HAK KONSTITUSIONAL BURUH PEREMPUAN DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN DI INDONESIA

HAK KONSTITUSIONAL BURUH PEREMPUAN DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN DI INDONESIA Triana Sofiani Dosen Jurusan Syariah STAIN Pekalongan [email protected] Abstract: This study just want to expose on the constitutional rights of women workers in Indonesia within the legal framework of the welfare state. Indonesia as a state welfare law, of course, the duty to enforce the welfare of all citizens, both men and women without discrimination, including the constitutional rights of women workers. The state is obliged regulate wages, provide protection, social security and guarantee of other rights, fairly and without discrimination in accordance constitutional rights of women workers as the provisions contained in the Constitution of the Republic of Indonesia 1945.

Keywords: Women Workers, Constitutional Rights and the Welfare State Abstrak: Penelitian ini hanya ingin mengekspos tentang hak-hak konstitusional pekerja perempuan di Indonesia dalam kerangka hukum negara kesejahteraan. Indonesia sebagai hukum negara kesejahteraan, tentu saja, kewajiban untuk menegakkan kesejahteraan semua warga negara, baik pria maupun wanita tanpa diskriminasi, termasuk hak-hak konstitusional pekerja perempuan. Negara berkewajiban mengatur upah, memberikan perlindungan, jaminan sosial dan jaminan hak-hak lain, adil dan tanpa diskriminasi dalam hak-hak konstitusional sesuai pekerja perempuan sebagai ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kata Kunci: Buruh Perempuan, Hak Konstitusional dan Negara Kesejahteraan martabat

Pendahuluan Negara

Republik

Indonesia

manusia,

serta

melindungi

harkat dan martabat setiap warga negara

berdasarkan cita hukum Pancasila adalah

tanpa

Negara Hukum kesejahteraan (welfare

perempuan menuju masyarakat adil dan

state) yang menjunjung tinggi harkat dan

makmur, baik materill maupun spirituil.

102 |

kecuali,

baik

laki-laki

dan

MUWÂZÂH, Volume 6, Nomor 1, Juli 2014

(Lutfi J. Kurniawan dan Mustafa Lutfi,

yang berbunyi: ”Setiap warga negara,

2005: 49). lihat juga dalam (Ridwan HR,

berhak atas pekerjaan dan penghidupan

2008:

bisa

yang layak bagi kemanusiaan” (Pasal 27

dipahami bahwa, Negara mempunyai

ayat 2) dan “Setiap orang berhak untuk

konsekuensi untuk menjamin terciptanya

bekerja serta mendapat imbalan dan

kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya

perlakuan yang adil dan layak dalam

dalam berbagai bidang yang menyangkut

hubungan kerja” (Pasal 28D ayat 2).

kepentingan politik, ekonomi, hukum,

Kedua Pasal ini dapat dikategorikan ke

pendidikan, sosial dan budaya, sehingga

dalam Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

terwujud masyarakat adil dan makmur,

atau biasa disingkat dengan Ekosob, yaitu

baik materill maupun spirituil.

jenis hak asasi manusia yang terkait

15).

Pemikiran

Perlindungan

tersebut

yang

diamanatkan

dengan kesejahteraan material, sosial dan

oleh konstitusi merupakan salah satu

budaya. Dalam konteks ini, Negara

fungsi

mempunyai

keberadaan

Negara

untuk

kewajiban

untuk

menjamin kesejahteraan bagi seluruh

menghormati (to respect), melindungi (to

rakyatnya, sebagaimana tertuang dalam

protect), dan memenuhi (to fulfill) hak-

alenia IV pembukaan Undang-undang

hak ekosob warganya. Hak Ekosob

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

bersifat

1945 yaitu, untuk membentuk suatu

pemenuhannya

pemerintahan Negara Indonesia yang

dijalankan, akan tetapi secara bertahap

melindungi segenap bangsa Indonesia

(progressive realization). (Ifdal Kasim

dan seluruh tumpah darah Indonesia dan

dalam Majna El Muhtaj, 2008: :xxv)

untuk memajukan kesejahteraan umum.

Pasal lain yang relevan dengan hak

Komitmen konstitusional ini menjadi

konstitusional

landasan

konstitusional

misalnya, Pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 28

untuk mendapatkan keadilan bagi warga

I ayat (2) Undang-undang Dasar Negara

negara, yang dalam konteks ini adalah

Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua

Buruh Perempuan.

pasal tersebut merupakan hak sipil dan

jaminan

Jaminan

hak

hak

konstitusional

non-justiciable tidak

buruh

dimana

harus

segera

Perempuan

politik, yaitu hak yang bersumber dari

terhadap buruh Perempuan secara rinci

martabat

tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) dan

manusia yang dijamin dan dihormati

Pasal 28D ayat (2) Undang-undang Dasar

keberadaannya oleh negara agar manusia

Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

bebas menikmati kebebasannya dalam

dan

melekat

pada

Hak Konstitusional Buruh Perempuan dalam Bingkai Negara… (Triana Sofiani)

setiap

| 103

bidang sipil dan politik. Hak sipil dan politik

bersifat

justiciable,

yaitu

Tanggung jawab perlindungan dan pemenuhan

atas

hak

konstitusional

pemenuhanya bersifat mutlak dan harus

tersebut berada di pundak negara dan

segera dijalankan (immediately). (www.

seharusnya dijamin oleh undang-undang

icjr.or.id/mengenal-kovenan-

sebagai konsekuensi perwujudan dari

internasional-hak-sipil-dan-politik/

Di

negara kesejahteraan (welfare state). Hal

akses pada tanggal 14 Maret 2013) Kedua

tersebut sebagaimana diamanahkan oleh

Pasal tersebut berbunyi: “Setiap orang

Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) Undang-

berhak

yang

undang Dasar Negara Republik Indonesia

bersifat diskriminatif atas dasar apapun

Tahun 1945 yang menyatakan bahwa,

dan berhak mendapatkan perlindungan

perlindungan, pemajuan, penegakan dan

terhadap

pemenuhan hak asasi manusia merupakan

bebas

dari

perlakuan

perlakuan

yang

bersifat

diskriminatif itu” dan “Hak untuk hidup,

tanggung

hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan

pemerintah dan untuk menegakkan serta

pikiran dan hati nurani, hak untuk tidak

melindungi hak asasi manusia sesuai

diperbudak.... adalah hak asasi manusia

dengan prinsip negara hukum yang

yang

demokratis.

tidak

keadaan

dapat

apapun

ketentuan

atau

mendiskriminasikan tertentu,

dan

dikurangi “.

Jika

dalam

jawab

negara

terutama

terdapat

Berangkat dari pemikiran di atas,

yang

maka kajian ini akan membahas lebih

negara

lanjut secara mendalam mengenai hak

tindakan warga membatasi

hak

konstitusional

buruh

perempuan

di

kemerdekaan, pikiran dan hati nurani,

Indonesia dalam kerangka negara hukum

serta

kesejahteraan.

memperbudak

seseorang

maka

melanggar Hak Asasi Manusia, sekaligus hak konstitusional warga negara, yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945. Oleh karena itu,

Pembahasan A. Hak Konstitusional Hak

Konstitusional

atau

buruh perempuan, juga memiliki hak

“constitutional rights” tidak selalu identik

untuk

dengan “human rights” atau Hak Asasi

tidak

diskriminatif

diperlakukan dan

tidak

secara

diperbudak,

Manusia.

Hak

konstitusional

warga

karena mereka adalah warga negara

negara (the citizen’s constitutional rights)

Indonesia.

yang tidak termasuk dalam pengertian hak asasi manusia misalnya, hak setiap

104 |


warga negara untuk menduduki jabatan

hak-hak hukum (legal rights) dan bukan

dalam pemerintahan adalah “the citizen’s

hak konstitusional (constitutional rights).

constitutional rights”, tetapi tidak berlaku

(Disarikan dari Jimly Asshiddiqie, 27

bagi setiap orang yang bukan warga

Nopember 2007).

negara. Oleh karena itu, tidak semua “the

Undang-undang

Negara

Tahun

1945

citizen’s rights” adalah “the human

Republik

rights”, namun sebaliknya

semua “the

mengakui dan menghormati hak asasi

“the citizen’s

setiap individu yang berada di wilayah

rights”. Pengertian hak warga negara juga

negara Republik Indonesia. Penduduk

dibedakan antara hak konstitusional dan

Indonesia,

hak legal. Hak konstitutional adalah hak-

Warga Negara Indonesia atau bukan,

hak yang dijamin oleh Undang-undang

diperlakukan


memiliki hak dasar dan diakui universal.

1945, sedangkan hak legal (legal rights)

Prinsip hak asasi manusia berlaku juga

timbul berdasarkan jaminan undang-

bagi setiap Warga Negara Indonesia, dan

undang

diberikan jaminan hak konstitusional

human rights” adalah

dan

peraturan

perundang-

Indonesia

Dasar

apakah

berstatus

sebagai

manusia

sebagai yang

undangan di bawahnya. Setelah ketentuan

melalui

tentang hak asasi manusia diadopsikan

RI tahun 1945. Hak-hak tertentu yang

secara lengkap dalam Undang-undang

dikategorikan sebagai hak konstitusional


Warga Negara, antara lain:

1945, (Lihat Perubahan Kedua UUD

1. Hak asasi manusia tertentu yang hanya

1945 pada tahun 2000) maka hak asasi

berlaku sebagai hak konstitusional

manusia dan hak asasi warga negara

bagi Warga Negara Indonesia saja.

dapat

Misalnya, (a) Pasal 28D ayat (3)

dikaitkan

“constitutional

dengan

dijamin

Undang-undang Dasar Negara RI

dalam Undang-undang Dasar Negara RI

tahun 1945, “Setiap Warga Negara

Tahun

negara

berhak atas kesempatan yang sama

Indonesia juga memiliki hak legal yang

dalam pemerintahan”; (b) Pasal 27

diatur

atau

ayat (2), “Tiap-tiap Warga Negara

yang

berhak

1945. dengan

peraturan

rights”

pengertian

Setiap

yang

Undang-undang Dasar Negara

warga

undang-undang

perundang-undangan

atas

pekerjaan

dan

lebih rendah. Hak-hak yang lahir dari

penghidupan

peraturan dibawah Undang-undang Dasar

kemanusiaan; (c) Pasal 27 ayat (3)

Negara RI tahun 1945, disebut dengan

berbunyi,

yang

“Setiap

layak

bagi

Warga

Negara


| 105

berhak dan wajib ikut serta dalam

mendapat kemudahan dan perlakuan

pembelaan negara”; (d) Pasal 30 ayat

khusus untuk memperoleh kesempatan

(1), “Tiap-tiap Warga Negara berhak

dan

dan wajib ikut serta dalam usaha

mencapai persamaan dan keadilan”.

pertahanan dan keamanan negara”;

3. Hak Warga Negara menduduki jabatan

(e) Pasal 31 ayat (1), “Setiap Warga

melalui prosedur pemilihan (elected

Negara

mendapat

officials) baik langsung atau tidak oleh

Ketentuan-ketentuan

rakyat, seperti Presiden dan Wakil

berhak

pendidikan”.

manfaat

yang

sama

guna

tersebut khusus berlaku bagi Warga

Presiden,

Negara Indonesia, bukan bagi setiap

Gubernur, Bupati, Wali Kota dan

orang yang berada di Indonesia.

jabatan lain.

Gubernur

dan

Wakil

2. Hak asasi manusia tertentu yang

4. Hak Warga Negara untuk diangkat

meskipun berlaku bagi setiap orang,

dalam jabatan tertentu, seperti TNI,

namun dalam kasus tertentu,berlaku

Polisi Negara, Jaksa, PNSl serta

bagi Warga Negara Indonesia dengan

jabatan struktural dan fungsional di

keutamaan-keutamaan

lingkungan

tertentu.

kepegawaian

melalui

Misalnya, (a) Pasal 28D ayat (2)

pemilihan, yang hanya berlaku dan

Undang-undang

Negara

hanya bisa diduduki oleh warga negara

1945

Indonesia sendiri sesuai ketentuan

untuk

Pasal 27 ayat (1), “Segala warga

bekerja.....”. Namun, negara dapat

negara bersamaan kedudukannya di

membatasi hak orang asing untuk

dalam hukum dan pemerintahan dan

bekerja di Indonesia.; (b) Pasal 28E

wajib

ayat (3) “Setiap orang berhak atas

pemerintahan itu dengan tidak ada

kebebasan berserikat, berkumpul, dan

kecualinya”, dan Pasal 28D ayat (3),

mengeluarkan pendapat”. Meskipun

“Setiap

ketentuan ini bersifat universal, namun

memperoleh kesempatan yang sama

implementasinya orang asing dan

dalam pemerintahan”.

Dasar

Republik

Indonesia

“Setiap

orang

Warga

Negara

tahun berhak

Indonesia

tidak

Hak

menjunjung

warga

melakukan

hukum

negara

upaya

dan

berhak

hukum

dipersamakan haknya. Orang asing

menggugat keputusan negara yang dinilai

tidak berhak ikut campur urusan dalam

merugikan hak konstitusional Warga

negeri Indonesia; (c) Pasal 28H ayat

Negara yang bersangkutan, yaitu: (a)

(2), “Setiap orang berhak untuk

terhadap keputusan administrasi negara

106 |


(beschikkingsdaad van de administratie),

Undang-undang

Dasar

Negara

(b) ketentuan pengaturan (regelensdaad

Republik Indonesia Tahun 1945 juga

van staat orgaan), materiil dan formil,

mengatur kewajiban konstitusional setiap

dengan melakukan substantive judicial

warga negara, antara lain: (a) kewajiban

review

atau

asasi manusia dan; (b) kewajiban warga

(formele

negara. Jika dibedakan lagi antara hak

toestsing), dan (c) putusan hakim (vonnis)

dan kewajiban asasi manusia dengan hak

dengan

dan

(materiile

procedural

judicial

toetsing) review

mengajukannya

ke

lembaga

kewajiban

konstitusional,

maka

pengadilan lebih tinggi, yaitu banding,

kewajiban-kewajiban tersebut dibedakan,

kasasi,

kembali.

antara lain: (a) kewajiban asasi manusia;

Misalnya, Pasal 51 ayat (1) huruf a

(b) kewajiban asasi warga negara dan; (c)

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003

kewajiban konstitusional warga negara.

atau

peninjauan

tentang Mahkamah Konstitusi (LN-RI

Hak konstitusional warga negara

Tahun 2003 Nomor 98, TLN-RI Nomor

yang meliputi hak asasi manusia dan hak

4316) menentukan bahwa, perorangan

warga

Warga Negara Indonesia dapat menjadi

UndangUndang Dasar Negara Republik

pemohon perkara pengujian undang-

Indonesia tahun 1945 berlaku bagi setiap

undang terhadap undang-undang dasar,

warga negara Indonesia, tanpa kecuali.

apabila yang bersangkutan menganggap

Hal

bahwa

perumusannya,menggunakan

hak

dan/atau

konstitusionalnya

kewenangan

tersebut

yang

dijamin

dilihat

oleh

dari frase

oleh

“setiap orang”, “segala warga negara”,

berlakunya sesuatu undang-undang. Hal

“tiap-tiap warga negara”, atau “setiap

ini dikuatkan dengan Putusan Mahkamah

warga negara”, yang menunjukkan bahwa

Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 yang

hak konstitusional dimiliki oleh setiap

salah

adalah

individu warga negara tanpa pembedaan,

menyatakan permohonan Pemohon III

suku, agama, keyakinan politik, ataupun

dan IV tidak dapat diterima karena para

jenis kelamin.

satu

amar

dirugikan

negara

putusannya

pemohon tersebut adalah warga negara asing. Dengan demikian, Warga negara asing tidak memiliki legal standing mengajukan

permohonan

B. Negara Hukum Kesejahteraan Teori negara hukum kesejahteraan

pengujian

merupakan perpaduan antara konsep

undang-undang terhadap Undang-Undang

negara hukum dan negara kesejahteraan.

Dasar.

Konsep negara hukum kesejahteraan


| 107

memiliki tiga aspek utama, antara lain:

kesejahteraan

aspek politik, hukum dan aspek sosial-

pemerintah

yang

budaya. (Bagir Manan, 1994: 38) Fokus

mengelola

perekonomian,

utama

kesejahteraan

mampu menjalankan tanggung jawabnya

adalah peningkatan kesejahteraan dengan

untuk menjamin ketersediaan pelayanan

memberikan peran aktif kepada negara

kesejahteraan dasar yang komprehensif

untuk menyelenggarakan kesejahteraan

dengan standar tertentu bagi warganya.

umum (bestuurzorg) melalui pelayanan

Kedua, Deacon, memberikan kunci utama

publik, sekaligus berperan untuk menjaga

untuk memahami negara kesejahteraan,

ketertiban dan keamanan rakyat dalam

antara lain: a) intervensi yang dilakukan

rangka mewujudkan tujuan negara yaitu

oleh

kemakmuran dan kesejahteraan rakyat

menjamin kesejahteraan warganya; b)

banyak

kesejahteraan

Negara

hukum

(bonum

publicum),

bukan

mengacu

negara

pada

peran

responsif

dalam sehingga

(pemerintah) harus

dalam

dikembangkan

kesejahteraan kelompok tertentu (bonum

berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat;

coetuum

orang

c) kesejahteraan adalah hak setiap warga

perorangan (bonum privatum). (I Gde

negara. (Isbandi Rukminto Adi, 2005:

Pantja Astawa, 2009: 120)

108). Inti proses ini adalah, negara

particulare)

Beberapa

konsep

atau

hukum

berupaya mengunakan kebijakan sosial

kesejahteraan yang dikemukakan oleh

sebagai alat melakukan redefinisi pola

para ahli, antara lain: Pertama, menurut

relasinya terhadap warga negara, menata

Spicker

ulang relasi kelas serta menghapuskan

negara

negara

kesejahteraan

adalah

suatu sistem kesejahteraan sosial yang

kesenjangan

memberikan peran besar pada negara

Purcell,

untuk mengalokasikan dana publik demi

kesejahteraan, yaitu: a) setiap warga

menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar

negara semata-mata karena dia manusia

warganya.

berhak atas kesejahteraan dasar atau taraf

Spicer

mengemukakan

kelas.

Ketiga,

menurut

pokok

negara

prinsip

“…stands for a developed ideal in which

hidup

welfare is provided comprehensively by

merupakan persatuan orang-orang yang

the state to the best possible standards.”

bertanggungjawab

(Darmawan

minimum

Triwibowo

dan

Sugeng

minimum;

b) atas

semua

masyarakat taraf

warganya;

hidup c)

Bahagijo, 2007: 8) Lihat juga dalam E.

penempatan tenaga kerja penuh (fulll

Suharto, 2006: 50). Pengertian tersebut

employment)

bisa

kebijakan

108 |

disarikan

bahwa,

negara

harus

didukung

oleh

pemerintah

sebagai

basis


mewujudkan

keadilan

(P.O

kesejahteraan menurut Jimly Asshiddiqie,

Purcell, 1953: 37) Pemikiran Purcell ini,

menuntut peran negara untuk memperluas

lebih menekankan pada hak dasar warga

tanggungjawabnya

negara

oleh

sosial-ekonomi yang dihadapi oleh rakyat

pemerinatah sebagai basis keadilan bagi

banyak. (Jimly Asshiddiqie, 1994: 223).

seluruh masyarakat. Keempat,

Richard

Lihat juga dalam (Lutfi J Kurniawan dan

Titmuss, menyatakan bahwa: “ a welfare

Mustofa Lutfi: 51 )Pemikiran ini bisa

state is a state in which organized power

dipahami bahwa, negara harus melakukan

is deliberately used through politics and

intervensi dalam berbagai masalah sosial

administration in an effort to modify the

dan ekonomi untuk menjamin terciptanya

play of market forces to achieve social

kesejahteran bersama dalam kehidupan

prosperity and economic well-being of

masyarakat. Intervensi pemerintah bisa

the people". Titmuss membagi tipologi

dilaksanakan

negara kesejahteraan menjadi 2 (dua),

program

yaitu:

menyelesaikan berbagai problem

yang

1)

harus

residual

sosial.

dijamin

welfare

state,

kepada

melalui yang

masalah

kebijakan

diusung

dan dalam yang

mengasumsikan bahwa tanggung jawab

dihadapi masyarakat untuk mewujudkan

negara sebagai penyedia kesejahteraan

tujuan

berlaku jika, keluarga dan pasar gagal

dalam alenia ke-IV Pembukaan Undang-

dalam

undang Dasar Negara Republik Indonesia

terpusat

menjalankan pada

fungsinya

kelompok

serta

masyarakat

negara

sebagaimana

tertuang

Tahun 1945. Pemikiran para ahli tersebut di atas

tertentu dan; 2) institusional welfare state, bersifat universal, mencakup semua

bisa

populasi warga, dan terlembaga dalam

negara kesejahteraan adalah jaminan

basis kebijakan sosial yang luas dan vital

kesejahteraan

rakyat

bagi kesejahteraan masyarakat. (Lihat

menyangkut

kepentingan

dalam Darmawan Triwibowo dan Sugeng

sosial,

Bahagijo, Op.Cit. hlm. 9.) Hampir sama

maupun kepentingan politik. Artinya,

dengan Purcell, Titmus juga memberikan

Negara memiliki freies ermessen, yaitu

penekanan pada pemenuhan jaminan hak

kebebasan turut serta dalam seluruh

dasar warga negara oleh pemerintah

kegiatan sosial, politik dan ekonomi

dengan cara mengubah kekuatan pasar

dengan tujuan menciptakan kesejahteraan

menuju kesejahteraan sosial dan ekonomi

umum. (Mahfud

masyarakat.

Lihat juga dalam (Bewa Ragawino, 2006:

Kelima,

konsep

negara

dipahami bahwa,

budaya,

kunci pokok oleh

hukum,

Negara, ekonomi, pendidikan

Marbun, 1987: 42)


| 109

37)

Konsep

negara

kesejahteraan

untuk memajukan kesejahteraan umum,

menuntut negara memperluas tanggung

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

jawabnya

melaksanakan

terhadap

masalah

sosial

ketertiban

dunia......”

ekonomi yang dihadapi rakyat banyak,

Selain itu Pancasila dalam sila-silanya

sesuai tujuan akhir setiap negara, yaitu

juga

menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya

memberikan keadilan dan kesejahteraan

(bonum

publicum,

bagi seluruh rakyat Indonesia (Mohamad

common

wealth).

common

good,

mengatur

bagaimana

Negara

(Miriam

Budiarjo,

Yamin, 1952: 15)

Dalam konteks Negara

Republik

C. Jaminan Hak Konstitusional Buruh

negara

Perempuan Dalam Negara Hukum

2001: 45) Indonesia

tujuan

akhir

kesejahteraan adalah, melindungi segenap bangsa

Indonesia,

kesejahteraan kehidupan

memajukan

umum, bangsa,

Kesejahteraan Indonesia Hak konstitusional adalah hak setiap

mencerdaskan

warga

melaksanakan

konstitusi.

negara

yang

Jaminan

dijamin

oleh

atas

hak

ketertiban dunia dan keadilan sosial bagi

konstitusional buruh perempuan dalam

seluruh rakyat Indonesia sebagaimana

kerangka negara hukum kesejahteraan

amanah

Pembukaan

dimaksudkan bahwa, negara menjamin

Undang-undang Dasar Negara Republik

hak setiap warga negaranya melalui

Indonesia Tahun 1945. Secara historis

konstitusi negara yang dalam hal ini

konstitusional,

penelaahan

adalah Undang-undang Dasar Negara RI

terhadap semua Undang-undang Dasar

tahun 1945. Jaminan hak konstitusional

yang pernah dimiliki oleh Indonesia,

negara ini harus diwujudkan oleh negara

dapat dibuktikan bahwa negara hukum

melalui pemerintah sebagai pemegang

Indonesia

kekuasaan umum. Negara dalam hal ini

alenia

ke-IV

melalui

menganut

faham

negara

kesejahteraan (welfare state).Hal tersebut

harus

sebagaimana tertuang dalam alinea IV

berbagai masalah sosial dan ekonomi

pembukaan

Dasar

untuk menjamin terciptanya kesejahteran

Negara Republik Indonesia Tahun 1945

bersama dalam kehidupan masyarakat.

yaitu :

“... untuk membentuk suatu

Intervensi pemerintah bisa dilaksanakan


melalui kebijakan dan program yang


diusung dalam menyelesaikan berbagai


problem yang dihadapi masyarakat untuk

110 |

Undang-undang

melakukan

intervensi

dalam


mewujudkan tujuan negara sebagaimana

bebas memeluk agama dan beribadat

tertuang dalam alenia ke-IV Pembukaan

menurut agamanya,.....”

Undang-undang Dasar Negara Republik

5.

Indonesia Tahun 1945.

Hak

atas

kebebasan

berkumpul,

Hak konstitusional buruh perempuan

pendapat.

dan Pasal

berserikat,

mengeluarkan 28E

ayat

(3)

yang diatur dalamUndang-undang Dasar

menyatakan, “Setiap orang berhak

Negara RI tahun 1945, antara lain:

atas

1.

Hak atas pekerjaan dan penghidupan

berkumpul,

yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini

pendapat”.

terdapat dalam Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan,

“Tiap-tiap

6.

Hak jaminan sosial dan kesehatan.

Negara berhak atas pekerjaan dan

ayat (1) yang menyatakan “Setiap

penghidupan

orang berhak hidup sejahtera lahir

Hak

atas

yang

layak

bagi

dan batin, bertempat tinggal, dan

pengakuan,

jaminan,

mendapatkan lingkungan hidup yang

perlindungan, dan kepastian hukum.

baik

Pasal 28D (1) berbunyi: “

Setiap

memperoleh pelayanan kesehatan”.

pengakuan,

Pasal 28H ayat (3) berbunyi: “Setiap

berhak

jaminan,

atas

perlindungan,

dan

sehat

serta

berhak

dan

orang berhak atas jaminan sosial

kepastian hukum yang adil serta

yang memungkinkan pengembangan

perlakuan yang sama di hadapan

dirinya secara utuh sebagai manusia

hukum”

yang bermartabat” Pasal 34 ayat (2),

Hak untuk bekerja serta mendapat

yaitu:

imbalan dan perlakukan yang adil

sistem jaminan sosial bagi seluruh

dan layak dalam hubungan kerja.

rakyat

Pasal 28D ayat (2) menyatakan

masyarakat yang lemah dan tidak

”Setiap orang berhak untuk bekerja

mampu

serta

kemanusiaan.”

mendapat

imbalan

dan

perlakukan yang adil dan layak 4.

mengeluarkan

Hak ini terdapat dalam Pasal 28H

orang

3.

dan

berserikat,

Warga

kemanusiaan “. 2.

kebebasan

7.

“Negara mengembangkan dan sesuai

memberdayakan dengan

martabat

Hak untuk tidak diperbudak. Pasal

dalam hubungan kerja”.

28I ayat (1) berbunyi: “ ....hak untuk

Hak kebebasan beribadat. Pasal 28E

tidak diperbudak adalah hak asasi

ayat (1), menyatakan” Setiap orang

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”


| 111

8.

Hak untuk tidak diperlakukan secara

yaitu: Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat

diskriminatif. Pasal 28I ayat (2)

(2) Pasal 28H ayat (1) dan (1) serta Pasal

menyatakan:“Setiap orang berhak

34 ayat (2). Sedangkan hak sipil dan

bebas dari perlakuan yang bersifat

politik, yaitu hak yang bersumber dari

diskriminatif atas dasar apapun dan

martabat

berhak mendapatkan perlindungan

manusia yang dijamin dan dihormati

terhadap perlakuan yang bersifat

keberadaannya oleh negara agar manusia

diskriminatif itu”.

bebas

dan

menikmati

kebebasannya Hak-hak merupakan

tersebut hak

di

melekat

di

pada

hak-hak bidang

dan

sipil

dan

atas,

politik.Hak sipil dan politik bersifat

konstitusional

justiciable, pemenuhanya bersifat mutlak

(constitutional rights), sekaligus Hak

dan

Asasi Manusia (human rights). Hak

(immediately).

konstitusional

adalah


dijamin

Undang-undang

oleh

setiap

hak-hak

yang Dasar

harus

segera

dijalankan (www.

internasional-hak-sipil-dan-politik/

di

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

akses pada tanggal 14 Maret 2013) Pasal-

(Jimly Asshiddiqie, 1994: 223) Sebagai

pasal yang merupakan hak sipil dan

Hak Asasi Manusia, pasal-pasal di atas

politik, yaitu: Pasal 28D ayat (1), Pasal

dikategorisasikan hak Ekonomo Sosial

28E ayat (3), Pasal 28IE ayat (1) dan

dan Budaya (Ekosob), serta hak sipil dan

Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2).

politik. Hak Ekosob adalah jenis hak asasi

manusia

terkait

Keberlakukan

hak–hak

tersebut

dengan

bagi buruh Perempuan, terlihat dari frase

kesejahteraan material, sosial dan budaya.

“setiap orang” sebagaimana yang terdapat

Dalam konteks ini, Negara berkewajiban

dalam bunyi pasal-pasal tersebut di atas,

untuk

sehingga

menghormati

(to

respect),

mereka

juga

dijamin

dan

melindungi (to protect), dan memenuhi

dilindungi

(to fulfill) hak-hak Ekosob warganya.

konstitusi, yaitu Undang-undang Dasar

Hak Ekosob bersifat non-justiciable,

Negara Republik Indonseia tahun 1945,

pemenuhannya

segera

sebagai wujud dari konsekuensi negara

bertahap

kesejahteraan, yang diamanhkan oleh

(progressive realization). (Ifdal Kasim

alinia ke IV Pembukaan Undang-undang

dalam Majna El Muhtaj , 2008: xxv)

Dasar Negara Republik Indonseia tahun

Pasal-pasal yang termasuk hak Ekosob,

1945, yaitu: “... untuk membentuk suatu

dijalankan,

112 |

tidak

namun

harus secara

hak-hak

mereka

oleh



pengorganisasian,


penerapan


kesejahteraan masyarakat secara umum).

untuk memajukan kesejahteraan umum,

(E. Utrecht, 1960: 22-23). Juga dalam

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut

(S.F Marbun dan Mahfud MD, 1987:

melaksanakan

121-122)

Artinya,

ketertiban

dalam

dunia......”

konteks

pelaksanaan

kebijakan

atau

(policy)

demi

negara

Negara berkewajiban memenuhi

kesejahteraan pemerintah berkewajiban

seluruh hak dasar masyarakat yang tidak

untuk menyelenggarakan kesejahteraan

dapat diraihnya sendiri. Dalam konteks

rakyatnya.

buruh Perempuan, Negara berkewajiban menuntut

mengatur upah, memberikan perlindung-

untuk bertindak menyelesaikan segala

an, jaminan sosial dan jaminan hak-hak

persoalan yang menyangkut pemenuhan

lainnya, secara adil sesuai hak konsti-

hak dasar seluruh

warga negaranya,

tusional sebagaimana ketentuan yang

termasuk buruh Perempuan. Perlindungan

terdapat dalam Undang-undang Dasar

hukum yang diberikan oleh pemerintah

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Negara

kesejahteraan

merupakan salah satu bentuk tindakan pemerintah

untuk

menjamin

dan

Penutup Negara

memenuhi hak dasar warga negara baik

Republik

Indonesia

maupun

berdasarkan cita hukum Pancasila adalah

ekonomi, sebagai bentuk tanggungjawab

Negara Hukum kesejahteraan (welfare

negara. Pemerintah secara luas dalam

state) yang menjunjung tinggi harkat dan

konteks ini diserahi bestuurzorg, yaitu

martabat

sebagai

harkat dan martabat setiap warga negara

di

bidang

politik,

sosial

penyelenggara

umum.

(Bestuurszorg

modern

dalam

praktik

kesejahteraan adalah

istilah

Administrasi

tanpa

manusia,

kecuali,

perempuan.

Negara dan Ilmu Hukum Administrasi

kesejahteraan,

Negara modern. Makna

keberadaan

Bestuurszorg

serta

baik

Sebagai salah Negara

melindungi

laki-laki

dan

negara

hukum

satu

fungsi

adalah

untuk

adalah dalam setiap kegiatan atau tugas,

menjamin kesejahteraan bagi seluruh

pemerintah harus turut secara aktif dalam

rakyatnya, sebagaimana tertuang dalam

peningkatan

rakyat.

alenia IV pembukaan Undang-undang

Pemerintah harus proaktif mengatur,


mulai

1945.

kesejahteraan dari

perencanaan,

Komitmen

konstitusional


ini

| 113

menjadi

landasan

konstitusional

jaminan

untuk

hak

mendapatkan

keadilan bagi warga negara, yang dalam

Bersama”. Jakarta, 27 Nopember 2007. -------------, 1994, Gagasan Kedaulatan

konteks ini adalah Buruh

Perempuan.

Rakyat

Hak konstitusional Buruh

Perempuan,

Pelaksanaannya

antara lain: hak atas pekerjaan dan penghidupan

yang

kemanusiaan;

hak

layak atas

bagi

pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum; hak untuk bekerja serta mendapat

dalam

Ilmu

Negara

Budiarjo, Miriam, 2001, Pustaka Utama.

hak

dan

Teori

Negara,Bandung: Refika Aditama.

layak

kerja;

Indonesia,

Astawa, I Gde Pantja, 2009, Memahami

Ilmu

hubungan

di

dan

Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

imbalan dan perlakukan yang adil dan dalam

Konstitusi

Politik,

Dasar-Dasar

Jakarta:

Gramedia

kebebasan beribadat; hak atas kebebasan

Kurniawan, Lutfi J dan Mustofa Lutfi,

berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan

Perihal Negara, Hukum & Kebijakan

pendapat;

Publik,

hak

jaminan

sosial

dan

Perspektif

Politik

kesehatan; hak untuk tidak diperbudak

Kesejahteraan

dan; hakuntuk tidak diperlakukan secara

Kearifan Lokal, Pro Civic Society

diskriminatif.

Dan Gender, Malang: Stara Press Kurniawan,

yang

berbasis

Lutfi J. dan Ifdal Kasim

dalam Majna El Muhtaj. 2008,

DAFTAR PUSTAKA

Dimensi-dimensi HAM, Mengurai Adi, Isbandi Rukminto, 2005, Konsep

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

dan Pokok Bahasan dalam Ilmu

Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Kesejahteraan Sosial, Jakarta : UI

Manan, Bagir, 1994, Hubungan antara

Press.

Pusat dan Daerah Menurut UUD

Asshiddiqie,

Jimly,

Konstitusional

2007,

“Hak

Perempuan

Dan

Tantangannya”

Makalah

disampaikan

pada

Publik

Konsultasi

dan

acara

Dialog Nasional

1945,

Jakarta:

Pustaka

Sinar

Harapan. Marbun,

Mahfud,

1987,

Hukum

Administrasi Negara, Yogyakarta: Liberty.

Komnas Perempuan “Perempuan dan

Marbun, S.F dan Mahfud MD, 1987,

Konstitusi di Era Otonomi Daerah:

Pokok-pokok Hukum Administrasi

Tantangan

Negara, Yogyakarta,: Liberty.

114 |

dan

Penyikapan


Purcell, P.O., 1953, The Modern Welfare State, London: Lublin. Ragawino,

Bewa,

2006,

Hukum

Ilmu Sosial dan Politik Universitas Padjajaran. Indonesia,

Darmawan

Bahagijo,

Administrasi Negara, Bandung : Fak.

Republik

Triwibowo,

2007,

dan

Sugeng

Mimpi

Negara

Kesejahteraan, Jakarta: LP3ES dan Perkumpulan Prakarsa. Utrecht, E., 1960, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, FH

Undang-undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Ridwan, HR, 2008, Hukum Administrasi Negara , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Suharto, E., 2006, Analisa Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.

& PM UN Bandung:Padjadjaran. www.


internasional-hak-sipil-dan-politik/ Di akses pada tanggal 14 Maret 2013. Yamin, Mohamad, 1952, Proklamasi dan Konstitusi Jakarta:

Republik

Indonesia, Djambatan,


| 115

HAK KONSTITUSIONAL BURUH PEREMPUAN DALAM BINGKAI NEGARA HUKUM KESEJAHTERAAN DI INDONESIA

Recommend Documents