N NOTU ULEN AU UDIE ENSI I Dew wan Transsportasi Kota K Jakaarta Perio ode 2014-22017
Hari
: Selasa
Tanggal
: 19 Mei 2015
Jam
: 09.00 WIB W s/d Seleesai
Tempat
: Kantor DTKJ D
Agenda
: Audienssi dengan Kepala K Dina as Perhubu ungan dan Transporta asi
Hasil Rapat
:
1. Pembukaann rapat olehh Ibu Ellen selaku s ketuaa DTKJ 2. Dalam rapat tersebut dihadiri d oleh: 1) Keppala Dinas Perhubunga P an dan Tran nsportasi Baapak Dr.Ir. B Benjamin Bukit, B MM. 2) Waakil Kepala Dinas Bapaak Pargaulaan Butar-buttar 3) Sekkretaris Dinnas Bapak Anton A Rantee Parura, MT T. 3. Paparan olleh Bapak Benjamin B Buukit poin-po oinnya ialahh sebagai beerikut: (Paparan Terlampir). T ¾ 8 Progrram PerhubbunganDalam m RPJMD DKI D 2013-22017 1) Proogram Pembbangunan Angkutan A Um mum Berbaasis Jalan 2) Proogram PengendalianLalluLintasdan nAngkutan 3) Proogram Peninngkatan Kesselamatan Lalu L lintas dan d Angkutaan 4) Proogram Pembbangunan Transportasi T Ramah Linngkungan 5) Proogram Pembbangunan Angkutan A Massal M Berbaasis Rel 6) Proogram Pembbangunan TransportasiP T Perairan 7) Proogram Pembbangunan Transportasi T Udara 8) Proogram Pembbangunan Saranadan PrrasaranaPerrhubungan ¾ Direnncanakan akkan dilakukaan pembang gunan transpportasi secaara keseluruh han selama 5 tahuun kedepan.. ¾ Progrram 5 T Gubbernur denggan Pihak TN NI/Polri 1) Tertib Lalu Liintas; 2) Tertib Huniann; Gedung Prasada Sasana S Karya Lt. 9 Jl. Suryo opranoto No. 8 Jakarta 1001 10 Te elepon/Fax : (0 021) 63857987 Website : www.dtk-jakarta w a.or.id Email: dtkj.prasada@ @yahoo.com
3) Tertib Sampah; 4) Tertib Demo; dan 5) Tertib UKM. ¾ Pengembangan angkutan massal: BRT/Busway, MRT/Subway/Railway, LRT. ¾ Upaya pembatasan Lalu lintas: Pembatasan sepeda motor, ERP, Sistem ParkirElektronik, Park &Ride 4. Paparan oleh Ibu Ellen perihal rekomendasi DTKJ 2014-2015 dan Program kerja DTKJ 2015 (paparan terlampir).
Sesi Diskusi: Bapak Anton: DTKJ sebagai Instansi Independent dirasa lebih mengadvokasi tentang turunya kualitas pelayanan Transjakarta dibandingkan dengan Dinas Perhubungan, dan untuk persoalan tarif ERP disarankan sebagai tarif layanan dan bukan retribusi. Bapak Porman: •
Program kerja DTKJ dirasa harus menyatu dengan Dinas Perhubungan agar DTKJ dapat lebih bermanfaat untuk Dinas Perhubungan.
•
Biaya operasional Transjakarta sangat besar dan jika dibiarkan terus menerus akan ada kemungkinan akan collapse.
•
Halte Transjakarta yang terlalu tinggi menyulitkan pengguna angkutan umum terutama untuk yang berusia lanjut atau penyandang disabilitas.
•
DTKJ sangat setuju jika dilakukan pembangunan secara keseluruhan dalam waktu 5 tahun kedepan agar dampak dari pembangunan tersebut lebih terasa.
•
Padaanggaranth 2015, transportanggota DTKJ untuk menghadiri undangan ditiadakan.
Mohondicarikansolusinya,
karenaanggota
DTKJ
bukan
PNS
dishubdantidakmendapatkankendaraandinas. Prof. Leksmono: •
Alangkah baiknya jika DTKJ dilibatkan dalam FS LRT, agar dapat memberikan rekomendasi yang kompeten kepada Gubernur.
•
Mohon masukan dari kepala Dinas Perhubungan agar DTKJ lebih bermanfaat untuk Dinas Perhubungan DKI.
•
Pada saat ini banyak pejabat DKI yang di rotasi, namun Dirut Transjakarta yang berkinerja buruk tidak diganti?
Gedung Prasada Sasana Karya Lt. 9 Jl. Suryopranoto No. 8 Jakarta 10010 Telepon/Fax : (021) 63857987 Website : www.dtk-jakarta.or.id Email:
[email protected]
Bapak Edi Nursalam: •
Disarankan DTKJ menyamakan program kerja dengan Dinas Perhubungan DKI.
•
Perlu revisi Perda retribusi dan membuat Pergub untuk menindaklanjuti Perda tersebut
•
Polri belum memberlakukan ETLE & ERI dan masih memberlakukan sistem manual, dan ERP akan sulit dijalankan jika Polri belum memberlakukan ETLE & ERI.
•
Dan untuk persoalan Rp/Km untuk BRT di DKI, belum pernah ada proses lelang kepada operator sseperti yang dikatakan oleh Gubernur.
•
Untuk persoalan pajak angkutan umum, terkendala pada izin kendaraan yang masih perorangan.
•
Disarankan untuk pngendalian kendaraan dilakukan uji emisi untuk kendaraan pribadi
•
Sesuai dengan Perda No.5 tahun 2014,
Kelimpahan kewenangan sterilisasilajur
Busway ada di Dinas Perhubungan dan hal tersebut harus dibicarakan dengan Polri. Bapak Dony: •
Transjakarta sebagai ikon kota Jakarta, namun saat ini masyarakat mempunyai pandangan yang negatif karena penurunan kualitas pelayanannya.
•
Pihak Transjakarta dirasa tidak bertanggung jawab terhadap sisa pembayaran operator saat masa transisi berlangsung dan tidak ada komunikasi antara Direksi dengan Operator, dan jika ingin berkomunikasi pun harus melalui prosedur yang sulit.
Bapak Budi Susandi: •
Untuk docking di pelabuhan disarankan Dinas Perhubungan bekerjasama dengan PT Koja Bahari agar pembayaran bisa menggunakan sistem termin.
Bapak Daryono: •
e – ticketing Transjakarta dirasa menyulitkan para pengguna, terutama untuk yang sekali perjalanan, para pengguna angkutan umum akan enggan membeli ticket elektronik seharga Rp. 40.000,- hanya untk sekali perjalanan.
Bapak Aditya: •
perlu adanya studi kelayakan untuk pembangunan antar moda, terutama tentang conectivityantar moda tersebut, dan dirasa DTKJ perlu mengawal pembangunan tersebut terkait dengan sosialisasi karena berhubungan dengan publik, jangan sampai
Gedung Prasada Sasana Karya Lt. 9 Jl. Suryopranoto No. 8 Jakarta 10010 Telepon/Fax : (021) 63857987 Website : www.dtk-jakarta.or.id Email:
[email protected]
terulang kembali permasalahan pada saat melakukan revitalisasi terminal yang seperti tanpa kajian terlebih dahulu. Ibu Rini: •
DTKJ ingin mengetahui bagaimana follow up terhadap rekomendasi yang sudah dibuat DTKJ dandikirimkeGubernur.
Bapak Bagus: •
Diharapkan untuk pembangunan halte-halte angkutan massal dibuat dengan universal design agar semua pengguna transportasi massal dapat menggunakannya termasuk paa penyandang disabilitas, terutama untuk halte busway jalan layang, karena sebelumnya dikatakann bahwa akan hanya dibuat menggunakan tangga, disarankan untuk menggunakan lift atau minimal eskalator.
•
Dan bagaimana untuk alokasikegiatandananggaranuntuk Dialog Publik dan Sosialisasi DTKJ di Triwulan satu yang belum bisa digunakan hingga saat ini?
Bapak Benjamin Bukit: •
Untuk persoalan honor undangan rapat yang di tiadakan akan segera ditindak lanjuti, jangan sampai anggota DTKJ menghadiri undangan namun tidak mendapatkan honor, dan untuk perihal pembayaranlangsung (cashless) memang keinginan langsung dari Gubernur agar tidak ada lagi kebocoran anggaran.
•
LRT baru saja akan memulai rapat pertama, dan akan diusahakan agar DTKJ dapat ikut terlibat di dalamnya.
•
Dinas Perhubungan mengapresiasi program-program DTKJ yang mau menyesuaikan dengan program-program DISHUB dan sudah memang sepatutnya DISHUB bersinergi dengan DTKJ.
•
Dan untuk rekomendasi-rekomendasi yang telah dikirimkan DTKJ, Bapak Gubernur sangat mengapresiasi dan beberapa kali juga mendisposisikan rekomendasi yang dikirimkan DTKJ kepada Dinas Perhubungan, dan Gubernur pun hingga memerintahkan Dinas Perhubungan membuat sejenis ucapan terima kasih kepada DTKJ.
•
Untuk permasalahan APTB hanya tinggal menunggu nota dinas dari Gubernur, dan apa yang menjadi nota dinas, maka hal itu yang akan di follow up oleh Dinas Perhubungan dan intinya tetap pada keputusan terakhir APTB boleh masuk dan mengangkut penumpang dari halte ke halte tanpa memungut bayaran atau opsi kedua hanya sampai batas terluar DKI saja, dan Bapak Syahfruhan telah bersurat dan
Gedung Prasada Sasana Karya Lt. 9 Jl. Suryopranoto No. 8 Jakarta 10010 Telepon/Fax : (021) 63857987 Website : www.dtk-jakarta.or.id Email:
[email protected]
memutuskan hanya sampai batas terluar saja, dan sampai saat ini belum ada pembicaraan tentang pembayaran Rp/Km. •
Untuk terminal Pulogebang akan segera beroperasi, hanya tinggal menunggu surat izin beroperasi sementara dari Gubernur.
•
Untuk sterilisasi jalur busway DISHUB tidak bisa menindak, dan hanya kepolisian yang dapat menindak, dan kedepannya ada kemungkinan DISHUB akan berkoordinasi dengan marinir untuk mensterilisasi jalur busway.
•
Uji emisi kendaraan pribadi usulan yang cukup baik, mungkin nanti DISHUB akan bersurat kepada Gubernur untuk meminta pandangan.
•
Pembangunan LRT memang agak rumit, dan Dinas Perhubungan pasti akan sangat berhati-hati dalam melakukan pembangunan tersebut.
•
Akan diusulkan eskalator atau lift untuk halte-halte elevated
•
Untuk anggaran Dialog Publik dan Sosialisasi Triwulan satu, adaanggarannya dan dapat dipergunakan.
Bapak Butar-Butar: •
Sisa uang pembayaran operator Transjakarta pada masa transisi yang belum dilunasi akan segera dibayar oleh Dinas Perhubungan DKI.
•
Untuk penertiban angkutan umum,besok Dinas Perhubungan akan mengundang para Kasie untuk menindak tegas angkutan yang tidak layak jalan.
•
Di area Tanah Abang banyak pesepeda motor lawan arus, jika anggota DISHUB turun ke lapangan namun Polisi tidak ada, dan Dinas Perhubungan tidak bisa menindak para pelaku lawan arus tersebut.
Bapak Anton: •
Membangun Jalan baru adalah tugas dari Dinas PU namun jika melakukan rekayasa lalu lintas danperbaikan geometric, adalah tugas Dinas Perhubungan.
Ibu Ellen: •
Semuaanggota
DTKJ
sudahmembukatabungan
di
Bank
artinyatidakadamasalahjikapembayaran langsungdibayarkankeybsataucashless.
Demikian Notulen Audiensi ini dibuat.
Gedung Prasada Sasana Karya Lt. 9 Jl. Suryopranoto No. 8 Jakarta 10010 Telepon/Fax : (021) 63857987 Website : www.dtk-jakarta.or.id Email:
[email protected]
DKI, honor
