PRESENTASI BUPATI PULANG PISAU TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2009

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

LAPORAN / PRESENTASI BUPATI PULANG PISAU TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2009 PENDAHULUAN : Mengawali Pidato Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pulang Pisau atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2009, Saya mengajak kita sekalian untuk menundukkan kepala, seraya mengangkat hati dan menaikkan puji dan syukur berlimpah ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas penyertaan dan bimbingan Nya, sehingga kita semua masih diberikan kekuatan untuk dapat melanjutkan karya pengabdian kita demi kesejahteraan masyarakat Pulang Pisau yang sama sama kita cintai. Dengan mengucap syukur atas semua yang telah kita alami dan kita terima dari Sang Maha Kuasa, kita sesungguhnya mendatangkan kelimpahan atas diri kita dan masyarakat. Pimpinan dan Sidang Dewan yang Saya hormati ; Penyampaian

Laporan

Keterangan

Pertanggungjawaban

Kepala

Daerah

merupakan bagian dari mekanisme dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah meliputi pelaksanaan tugas tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat selama kurun waktu satu tahun yaitu tahun 2009. Hasil hasil penyelenggaraan Pemerintahan

dan pengelolaan pembangunan selama

kurun waktu 2009, akan kita cermati bersama dalam penjelasan selanjutnya. Pada dasarnya hasil hasil yang telah dicapai bersama pemerintah dan masyarakat Pulang Pisau selama tahun 2009 merupakan akumulasi dari hasil pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan dari tahun tahun sebelumnya dan tahun 2009 yang merujuk pada dokumen perencanaan berupa Kebijakan Umum Anggaran dan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilakukan secara sinergis, koordinatif, integratif dan berkelanjutan melalui pemanfaatan potensi (Strength); peluang (Opportunity) dan eliminasi kelemahan (Weakness) dan tantangan (Threats) yang dihadapi dalam pembangunan. 1


Dewan Yang Terhormat ; Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Tahun 2009 dijiwai oleh amanat pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada DPRD dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. Berkembangnya

dinamika

politik

telah

membawa

perubahan

dengan

ditetapkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD dimana pasal 78 ayat (1), yang secara eksplisit menjelaskan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota adalah meminta “ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati / Walikota dalam melaksanakan tugas desentralisasi “. Hal ini dipertegas dalam PP Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD, khususnya pasal 19 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah meminta “ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas desentralisasi “. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Bupati Pulang Pisau, merupakan wujud akuntabilitas Pemerintah dan wujud pengawasan DPRD yang pada dasarnya memuat gambaran tentang kinerja yang telah dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, mencakup pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah, mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU APBD) Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2009. Secara teknis LKPJ ini disesuaikan pula dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada DPRD dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat. Esensinya adalah Kepala Daerah mendeskripsikan kinerja yang telah dicapai sebagai wujud pelaksanaan kehendak 2


rakyat yang tertuang dalam APBD tahun 2009, yang hasilnya merupakan landasan bagi upaya perbaikan dan koreksi dalam praktek pemerintahan dimasa yang akan datang. Dalam konteks ini perlu dibangun suatu persepsi yang sama akan pentingnya semangat kemitraan dalam keseluruhan penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pulang Pisau sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat dan Pulang Pisau. Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat ; Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan bagian dari mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang berlaku. Dengan demikian, pada dasarnya penyampaian LKPJ Akhir tahun merujuk pada ketentuan ketentuan normatif yang berlaku sebagai berikut : 1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD pasal 62 ayat (1), pasal 78 ayat (1). 2. Undang Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Masyarakat. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 120 / 140 / SJ tanggal 21 Januari 2004 Tentang Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD sehubungan dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Sesuai ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa “Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k, Kepala Daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat. “ Selanjutnya Penjelasan ketentuan Pasal 27 ayat (2) menyebutkan juga bahwa yang dimaksudkan dengan

3


‘menginformasikan’ dalam ketentuan ini dilakukan melalui media yang tersedia di daerah dan dapat diakses oleh publik sesuai dengan peraturan perundang undangan. Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat ;

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran kepada Dewan yang terhormat tentang penyelenggaraan tugas tugas umum pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun, dari Januari - Desember 2009. Penting disadari bahwa hasil yang dicapai merupakan kerja keras semua pihak, baik pemerintah maupun seluruh komponen pembangunan, sementara itu yang belum berhasil dilihat sebagai tantangan untuk diatasi di masa yang akan datang. Lebih jauh, tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah mengungkapkan secara transparan pelaksanaan program/proyek proyek maupun kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2009. Dengan demikian pengungkapan kinerja program dan kegiatan selama tahun 2009 tetap merujuk pada Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU APBD) yang meliputi : KUA Pendapatan Daerah, KUA Belanja Daerah, KUA Pembiayaan dan KUA berdasarkan Bidang Keuangan Daerah. Rumusan KUA-APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2009 merupakan platform kebijakan anggaran yang dijadikan pedoman umum untuk penyusunan anggaran bagi Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Pimpinan dan Sidang Dewan Yang Terhormat, Beberapa isu yang mempengaruhi sikap dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2009 sebagai penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Pulang Pisau, dilaksanakan dalam bentuk Strategi dan Arah Kebijakan Daerah, yaitu : I. STRATEGI PEMBANGUNAN

4


Strategi pembangunan daerah disusun untuk memberikan arah kebijakan dalam melaksanakan berbagai misi yang telah digariskan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau untuk mencapai visi yang diinginkan oleh segenap masyarakat Kabupaten Pulang Pisau. Dengan memperhatikan sumber daya daerah yang ada maka strategi yang dipilih dapat dihimpun ke dalam bidang-bidang sebagai berikut : a.

Bidang Pemerintahan Umum

b.

Bidang Ekonomi

c.

Bidang Sosial,

d.

Bidang Infrastruktur dan Lingkungan

Berdasarkan Bidang-bidang tersebut maka

Strategi Pembangunan Kabupaten

Pulang Pisau sebagai berikut : 1)

Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada agribisnis menuju terciptanya sistem agroindustri yang berkelanjutan.

2)

Menanggulangi kemiskinan dan pengangguran.

3)

Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan keagamaan.

4)

Mendorong peningkatan peranan swasta dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan dan pemanfaatan hasil-hasilnya.

5)

Meningkatkan pembangunan infrastruktur dan prasarana umum untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

6)

Mengendalikan pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam termasuk mengurangi pencemaran lingkungan.

7)

Meningkatkan kualitas aparatur dalam pelayanan publik.

8)

Meningkatkan pendapatan daerah untuk membiayai tersedianya public goods.

9)

Mengurangi kesenjangan pertumbuhan dan perkembangan wilayah kecamatan dan desa.

II. ARAH KEBIJAKAN DAERAH : a. Bidang Pemerintahan Umum 1)

Pendapatan Daerah Kebijakan : 5




Meningkatkan peran serta masyarakat serta menumbuhkembangkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah



Mengusahakan secara maksimal untuk mencapai target PAD pada setiap tahun



Menggali sumber-sumber potensi keuangan daerah, baik yang dilakukan melalui usaha intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi



Meningkatkan sistem pengawasan dan pengendalian penerimaan PAD



Meningkatkan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang lebih efektif dan efisien



Meningkatkan kelancaran dan ketertiban Lembaga Keuangan Daerah dalam mengelola keuangan daerah



Melaksanakan kemitraan dengan pihak ketiga



Mengefektifkan koordinasi dalam perhitungan APBD, penyusunan perubahan APBD, dan penyusunan APBD

Program :

2)



Peningkatan penerimaan keuangan daerah



Peningkatan pengawasan penerimaan keuangan daerah



Pengembangan lembaga dan pengelolaan keuangan daerah



Penyusunan APBD Berbasis Kinerja

Pengawasan Kebijakan : 

Mengembangkan sistem pengawasan yang berorientasi preventif dan refresif



Meningkatkan kemampuan aparatur pengawas

Program : Program :

3)



Pendayagunaan sistem dan pendayagunaan pengawasan



Penurunan kasus penyimpangan dan pengaduan masyarakat



Peningkatan tindak lanjut hasil pengawasan

Perencanaan 6


Kebijakan : 

Meningkatkan

kualitas

perencanaan

yang

akomodatif dan

aspiratif

dengan

mensinergikan rencana pembangunan dengan daerah lainnya 

Meningkatkan penyediaan data



Optimalisasi dan keterpaduan pembangunan intern pemerintah kabupaten dan dengan pihak eksternal (pemerintah dan sektor swasta)



Mengembangkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan monitoring

Program : 

Peningkatan kualitas perencanaan berbasis wilayah dan sinergi dengan rencana pemerintah kota/kabupaten lainnya

4)



Peningkatan kualitas dan sinergi monitoring dan evaluasi



Peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian



Pengembangan data dan statistik.

Aparatur Pemerintah Kebijakan : 

Meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja aparatur



Meningkatkan disiplin, motivasi, dan kreativitas pegawai



Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan PNS



Meningkatkan daya guna aset Pemda



Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam seluruh level pemerintahan

Program :

Program : 

Penataan kelembagaan



Peningkatan ketatalaksanaan



Peningkatan profesionalisme PNS menuju pelayanan prima



Pemekaran kecamatan dan desa.

7


5)

Ketertiban dan Hukum Kebijakan : 

Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat dalam rangka penyadaran hukum



Meningkatkan sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Program : 

Penyuluhan hukum



Pembentukan dan Pengembangan hukum



Pembinaan hokum

b. Bidang Ekonomi 1)

Pertanian dan Peternakan Kebijakan : 

Memperluas (ekstensifikasi) lahan pertanian dan mengusahakan pemanfaatan optimal (intensifikasi) untuk lahan pertanian yang belum diusahakan terutama pada kawasan dengan irigasi teknis secara produktif serta mempertahankan lahan pertanian produktif dari kegiatan investasi lain.



Meningkatkan pendapatan petani dan harga jual melalui pengembangan pola agribisnis pada usaha pertanian, ketahanan pangan, sumber daya sarana dan prasarana pertanian, peningkatan eksport produk pertanian dan pengembangan komoditas unggulan.



Menetapkan dan mengembangkan budidaya komoditi unggulan daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, perdagangan antar daerah dan meningkatkan eksport.



Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, bekerjasama dengan lembaga penelitian dan lembaga keuangan.



Peningkatan kesehatan hewan, produksi ternak dan masyarakat veteriner.

Program : 

Pengembangan agribisnis



Pengembangan ketahanan pangan 8




Pengembangan sumber daya sarana dan prasarana pertanian



Peningkatan produksi peternakan dan pelayanan RPH



Pengembangan komoditas unggulan produk hasil pertanian dan peternakan untuk

masing-masing wilayah dengan pertimbangan yang relevan.

2)

Perikanan dan Kelautan Kebijakan : 

Meningkatkan pengelolaan sumber daya pesisir, kelautan dan bantaran sungai



Mengembangkan perdagangan dan pasar komoditas hasil perikanan



Pengembangan potensi sumber daya pesisir dana kelautan



Pengembangan kerjasama dengan para pihak untuk pengembangan TPI



Pengembangan perikanan budidaya

Program : 

Pengembangan potensi sumber daya pesisir, kelautan dan perikanan darat untuk

perbaikan pendapatan nelayan 

Penyediaan sarana dan prasarana alat tangkap



Peningkatan kerjasama dengan para pelaku pasar dalam bidang perikanan



Peningkatan promosi investasi dalam bidang perikanan tangkap dan budidaya



Peningkatan ketrampilan nelayan untuk peningkatan produksi ikan budidaya dan

mutu hasil tangkapan 3)

Pertambangan dan Energi Kebijakan : 

Mengembangkan dan menyediakan informasi rinci untuk bahan galian yang sangat

potensial 

Mengembangkan pola pembinaan yang tepat untuk usaha pertambangan rakyat



Memfasilitasi pengembangan kerjasama antara masyarakat dan investor



Mengurangi dampak pertambangan emas rakyat terutama pengendalian penggunaan

bahan kimia berbahaya 

Menjaga kondisi keamanan yang kondusif untuk wilayah pertambangan yang telah

mendapat ijin Program : 9




Pendataan potensi defosit bahan tambang



Survei rinci bahan tambang yang sangat potensial dan promosi investasi untuk

bermitra dengan masyarakat untuk kawasan yang sudah digarap oleh masyarakat 

Promosi investasi untuk bahan tambang yang feasibel untuk diusahakan



Penyuluhan penggunaan teknologi ramah lingkungan, efisiensi dan terjangkau oleh

masyarakat

4)

Kehutanan dan Perkebunan Kebijakan : 

Membatasi exploitasi terhadap sisa hutan yang ada dan mengutamakan perlindungan terhadap hutan alam sekitar kota



Mengurangi penjualan kayu bulat keluar daerah dan meningkatkan produksi kayu setengah jadi



Mengembangkan kualitas dan kuantitas produksi kehutanan dengan mempertahankan kelestarian sumber daya alam



Menciptakan jaringan agribisnis dalam bidang perkebunan

Program :

5)



Pembangunan Kehutanan Rakyat Terpadu



Hutan hijau



Penyelamatan dan peningkatan sumber daya hutan



Pengembangan industri barang jadi produk kehutanan dan perkebunan



Pengembangan agribisnis dan promosi investasi dalam bidang perkebunan.

Perindustrian dan Perdagangan Kebijakan : 

Memfasilitasi akses pasar bagi pelaku usaha



Menata dan membina pedagang K5



Meningkatkan arus dan volume investasi



Menetapkan dan menata kawasan industri/perdagangan dan pergudangan 10




Mengawasi ketertiban alat ukur.

Program : 

Peningkatan iklim usaha kondusif



Peningkatan kerjasama antar lembaga Indag dan asosiasi-asosiasi



Pengembangan informasi pasar



Peningkatan kemampuan dan akses pasar dan permodalan dengan sosialisasi peran perbankan bagi dunia usaha

6)



Peningkatan dan pengembangan kemampuan daya saing IKM



Pengembagan sarana dan prasarana perdagangan di DAS Sabangau dan DAS Kahayan



Penataan dan pembinaan pedagang kaki lima dan pasar desa keliling mingguan



Fasilitasi optimalisasi kawasan perdagangan dan pengembangan daerah industri



Peningkatan dan penciptaan peluang ekspor.

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kebijakan : 

Mengembangkan manajemen koperasi berbasis bisnis



Mengebangkan kemitraan dengan usaha kecil, menengah dan besar



Memberdayakan

KUKM

dengan

berbagai

stimulus

untuk

peningkatan

produktivitas, efisiensi dan penciptaan daya saing. Program :

7)



Peningkatan kemampuan SDM dan pembinaan KUKM



Program peningkatan daya saing KUKM



Fasilitasi permodalan KUKM



Promosi dan kemitraan KUKM

Penanaman Modal dan Usaha Daerah Kebijakan : 

Mengembangkan investasi yang mempunyai daya saing regional dan nasional



Mengembangkan sistem informasi investasi



Membuat dan mengembangkan BUMD



Membentuk unit-unit usaha daerah. 11


Program : 

Peningkatan PMA/PMDN dan non-fasilitas



Peningkatan daya tarik dan daya saing investasi



Penataan dan pengembangan BUMD



Peningkatan usaha daerah



Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait



Peningkatan pemanfaatan sumber daya daerah.

C. Bidang Sosial 1)

Kesehatan

Kebijakan : 

Meningkatkan penyuluhan dan pelayanan kesehatan masyarakat dan rumah sakit, pencegahan dan pemberantasan penyakit, perbaikan gizi, pengawasan obat dan makanan dan penyuluhan bahaya narkoba



Mengembangkan peran serta masyarakat dan swasta dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat



Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan



Meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan.

Program : 

Penyuluhan kesehatan dan gizi



Perbaikan gizi



Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat tingkat dasar dan tingkat lanjut



Pencegahan dan penanggulangan penyakit terutama penyakit menular dan penyuluhan terhadap bahaya obat-obatan psikotropika



Peningkatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)



PKMD (Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa)



Peningkatan pelayanan puskesmas, sarana dan prasarana kesehatan.

2) Pendidikan dan Agama

Kebijakan :

12




Mengupayakan perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan bermutu yang

didukung oleh peningkatan peran masyarakat/swasta untuk menciptakan manusia yan berkualitas, cerdas dan beriman. 

Meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemampuan akademik,

profesionalisme tenaga kependidikan dan penempatan proporsi guru yang memenuhi persyaratan minimal dan tenaga kependidikan lainnya terhadap jumlah murid 

Meningkatkan kesejahteraan guru-guru daerah terpencil disertai dengan

pengawasan yang ketat 

Mengembangkan manajemen berbasis sekolah untuk menumbuhkan sekolah-

sekolah unggulan yang berkualitas 

Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memenuhi

syarat 

Mengembangkan perpustakaan umum dan sekolah serta jurnal karya ilmiah

daerah untuk menunjang karier tenaga pengajar 

Meningkatkan kerukunan antar umat beragama dan mendorong tingkat kualitas

pelayanan keagamaan. Program : 

Peningkatan kesadaran untuk mengikuti minimal pendidikan dasar



Peningkatan total kelulusan SD dan SMP yang melanjutkan kejenjang pendidikan

yang lebih tinggi 

Pengembangan pendidikan luar sekolah



Pengembangan sekolah unggulan



Pengembangan perpustakaan



Peningkatan sarana kehidupan beragama



Pemberian penghargaan dan insentif kependidikan pada petugas berprestasi dan

yang aktif pada daerah terpencil 

Pengembangan dan pemfasilitasan terbitnya karya ilmiah daerah



Penerangan dan bimbingan hidup beragama



Peningkatan pelayanan Ibadah Haji



Pembinaan kelembagaan dan tenaga penyuluh keagamaan

Kesejateraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan 13


Kebijakan : 

Memantapkan data penyandang masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial, serta penyebarluasan informasi pembangunan kesejahteraan sosial



Meningkatkan koordinasi intern dan antar lintas sektoral dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial



Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan usaha kesejahteraan sosial yang semakin adil dan merata



Mengurangi penduduk dan keluarga miskin melalui program yang terpadu untuk mempercepat penurunan jumlah dan penduduk miskin baru

Program : 

Pembinaan kesejahteraan sosial



Pelayanan dan rehabilitasi sosial



Pembinaan dan partisipasi sosial



Penanggulangan bencana alam dan pencegahan kebakaran



Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin



Peningkatan kualitas pengetahuan dan ketrampilan masyarakat miskin



Pemfasilitasan usaha-usaha ekonomi produktif kelompok masyarakat miskin dan penyandang masalah sosial

4)

Kependudukan,

Catatan

Sipil,

Keluarga

Berencana,

Transmigrasi

dan

Ketenagakerjaan Kebijakan : 

Meningkatkan administrasi kependudukan



Meningkatkan pelayanan akte dan catatan sipil



Meningkatkan kualitas dan kuantitas warga transmigrasi dengan selektif



Meningkatkan kesejahteraan penduduk transmigrasi secara terintegrasi dengan penduduk lokal



Meningkatkan kesejahteraan keluarga



Meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak



Menyiapkan sistem manajemen tenaga kerja daerah 14




Memperluas kesempatan kerja di berbagai sektor



Memberikan latihan dan ketrampilan kerja di berbagai sektor terutama pada sektor-sektor yang akan terbuka peluangnya dengan terbukanya jalur transportasi dan berkembangnya daerah baru



Mengembangkan perlindungan terhadap tenaga kerja



Meningkatkan pengawasan terhadap norma-norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Program : 

Peningkatan administrasi kependudukan dan catatan sipil



Peningkatan ketrampilan dan pengetahuan para transmigran sesuai dengan kebutuhan lingkungan usaha sumber mata pencaharian



Pembinaan keluarga kecil bahagia dan sejahtera



Pembinaan usaha peningkatan kesejahteraan warga transmigrasi dengan warga lokal



Penurunan pengangguran melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha



Peningkatan ketrampilan kerja dan pelatihan tenaga kerja profesional terutama untuk bekal kerja mandiri



Pembinaan hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja



Pengawasan pelaksanaan norma-norma tenaga kerja



Pencegahan dan penyelesaian masalah PHK dan PHI



Perencanaan sistem tenaga kerja daerah

Pemuda, Wanita dan Olahraga Kebijakan : 

Meningkatkan peran pemuda dalam berbagai kegiatan ekonomi produktif



Memasyarakatkan olahraga di kalangan pemuda dan remaja



Meningkatkan peranan perempuan dalam membina kesejahteraan keluarga dengan mengutamakan pada keluarga pra-sejahtera

Program : 

Pelatihan dan bimbingan dalam menciptakan lapangan usaha sendiri



Pemasyarakatan dan pembinaan olahraga dan prestasi olahraga

15




Pelatihan dan pendidikan usaha ekonomi produktif untuk menumbuhkan semangat kemandirian di kalangan pemuda



d.

Pelatihan dan bimbingan dalam membina hubungan harmonis dalam keluarga

Bidang Infrastruktur Dan Lingkungan 1)

Penataan Ruang

Kebijakan : 

Menetapkan batas wilayah Kabupaten Pulang Pisau



Menata pembangunan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau

Program : 

Kerjasama penataan tata batas kabupaten/kota dan kecamatan



Penataan rencana penggunaan lahan



Penataan ruang kecamatan

2)

Permukiman

Kebijakan : 

Meningkatkan perbaikan perumahan, penyehatan lingkungan dan permukiman



Meningkatkan derajat kesehatan perumahan masyarakat



Meningkatkan penataan bangunan

Program : 

Perbaikan perumahan dan permukiman



Penyehatan lingkungan permukiman



Penataan bangunan

3)

Prasarana Wilayah

Kebijakan : 

Memprioritaskan rehabilitasi dan pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan

jalan, jembatan kabupaten dan antar desa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi terutama kawasan khusus dan tertinggal 16




Meningkatkan dan membangun jalan antar kampung di setiap desa diberi dana

stimulan ke setiap desa 

Meningkatkan kelas jalan yang ada menjadi kelas yang lebih baik



Meningkatakn perbaikan saluran induk dan saluran sekunder irigasi, bangunan air

irigasi 

Meningkatkan pengelolaan sungai, danau, rawa-rawa dan konservasi sumber

daya air 

Membangun fasilitas dan mengoptimalkan pemanfaatan air bersih agar cakupan

pelayanan meningkat baik keluarga maupun sebarannya 

Meningkatkan pemeliharaan dan pengelolaan saluran irigasi induk dan sekunder

untuk memenuhi kebutuhan air bagi penduduk dan usaha pertanian 

Membangun saluran irigasi tersier untuk meningkatkan intensifikasi pertanian



Meningkatkan peran serta petani dalam memelihara dan mengelola saluran irigasi

tersier agar kebutuhan air dapat tercukupi bagi kegiatan usaha tani. Program : 

Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan



Peningkatan jalan dan jembatan



Pembangunan jalan dan jembatan



Peningkatan kelas jalan atau standarisasi



Pencegahan banjir



Rehabilitasi saluran induk dan sekunder irigasi, bangunan air irigasi dan

bendungan 

Pengendalian sungai, pemanfaatan danau dan rawa-rawa, dan konservasi

sumber daya air 

Peningkatan jangkauan pelayanan air bersih perkotaan dan perdesaan



Pemeliharaan dan pengelolaan saluran irigasi primer dan sekunder



Peningkatan peran serta petani dalam memelihara dan mengelola saluran irigasi

tersier

4)

PJU, Listrik Perdesaan dan Pertamanan Kebijakan : 17




Meningkatkan sarana penerangan jalan



Meningkatkan jangkauan jaringan listrik



Meningkatkan sarana rekreasi

Program :

5)



Peningkatan penerangan jalan umum



Pemerataan penyediaan sarana listrik



Peningkatan pertamanan

Perhubungan Kebijakan : 

Mengoptimalkan fungsi sarana dan prasarana perhubungan, rehabilitasi dan

meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan 

Memperluas jangkauan pelayanan angkutan umum



Menyiapkan manajemen transportasi

Program : 

Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana perhubungan



Rehabilitasi sarana dan prasarana perhubungan



Peningkatan sarana dan prasrana perhubungan



Penanggulangan terputusnya sarana perhubungan

Lingkungan Hidup

6)

Kebijakan : 

Mengendalikan pemanfaatan sumber daya dalam dan pencemaran lingkungan

sehingga kualitas ekosistem terjaga 

Mengembangkan instalasi pengolahan dan TPA sampah untuk daerah perkotaan

yang mulai berkembang 

Mengendalikan kualitas dan kuantitas sumber air baku

Program : 

Kali dan pesisir bersih 18




Hutan hijau



Pengendalian penggunaan air tanah



Pemanfaatan dan pelestarian SITU



Pemasyarakatan AMDAL



Sanitasi lingkungan dan penanganan limbah rumah tangga



Peningkatan pelayanan air bersih pedesaan



Peningkatan armada sampah dan optimalisasi TPA



Kerjasama pengelolaan sampah.

Pertanahan

7)

Kebijakan : 

Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan pemanfaatan tanah

secara adil, transparan dan produktif 

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepemilikan dokumen

pertanahan 

Memberikan pelayanan hak-hak atas tanah dan pendaftaran tanah

Program : 

Pendataan pencatatan perubahan data opendaftaran tanah  Penyusunan dan pemetaan

bidang tanah/kerangka dasar teknik

 Peningkatan pemberian hak atas

tanah

 Penyelesaian masalah pertanahan  Pengamanan penatagunaan tanah

III. PRIORITAS DAERAH

19


Sedangkan Prioritas Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 1.

Pengembangan ekonomi rakyat melalui percepatan perubahan struktur ekonomi

yang berorientasi pada agribisnis menuju terciptanya sistem agroindustri yang berdaya saing dan berkelanjutan. 2.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan

yang diprioritaskan untuk penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. 3.

Peningkatan infrastruktur dan prasarana umum untuk mendorong peluang

investasi, pertumbuhan ekonomi, tersedianya lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. 4.

Peningkatan peran aparatur daam rangka good and clean governance dan

pengembangan peran aktif masyarakat. 5.

Peningkatan pendapatan daerah sesuai dengan potensi daerah secara optimal

guna memberikan layanan publik dan mendorong ekonomi kerakyatan melalui peningkatan daya saing produk, peningkatan peran kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah. 6.

Pengendalian, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam serta

pengendalian pencemaran lingkungan untuk pembangunan yang berkelanjutan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai budaya lokal. 7.

Peningkatan kerjasama dengan kabupaten dan propinsi yang berbatasan untuk

menanggulangi pencemaran lingkungan dan peningkatan ekonomi rakyat.

Pimpinan dan Sidang Dewan yang terhormat ; Penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan di Daerah ini senantiasa berhadapan dengan dinamika perkembangan yang bergerak cepat. Sehubungan dengan itu diperlukan kerja keras kita bersama sambil menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan, kebersamaan dan keuletan, disiplin dan solidaritas yang telah hadir ditengah masyarakat sambil terus-menerus menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita yakin Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati dan dengan keyakinan itulah, saya menyerahkan materi Laporan

Pertanggungjawaban

Bupati 20


Pulang Pisau atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009, beserta lampirannya kepada Dewan yang terhormat untuk dibahas lebih lanjut dalam persidangan ini. Dengan paparan-paparan di atas semoga dapat menjadi sebuah generator yang dapat mempertebal keyakinan dan bahan renungan kita bersama untuk membangun Kabupaten Pulang Pisau secara universal, yang

akan siap bersaing

dengan daerah-daerah lain dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian Presentasi saya pada kesempatan ini, semoga segala amal bakti dan energi yang kita sumbangkan untuk Republik Indonesia tercinta mendapat ridho Allah SWT. Amin. Amin Yaa Rabbalallamin. Sekian dan Terimakasih. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pulang Pisau, Mei 2010. BUPATI PULANG PISAU

ACHMAD AMUR

21

PRESENTASI BUPATI PULANG PISAU TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2009

Recommend Documents