Hasil Kajian Rapid Assesment TeSA 129
Rissalwan Habdy Lubis dkk. Tim TA AMPK KEMENTERIAN SOSIAL RI
Metodologi • Data sekunder: kegiatan capacity building SRHR di Cikarang operator/konselor • Data Primer: spot check (Lamongan, Surabaya, Malang & Bali), wawancara langsung dan via telepon. • Teknik analisa: kuantifikasi data melalui scoring dengan aplikasi Nvivo™
Kerangka Analisa
Profil Kebijakan TeSA 129 • Badan hukum TeSA129 aspek legalitas umumnya masih belum bisa menjadi alas hukum akses sumber daya alternatif • Pemahaman produk kebijakan dan regulasi tingkat pusat dan internasional pemahaman mandat internasional relatif rendah • Ketersediaan produk kebijakan dan regulasi tingkat daerah umumnya hanya SK, bukan peraturan formal (perda atau pergub/perbup) • Keterkaitan produk kebijakan dan regulasi tingkat daerah, pusat dan internasional MoU di tingkat nasional tersedia, tapi tidak ada di tingkat daerah
Profil Pengelolaan TeSA 129 • Ketersediaan PSO (Prosedur Standar Operasional) sudah ada, belum tersosialisasikan • Kualitas dan kuantitas SDM pengelola dan operator jumlahnya relatif kurang, kualifikasinya kurang memadai • Durasi layanan umumnya hanya pada jam kerja saja • Aspek pembiayaan mengandalkan dana dari pusat • Sistem administrasi dan manajamen kasus pencatatan manual hanya di beberapa TeSA; tidak ada manajemen kasus • Ketersediaan sistem rujukan yang memadai sistem rujukan relatif tersedia, tetapi mekanisme merujuk belum jelas
Profil Teknis Layanan • Infrastuktur kantor yang memadai untuk layanan masih belum memadai • Jumlah pesawat telepon akses 129 3 unit yang disediakan, max 1 yang bisa beroperasi • Jumlah penelepon yang mengadukan kasus sistem caller ID tidak ada, log-book hanya beberapa TeSA • Upaya pemeliharaan perangkat telepon relatif tidak ada pemeliharaan swadaya • Kelancaran komunikasi dengan operator (PT Telkom) masih kurang intensif
Rata-rata Aspek Kebijakan ( + ) 7
Rating ***
6 5
Aspek Teknis ( - )
4
Aspek Pengelolaan ( + )
3 2 1 0
Aspek Pengelolaan ( - )
Aspek Teknis ( + )
Aspek Kebijakan ( - )
Aspek Kebijakan ( + )
Rating 0
7 6 5
Aspek Teknis ( )
4 3
Aspek Pengelolaan ( + )
2 1
TESA Lamongan
0
Aspek Pengelolaan ( )
Rata-rata
Aspek Teknis ( +)
Aspek Kebijakan ( - )
Aspek Kebijakan ( +) 9
Rating *****
8 7 6
Aspek Teknis ( - )
5 4
Aspek Pengelolaan ( + )
3 2 1
TESA Surabaya
0
Rata-rata
Aspek Pengelolaan ( - )
Aspek Teknis ( + )
Aspek Kebijakan ( -)
Aspek Kebijakan ( + ) 8
Rating *
7 6 5
Aspek Teknis ( - )
4
Aspek Pengelolaan ( +)
3 2 1 0
Aspek Pengelolaan ( -)
TESA Malang Rata-rata
Aspek Teknis ( + )
Aspek Kebijakan ( - )
Aspek Kebijakan ( +) 7
Rating ****
6 5
Aspek Teknis ( - )
4 3
Aspek Pengelolaan ( + )
2 1
TESA Bali
0
Rata-rata
Aspek Pengelolaan ( - )
Aspek Teknis ( + )
Aspek Kebijakan ( -)
Aspek Kebijakan ( +) 8
Rating 0
7 6 5
Aspek Teknis ( - )
4
Aspek Pengelolaan ( + )
3 2 1
TESA Aceh
0
Rata-rata
Aspek Pengelolaan ( - )
Aspek Teknis ( + )
Aspek Kebijakan ( -)
Aspek Kebijakan ( +) 7
Rating ****
6 5
Aspek Teknis ( - )
4 3
Aspek Pengelolaan ( + )
2 1
TESA Banten
0
Aspek Pengelolaan ( - )
Rata-rata
Aspek Teknis ( + )
Aspek Kebijakan ( -)
Rating *****
Aspek Kebijakan ( + ) 7 6 5
Aspek Teknis ( )
4 3
Aspek Pengelolaan ( + )
2 1
TESA Yogyakarta
0
Aspek Pengelolaan ( )
Rata-rata
Aspek Teknis ( +)
Aspek Kebijakan ( - )
Aspek Kebijakan ( +) 10
Rating *****
9 8 7 6
Aspek Teknis ( - )
5
Aspek Pengelolaan ( + )
4 3 2 1
TESA Jakarta
0
Aspek Pengelolaan ( - )
Rata-rata
Aspek Teknis ( + )
Aspek Kebijakan ( -)
Aspek Kebijakan ( +) 9
Rating 0
8 7 6
Aspek Teknis ( - )
5 4
Aspek Pengelolaan ( + )
3 2 1 0
Aspek Pengelolaan ( - )
TESA Jateng Rata-rata
Aspek Teknis ( + )
Aspek Kebijakan ( -)
Aspek Kebijakan ( +) 7
Rating 0
6 5
Aspek Teknis ( - )
4 3
Aspek Pengelolaan ( + )
2 1
TESA Pontianak
0
Rata-rata
Aspek Pengelolaan ( - )
Aspek Teknis ( + )
Aspek Kebijakan ( )
Aspek Kebijakan ( +) 7
Rating *****
6 5
Aspek Teknis ( - )
4 3
Aspek Pengelolaan ( + )
2 1
TESA Sulsel
0
Aspek Pengelolaan ( - )
Rata-rata
Aspek Teknis ( + )
Aspek Kebijakan ( -)
Aspek Kebijakan ( + ) 8
Rating *****
7 6 5
Aspek Teknis ( - )
4
Aspek Pengelolaan (+)
3 2 1 0
Aspek Pengelolaan (-)
TESA Padang Rata-rata
Aspek Teknis ( + )
Aspek Kebijakan ( )
Kajian Regulasi: Jalan Menuju Keterbukaan Akses UUD Tahun 1945 pasal 28B ayat 2
UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Nasional UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Kebijakan peningkatan perlindungan anak dalam RPJMN 20102014
Kajian Regulasi
Internasional
Konvensi tentang Hakhak Anak
Kajian Kelembagaan: Tantangan Koordinasi Lintas Lembaga Koordinasi Tujuan Program • untuk melindungi dan membantu anak yang membutuhkan perlindungan dan anak yang mengalami masalah darurat (emergency) serta memastikan adanya akses untuk mendapatkan pelayanan berkualitas yang dapat mendukung tumbuh kembang anak secara wajar.
Alur pengkoordinasian lembaga yang terkait • Lembaga kesejahteraan anak yang berfokus melindungi anak • Lembaga yang berfokus mengadvokasikan hak anak yang berhadapan dengan hukum. • Lembaga yang berfokus pada fungsi rehabilitatif anak
Koordinasi Target Sasaran Pengguna Layanan Program • Anak berusia sampai 18 tahun • Anak dalam situasi darurat • Anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, pelaku, maupun saksi • dll
Analisis Potensi Keberlanjutan TeSA129 • Memiliki kebijakan pengelolaan dan payung hukum. • Pemda yang turut berkontribusi dalam sosialisasi. • Adanya kegiatan/aktivitas dalam pelayananan TESA 129. • Memiliki SDM yang bersedia menjadi petugas TESA 129. • Memiliki kerja sama dengan berbagai lembaga rujukan. • Memiliki anggaran dana • Memiliki infrastruktur, pesawat telepon dan data base penelepon.
Analisis Kendala Pelaksanaan TeSA129 • Masih adanya kebijakan pengelolaan yang kurang diperhatikan • Perbedaan kepentingan atau pergantian pengurus dalam lembaga yang menaungi, mempengaruhi perkembangan TESA 129. • Pelayanan yang berbeda-beda dan kurang sesuai dengan anjuran dalam PSO. Untuk TESA Lamongan tidak terdapat aktivitas layanan saat ini. • Jumlah SDM yang masih kurang. • Layanan yang belum 24 jam. • Layanan TESA masih belum sepenuhnya bebas pulsa. • Pencairan anggaran yang tidak tepat waktu. • Infrastuktur yang masih kurang. • Jumlah penelepon masih terbatas.
Simpulan • TeSA129 merupakan produk kebijakan perlindungan anak yang sangat positif dan mendapat sambutan dari penggiat perlindungan anak di daerah • Pengelolaan TeSA129 belum optimal terkait dengan pemahaman konsep program dan kemampuan mengembangkan akses sumber daya alternatif. • Secara teknis, layanan TeSA129 belum mampu menjadi saluran pengaduan perlindungan anak yang efektif
Potensi Tindak Lanjut • Layanan TeSA129 perlu diteruskan sebagai bagian dari upaya memperlebar upaya pencegahan pelanggaran hak anak. • Kementerian Sosial RI, masih perlu ikut di dalam tindak lanjut MoU bersama KPPA dan Kemenkominfo, dengan pola positioning baru • Kementerian Sosial RI perlu mengembangkan layanan khusus saluran hotline pengaduan perlindungan anak sebagai bagian dari gagasan new platform PKSA.
Hasil Kajian Rapid Assessment TeSA 129
Kajian Regulasi
Kajian Kelembagaan
Program Alternatif
Strategi Program: Membangun Akses Ruang Publik untuk Kesejahteraan Anak Indonesia Pendekatan Program • Pemerintah: pembuatan sistem koordinasi terpadu antar lembaga daerah dan pusat • Kelompok Sasaran: Sosialisasi intensif
Strategi Penjaringan Respon Publik • Call Center • SMS Broadcast • Sosial Media (Facebook dan Twitter) • E-mail
Pilihan-Pilihan Kebijakan • Skenario 1: SATELIT Anak (Saluran Telepon Perlindungan Terpadu Anak) • Skenario 2: HOPE Anak (Hotline Perlindungan Anak) • Skenario 3: SATU DUA (Saluran Telepon untuk Perlindungan Anak Daerah)
Alternatif Model
Efektifitas
Efisiensi
Keberlanjutan
Skenario 1 SATELIT Anak
√
√
√
Skenario 2 HOPE Anak
-
√
-
Skenario3 SATU DUA
√
-
-
Rekomendasi: Profil SATELIT Anak Garis Besar Kegiatan: •Menerima pengaduan dan konseling melalui panggilan telepon •Menyaring telepon dan disalurkan kepada lembaga-lembaga yang sesuai dengan masalah yang dialami anak untuk ditindak lanjuti.
Outcomes Program: •Peningkatan kesejahteraan anak Indonesia secara umum •Menurunnya angka kejahatan pada anak
Output Program: Sistem:
•Kebutuhan teknis •Tersedianya telepon dalam jumlah yang mencukupi berserta operatornya untuk skala nasional.
•pengaduan dan konseling menggunakan sistem ‘satu pintu’. Satu nomor call center nasional.
Lokasi: •Bambu Apus, Jakarta Pusat, yaitu lokasi Unit Pelayanan Terpadu Kemensos RI
SATELIT Anak
Input Program: •Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
Dasar Hukum Paradigma
Lembaga
Akses Alur Pendanaan Operasional
PROGRAM LAMA (TeSA 129) Berbeda-beda di setiap daerah
PROGRAM BARU (SATELIT Anak) Hanya terdapat satu, yaitu dibawah Kemensos RI
Tanggap darurat outreach Preventif dengan kolseling, dan pemberian konseling dan rehabilitatif dengan penyaluran kepada lembaga terkait Kementerian Sosial RI, Kemensos RI Kemenkoor PP&A, Pemerintah daerah, Organisasi Sosial Terbatas karena telepon Tidaak terbatas karena rusak, eror tidak layanan akan tersedia 24 jam tersambung, Sebagian besar Tanggung jawab pemerintah mengandalkan pusat karena berada di pemerintah pusat bawah pusat, propinsi dan kabupaten bertanggung jawab pendanaan lembaga rujukan daerah
