PENGARUH PENYERTAAN MODAL DAERAH, PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO, DAN JUMLAH PENDUDUK USIA PRODUKTIF TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN/ KOTA DI KALIMANTAN BARAT Henrikus Triyanto Program Studi Magister Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Email:
[email protected] ABSTRACT This study aimed to examine (1) the influences of local government capital investment on district own source revenue; (2) the influences of gross domestic regional product on district own source revenue (3) working age population on district own source revenue. This study is usng secondary data that grouped as panel data during the five (5) year period 2010 to 2014 from 14 districts/cities in West Kalimantan Province. Data analysis using multiple linear regression model with Eviews 8. The research data sourced from DJPK and Central Bureau Statistic. The results of this study showed that (1) local government capital investment had not significant influence on district own source revenue; (2) gross domestic regional product had positive and significant influence on district own source revenue; (3) working age population had positive and significant influence on district own source revenue in West Kalimantan Province. Keywords : local government capital investment, gross domestic regional product, working age population, capital expenditure, district own source revenue
ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh Penyertaan Modal Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah ; (2) pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah; (3) pengaruh Jumlah Penduduk Usia Produktif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersifat data panel selama 5 (lima) tahun periode tahun 2010 sampai tahun 2014 dari 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. Alat analisis data menggunakan model regresi linier berganda melalui Program Eviews 8. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari DJPK dan BPS. Hasil penelitian menunjukkan (1) penyertaan modal derah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah; (2) produk domestik regional bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah; (3) jumlah penduduk usia produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
1
Kata kunci : Penyertaan Modal Daerah , Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Jumlah Penduduk Usia Produktif, Pendpatan Asli Daerah PENDAHULUAN Salah satu fungsi pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan daerah. Untuk melaksanakan fungsi ini dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya-upaya dalam usaha menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah. Lebih lanjut otonomi daerah diharapkan dapat memberikan keleluasaan kepada daerah dalam pembangunan daerah melalui usaha-usaha yang sejauh mungkin mampu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Gambaran mengenai perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Provisi Kalimatan Barat Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 1.1. Tabel 1.1 PAD di Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 – 2014 (dalam Jutaan Rupiah) No.
Kabupaten/ Kota
2010
2011
2012
2013
2014
1
Kabupaten Sambas
26.151,00
31.751,70
44.198,19
46.440,74
119.494,28
2
Kabupaten Bengkayang
11.725,45
15.459,81
17.887,75
22.820,35
37.591,72
3
Kabupaten Landak
15.380,25
20.642,14
29.670,34
33.891,97
85.690,91
4
Kabupaten Mempawah
14.659,38
22.226,15
26.021,68
41.310,03
60.340,35
5
Kabupaten Sanggau
20.524,88
35.380,48
43.604,35
61.545,20
82.393,25
6
Kabupaten Ketapang
30.758,21
43.442,23
64.845,11
131.492,49
110.300,25
7
Kabupaten Sintang
30.269,88
53.671,10
49.903,18
67.398,74
96.284,97
8
Kabupaten Kapuas Hulu
20.616,17
24.725,75
31.525,60
31.133,64
80.897,01
9
Kabupaten Sekadau
11.997,16
19.767,84
18.364,91
35.546,66
34.446,70
10
Kabupaten Melawi
14.074,54
9.761,72
12.278,40
20.167,72
27.198,58
11
Kabupaten Kayong Utara
5.949,46
8.467,80
55.407,65
11.023,42
17.452,03
12
Kabupaten Kubu Raya
13.679,13
55.577,65
44.201,93
64.277,12
97.407,48
13
Kota Pontianak
87.368,26
151.139,42
208.628,66
265.271,76
298.768,48
14
Kota Singkawang
24.330,71
35.352,91
38.826,57
51.334,88
90.012,14
327.484,51
527.366,70
685.654,74
883.118,20
1.238.278,15
Total
Sumber : DJPK 2016 Dari Tabel 1.1 menggambarkan bahwa terjadi tren peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2010 sampai tahun 2014 untuk Provinsi Kalimantan Barat. Namun demikian masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang mengalami tren peningkatan pendapatan yang fluktuatif. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu. Pihak ketiga tersebut adalah instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang dapat melakukan
2
kerjasama dengan pihak Pemerintah daerah, yaitu Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Perusahaan Swasta yang tunduk pada Hukum Indonesia. Penyertaan modal daerah tersebut bertujuan untuk mendapatkan bagi hasil dari pihak ketiga berupa pembagian hasil keuntungan perusahaan. Pembagian hasil keuntungan tersebut akan diterima pemerintah daerah sebagai hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan yang merupakan salah satu komponen di dalam PAD. Dengan adanya bagi hasil keuntungan perusahaan yang diterima oleh pemerintah daerah tersebut pada akhirnya diharapkan akan dapat meningkatkan PAD. Selain dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga merupakan faktor dalam meningkatkan PAD. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Peningkatan PDRB pada kabupaten/kota mempunyai dampak positif yang disebabkan adanya dampak aktifitas perekonomian di sembilan sektor ekonomi di daerah. Jika aktifitas ekonomi 9 sektor itu terjadi kenaikan, dimungkinkan akan mempunyai pengaruh besaran PAD daerah, karena beberapa sektor domestik dapat digunakan untuk mengukur atau mengestimasi pada peningkatan pendapatan asli daerah secara langsung. PDRB akan memberikan dampak langsung pada perolehan pendapatan pemerintah, karena salah satunya peningkatan tarif pajak yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah untuk kalangan pengusaha, (Peacock dan Wisemen dalam Mangkosoebroto, 2010: 173) menjelaskan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan berbagai pemungutan pajak dan meningkatkannya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penyertaan Modal Daerah, Produk Domestik Regional Bruto, dan Jumlah Penduduk Usia Produktif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten/kota di Kalimantan Barat”. 1.1.Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Apakah terdapat pengaruh signifikan penyertaan modal daerah terhadap realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Kalimantan Barat? 2. Apakah terdapat pengaruh signifikan PDRB terhadap realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Kalimantan Barat? 3. Apakah terdapat pengaruh signifikan jumlah penduduk usia produktif terhadap realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Kalimantan Barat? 1.2.Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk :
3
1. Untuk menganalisis pengaruh penyertaan modal daerah terhadap realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Kalimantan Barat. 2. Untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Kalimantan Barat. 3. Untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk usia produktif terhadap realisasi pendapatan asli daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Kalimantan Barat. 1.3.Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi : 1. Kalangan akademisi, sebagai tambahan kajian dibidang ekonomi publik dan sebagai sumber informasi dan referensi bagi peneliti lainnya yang tertarik untuk meneliti masalah yang terkait dengan issue/ permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 2. Pemerintah sebagai sumber informasi yang dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang terkait dengan peningkatan kemampuan keuangan daerah. TINJAUAN PUSTAKA Teori Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/ Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad, 1999). Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 1995). Jadi dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menunjukkan ukuran prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Menurut Prof. Simon Kuznets, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai ”kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan idiologis yang diperlukannya”. Definisi ini mempunyai 3 (tiga) komponen: pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam penyediaan aneka macam barang kepada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaian di bidang kelembagaan dan idiologi sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat (Jhingan, 2000). Teori Investasi Menurut Rostow (dalam Todaro, 2000) menjelaskan bahwa setiap upaya untuk “tinggal landas” dalam konsep pembangunan nasional suatu negara, mengharuskan adanya mobilisasi tabungan dalam dan luar negeri dengan maksud untuk menciptakan investasi yang cukup, untuk mempercepat pertumbuhan
4
ekonomi, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat. Menurut Husnan (2000:5) menyatakan bahwa “proyek investasi merupakan suatu rencana untuk menginvestasikan sumber-sumber daya, baik proyek raksasa ataupun proyek kecil untuk memperoleh manfaat pada masa yang akan datang.” Pada umumnya manfaat ini dalam bentuk nilai uang. Sedang modal, bisa saja berbentuk bukan uang, misalnya tanah, mesin, bangunan dan lain-lain. Namun baik sisi pengeluaran investasi ataupun manfaat yang diperoleh, semua harus dikonversikan dalam nilai uang. Investasi adalah setiap wahana dimana dana ditempatkan dengan harapan untuk dapat memelihara atau menaikkan nilai atau memberikan hasil yang positif. Investasi atau perpindahan modal (swasta maupun pemerintah) merupakan sarana bagi proses kumulatif, mengarah ke atas di daerah yang bernasib baik dan mengarah ke bawah di daerah yang bernasib tidak baik. Di daerah perkotaan yang sedang mengalami perkembangan, kenaikan permintaan akan mendorong pendapatan dan permintaan, yang selanjutnya menaikkan investasi, dan demikian seterusnya. Di daerah-daerah lainnya dimana perkembangan sangat lamban maka permintaan terhadap modal untuk investasi adalah rendah sebagai akibat dari rendahnya penawaran modal dan pendapatan yang cenderung makin rendah. Perbedaan perkembangan tersebut dan terkonsentrasinya investasi di daerah-daerah yang mapan mengakibatkan terjadinya ketimpangan atau bertambahnya ketidakmerataan. Teori Jumlah Penduduk Penduduk dapat merupakan faktor pendukung dan juga sebagai faktor penghambat dalam pembangunan. Penduduk sebagai pendukung atau modal pembangunan karena dengan jumlah penduduk besar dapat menyediakan tenaga kerja yang besar yang dapat bertindak sebagai produsen dan juga sebagai konsumen utama terhadap hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Jumlah penduduk yang besar merupakan gambaran tersedianya pasar yang luas dan jaminan tersedianya input faktor produksi. Pertambahan jumlah penduduk yang besar mempunyai implikasi yang luas terhadap program pembangunan, karena pertambahan penduduk yang besar dengan kualitas yang rendah akan menjadi beban pembangunan (Arjoso, 2006). Menurut Teori Sollow-Swan pertumbuhan ekonomi bergantung kepada kesediaan faktor–faktor produksinya yaitu penduduk, tenaga kerja dan akumulasi modal, serta tingkat kemajuan teknologi. Teori ini mengemukakan tentang rasio modal output yang dapat berubah–ubah. Dimana untuk menghasilkan sejumlah output tertentu, dapat menggunakan kombinasi modal dan tenaga kerja yang berbeda–beda (Arsyad, 2010). Pelaksanaan otonomi daerah, peningkatan pendapatan asli daerah selalu di upayakan karena merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggara pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah adalah sumber–sumber pendapatan asli dari daerah, bukan merupakan pemberian bantuan, hibah, penyertaan modal dan sebagainya. PAD bertujuan untuk untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.
5
“Pendapatan daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Dalam arti luas pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode Tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah” (Barata, 2004:90). Komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini sesuai pasal 157 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, komponen berasal dari sumber penerimaan daerah sebagai berikut: Pajak Daerah Menurut Davey (terjemahan Amarullah, 1988), memberikan pengertian perpajakan daerah sebagai Pertama, Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dengan peraturan daerah itu sendiri dalam hal ini bahwa seberapa besar pajak yang dipungut langsung dari masyarakat telah ditentukan and diatur dalam PERDA. Kedua, Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penetapan tarifnya oleh Pemerintah Daerah, Ketiga; Tarif yang ditetapkan dan dipungut oleh Pemerintah Daerah. dan Keempat; Pajak yang dipungut dan diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat tetapi hasil pengaturannya diberikan kepada kepada Pemerintah Daerah, dan dibagi hasilkan dengan atau dibebankan pungutan tambahan oleh Pemerintah Daerah. Retribusi Daerah “Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan” (Mardiasmo, 2002:100). Retribusi daerah merupakan pungutan daerah, yaitu pembayaran atas jenis tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan, dan jasa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi atau badan. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Sumber PAD lainnya yang yang sangat penting selain pajak daerah dan retribusi daerah adalah bagian pemerintah daerah atas laba BUMD. BUMD merupakan cara yang lebih efesien dalam melayani masayarakat dan merupakan salah satu sumber penerimaaan. Jenis penerimaan yang termasuk hasil pengelolaaan kekayaan yang dipisahkan antara lain seperti bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah (HAW,Wijaya; 2005 ;125). Hasil pengelolaan kekayaan di daerah yang dipisahkan adalah sumber PAD yang diperoleh dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) BUMD adalah suatu Badan usaha yang dimiliki oleh daerah yang dibentuk dan didirikan oleh Pemerintah Daerah, dengan bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) atau Perusahaan Daerah (PD). Perusahaan Daerah merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Lain–lain pendapatan asli darah yang sah yang dapatdigunakan untuk membiayai belanja daerah dapat diupayakan oleh daerah dengan cara–cara yang tidak menyalahi aturan. Lain–lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi: a) Hasil penjualan daerah yang tidak dipisahkan. b) Jasa giro. c) Pendapatan bunga.
6
d) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. e) Komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan badan/ jasa oleh daerah. Pengaruh Penyertaan Modal Daerah Terhadap PAD Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu. Pihak ketiga tersebut adalah instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada di luar organisasi pemerintah daerah antara lain Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia. Penyertaan modal daerah tersebut bertujuan untuk mendapatkan bagi hasil dari pihak ketiga berupa pembagian hasil keuntungan perusahaan. Pembagian hasil keuntungan tersebut akan diterima pemerintah daerah sebagai hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan yang merupakan salah satu komponen di dalam PAD. Dengan adanya bagi hasil keuntungan perusahaan yang diterima oleh pemerintah daerah tersebut pada akhirnya diharapkan akan dapat meningkatkan PAD. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap PAD Hubungan antara PDRB dengan PAD merupakan hubungan secara fungsional, karena pajak daerah merupakan fungsi dari PDRB, yaitu dengan meningkatnya PDRB akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak daerah. Selanjutnya dengan bertambahnya penerimaan pemerintah akan mendorong peningkatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat yang akhirnya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi kembali. Begitu juga sebaliknya dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita masyarakat, maka akan mendorong kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan pungutan lainnya. Salah satu tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali sumbersumber keuangan lokal, khususnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan lebih tinggi. Hal tersebut akan meningkatkan kemandirian daerah, sehingga pemerintah daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan PAD menunjukan adanya partisipasi masyarakat terhadap jalannya pemerintahan didaerahnya. Semakin tinggi PAD maka akan menambah dana pemerintah daerah yang kemudian akan digunakan untuk membangun sarana dan prasarana di daerah tersebut. Pemerintah daerah yang salah satu tugasnya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan PAD sebagi bentuk kemandirian di era otonomi daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari pertumbuhan PDRB nya dari tahun ke tahun.
Pengaruh Jumlah Penduduk Usia Produktif Terhadap PAD
7
Pendapatan suatu daerah dapat diperoleh dari aktifitas penduduk pada perekonomian yang berupa penarikan pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Dengan adanya penduduk, memberikan dampak positif dalam meningkatkan kegiatan perekonomian suatu daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut Khusaini (2006:34) menyebutkan bahwa, peranan pajak salah satu unsur pada PAD dan dalam pembiayaan daerah yang sangat rendah, sangat bervariasi yang disebabkan adanya perbedaan yang cukup besar dalam jumlah penduduk, kondisi geografis, dan kemampuan masyarakat dalam mengelola perekonomian. Jadi apabila jumlah penduduk usia produktif suatu daerah mengalami peningkatan akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian yang pada waktu tertentu akan memberikan dampak langsung terhadap perolehan pendapatan asli daerah, karena adanya sumbangan pajak pendapatan penduduk ke pemerintah daerah. METODE PENELITIAN Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penyertaan Modal Daerah, PDRB, dan Jumlah Penduduk Usia Produktif terhadap Pendapatan Asli Daerah yang disertai data statistik dan pola hubungan antar variabel. Penelitian ini dilakukan pada seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Peovinsi Kalimantan Barat dari tahun 2010 – 2014 Data yang dipergunakan adalah data sekunder dan jenis data panel dengan jumlah data obsevasi sebanyak 70 data diperoleh dari 14 kabupaten/ kota selama kurun waktu 5 tahun. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi serta laporan-laporan yang diterbitkan oleh kabupaten/ kota di Provinsi Kalimantan Barat. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. Teknik analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel dengan menggunakan Program Eviews 8. Selanjutnya dilakukan persamaan regresi berganda dengan formulasi matematis sebagai berikut : Y = b0 + b1X1 it + b1X2 it + b1X3 it + e Dimana : Y = Pendapatan Asli Daerah b0 = Konstan b1,b2,b3 = Koefisien Regresi X1 = Penyertaan Modal Daerah X2 = Produk Domestik Regional Bruto X3 = Jumlah Penduduk i = Tempat t = Waktu e = Error Uji Kelayakan Model (Uji F) Pengujian ini dilakukan untuk menguji pengaruh secara simultan variabel bebas terhadap variabel terikatnya, dimana jika variabel bebas memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat maka model persamaan regresi masuk
8
dalam kriteria cocok atau fit. Tabel 4.9 Uji F Fixed Hipotesis F-statistic Prob(F-statistic)
79.53726 0.000000
Durbin-Watson stat
2.471803
Sumber : Data Menggunakan Eviews Berdasarkan hasil dari pengujian data diperoleh data dengan nilai Prob (FStatistik) sebesar 0.000000 < α = 0,05. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian menunjukkan adanya pengaruh yang singnifikan secara simultan PDRB, dan Jumlah Penduduk Usia Produktif terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di Kalimantan Barat. Uji t ( Pengujian secara Parsial). Uji hipotesis menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara parsial dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan melihat pada hasil regresi yang dilakukan dengan Program Eviews 8, yaitu dengan membandingkan tingkat signifikasi masing-masing variabel bebas dengan α=0,05. Kemudian hipotesis di uji dengan menggunakan t-test, uji t digunakan untuk menguji pengaruh variable independen Penyertaan Modal Daerah, PDRB, dan Jumlah Penduduk dengan variable dependen yaitu PAD. Ho diterima apabila t hitung ≤ t tabel Ha diterima apabila t hitung > t table Tabel 4.10 Uji t Hipotesis Variable
Coefficient
C LNPMD? LNPDRB? LNPNDKK?
-88.08644 0.009501 4.171357 2.766546
Std. Error
t-Statistic
7.132158 -12.35060 0.007313 1.299161 0.438877 9.504620 0.869061 3.183375
Prob. 0.0000 0.1995 0.0000 0.0024
Berdasarkan pengujian data dengan menggunakan Eviews 8 terlihat bahwa variabel X1 (PMDN) sebesar 0.1995 oleh karena sig = 0.1995 > α = 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Maka X1 (PMD) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y (Pendapatan Asli Daerah). Untuk variabel X2 (PDRB) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.0000. Karena sig = 0.0000 < α = 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Maka X2 (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y (Pendapatan Asli Daerah). Kemudian untuk variabel X3 (Jumlah Penduduk Usia Produktif) mempunyai nilai signifikansi sebesar 0.0024. Karena sig = 0.0024 < α = 0,05 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Maka X3 (Jumlah Penduduk Usia Produktif) berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat Y (Pendapatan Asli Daerah).
9
4.4.1.3 Koefisien Determinasi (R2) Uji ini digunakan untuk melihat kemampuan model yang terdari Penyertaan Modal Derah (X1), PDRB (X2), Jumlah Penduduk (X3) dalam menjelaskan variasi PAD (Y) di Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat. Apabila Koefisien Determinasi R2 tinggi (mendekati angka 1 menunjukan kemampuan model sangat baik. Sebaliknya apabila Koefisien Determinasi R2 sangat rendah atau jauh dari angka 1 maka kemampuan R2 dianggap rendah, dimana R2 bergerak dari 0 hingga 1. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Kuncoro,2003;220). Tabel 4.11 Koefisien Determinasi Fixed Effect R-squared 0.960018 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.947948 S.D. dependent var
16.88407 8.574563
Berdasarkan pengujian data dengan Eviews 8 maka diperoleh data besarnya R2 atau koefisien determinasi adalah sebesar 0.960018. Hal tersebut berarti pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah sebesar 0.960018 dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti. HASIL Pengaruh Penyertaan Modal Daerah (PMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Penyertaan Modal Daerah (PMD) mempunyai pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Nilai koefisien variabel Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar 0,009501 menunjukkan bahwa setiap kenaikan Penyertaan Modal Daerah 1% akan menaikkan jumlah PAD di Kalimantan Barat sebesar 0,009501%. Hal ini menunjukkan bahwa Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berpengaruh sangat kecil (tidak signifikan) dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Ini berarti pengeluaran pembiayaan untuk Penyertaan Modal Daerah (PMD) hanya mendapatkan feedback (keuntungan) sebesar 0,009501% dari total belanja/pengeluaran untuk Penyertaan Modal Daerah (PMD). Tujuan didirikannya BUMD adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, BUMD juga merupakan cara yang lebih efisien dalam melayani masyarakat, dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah. Bagian laba BUMD tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan daerah dan anggaran belanja daerah, setelah dikurangi dengan penyusutan, dan pengurangan lain yang wajar dalam BUMD. Keberadaan BUMD diyakini dapat memberikan berbagai manfaat yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat ekonomi di daerah, dimana tujuan dibentuknya BUMD tersebut adalah untuk melaksanakan pembangunan daerah
10
melalui pelayanan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan kemanfaatan umum dan peningkatan penghasilan pemerintah daerah. Saat ini hanya ada beberapa BUMD saja yang mampu menyetorkan labanya terhadap PAD Provinsi Kalimantan Barat, khususnya BUMD yang bergerak dibidang perbankan, seperti BPD, namun tidak dengan BUMD yang lainnya, bahkan ada BUMD justru tidak mampu memberikan kontribusi dalam PAD seperti yang diharapkan bukan hanya karena tidak memperoleh laba bahkan untuk biaya operasional saja mengharapkan subsidi dari pemerintah daerah. Secara parsial, diketahui bahwa Penyertaan Modal Daerah (PMD) berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Kalimantan Barat disebabkan karena Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang dilaksanakan hanya pada BUMD yang belum dapat memberikan kontibusi keuntungan (feedback profit) yang besar kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat tidak setiap tahunnya menyertakan modal dalam bentuk investasi dalam kegiatan kepemerintahannya. Hal tersebut karena harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan tergantung kebijakan kepala daerah masing-masng. Walaupun terdapat dana investasi atau penyertaan modal pada kabupaten/kota dalam satu periode tahun anggaran, namun nilai yang dijadikan penyertaan modal sebagai investasi juga masih belum signifikan. Sehingga investasi atau penyertaan modal belum bisa memberikan kontribusi yang besar terhadap PAD masing-masing kabupaten/kota. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dari hasil pengujian statistik diperoleh hasil bahwa PDRB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dengan nilai koefisien sebesar 4,171357 menunjukkan bahwa setiap kenaikan PDRB 1% akan menaikkan jumlah PAD di Kalimantan Barat sebesar 4,171357 %. Apabila ditinjau dari segi pendapatan, PDRB merupakan jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu. Semakin berkembangnya usaha perdagangan, hotel dan restoran maka produk domestik regional bruto pada kabupaten/kota di Provinsi di Kalimantan Barat akan mengalami peningkatan. Selain itu, seiring dengan peningkatan PDRB, berkembangnya usaha perdagangan, hotel, dan restoran juga akan meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang nantinya akan berpengaruh terhadap peningkatan realisasi Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi di Kalimantan Barat. Hal ini sesuai dengan teori yang dinyatakan oleh Halim (2001) yaitu salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau upaya Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah rasio antara total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima dari PDRB yang meningkat setiap tahunnya, akan berpengaruh terhadap laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besarnya Pendapatan Asli Daerah yang diterima akan meningkatkan
11
APBD di sisi Pendapatan Daerah yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah seperti belanja langsung, belanja tidak langsung ataupun pembiayaan daerah.. Pengaruh Jumlah Penduduk Usia Produktif Terhadap Pendapatan Asli Daerah Dari hasil pengujian statistik diperoleh hasil bahwa Jumlah Penduduk Usia Produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD dengan nilai koefisien sebesar 2,766546 menunjukkan bahwa pengaruh Jumlah Penduduk Usia Produktif terhadap PAD mengarah ke arah positif artinya jika Jumlah Penduduk Usia Produktif naik sebesar 1% maka PAD juga akan meningkat sebesar 2,766546 %. Jumlah penduduk usia produktif yang semakin meningkat akan menambah pendapatan suatu daerah, karena dengan bertambahnya jumlah penduduk maka akan semakin besar jumlah pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya, semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak pula yang membayar berbagai pungutan/iuran seperti pajak daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Penduduk yang produktif murupakan harapan dari pemerintah daerah, semakin penduduk produktif maka semakin besar kesempatan kerja yang tercipta, selain itu juga jumlah penduduk kota yang di imbangi dengan SDM yang telah terdidik akan membantu membangun pemerintah daerah. Oleh karena itu penduduk sangat menentukan perekonomian di pemerintah, baik pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Jadi penduduk diharapkan, tetapi di imbangi dengan kesempatan kerja serta perekonomian baru yang kemudian pada jangka panjang akan lebih mengarah pada pembangunan pemerintah. Dengan demikian, semakin banyaknya jumlah penduduk usia produktif maka Pendapatan Asli Daerah akan semakin meningkat dari banyaknya iuran dari penduduk seperti pajak daerah atau retribusi daerah. Sehingga APDB di sisi Pendapatan Daerah akan semakin meningkat seiring bertambahnya Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh dari iuran (pajak daerah atau retribusi daerah) yang dibayar oleh penduduk usia produktif. Dengan meningkatkan APBD di sisi Pendapatan Daerah maka dapat membiayai segala pengeluaran pemerintah seperti belanja langsung, belanja tidak langsung, ataupun pembiayaan daerah. Bahkan apabila jumlah Pendapatan Daerah di APBD lebih besar dibandingkan dengan jumlah Belanja Daerah maka akan mengakibatkan terjadinya surplus APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). KESIMPULAN 1. Penyertaan Modal derah tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena ada beberapa BUMD saja yang mampu menyetorkan labanya terhadap PAD di kabupaten/kota di Kalimantan Barat, khususnya BUMD yang bergerak dibidang perbankan, seperti BPD, namun tidak dengan BUMD yang lainnya, bahkan ada BUMD justru tidak mampu memberikan kontribusi dalam PAD seperti yang diharapkan bukan hanya karena tidak memperoleh laba bahkan untuk biaya operasional saja mengharapkan subsidi dari pemerintah daerah.
12
2. Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah karena dengan miningkatkan PDRB maka akan menambah penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan. Selanjutnya akan mendorong peningkatan pelayanan daerah kepada masyarakat yang di harapkan akan meningkatkan produktifitasnya. 3. Jumlah Penduduk Usia Produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada kabupaten/kota di Kalimantan Barat karena semakin banyak Jumlah Penduduk Usia Produktif, maka semakin banyak penduduk yang bekerja sehingga semakin banyak pula yang membayar berbagai pungutan/iuran seperti pajak daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. SARAN Berbagai keterbatasan terhadap penelitian ini seperti hanya menggunakan data sekunder berupa data realiasasi Pendapatan Asli Daerah, Penyertaaan Modal Daerah, Produk Domestik Regional Bruto dan Jumlah Penduduk Usia Produktif. Dengan berbagai keterbatasan tersebut maka peneliti memberikan saran sebagai berikut. 1. Pemda perlu mengevaluasi kembali kebijakan pemberian penyertaan modal daerah kepada BUMD agar dapat meningkatkan kontribusi terhadap peningkatan PAD kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. 2. PDRB adalah tolak ukur pertumbuhan ekonomi maka dari itu hendaklah dilakukan pada sektor-sektor unggul, agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah. Serta dilakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi di masing-masing sektor dengan mengandalkan potensi yang ada tersebut. 3. Pemberdayaan Jumlah Penduduk Usia Produktif diharapkan lebih maksimal misalnya menciptakan usaha-usaha baru seperti Usaha Kecil Menengah (UKM), sehingga masyarakat lebih dominan untuk berwirausaha. Apabila Jumlah Penduduk Usia Produktif semakin banyak, maka akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat. 4. Untuk penelitian-penelitian lanjutan diharapkan menambah dan atau menggunakan variabel lain seperti Pengeluaran Pemerintah, Dana Alokasi Umum (DAU), Inflasi dan variabel lainnya yang mempunyai pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
DAFTAR PUSTAKA
13
Arsyad, Linsolin. 1999, Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi I, Penerbit BPFE, Yogyakarta. Asmuruf F, Makdalena. 2015. Pengaruh Pendapatan dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Sorong. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol 15, No.5, hal. 727-736. Barata,Atep Adya,2004, “ Dasar-dasar Pelayanan Prima”. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Dwi Sundi Marlianti, et al, 2014. Pengaruh PDRB Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota. E Jurnal EP Unud, Vol 3, No.6 hal. 265-271. Kasiman,Berutu 2011. Pengaruh Belanja Daerah, Investasi, Pendapatan Per Kapita Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Utara. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. Davey,’’perpajakan daerah’’. Terjemahan Amarullah. Jakarta.1988 Dwi Sundi Marlianti, et al, 2014. Pengaruh PDRB Terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota. E Jurnal EP Unud, Vol 3, No.6 hal. 265-271. Geodhart, C, “Garis-Garis Besar Keuangan Negara”, Terjemahan Ratmoko, Jakarta, Jambatan, 1982 Halim, Abdul, 2001. Manajemen Keuangan Daerah.Bunga Rampai. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN. Ifrizal, Darwanis, et al, 2014. Pengaruh Investasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Serta Dampaknya Pada Kemampuan Daerah Membiayai Belanja Pegawai (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh). Jurnal Akuntansi, Vol 3, No.2, hal. 33-41. Indrajati Hertanto, et al, 2011. Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol 12, No.1, hal. 76-89. Iwan Susanto. 2014. Analisis Pengaruh PDRB, Penduduk, Dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Kasus Kota Malang). Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi Universiatas Brawijaya, Malang.
14
Johana Rosmalia,dkk. 2014. Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan. Ekonomika Bisnis, Vol 5, No.2, hal. 159-172. Kaho, Josef Riwu, 2010. “Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia”. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Koswara,E, 2001. “ Otonomi Daerah untuk Demokrasidan Kemandirian Rakyat”. Yayasan Pariba . Jakarta Khusaini, Mohammad. 2006. Ekonomi Publik (desentralisasi fiscal dan pembangunan daerah). Malang: Badan Penerbit fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. Kuncoro, Mudrajat, 2003. “ Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi”. Jakarta: Erlangga Mangkoesoebroto, Guritno. 2010. Ekonomi Publik. Yogyakarta: PEE- Yogyakarta Mankiw, N. Gregory. 2006. Makroekonomi. Jakarta: Erlangga. Mardiasmo,2002.“Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah” .Yogyakarta: Penerbit ANDI. Muchtholifah. 2010. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Inflasi, Investasi Industri dan Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Mojokerto. Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan Vol 1, No.1. Nugroho, Riant D., 2000, Otonomi ; Desentralisasi Tanpa Revolusi, Kajian dan Kritik atas Kebijakan Desentralisasi di Indonesia, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta. Pendidikan Kependudukan BKKBN, (2013). “Menjadi Produktif di Usia Produktif”. Data Katalog dalam Terbitan (KDI) Pitoyo, (2013). “Menjadi Produktif di Usia Produktif”. Perpustakaan Nasional RI, Direktorat kerjasama Pendidikan Kependudukan BKKBN. Rahman, Abdul. 2013. Pengaruh ProdukDomestik Regional Bruto (PDRB) Harga Konstan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Bintan. Dalam Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi. Samuelson Paul dan William, D. Nordhous. 1995. Ekonomi, Edisi XIV, Penerbit Erlangga, Jakarta.
15
Santosa, Purbayu Budi dan Rahayu, Retno Fuji.2005. Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Faktor-kaktor yang mempengaruhinya dalam upaya pelaksanaan Otonomi Daerah di kabupaten Kediri. Jurnal Dinamik Pembangunan, Vol 3, No.1. Sarwono, Jonathan. 2005. Riset Pemasaran dengan SPSS. Penerbit Andi, Yogyakarta Soemitro rochmat, ‘’ pajak daerah’’. Terjemahan Geodhart, Jakarta, 1982 : 10 Suad Husnan. 2000, Manajemen Keuangan Teori dan Penerapan (Keputusan Jangka Panjang,Yogyakarta: BPFE. Sukirno, Sadono, 1995, Pengantar Teori Makro Ekonomi, Fakultas Ekonomi UI dengan Bima Grafik, Jakarta. Todaro, P.Michael. 2000. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Jakarta : Penerbit Erlangga. Wibisono, Yusuf. 2005. Sumber-Sumber Pertumbuhan Ekonomi Regional : Studi Empiris Antar Propinsi di Indonesia, 1984-2000. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol.02, Universitas Gajah Mada, 2005 Widjaja, HAW, 2002, “ Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.” PT. Raja Grafindo Persada http://www.djpk.kemenkeu.go.id
16
