebenarnya tidak akan merubah secara signifikan draft yang dibuat  Disini keahlian bernegosiasi akan dilakukan oleh wakil dari Negara Maju agar wakil dari Negara Berkembang mau menerima draft perjanjian internasional tanpa harus membuat perubahan yang signifikan 


20

Berikutnya adalah proses sosialisasi dan upayaupaya yang menyebabkan Negara Berkembang turut dalam Perjanjian Internasional dimaksud  Ketika Negara Berkembang telah turut dalam perjanjian internasional tersebut maka Negara Berkembang akan selalu diingatkan untuk mengubah atau mengamandemen ketentuan hukum nasionalnya 


21



Dalam konteks tersebut sebenarnya yang terjadi adalah Negara Maju telah melakukan intervensi terhadap hukum nasional Negara Berkembang melalui ‘prosedur hukum’ yang disepakati bersama


22

Secara kritis memang dapat dipertanyakan tujuan dari amandemen terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pemerintah  Apakah amandemen terhadap peraturan perundang-undangan ditujukan untuk merespon kebutuhan masyarakat Indonesia ataukah karena merupakan kewajiban yang diamanatkan dalam perjanjian internasional? 


23

Selanjutnya akan diulas bagaimana ‘ketergantungan’ dapat dijadikan alat untuk mengintervensi kedaulatan dalam proses legislasi suatu negara  Negara Maju telah lama melihat adanya ketergantungan ekonomi dari Negara Berkembang 


24



semakin Negara Berkembang bergantung secara ekonomi pada Negara Maju atau lembaga keuangan internasional yang Negara Maju kendalikan maka semakin rentan Negara Berkembang tersebut untuk diintervensi


25

Ketergantungan ekonomi sebagai alat pemaksa dapat berbentuk insentif maupun sanksi  Insentif antara lain berupa hibah dan kuota tekstil yang diberikan kepada Negara Berkembang agar negara tersebut memiliki ketergantungan  Ketergantungan inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk melakukan intervesi atas kedaulatan dibidang legislasi 


26



Sementara sanksi yang dikenakan kepada Negara Berkembang yang tidak mengikuti kehendak Negara Maju dapat berupa penundaan kucuran pinjaman, pencabutan kuota tekstil bahkan dimasukkan dalam daftar hitam negara mitra perdagangan


27

Mengamati apa yang telah diuraikan diatas, pertanyaan mendasar bagi Indonesia adalah bagaimana kita harus menyikapi rongrongan terhadap kedaulatan dalam proses legislasi yang sedang terjadi?  Satu hal yang pasti, apa yang telah diuraikan sama sekali tidak dimaksudkan untuk mendorong agar Indonesia bersikap anti terhadap Negara Maju, anti terhadap IMF, anti terhadap utang luar negeri dan berbagai anti lainnya. 


28

Sikap berbagai ‘anti’ tidak akan mengeluarkan Indonesia dari masalah, justru akan menimbulkan masalah baru yang tidak diharapkan.  Apa yang diuraikan juga tidak menganjurkan agar Indonesia menarik diri dalam gelombang globalisasi. Globalisasi adalah suatu realita yang harus dihadapi, bukan untuk ditakuti. 


29



Apa yang diuraikan adalah dalam rangka menyadarkan pada kita semua bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat politik, antara lain sebagai alat intervensi bagi Negara Maju terhadap Indonesia


30

Untuk menghadapi intervensi yang menggunakan hukum tidak bisa lain selain menghadapinya pula dengan memanfaatkan hukum  Kepandaian dalam merumuskan kalimat hukum dan bernegosiasi harus dilawan dengan kepandaian yang sama. Demikian pula kelihaian harus dilawan dengan kelihaian 


31

Hukum dan Globalisasi

Recommend Documents