Lex Privatum, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014 HAK WARIS ANAK DILUAR NIKAH DITINJAU MENURUT UU No. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN 1 Oleh : Hongko T. Gombo2 ABSTRAK Anak sah menempati kedudukan (srata) yang paling tinggi dan paling sempurna di mata hukum dibandingkan dengan anak dalam kelompok-kelompok yang lain, karena anak sah menyandang seluruh hak yang diberikan oleh hukum antara lain hak waris dalam peringkat yang paling tinggi diantara golongan-golongan ahli waris yang lain, hak sosial dimana ia akan mendapat status yang terhormat ditengah-tengah lingkungan masyarakat, hak alimentasi, hak untuk mendapat penamaan ayah dalam akta kelahiran dan hak-hak lainnya. Anak luar kawin ialah anak yang tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah. Dikatakan anak luar kawin, oleh karena asal usulnya tidak didasarkan pada hubungan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya, yang sebagai suami istri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka atau oleh mereka terhadap anak adoptifnya. Dalam hukum waris barat, anak zinah dan anak sumbang, anak luar kawin sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum, karena undang-undang telah menutup kesempatan apapun bagi mereka untuk mendapatkan hak yang lebih dari sekedar mendapatkan nafkah hidup. Pengakuan anak yang telah dilakukan oleh orang tua biologis tidak hanya berakibat pada munculnya hak waris bagi si anak terhadap ayah atau ibunya, namun juga dapat menimbulkan hak waris bagi si ayah atau ibunya terhadap anak tersebut jika si anak lebih dulu meninggal daripada ayah dan ibunya. Kata kunci: Waris, Anak 1 2
Artikel Skripsi NIM 080711131
156
A. PENDAHULUAN Perkawinan berdasarkan definisi hukum menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 adalah, “Sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.3Dari definisi tersebut dapat kita bayangkan bahwa unsur-unsur religius memang tidak dapat dilepaskan dalam sebuah proses perkawinan, walaupun dalam aturan perundangundangan kita dapat memahami bahwa pembentuk undang-undang hendak memadukan antara unsur-unsur keagamaan dengan unsur legaladministratif sebagaimana dalam rumusan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Upaya memadukan dua unsur tersebut mengandung beberapa konsekuensi antara lain: 1. Mengandung konsekuensi positif, karena suatu perkawinan selain bisa memenuhi titah dan perintah agama disisi lain negara juga dapat melakukan pengaturan terhadap proses perkawinan yang dilakukan oleh warganya. 2. Mengandung konsekuensi negatif ketika pengaturan itu dipandang sebagai bentuk intervensi dari negara terhadap kegiatan atau prosesi keagamaan, karena perkawinan dipandang sebagai suatu bentuk menjalankan ibadah keagamaan. Pasal 42 UU Perkawinan menyebutkan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.4Bila kita cermati rumusan pasal tersebut, maka akan timbul sedikit kerancuan. Dalam klausula “Anak 3
Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbaya, Bandung, 2012, hal. 2 4 Ibid, hal. 14
Lex Privatum, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014 yang lahir akibat perkawinan yang sah” mungkin tidak akan menjadi persoalan, namun dalam klausula “Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah” ini akan menimbulkan suatu kecurigaan bahwa bisa saja si anak sebenarnya dibenihkan sebelum orang tuanya kawin, namun karena keduanya kemudian melangsungkan perkawinan, maka anak tersebut mendapatkan status sebagai anak sah. Undang-undang sepertinya tidak mempersoalkan apakah si anak dibenihkan sebelum atau sesudah terjadinya perkawinan, yang penting kelahiran si anak terjadi pada saat orang tuanya sedang dalam ikatan perkawinan dan si ayah tidak mengingkari bahwa itu adalah anaknya, bahkan sekalipun sebenarnya si suami bukan ayah biologis yang sesungguhnya seperti dalam kasus kawin tembelan yang terjadi di Jawa tetap anak itu akan terhubung hak keperdataannya dengan laki-laki yang pada saat itu terikat perkawinan dengan ibunya, kecuali jika anaknya seorang perempuan, maka si ayah tidak bisa menjadi wali nikah bagi si anak. Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan bahwa “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bunyi pasal di atas juga sebenarnya menimbulkan banyak penafsiran karena kalimat “dilahirkan diluar perkawinan”5 itu sebenarnya mengandung makna seperti apa? Apakah yang dimaksud diluar perkawinan itu adalah suatu kelahiran yang sama sekali tanpa adanya proses perkawinan, misalnya anak yang lahir dari perzinahan, atau juga termasuk dalam pengertian perkawinan yang tidak sah berdasarkan hukum agama sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, atau sebenarnya menunjuk pada proses perkawinan yang tidak didaftarkan sesuai 5
dengan Pasal 2 ayat (2)? Tiga keadaan yang disebutkan di atas masing-masing memiliki persoalan hukum yang berbeda, karena jika maksudnya menunjuk pada keadaan yang sama sekali tidak pernah ada perkawinan, maka anak yang lahir dari perkawinan siri tidak boleh digolongkan anak luar kawin, karena kelahiran anak tersebut dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Jika maksudnya adalah perkawinan yang tidak dicatatkan maka rumusan kalimat Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tersebut menjadi tidak cocok, karena antara perkawinan dengan pencatatan merupakan dua hal yang berbeda walaupun yang satu memberikan pengaruh bagi yang lain. Jika kita terjemahkan secara parsial bunyi Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan tanpa memperhatikan ketentuan Pasal 42, maka anak yang dibenihkan dalam suatu perkawinan yang sah namun ketika anak tersebut lahir perkawinan orang tuanya telah putus, maka anak tersebut hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibunya karena anak tersebut lahir diluar perkawinan. Anak luar kawin menurut konsepsi hukum barat dapat memiliki hubungan perdata dengan orang tuanya jika orang tua kandungnya melakukan pengakuan. B. RUMUSAN MASALAH 1. Bagaimana kedudukan anak di luar perkawinan dapat memperoleh warisan? 2. Bagaimana hak waris anak di luar Perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang menamandemen Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974. C. METODOLOGI PENELITIAN Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
Ibid, hlm. 14
157
Lex Privatum, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014 penelitian hukum normatif (penelitian hukum studi kepustakaan).6 Oleh karena penelitian kepustakaan, maka penulis menggunakan beberapa sumber-sumber berupa bahan hukum yaitu hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum lain seperti tersier berupa perbandingan bahan hukum teori dan praktek peradilan berupa putusanputusan pengadilan sesuai dengan bahasan rumusan masalah. PEMBAHASAN 1. Kedudukan Anak Di Luar Perkawinan dan Hak Warisnya Menurut UU No. 1 Tahun 1974 a. Asas Dasar Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Menurut asasnya suami istri bersatu, baik dalam segi materieel maupun dalam segi spiritual. Berlainan sekali dengan B.W. yang tidak dengan tegas-tegas mengatakan demikian, bahkan memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataannya saja (pasal 2). Walaupun begitu, ia menganut asas yang sama dan dianutnya asas tersebut dapat disimpulkan dari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya, seperti pasal 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 113ayat (2),119, 124. Meskipun tidak dengan tegas-tegas menyatakan berlakunya asas, “suami istri adalah satu”, tetapi setidak-tidaknya dalam segi materieel dalam pasal 119 ditetapkan bahwa: “mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan isteri ...” Di dalam pasal 120 dan pasal 121 B.W. dikatakan, bahwa persatuan tersebut meliputi baik aktiva maupun passivanya, baik yang terjadi sebelum maupun 6
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.
158
sepanjang perkawinan. Jadi dalam B.W. prinsipnya adalah, bahwa harta suami istri bersatu secara bulat dalam arti tidak ada yang dikecualikan dan persatuan tersebut terjadi secara otomatis tanpa orang harus memperjanjikannya. Untuk berlakunya persatuan secara bulat orang hanya perlu menikah saja. Bagaimana dengan Undang-undang No. 1/1974.Walaupun pasal 1 Undang-Undang No. 1/1974 mengumandangkan asas ikatan/persatuan lahir dan bathin antara suami dan istri, di dalam penjabarannya lebih lanjut setidak-tidaknya dalam segi materiel ternyata persatuannya tidaklah semenyeluruh seperti yang dikehendaki oleh B.W. Sekalipun kita telah mempunyai Undang-undang Perkawinan yang sudah menetapkan asas Hukum Harta Perkawinan yang dianut dalam Undang-Undang tersebut, tetapi di dalam praktek pelaksanaannya sebagai yang telah materikan di depan masih mengalami kesulitan. Belum adanya peraturan pelaksanaan U.U.P. khususnya dalam bidang Hukum Harta Perkawinan, semula kita kira dapat diatasi dengan keluarnya Surat M.A. nomor M.A./Pemb. 0807/75 tersebut di depan, namun dalam kenyataannya surat M.A. tersebut ditafsirkan berbeda-beda, baik oleh para Hakim maupun para praktisi lain. b. Kedudukan Anak Diluar Kawin Terhadap Hak Warisnya Anak luar kawin ialah anak yang tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah. Dikatakan anak luar kawin, oleh karena asal usulnya tidak didasarkan pada hubungan yang sah yaitu hubungan antara ayah dan ibunya, yang sebagai suami istri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka atau oleh mereka terhadap anak adoptifnya.7 7
Soetojo Prawirohamidjojo, Op-cit, hlm. 105
Lex Privatum, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014 B.W. kita, yang masih berlaku hingga sekarang, menentukan bahwa anak yang dilahirkan dari seorang wanita tan pa adanya perkawinan ibunya dianggap tidak mempunyai ayah maupun ibu. Lain halnya dengan B.W. Belanda yang sejak tahun 1947 dengan Undang-undang 10 Juli 1947, yang berlaku mulai tanggal 1 September 1948 (terkenal sebagai Herzieningswet) menentukan bahwa dengan dilahirkannya seorang anak timbullah hubunganhubungan perdata antara ibu dan anak luar kawinnya. Tidaklah demikian halnya dahulu yang menentukan, bahwa anak-anak yang dibenihkan karena “overspel” atau sumbang (bloedsehennis/incest), sama sekali tertutup hubungan perdatanya, baik dengan ibu maupun ayah biologisnya. Mengenai prosedur pengakuan anak oleh ayahnya, balik UU 1/1974 maupun PP 9/1975 diam. Maka tiada jalan lain untuk melakukan pengakuan, kecuali dengan peraturan yang telah ada, yaitu ketentuanketentuan yang terdapat dalam B.W. Hukum adat pada umumnya tidak pernah mempersoalkan tentang jangka waktu antara kelahiran anak dengan pelangsungan perkawinan orang tuanya. Setiap anak yang dilahirkan dari perkawinan adalah anak sah. Dalam suatu perkawinan darurat (nikah tambelan) menurut hukum Islam, anak yang dilahirkan bukanlah anak ayahnya, oleh karena itu menurut pengadilan agama (Priesterraad), anak tersebut tidak berhak mewaris, sedangkan pengadilan umum (Landraad) menganggap anak itu adalah anaknya, oleh karena itu berhak mewaris. Pasal 43 ayat 1 UU 1/1974 mengatakan :“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dan ayat 2 nya mengatakan :“Kedudukan anak tersebut dalam ayat (1) di atas, selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”. Hingga sekarang peraturan pemerintah yang akan mengatur tentang kedudukan
anak luar kawin, belum terlaksana. Dengan keadaan seperti ini, maka sulitlah untuk memecahkan persoalan-persoalan yang menyangkut kehadiran anak luar kawin itu. Misalnya, dalam bidang pewarisan: apakah anak tersebut akan mewaris harta peninggalan ibunya sebesar seperti anak sah ataukah seperti anak luar kawin yang diakui. Juga bilamana neneknya meninggal dunia sedang ibunya telah mendahului meninggal dapatkah ia menggantikan kedudukan ibunya (plaatsvervullen)? Andaikata ibunya menolak warisan nenek anak tersebut, dapatkah anak tersebut mewaris dengan kekuatan sendiri (uiteigen hoof deerven)?Hal demikian kiranya dapat dipecahkan dengan yurisprudensi. Demikianlah bagi mereka yang sampai kini hukum warisnya masih diatur dengan ketentuan-ketentuan B.W. Sedangkan dalam hukum adat yang hukum keluarganya bersistem parental, kiranya tidak membawa kesulitan. Oleh karena anak tersebut dapat mewaris secara penuh dari ibunya maupun menggantikan kedudukan ibunya dalam mewaris dari neneknya. Menurut ketentuan pasal 280 B.W. yang boleh diakui adalah anak-anak luar kawin, kecuali anak-anak hasil “overspel” atau hasil perbuatan sumbang (pasal 283 B.W.).Dengan anak-anak luar kawin yang disebut dalam pasal 280 B.W. yang dimaksudkan hanyalah anak luar kawin dalam pengertian sempit. Di samping itu terhadap anak-anak sumbang hanya boleh diakui dalam akta perkawinan ayah daft ibunya, bilamana perkawinannya itu mendapat dispensasi dari Menteri Kehakiman. Oleh karena undang-undang tidak mengadakan ketentuan, kapan seorang anak luar kawin boleh diakui, maka dapat dianggap bahwa anak itu dapat diakui sebagai anaknya dalam usia berapapun, tanpa ada batasan. Berhubung dengan ketentuan pasal 2 B.W. bahwa anak yang masih dalam kandungan seorang 159
Lex Privatum, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014 wanita dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana kepentingan anaknya menuntutnya, dapat disimpulkan, bahwa anak yang masih dalam kandunganpun dapat diakui pula. Juga pengakuan terhadap seorang anak yang telah meninggal duniapun tidak dilarang oleh undang-undang, maka dengan demikian harus dianggap dibolehkan. Pengakuan yang demikian tiada tanpa kepentingan, bilamana anak yang telah meninggal dunia itu meninggalkan keturunan. Besarnya bagian warisan yang diperoleh anak luar kawin adalah tergantung dari dengan bersama-sama siapa anak luar kawin itu mewaris (atau dengan golongan ahli waris yang mana anak luar kawin itu mewaris), yaitu:8 Pasal863: “Jika yang meninggal meninggalkan keturunan yang sah atau seorang suami atau istri, maka anak-anak luar kawin mewaris sepertiga dari bagian yang mereka terima, andaikata mereka anak-anak yang sah; Jika pewaris tidak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas ataupun saudara laki dan perempuan atau keturunan mereka, maka mereka mewaris setengah dari warisan. Jika hanya ada sanak saudara dalam derajat yang lebih jauh, anak luar kawin mewaris tiga perempat dari warisan. Kesimpulan : 1. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan I, bagiannya: 1/3 dari bagiannya seandainya ia anak sah. 2. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan II dan III, bagiannya: 1/2 dari seluruh warisan. 3. Anak luar kawin mewaris dengan ahli waris golongan IV, bagiannya: 3/4 dari seluruh warisan.
8
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hal. 214
160
2. Hak dan Kedudukan Yang Timbul Pada Anak Diluar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan puncak peraturan tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga konsekuensi dari hal tersebut mengandung makna bahwa segala peraturan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (UUD 1945). Sedangkan untuk menjamin bahwa proses pembentukan peraturan perundangundangan itu tidak bertentangan dengan konstitusi atau peraturan yang lebih tinggi, perlu ada mekanisme pengawasan melalui hak menguji (toetsingsrceht). Berdasarkan perubahan UUD 1945 bahwa pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pengujian suatu undang-undang terhadap UndangUndang Dasar dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. Demikian halnya dengan negara-negara yang mengakomodir pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya. Dalam rangka menjaga konstitusi, fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari penerapannya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, sebab dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa sistem yang berlaku bukan lagi supremasi parlemen, melainkan supremasi konstitusi. Bahkan, ini juga terjadi di negara-negara lain yang sebelumnya menganut sistem supremasi parlemen dan kemudian berubah menjadi negara demokrasi. Mahkamah Konstitusi dibentuk dengan tujuan untuk menjamin tidak ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor
Lex Privatum, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014 konstitusi sehingga hak-hak konstitusional warga negara dapat terjaga.9 Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tinggi negara yang dibentuk sebagai pengawal dan penafsir UndangUndang Dasar. Lahirnya Mahkamah Konstitusi dalam sistem konstitusi di Indonesia sekaligus untuk menjaga terselenggaranya sistem kenegaraan yang stabil. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah pranata sosial yang mampu mengubah paradigma dan perilaku masyarakat pada umumnya melalui sistem kenegaraan yang berlaku. Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk mengadili suatu perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dalam hal menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. BerdasarkanPasal24Cayat(3) Sembilan orang anggota Hakim Konstitusi yang ada di Mahkamah Konstitusi ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi. Hakim Konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang baik dan tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Dalam persoalan
yang menyangkut kerugian konstitusional dari seorang warga negara yang bertendensi terhadap kepentingan hajat hidup orang banyak, putusan Mahkamah Konstitusi akan memberikan ruang bagi warga Negara untuk mendapatkan haknya di hadapan hukum dan konstitusi yang berlaku di Indonesia. KewenanganMahkamahKonstitusisebaga imanadirumuskandalamPasal24Cayat (1) UUD. 1945yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Setiap warga negara memiliki hak untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap berlakunya undang-undang karena dianggap ketentuan undang-undang tersebut telah merugikan hak konstitusinya dalam arti terdapat materi yang bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Soeripto,10 menyatakan bahwa baik dalam kepustakaan maupun dalam praktik dikenal ada dua macam hak menguji yaitu: a. Hak menguji formal. Hak menguji formal adalah wewenang untuk menilai suatu produk legislatif seperti undang-undang, dalam proses pembuatannya melalui cara-cara sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Pengujian formal terkait dengan masalah prosedural dan berkenaan dengan legalitas kompetensi institusi yang membuatnya.
9
10
Janedri M. Gaffar, Kedudukan dan Fungsi Peran MK Dalam Sistem Negara RI, Mahkamah Konstitusi RI, Surakarta, 2009, hal. 11-12
Soeripto, Wewenang MK Mengkaji Undangundang (Judicial Review), dikutip dari http//www.setneg.go.id
161
Lex Privatum, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014 b. Hak menguji material. Sedangkan hak menguji material adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan menilai isi apakah suatu peraturan perundang-undangan itu sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenendemacht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu. Pengujian material berkaitan dengan kemungkinan pertentangan materi suatu peraturan dengan peraturan lain yang lebih tinggi ataupun menyangkut kekhususan-kekhususan yang dimiliki suatu aturan dibandingkan dengan norma-norma yang berlaku umum. Latar belakang lahirnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010karena adanya permohonan judicial review yang diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhanbin Moerdiono sebagai Pemohon, yang mana materi pokok permohonannya adalah bahwa pada tanggal 20 Desember 1993 di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masingmasing bernama almarhum KH.M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono, namun oleh karena pernikahan tersebut tidak dicacatkan di kantor pencatat perkawinan yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama (KUA), maka Pemohon merasa tidak mendapatkan haknya dihadapan hukum dengan adanya
162
ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Walaupun latar belakang persoalan sebagaimana diuraikan diatas menyangkut masalah akibat dari perkawinan siri, namun jika kita cermati uraian pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka sebenarnya, maksud pertimbangan tersebut tidak hanya berlaku bagi anak luar kawin dalam pengertian hasil dari perkawinan siri, namun juga berlaku juga bagi seluruh jenis anak luar kawin termasuk anak zinah dan anak sumbang, walaupun konteks permohonan judicial review dalam perkara tersebut berlatar belakang persoalan perkawinan siri, hal ini dapat dilihat dari isi pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon judicial review yang mana berbunyi: “Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status ayah seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma ditengah-tengah masyarakat. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang dilahirkan dan hak-hak yang ada padanya, termasuk terhadap anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinannya masih 11 dipersengketakan”.
11
D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Diluar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012, hal. 252.
Lex Privatum, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014 Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pasal 43 ayat (1) UU 1/1974 yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”. Oleh karena tidak ada satupun kalimat dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan atau setidaknya dapat ditafsirkan hanya berlaku bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan siri, maka kaidah hukum yang menyangkut tentang perlindungan anak diluar kawin dalam putusan tersebut juga berlaku bagi semua jenis anak luar kawin. Memang beberapa pendapat bermunculan mengenai ruang lingkup maksud dan tujuan dari makna perlindungan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sebagian menganggap wajar dan rasional jika Mahkamah Konstitusi memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan siri, karena perkawinan siri merupakan perkawinan yang sah menurut agama, namun jika putusan tersebut diberlakukan bagi anak-anak zina, maka akan timbul persoalan karena Putusan Mahkamah Konstitusi akan dianggap telah melegalkan anak-anak zinah yang artinya juga melegalkan perbuatan zina. Namun perlu sejenak kita renungkan bahwa setiap anak yang lahir dari rahim seorang perempuan tidak pernah tahu dan membayangkan sebelumnya bahwa ia akan terlahir dari hubungan yang tidak sah, sehingga sulit untuk diterima secara logika, jika sesungguhnya kelahiran itu bukan
kehendak dari si anak, namun akibatnya harus ditanggung oleh si anak. Penulis menganggap bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi cukup progresif dan revolusioner karena terlepas dari hukum Agama yang tidak pernah mungkin bisa berubah menyangkut kedudukan anak luar kawin (anak zina) yang hanya bisa dinasabkan kepada ibunya, namun bukan berarti bahwa si ayah biologis sama sekali tidak memiliki kewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada si anak, sedangkan dalam Pasal 867 ayat (2) KUH Perdata saja mengatur tentang pemberian hak nafkah bagi anak yang lahir dari perzinahan dan penodaan darah (sumbang) walaupun secara hukum anak tersebut sampai kapan pun tidak mungkin akan memiliki ayah maupun ibu secara yuridis karena orang tua mereka dilarang oleh undang-undang untuk melakukan pengakuan terhadapnya. Setiap anak akan membutuhkan perlindungan dan pemeliharaan dari orang tuanya, di saat fase primer pertumbuhannya, seorang anak memerlukan nafkah hadhanah yang layak sehingga ia dapat bertahan hidup, persoalan waris dan pewarisan sebenarnya bukanlah kebutuhan yang mendesak bagi si anak pasca kelahiran sampai dengan menjelang dewasa, sehingga terjalinnya hubungan keperdataan bagi si anak terhadap ayah biologisnya bukanlah semata-mata untuk kepentingan waris dan mewaris, namun yang lebih penting dan primer adalah untuk memberikan kepastian terjaminnya kebutuhan si anak di masamasa awal pertumbuhannya. Setiap anak memiliki kepentingan yang sama dalam fase-fase pertumbuhannya, sehingga terkesan tidak adil jika hukum mengelompokkan status dan kedudukan anak hanya berdasarkan keabsahan perkawinan orang tuanya, karena hal itu akan mengurangi kesempatan si anak untuk hidup secara 163
Lex Privatum, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014 layak seperti anak-anak pada umumnya. Disamping itu stigma buruk di masyarakat terhadap anak luar kawin akan terus menjadi beban yang akan di tanggung oleh si anak selama hidupnya, padahal persoalan mengenai anak luar kawin dilihat dari sudut pandang si anak tidak lebih dari persoalan Takdir semata yang tidak mungkin bisa dihindari oleh si anak. PENUTUP A. Kesimpulan 1. Tujuan perkawinan adalah suatu kehidupan masyarakat yang terkecil, yaitu antara suami isteri dan anak-anak mereka yang harmonis. Anak adalah hasil perhubungan antara suami dan isteri. Untuk menetapkan batas umur dewasa atau anak dibawah umur tidak selalu sama dalam perundangundangan, yaitu sistem hukum Islam, hukum Burgelijk Wetboek (BW), hukum adat dan hukum pidana. Demikian pembuat undang-undang tidak menginginkan bahwa anak-anak tumbuh dan dilahirkan diluar perkawinan. Untuk mencapai itu maka undang-undang mengadakan perbedaan antara kedudukan hukum anak-anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan di satu pihak dan kedudukan hukum anak-anak yang tumbuh dan dilahirkan diluar pernikahan, yaitu anak-anak sah dan anakanak tidak sah. Oleh karena itu anak-anak yang tidak sah diberikan kedudukan hukum yang buruk sekali, pada hal itu adalah akibat-akibat daripada kesalahan ayah ibunya menjadi beban anak-anak yang tidak bersalah. 2. Bahwa dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010, maka timbul hubungan hukum antara anak di luar kawin dengan ayah biologisnya yang nyata dan terbukti bahwa antara anak dan si ayah memiliki hubungan darah atau si ayah adalah orang yang telah 164
membenihkan si anak di rahim ibunya, sehingga dengan demikian terbukanya hubungan perdata tersebut, maka hal alimentasi antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya menjadi terjalin. Bahwa sejak dikeluarkannya putusan MK tersebut, anak melalui putusan pengadilan berhak untuk mendapatkan biaya pemeliharaan dan pendidikan dari ayah biologisnya seperti halnya ia juga memiliki kewajiban itu terhadap anak sahnya. B. Saran 1. Bahwa dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUUVIII/2010 tentang uji materi UU Perkawinan No. 1/1974 khususnya pasal 2 ayat (2) dan pasal 43 ayat (1), maka diharapkan tidak terjadi benturan pelaksanaan di lapangan. 2. Terlepas dari semua pendapat Majelis Hakim MK, persoalan status anak di luar kawin harus dipandang dari dua sisi : a. Aspek perkawinan orang tuanya b. Aspek kepentingan si anak yang harus dilindungi oleh hukum. DAFTAR PUSTAKA D.Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Diluar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2012 Effendi Perangin, Hukum Waris, PT. Raja Grafindo Persada, 2011 Eman Suparman, Intisari Hukum Waris di Indonesia, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1991 J. Satrio, Hukum Harga Perkawinan, Eresco, Bandung, 1993 Janedri M. Gaffar, Kedudukan dan Fungsi Peran MK Dalam Sistem Negara RI, Mahkamah Konstitusi RI, Surakarta, 2009
Lex Privatum, Vol.II/No. 1/Jan-Mar/2014 MartimanProdjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta Peunoh Daly, Hukum Perkawinan Islam, Suatu Studi Perbandingan Dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negaranegara Islam, Bulan Bintang, 1988 R. Santoso Pudjosubroto, Masalah Hukum Sehari-hari, Jogyakarta, Gramedia, 1964 R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undangundang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978 Soepomo, Bab-bab tentang Hukum Adat, Penerbit UI, 1966 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001 SoetojoPrawirohamidjojo, Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, 1986 W.J.S. Poerwardaminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Depdikbud, Pusat Bahasa Indonesia, 1982 Wirjono Prodjokoro, Hukum Waris di Indonesia, Bandung, Vorkink van Hoeve’sGranvenhage Zakiah Daradjat, Perkawinan Yang Bertanggung Jawab, Bulan Bintang, Jakarta, 1975 Sumber-sumber Lain : Kitab Undang-undang Hukum Perdata Putusan PN Sleman, tgl 28-01-1972 No. 1/1972/Pdt/C.Slm Soeripto, Wewenang MK Mengkaji Undang-undang (Judicial Review), dikutip dari http//www.setneg.go.id Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbaya, Bandung, 2012
165
