HAK PENGUSAHAAN HUTAN, CARA MEMPEROLEH DAN MASALAHNYA

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI

SUM IRATSIH SRI WULANDARI

HAK PENGUSAHAAN HUTAN, CARA MEMPEROLEH DAN MASALAHNYA

FAKULTAS HUKUM UNIVERS1TAS AIRLANGGA 1986

SKRIPSI

HAK PENGUSAHAAN HUTAN ...

SUMIRATSIH SRI WULANDARI


HAK PENGUSAHAAN HUTAN, CARA MH1MPER0LEH DAN MASALAHNYA

S K R I P S I

Oleh : Sumiratsih Sri V.'ulandari

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA S U R A B A Y A 1986

SKRIPSI




iju w M

*■

A S f/ 'r jA

HAK PENGUSAHAAN HUTAN, CARA MEMPEROLEH DAN MASALAHNYA

p , /tif. & t o / 8 &

t

S K R I P S I Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Oleh : Sumiratsih Sri Wulandari

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA S U R A B A Y A 1986

SKRIPSI




KATA PENGANTAR Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Hahaesa yang telah member! rahmatNya, sehingga saya dapat menyelesaikan tugas penulisan skrip si ini, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dalam penulisan skripsi ini, meskipun saya telah berusaha dengan segenap kemampuan yang ada, saya merasa masih banyak kekurangannya. Namun demikian, saya berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat menambah manfaat dan perbendaharaan pengetahuan bagi para pembaca terutama rekan mahasiswa. Selama menyelesaikan skripsi ini saya merasa telah menerima bantuan berupa petunjuk-petunjuk dan bimbinganbimbingan dari berbagai pihak. Saya mengakui dan menghargai hal ini sebagai jasa yang tidak dapat saya lupakan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih kepada : 1, yang terhormat Bapak Soedalhar, S.H, sebagai dosen pembimbing sekaligus penguji, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk meraberikan pengarahan dan saran-saran dengan penuh keeabaran; ?. yang terhormat Bapak Wisnoe Soesanto, S.H. dan 3anak Eman Emma Ramelan, S.H. sebagai dosen penguji, yang telah sudi meluangkan waktunya untuk menguji hingga salesai skripsi ini; iii

SKRIPSI




3. yang terhormat para guru besar, para dosen, dan para asisten dosen yang telah membekali saya de ngan pengetahuan; t\.. yang terhormat seluruh karyav/an Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan bantuann.ya baik secara langsung maupun tidak langsung; 5* yang terhormat Bapak Talim S R , , Ajun Administratur Perhutani Tuban yang telah sudi meluangkan v/aktunya untuk memberikan kcterangan-keterangan yang saya perlukan; 6. yang terhormat Bapak Kamdiya Adisoesanto, S.H., Kepala Biro Hukum Departemen Kehutanan Jakarta yang bersedia memberikan keterangan-keterangan hingga skripsi ini dapat selesai; 7. yang terhormat Bapak Soenarto dan Bapak Ir. Haryono dard PT. Dwimajaya Utama Jakarta yang telah banyak memberikan bantuan, data, petunjuk-petunjuk serta nasihat-nasihat; 8. ayah dan ibu tercinta serta kakak-kakak dan adikadik tersayang yang selalu memberikan do'a dan restu serta dorongan; 9. teman-teman tercinta yang dengan tulus dan tanpa paiprih memberikan bantuan hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Akhir kata semoga Tuhan Yang Mahaesa memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah iv

SKRIPSI




membantu saya dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih.

Surabaya, Februari 1986

Penyusun.

v

SKRIPSI




DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAP ......................................... .lii DAFTAR ISI ............................................. .vi BAB J

: PENDAIiULUAN ................................. .1 A. Permasalahan : Latar Belakang dan Perumusannya ................................. .1 B. Penjelasan Judul ................ ....... .k C. Alacan Pemilihan Judul ............. ...... 6 D. Tujuan Penulisan ........................ .9 E. Metodologi ............................... .10 1. Pendekatan masalah ................... .10 2. Sumber data .......... ....... ........ .10 3. Analisa data .......... ................. 10 F. Pertanggungjawaban Sistematika ......... .11

BAB II

: PENGERTIAN DAN ARTI PENTING HUTAN ..........U A, Pengertian Hutan ........................ ..Ik b. Man faat Hutan Bagi Kehidupan Manusia ... 19 1. Manfaat Langsung dari Hutan ......... ..19 2. Manfaat Tidak Langsung ............... ..21

BAB III : TINJAOAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN ............ ..e} A. Pengertian Hak Pengusahaan H u t a n ..... ...^3 B. Ketentuan-ketentuan Hukum Hak Pengu<3ahaan Hutan ................................. ..?7 C. Subyek Hukum Hak Pengusahaan Hutan .... .. 33 BAB IV

: CARA f!EMPERCLEH HAK PENGUSAHAAN HUTAN SERTA HAK I’ AK KEV'AJIBANNYA ....................... ..39 vi

SKRIPSI




A. Prosedur Mendapatkan Hak Pengusahaan Hu tan ......... .................. ..........

40

B. Hak dan Kewajiban dari Pemegang Hak Peng usahaan Hutan .......... ................. C. Arti Penting Adanya Hak Pengusahaan Hutan 59 Bagi Masyarakat Sekitar Hutan .......... D. Hapusnya Hak Pengusahaan Hutan .........

60

DAB V

: PERMASALAHAN YANG TIMBUL DAN CAPA PENYELESAIANNYA ....................................

63

BAB VI

: PENUTUP ......................................

69

A. Kesimpulan ...............................

69

B. Saran ....................................

70

DAFTAR BACAAN ..........................................

72

LAMPIRAN ................................................

7h

vii

SKRIPSI




B A B

I

PENDAHULUAN

A. Pormasalahan : Latar Belakang dan Perumusann.ya Negara Republik Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar kecil, tersebar di sekitar garis katulistiwa, mempunyai suku bangsa dan bahasa yang berbeda-beda, Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau rakyat Indonesia mempunyai tata cara pergaulan hidup serta ke kayaan alam yang beraneka ragam. Hutan yang merupakan karunia Tuhan Yang Mahaesa sebagai salah satu sumber kekayaan alam yang tumbuh di atas tanah sebagian besar wilayah Indonesia mempunyai kckhususan torsendiri, karena member! manfaat yang serba guna dan mutlak dibutuhkan oleh umat manusia sepanjang masa. Sampai saat ini, pembangunan kehutanan diarahkan kepada usaha-usaha meningkatkan produksi kayu dan hasil hutan lainnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun eksport, juga mengusahakan agar eksport kayu olahan semakin meningkat, sehingga dapat meningkatkan bagian pendapatan yang dapat menjadi sumber rievisa negara. Oleh karena itu, penggalian kekayaan alam yang berupa hutan itu porlu dilakaanakan secara intensif dan efektif. Lebih ditegackan lagi di dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang Garis-ârls Hesar Haluan Negara, bahwa pembangun1

SKRIPSI




2 an di bidang kehutanan mencakup usaha-usaha pemanfaatan hasil hutan dan pembinaan sumber-sumber alam dari hutan. Penggalian kekayaan alam yang berupa hutan secara maksimal harus dilaksanakan dengan pengusahaan hutan se cara modern di seluruh wilayah Indinesia. Dengan ikut sertanya modal swasta, maka dimungkinkanlah pengusahaan hutan secara. uengalaman

intensif dan modern dengan memanfaatkan dan keahlian dari

negara yang lebih maju di

bidang kehutanan. Dengan dibukanya kcsempatan bagi peru sahaan swasta untuk menanamkan modalnya di bidang kehu tanan, maka pengusahaan hutan di Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Hal yang demikian di satu pihak memang banyak membawa keuntungan bagi devisa negara, membuka kesompatan kerja dan lain-lain. Namun, di lain pihak dengan adanya pembabatan hutan secara besar-besaran dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi kelestarian lingkungan dan membuka timbulnya bahaya erosi, banjir, dan sebagainya. Telah kita ketahui bersama, bahwa sampai saat ini kesadaran masyarakat akan arti penting dan fungsinya hu tan bagi kehidupan manusia dirasakan masih kurang. Hal ini terbukti m ^ i h banyaknya gangguan keamanan hutan, misalnya saja masih sering terdcngar adanya berita mengenai pencurian kayu, kebakaran hutan, adanya perladangan liar dengan cara berpindah-pindah sehingga merusakkan tanaJi-ta/iah di kawasan hutan, adanya penggembalaan liar

SKRIPSI




3 dan sebagainya. Mengingat hal tersebut kesadaran masyara kat akan manfaat hutan selalu diharapkan, sehingga kelestarlan sumber daya alam khususnya hutan dapat dicapai sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Itulah sebab nya, bahwa hutan perlu dikelola secara mantap dan terarah agar tetap dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Untuk menghadapi kemungkinan gangguan keamanan dan kelestarian hutan, telah ditetapkan Undang-undang No..5 Tahun 1?67 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan dan peraturan-peraturan lainnya mengenai pengusahaan hu tan. Dalam hubungan ini saya bermaksud membahas bagaimana cara memperoleh hak pengusahaan hutan dan permas^lahan permasalahan apa yang kemudian timbul serta bagaimana penyelesaiannya. Demikianlah latar belakang dan garis besar permaGalahan yang akan saya bahas di dalam penulisan ini dan saya rumuskan sebagai berikut : 1. apakah hutan itu?; 2. apakah manfaat hutan bagi kehidupan manusia?; 3. apakah yang dimaksud dengan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) itu?; peraturan-peraturan apakah yang mengatur tentang Hak Pengusahaan Hutan (HPH)?; 5. siapakah yang berhak menjadi subyek hukum Hak Peng usahaan Hutan (HPH)?; 6. bagaimanakah prosedur untuk mendapatkan Hak Peng-

SKRIPSI




usahaan Hutan (HPH)?; 7. apakah hak dan kewajiban pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) menurut persyaratan yang berlaku?; 8. apakah arti penting dari adanya Hak Pengusahaan Hutan (HPH) bagi masyarakat sekitar hutan?; 9. bagaimanakah hapusnya Hak Pengusahaan Hutan (HPH) itu?; 10. apa sajakah yang menjadi masalah yang berhubungan dengan Hak Pengusahaan Hutan (HPH)?; 11. bagaimanakah penyelesaiannya masalah-masalah ter sebut?. B. Pen.jQlasan Judul Skripsi ini berjudul "Hak Pengusahaan Hutan, Cara Memperoleh Dan Masalahnya". Agar tidak menimbulkan interpretasi lain dari yang saya maksud, maka akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai judul tersebut. "Hak" di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. Poerwadarminta adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh aturan/undang-undang dan sebagainya, sedangkan ''pengusahaan" mem punyai A r t i perbuatan mengusahakan. Selanjutnya yang di maksud "hutan" munurut; Poerwadarminta adalah tanah luas ,yan^ di-umbuhi pohon-pohonan, sedangkan di dalam "ndangundang No.

Tahun 19&7 pasal 1 ayat (1) yang dimaksud

hutan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam haya-

SKRIPSI




ti beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan. Pongertian Hak Pengusahaan Hu tan (HPH) sendiri menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 pasal 1 ayat (1) adalah hak untuk raengusahakan hutan di dalam suatu kawasan hutan yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesu ai dengan rencana karya pengusahaan hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan asas kelestarian hutan dan asas perusahaan. Kemudian apakah

yang

dimaksud dengan "cara"?, Cara dapat berarti jalan melakukan sesuatu, sedangkan "memperoleh”mempunyai arti mendapatkan sesuatu dengan usaha. "Masalah1' pengertiannya ada lah sesuatu hal yang harus dipecahkan. Pengertian secara keseluruhan dari judul MHak Pengusahaan Hutan, Cara Memperoleh Dan Masalahnya" ada lah jalan atau cara untuk mendapatkan hak pengusahaan hu tan, yaitu mulai dari mengajukan permohonan kepada Mente ri Kehutanan sampai diterbitkannya surat keputusan pembe rian hak pengusahaan hutan serta masalah-masalah apa saja yang timbul selama mengajukan permohonan hak pengusa haan hutan sampai pelaksanaan pengusahaan hutan. Dengan icmikian dalam pcnulisan skripsi ini akan dapat diketahui. bcgaimana cara atau prosedur mendapatkan hak pengusahaan hutan serta masalah-masalah yang timbul yang ada hubungannya dengan hak nongusahaan hutan yang

SKRIPSI




6 merupakan hambatan bagi pelaksanaan hak pengusahaan

hu

tan, sehingga dapat dicari penyelesaiannya. C. Alasan Pemilihan Judul Keadaan perekonomian dunia yang semakin tak menentu dewasa ini, mondorong pemerintah Indonesia untuk lebih meningkatkan produksi-produksi non minyak. Hutan sebagai salah satu sektor yang memegang poranan cukup penting dalara rangka menunjang perekonomian negara, juga tak luput dari perhatian Pemerintah. Hal ini tidak lepas pula dari perhatian para pemilik modal untuk menginvestasikan modalnya di bidang pengusahaan hu tan. Ditunjang pula dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan kayu dari masyarakat, sehubungan dengan ; 1. semakin bertambahnya keperluan masyarakat akan peralatan rumah tangga, sehingga kebutuhan kayu semakin meningkat; 2. banyak digunakannya hasil hutan untuk bahan bangunan atau sebagai bahan baku kayu lapis, kertas, dan sebsgainya.^ Dilain pihak, ditinjau dari sogi hukum agraria, hak pengusahaan hutan sangat penting di dalam hal : 1. yang berhubungan dengan hak agraria.

^-Undang-undang No. 5 Tahun 1967* bagian penjelaean umum.

SKRIPSI




Seperti kita ketahui, bahwa hak pengusahaan hutan merupakan hak agraria yang tidak member! wewenang untuk mempergunakan tanah dalara areal hutan yang diusahakannya. Devvasa ini yang banyak diperhati kan adalah masalah hak atas tanah, padahal hak agraria pun tidak kalah pentingnya. Di dalam hal pengusahaan hutan, kayu sangat berguna bagi masyarakat dan penting dalam berbagai bidang pembangu nan, seperti yang telah saya uraikan di atas, Tentu saja kayu-kayu tersebut mutunya harus baik dan untuk mendapatkan mutu yang baik perlu adanya pengelolaan serta pemeliharaan yang baik pula. Di sinilah letak pentingnya hak agraria yang saya maksud, sebab untuk dapat mengelola hutan guna mendapatkan kayu yang bermutu harus mempunyai hak pengusahaan hutan; bahwa hak pengusahaan hutan merupakan realisasi dari pada ketentuan dalam pasal 33 ayat (3 ) UUD 1

9

yang berbunyi : "bumi, air dan kekayaan a-

lam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh ne gara dan dipergunakan untuk 6ebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Hal ini terbukti dari ketentuan-ketentuan : a. pasal 13 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1967, yang berbunyi : "pengusahaan hutan bertujuan untuk memperoleh dan meninggikan produksi

SKRIPSI




hasil hutan guna pembangunan ekonomi nasional dan kemakmuran rakyat"; b. pasal lit ayat (1) yang berbunyi : "pada dasarnya pengusahaan hutan negara dilakukan oleh negara dan dilaksanakan oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah berdasarkan undang-undang yang berlaku"; c. pasal 5 ayat (1), yaitu : "semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh negara". pengusahaan hutan sangat berhubungan erat dengan masalah tata guna tanah, yaitu dalam hal asas kelestarian, asas keseimbangan, asas pemanfaatan yang optimal. Dalam hal asas kelestarian diharapkan dapat terjamin kelangsungan kehidupan hutan, sedangkan asas keseimbangan antara hutan dengan lingkungannya. sangat penting sebab 6etelah ditebang harus dilakukan permudaan dan pemeliharaan hutan agar tidak terjadi ketidak seimbangan lingkungan yang dapat menimbulkan bencana banjir atau erosi. Asas pemanfaatan yang optimal, yaitu de ngan pemanfaatan hutan tersebut didapat hasil yang optimum dengan mengingat potensi yang ada serta memperhitungkan kenyataan lingkungan. Oleh karena itu, dalam operasionilnya hak pengusahaan

SKRIPSI




hutan harus mengindahkan asas kelestarian, asas keseimbangan, dan asas pemanfaatan yang optimal; if. bahwa hak pengusahaan hutan merupakan realisasi pula dari ketentuan pasal 12 UUPA, yang berbunyi sebagai berikut : (1) segala usaha usaha bereama dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional dalam ben tuk koperasi dan bentuk-bentuk gotong royong lainnya; (2) negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria. Hal ini terlihat di dalam ketentuan pasal 1^ ayat (2) yang mengatakan : "pemerintah dapat bersamasama dengan pihak lain melaksanakan usaha bersa ma dalam bidang kehutanan", Dari uraian inilah saya cenderung memilih judul penulisan skripsi tersebut, Saya harapkan penulisan da ri skripsi dengan judul di atas dapat menambah pengerti an betapa banyaknya manfaat dan pentingnya hutan bagi kehidupan kita. D. Tujuan Penulisan Masalah hutan kurang mendapat perhatian dari ma syarakat, padahal hutan banyak memberi manfaat bagi ke hidupan manusia dan dapat diusahakan untuk menambah sum-

SKRIPSI




10 ber pendapatan bagi masyarakat sekitar hutan maupun bagi negara. Oleh karena itu, saya mencoba untuk mengetengahkan apa manfaat hutan dan bagaimana cara mendapatkan hak pengusahaan hut'an tersebut sehingga dapat melaksanakan pengusahaan hutan. Di samping itu, mencoba mencari masa lah-masalah yang timbul dan bagaimana penyeleseaiannya. Selain itu, tujuan penulisan skripsi ini dimak sudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga. E. Metodologi 1. Pendekatan masalah. Pembahasan yang lebih mendalam terhadap masalah ini, saya menggunakan pendekatan dari segi yuridis formil yaitu secara studi kepustakaan dan dari segi praktek saya raelakukan peninjauan secara langsung pada perusaha an pemegang hak pengusahaan hutan. 2. Sumber data. Bahan penulisan saya peroleh dari literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang saya bahas, di samping itu wawancara dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah tersebut. 3 . Analisa data.

Data yang telah terkumpul dianalisa berdasarkan metode komparatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh dari segi teoritis dengan data dari hasil wawancara.

SKRIPSI




11 F. Pertanftgunff.iawaban sistematika Agar terarah dalam membahas perraasalahan ini, ma ka penulisan ini saya bagi dalam VI BAB, yaitu : Sebagai pengantar dalam penulisan ini dan sebelum memasuki bab-bab pembahasan, maka saya akan meletakkan Pendahuluan pada BAB I. Dengan memberikan pertanggungjawaban sistematika ke dalam bab ini, agar pembaca menge tahui akan adanya urutan materi yang akan saya bahas, sehingga akan lebih mengena. Pengertian dan Arti Penting Hutan saya letakkan pada BAB II, agar pembaca dapat memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan "hutan". Di sini saya akan menje laskan juga manfaat hutan bagi kehidupan manusia, se hingga akan jelas bagi pembaca untuk mengikuti uraian pada bab-bab selanjutnya. Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yaitu mcngenai hak pengusahaan hutan, maka saya akan menguraikan tentang pengertian hak pengusahaan hutan serta peraturan-peraturan yang merupakan landasan kerja dan landasan hukum yang dapat menampung segala segi persoalan se cara menyeluruh, Oleh karena itu, pada BAB III saya le takkan mengenai Tinjauan Hak Pengusahaan Hutan, agar se belum menginjak bab-bab berikutnya pembaca dapat menge tahui dan memahami apa yang dimaksud dengan hak pengusa haan hutan. Pada bab ini juga saya uraikan mengenai su byek hukum mana saja yang berhak mendapatkan hak pengu -

SKRIPSI




12 sahaan hutan. Setelah mengetahui apa maksud hak pengusahaan hu tan yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka pada BAB IV saya letakkan Cara Memperoleh Hak Pengusahaan Hutan Serta Hak dan Kewajibannya, agar pembaca dapat mengetahui ba gaimana cara memperoleh hak pengusahaan hutan dan apa syarat-syaratnya serta apa saja hak dan kewajiban dari para pemegang hak pengusahaan hutan. Di samping itu, saya juga memasukkan manfaat apa yang diperoleh masyarakat sekitar hutan setelah adanya hak pengusahaan hutan. Apa yang menyebabkan hapusnya hak pengusahaan hutan juga dibahas di dalam bab ini, agar diketahui bahwa hak pengu sahaan hutan tersebut tidak sekedar hak untuk menebang hutan saja, melainkan juga ada tanggungjawab yang dibebankan kepada para pemegang hak tersebut untuk ikut men jaga lingkungan dan kelestarian hutan, Permaealahan Yang Timbul Dan Cara Penyelesaiannya saya letrkkan pada BAB V, karena di sini dijelaskan ma salah yang timbul yang berhubungan dengan hak pengusaha an hutan, baik yang ada hubungannya dengan permohonan hak pengusahaan hutan maupun masalah-masalah yang timbul di lapangan pengusahaan hutan. BAB VI sebagai bab penutup adalah merupakan ke simpulan dari semua bab dan permasalahan yang timbul, kemudian dari kesimpulan yang ada akan dapat membantu me mecahkan permasalahan tersebut. Akhirnya dapat dikemukaMILIK

~

PERPUSTAKAAN •UM 1VERS1TAS A IR LA N G O A ' SKRIPSI


S U RSUMIRATSIH A B A Y SRI A WULANDARI


13 kan saran-saran yang bermanfaat bagi kemajuan pengusahaan hutan.

i

SKRIPSI




B A B II PENGERTIAN DAN ARTI PENTING HUTAN

A. Pengertian Hutan Hampir setiap orang sudah pernah mendengar bahkan juga melihat hutan. Apa yang digambarkan oleh masyarakat tentang hutan adalah kumpulan pepohonan yang besar-besar dan rimbun, di bawahnya terdapat semak-semak liar, juga terdapat berbagai macam binatang. Gambaran hutan seperti di atas tidak hanya terdapat di kalangan orang-orang awam saja, tetapi terdapat juga di kalangan mereka yang 2 sudah berpendidikan. Secara klasik sering dilukiskan pengertian hutan yang dibeda-bedakan sesuai dengan siapa yang memberi ar ti tentang hutan tersebut. Bagi seorang pemburu, hutan adalah areal yang tertutup oleh berbagai macam tetumbuhan dan di dalamnya terdapat berbagai macam jenis bina tang yang dapat diburu. Bagi seorang tukang kayu, hutan merupakan kawasan tumbuh-tumbuhan yang dapat menghasilkan kayu, sehingga dapat digunakan sebagai perkakas yang bagus dari berbagai macam ukuran. Namun, terlepas dari siapa yang mengartikan hutan, pada umumnya hutan selalu dipandang sebagai kehidupan pepohonan (flora) maupun bi-

p

H. Simon, Penântar Ilmu Kehutanan, Yayasan Pem bina Fakultas Kehutanan UGM, Yogyakarta, 1977, h. 1

SKRIPSI




15 natang-binatang (fauna), dari tingkat sederhana sampai tingkat yang paling tinggi. Pada umumnya asosiasi kehi dupan itu didominir oleh tumbuh-tumbuhan berkayu. Pengertian resmi hutan secara umum diatur di da lam pasal 1 sub 1 Undang-undang No. 5 Tahun 1967 : "Hu tan adalah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam ha yati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan".^ Di dalam penjelasan undang-undang tersebut, selanjutnya disebutkan : Hutan dalam undang-undang ini diartikan suatu lapang an yang cukup luas, bertumbuhan kayu, bambu dan/atau palem yang bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya baik berupa alam nabati maupun alam hewani, secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaatmanfaat produksi, perlindungan dan manfaat-manfaat lainnya secara lestari.^ Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Kehutanan membagi hutan di Indonesia berdasarkan fungsi, pemilikan, dan peruntukannya. Berdasarkan fungsinya hutan dapat dibagi : 1 . hutan lindung ialah kawasan hutan yang karena ke-

•Âbdurrahman, Ketentuan-ketentuan Pokok tentang Masalah Agraria, Kehutanan, Pertambangan. Transmigrasi DarTpengairan, Alumni, Bandung. 1979« h. 68. , n. 78.

SKRIPSI




adaan si fat alamnya diperuntukkan guna mengatur tata air, pencegahan bencana banjir dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah; 2. hutan suaka alam ialah kawasan hutan yang karena sifatnya khas diperuntukkan secara khusus untuk perlindungan alam hayati dan/atau manfaat-manfaat lainnya, yaitu : a. hutan suaka alam yang berhubung dengan keadaan alamnya yang khas termasuk alam he wani dan alam nabati, perlu dilindungi un tuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, disebut "cagar alam11; b, hutan suaka alam yang ditetapkan sebagai suatu tempat hidup margaeatwa yang mempunyai nilai khas bagi ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta merupakan kekayaan dan kebanggaan nasional, disebut "suaka margasatwa'\ 3. hutan wisata ialah kawasan hutan yang diperlukan secara khusus untuk dibina dan dipelihara guna kepentingan pariwisata dan/atau wisata buru, yai tu : a, hutan wisata yang memiliki keindahan alam, baik keindahan nabati, keindahan hewani maupun keindahan alamnya sendiri mempunyai corak khas untuk dimanfaatkan bagi kepen -

SKRIPSI




17 tingan rekreasi dan kebudayaan, disebut "taman wisata"; b. hutan wisata yang di dalamnya terdapat satwa buru yang memungkinkan diselenggarakan perburuan yang teratur bagi kepentingan rekreasi, disebut "taman buruM, hutan produksi yaitu kawasan hutan yang diperuntukkan guna produksi hasil hutan untuk raeraenuhi keperluan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk pembangunan industri dan eksport. Berdasarkan peruntukannya, hutan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu : a. hutan tetap adalah hutan, baik yang sudah ada maupun yang akan ditanam atau tumbuh secara alarai di dalam kawasan hutan; b. hutan cadangan yaitu hutan yang berada di luar kawasan hutan, yang peruntukannya belura ditetapkan dan tidak dibebani hak. Apabila diperlukan, hutan cadangan ini dapat dijadikan hutan tetap; c. hutan lainnya adalah hutan yang ada di luar kawa san hutan tetap dan di luar hutan cadangan, mi salnya hutan yang terdapat pada tanah milik atau tanah yang dibebani hak-hak lainnya. Hutan negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik, sedang hutan milik adalah hutan yang tumbuh di atas tanah

SKRIPSI




18 yang dibebani hak milik. Kedua pembedaan itu dilihat berdasarkan perailikannya. Kawasan hutan dalam wilayah negara Republik Indo nesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sepenuhnya untuk se besar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau raelihat ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1967 ter sebut, akan narapak bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam pasal 3 Undang-undang No. 5 Tahun I960, yang lebih dikenal dengan sebutan UUPA, yang berbunyi : Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan pasal 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undangundang dan peraturan-peraturan lain yang lebih ting* Ci. Namun, di sini kita harus mengingat ketentuan pasal 33 CJUD 19^5 dengan klausulanya yang berbunyi : ,!.... pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara", Pengertian di kuasai bukanlah berarti dimiliki, melainkan suatu

pe -

ngertian yang raengandung berbagai kewajiban dan wdwenang, yang meliputi wewenang untuk : 1. menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan

hutan sesuai dengan

fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara; 2. mengatur penguruean hutan dalam arti yang luas;

SKRIPSI




19 3* menentukan dan mengatur hubungan hukura antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan hukum mengenai hutan.^ Akan tetapi, hak kekuasaan negara yang paling tinggi tereebut dapat dikuasakan kepada masyarakat hukum adat

de

ngan hak pengelolaan yang berupa hak-hak ulayat.^ Dengan demikian pengertian hutan negara itu men cakup pula hutan-hutan baik yang berdasarkan peraturan perundangan maupun hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat. B. Manfaat Hutan Bagi Kehidupan Manusia Telah kita ketahui, bahwa hutan

merupakan karunia

Tuhan Yang Mahaesa yang banyak memberikan manfaat bagi uniat manusia sepanjang masa. Hutan, bagi kehidupan manu sia dipandang merapunyai peranan yang penting. Peranan hutan tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa macam, masing-masing memiliki kadar kepentingan yang tidak saiua, tergantung keadaan dan kondisi setempat. t 1. Manfaat Langsung dari Hutan.

7

Menyangkut masalah produksi, hutan dapat menghasilkan benda-benda ekonomi yang menjadi kebutuhan manu-

^Pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1967. S/±snoe Soesanto, Kuliah Hukum Agraria II. ^H. Simon, op.cit. . h. 16.

SKRIPSI




sia. Fungsi produksi dari hutan dirasa semakin penting peranannya, sehubungan dengan kian bertambahnya jumlah penduduk, yang diikuti dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi bersamaan dengan semakin berkurangnya are al hutan* Di bidang produksi ini, hutan dapat menghasilkan kebutuhan-kebutuhan manusia, antara lain : a. kayu perkakas, yaitu kayu-kayu yang digunakan un tuk bangunan rumah atau gedung, alat-alat rumah tangga, alat-alat angkutan, dan sebagainya; b. kertas, seperti kita ketahui bahan baku kertas adalah bambu, kayu, jerami. Kertas yang berkualitas tinggi dibuat dari bahan baku kayu; c. kayu bakar, yaitu kayu-kayu yang dipergunakan un tuk bahan bakar bagi keperluan rumah tangga, pa brik-pabrik, dan lain-lain. Kayu bakar ini biasanya diambil dari bagian-bagian pohon yang tidak dapat dijadikan kayu perkakas atau dari jenis ka yu yang memang tidak baik untuk perkakas; d. kayu lapis, yang sekarang telah dieksport pula ke berbagai negara. Kecuali beberapa macam hasil hutan yang telah disebutkan di atas, masih banyak lagi benda-benda yang dikenal sebagai hasil hutan. Jenis hasil hutan ini biasa nya diusahakan oleh masyarakat sekitar hutan atau diusahakan oleh pihak kehutanan, antara lain lak, gondorukem, terpentin, bahan penyamak kulit, damar, sutera alam, dan

SKRIPSI




21 sebagainya. 2. Manfaat Tidak Langsung. Di samplng fungsi produksi, hutan masih mempunyai beberapa manfaat yang tidak kecil artinya. Manfaat-manfaat tersebut antara lain : a* sebagai pelindung. Yang dimaksud fungsi hutan sebagai pelindung adalah untuk menjaga mutu lingkungan hidup, terutama kepentingan umat manusia. Dengan keadaan ling kungan yang baik, kehidupan manusia tidak akan terganggu, bahkan sebaliknya lebih terjamin. Dalara hal ini, manfaat hutan adalah untuk menjaga kesuburan tanah dan menjaga tata air (fungsi hidro orologie). Akibat banyak tangkai-tangkai, dahan-dahan, daun-daun yang jatuh, maka tanah hutan lama kelamaan menjadi gerabur, karena tanah gembur inilah air hujan lebih mudah meresap ke dalam ta nah dan tidak mengalir di atas tanah. Keadaan ini 4

dapat mengurangi atau mencegah erosi dan banjir, juga pada musim kemarau masih terdapat air. Jelas di sini, bahwa hutan dapat mengatur air; b. untuk rekreasi. Hutan dapat mewujudkan keindahan atau pemandangan yang menyenangkan. Banyak tempat-tempat rekreasi di dekat hutan, karena di situ dapat menikmati keindahan alam;

SKRIPSI




22 c. untuk strategi dan pertahanan nasional* Manfaat hutan untuk strategi dan pertahanan nasi onal ini raeraang hanya dirasakan pada waktu negara menghadapi serangan dari luar, tetapi hal itu ti dak mengurangi fungsi hutan tersebut. Fungsi ini juga telah dirasakan pada waktu bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya dan berterapur melawan penjajah; d. penghasil oksigen dan udara bersih. Sebagaimana tumbuh-turabuhan pada umumnya, pohonpohon di hutan juga menghasilkan oksigen. Walau penghasil oksigen itu tidak hanya hutan, tetapi dapat dirasakan bagaimana seandainya tidak ada hutan. Uraian di atas melukiskan bagaimana pentingnya arti hutan bagi kehxdupan manusia. Memang, kalau hanya mengetahud sepintas saja, hutan merupakan kawasan

yang

hanya berturabuhan pepohonan yang tidak perlu diinjak. Tetapi begitu kita mengerti dan memahami apa dan bagaimana hutan itu, akan terasa besar manfaatnya bagi kehidupan kita dan kita tidak dapat membayangkan bagaimana seandainya lingkungan hutan tersebut rusak atau tidak ada hutan di dalam kehidupan kita ini. Oleh sebab itu, tugas kitalah untuk tetap memelihara serta melestarikan lingkungan hutan.

SKRIPSI




B A B

III

TINJAUAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN

Penggalian kekayaan alam yang berupa hutan secara intensif adalah merupakan suatu unsur pelaksanaan dari pada pembangunan nasional. Diharapkan, raelalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) raaupun Penanaman Modal Asing (PMA), semakin besar rainat para pengusaha untuk menanamkan modalnya di bidang kehutanan. Dengan ikut sertanya modal swasta, maka dimungkinkan pengusahaan hutan secara intensif. Hal ini 6elaras dengan apa yang diutarakan oleh Presiden Soeharto di dalam MUNAS APK1ND0 Juli 1985* pada kesempatan itu beliau mengatakan bahwa sumber daya alam harus dapat dimanfaatkan dalam pembangunan ekonomi, sebab tanpa itu pembangunan akan berjalan lambat dan kekayaan alam tidak akan punya arti bagi kehidupan bangsa.

o

Akan tetapi, dalam memanfaatkan sumber daya alam khususnya sumber daya alam hutan, kita harus tetap memperhatikan kelestariannya, Untuk itu, tepatleh kiranya Pemerintah di dalam mengambil kebijaksanaan dengan mengeluarkan peraturan tentang hak pengusahaan hutan. A. Pengertian jjak Pengusahaan Hutan Sebagai tindak lanjut dalam rangka pengusahaan hu-

^"Presiden Di Depan MUNAS APKINDO", Merdeka. 27 Juli 1935, h. 1. 23

SKRIPSI




2if tan sebagairaana yang dikehendaki di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1967, maka dikeluarkanlah peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Peraerintah No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Peraungutan Hasil Hutan. Dalam pasal 1 ayat (1) peraturan tersebut dirurauskan, bahwa yang diraaksud dengan hak pengusahaan hutan, yang selanjutnya disingkat HPH, adalah : hak untuk mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan hutan yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan ka yu, permudaan dan pemeliharaan hutan, pengelolaan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan asas kelestarian hu tan dan asas perusahaan. Dengan demikian, pengertian HPH adalah memberi wewenang kepada pemegang hak tersebut untuk menebang kayu dalam areal hutan tertentu, mengangkut serta memasarkannya. Pengertian HPH sebagairaana yang telah diuraikan di atas haruslah dibedakan dengan pengertian hak pemu ngutan hasil hutan. Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan hak pemungutan hasil hutan adalah : hak untuk menebang menurut kemampuan yang meliputi areal hutan paling luas 100 (seratus) hektar untuk jangka waktu selama-lamanya 2 (dua) tahun serta un tuk mengarabil kayu dan hasil hutan lainnya dalam jumlah yang ditetapkan dalam surat izin yang bersangkutan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan. Di samping itu, antara kedua hak tersebut masih ada perbedaannya, yaitu dalam hal pemberian hak-hak ter sebut. HPH diberikan oleh Menteri Kehutanan (dulu Mente-

SKRIPSI




25 ri Pertanian) setelah mendengar pendapat dari gubernur kepala daerah propinsi yang bersangkutan, sedangkan hak pemungutan hasil hutan cukup diberikan oleh gubernur ke pala daerah propinsi yang bersangkutan sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Menteri Kehutanan (dulu Men teri Pertanian).^

Hak pengusahaan hutan bukanlah hak atas tanah, melainkan hak keagrariaan, karena tidak memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah dalam areal hutan yang di usahakannya itu. Akan tetapi, apabila mereka membutuhkan tanah untuk keperluan-keperluan yang ada hubungannya de ngan pengusahaan hutan tidak perlu mengajukan permohonan dan tidak perlu pula dikeluarkan surat keputusan pemberian hak atas t a n a h . ^ Hal ini telah disepakati oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian (sebelum adanya Departemen Kehutanan), bahwa pemegang HPH boleh mem pergunakan tanah negara yang terdapat di kawasan hutan yang diusahakannya, sepanjang untuk keperluan yang berhubungan langsung dengan pengusahaan hutan. Keperluankeperluan tersebut antara lain untuk tempat penimbunan kayu, perkantoran, tempat tinggal karyawan, tempat peng-

Âbdurrahman, Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria, Alurani, Bandung, 1985, h. 197. ^ B o e d i Harsono, UUPA Se.jarah Penyusunan, Isi dan pelaksanaann.ya. Bag, I, Jil. I I , ’ jam bat an*,- JakartaT, 1971, h. 335.

SKRIPSI




26 gergajian atau untuk menanami bahan makanan guna memenuhi kebutuhan karyawan perusahaan sendiri. Hak pengusahaan hutan Ini hanya dapat diberikan untuk kawasan hutan produksi, tidak termasuk hutan lindung maupun hutan-hutan yang mempunyai fungsi proteksi dan tidak dibebani hak-hak lain. Juga hanya dapat diberi kan atas kawasan hutan yang di atasnya terdapat tegakan h u t a n . Y a n g dimaksud tegakan hutan hutan di sini ada lah sekelompok pohon yang mempunyai ciri-ciri seragam, yaitu mengenai jenis, umur, dan ukurannya. Di dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tidak disebutkan jangka waktu pemberian HPH, tetapi dapat kita lihat di dalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 pasal 10 ayat (1) : "flak pengusahaan hutan diberikan un tuk jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diper panjang apabila tidak bertentangan dengan kepentingan umum". Jangka waktu tersebut di atas juga disebutkan di dalam surat keputusan pemberian haknya. Luas areal yang diberikan juga tidak ada pembatasannya di dalam undangundang. Umumnya lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) hektar, luas yang diberikan itu disebutkan di dalam surat kepu tusan HPH. Setelah dilakukan pengukuran-pengukuran semestinya, maka areal itu dilukiskan pada suatu peta batas

^ W a w a n c a r a dengan Bapak Kamdiya Adisoesanto Kepala Biro Hukum Departemen Kehutanan Jakarta, tanggal 10 Oktober 1985.

SKRIPSI




27 yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal kehutanan atas beaya pemegang hak. B. Ketentuan-kotentuan Hukum Hak Pengusahaan Hutan Mengingat pentingnya pengusahaan hutan juga untuk menjaga kelestarian hutan, maka pemberian HPH disertai beberapa syarat dan kewajiban terhadap pemegang hak peng usahaan tersebut. Oleh karena itu, guna member! landaean hukum bagi pelaksanaan pemberian HPH, ketentuan persyaratan dan kewajiban-kewajiban yang dipandang penting per lu ada peraturan hukum yang mengaturnya tersendiri. Peraturan yang mengatur tentang pengusahaan hutan tersebut antara lain : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kehutanan. Undang-undang tersebut dimaksudkan sebagai landasan formil dalam pelak sanaan pemanfaatan hutan secara optimal untuk kesejahteraan seluruh rakyat, di samping itu untuk menjaga kelestarian hutan dari tindakan yang ti dak bertanggungjawab. Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1967, masalah pengusahaan hutan diatur di dalam pasal 13 dan pasal lif. Pasal 13 menyatakan : (1) Pengusahaan hutan bertujuan untuk memperoleh dan meninggikan produksi hasil hutan guna pembangunan ekonomi nasional dan kemakmuran rakyat.

SKRIPSI



1


(2) Pengusahaan hutan diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian hutan dan asas perusahaan menurut rencana karya atau bagan kerja terse but pada pasal 8, dan meliputi : penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengelolaan, dan pemasaran hasil hutan. Pasal 8 yang diraaksud mengatakan : (1) Guna mengetahui modal kekayaan alam yang berupa hutan di seluruh wilayah Pepublik Indo nesia diselenggarakan inventarisasi hutan gu na keperluan perencanaan Pembangunan Proyekproyek Kehutanan secara nasional dan raenyeluruh. (2) Untuk pengusahaan hutan tertentu secara lestari dan tertib, perlu disusun suatu rencana karya atau bagan kerja untuk jangka waktu tertentu yang harus didahului dengan penataan hutan, Kemudian dalam pasal 14 diatur pula : (1) Pada dasarnya pengusahaan hutan Negara dilakukan oleh Negara dan dilaksanakan oleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah berdasarkan undang-undang yang berlaku. (2) Pemerintah dapat bersama-sama dengan pibak la in menyelenggarakan usaha bersama dalam bidang kehutanan.

SKRIPSI




(3) Kepada Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah dan Perusahaan Swasta dapat diberikan Hak Pengusahaan Hutan. (4) Kepada Warganegara dan Badan Hukum Indonesia yang seluruh modalnya dimiliki oleh Wargane gara Indonesia dapat diberikan hak pemungutan hasil hutan, (5) Pemberian hak-hak tersebut pada ayat (3) dan (4) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Per aturan Pemerintah. Kalau kita raelihat pada pasal 13 ayat (1) nampak adanya asas perspektif yaitu keinginan atau harapan-harapan baik diraasa depan, sedangkan ayat (2) nya melukiskan asas operasional yaitu operasional dari pengusahaan hutan yang mengarah kepada usaha pelestarian hutan dan pengelolaan hutan yang tepat. Pasal lk ayat (2), (3) dan (4) raenurut pendapat saya, menunjukkan adanya keterbatasan Peme rintah di dalam mengelola pengusahaan hutan. Oleh karena itu, dengan ikut sertanya perusahaan-perusahaan baik negara, daerah maupun swasta diharapkan hutan dan kekayaan alam yangbterkandung di dalamnya dapat dikelola secara optimal* Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan luran Hasil Hutan. Sekalipun Pemerintah belum raenetapkan suatu pera-

SKRIPSI




turan khusus yang mengatur tentang pengusahaan hutan, namun tujuh bulan setelah diundangkannya Undang-undang tentang Pokok Kehutanan, oleh Pemerintah telah diundangkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1967, yang mengatur tentang masalah iuran HPH (licence fee) dan iuran hasil hutan (ro yalties). Peraturan tersebut keraudian diubah de ngan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1980. 3. Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal 1^ ayat (5) Undang-undang No. 5 Tahun 1967, maka diundangkanlah Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970. Dalam peraturan tersebut diatur secara garis besar mengenai HPH dan hak pemungutan hasil hutan, kewajiban pemegang HPH dan pemegang halt pemungutan hasil.hutan, pemberian HPH dan hak pe mungutan hasil hutan, hapusnya HPH, serta sanksisanksi pelanggaran ketentuan HPH. Namun, sejalan dengan semakin meningkatnya kegairahan usaha dibidang eksploitasi hutan, maka perlu diadakan perubahan mengenai ketentuan dari pasal 9 Pera turan Pemerintah No. 21 Tahun 1970. Pasal 9 ter sebut diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 Tentang Hak Pengusa-

SKRIPSI




31 haan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan. 4. Keputusan Presiden No. 20 Tahun 1975 tentang Kebijaksanaan Di Bidang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan. Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1975, maka dipandang perlu untuk menetapkan kebijaksanaan baru di bidang pemberian HPH. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Keputusan Presiden No. 20 Tahun 1975- Peraturan tersebut menentukan bagaimana para pemegang HPH melaksanakan pengelolaannya, yang secara garis besar dapat kita lihat di bawah ini : a. pemegang HPH pada dasarnya mengusahakan sendiri areal hutan yang dikuasakan kepadanya; b. pemegang HPH dapat bekerja sama dengan perusahaan nasional di bidang pemungutan hasil hutan atas dasar hubungan kontrak; c. pemegang HPH dapat bekerja sama dengan perusahaan nasional maupun asing di bidang pemungutan dan pengolahan hasil hutan da lam bentuk perusahaan campuran (joint en terprise) ; d. kerja sama tersebut tidak boleh berakibat beralihnya HPH kepada perusahaan campuran dimak6ud. 5. Keputusan Presiden No. 35 Tahun 1980 tentang Dana

SKRIPSI




32 Jaminan Reboisasi Dan Permudaan Hutan Areal Hak Pengusahaan Hutan. Dana reboisasi dalara Keputusan Presiden tersebut dimaksudkan untuk menjamin, agar kegiatan reboisasi dan permudaan hutan serta pengawasannya dapat terlaksana dengan baik. 6 . Keputusan Presiden No. 77 Tahun 1985 tentang Pe-

ngenaan, Pemungutan, Dan Perabagian Iuran Hasil Hutan. Keputusan Presiden tersebut sebagai penyempurnaan dari pemungutan iuran hasil hutan yang telah dilaksanakan selama ini. Sebelum Kepu tusan Presiden No. 77 Tahun 1985 dikeluarkan, dasar pemungutan iuran hasil hutan adalah Keputusan Presiden No. 55 Tahun 197^ tentang Pelaksanaan Pungutan Dan Perimbangan Pembagian Penerimaan Iuran Hasil Hutan Dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), yang kemudian diubah dengan Keputusan Pre siden No. 37 Tahun I960. 7. Beberapa Keputusan Menteri dan peraturan lainnya. Sobagai pelaksanaan dari pada ketentuan-ketentuan tentang HPH, telah dikeluarkan beberapa keputusan dari Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan dan dari Direktur Jenderal Kehutanan, yang antara lain : a. Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 11/ 3/1968 tanggal 14 Maret I 968 , tentang Pe laksanaan Perabayaran Iuran HPH dan Iuran Hasil Hutan;

SKRIPSI




b. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 365 / Kpts-II/1985 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden No. 77 Tahun 1985 Tentang Pengenaan Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan; c* Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan No. 189/Kpts./DJ/I/1980 tentang Pedoman Pengumpulan, Pengerabalian dan Penggunaan Dana Jaminan Reboisasi dan Permudaan Areal Hak Pengusahaan Hutan; d. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan No. lifl/Kpts./DJ/I/81 tentang Penyempurnaan dan Perubahan Penyelesaian Permohonan Hak Pengusahaan Hutan. C. Subyek Hukum Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Pada dasarnya pengusahaan hutan negara dilakukan oleh negara dan dilaksanakan oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Realisasinya, pengusahaan hutan tersebut di pulau Jawa oleh Pemerintah diserahkan kepada Perum Perhutani yang merupakan perusahaan milik negara. Berda sarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1972 dan Pera turan Pemerintah No. 2 Tahun 1978, wilayah pengusahaan hutan di Jawa dibagi menjadi 3 unit produksi perusahaan umum kehutanan negara, yaitu dengan wilayah kerja yang meliputi : a. seluruh areal hutan di Daerah Tingkat I Jawa Te-

SKRIPSI




3*f ngah dan disebut Unit I Perum Perhutani; b. seluruh areal hutan di Daerah Tingkat I Jav/a Ti mur dan disebut Unit II Perum Perhutani; c. seluruh areal hutan di Daerah Tingkat I Jawa Barat dan disebut Unit III Perum Perhutani. Tiap-tiap unit dipimpin oleh kepala unit yang berkedudukan di ibukota propinsi dan bertanggungjawab kepada Direktur Utaraa Perum Kehutanan yang berkedudukan di Ja karta, Berarti di sini pemegang HPH di Jawa adalah Perum Kehutanan Pusat, sedangkan pelaksananya adalah ketiga unit tersebut yang di tingkat II dilaksanakan oleh KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan)* Perhutani, di samping seba gai pemegang hak pengelolaan juga merupakan perusahaan, hal ini terlihat dari kedudukan kepala kesatuan pemang kuan hutan yang merangkap sebagai administratur. Untuk pengusahaan hutan di luar Jawa, Pemerintah dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama di bidang kehutanan. Undang-undang Pokok Kehutanan (UU No, 5 Tahun 1967) pasal lif ayat (3) menyebutkan, bahwa HPH dapat diberikan kepada : a. perusahaan negara; b. perusahaan daerah; c. perusahaan sv/asta. Di dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 lebih ditegaskan lagi, bahwa HPH dapat diberikan ke pada :

SKRIPSI




35 a. perusahaan milik negara; b. perusahaan swasta; c. perusahaan campuran. Pada bagian penjelasan dari peraturan tersebut dinyatakan, yang dimaksud dengan perusahaan milik negara adalah perusahaan milik Pemerintah pusat maupun daerah yang didirikan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal perusahaan swasta, yang dimaksud adalah peru sahaan swasta nasional maupun perusahaan swasta asing yang berbadan hukum Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan perusahaan campuran adalah usaha bersama antara perusahaan milik negara atau perusahaan swasta nasional dengan perusahaan swasta asing, atau perusahaan milik negara dengan perusahaan swasta nasional dengan mendirikan badan hukum Indonesia. Namun, sesuai dengan perkembangan sekarang, maka kepada perusahaan nasional di bidang kehutanan telah mungkin diberikan peranan yang lebih besar di dalam pengusahaan hutan. Oleh 6ebab itu, ketentuan pasal 9 da ri Peraturan Pemerintah No, 21 Tahun 1970 diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1975* sehingga berbu nyi : (1) Hak Pengusahaan Hutan dapat diberikan kepada : a. perusahaan milik negara; b. perusahaan swasta nasional yang berbentuk perseroan terbatas (PT).

SKRIPSI




(2) Dalam hal dianggap perlu, maka penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dalam ayat (1) ditetapkan oleh Presiden. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan per usahaan milik negara adalah badan usaha negara baik da lam bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN), perusahaan Umum (PERUM), atau Perusahaan Perseroan (PERSERO), dan peru sahaan daerah yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang dimaksud de ngan perusahaan swasta nasional adalah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas, yang seluruh saham-sahamnya berada dalam pemilikan warganegara Indonesia. Kalau melihat uraian di atas, maka dengan diubahnya ketentuan pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1070 oleh Peraturan Pemerintah No, 18 Tahun 1975, nampak bahwa perusahaan asing sudah tidak dapat lagi melakukan %

pengusahaan hutan di Indonesia. Akan tetapi, apabila me lihat lebih lanjut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1975 pasal 9 ayat (2), perusahaan asing tersebut masih dapat melaksanakan pengusahaan hutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam pasal 5 Keputusan Presiden No. 20 Tahun 1975 yang menentukan, bahwa perusahaan asing dan perusahaan nasional lain yang turut serta dalam kerja sama di bidang pengusahaan hutan atas dasar hubungan kontrak maupun dalam bentuk perusaha an campuran tetap diberikan fasilitas berdasarkan Undang-

SKRIPSI




undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang-undang No. 11 Tahun 1970 dan Undang-undang No. 6 Tahun 1968 jo. Undang-un dang No. 12 Tahun 1970, yaitu tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Di dalam surat keputusan pemberian HPH, salah satu ketentuannya menyebutkan, bahwa HPH tidak dapat dipindah tangankan dalam bentuk apapun kepada pihak ketiga. Selanjutnya, apabila melihat ketentuan dari Keputusan Presiden No. 20 Tahun 1975 disebutkan, bahwa kerja sama antara pemegang HPH dengan perusahaan nasional la innya ataupun dengan perusahaan asing tidak boleh berakibat beralihnya HPH kepada perusahaan campuran tersebut. Tujuan dari ketentuan-ketentuan di atas dimaksudkan, agar jangan sampai perusahaan yang telah meraperoleh HPH kemudian menjual izin tersebut kepada perusahaan lain. 12 Akan tetapi, hal ini tidak menutup celah-celah tirabulnya pengertian penguasaan HPH secara forrail dan materiil. Artinya, secara formil HPH memang tidak beralih, tetapi secara materiil dengan adanya ketentuan bahwa perusahaan swasta nasional yang dapat memperoleh HPH adalah perusa haan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), maka melalui cara pemilikan saham dari sorang pesero memungkinkan

^Wav/ancara dengan Bapak Kamdiya Adisoesanto Kepala Biro Hukum Departemen Kehutanan Jakarta, tanggal 10 Oktober 1985.

SKRIPSI




38 adanya perpindahan HPH tersebut.1^ Terlebih-lebih apabila hal ini dihubungkan dengan ketentuan dari pasal 5 Ke putusan Presiden No. 20 Tahun 1975 yang telah diuraikan di atas. Larangan beralihnya HPH kepada pihak ketiga ter sebut ternyata di dalam prakteknya tidak sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang ada, hal ini terbukti bah wa ternyata dengan persetujuan Menteri Kehutanan (dulu Menteri Pertanian) HPH dapat beralih ke tangan pihak ke tiga.

*^-\awancara dengan Bapak Soenarto dari PT. Dwimajaya Utama Jakarta, tanggal 7 Oktober 1985. ^^fawancara dengan Bapak Haryono dari PT. Dwimajaya Utama Jakarta, tanggal 7 Oktober 1985.

SKRIPSI




B A B

IV

CARA MEMPEROLEH HAK PENGUSAHAAN HUTAN SERTA HAK DAN KEIVAJIBANNYA

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, yang mengatur juga tentang pengusahaan hutan serta dikeluar kannya undang-undang penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri, maka pengusahaan hutan di Indone sia mengalami perkembangan yang sangat pesat sehubungan dengan besarnya minat para pengusaha untuk menanamkan modalnya di bidang kehutanan. Di samping itu, mengingat pentingnya pengusahaan hutan dan dalam rangka menjaga kelestarian hutan, jangan sampai para pengusaha tersebut mengambil hasil hutan eecara serampangan, maka pemberian HPH disertai dengan berbagai syarat dan kewajiban bagi pemegang HPH. Di dalam BAB IV ini yang akan saya bahas adalah cara memperoleh HPH di luar Pulau Jawa. Sedangkan pengusahaan hutan di Pulau Jawa, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1972 dan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1978 diserahkan kepada Perum Perhutani sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bab sebelumnya. Di samping sebagai pengelola, Perhutani juga sebagai pelaksana tunggal pengusahaan hutan di Pulau Jawa. Oleh karena itu, secara otomatis tanpa mengajukan permohonan Perhutani adalah pelaksana dan pemegang HPH di Pulau Ja39

SKRIPSI




40

wa, sehingga sebagian besar peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengusahaan hutan serta persyaratannya tersebut ditujukan untuk pengusahaan hutan di luar Pulau Jawa. Di dalam bab ini selanjutnya akan saya uraikan ba gaimana cara memperoleh HPH. A. Prosedur Mendapatkan Hak Pengusahaan Hutan Menurut pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970, syarat dan cara mengajukan permohonan serta cara memberikan HPH ditetapkan oleh Menteri Pertanian (sekarang Menteri Kehutanan). Tentang bagaimana prosedur untuk mendapatkan HPH telah diberikan suatu pedoman oleh Direktur Jenderal Kehutanan dalam keputusannya No. 2083/A-2/DD/1971 ‘ tentang Pedoman Prosedur Penyelesaian Permohonan Hak Pengusahaan Hutan, yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutan an No. l/fl/Kpts/DJ/81 tentang Penyempurnaan dan Perubahan Prosedur Penyelesaian Permohonan Hak Pengusahaan Hu tan. Tata cara mengajukan permohonan untuk mendapatkan HPH sampai memperoleh surat keputusan pemberian hak ada lah sebagai berikut : 1. permohonan. Permohonan disampaikan dalam rangkap 2 (dua) ke pada Direktur Jenderal Kehutanan dengan

dileng-

kapi lampiran dokumen-dokumen yang masing-masing rangkap 2 (dua) terdiri dari :

SKRIPSI




a. peta areal yang diminta; b. akte perusahaan; c. bagan organisasi perusahaan; d. referensi bank; e. balance/neraca perusahaan; f. izin usaha perusahaan; g. keterangan fiscal. Tembusan permohonan tersebut disampaikan kepada : a. gubernur kepala daerah propinsi yang ber sangkutan tempat areal tersebut terletak; b. direktur bina program pada direktorat jenderal kehutanan; c. direktur bina produksi pada direktorat jen deral kehutanan; d. direktur tertib pengusahaan hutan pada di rektorat jenderal kehutanan; e. dinas kehutanan propinsi yang bersangkutan pertimbangan. Pertimbangan sepenuhnya atas permohonan itu ada pada Direktur Jenderal Kehutanan. Bila dianggap perlu Direktur Jenderal Kehutanan mengadakan rapat staf terbatas yang terdiri dari : a. sekretaris direktorat jenderal kehutanan; b. direktur bina program kehutanan; c. direktur bina produksi kehutanan; d. direktur tertib pengusahaan hutan;

SKRIPSI




42

e. direktur perlindungan dan pengawetan alam; f. aparatur lain yang dianggap perlu, Rapat tersebut diadakan untuk mempertimbangkan/ menilai apakah perusahaan yang mengajukan permo honan itu memenuhi syarat-syarat yang diperlukan baik mengenai kemampuan tehnis maupun kemampuan finansiil/bonafiditas. Di sini diadakan pula checking apakah areal yang dimohon oleh perusaha an tersebut masih bebas dan memungkinkan untuk diusahakan sebagai areal HPH. 3. checking areal. Apabila di dalam pertimbangan permohonan dinilai memenuhi syarat serta areal memungkinkan untuk dicadangkan sebagai areal kerja HPH, maka direk tur jenderal kehutanan memberikan instruksi kepa da direktur bina program kehutanan untuk menyiapkan peta areal tersebut sebagai lampiran surat clearing areal kepada gubernur kepala daerah yang bersangkutan. 4 . clearing areal ke daerah.

Direktur jenderal kehutanan membuat surat clearing areal kepada gubernur kepala daerah tingkat satu yang bersangkutan untuk meminta rekomendasi atas areal yang dimohon tersebut. 5. instruksi orientasi (flight survai) dan survai lapangan.

SKRIPSI




43 Berdasarkan rekomendasi dari gubernur kepala da erah yang bersangkutan, direktur jenderal kehu tanan mengeluarkan instruksi kepada perusahaan yang bersangkutan untuk roengadakan orientasi (flight survai) dan/atau survai lapangan bersamasama dengan direktorat bina program kehutanan. 6. penetapan areal kerja HPH dan annual allowable cut. Berdasarkan hasil survai tersebut, maka direktur bina program kehutanan menetapkan peta areal ker ja HPH dan Annual Allowable Cut (AAC) untuk peru sahaan yang bersangkutan. ?, surat keputusan tentang penetapan pencadangan areal kerja dan ketentuan persyaratan pelaksanaan HPH (surat keputusan). Setelah ada penetapan areal kerja HPH dan AAC, direktur jenderal kehutanan menginstruksikan ke pada perusahaan untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh surat keputusan tentang penetapan pen cadangan areal kerja dan ketentuan persyaratan pelaksanaan HPH. Kemudian sekretaris direktorat jenderal kehutanan memberikan keterangan bonafiditas perusahaan yang bersangkutan setelah peru sahaan memenuhi persyaratan-persyaratan dan melengkapi dokumen-dokumen : a. akte perusahaan;

SKRIPSI




kk

b. bagan organisasi perusahaan; c. referensi bank; d. balance/neraca perusahaan; e. izin usaha perusahaan; f. keterangan fiscal. Direktur bina produksi kehutanan menetapkan besarnya investasi perusahaan tersebut serta menentukan persyaratan tentang industri perkayuan yang wajib didirikan oleh perusahaan tersebut, Setelah itu, direktur tertib pengusahaan hutan cq. sub direktorat tertib penata usahaan kehutanan menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka akan diterbitkannya surat keputusan tentang penetapan pencadangan areal kerja dan ketentuan per syaratan pelaksanaan HPH (surat keputusan) bagi perusahaan yang bersangkutan, antara lain pemeriksaan dokumen perusahaan dan mempersiapkan draft surat keputusan, 8. penandatanganan surat keputusan. Setelah pembahasan draft lampiran surat keputusan selesai, maka hasil pembahasan oleh direktorat tertib pengusahaan hutan diserahkan kepada sekretariat direktorat jenderal kehutanan untuk dapat ditandatangani oleh direktur jenderal kehutanan dan perusahaan yang bersangkutan yang diwakili oleh direktur utama menandatangani lampiran surat

SKRIPSI




45 keputusan dengan kesanggupan untuk mematuhi dan roelaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya. 9. pengajuan surat keputusan kepada Menteri Kehutan an. Setelah surat keputusan ditandatangani, dengan surat pengantar dari direktur jenderal kehutanan, surat keputusan beserta lampiran-lampirannya diajukan kepada Menteri Kehutanan untuk dimohonkan persetujuan, pengajuan permohonan tersebut disiapkan oleh direktorat tertib pengusahaan hutan, 10. penagihan iuran HPH (licence fee) Setelah ada persetujuan dari Menteri Kehutanan atas surat keputusan tersebut, maka perusahaan diwajibkan memenuhi pembayaran iuran HPH sesuai dengan ketentuan surat keputusan. Penagihan iuran tersebut dilakukan oleh direktorat bina produksi kehutanan. 11, penerbitan surat keputusan HPH, Sesudah iuran HPH dibayar sesuai dengan penagihan, maka direktorat jenderal kehutanan atas nama Men teri Kehutanan mengeluarkan surat keputusan HPH. Surat keputusan HPH ialah izin beserta ketentuan-

"^Contoh Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), selanjutnya lihat lampiran.

SKRIPSI




ketentuan yang diberikan oleh Menteri Kehutanan untuk melaksanakan pengusahaan hutan. Di dalam surat keputusan tersebut dicantumkan juga jangka waktu pemberian HPH, luas areal, letak hutan yang diberikan hak pengusahaan, hak-hak dan kewajiban dari pemegang HPH serta ketentuanketentuannya. B. Hak Dan Kewajiban Dari Pemegang Hak Pengusahaan Hutan Dengan diberikannya suatu halt berarti sudah ditentukan hak-hak apa yang dimiliki oleh pemegang hak tersebut. Di samping itu, setiap pemberian hak akan menimbulkan kewajiban bagi pemegang hak. Begitu pula de ngan pemberian HPH juga akan menimbulkan hak dan kewa jiban bagi pemegang HPH tersebut. Hak dari pemegang HPH adalah mengelola areal konsosinya dan mengambil hasil hutan, eepanjang tidak melanggar ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, yaitu ; a. menebang kayu; b. mengolah; c . mengangkut,serta d. memasarkannya. Hak-hak tersebut di atas juga dicantumkan di dalam surat keputusan pemberian hak. Sedangkan kewajiban dari pemegang HPH, di samping sebagaimana yang telah ditentukan di dalam surat keputus an Menteri Kehutanan (dulu Menteri Pertanian) tentang pemberian HPH yang mengikat secara mutlak bagi pemegang

SKRIPSI




hak tersebut, juga didasarkan atas ketentuan yang ada di dalam peraturan perundangan mengenai pengusahaan hutan. Kewajiban-kewajiban dari pemegang HPH tersebut antara lain : a. wajib membayar iuran HPH (licence fee); b. wajib membayar iuran hasil hutan (royalties); c. v/ajib membayar uang jarainan (performance bond) sebagai syarat untuk penandatanganan surat kepu tusan HPH; d. wajib membayar dana reboisasi; e. v/ajib melaksanakan sendiri pengusahaan hutan; f. wajib membangun prasarana-prasarana untuk dapat melaksanakan eksploitasi hutan, antara lain : 1. jalan-jalan; 2. d ermaga-dermaga; 3. jembatan dan sebagainya. g. wajib membangun industri pengolahan kayu; h. wajib melaksanakan pengurusan dan pengamanan hu tan dalam wilayah pengusahaannya, yaitu antara lain : 1. permudaan hutan; Z. pencegahan kebakaran; 3. pencegahan banjir dan erosi; /f. pemeliharaan mata air; 5. perlindungan alam dan pengawasan perburuan dan lain-lain.

SKRIPSI




wajib membuat rencana karya pengusahaan hutan yang terdiri dari : 1. rencana karya tahunan yang harus diserahkan untuk disetujui Menteri Kehutanan (dulu Menteri Pertanian) 2 bulan sebelum penebangan dimulai; 2. rencana karya lima tahunan yang harus diserahkan untuk disetujui Menteri Kehutanan dalam waktu 1 (satu) tahun setelah dikeluarkannya surat keputusan HPH; 3. rencana karya pengusahaan hutan yang meli puti seluruh jangka waktu pengusahaan hu tan yang harus diserahkan untuk disetujui Menteri Kehutanan dalam waktu 3 (tiga) ta hun setelah dikeluarkannya surat keputusan HPH. wajib bekerja menurut rencana karya yang telah disahkan; wajib menaati segala ketentuan di bidang perburuhan menurut ketentuan yang berlaku serta wajib mempekerjakan secukupnya tenaga-tenaga ahli kehutan an yang memenuhi persyaratan, terutama di bidang : 1. perencanaan dan penataan hutan; 2. pongolahan hutan; 3. pengukuran dan pengujian kayu. wajib member! izin kepada penduduk untuk memungut

SKRIPSI




49 hasil hutan yang dasarnya dari hak adat; m, wajib membantu pemerintah daerah dalam melaksana kan pembangunan masyarakat di dalam areal kerja pengusahaan dan masyarakat sekitarnya; n. wajib mematuhi dan memberikan bantuan seluas-luasnya kepada para petugas yang diberi wewenang untuk mengadakan bimbingan dan pengawasan; 0. wajib memulai kegiatannya secara nyata dan bersungguh-sungguh selambat-lambatnya 180 hari sete lah dikeluarkannya surat keputusan HPH; p. melaksanakan kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan oleh departeraen kehutanan sesuai dengan ke tentuan yang berlaku. Di dalam surat keputusan HPH disebutkan, bahwa apabila pemegang HPH ternyata tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut dalam sub a, b, e, g, h, dan o, ma ka Menteri Kehutanan berhak mencabut HPHnya. Selain itu, apabila pemegang HPH ternyata tidak melaksanakan kewa jiban-kewajiban yang tersebut di dalam sub f dan j s maka Menteri Kehutanan berhak mengurangi luas areal pengusa haannya, Selain keharusan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah disebutkan di atas, pemegang HPH diwajibkan pula memenuhi segala ketentuan dan instruksi yang terdapat di dalam lampiran surat keputusan, antara lain : 1. dilarang monebang pohon-pohon buah-buahan, kecuali

SKRIPSI




dengan izin khusus; 2. dilarang menebang, merusak, atau melukai pohonpohon yang diberi tanda oleh pejabat kehutanan yang berv/enang, untuk dipelihara sebagai pohon yang dilindungi, untuk pohon induk, atau dipakai sebagai tanda batas; 3* dilarang merusak atau mengganggu tempat-tempat bersejarah, keramat, atau kuburan yang terletak, di dalam lapangan konsesi; 4. dilarang membeli hasil hutan yang diperoleh tanpa izin, menerima ganti rugi, atau menerima iuran hasil hutan dari orang yang diberi izin untuk raemungut hasil hutan di areal pengusahaannya. Di atas telah disebutkan, bahwa pemegang HPH wa jib membayar iuran HPH (licence fee) dan iuran hasil hu tan (royalties), yang diatur lebih lanjut di dalam Pera turan Pemerintah No. 22 Tahun 1967 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1980. Di dalam ketentuan pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1967 dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan iuran HPH adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang HPH atas suatu kompleks hutan tertentu dan pungutan tersebut hanya dilakukan sekali saja sebelum surat keputusan HPH diterbitkan. Sedangkan iuran hasil hutan merupakan pungutan seba gai pengganti sebagian nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut, Iuran HPH ditentukan atas luas areal hu-

SKRIPSI




51

tan, waktu pengusahaan, dan nilai tegakan, sedangkan iu ran hasil hutan didasarkan atas jumlah jenis hasil hutan, faktor-faktor eksploitasi, dan beaya-beaya pengusahaan, di samping itu ada koraponen pengurangan penambahan yang dapat dimasukkan yang berdasarkan keadaan prasarana se~ tempat dan penggunaan hasil hutan yang dipungut. Namun, dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Wo. 77 Tahun 1985? iuran hasil hutan khusus dikenakan untuk kayu olahan yaitu kayu-kayu yang telah diubah bentuknya dari bahan baku kayu bulat baik besar maupun kecil melalui proses pengolahan. Keputusan tersebut juga raewajibkan Perhutani sebagai pelaksana pengusahaan hutan di Pulau Jawa untuk membayar iuran hasil hutan, yang sebe lumnya tidak mempunyai kewajiban untuk membayar iuran hasil hutan. Oleh karena, di dalam Keputusan Presiden No. 77 Tahun 1985 disebutkan, bahwa semua hasil hutan yang dipungut di seluruh wilayah Indonesia dikenakan iu ran hasil hutan, Kayu olahan yang dikenakan iuran hasil hutan ialah kayu hasil olahan yang diproduksi oleh suatu industri pengolahan kayu yang raengolah langsung bahan-bahan baku kayu bulat dan besarnya iuran hasil hutan terse but tergantung dari jenis, ukuran, dan bentuknya. Pengenaan iuran tersebut didasarkan pada daftar kayu olahan yang akan diperdagangkan dan atau dipergunakan sendiri, sedangkan untuk kayu yang tidak memungkinkan pengenaan iuran hasil hutan dalam bentuk kayu olahan, maka pengena-

SKRIPSI




52

annya dilakukan atas kayu bulat pada saat penyerahan atau penjualan kepada industri pengolahan kayu dan dilunasi oleh penjual kayu bulat. Kewajiban membayar iuran HPH dan iuran hasil hu tan tersebut dimaksudkan untuk : a. pembangunan daerah yang bersangkutan; b. pembangunan kehutanan daerah yang bersangkutan; c. rehabilitasi hutan dan kehutanan nasional dalam arti luas. Mengenai iuran HPH ketentuannya harus dibayar kontan, tetapi di dalam prakteknya dapat diangsur atau bertahap, Namun, sebelum iuran HPH tersebut dilunasi surat kepu tusan pemberian HPH belum dapat diterbitkan. ^ Kewajiban membayar iuran hasil hutan mencakup pu la kewajiban untuk membayar iuran pembangunan daerah atau lebih dikenal dengan istilah IPEDA. Pembagian hasil pungutan iuran hasil hutan tersebut ditetapkan sebagai berikut : a. 60% yang terbagi atas 1+0% untuk pembeayaan pem bangunan daerah tingkat I dan ZQ% untuk pembea yaan pembangunan daerah tingkat II; b, 2 % untuk pembeayaan rehabilitasi hutan dan kehu tanan secara nasional;

16

Wawancara dengan Bapak Haryono dari PT. Dwimajaya Utama Jakarta, tanggal 8 Oktober 1985*

SKRIPSI




53 c, 15 # untuk pembeayaan kehutanan. daerah. Dana yang dipergunakan untuk pembangunan kehutanan dae rah tersebut untuk : a. pengadaan sarana dan prasarana untuk pembangunan hutan dan kehutanan; b. pembinaan dan pengamanan hutan; c. pendaya gunaan hutan; d. penyempurnaan aparatur dalam rangka melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam; e. pengendalian, bimbingan, dan pengawasan. Selanjutnya, untuk meningkatkan dan memantapkan pengusahaan hutan dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi nasional, perlu dilaksanakan usaha peningkatan kualitas dan kuantitas tegakan hutan dengan melalui re boisasi. Untuk itu, Pemerintah mewajibkan kepada peme gang HPH untuk membayar dana reboisasi, yang bertujuan menjamin agar kegiatan reboisasi dan permudaan hutan serta pengawasannya dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya. Dana jaminan ini berbeda dengan uang jaminan (per formance bond) yang merupakan jaminan perusahaan bagi Departemen Kehutanan, apabila perusahaan yang melaksana kan pengusahaan hutan tersebut melakukan pelanggaran. Uang jaminan tersebut disetorkan kepada Departemen Kehu tanan sejumlah US.$ .5 b.000 (lima puluh empat ribu US. dollar). Setiap kali Departemen menerima pembayaran-pembayaran dari uang jaminan sebagai denda atas pelanggaran

SKRIPSI




5k

yang dilakukan oleh perusahaan pemegang HPH, jumlah uang jaminan tersebut harus dipulihkan kembali oleh perusaha an yang bersangkutan. Sedangkan besarnya dana jaminan reboisasi adalah : a. US,$4 (empat dollar Amerika) untuk setiap meter kubik kayu dari seraua jenis kayu termasuk kayu bakar dan kayu bahan untuk arang dengan nilai banding 3% atau US.(EO,20 (dua puluh sen dollar Amerika) untuk setiap meter kubik ekivalen; b. US.SO,5 (setenah dollar Amerika) untuk setiap meter kubik ekivalen kayu chip,

Pada dasarnya, reboisasi dan permudaan hutan menjadi kewajiban dari para pemegang HPH, hal ini tercantum di dalam ketentuan pasal 1 Keputusan Presiden No. 35 Ta hun 1980. Akan tetapi, berdasarkan Surat Keputusan Men teri Pertanian No. 729/Kpts/Um/10/1980 di dalam pasal 15 disebutkan : Apabila wajib setor tidak melaksanakan atau dinilai tidak mampu melaksanakan reboisasi dan permudaan hu tan sebagaimana dimaksud pada pasal 13, maka Direk tur Jenderal Kehutanan menunjuk Dinas Kehutanan un tuk melaksanakan kegiatan secara swakelola atau pihak ketiga secara borongan dengan tata cara sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penunjukan dinas kehutanan atau pihak ketiga untuk me laksanakan reboisasi ini apabila pihak wajib setor tidak mampu melaksanakan sesuai bunyi pasal 1 3 , yaitu : Dana jaminan akan dipergunakan Pemerintah cq, Direk torat Jenderal Kehutanan untuk reboisasi dan permu daan hutan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan :

SKRIPSI




55 a. Wajib setor ternyata tidak melaksanakan reboisasi dan permudaan hutan; b. Dinilai tidak mampu, khususnya dalam hubungan penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan un tuk pelaksanaan reboisasi dan permudaan hutan, melaksanakan kegiatan reboisasi dan permudaan hu tan, Mengingat sangat pentingnya kelestarian sumber daya alam dan sifat pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus dan pengalaman yang luas, maka di dalam penunjukan pihak ke tiga sebagai pemborong reboisasi dan permudaan hutan diutamakan ; a, badan usaha negara di bidang kehutanan; b. perusahaan swasta yang khusus berusaha di bidang reboisasi, yang memiliki tenaga ahli dan pengala man sesuai dengan persyaratan yang diatur oleh direktur jenderal kehutanan, Lebih lanjut ditentukan, apabila pemegang HPH sendiri yang melaksanakan reboisasi, maka dana jaminan yang te lah dibayarkan tersebut dikembalikan. Akan tetapi, jika pemegang HPH tidak melaksanakan sendiri, dana jaminan tersebut dipergunakan untuk membeayai pelaksanaan reboi sasi dan permudaan hutan. Kenyataan yang ada, pihak ke tiga sebagai pelaksana reboisasi, banyak yang bertindak untuk keuntungannya sendiri. Moreka tidak memperhatikan maksud dan tuJu an dari reboisasi itu sendiri. Kebanyakan pemborong-pemborong tersebut menyeleweng dari ketentuan yang ada, raisalnya menanam jenis tanaman yang tidak sesuai dengan

SKRIPSI




56 jenis tanaman yang telah ditetapkan, adanya laporan-laporan fiktif dari pemborong reboisasi atau tidak dilaksanakannya reboisasi dengan tepat dan benar sesuai de ngan ketentuan yang ada. Tentu saja keadaan tersebut da pat menimbulkan dampak negatif dan. dapat merugikan pihak pemegang HPH, antara lain : a. pemerintah dapat menyalahkan pemegang HPH yang mengakibatkan dapat dicabutnya HPH mereka; b. dengan adanya laporan-laporan fiktif atau tidak sesuainya jenis tanaman yang ditanam dengan jenis yang telah ditetapkan, dapat mengakibatkan kerugian dan tidak tercapainya target yang harus dipenuhi oleh pihak pemegang HPH. Dengan adanya kejadian seperti tersebut di atas, sangatlah penting adanya kerja sama yang baik antara pihak pe megang HPH dengan pihak-pihak yang melaksanakan reboisasi tersebut. Selain berkewajiban membayar iuran atau dana yang telah ditetapkan, kewajiban melaksanakan sendiri pengu sahaan hutan serta kev/ajiban-kewajiban lain yang telah disebutkan di atas, pemegang HPH juga mempunyai kewajib an untuk membuat laporan pengusahaan hutan. Laporan ter sebut diraaksudkan agar Pemerintah dapat raenilai apakah

17

'Wawancara dengan Bapak Haryono dari PT. Dwimajaya Utama Jakarta, tanggal 8 Oktober 1985.

SKRIPSI




pemegang HPH bekerja sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam surat keputusan HPH dan peratur an perundangan yang berlaku. Laporan pengusahaan hutan diserahkan kepada direktur jenderal kehutanan, yang periode pelaporannya diatur sebagai berikut ; a. laporan lima tahun, pengajuan laporannya diterima paling lambat 3 bulan setelah jangka waktu pengusahaan hutan lima tahun berakhir; b. laporan tahunan, selambat-lambatnya diterima satu bulan setelah tahun kalender berakhir; c. laporan triwulan, pengajuan laporannya diterima selambat-lambatnya l'O hari setelah bulan berjalan berakhir; d. laporan bulanan. Di dalam laporan pengusahaan hutan tersebut, yang harus dilaporkan adalah : a. data-data dasar HPH yang meliputi : nama, luas, letak, surat keputusan HPII, annual allowable cut, standing stock rata-rata dari blok lima tahun yang dibuka berdasarkan hasil cruising; b. produksi, yang meliputi ; penebangan, investasi pembangunan, tenaga kerja, pemasaran, royalties dan licence fee, penerimaan dan pengeluaran; c. pengolahan, yang dalam pokok ini diberikan juga evaluasi kualitatif mengenai jenis pengolahan, pre inveuthen survey, persiapan plansito, konstruksi,

SKRIPSI




58 rencana produksi dan marketing; d. pengembangan ekonomi, yang meliputi : hubungan kerja, iatihan kerja, pendidikan, penelitian pro duksi pengolahan, perhubungan, fasilitas sosial, hubungan dengan masyarakat sekitar yang menyangkut sosial dan ekonomi; e. aspek-aspek kelestarian, yang dalam pokok ini di berikan evaluasi kualitatif mengenai : inventory, peromajaan, tata air, pengawetan tanah, penggembalaan, perladangan, perlindungan, penelitian perlindungan dan silvikultur, pengelolaan yang meliputi penataan, pemeliharaan, perlindungan, keamanan dan pelanggaran. Laporan lima tahun pada dasarnya memberikan evaluasi progres dan keadaan pengusahaan dalam waktu lima tahun, sedangkan laporan tahunan memberikan gambaran mengenai pelaksanaan HPH. Pada laporan triwulan memberikan gambar an hasil yang dicapai secara kuantitatif mengenai pelak sanaan HPH dengan catatan licence, penerimaan dan pengeluaran tidak perlu dilaporkan, sedangkan untuk laporan bulanan di sini hanya raenekankan kepada hasil produksi sehingga yang harus diisi hanya data dasar HPH. Di atas telah disinggung mengenai masalah pemasaran, dalam hal ini pelaksanaan pemasaran kayu dilakukan dengan cara : a. untuk eksport dilaksanakan dengan sistem FOB, ya-

SKRIPSI




59

itu sistem pengangkutan melalui kapal laut, yang beaya pengangkutannya mulai dari gudang penjual sarapai di atas kapal ditanggung oleh penjual dan risiko mulai beralih pada saat barang berada di atas kapal; b. untuk penjualan di dalam negeri dengan cara perjanjian, sedangkan pemasaran yang dilaksanakan oleh Perhutani dilakukan dengan cara lelang, dibawah tangan, perjanjian, dan penjualan retribusi. C. Arti Penting Adan.ya Hak Pengusahaan Hutan Bagi Masyarakat Sekitar Hutan Telah kita ketahui, bahwa dengan adanya HPH dapat meningkatkan sumber pendapatan negara dan apabila hasil hutan tersebut sudah diambil dan diolah untuk dieksport akan merupakan pula sumber devisa negara. Selain itu, dengan adanya HPH masyarakat di sekitar hutan kehidupannya akan lebih meningkat, hal ini disebabkan karena : a, adanya sarana transportasi yang lebih lancar sehingga masyarakat sekitar hutan tidak terisolir; b, dengan adanya HPH membuka lapangan kerja atau kesempatan kerja bagi penduduk sekitar hutan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat tersebut sehingga taraf hidupnyapun lebih baik; c. dengan adanya aliran listrik keamanan masyarakat sekitar hutan juga lebih terjamin; d. sarana pendidikan yang lebih dekat menjadikan a-

SKRIPSI




60 nak-anak yang bersekolah lebih mudah untuk mencapai lokasinya; e. adanya sarana sosial yang dibangun oleh pemegang HPH, antara lain perumahan, masjid, gereja, dan sebagainya. D. Hapusn.ya Hak Pengusahaan Hutan Hak pengusahaan hutan diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang apabila tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta pemegang HPH telah memenuhi persyaratannya. Selama pengusahaan hutan tersebut berjalan, ada kemungkinan un tuk menjadi hapus. Menurut ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970, HPH menjadi ha pus karena ; a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir; b. dicabut oleh Menteri Kehutanan sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang HPH; c. diserahkan kembali oleh pemegang HPH kepada Peme rintah sebelum jangka waktu berakhir, Berakhirnya jangka waktu HPH ialah apabila jangka waktu yang tercantum di dalam surat keputusan pemberian hak tersebut telah lewat atau jangka waktu perpanjangan hak pengusahaan tersebut juga telah lewat, Pencabutan HPH oleh Menteri Kehutanan disebabkan karena : a, pemegang HPH tidak membayar iuran HPH pada waktu

SKRIPSI




61 yang telah ditentukan sebagaimana tertera dalam surat keputusan HPH; b. pemegang HPH tidak membayar iuran hasil hutan; c. pemegang HPH tidak melaksanakan usahanya secara nyata dalam waktu 180 hari setelah surat keputus an HPH dikeluarkan; d. pemegang HPH tidak menyerahkan rencana karya ta hunan, rencana karya lima tahun, dan rencana kar ya pengusahaan hutan; e. pemegang HPH meninggalkan arealnya dan pekerjaannya sebelum HPH berakhir. Apabila pemegang HPH meninggalkan areal tanpa izin dari Pemerintah, maka segala milik perusahaan disita untuk negara; f. pemegang HPH tidak mendirikan industri pengolahan hasil hutan menurut ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah No, 21 Tahun 1970; g. pemegang HPH tidak mengindahkan tegoran dan peringatan yang telah diberikan tiga kali berturutturut oleh yang berwajib. Di samping sanksi-sanksi yang berupa pencabutan HPH seperti tersebut di atas, dapat pula dikenakan sanksi-sanksi lain yaitu luas areal yang dibebani HPH dikurangi karena pemegang HPH tidak berhasil memenuhi target produk si sesuai dengan rencana karya pengusahaan hutan yang telah disahkan. Apabila pemegang HPH menyalahi ketentuanketentuan dan mengakibatkan kerusakan hutan, maka peme-

SKRIPSI




gang HPH dijatuhi denda sesuai dengan berat serta intensitas kerusakan yang ditimbulkan. Dalam hal hapusnya HPH karena diserahkan kembali kepada Pemerintah sebelum jangka waktunya berakhir, hal ini terjadi apabila pemegang HPH ternyata tidak mampu lagi melanjutkan pengusahaan hutan. Dalam hal demikian, pemegang HPH harus secara tegas menyerahkan kembali ke pada Pemerintah dan meminta izin untuk meninggalkan are al pengusahaan hutan. Berakhirnya HPH sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kepada pemegang HPH masih diberi kewajiban un tuk : a. melunasi iuran HPH dan iuran hasil hutan serta kewajiban finansiil lainnya kepada Pemerintah; b. melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan da lam rangka berakhirnya HPH sesuai dengan ketentu an yang berlaku.

SKRIPSI




B A B

V

PERMASALAHAN YANG TIMBUL DAN CARA PENYELESAIANNYA

Masalah yang dihadapi oleh perusahaan dalam rangka mengajukan permohonan pengusahaan hutan sampai pelaky sanaannya di lapangan jarang sekali terjadi, hal ini disebabkan prosedur dan pelaksanaannya berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah ada. Sedangkan permasalahanpermasalahan yang banyak terjadi selama ini adalah persoalan dengan masyarakat sekitar hutan dan mengenai gangguan keamanan hutan. Hanya kadang-kadang ada satu atau dua peraturan yang sulit dilaksanakan oleh pemegang HPH di lapangan atau ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan keadaan di dalara praktek, misalnya : 1. dalam rangka pengajuan HPH yang merupakan hambatan adalah : a. pelaksanaan survai yang lama; b. pelaksanaan hasil laporan atau penyelesaian hasil survai yang lama;c. birokrasi yang terlalu ketat sehingga untuk pengurusan HPH cukup sulit. 2. cruising tidak dapat dilaksanakan 100%, keadaan ini disebabkan karena peralatan yang tidak memadai dan beaya yang terlalu mahal, Terbentur de ngan keadaan itu, maka cruising hanya dapat di63

SKRIPSI




laksanakan 0,1# dari luas areal HPH dan itu digunakan sebagai patokan untuk menghitung berapa kubik isi hutan di seluruh areal HPH. Dengan demikian, cruising yang dilakukan untuk seluruh areal pengusahaan tersebut hanyalah suatu perkiraan; 3. pemberian areal HPH di dalam surat keputusan de ngan kenyataannya tidak sama, hal ini disebabkan antara lain karena faktor alam yang berubah-ubah, yaitu sungai-sungai, gunung-gunung yang dipakai sebagai batas areal pengusahaan. Akibat dari semua itu, di dalam praktek HPH tidak dapat bekerja sampai 20 tahun yang merupakan jangka waktu pem berian HPH. Masalah lain yang pernah terjadi yang berhubungan dengan masalah keamanan hutan dan masyarakat hukum adat atau masyarakat sekitar hutan adalah : 1, pencurian kayu dan penggembalaan liar. Kasus ini banyak terjadi baik di Jawa maupun di luar Jawa. Pencurian kayu merupakan masalah yang sering terjadi dan sulit penanganannya, karena hal ini selalu berhubungan dengan keadaan masya rakat yang miskin. Untuk kelangsungan hidupnya mereka terpaksa melakukan pencurian kayu, namun tidak jarang posisi mereka yang demikian itu di man faatkan oleh pihak ke tiga. Dalam hal pelaku pencurian tertangkap, maka dihadapkan kepada pi-

SKRIPSI




65 hak yang berwajib dan diurus sampai tuntas. Selanjutnya sebagai tindakan pengamanan hutan ditugaskan Polsus Kehutanan untuk menjaganya. Di Jawa yang pengusahaan hutannya dikelola oleh Perhutani, pihak Perhutani melakukan langkah-langkah sebagai tindakan pengamanan serta untuk kelancaran usaha perusahaan dengan mengambil kebijaksanaan : a. penduduk desa di sekitar hutan diperbolehkan menggunakan tanah di sela-sela tanaman pohon jati untuk ditanami dengan tanaman yang berhubungan dengan keperluan hidup mereka, yang lebih dikenal dengan sistem tumpang sari; b, menyeponsori diadakannya desa model pada salah satu desa yang terletak dekat kawas an hutan, guna meningkatkan kesejahteraan penduduk. Kedua usaha tersebut menurut Perhutani Tuban tempat saya melakukan penelitian, disebut prosperity approach. Penduduk desa yang diperbolehkan bercocok tanara di sela-sela tanaman pohon jati, bahkan diberi bantuan berupa pupuk, bibit, obat-obatan dari Perhutani. Bantuan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian, dengan ketentuan mereka yang mendapat bantuan wajib mengembalikan bantuan tadi dalam bentuk uang yang dihitung 70% dari 100%

SKRIPSI




66

bantuan yang diberikan dan pengembaliannya dilakukan sehabis panen dan tanpa bunga. Dalam hal desa model, maka selain Perhutani juga .instansiinstansi lain (misalnya dinas pertanian, perikanan, perindustrian, peternakan, bangdes, pemerin tah daerah) yang menangani diadakannya desa model tersebut. Dalam rangka mengadakan desa model, pi hak Perhutani dan instansi lainnya tadi sifatnya hanya membantu usaha penduduk dalam hal usaha pertanian, peternakan, perikanan, perindustrian, TQ dan lain-lain. Pada pengusahaan hutan di luar Jawa, sesuai dengan hasil wawancara saya dengan pihak PT. Dwimajaya Utama sebagai pemegang HPH di daerah Kalimantan, pencurian kayu diatasi dengan cara : a, mengadakan patroli atas areal HPH bersamasama dengan pihak Polsus Kehutanan; b. memberikan penyuluhan kepada penduduk di sekitar kawasan pengucahaannya untuk tidak melakukan penebangan liar dan ikut menjaga IQ kelestarian hutan.

1A

Wawancara dengan Bapak Talim SR. dari Perhutani Tuban, tanggal 20 September 1985. 19

7Wawancara dengan Bapak Haryono dari PT. Dwimaja ya Utama Jakarta, tanggal 8 Oktober 1985.

SKRIPSI




Deraikian juga untuk penggembalaan hewan, mereka diarahkan untuk menggunakan tanaman yang tidak berguna atau dahan-dahan sisa penebangan sebagai makanan ternaknya; perladangan liar. Masalah ini kebanyakan terdapat di luar Jawa. Perlu diketahui, bahwa perladangan liar yang selama ini banyak menimbulkan kerusakan dan kebakaran hutan, melibatkan masyarakat yang miskin dan yang pengetahuannya mengenai hutan sangat kurang. Mereka biasanya berladang dengan cara berpindah-pindah, sehingga kadang-kadang memasuki areal hutan yang sudah masuk dalam suatu HPH. Apabila ada masalah seperti ini penyelesaiannya hanya di tingkat kabupaten saja. Selama ini pihak PT. Dwimajaya Utama sebagai pemegang HPH di dalam menghadapi masalah perladangan liar ini mengatasinya dengan cara mengarahkan penduduk di sekitar kawasan hutan yang merupakan areal pengusahaannya untuk melaksanakan pertanian menetap dengan cara yang lebih modern; masalah yang berhubungan dengan masyarakat adat. Pemegang HPH mempergunakan sarana yang merupakan hak masyarakat adat setempat, seperti ladang-ladang masyarakat adat untuk sarana jalan bagi kepentingan pengusahaan hutan atau untuk pelaksana-

SKRIPSI




an reboisasi. Sengketa semacam ini diselesaikan dengan jalan : a. ganti rugi atas hak masyarakat adat oleh perusahaan pemegang HPH yang disertai musyawarah bersama antara masyarakat adat dengan pemegang HPH; b. barter antara hak masyarakat adat dengan sesuatu yang diinginkan oleh masyarakat adat yang nanti disediakan oleh pihak pe megang HPH. Dalam hal tata batas, selama ini pihak PT. Dwima jaya Utama belum pernah mempunyai sengketa dengan pihak pemegang HPH lainnya. Akan tetapi, apabila ada sengketa masalah tata batas akan diselesaikan secara musyav/arah antara para pihak yang bersengketa melalui Departemen Kehutanan cq. Bina Program Kehutanan atau badan INTAG (Inventarisasi dan Tata Guna Hutan), dengan ketentuan beaya pelaksanaannya dibebankan kepada para pihak yang bersengketa.

SKRIPSI




B A B

VI

PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian yang terdapat di dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa : 1. hutan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Mahaesa yang merupakan sumber kekayaan alam yang serba guna. Bagi kehidupan manusia pun hutan mempunyai arti penting baik langsung maupun tidak langsung; 2. dalam memanfaatkan hutan beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (dalam hal ini kayu), diadakan pengusahaan hutan yang di pulau Jawa pengusahaannya diserahkan kepada Perum Perhutani, sedangkan di luar Jawa diberikan kepada perusaha an negara atau daerah dan perusahaan swasta yang berbentuk perseroan terbatas; 3. dengan adanya HPH tersebut ternyata menambah sum ber devisa negara; hak pengusahaan hutan di luar Jawa didapatkan de ngan jalan mengajukan permohonan kepada Menteri Kehutanan berdasarkan peraturan-peraturan yang ada; 5. menurut peraturan HPH tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak ke tiga, namun dalam praktek HPH dapat berpindah ke tangan pihak ke tiga de69

SKRIPSI




70 ngan izin Menteri Kehutanan; 6. pemegang HPH di luar Jawa mempunyai kewajiban mem bayar iuran HPH dan iuran hasil hutan, sedangkan Perhutani sebagai pelaksana pengusahaan hutan di Jawa hanya diwajibkan membayar iuran hasil hutan; 7. untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tegakan hutan termasuk menjaga kelestariannya diadakan usaha reboisasi. Reboisasi dalam pengusahaan hutan di Jawa dilaksanakan sendiri oleh pihak Perhutani, sedangkan di luar Jawa dapat dilaksanakan oleh pe megang HPH atau oleh pihak ke tiga sebagai pemborong; 8. usaha untuk menjaga keamanan hutan dilaksanakan dengan jalan raengadakan penyuluhan dan pengarahan kepada masyarakat sekitar hutan serta dibentuknya Polsus Kehutanan sebagai aparat ponjaga keamanan hutan. B. Saran 1. hutan merupakan sumber pendapatan nasional terma suk sumber kesejahteraan masyarakat hukum adat atau masyarakat sekitar hutan. Oleh karena itu, saya mempunyai saran perlu adanya tanggapan yang positif dari seluruh masyarakat terutama masyarakat sekitar hutan untuk ikut serta menjaga kelestarian alam (dalam hal ini hutan). Di samping itu, perlu ditingkatkan penyuluhan dan penerangan raengemai

SKRIPSI




71 arti penting hutan bagi kehidupan manusia, agar masyarakat berhati-hati dalam memanfaatkan hutan beserta isinya; 2. untuk menghindari jangan sampai HPH berpindah ke tangan pihak ke tiga, hendaknya di dalam peredaran saham-saham dari perusahaan pemegang HPH tetap diawasi oleh Pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan; 3, reboisasi hutan di luar Jawa sebaiknya dilaksanakan sendiri oleh pihak pemegang HPH, hal ini un tuk mempermudah pengawasan dan untuk menghindari jangan sampai ada laporan fiktif atau penyelewengan mengenai jenis pohon yang harus ditanam; Jf. sudah saatnya Pemerintah mengusahakan peralatan yang lengkap dan modern dalam rangka melaksanakan survai atau cruising, agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan di dalam melaksanakan pengu sahaan hutan, yaitu yang berhubungan dengan pem berian areal pengusahaan dan batas waktu pemberi an HPH.

SKRIPSI




72 DAFTAR BACAAN BUKU

:

Abdurrahman, Beberaua Asuek tentang Hukum Agraria, Seri Hukum V, Alumni, Bandung, I960. _______ . Ketentuan-ketentuan Pokok tentang Masalah Agraria,' Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi, dan Pengairan, Alumni, Bandung, 1979* _______ , Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria, Alumni, B a n d u n g , 1985. ' Boedi Harsono, UUPA Se.jarah Penyusunan, Isi, dan Pelaksanaannya, Bag. I , Jil. II, Jambatan, Jakarta, 1971• H. Simon, Pengantar Ilmu Kehutanan, Yayasan Pembina Fakultas Kehutanan UGM7 Yogyakarta, 1977. SURAT KABAR : "Presiden Di Depan M U M S APKINDO", Merdeka, 1985. PERKULIAHAN : Wisnoe Soesanto, Catatan Kuliah Hukum Agraria I I , 1985. PERUNDANG-UNDANGAN

:

Keputusan Presiden No. 20 Tahun 1975 tentang Kebijaksanaan Di Bidang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan. Keputusan Presiden No. 35 Tahun 1980 tentang Dana Jamin an Reboisasi dan Permudaan Hutan Areal Hak Pengusa haan Hutan. Keputusan Presiden No. 77 Tahun 1985 tentang Pengenaan, Pungutan, Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1967 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan. Poraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 tentang Hak Peng usahaan llutari dan Hak Pemungutan Hasil Hutan. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1975 tentang Perubanan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1970 ten tang Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan.

SKRIPSI




73 Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 19o7 tentang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Iuran Hasil Hutan. Surat Keputusan Direktur Jenderal Kehutanan No. lifl/Kpts/ DJ/I/81 tentang Penyempurnaan dan Perubahan Prosedur Penyelesaian Permohonan Hak Pengusahaan Hutan. Undang-undang No. 5 Tahun 196? tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

SKRIPSI




r ;

V"

7k

I -*x-i MTNTCRl

PCRTANJAK

RLPUULIK INDONESIA

aur.^T ryppTLEAx Kgaiyiti rr.icrAUiAi; W o .

I

t4iat-*.og yg?g£KrjLm

h>lX

rrH ^ in x n x x g

hotam

r.rjA p*

:KHinxRi nocrxaxAH, Sv'nr.ac*

* 1* S o r a t p ^ r c a h o n a x i P ,T *

a l a n a t J l .K a b o n X-acai>g kaya Jio

1 l & n t A i 2 / a , J a k a r t a t t a r t a r ^ a l IB J a i l 1 5 7 1 Wo. ..O Q l /B /I /D i x /7 /7 1 txnfcuic raeridUp*tXui JixiL > «D 9 iix*hAan Btrtan <Siwll_»yeh £ r o p ^ * i XaI-U’^ d -

t a n Ttmgah..

2 , B-urat p « r » o fc n juaxi G obcurrnr/Xttpala D *«rai) P r o p in K i K d lc a n t& n TiLngai-. '.t e jr t a n g g a l l*fiB ptcad>cx 1 9 7 1 H o. E X .2 9 5 9 /E .2 - 5 /7 1 . I a . ftAinm, a x e a l bxituui y*u *9 d i c i n t a o l e h pemohcm (ber& asarfcaji p c r t i r -

H enlm bao?

bajjgttB Edjr»irfctir U Jerxlcral Kfihntjuxan) tddaJc terca m ilc h c t a a lln£un<;

HDtuk p «A C * 9 ahjux « i r o « i d a a l i a n ^ l r ,

tsn&£-*nii »uafc_* * 1 k l a ta ir -

p m j htrtLzin2 d c t ig ia ; t n n X < l p r o t a t c i l a lt in y a d a a barxiA *jir^jui aurvery yaxuj t a l a h dlil»\X*-*naxaxi t a r n y a t * . xLapatr d lu # ahafc.au t o t u i * eXr>Dccrin. b . B a li*a oleOa Jcjltbha. I t u &tAS a x a a l h u t a n t*u ~ »eb n t d a p a t d lb a r ik ^ m Sak P arcin g aha a n HtcLan. ‘.t u ig ln c a t

:

Z . -tJnd an ^ 2 Ix a *a r BJrprnbllk T n A m A n liy ta liu n 15<5 P t a a l 33 i 2 e ,Dng2 M o- 5 ta h tm 1 9 GO txuxtAO? P axatraran D jtsax Poi.oV-2 A g r a r la A . nrw*.snq2 N o . 5 t a b Tin 19 6 7 ttm ta x v j X « t ^ a t u s n 2 P tA cil KnhutA 2Lani i i t Dudaz>g2 B o . 1 1 t a h q n 1 5 6 7 t a n t a n g X a t£ n tu sm 2 PoXoX P a r tan ba n g an j £*. Drk±Ang2 n o . 6 t a b u a 1 9 0 8 tcn fca n g ptsm#M= 3B M od a l DaIiub N croorl » « b e g a i n s n a t a l a h d lu b a ii d i n d ltJ tc b n h 6111*9an U rgan t;2 W o. 12 t-abun 1970| 7 . Or£cma.rx*i I >a r lln < 3 un 9 *ii &lnatJL£>g L i a r t-ahun ^ 1931 ,i ft

o.--*.-—

r o r n x r f a b g a n X la js t j i h c s 1 9 4 1

9-

H o o u ir * \ iito n O r d o n a n t i *

k t ^ a fc iljla d

1931

; *o.

238

}o

S ta a ta h lfK S

193C

H e. S l ^ j 1CL. A lqfcx^jne Kftt-ar B ir^ l*r»cn t 19 3 6 S t A a t x b l a d 193& tâ'. 4 8 9 j o ^ t A A t x h ln i 1 9 3 7 H o. S40/ 1 1 . J '«rattxrm a Pnjruruiari^fuj t-&ntJL»9 Prg-bnjyyanAn Z X a a ca l Ann P o r< ^ ^ aUl*!in} 12.. J'*rttt:txrno P e r o r I n t A h J io .6 4 tuiban 19S7 t r j t A n g P c n y cr * i« v n ■ ri> *cia n tlajri u i u t i m J 'r a t r L n t * i) T u a a t D ilA ^ cn cA ja P a rlk jix u m L iju tr ^ ^ u,>kXnftJ1 fjn r r .t . F -.iV .yat X up .n iia D o c x a h - D A n r a h

S v a t -a r s t x a T i n ^ h a t . 1

i

1 3 . j'c fA t u r a r . . . .

SKRIPSI




13 .

F e jr a t n x a n P«*M»xintAii flo .22 tah tm 195 ? tantanty l u r a n HaX V a a cu » « h » i p Hat-jua d * n l u r a a E a a l l Ectan>

14.

X 'a rn tT n -M Paaearlnt.&h H o .21 ta'aun

15v

P « x * t ;u x a n ^ U M r ln t A h S o .U i :t i i i 3 a

16.

X o p a tu * «J 5 P x « a i A en £ a .6 6 fcahufi 1971 t m t a n g P aoJuyjkatan P r a m an* P ct3 7 tr»a h a * n anfcan..*aha/yal.gta.na t o l a h d l o b a h «Sai\s*a Xjopratxu;zLii l - i t s i d a n B o . 19 ta h u n 1974 t

17.

J-erpratxixan P r u L d u i K o .23 txhtza 1974 tan tju iiy ( e s b t t j i c a a PemggccxaAn T en »ga Y faxgan ^ aza. A a ln g P a n & a ta p g >

1970 t a n t a m ; E_Ot Pai^pisahA/in I3ut*n 6-\xx Pcszr^ct-KA Ruil B*taa »«b*9aiaana dix'niiah darx;*n P c r * t r a - * n 1rm x > + r± n t* 2i K o « l 8 fta h n n 1375 / 1970

t a n t a n g r«xuno£AA.iA B ataa?

I B . X a p a tru a fin P r a * i £ » n U o.S S ta lm a 1974 tsm ta rv j P«lai.t»atLaaa Pur>g~utan d a n P a r i s h a m a n P a o b a y la n P a n e r i t a a n l o r / i n I l a * l l Eut&u dan lu r a a PfiwfooLiagunJHj l>*»XAh ( 1 ? I D X ) j

19.

X a p u t n * a n P r^ a id m n D o . 20 t a lm a 1975 t * n t a n g XfthLjaVj»an*an C l B i d a n g Paoab«rljL a EjJc P a a g n ta h a » n K u ta n ;

20.

£ r a r a t X * p n t a » a n Mccntexi. P a r t a a l a n K o . JL*p.25 / < / 196 B t-a n g ga l 20 A p r i l . 19 6 Q fca n ta o g p e llB p e lm n v^nm najvj p a n a n d a ta n g a n a n S u r a t X jjp titm a x n -P e n a ix u la ji Hail âog-naahaaaa Bn ta n k e p a £ a D ix a k tu r Jen d era l* JCahafcananj

21*

S c n i t X -tpu txiaan H a n t a r l P a r t a n i a a S o . . 29 l / K p t a / I h V 5/70 t a o o g a l IS K a l 1 Q70—t a s t a n g p cm fttap an A r a a l t r u r ja P e n g u s a h a a n flu t a n B eb n g a l

k jW U ftfi BtitJm Vrprtf l ^ V;

22 .

S u r a t )ELepxit23*-aA H a n t c x i P a r t a n i a n Ika. . 54 / X p t a / O a / 2/1972 ta n ta n g P o ho n 2 .'n l r ta la g S a v u u i H a ta a y a n g di.liju S isn gi.i

23*

X o p u t u s a ji H a n ta x i T anaga t t i r j* ., 'C r i a i m l g r a s i d a n X o p a r a * ! N o. 413 / 3C p t » /K £ 2S / 7 ,i t a n t a n g P ela X ca ru u m Pemba t a x an .Penggim&an Tanaga R cu rja W a r g a n ^ a r a A a ln g P a n d a ta n g p a d a S a k t o r P a r t a n ia n B ob fie k to ; X fiirufcanan O n i t P a og u s^ h a a n E n ta a j

24.

S u r a t X a p u t xi*an\yârnt a x i P a x -ta n ia n B a . 396 /X p t * /T 7a / f i /72 tn n ta a g Pan** tin p a n b « u r a y i Itrra n H a a l l H u tan ' ( R o y a l t y ) ta r b a h a n untufc b l aiya 5* cj> g cn ^ i^ a a , 7 iu±iaJJuin dan P a o a L lh a r a a n S u n g a i a o r t a J l o o e t t l e —

25.

S u r a t X c p u t c x a n H e a t e r l P a r t a n i a n B o . 172 /rp t* /E K ]C D / 4/1975 t e n t a ix T a t a C a r a P » = b a y a r a n PTSDgrrten l u x a n B a s i l l iu t a n j

26 .

B u r a t X a p u t e a a n H s n t e r i P e r t s n i a n M o. 561/K p ts /E X X I J / 9/1976 t c r ta jy g p o n e t a p a a b e s a m y a l . H . P . H . rtan I . H . U . j

i

1 . P*sjrj an j l_aa Poxx^rtxuhaan H n tc n a n t a m P^X. \

taJT tan g^ al

> r h .t ic a lm jiA f ^

13

DcpajrcxsacA P c r t x n l a c iJtvricj an Juni

1975

R o . j r A / U / D l B / V I /75

dlaAAnndxia d a n g a n y o x ^ a ja ji a a p a n g n s nhaan U atan

■ fcg l.a P i h n a r l . 1577 b o . F ^ / i " / b l X / l I /17 d a n t g l . ro.

2.

r v « /o is /n /

16

F ebm arl

1977

77 .

P t r n ■ t o j u a n Mantexd. P o x t a n la n t m r t a n g g a l

10

S cp t^ fflb or

1975

H o.

27 / 11 / 1975 . K E K D T D S r X M t

M e o b a r lX a n Ic a p a ia P .T . ^ tn ^ V a v a k t n 2 0 ( d a a p n ln h )

»

HaJc pCTmyucahxan B utan untu>. tairan a t a s a r e a l h u t a n » « l u a 3 Ha y a n g t t r l o t a k

A iv lla y a b P m -

p iiL S l X J ilic -a n t a n Z w jQ n h . d * n g a n X * t* n tiv a a aabagaJ. b e r i t u t I

SKRIPSI




rrirrAKA

i L uA i a i c ^ i l

• •but

yju^? d l b c r l t i i n d cn ^ a n EaX Pttryû»alt*aA Pnt^ r , r ^ r -

* * lc a s

hA

y»ry? le t -t l-c y * < 5 1 1 n t i p a d * p * t * - « t fc a * s i t a r l jc c p t r y * » 9 & U q t l i »U3-al C^zjcyX.ft

dlft'isXisn p^ng-ulcarttjaa r 1—— t* r y

y * a ij < llk a lu x x t* a o l e i i D l_roirtarat J a n d a r a l XAbutnuuv at&m b l * y * Pmrxyucai;* y*ag bars 3Tu;tut i n dol^m vakfcu »eliUBb«,fc--l*»bat3 jy* t i g a tahin

I.FJXIX

i

zxrvt-aJi ButJu* tj*ranbut tHint** aauspunyoi. Hat ontoxi

EaJc.

i4onatbix>^ i^ysk, uarsÂAoir^t *orxa Bmrmnrlcjinoyft yn-og porinciaimyn uaooa. . 6 0 3 9 &n *p» yauy t M r + m p«â Pur^&ajiita Pn&^rtrsakAAn Hutaa t-angg-al 13 JtxrI 1975 Ro* JTX/K/015/VT/75 •sb*g*-Ua&n*.

dJuulfltmdaa t_nrxgl.

8 JTahrunrl 1977 Vo.-TA/3/l\/TT/77 da n t g l * 1& r a b r c a r i 1977 H o. PA/ 3 / 0 1 5 / 1 2 /7 7 x n t i r a Dtyart-gsrsa P a r ta a la a . d a jvjsji Peraa^hajm fcaxuubut

dlAta.* boD«ITtA ^J*r^*hin~tL*rrhn>iw~Hy* {AddOadnaO; i Pr£M*gsjig lSXk. P a s y c S ft h u s ButJta b i r c i eaTSMinu h l V«rw ajli>*tt-kcvA)lbno

KZTlGk

o c b a g t i. b a r ifc u t j 1 . S lca b o y a r- l u r a n HaX PaogxiMiluutn 3 a tju a Am a larisua B f t i i l Bxttan mc-rt^ io e = a ttsh l ‘> « t c n c t ia n 2 y^tc^ ■fcarcan.tm- ■flld&lzca P o r ja n ji-& n P a n g rcjflhflan * B tx txs p A d a dJUfctnn K a4u* -fc a r sa b n t d l a L a x .

2 . K*l*OcKKn»tan » « n d i r i pnacrciaho.*n htitrm t e r n s b t i-. 3 - Hrr^wtnrjuTj pr*jt.*r?Bxa2 "01113111. d&jwit ic=la)t*an&kAa eX ap laltjm i htitan . 4 . ?iKib-»ncnaa i» d u s tx i peBgolahm ha^ni.

5. Hftlr&AnnAX*n p*pqiirua-an <4aa peagaicAnan hutsa BebaJJt-boiJcaya CaXoa pcr*itHlR*a but^n, pencokgalian t>xx>*i

Kilfcynh kfrrjanya., iatârm.

d * & • b a a j l r , p e n o b c a b c r ; k cb ^ h x im r:, p u a d lh n r Q A n oa.taJZ-ai.r, p r _ r l i n -

dungan aJjsua d*A peoaovosjLQ p c c ^ a m a n dl3.*

6 . B«i;torâ »*rrorat: reac&aA Xnxyt. y&aa dlgyahVim o la b .Dixmktorat. Juaderal. t* h y t 2i ^ a ..

7. JicEpefceoâfcra pc^^rrai yan? tssssiliki AKaj^jnzazi/baftbXlan dalnc p»H7arTi3JO p^pynsAhAMl hntAXij 'B . Jke=a.troixi d a a

K»ty bm\tT w

a o lt ia a -lt ia a u j'J . X eoad A jxura nat.'u-

*•*•*

,

90s yo=3 o lc h ttEStari rartan ign d ib c r l w-^nar^ uatru)c xwu>9»AaXaji

blr^hirôa

p<57CT*sm.

3* * ix = a la l k ^ i x t ^ c x a y i s s c a r a c y a ta . d a a jDorttxuryTah-Bteo??^ »olj«M ,j a t lrL=i:atr.ya 1 30 i ^ i r i ^ a t a la h d lX a lu a rfca im y a o u r* t. XxipuCuaaa I n l -

7

1 psao<jaTig EaX rfiaauaAhAna iiu t^ n tarxr^but d i i t a s t x x l ^ a t o l e b lE te x ibcriVcut j

s

1 . }irJh P r r , 7 z ; . ' ^ - S r t ^ i i s l .t l ^ x X i i p j i t b c r -t^

a p a p u r k a p s d a P ih z k

2.. Hffrr-inuhl n ^ n l a Xotmutni*Ji2 dan ijiHtarctrl y»i >9 otr\n>«VjMi nurat X*put-n*aa

i n ± ,

3 . IX llx n tlftl hlla o o l l s l h

.

,

p « a i » p o t : la etx g ca a l i u t ii r p r c t ^ a c i

cVacrnh k t r j a , )c*pnitT »an D cp v u rtc^ cn P e rt^ rv tu a e d a l& b

«i.

iliA.a.2 tc r a n b u t: d ia t -’is ticL tx ncjitjirradct! i>erLak.uayA p « - a t i ; - i a 2 y.Miq ad.%

SKRIPSI

b id in g E-chut-^r.ar..




4 Lr.I.lKk

i

X*

2^>A bil.a

1! “^:

p ttB g a M h w n U u-t*» t-a r n y o t a t i d a k nm aejiuhi

lu r w ^ jib a js n y a » e b A 7 A l u n « . tarw abxrt pad*. d i k t u a k a t i p a l l o . l , 2,4

5

dxn. W, K a a t ^ r i P artM inlaa b o riu L t r ^ n c a b n t. Kai. W r ^ y .S a a n

B u tA n i s i i . .

2»>p*bila Pgu»yAsg iiai: E'nvymshaim Butan t^rayata HrtiV ^-*>1l^Vjn kjnrfaîl^rujya a a ix j-jn ira n a tjtrsehrafc p e d a d ik tix a £ /s t i g a B o . 3 Asm 6 IfiA n tari V ^ r t a n i * ^ im rii*): ja w ^ u r c it f l ia & a a r a & l butan...

3 , r o l c r r ^ i oraxi-2 l a i r ^ y a t c r h a d x p p e r a tn x x n dih id& n q JCahntanaxi d lX e n*k-an c a jo k x i g o a c a l dan^tm k atanfcua» yax»g b a crla tu . XEEZIXM

t B c r a t . X * p u t u * a n Bak. P t m q v o aiLaan B u ta n frc*«tirt.a lie s p lra a S -a a y a b a r l« & u tftrid -tru irj s q j a k ■tAXjgval dit=rtap)m i* txntufc ju ry jV * ’wjJttn 20 (d u a p u lu h ) ■taiiun, X a a u a l i a p a h l l a s e fc ilu s m y a <31c * r a b ia u i X c ^ z l_ L cL a ii y e ssrja jv ; Bale y a r n j b e a r s a n g k v ta n , a t a u dieatrcrt t i l t h ■rwintaarl P e r t c a l a n .

P it a t & p k a a d l .■ •frada

Tcsbuian k«T*atlA Yth.. i

■tangqal

[2n) *

3-^LtcZ -

1977

// ^ v^ST^Fnnyirr m3G3?im'>ramSR2iL‘KmnaBiB,

2 . B ap a k X a ^ ita r i 3£j£hakigJia d l JakaJTtA,

3 . Eapak. K e s t e x l fta j

»

HOTTER! MIXEAHIAN

1 . B.s»pfcX H o rste ri Pcnrt-S-niar. d l - J a k a rta

t ^TvriKCj;.

» r \ K & oe,rl d i

J a k a rta . 4 . Bapak J ia n tA ri X ^ a a n g sn d l J a k a rta . 5 . & apak M * n t » .r l

ZzXj;

£ X op «*rtsl d l J a k a r ta . £ . E dr.

7.

S ir .

B afcrotari-S J e m d tjx a l D a p a r te a a a J > *rta o ia a d i J a k a rta .

I n s p a k t m r J e n d a r a l D epertcsaM i P a rta n V a n d i J a t a r t e ..

B . S d r . JLatua fta fla n X o o r d l n a * ! rra in n a -y a n i t a d a l d i J a k a r t a . 9 , E d t 2 * D i r a k t u r J ^ a d a r r ^ l d a l a s : l i - r . g r d ^ e a D s p a r t tis a m

P
1 2 .-_£ d r v “ D u h o rn u r/X J rp a l a D a o r a h Y iiv jfc k t-X X a lij* a n t a n Tunaah ( 2jc) .

13. 3fl.r- Xa-pala DinaJ Xdrataimn D&croh “Ht.X XjilAjxantajo TtmÂh (2x) . 14.

£ d r . D ln fc itn r J o o d c r a l P a jo k d i JalârtJL.

LS* C & r. DirtOttrvir CcJ^dixaLl

t

.d i J jJ c ^ rtA .

1C. r>dr. n i x ^ k t o r J e a d * r * l X T r t r i a d i ■J a ta jrC a . ' L7 . S d r . D lr fl’Ktîr J«mdaxaJL T r a n a a i y r & i i d i J o i a x t A .

SKRIPSI




UuKFlKXii CimXT XZnnilSAfl KKairKl PEETWJUa; tto .

*

________________________________,

S a u g g a l

_________________

_____________________________________________________________________________

x r m m i u z $ x s xasrsnrsi t u n t a n g

FEnccaxnxws mrc*r>. 1 . Eak J>a-ng’& **haaa K\rt-an i n i d i b c x i k a n dan gan a y a r a t tsatXaV., b a b v a p«vs*g asg bak b c r tA a gga n g jaw *ib B t u K « g a l a p a jc b a a ta a d a r l pcxv&kJJaxm y a , pakaxâ/pagaw iuLnyA d e tx iiJ.an p u l * p w t o o r o D g i d a n »*raoa o r a n g y *ng b a k e r ) * a t a j D-aaAiryA. 2 .

p o h o t i- 2

I 'e a o b t u ig n n d e J ig x n

i j l n

Peea^gang

.

bu _3 b 2

- a n

(T a n g

d a p a t

R a k

P a l i g n * a n a -a n

H u t a fl

* r a ) ib

T a n g g a l

d a n

ft lr n s .it .

d

c .

K AEA2

.d a n

a ia r v a t

d a x i.

a x o a l

fb a a b e r lk a n

k o p a d a

a

r i

k o n » c * in y A

p e r w a k iJ L a ji,

p & « b o ra rjg 2

t i.a p J

y flL a g

B t * a

o r a jg g

p a d * ,

A n n

b e r h u m

.

He k

P a o c tu ta h a a ji k a g i-a t a n 2

d i b e r i

k u A a a ,

£ a g a l*

d o i ^ x c a /t a t a

l n d u a t r l o la h

d lp o rX a n a a k a n

X a im t a jv & n

y a n g

b e r -

k a v a s a n

b n t a n

p * tk .r_ s r) a / p ^ g n w a i n y a .

y * n g

n u uyuu a ng

j « r a t

b e r b a t a t A n

1 j I n

ta n p a w a iL n 2

p a da

d i<

d iL f t -

b e r b o r c .

J > n r * ic a n g

.

b a n y a

p * ^ ^ b ^ t

f t U Q

F oh aa2 y a n 9 d l b « r i t a n d a o l a b p a j a b a t . JCahatanan y n u g ■ a b a g a i p o b a a i n d u k , p o b o n y a n g dJJ-L nduagl a t a n y a n g d l l a r a n g d ib a b a a g ,. d l r n s a X * t a a A I I 1A 1 I . Vak& nggaran d ik o n a k a n n y a d a n d a p a d * pangum 1 h a s a o n u r u f p e r * t n r a A 2

A.

6

H a n c -c ia )

p « t n » b a .n g a a ;

,H a = a 2

ra n g

5

d is a a la ln y a

b .

la a

o lo b

1

vaDAng X «t* ra n g a x i2 y a n g b c x i k a t a .

d io a k a n

k b n a o a .

K a u p rz n

p « ja b a t

c a ta ta m ,

-\ia a h a

a a g a la

b a r n *

a a n g a w a jt i

a a n d i r i

a t a n

r ^ m u n j'n k

v a k iln y a

y a n g

p e k a r jf i/p a g o v a in y a .

y & n g

t r aa a a k a l

X a b n t A n a n

b a h v a

H x rta n

borÂUAXig u n tn k dipaU L hara d i p o k a i n a b a a a i t jtnda b a t a t a t a * la x a n g a n i n i »*ngakJLbatkaj y a n g b -a r le k u .

A d a

h n b n ry ja n n y a

p v d a g a n g & n

yacng

J c a a d a p a t

k a y u , t a a x a

k a t e x a o g a n

y a e g

B c r x n

p « m d o d n k

h

d a n g a n

a

m

d a r i

d lp a r o la h

p tn g n a a h R e n

a o I a I q E ir e k t t z r

b c x * l £ a t

d a n

k e g la t a n

t c x c o d ia

u n t u k

J o n d e .r a l

K a H u tA n a n

r a h a s l a

d a n

d lp c r ik s fc

ttd u k ,

d a n g a n

b o ln h

d 1fpwTCxV* tv, 7

-

E a X

P a x x m g u ta n

ta p

8 .

b a r lA k u

I 'e u a p a t i a e s i

S .

t l d a k

i n

,.

u n tu b

LO .

v a

Ix a la b

U a k

a t a u

j i b

t l i r a s a k

t u b e r a n

Hak.

tJ ~ a x x i

1 1 .

g

d a x i

b a k

a d a t

a a ta a rp a t

t a -

l

w

i n

i

v

^

o Ia K

v a

t o r la t J iX

d l d a l a a

Ic u ra n

b

r * * l

j l b

ls p a n g a n

X o n -

k

j i b

a

b a a lX d a r i

M a n g tx ra n g l

i l

h u t a n

p a t.«

y a n g

o r a n g

d ip a r o lc h y /m

g

ta n p a

d i b e r i

l ^ i n

k o n a < ia ia r > 'a .

s u x b g h in d a rk a ja

4

j» a t£ 2

? c ^ n r ln t a b

x s t a b iX l

P a L a D g g a r& n

x u lk c in u a

d ib a w a b

a ta n . d e x i

a j l b

y a n g

d iq a ja g g u . d i t o n j o k

d J L L o ra n g

E a t e n

d a n

t .r r e r » d a b .

a t b c jia r

/b a t a n g

lia t a n a .

y ^ n g

d e n d t

? o b o a 2

r a

b u t a a

y » n g n a a h a a n

t & D t ja b

d a jt o r a y *

J t u iJ t ir a n J 2

d a n

a k a n

B u tJ L O

g a n t i

^ n ^ b A a g a n /p t n y a r a d a n a a r i *

a & t

n tL & u p u n

b a x u

P e M jg T i* jft b * a ji

fc t m a r ia a

y a n g

d l± x x d a h X a n .

x s o n d a p a tb a A

re = * g a n g

d a x i

b t r » > ja r a h /k f c im

t a t u t

J’ o u s w g a o g i ^

d a n

y a n g

T c = p a t2

H & flil

a ta a

t a r i p

k a rt ic a k a n

p e n a b a n g a n X a t a n t n a n

T y iry i

d it c b a n g

U

y e ja g

d ia k ib a t b a n

p>ohoo2

d lb a v a h

t e r a e b u t ;

i i * i l

d ik tin a k a n

k a jr a o a

n k n ra n

t t e n g a k ib a tk a n

E u t a n ,

p u ta b a y a ra n

X a ra n

U a a il

t

P a h o n

y a n g

d a p a t

d ip x e u r d a g a n g k a n

d e n 5 an

9 a r ia

t e n g a h

SO

c s

( t i n g g i

d a d a )

k * a t * »

d a n b .

S « a u a

n ju u g

d it -n b a n g ,

c. b 2

.

p o b o n /b a t a n g

y A n g

d a p a t

Dwogan * d ij> c r d o g a n g k a n *

P ft i.» g a n g a r « a l

H ak

P o o g \j» -a b a a n

k o n * c » in y a

|/« o g o » a b A A n 3

y a

^■rvrvg

B a k

y a n g

d is c b a b k a n

t id a k

(y a r» g

a « x t d ir ir

P c n g n s a b a a n

J k fc n g a d a k a n

o l& b

a t a n

d a b a n

d c n g a n

g & r ia

1 0

tc n g a b

c n

y a n g

t e la b

din ak au dX -ag p cu jtia iiL n d a n g a n s u a t u k e u n cu n g a n -

R u tftn

t - * la b

d a n g a n

B u t a j)

b < c rta n g g n n g

a t a u

b e l t n

B « x » g a )a

d ib a jr o a k a n

k e b a k a x a n ,

p « a o t » g a h c ji

b

i l a

^ a v a b

d it a b a n g ) ts a u p x m

a io n b a y a r te q rd a p a t

a t t « #

k A x a rJ i k e m

t e x ^ a d in y a

k a x c s a .

k u r a n g

g i a n

b n k t i 2

a p i

#

a b a *

b a b v a

k e b a x a ra n

y a n g

b c r a s a i

b e r b n t -i“ K

a t i -

k c rt i* A J ta L n y a n g

d i d t l ^ a d x r i P c ia c -

b u ta n

b o c a t D g ^ n t -a n

a o c x ik n ^ n y a .

1 3

SKRIPSI

k « a t a »

d ip o r d a g a n g k a n .


.

C r .t u X



13 • C ntn i. ka y a b a k a r y a n g d lk r a p u l k a n dA.la.ci u r s & l XT>fi»»*Any* u n t o * dip*irdagaogKj\X} di^-an akan i t r r m m scnunrt t a r i p y a n g b -a r la k u . l u r * n ELacll Hgtjan . t i AaX d ip u n g u t: u a tn h k i]r a b a k a r /a r a n g y a n g b a x a »& l A n r i. « l s i 2 d a n c a b a n g i p o b a n ya_ag d lta tb a n y d x » dip^ryTcaakan* untufc k e p e r lia a n p a ra x a b a jm . J 4 . T ld a X d ip e r k a n a n k a n taangadaknn jr ln t a n g a n * p a d * M s n u j a l a n b ea & r a ta u k t c l l dan 2 *JLlurejQ pûyaxuji: titan y a u g v a l& lu i/ia r n a r ta b o a )uw ai& Q b u ta n ya^g b tx b a tfts & n . B eru a j a l o j O . b t w r i t j i u k a c i l d a n a a ltx ra n p ^ n g a x jg tu ta n U t n n yn yang jM la lu i. a r e a l. k o n & * a i b n x n * tafca p t e r b u k a tsntruX jtrarxc. 1 5 . D a l* * j a r a k 5 0 ta d ik a n a ji X i . f i 3gla Q l*aya {Unusa) d a n j a l a n P r o p i s a i yajag j s o l x i u i batman y a n g d iu a a b a k a n dealX-l-an p u l a d lk a n a n W f l B u n g ai flnn d a l t o ja x a k 2 0 0 «= d a r i t u j u a - c l r d l .Vnra o g i&ao&barvg p o ho n dan J& an dlrik an bangvsrwm kacm ali. dangan l j l n k b c a u a . DntroX d a a r t h 2 y * n g d in y a ta k & n auu^ranyai n i l a i 2 a ^ s t h a t l c a a t a u i l stiah j n r e k t a r t e b u t d i a t a a can jadL i ICO &. 1 6 . D irekfcra: J c m d e r a l X a b o tA n a n lacrtpu n y a l v c v t n a n g , . dtaal u n tn k k a p a n tln g a n mcira d a o / a t a u p e n g u s a b a J a r a & l Xorv* tm i. I a i n , •^ a m c x ln ta h k a n soeabtvxa b o g ia n 2 d a r i a r a i l X o n s e a i ipentrrat.•k.«parltiati y a n g l a y a X a , l . \xntuk d lp o r u u n a k a n j a l a n X o r o t t - a p l , j a l a n p «n a a n g > r c ta n , j a l a n X a b e l , t l l p o n , a i r d a n *X aln 2 . 1.7. y e c e g a a g 5iaX P e D g n * a h * a n B u tan v a j l b laany& sâiX jm l a p a r a n b n la n a a kapada D i r e k t u r JendnraJL Kabotouaan ta n fca n g ) B n i » 2 d a n v o lo s t * kayrj y a n g d i b a a i l k a n dan j u c l a h l u r a n Ha n i l Ent&n y a n o d l b a y a r . L a p o r a n I n j b a r u * d io a u p a lk a n c e l a s b a t - l a n b a t n y a t a n g g a l 10 p a d a b u l a n b a r iX u t n y * .. I B . P esw g a n g EaX P a n g u a a h a a n B u ta n v a j i b ■.V c.r iVt>n -teb a n g p i l l h . x jo n u r u t p e x a tm r a n y a n g b e r l a X u , k a c n & l i d l t a t c p k a n l a i n .

(a ft lo c t ir c c u t t in g )

1 9 . P am «gan g EaX fraagnsabajua H n tan v a j i b t r o l a i u sa h a n y a d a la is wakfca 180 h a r i a o t e l a b C u rat. X eptttnnatx H a n te jr i P * r ta r v ln n t u n t a n g p«xxgiiaahaan b u r a n d iX e ln a r k a n dan b i l a Xaxema. XnaaJ fibanrxya \utaba t a r a & b a t t i d a X bcxtuLfiU l K ^ l I n i y&ppgnXJJbatXsn p e n c a b u b a n HaX P e n g n a a b a n n £ o t A a dan b a fc a ln y E p e r j a n j l a n o w n n r a t hnXua.. 2 0 . PaX na e a la X s a n a X a n BaX Pangu&ab&an But;an l n l # pcUD»gang w a ^ ib sacnaXid. m od a l dan a l* t2 r^ n y a a r n t t l x i d a n tiudaX d ip e r k a n a n k a n o r a n g a t a u pen gxiaaba l a i n MuagusahAkan a r a a l y a n g t-cL a b d l t e n t u k a n *** s -a r a b X opucu& an k e c u a X l a t a a d a s a r p o jr ja n ji a n y a n g d i.* a tr a ^ a i o l e b P a w o r ija t a b . ^ 2 1 . P a o * c a n g HaX Pcsnguaabaan fin t a n y a n g vsslakuX&n t a b a n g b a b i s ( c l e a r c u t t i n g ) b a iX “tantak k o p a r l u a n b a b n n ^ttna X e b n fu r.a n c o j c i i x i . aaupim ontuX iz t n y la p k a n d a e r a b t x a r v a a ig r A s i , p c r t a o i a n d a b * h a r u a to c a a n fa a tX s n « a a o a k a y iv ' b a s i l b u c e n y a n g d a p a t d ip a r d a g a n g k a n ntasnk aletal-iaaX olsaJL nya. 2 2 . Pcuaegang BaX Pangu&abaAA h at-aa sxsn yotro^ u i t-anpa n y a x a t n n tu i: a e n t n a t l a e g a la k ftta a w O « d a n p n x a t r r r ^ p cru n d a n ga n y a n g a b a u a k a n d lX e ln a r k a n o l a b Petsor l n t a b Z n d o n e a la . y a n g ^ a n g a ttz r c a t i r a , l e l n " p e rU u tid n n q a n , . p an eb an gan /p eagu ta baA iv# p e n g a s p u lc n p e a b e y a x a n r o > * a l t y , f e « , d s b . d a n p c n g a lu a r a n b a s i l b u t a n / 2 3 . J lX a BaX Pcngnaabaaua H a ta n beraXbJLr X a x a n a b ^ b i c v a X t u a y a atjuu k a fe n a d la e r a h X a n X c n b a l i o l e b P ea ftg a n g EaX a t a o k a r o n a d l c a b o t , o l e b H o n t a r i P c r t-a a ia n siaka : a . S a g a l a baX dan k enoi^lb& n y a n g dlb ta b a n k a n k e p iid a P ttoegan g HaX fa o g u s a b a a a titrt-an b a r a X b l r .

t e r a a r o a n a t a u p « r a & o r a n g a n P es»ogang BaX P e n g u a a h a o n liu ta n y a n g b o ra a n g k n ta n d i v » j i b X A j i c io y t t r t h k A Q a&arua X li.fia dan b a b a n 2 p c b a r g a = b a r2 u k u rcn t o a a b dan u e b a g o i-n y a y a n g b e x a a n c k u t a n d a n o a n pon gu aaba& n b n tjm k a p a d a M o n ta fl P ^ c t a n ia n d e n g a n t i d a X .o e n o r lia * g o n t -i k e r u g i a a .

SKRIPSI



HAK PENGUSAHAAN HUTAN, CARA MEMPEROLEH DAN MASALAHNYA

Recommend Documents