BUPATI KATINGAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR
d
TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN UMUM ALOKASI DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2015 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang
: a.
b.
c. d. Mengingat
: 1.
2.
3.
BUPATI KATINGAN, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa,
pelaksanaan pembangunan, pemerataan pertumbuhan
antar desa, peningkatan pelayanan dasar dan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa, perlu adanya stimulan melalui Alokasi Dana Desa; bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya perhitungan dan formulasi Alokasi Dana Desa di kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2OL5, perlu diatur dalam suatu Peraturan; bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Katingan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a18O); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan ant"ata Pemerintah Pusat dan Pemerintat an Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tawtbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44381; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2OA9 tentang Pqiak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
4.
Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 103, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5Oa9); Undang-Undang Nomor L2 Tahun zAtL tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, tamuarran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1;
5.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oL4 Nomor i, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5ae5);
6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2ot4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2oo5 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a5751; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OOS tentang 8. pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo5 Nomor I-4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45781; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2ao7 tentang 9. Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupatenl Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOT Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a7371; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2OL4 tentang Peraturan Pelaksanaan undang-undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2Ol4 Nomor l23l; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OL4 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Talrun 2OL4 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5558); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1O Tahun 2ACI7 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2OOT Nomor 1O); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2OO8 tentang Pembagian urusan Pemerintahan yffLg menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2oo8 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 I Tahun 2A1J1 tentang Kerjasama Antar Desa Di Kabupaten Katingan
(t
embaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun
2OLL Nomor
L
1);
15.
16.
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2Ol4 Nomor 43); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2O03 tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
35 Tahun 2OO7 tentang Pedoman umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan
17. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Desa; 18.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2oo7
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 19. peraturan Kepala Lembaga Kebljakan Pengadaan F,arang I Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2oL3 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa Di Desa; 20. Peraturan Bupati Katingan Nomor 42 Tahun 2AL4 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN UMUM ALOKASI DAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2015. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
:
1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Katingan yang merupakan kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentillgan
masyarakat setempat menurut prakarsa
sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.
3. 4.
Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurUt asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam dan prinsip Negara Kesatrran Republik Indonesia "i"t"* sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah'
Bupati adalah BuPati Katingan.
5.
Dewan Perwakilan Ratryat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
6.
Sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten
Katingan. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa 7. adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat 8. daerah. camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Katingan di 9. Wilayah Kerjanya. 10. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa. 11. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nEuna lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
untuk mengatur dan mengUrus IJruSan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat terdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, berwenang
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
t2. pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat aaU- sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 13. Wilayah atau dusun atau disebut dengan nama lain yang
disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.
14.
Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah
dan ditetapkan
dengan
Peraturan Daerah. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan BPD, dan ditetapkan dalam Peraturan Desa.
t7. PembangUnan Desa adalah upaya peningkatan kualitas
hidup dan kehidupan untuk
sebesar-besafilya
kesejahteraan masYarakat Desa. 18. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan terutama pertanian, termasuk pengelolaan srirb"t daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi' 19.
Keuangan Desa adalah semua hak dan kew4jiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu
t"top"
20.
2L.
22.
23.
.rr^t
S dan barang yang berhubungan
dengan
pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adatah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran' p"rr"t*rr"ahaan, pelaporan, pertanggungiawaban dan pengawasan keuangan desapemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Xepal,a b""a yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Tim Pengelola Kegiatan Desa yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintahan Desa
dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk
24.
25.
26.
27.
28.
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, dan membaYarkan menatausahakan, mempertanggungiawaban keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Rencana Pembangunan Jangka Pendek Desa (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan be*a (RKPDesa) adalah hasil musyawarah masyarakat desa tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (lima) tahun. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber paling sedikit 10 o/o dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dana Desa adalah merupakan bagran dari Keuangan Desa yang dimasukkan dalam APBDesa dan dianggirkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) pada kelompok Bantuan Keuangan Pemerintah.
BAB II PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 2
(1) (21
Pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Alokasi Dana Desa digunakan oleh pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdaya€m masyarakat desa. Pasal 3
(u Alokasi Dana Desa yang diarahkan bagt
kegiatan dipergunakan TPKD pembangunan fisik yang dikelola oleh sesuai dingan usulan dan hasil keputusan rapat di tingka!
desa yang bersangkutan, baik dengan sistem upah/gaji maupun secara swadaya dan gotong royong. (21 Alokasi Dana Desa untuk kegiatan fisik dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang bersifat kerjasama antar desa dalam satu kecamatan atau antar desa pada beberapa kecamatan.
(3)
Kerjasama antar desa dalam satu kecamatan atau antar desa pada beberapa kecamatan perlu dibuat Memorandum of understanding (Mou) yang selanjutnya dituangkan dalam naskah kerjasama serta dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang selanjutnya bertanggungiawab terhadap pelaksanaan kegiatan.
(4) Desa yang melakukan kerjasama a.ntar desa dengan
menyeiahlian langsung dana program pembangunan fisik desa kepada Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21, dana Operasional TPKD, dapat dialihkan penggunaannya untuk membiayai kegiatan lainnya di desa yang ditunjuk. Pasal 4
Bendahara Desa sebagai wqiib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pqiak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan Ketenttran Peraturan Perundang Undangan. Pasal 5
Dalam rangka menunjang keberhasilan
peningkatan wajib wilayah pembina sebagai pemungutan pajak, Camat memberikan fasilitas/membantu/mendorong Pemerintah Desa untuk menyetorkan pqiak ke kas negara-
Bagtan Pertama Maksud, T\rjuan dan Sasaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Pasal 6
Maksud, tujuan dan sasaran Alokasi Dana Desa : (1) Tujuan Alokasi Dana Desa adalah : a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa datam melaksanakan pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan sesuai pembangunan dan kewenanganya. b. Meningkatkan kemampuan lernbaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. c. Meningkatkan penerimaan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat desa; d. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat. e. Meningkatkan kesejahteraan aparatur di tingkat Desa selaku pelaksana pemerintahan di Desa. (21 Sasaran utama Alokasi Dana Desa adalah : penyelenggaraan a. Meningkatkan efektifitas Pemerintahan Desa. b. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa. c. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat. d. Meningkatnya partisipatif dan pemberdayaan masyarakat desa. Bagian Kedua Desa dan Alokasi Dana Desa Dana Prinsip Pengelolaan Pasal 7
Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa adalah : a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa. b. Pengelolaan kegiatan Alokasi Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkab secara administrasi, teknis dan hukum. c. Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip hemat, efektif, efisien dan terkendali. d. seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan selunrh un$lr masyarakat di Desa.
Bagran Ketiga Azas Yang Dianut Alokasi Dana Desa Pasal 8 (1)
(2)
Alokasi Dana Desa untuk setiap desa ditentukan dengan berdasarkan azas merata dan adil. Yang dimaksudkan azas merata dan adil adalah : a. Az,as merata adalah bagian Alokasi Dana Desa yang besarnya dibagi berdasarkan kondisi setiap desa. b. Azas adil adalah bagran Alokasi Dana Desa yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan beberapa nilai Bobot Desa dengan mempertimbangkan beberapa variabel yaitu jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan kondisi geografis desa. Berdasarkan kedua azas di atas, maka besarnya komponen keuangan Desa yang dianggarkan dalam APBDesa sebagian berasal dari Alokasi Dana Desa. BAB III RUMUSAN PENENTUAN BESARNYA DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA Pasal 9
(1) Rumusan perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masingmasing Desa dilakukan dengan menggunakan rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan serta potensi desa dengan rumus-rumus sebagai berikut : a. Alokasi Dana Desa = {o/o Klasilikasi Desa x Alokasi Dana Desa KabuPaten) : Jumlah Desa Menurut KlasifikasinYa menjadi 3, yaitu: b. Klasifikasi desa dapat dikelompokkan o/o) 62 Desa (2A 1. Biasa 34 Desa (30 %) 2. Terpencil 3. Sangat Terpencil 58 Desa (5O o/ol
(3) Tingkat kesulitan geografis dan klasifikasi Desa berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomot O5O/ 485 / KPTS /XIl / 20 L3 tentang Penetapan Kecamatan /
Kelurahan / Desa Biasa, Terpencil dan Sangat Terpencil di Kabupaten Katingan Tahun 2014.
BAB IV PENGGUNAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 10
(1) Besaran Honorarium Aparatur Desa dan Pengelola Perpustakaan Desa, sebagai berikut :Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RT/RW serta Mantir Adat Desa dengan rincian sebagai berikut : Rp. 2.2O0.000,- Per bulan. 1. Kepala Desa Rp. 1.7OO.OOO,- P€r bulan. 2. Sekretaris Desa Rp. 1.4OO.OOO,- Per bulan. 3. Kepala Urusan 4. Pengelola Perpusdes Rp. 1.000.000,- Per bulan'
(21 Besaran Insentif Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Ketua RT/RW serta Mantir Adat Desa dengan rincian sebagai berikut:
5. Ketua RT/RW
Rp. 200.000,- per bulan. Rp. L70.000,- per bulan. Rp. 130.000,- Per bulan. Rp. 10O.OOO,- per bulan. Rp. 75.OOO,- per bulan.
6. Mantir Adat Desa Keh:a Anggota
Rp. 200.000,- per bulan. Rp. 15O.OOO,- per bulan.
L. Ketua BPD 2. Wakil Ketua BPD 3. Sekretaris BPD 4. Anggota BPD
(3)
Besaran Operasional Tim Rp. Penggerak Pemberdayaan
8.5OO.OOO,- Per
tahun.
Kesejahteraan Keluarga (TPPKK)
(4)
Belanja operasional Pemerintah Desa digunakan untuk
:
a. Belanja Pegawai;
b. Belanja jasa meliPuti 1. Rekening Listrik. 2. Rekening Air.
3.
:
Rekening Telepon.
c. Belanja Barang meliPuti : 1. Alat Tulis Kantor. 2. Cetak, Foto CoPY, Materai. 3. Makan / minum raPat-raPat. 4. Pakaian Dinas Aparatur Desa dan Lembaga Desa. 5. Pengadaan peralatan kantor.
d. Belanja Perjalanan Dinas. e. Belanja perawatan / pemeliharaarr meliputi 1. PeralatanKantor Desa.
:
2.B,alil Desa. f. Pengadaan buku-bulnr administrasi desa dan literaflrr peraturan perundang-undangan
-
g. Belanja Bantuan Pilkades, Penjaringan Perangkat Desa dan Pembenhrkan BPD. h. Lain-lain sesuai dengan kebuttrhan dan kemampuan keuangan Desa.
untuk biaya Pemberdayaan Masyarakat dan pembangunan, digunakan untuk : a, Pembangunan danlatau rehab infrastruktur perdesaan
(5) Alokasi Dana
Desa
skala desa. b. Mendorong peningkatan komoditas unggulan dibidang pertanian, perkebunan' perikanan, dan peternakan' c. Pengembangan usaha ekonomi produktif pedesaan, lumbung desa, dan Pasar desa. d. Pen5rusunan Profil desa (data base), RPJM Desa, RKPDesa, LPPD dan LKPJ. e. Pen5rusuna:l Peraturan Desa/ Peraturan Kepala Desa' f. Pembuatan Peta Desa, Papan Struktur Organisasi Pemdes, Papan Informasi / PengumumarL. g desa. t>' Penyelenggaraan musrenbang Tepat Guna. Teknologi pengelolaan h. Penguatan i. Penanggularrgan kemiskinan, dan masalah sosial lainnya. Penguatan lembaga kemasyarakatan seperti LPMD, RT dan RW, Karang Taruna, PKK, POSYANDU, Lembaga Adat melalui bantuan operasional dan pelaksanaan
bulan bhakti gotong royong masyarakat di tingkat desa.
k. Penyediaan data-data, buku-buku administrasi pemerintahan desa. 1. bimtek, penyuluhan/sosialisasi, orientasi serta peningkatan keterampilan Perangkat Desa,
BPD,
LPMD, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
m. Peningkatan kapasitas Pemerintah Desa dengan
mengikuti pelatihan, bimbingan teknis
o. p. q. r.
yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan lembaga lainnya baik dalam daerah mauplln luar daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa setelah mendapatkan persetqiuan dari Camat setempatPenguatan pemanfaatan sumber daya alam dan penataan lingkungan Permukiman. Mendorong pengembangan bidang pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan luar sekolahMendorong pengembangan bidang kesehatan, kepemudaan, dan olah raga. Lain-lain sesuai kebuhrhan dan kemampuan keuangan desa.
BAB V PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN DAN PEI{YALURAN
Pasal L1 (1)
Program dan kegiatan baik fisik maupu.n non fisik yang menjadi skala prioritas Pemerintah Desa dianggarkan datam APBDesa yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa dan sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim
Pengelola Kegiatan Desa lTirn Swakelola dengan berpedoman pada ketentuan perahrran perundangundangan yang berlaku.
(21
dan kegiatan sebagaimana dilaksanakan dengan cafa : (1), dapat dimaksud pada ayat
Pelaksanaan program
a. Swakelola; danlatau b. Menggunakan penyedia barang/jasa. (3)
penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah Kabupaten Katingan ke rekening Kas Desa.
(41
penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketenhran : a. Tahap I pada bulan April sebesar 40 o/o (empat puluh per seratus).
Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 o/o (empat puluh per seratus); dan c. Tahap III pada bulan Nopember sebesar 20 o/o (dua puluh per seratus). Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap sebigaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lambat pada minggu kedua. permintaan penyaluran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa oleh Desa dilakukan sebagaimana terdapat dalarn lampiran Peraturan Bupati Katingan tentang Pedoman Umum Alokasi Dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di
b.
(3)
(4)
Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2015. Pasal 12
(1)
Pelaksanaan program dan kegiatan dengan cara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a,
yang berbentuk jasa dapat melibatkan tenaga dari luar Pemerintah Desa seperti : Tenaga Ahli dibidangnya,
Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM),
organisasi Masyarakat setempat, Kelompok Masyarakat setempat dan Pihak Ketiga lainnya.
(21 Program dan Kegiatan yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud pada aYat (1) meliPuti : a. pelatihan, bimbingan teknis. b. penyuluhan. c. survey pemetaan; dan d. kegiatan lainnya yang dibutuhkan desaPasal 13 Penyedia BaranglJasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (21 huruf b yaihr badan usaha atau orang perseorangan jasa lainnya vang'menyediakan baranglpekerjaan konstruksi, a"rg*, iu^ pelelangan lrmum, pelelangan sederhana, penunjukan langsung, pemilihan langsung dan pengadaan langsung. BAB VI PENGELOI.A ALOKASI DANA DESA
Pasal 14 (1)
(2t
(3)
Untuk memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan
Alokasi
Dana Desa dibentuk Tim yang terdiri dari : a. Tingkat Kabupaten disebut Tim Pembina Alokasi Dana Desa Tingkat KabuPaten. b. Tingkat Kecamatan disebut Tim verifikasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan; dan c. Tingkat Desa disebut Tim Pengelola Kegiatan Desa /Tim Swakelola. Tim Pembina Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan yang terdiri dari unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkaitTim Verifikasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan oleh Camat yang terdiri dari :
a. Camat sebagai Penanggungiawab. b. Sekretaris Camat sebagai Kehra. c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan sebagai Sekretaris.
Kasi/Staf lainnya sebagai anggota yang jumlahnya di sesuaikan dengan kebutuhan. Tim Pengelola Kegiatan Desa /Tim swakelola sebagaimana
d.
(4)
dan
dimaksud pada ayat (1) huruf
c, ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Desa yang terdiri dari : a. Kepala Desa sebagai Penanggungjawab. b. Sekretaris Desa sebagai Ketua.
c. Kaur Pembangunan dan Perekonomian d.
sebagai
Sekretaris. Kaur Umum dan Keuangan sebagai bendahara; dan
Anggota dari Kaur, dan dapat dari kmbaga desa dan pendamping yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Apabila personil Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) din ayat (4) tidak ada dan/atau berhalangan tetap, maka dapat ditunjuk dari staf yang lain.
e. (5)
Pasal 15
(1) T\rgas Tim Pembina Alokasi Dana Desa
Tingkat
Ka6upaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4 ayat (21 adalah : a. men5rusun pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi dan monitoring, pengawasan
umum, evaluasi pelaksanaan /
pengelolaan
I
penggunaan, dan pelaporan Alokasi Dana Desa. b. menentukan besarnya Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh Desa berdasarkan ruillLrsan yang telah ditetapkan. c. melakukan sosialisasi secara luas tentang kebijakan, data dan informasi tentang Alokasi Dana Desa. d. membantu Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa Tingkat
Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Tim Pengelola Kegiatan Desa / Tina Swakelola
tentang pengelolaan dan
pertanggungiawaban
keuangan desa.
e.
f.
melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikannya kepada Inspektorat Kabupaten Katingan. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati Katingan sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
t2l T\rgas Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa
Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal L4 ayat (3) adalah : a. melakukan fasilitasi sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang Alokasi Dana Desa.
b. membina dan mengkoordinasikan Musrenbangdes dalam wilayah kecamatan.
c. membantu Tim Pengelola Kegiatan Desa men5rusun renc€Lna penggunaEur Alokasi beserta kelengkaPannya.
dalam
Dana Desa
d. memfasilitasi Tim Pengelola Kegiatan Desa /
Tirla
Swaketola dalam mengelola dan pertanggungiawaban
Alokasi Dana Desa.
e. melakukan (verifikasi) dokumen usulan pencairan Alokasi Dana Desa.
f. melakukan pemantauan / pengendalian terhadap proses pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa'
g.
h. i.
merekomendasikan usulan pencairan Aloka-si Dana Desa dari desa yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati Up- Kepala BPMPD KabuPaten Katingan. memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa. men5rusun rekapitulasi laporan perkembang€n pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa dan
melaporkan secara periodik kepada
j.
Tim Pembina
Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten. memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pendamping Alokasi Dana Desa di Desa.
Pengelola Kegiatan Desa /Tim Swakelola seblgaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (a) adalah : a. men]rusun renca.na penggunaan Alokasi Dana Desa dengan mengacu hasil Musrenbangdes tahun sebelumnya sebagai bahan penJnrsunan rancangan
(3) T\rgas Tim
Peraturan Desa tentang APB Desa.
b. me1rusun jadwal rencana pencairan dana dan serta mengadministrasikan keuangan pertanggungi awabannYa.
c. d. e. f.
men5rusu^n Rancangan Peratrrran Desa tentang APBDesa dan DURKDesa. melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa. bertanggungiawab secara teknis dan administrasi terhadap pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa secara periodik kepada Tim Verifikasi Kecamatan. BAB \rII PE'TUGAS PENDAMPING ALOKASI DANA DESA Pasal L6
(1) Untuk kelancaran dan ketertiban administasi di
dalam
masing-masing Desa, ditunjuk / diangkat Petugas Pendamping Profesional untuk penggunaan Alokasi Dana Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati, dengan kriteria persyaratan sebagai berikut : pengelolaan Alokasi Dana Desa
a. Non PNS minimal berpendidikan Sarjana (S1)' b. Tidak terlibat secara langsung dalam Kepengurusan Partai Politik dan/atau sebagai Calon Anggota L,egislatif.
pemeriksaan / penyidikan atau proses peradilan karena srratu tindak pidana.
c. Tidak sedang dalam proses perkara / d. Menandatangai Surat
(21
(3)
Pernyataan
bersedia melaksanakan ditempatkan dimana saja datam daerah, tugas dan tanggungiawabnya sesuai ketentuan yang berlaku, diatas materai 6000. Petugas Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (|) diatas, diikat dengan perjanjian kontrak kerja perseorangan selama 1 (satu) Tahun Anggaran, yalrg ditempatkan di Kecamatan, dan diberikan upah kerja ser_ta' operasional lainnya yang diatur datam kontrak kerja perseorangar. Untuk mengukur kinerja Petugas Pendamping Profesional Alokasi Dana Desa dilakukan evaluasi setiap tahun dalam
rangka pembinaan dan pengawasan serta untuk pengambilan keputusan lebih lanjut.
(4) petugas Pendamping Profesional Alokasi Dana ditakukan pemutusan Perjanjian kontrak
Desa
kerja tugas perseorangan, apabila dianggap tidak melaksanakan berdasarkan laporan Camat atau Kepala Desa setempat. pendamping Profesional yang ada tidak aktif dan /atalrt telah diputus kontraknya, Kepala Desa dapat mengusulkan Petugas Pendamping Alokasi Dana Desa dari unsur non PNS yang berasal dari Desa setempat dan/atau dari luar desa berdasarkan hasil musyawarah desa dengan melibatkan Unsur Kecamatan kepada Bupati.
(5) Apabila
Pasal 17
Petugas Pendamping Alokasi Dana Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas
:
a. membantu kegiatan musrenbangdes, b. c.
penyusunan/ penyemplrrrraan RPJMDes, Pen5rusu.nan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Desa, RKPDes, dan APBDesa. membantrr membuat harga satuan bahan dan upah dengan melakukan survey harga lapangan dengan tetap berpedoman pada standar harga bahan dan upah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. memfasilitasi pembuatan desain gambar, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan /atau membuatkan desain gambar Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan pembangunan fisik.
d. membantu membuatkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) e. f. g.
swakelola. memfasilitasi pembuatan penyusunan Profil Desa. membuat laporan perkembanga.n pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. membantu membuat laporan akhir tahun pelaksanaan Alokasi Dana Desa/APBDesa.
h. selain tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan {, a.p.t Aitun3rt sebagai anggota Tim Pengelola Kegiatan Desa / Anggota Tim Swakelola Desa. i. *"I*br"t laporan atas pelaksanaan tugas kepada BPMPD diketahui Kepala Desa dan Camat setempat. BAB XIII PERTANGGUNGJA\MABAN DAN PELAPORAN
Pasal 18
(1) Pertanggunglawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungiawabannya adalah pertanggungiawaban APBDesa.
(2) Pelaporan diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengelahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa. kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang (3) Bentuk pelaporan - dari Alokasi Dana Desa yang mencakup dibiayai perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah y*g dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan Alokasi Dana Desa yang terdiri dari : a. Laporan berkala, yaifu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dibuat secara rutin setiap bulannya, adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan Alokasi Dana Desa, dan realisasi belanja Alokasi Dana Desab. Laporan akhir dari penggunaaan Alokasi Dana Desa mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan Alokasi Dana Desa. (4) penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {3} huruf a dan huruf b, dilaksanakan secara berjenjang yaihr dari Tim Pengelola Kegiatan Desa/Tim Swakelola yang diketahui oleh Kepala Desa disampaikan kepada Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan. (5) Berdasarkan laporan-laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {41, Tim Verilikasi Alokasi Dana Desa Tingkat Kecamatan membuat laporan rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya dan secara bertahap dilaporkan kepada Tim Pembina Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten, yang selanjutnya oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dilaporkan kepada Bupati. Pasal 19
(L) Surat Pertanggungiawaban (SPJ) APBDesa termasuk Alokasi Dana Desa diadministrasikan oleh Bendaharawan Desa sebagai bahan pemeriksaan oleh Inspektorat dan/atau lembaga pengawas fungsional lainnya.
(21
surat Pertanggungiawaban (sPJ) dan jenis laporan lainya harus tersedia atau disimpan di Kantor Kepala Desa agar
dapat diakses oleh publik atau sewaktu-waktu dibutuhkan dengan mudah didaPatkan. (3) penyampaian laporan akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal t-8 ayat [3) huruf b disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran' dan (41 Apabila pada akhir tahun aJr8flararl terdapat sisa Aiokasi Drn" Desa, maka dana tersebut merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (siLPA) yang harus di setor kembali ke Kas Pemerintah Desa. (s) surat Pertanggungiawaban dana siLPA tahun sebelumnya ketentuan ayat (1), dan dibuat terpisah dibuat """r"i dengan Surat Pertanggungiawaban tahun berjalan' Pasal 20 (1)
surat Pertanggungiawaban (sPJ) Alokasi Dana Desa Tahap Pertama, fahap Kedu" maupun Tahap Ketiga dibuat oleh Tim Pengelola Kegiatan Desa dan disampaikan kepada Bupati up. Kabag. Perbendahara€!.n dan Kas Daerah Kabupaten f*tittg"t, melalui Camat setempat, dan sudah
diverilikasi oleh BPMPD dengan tembusan Inspektorat. (2) Surat Pertanggungiawaban (sPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat 1tf-aisimpaikan paling lambat 3 (tiga] bulan setelah- Alokasi Dana Desa ditransfer ke Rekening Pemerintah Desa. (3) Surat Pertanggungiawaban (sPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
a. b.
Halaman SamPul/Cover. Surat Penyampaian SPJ dari Kepala Desa' c. Buku Kas Umum. d. Realisasi Keuangan dan fisik. e.
Dasar-dasar hukum yang mendasari penerimaan,
pengeluaran dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa seperti Keputusan Pengangkatan Bendahara. f. Foto copy bulnr Rekening Desa. o Keputusan Kepala Desa tentang Pernberian Banfi-ran. b' h. Surat Perintah Kerja (SPK). i. Surat Perjanjian Kerja (Kontrak). j. Nota, Kwitansi. k. Foto dokumentasi. l. dan lain-lain yang dianggap perlu. (4) Alokasi Dana Desa yang belum dicairkan tahun sebelumnya akan tetap menjadi hak Desa dan diakumulasikan ke Pagu Alokasi Desa Desa Kabupaten tahun anggaran berikutnya.
Pasal 21
(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Bupati up. Kepala Badan
Pemberdayaan Mayarakat
dan Pemerintahan
Desa
Kabupaten Katingan setiap semester. (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana
DesL sibagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan
a. b.
:
semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya-
BAB IX PERJALANAN DINAS PEMERINTAH DESA DAN BPD Pasal 22
(1)
(2) (3)
Mekanisme, standar pedalanan dinas Pemerintah Desa
dan BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan tetap mengacu pada mekanisme,standar
perjalanan dinas PNS dan Non PNS yang ditetapkan oleh Bupati. Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Kepala Desa dan Ketua BPD disamakan dengan PNS Non Eselon Golongan III a. Besaran Uang Harian Perjalanan Dinas Perangkat Desa Non PNS, Anggota BPD, dan anggota kelembagaan Desa disamakan dengan PNS Non Eselon Golongan II a.
(41 Jumlah Hari Pedalanan Dinas diluar Provinsi maksimal 5 (lima) hari kerja, dalam Provinsi maksimal 3 (tiga) hari kerja, dalam Kabupaten maksimal 3 (tiga) hari kerja, dan dalam Kecamatan 2 (dua) hari kerja.
(5)
Surat T\.rgas maupun Surat Perintah Perjalan Dinas bagi
Kepala Desa dan Ketua BPD serta Sekdes PNS ditandatangani oleh camat/sekcam/Kasi yang senior jika yang bersangkutan berhalangan secara hirarki-
(6)
Surat T\rgas marrpun Surat Perintah Perjalanan Dinas bagi Perangkat Desa non PNS, Anggota BPD, dan anggota kelembagaan Desa ditanda tangani oleh Kepala Desa. BAB X PENGHARGAAN DAN SANKSI Pasal 23
(1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada desa yang berprestasi dalam mengelola Alokasi Dana Desa-
yang mengelola Alokasi Dana Desa tidak sesuai d.engan ketentuan yang berlaku berdasarkan monitoring dan pertimbangan BPMPD Kabupaten Katingan dan
(21 Bagt desa
Inspektorat Kabupaten Katingan, dikenai
sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Sanksi sebagaimana ayat (21diatas, dapat berupa : a. Bagr Desa yang pencairan Alokasi Dana Desa nya tidak dapat mencapai !AOo/o, maka Alokasi Dana Desa tahun berikutnya akan dikurangi sejumlah SILPA. b. Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa bagi desa yang : U Terlambat dalam menyampaikan laporan pertanggungiawaban keuangan (SPJ). 2l Sudah membuat/mengirimkan SPJ namun belum lengkap bukti pendukungnya. 3) Tidak tertib administrasi. (4) Kriteria penetapan pemberian penghargaan, pengenaan sanksi dan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dirumuskan oleh Tim Pembina Alokasi Dana Desa Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan BuPati. BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 24
(1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa secara teknis dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kabupaten dan Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan. (2) BpD rnetraksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa. (3) Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25
Alur pencairan dana Alokasi Dana Desa dan Besaran Nilai
Dana Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing desa di Kabupaten Katingan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II merupakan bagran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.
Pasal 26
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan eupati Katingan Nomor 2 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman umum Alokasi dan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2Ot4 Nomoi 131) dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Umum Alokasi dan Pelaksanaan Dana Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Kepada
Desa di Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2Ol4 Nomor 133) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal2T
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agtr setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengUndangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan-
Ditetapkan di Kasongan pada tanggal 4 Nlatct ao(s
AHMAD YANTENGLIE
Diundangkan pada tanggal
di
4
Kasongan Nlar<-L a6(s
DAERAH KABUPATEN KATINGAN,
BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2Ol5 *O146p {11
