Judul Tulisan
:
Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pegawai dalam Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Keungan Daerah di Kabupaten Garut Hasil Penelitian yang dipublikasikan
Nama Jurnal
:
jurnal ilmu Hukum Litigitasi Volume 10. Nomor 1. Pebruari 2009 Hal: 23-32
Akreditasi
:
ISSN 0853-7100 Terakreditasi Pringkat B SK No 56, 06 desember 2005
Metodologi penelitian
:
data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan data dianalisis dengan menggunakan statistik inferensial pada analisis jalur.
PENGARUH PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP KINERJA PEGAWAI DALAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN GARUT Oleh : Dody Hermana Abstract The objective of the study is to see influence finance policy in district toward employee performance to increase management finance effectiveness in Garut district. Data were collected using questionnaires and the data were analyzed using inferential statistics on path analysis. The study revealed that finance policy gave significant influence to employee performance in Garut district. Kata kunci : Daerah, efektivitas, kebijakan, keuangan, kinerja, pegawai.
A. PENDAHULUAN Reformasi yang terjadi di Negara Republik Indonesia telah membawa konsekwensi perubahan struktural dan fungsional pada berbagai bidang atau segmentasi kehidupan berbangsa dan bernegara.Tuntutan reformasi yang begitu menekan dari bawah, telah mampu memaksa pada pengambil kebijakan untuk mengubah paradigma lama yang sangat sentralistik menjadi paradigma baru
yang bersifat desentralistik. Tuntutan yang kuat untuk menegakkan hukum, demokratisasi dan penegakan HAM yang merupakan agenda-agenda nasional yang pokok dan menjadi prioritas utama untuk segera dilaksanakan Arus reformasi telah menempatkan segenap rakyat dan pemerintah daerah pada posisi yang strategis dan kuat dalam upaya mengaktualisasikan dirinya dan mensejahterakan rakyatnya. Disamping itu pula sejak disahkannya Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UndangundangNomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, perubahan sistem pemerintahan yang tadinya sentralistik menjadi desentralistik dan menjadi tuntutan yang tidak terhindarkan. Kedua Undang-undang tersebut menekankan pengembangan otonomi daerah diselenggarakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan serta pengembangan peran dan fungsi DPRD. Di samping itu pula kedua Undang-undang tersebut memberikan dampak terhadap legalitas formal bagi daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri yang ditujukan sebesarbesarnya untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Selanjutnya pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu langkah yang dipandang perlu untuk menentukan kemandirian otonomi, akan tetapi yang utama dipersoalkan adalah minimnya jumlah pendapatan yang dimiliki daerah di-banding dengan jumlah pendapatan yang diperoleh oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan premis ini maka inti hubungan pusat dan daerah yang dipedomani oleh Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 ten-tang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, dan aturan pelaksanaannya khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah maka terhitung tahun anggaran 2001 telah terjadi pembaharuan didalam manajemen keuangan daerah. Dengan adanya otonomi ini, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat.Pemerintahdaerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber- sumber keuangan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Namun demikian dengan kewenangan yang luas tersebut tidaklah berarti bahwa pemerintah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sekehendaknya, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hak dan kewenangan yang luas yang diberikan kepada daerah pada hakekatnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada Pemerintah Pusat yang telah membagikan danaperimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan Supriatna2 bahwa pada kenyataan hubungan keuangan pusat dan daerah, ada beberapa hal yang perlu dicatat dan diperhatikan yaitu sebagai berikut : 1. Pendapatan asli daerah tidak banyak, tidak selalu berarti lumbung keuangan daerah tidak berisi banyak.
2. Walaupun ada ketentuan tentang perimbangan keuangan dalam kenyataan perimbangan keuangan pusat akan selalu lebih kuat dan perimbangan daerah. 3. Meskipun sumber lumbung keuangan daerah diperbesar dapat diperkirakan tidak akan ada yang benar-benar mampu membelanjai secara penuh rumah tangganya sendiri. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka untuk menjalankan / melaksanakan kebijakan keuangan daerah yang berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan clqerah perlu didukung oleh suatu kinerja organisasi yang handal dan kuat .serta mampu dan mau untuk melaksanakan semua tugas dan fungsinya dengan penuh rasa tanggungjawab. Supriatna mengemukan bahwa kinerja adalah prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja dan hasil kerja yang dilakukan oleh organisasi maupun perorangan atau dapat dikatakan sebagai performance.Disamping itu pula setiap organisasi hendaknya memiliki ukuran standar tersendiri didalam mengukur tingkat kinerjanya.Kinerja pegawai tentunya harus dapat diukur agar dapat diketahui sehingga mampu menghasilkan hasil kerja yang diharapkan. Sedarmayanti mengemukakan beberapa indikator yang digunakan untuk menilai kinerja pegawai antara lain sebagai berikut : 1. Kesetiaan 2. Prestasi kerja 3. Kejujuran 4. Kedi si pl i nan 5. Kreativitas 6. Kerj asama 7. Kepemimpinan 8. Kepribadi an, 9. Prakarsa 10. Kecak apan d an 11. Tanggung jawab Namun dalam kenyataannya pelaksanaan kebijakan keuangan daerah tersebut masih ada kendala-kendala di antaranya muncul adanya beberapa unit keuangan dinas yang kurang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kebijakan keuangan yangdilaksanakan sebagaimana diuraikan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002. Kebijakan publik yang telah diterapkan pemerintah dan memperoleh legistimasi dari lembaga legislatif telah memungkinkan birokrasi untuk bertindak dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, pengertian kebijakan publik secara etimologis dikatakan oleh Dye yaitu; "public policy is whatever government choose to do or not to do". Hal itu dikemukakan pula dengan definisi yang relatif sama oleh Edward dan Sharkansky bahwa kebijakan publik merupakan apapun yang dinyatakan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
Didalam menelaah suatu kebijakan terdapat aspek yang sangat penting untuk diperhatikan yaitu pelaksanaan dari kebijakan itu sendiri .hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh Udoji: "Bahwa pelaksanaan kebijaksanaan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting dari pembuatan kebijaksanaan. Kebij aksanaan-kebij aksanaan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. (The implementation of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams or blue prints file jakets unless they are implemented). B. PEMBAHASAN Desain penelitian merupakan proses yang diperlukan dalam perencanaan untuk melakukan penelitian guna menggambarkan proses pengamatan, memilih masalah, pengukuran, variabel, teknik sampling, alat yang digunakan dalam pengumpulan data dan memproses data yang telah dikumpulkan, selanjutnya dibuatkan laporan penelitian. Penelitian ini adalah eksplanatory research.Hal ini didasarkan pada pandangan Masri Singarimbun; Apabila untuk data yang samapenelitian menjelaskanhubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis, maka penelitian tersebut tidak lagi dinamakan penelitian desriptif melainkan penelitian pengujian hipotesa atau penelitian penjelasan (Explanatory Research). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode survai deskriptif analisis dengan alasan bahwa penelitian ini hanya menggambarkan persepsi atau observasi terhadap fenomena masalah yang terjadi saat penelitian berlangsung.Sebagaimana dikemukakan Singarimbun dalam Effendi, metode survai adalah usaha mendapatkan dan mengumpulkan data serta informasi dari berbagai individu dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terpola dan terstuktur sesuai dengan kebutuhan penelitian yang datanya dikumpulkan dari sampel atas populasi.Dengan demikian penelitian survey merupakan penelitian yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data,.Surakhmad mengemukankan bahwa metode deskriptif merupakan metode yang sifatnya menyelidiki permasalahan masa sekarang.Adapun metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang parameter-parameter yang diteliti dalam keadaan sekarang, atas dasar tersebut kemudian dicarikan jawaban bagi pemecahan masalah terhadap parameter yang ada. Variabel dalam penelitian ini terdiri dan dua jenis yaitu Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya (variabel terikat), dan Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Mengacu pada hipotesis yang diajukan maka terdapat dua variabel yaitu: variabel bebas yang mencakup Implementasi Kebijakan Keuangan Daerah (X), Variabel Antara yaitu Kinerja Pegawai (Y) dan Variabel terikat yaitu Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Z). Dari variabel penelitian yang dikaji terdapat hubungan kausal antara Variabel yaitu Implementasi Kebijakan Keuangan Daerah (X), Variabel Antara
yaitu Kinerja Pegawai (Y) dan Variabel terikat yaitu Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Z), selain itu adanya pengaruh antara variabel Implementasi Kebijakan Keuangan Daerah (X) terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Z). Disamping itu pula Variabel Kinerja Pegawai (Y) mempengaruhi Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Z). Hubungan antara variabel secara skematis dapat dilihat pada gambar berikut: (terdapat dalam lampiran) Metode penarikan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik Cluster Random Sampling.Menurut Iskandar: Cluster Random Sampling yaitu teknik menarik sampel dari kelompok / Unit-unit terkecil. Populasi dan cluster yang merupakan sub populasi dari total populasi. Rumusan hipotesis utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah : "Terdapat Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah (X) terhadap Kinerja Pegawai (Y) dalam peningkatan efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Garut (Z)". Sedangkan rumusan sub hipotesis utama yang diajukan dalam penelitian ini adalah : 1. Terdapat pengaruh dan Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah terhadap Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Terdapat pengaruh dan Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pegawai. 3. Terdapat pengaruh dan Kinerja Pegawai Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Urrtuk menjawab hipotesis tersebut dilakukan uji melalui analisis jalur (path analysis) yang disusun dalam diagram jalur berikut ini: (terdapat dalam lampiran 2) Untuk menguji kebermaknaan dari paradigma atau jalur diatas, maka dilakukan pengujian terhadap koefisien jalur.Rumusan hipotesis yang diajukan adalah: "Terdapat Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah (X) terhadap Kinerja Pegawai (Y) dalam peningkatan efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Garut (Z)". Untuk menjawab hipotesis yang diajukan terse-but, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur.Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0.3024. Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel X terhadap Y dan Z, maka dilakukan pengujian, yaitu denganttabel Berdasarkan perbandingan antara thitungd a n b e rdasarkan pengujian diperoleh nilai t h i t u n g lebih besar dari nilai t (t0,975 ; 62) yaitu t hitung =1.7376>t tabel =1,6686. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan Ho ditolak, sehingga variable Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah (X) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel Kinerja Pegawai(Y) dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Z). Signifikansi nilai hasil pengujian diatas, didukung pula oleh besaran nilai Koefisien Determinasi (R2 yzx) sebesar = 0,0914 Nilai ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah (X) berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai (Y) dan Efektivitas Pengelolan Keuangan Daerah (Z) sebesar
9,14%, yang artinya bahwa pelaksanaan kebijakan keuangan daerah berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang diukur dan beberapa dimensi diantaranya kualitas kerja, motivasi, insiatif pegawai, kemampuan dan komunikasi. Selain itu juga berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan keuangan yang diukur dari sistem pengelolaan keuangan, sistem penganggaran, sistem akuntansi dan sistem manajemen pengelolaan keuangan. Sedangkan sisanya (Przd 2 sebesar 90,86 % dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah yang tidak dimasukkan ke dalam model, artinya bahwa pelaksanaan kebijakan keuangan daerah selain mempengaruhi kinerja pegawai dan efektivitas pengelolaan keuangan, juga berpengaruh terhadap kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Rumusan hipotesis yang diajukan adalah: "terdapat pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah terhadap Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah". Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,3459. Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah terhadap Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antarathitungdan t tabel Berdasarkan pengujian diperoleh nilai thitung lebih besar dari nilai ttabel (to,975 ; 62) yaitu thitung = 0,7101 > t tabel 1,6686. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan Ho diterima, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah (X) tidak berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Z). Signifikansi nilai hasil pengujian diatas, didukung pula oleh besaran nilai Koefisien Determinasi (R2z,0sebesar = 0,1072. Nilai ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah (X) tidak berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Z).artinya bahwa pelaksanaan kebijakan keuangan belum optimal berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dimana masih cenderung lebih besar dipengaruhi oleh faktor lainyang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti perencanaan, pengawasan dan evaluasi pelaporan keuangan. Rumusan hipotesis yang diajukan adalah: "Terdap at Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pegawai ". Untuk menjawab hipotesis yang diajukan tersebut, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan pengujian analisis jalur. Berdasarkan hasil pengujian diperoleh nilai koefisien jalur sebesar 0,6140. Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pegawai, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara thitungdan ttabel Berdasarkan pengujian diperoleh nilaithitung lebih besar dari nilai ttabel (to,975 ; 62) yaitu thitung = 6.2717 > ttabel 1,6686. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan Ho ditolak, sehingga variabel Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah (X) berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel Kinerj a Pegawai (Y).
Besaran nilai Koefisien Determinasi (R2 y) sebesar = 0,3770. Nilai ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah (X) berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai (Y) sebesar 37,70 %, artinya bahwa pelaksanaan kebijakan keuangan dilaksanakan secara optimal sehingga berpengaruh terhadap kinerja pegawai yang diukur melalui kualitas kerja, motivasi, inisiatif pegawai dan komunikasi, sedangkan sisanya (P yd2 sebesar 62,30 % dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah yang tidak dimasukkan ke dalam model, artinya bahwa selain pelaksanaan kebijakan keuangan, kinerja pegawai juga dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti diantaranya pengawasan, kepemimpinan, budaya organisasi dan lain sebagainya. Untuk mengetahui lebih lanjut pengaruh variabel Y terhadap Z, maka dilakukan pengujian, yaitu dengan melihat perbandingan antara thitung dan ttabel Berdasarkan pengujian diperoleh nilai thitung lebih kecil dari nilai ttabel (t0,975 ; 62) yaitu thitung = 2,7498 < ttabel "= 1,6686. Dari nilai tersebut diperoleh keputusan Ho ditolak, sehingga variabel Kinerja Pegawai (Y) tidak berpengaruh secara nyata dan positif terhadap variabel Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Z). Besaran nilai Koefisien Determinasi (R2 yz) sebesar = 0,3561. Nilai ini menunjukkan bahwa Kinerja Pegawai (Y) berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Z) sebesar 12,68 %, sedangkan sisanya (Pyd2 sebesar 87,32 % dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel Kinerja Pegawai yang tidak dimasukkan ke dalam model. Artinya bahwa kondisi tersebut menunjuldcan kinerja pegawai yang optimal mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah walaupun diperolehpersentase yang cukup, namun faktor lain yang lebih besar mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah diantaranya kinerja organisasi, koordinasi dan pengawasan dan pengendalian dan faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
C. PENUTUP Kesimpulan Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah telah dilaksanakan secara baik walaupun masih *terdapat beberapa kelemahan - maupun kekurangan didalam pengimplementasiannya. Data hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah memberikan dampak terhadap peningkatan Kinerja Pegawai dalam efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Garut sebesar 9,14%, sedangkan sisanya sebesar 90,86 % dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah yang tidak dimasukkan ke dalam model. Kinerja Pegawai sangat menunjang terhadap pencapaian efektivitas pengelolaan keuangan daerah maupun dalam pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah.Data hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Pegawai berpengaruh terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 12,68 %, sedangkan sisanya sebesar 87,32 % dipengaruhi oleh variabel lainnya diluar variabel Kinerja Pegawai yang tidak dimasukkan ke dalam model. Kondisi tersebut menunjukan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Garut secara optimal, walaupun dalam kenyataanya masih terdapat kelemahan dan kekurangan, hal ini tidak lepas dari pengaruh kinerja pegawai dan pelaksanaan kebijakan yang diterapkan. Besarnya pengaruhhasil uji hipotesis dengan menggunakan analisis jalur (Path analysis) dapat disimpulkan bahwa variabel Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah dan Kinerj a Pegawai secara simultan terbukti berpengaruh positif pada peningkatan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah.Artinya bahwa Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah dan Kinerja Pegawai dapat meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Sedangkan hasil uji sub-sub hipotesis dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah secara parsial, tidak berpengaruh secara nyata dan positif terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan variabel Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai. Adapun keterkaitan antara variabel menunjukkan bahwa Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Daerah dengan Kinerja Pegawai memiliki keeratan hubungan yang cukup tinggi diantara satu sama lainnya Selain itu masih ada pengaruh variabel lain yang tidak diukur dalam penelitian ini seperti pengawasan, motivasi kerja, pengendalian dan evaluasi. Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disampaikan beberapa sebagai berikut : 1. Melihat dari kesimpulan tersebut di atas, maka untuk penyempurnaan kebijakan, walaupun hasil penelitian terhadap kebijakan keuangan daerah menunjukan baik, namun masih memiliki beberapa kelemahan diantaranya peran aktif pelaksana kebijakan dalam implementasi kebijakan itu sendiri masih kurang efektif. Untuk itu disarankan kepada pihak pimpinan sebelum menetapkan kebijakan terlebih dahulu mengkaji
dampak dan manfaat dari kebijakan tersebut atau terlebih dahulu melakukan survei secara akurat terhadap objek yang dijadikan sasaran kebijakan. 2. Faktor - faktor Kinerja Pegawai yang menunjukkan kriteria baik dalam hasil penelitian ini, namun perlu adanya peningkatan yang hams diperhatikan terutama dalam peningkatan kemampuan dan keahlian dalam menanggulangi masalah pengelolaaan keuangan daerah yaitu melalui pengarahan pada setiap pegawai untuk mengikuti pendidikan formal maupun informal sesuai bidang pekerjaannya, melakukan kerja sama dengan Dinas / Instansi / Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah maupun Lembaga-lembanga pendidikan untuk mengadakan pelatihan-pelatihan atau pendidikan khusus di bidang pengelolaan keuangan daerah. a. Adapun sebagai pemecahan masalah teknis dalam mencapai suatu sasaran peningkatan kinerja pegawai pada unit keuangan dinas khususnya dan umumnya pada kinerja pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Garut yang sangat dominan dari pada aspek lain, sehingga perlu adanya perhatian khusus terhadap masalah aspek tersebut sehingga berjalan secara optimal tanpa mengesampingkan aspek-aspek lain yang mempengaruhi terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Diantaranya melakukan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan secara rutin yaitu:Peningkatan terhadap mutu dan kualitas Sumber Daya Manusia yaitu melalui pendidikan formal maupun informal terutama pada bidang pengelolaan keuangan daerah. b. Mengadakan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah padaunit keuangan dinas maupun unit kerja lainnya. c. Menindaklanjuti dan mengevaluasi kekurangan dan kelemahan kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
D. DAFTAR PUSTAKA Atmadilaga, Didi, 1997, Panduan Skripsi, Tesis, Disertasi, Bandung : Editor, R.A. Rifai Wirasasmita, CV. Pioner Jaya. Dajan, Anto, 1995, Pengantar MetodeStatistik, Jakarta ; LP3ES. Darwin, Muhadjir, 1995, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta : Hanindita Graha Widia. Davis, Keith dan Newstrom, John W, 1996, Organizational Behavior, alih bahasa oleh Agus Dharma, SH. Edisi Ketujuh, Jilid I dan II, Erlangga Jakarta. Dunn, William N, 1999, Public Policy A n a l y s i s , a l i h b a h a s a o l e h S o m a n d r a W i b a w a , D r s , Yogyakarta ;Gajah Mada UniversityPress. Gibson, Ivancevich Donnely, 1996, O r g a n i s a s i d a n M a n a j e m e n Perilaku, Struktur dan Proses, ( Terjem ahan Nunuk Adiarni ) Jakarta, Erlangga.
Gaspersz, Vincent, Dr,1998,Manajemen Produktivitas Total : Strategi Peningkatan Produktivitas Bi sni s Gl ob al , J ak a rt a ; P T. Gramedia Pustaka Utama. ______, 1 9 9 8 , M a n a j e m e n Kualitas :Penerapan Konsep K o n s e p K u a l i t a s D a l a m Manajemen Bisnis Total, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama. Halim, 2004, Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta, UPP, AMP YKPN. Islamy, Irfan, 2000, Prinsip — prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi Aksara. K a r t a s a s m i t a , 1 9 9 8 , P e l a k s a n a a n Kebijakan Publik, Bandung, CV. Bumi Aksara. M a r d i a s m o , 2 0 0 2 , O t o n o m i d a n Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta : Penerbit Andi Nisjar Karhi dan Winardi, 1997, Teori Sistem dan Pendekatan Sistem D a l a m B i d a n g M a n a j e m e n Bandung, CV. Mandar Maju Osborne, David acid Gaebler Ted, 1998, Reinventing Government, How E n t r e n e u r a l S p i r i t i s Transformating the Public Sector, alih bahasa oleh Abdul Rosyid, PB. Pressindo, Jakarta. Sedarmayanti, 1997 Sumber DayaManusia dan Produktivitas,Bandung, CV. Karya Ilham Jaya. ______, 2000 Restrukturisasi danPemberdayaan Organisasi,Bandung, CV. Mandar Maju. Simajuntak Payaman, dkk,1999,Pengantar Evaluasi Proyek EdisiII, Jakarta, CV. Gramedia Pustaka. Sinungan Muchdars yah, 1997, P r o d u k t i v i t a s Apa dan Bagaimana Jakarta, CV. Bumi Aksara. Soewardi, Herman, 2001, Roda Berputar Dunia Bergulir, Bandung CV. Bakti Mandiri.Stoner, James A.F. Wankel, Carles, 1996, Manajemen, ( terjemahanWilhelmus W. Bakowatun ) Jakarta : Intermedia. Supriatna, Tjahya, 2000(a),Akuntabilitas Pemerintah Dalam Administrasi Publik, Bandung, Indra Prahasta. ______, 2000 (b), Strategi Pembangunan dan Kemiskinan, Jakarta, PT.Rineka Cipta.,2000 (c),ManajemenPemerintahan, Jakarta, Universitas Saytagama ______,2001,LegitimasiPemerintahan dalam Konteks Administrasi Publik memasuki Indonesia Baru, Garut, Universitas Garut. Suparmoko, 1999, Keuangan Negara, Bandung : CV. Alfabeta. Syafrudin, Ateng, 1996, Administrasi birokrasi dan Pelayanan Publik, Jakarta, PT. Limas Multima. Thoha, Miftah, 2002, Prilaku Organisasi,Jakarta : PT. Grafindo Perkasa. ______, 2 0 0 0 , D i m e n s i - dimensi Prima Ilmu AdministrasiNegara,Jakarta, CV. Rajawali. Zainum, Buchari, 1996 Manajemen danMotivasi, Jakarta Balai Aksara Mardiasmo, 2002,Jurnal EkonomiRakyat, Otonomi Daerah sebagai U p a y a M e m p e r k o k o h B a s i s Perekomian Daerah.
Perundang-undangan : Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004Tentang Pemerintahan Daerah Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2 0 0 4 T e n t a n g P e r i m b a n g a n Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang - undang RI.Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Daerah. Himpunan Peraturan Berkenaan dengan Otonomi Daerah 1999 - 2001, Sekjen Depdagri, 2001. Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I Nomor 29 Tahun 2002 tentangPedomanPengurusanPertanggungjawaban KeuanganD a e r a h s e r t a T a t a C a r a Pengawasan, Penyusunan dan Perhitungan APBD. Arah dan Kebijakan Umum serta Strategi dan Prioritas APBD Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2005
Jurnal Lampiran 1
Keterangan X : Y : Z : E1 : E2 : PYX : variable X PZY : variable Y PZX : variable X
: Implementasi Kebijakan Keuangan Daerah Kinerja Pegawai Efektivitas Pengelolaan Daerah Variabel yang tidak diteliti Variabel yang tidak diteliti Parameter struktur yang menunjukkan besarnya pengaruh terhadap Y Parameter struktur yang menunjukkan besarnya pengaruh terhadap Z Parameter struktur yang menunjukkan besarnya pengaruh terhadap Z
Lampiran 2
