GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH DEBITOR KEPADA PEMENANG LELANG DAN PIHAK BANK SETELAH DIKELUARKANNYA BERITA ACARA LELANG A Lawsuit Illegal Actions By Debitor To The Winner Auctions And The Bank After The Issuance News Event Auction
E Journal
Disusun Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Nama : Fahmi Amalyah Kadir, S.H NIM : 11010214410275
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG FEBRUARI 2016
GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH DEBITOR KEPADA PEMENANG LELANG DAN PIHAK BANK SETELAH DIKELUARKANNYA BERITA ACARA LELANG A Lawsuit Illegal Actions By Debitor To The Winner Auctions And The Bank After The Issuance News Event Auction
E Journal
Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
PEMBIMBING : Dr. Yunanto, S.H, M.Hum.
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG FEBRUARI 2016
GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH DEBITOR KEPADA PEMENANG LELANG DAN PIHAK BANK SETELAH DIKELUARKANNYA BERITA ACARA LELANG A Lawsuit Illegal Actions By Debitor To The Winner Auctions And The Bank After The Issuance News Event Auction
E Journal
Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Dosen Pembimbing,
SURAT PERNYATAAN
Saya yang bertanda tangan di bawah ini, FAHMI AMALYAH KADIR, SH, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut: 1. Tulisan dalam jurnal ini adalah hasil karya sendiri dan belum pernah dimuat atau di publikasikan di jurnal atau majalah ilmiah lainnya. Pengambilan karya orang lain dalam jurnal ini dilakukan dengan menyebutkan
sumbernya
sebagaimana
tercantum
dalam
Daftar
Pustaka. 2. Tidak keberatan untuk dipublikasikan oleh Magister Kenotariatan Universitas
Diponegoro
dalam
E-Jurnal
untuk
kepentingan
akademik/ilmiah yang non komersial sifatnya. 3. Saya bersedia untuk menerima sanksi apapun bilamana terbukti tulisan ini merupakan hasil karya orang lain.
ABSTRAK GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH DEBITOR KEPADA PEMENANG LELANG DAN PIHAK BANK SETELAH DIKELUARKANNYA BERITA ACARA LELANG Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, memberikan wewenang kepada pemegang Hak Tanggungan untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui Pelelangan Umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Pemegang Hak Tanggungan hanya dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dimana obyek jaminan berada, untuk pelaksanaan pelelangan umum dalam rangka eksekusi obyek Hak Tanggungan tersebut tanpa perlu meminta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Setempat. Kenyataannya Lelang Eksekusi barang Jaminan merupakan “momok” yang sangat menakutkan sebagai upaya paksa penyelesaian kewajiban debitur terhadap kreditur. Debitur tidak secara sukarela menerima pelaksanaan lelang eksekusi barang jaminan yang diberikan hak tanggungan kepada kreditur dan pada saat obyek Hak Tanggungan tersebut akan di eksekusi, sebelum pelelangan maupun setelah pelelangan dilaksanakan, debitur mengajukan gugatan atas adanya perbuatan melawan hukum terhadap lelang eksekusi barang jaminan atau membuat perlawanan (verzet) kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat dengan maksud menunda atau membatalkan lelang eksekusi barang jaminan Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimana perlindungan hukum bagi pemenang lelang dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum oleh debitur dan Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak pemenang lelang setelah dikeluarkannya berita acara lelang. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa melakukan penyelesaian kredit macet dengan menggunakan media lelang melalui KPKNL tidak selalu berjalanan dengan lancar. Alasan yang sering digunakan debitur untuk menggugat antara lain mengenai nilai limit yang terlalu rendah (tidak manusiawi), Hutang belum jatuh tempo, KPKNL yang dianggap tidak berwenang melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan, atau adanya niat baik dari debitur untuk menyelesaikan kewajibannya. Upaya menyelesaikan kredit macet dengan cara lelang milik debitur yang menggugat pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan melalui KPKNL, pihak bank nya memilih untuk melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan melalui Pengadilan Negeri setempat. Kata Kunci: Gugatan PMH Debitor, Pemenang Lelang, Berita Acara Lelang
ABSTRACT A LAWSUIT ILLEGAL ACTIONS BY DEBITOR TO THE WINNER AUCTIONS AND THE BANK AFTER THE ISSUANCE NEWS EVENT AUCTION The term illegal actions not only what directly unlawful, but also what directly breaking by another for the rule of law in decency, religious and manners. The auction based on undang-undang number 4 years regarding the rights to 1996, giving authority to holders of the responsibility for the right to sell objects dependent on power itself through public auction and taking repayment piutangnya from the dealership.Holders of the responsibility of only apply to the service station the wealth of the country and auction (kpknl) local security whereby objects be, for the auction common in order to the right to object without to request the order of the head local court. The auction is a problem is just an awful as an effort to force against the resolution debtor creditors.Debtors are not voluntarily received the auction execution collateral given the right to to the creditors and when objects rights in the responsibility of the execution, before and after auction auction implemented, debtors arguing for the illegal actions against auction execution collateral or making resistance (verzet) to the local court with intent delay or cancel auction execution collateral. Based on these things so problems subjects in this research is: how legal protection for the winning bidder the a lawsuit illegal actions by a debtor and how legal remedy that can be carried out by the winner of the auction after the issuance news event auction. A method of the approach that was used is the approach juridical normative , the data collection was done by research literature or study documents devoted only on the regulations written or material the law of another . Based on the research done can be concluded that do the completion of non-performed credit with uses the media auction process through kpknl not always berjalanan smoothly .The reasons often used of a debtor to sues among others about value limit that is too low ( inhuman ) , debt had not matured , kpknl that are not authorized implement execution formal use of hak tanggungan , and the good intentions from a debtor to settle their obligations . Efforts to resolve stuck credit with bidding property of a debtor was being sued the auction execution right through kpknl responsibility , the bank his chosen to carry auction right through the responsibility of local court . Keywords: a lawsuit illegal actions , the winning bidder , on reports auctio
1. PENDAHULUAN Kaidah hukum positif yang mengatur mengenai lelang yang ada selama ini kurang mendukung perkembangan lelang sebagai lembaga jual beli dan kurang memberi perlindungan kepentingan hak-hak pembeli lelang atas barang yang dibelinya. Karena hukum lelang yang ada kurang rasional, khususnya peraturan lelang kurang memiliki suatu kualitas “normatif” yang umum, 1belum dapat memecahkan semua problem praktis yang bersifat hukum sehingga sering terjadi gugatan dengan cara penjual mengajukan gugatan atas adanya perbuatan melawan hukum terhadap eksekusi barang jaminan
atau
membuat
perlawanan
(verzet)
kepada
Ketua
Pengadilan Negeri setempat dengan maksud untuk menunda atau membatalkan lelang eksekusi barang jaminan.Perlindungan hukum terhadap pembeli lelang berarti adanya kepastian hukum hak pembeli lelang atas barang yang dibelinya melalui lelang.Penjual seharusnya bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang ditimbulkan. Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata pihak yang dirugikan cukup membuktikan bahwa kerugian yang diderita adalah akibat perbuatan melawan hukum tergugat, tidak disyaratkan perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum terhadap orang yang dirugikan. Masalah hubungan sebab akibat menjadi isu sentral 1
Purnama Tioria Sianturi, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang,(Bandung: Mandar Maju, 2013), Hlm. 6.
dalam
perbuatan
melawan
hukum,
karena fungsinya
untuk
menentukan apakah seseorang harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Pelaksanaan
Eksekusi
Hak
Tanggungan
berdasarkan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, memberikan wewenang kepada pemegang Hak Tanggungan untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui Pelelangan Umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Pemegang Hak Tanggungan hanya dengan mengajukan
permohonan
kepada
Kepala
Kantor
Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dimana obyek jaminan berada, untuk pelaksanaan pelelangan umum dalam rangka eksekusi obyek Hak Tanggungan tersebut tanpa perlu meminta Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Setempat. Kenyataannya Lelang merupakan “momok” yang sangat menakutkan sebagai upaya paksa penyelesaian kewajiban debitur terhadap
kreditur.
Debitur
tidak
secara
sukarela
menerima
pelaksanaan lelang eksekusi barang jaminan yang diberikan hak tanggungan kepada kreditur dan pada saat obyek Hak Tanggungan tersebut akan di eksekusi, sebelum pelelangan maupun setelah pelelangan dilaksanakan, debitur mengajukan gugatan atas adanya perbuatan melawan hukum terhadap lelang eksekusi barang jaminan
atau
membuat
perlawanan
(verzet)
kepada
Ketua
Pengadilan Negeri setempat dengan maksud menunda atau membatalkan lelang eksekusi barang jaminan. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul : “GUGATAN
PERBUATAN
MELAWAN
HUKUM
OLEH
DEBITOR KEPADA PEMENANG LELANG DAN PIHAK BANK SETELAH DIKELUARKANNYA BERITA ACARA LELANG”
2. PERMASALAHAN Dalam Penulisan ini permasalahan yang dibahas adalah : a. Bagaimana perlindungan hukum bagi pemenang lelang dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum oleh Debitur? b. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak pemenang
lelang
jika
hasil
lelang
dibatalkan
setelah
dikeluarkannya berita acara lelang?
3. METODE PENELITIAN Metode
pendekatan
yang
akan
digunakan
dalam
penulisan hukum ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum
yang lain.2 Bahan utama yang akan ditelaah adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.3
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN a. Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Dengan Adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitur. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa
melakukan
menggunakan
penyelesaian
media
lelang
kredit
melalui
macet
Kantor
dengan
Pelayanan
Kekayaan Negara dan lelang tidak selalu berjalanan dengan lancar. Alasan yang sering digunakan debitur untuk menggugat antara lain mengenai nilai limit yang terlalu rendah (tidak manusiawi), Hutang belum jatuh tempo, KPKNL yang dianggap tidak berwenang melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan, atau adanya niat baik dari debitur untuk menyelesaikan kewajibannya akan tetapi pihak kreditur dengan semena-mena tidak
memberikan
waktu
untuk
debitur
menyelesaikan
kewajiban tersebut. KPKNL memberikan perlindungan hukum bagi debitur yaitu dengan adanya peraturan mengenai penetapan nilai limit lelang dan masa berlaku dari penilaian obyek jaminan.
2
Bambang Waluyo, 1996,Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika,
Hlm.13. 3
Nico Ngani, 2012,Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, Hlm.179.
Peraturan tersebut dituangkan dalam PMK 106/PMK.06/2013 Tertanggal 26 Juli 2013, dan sebagai pedoman bagi Pejabat lelang dalam memverifikasi dokumen terkait laporan penilaian atau penaksiran sebagai dasar penetapan nilai limit di terbitkanlah Surat Edaran Direktur Jenderal Nomor SE4/KN/2014 tanggal 08 September 2014 tentang Masa Berlaku Laporan Penilaian atau Penaksiran sebagai Dasar Penetapan Nilai Limit dalam Pelaksanaan Lelang. Diatur pula dalam PMK 106/PMK.06/2013 bahwa hanya pihak ketiga selain debitor/ tereksekusi dan suami atau istri debitor/ tereksekusi yang dapat membatalkan pelaksanaan lelang Eksekusi Hak Tanggungan. Dan biasanya gugatan dari pihak ketiga tersebut memuat tentang permasalahan kepemilikan atas jaminan yang akan dilelang b. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Pihak Pemenang
Lelang Setelah Dikeluarkannya Berita Acara Lelang Apabila Lelang di Batalkan. Bahwa untuk menyelesaikan kredit macet dengan cara lelang milik debitor yang terdapat gugatan atas pelaksanaan lelang melalui KPKNL, pihak bank nya memilih untuk melakukan lelang melalui Pengadilan Negeri setempat. Seperti saran yang diberikan oleh pihak KPKNL. Hal ini juga dapat
digunakan
apabila
ada
ketidak
sesuaian
atau
perubahan dari fisik dari obyek yang dijaminkan. Prosedur pelaksanaan lelangnya hampir sama dengan prosedur lelang obyek Hak Tanggungan
atas
kekuasaan
sendiri
oleh
pemegang Hak Tanggungan pertama. Bedanya adalah yang menjadi
penjual dan yang berhadapan dengan KPKNL
adalah Pengadilan Negeri. Penyelesaian kredit macet melalui Lelang di Pengadilan Negeri setempat minim resiko terjadinya gugatan, karena setiap tahapan yang dilalui dilaksanakan berdasarkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Dan apabila obyek jaminan tersebut terjual, pihak pembeli/pemenang lelang mempunyai kepastian akan memperoleh dan menguasai obyek jaminan lelang yang sudah dibelinya, ini dikarenakan dalam proses lelang di Pengadilan
Negeri
Ketua
Pengadilan
Negeri
juga
mengeluarkan surat perintah pengosongan untuk dilaksanakan oleh jurusita dan bila perlu dengan bantuan kepolisian, jika debitur yang obyek jaminannya disita tidak mau menyerahkan dengan sukarela pada pembeli/ pemenang lelang.
5. SIMPULAN a. Alasan atau Dasar dari Pembatalan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang disebabkan oleh adanya Gugatan Debitur di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
Tegal, antara lain : 1) Nilai Limit lelang yang terlalu rendah, pelaksanaan lelang atas kredit macet dilaksanakan sebelum jatuh tempo perjanjian kredit, tata cara/prosedur pelaksanaan lelang yang tidak tepat, misalnya pemberitahuan lelang yang tidak tepat waktu, pengumuman tidak sesuai prosedur dan lain-lain;Pihak ketiga pemilik barang baik yang terlibat langsung
dalam
penandatanganan
perjanjian
kredit
ataupun murni sebagai penjamin hutang; 2) Ahli waris terkait masalah harta waris, proses penjaminan yang tidak sah; 3) Salah satu pihak dalam perkawinan, terkait masalah harta bersama, proses penjaminan yang tidak sah; 4) Pembeli lelang terkait hak pembeli lelang untuk dapat menguasai barang yang telah dibeli/pengosongan. 5) Parate
executie
yang
dilaksanakan
oleh
KPKNL
bertentangan dengan hukum, ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3021 K/Pdt/1984 tanggal 30 Januari 1984. b. Upaya Kreditur dalam Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang Objek Jaminannya dalam Proses Gugatan,
yaitu memilih menyelesaikan kredit macet tersebut dengan lelang eksekusi hak Tanggungan melalui Pengadilan Negeri setempat, alternatif penyelesaian kredit macet ini diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) huruf b Undang-undang Hak Tanggungan. Dengan tetap
berusaha/berupaya menawarkan dan mencari
peminat untuk membeli obyek jaminan tersebut, sehingga pada saat pelelangan terjadi sudah ada peminat yang akan membeli obyek jaminan tersebut, dan tidak perlu dilakukan lelang ulang. Dan tidak menutup kemungkinan kreditur masih bisa berusaha untuk menyelesaikan kredit macet tersebut dengan cara penjualan secara bawah tangan dengan persetujuan atau bernegosiasi dengan pihak debitor pada saat mediasi.
6. SARAN a. Guna untuk mewujudkan perlindungan hukum terutama bagi pembeli
lelang,
maka
diperlukan
adanya
pembaharuan
peraturan lelang oleh pemerintah yaitu dengan cara melakukan perombakan terhadap norma-norma dalam Vendu Reglement karena norma-norma didalamnya sudah tidak relevan lagi dalam perkembangan hukum yang pesat saat ini, juga peraturan teknis pelaksanaan lelang agar tidak menimbulkan celah hukum yang merugikan bagi pihak debitur, kreditur, pemenang lelang, serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.
Untuk menunjang perlindungan hukum secara preventif yang masih belum ada maka pejabat lelang dan pembeli lelang harus lebih cermat, teliti dan berhati-hati dalam proses pelaksanaan lelang terutama dalam hal keabsahan dokumen-dokumen terkait obyek lelang. b. Adanya upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan telah memberikan celah untuk adanya bantahan/gugatan/keberatan
meskipun
risalah
lelang
seharusnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun dalam prakteknya pembeli lelang eksekusi hak tanggungan dapat dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain yang merasa dirugikan atas penjualan lelang tersebut. Upaya hukum yang telah disediakan untuk kedua belah pihak telah disediakan dan jelas hal ini untuk menunjang tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan dan juga kepastian hukum tidak hanya pada sisi pemenang lelang namun juga untuk sisi penjual lelang maupun pihak ketiga yang dirugikan. c. Penjual dalam hal ini Kreditur dalam menentukan nilai limitnya agar memperhatikan asas kepatutan/kewajaran. Karena selama ini ada indikasi, pihak bank kreditur dalam memohon lelang ada indikasi
menjual
hutang
dan
bukan
kewajaran harga barang yang dijual.
berusaha
mencari
d. Penetapan nilai limit/harga limit sebaiknya menggunakan jasa appraisal independen untuk menaksir harga dari obyek Jaminan yang akan dilelang. Penilaian oleh apraisal independen tanpa memiliki kepentingan atas kreditor dan debitur. Yang dijamin kenetralannya dan profesional dalam melaksanakan penilaian serta tidak ada konflik kepentingan dengan barang yang dinilainya. e. KPKNL hendaknya terus melakukan pembinaan kepada pejabat lelang khususnya dan pegawai pada imimnya yang terkait dengan pelaksanaan lelang. Bedah kasus/gelar perkara pada KPKNL
dalam
perkara
yang
dihadapi
yang
ada
kompleksitasnya perlu dilakukan. Tata kelola persuratan yang terkait dokumen pelaksanaan lelang mutlak diperlukan dalam mempersiapkan pra lelang dan pasca lelang. TIdak hanya lengkap namun rapi.
DAFTAR PUSTAKA
A. BUKU Ali H. Zainudin, 2011, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hal.23. Anggoro Teddy, Hak Tanggungan Parate Eksekusi : Hak Kreditur, Yang menderogasi Hukum Formil (Suatu Pemahaman Dasar dan Mendalam) http://www.groups.yahoo.com/group/Notaris_Indonesia/message /5105 Badrulzaman Mariam Darus, KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Edisi Kedua, Bandung,Alumni. 1996. Fuadi Munir, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002. Harahap M. Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta: Gramedia, 1994. Kadir Muh. Abdul, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal.82. Machmud Syahrul, Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek, (Mandar Maju: Bandung, 2008), hlm. 185 Meleong J. Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), hal 35. Nasution Bismar, 2003, disampaikan pada “Dialog Interaktif tentang Penelitian Hukum dan Hasil penulisan Penelitian Hukum”Pada “Makalah Akreditasi” fakultas Hukum USU, hal.1 Ngani Nico, 2012,Metode Penelitian dan Yogyakarta: Pustaka Yustitia, hal.179.
Penulisan
Hukum,
Projodikoro R. Wirjono, Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung: Sumur 1994. Prisnt Darwin, Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata, Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm 134-135.
Saebani Beni Ahmad, 2000,Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, hal.100. Sianturi Purnama Tioria, Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak Melalui Lelang, Bandung: Mandar Maju, 2013. Sibarani Bactiar, Majalah Hukum Privatisasi Lelang, Jurnal Keadilan, Jakarta : Volume 4 Nomor 1, Tahun 2005/2006. Soehartono Irawan, 1999,Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial lainnya, Bandung: Remaja Rosda Karya, hal.63. Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi I Cet ke VII, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003. Soemitro Rochmant, Peraturan dan Instruksi Lelang, edisi ke-2 Bandung: PT Eresco, 1987. Waluyo Bambang. Penelitian Sinar Grafikan. 1996.
Hukum
Dalam
Praktek.
Jakarta:
B. Peraturan Perundang-undangan.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah. Vendu Reglement (Undang-undang Lelang) stbl. 1908 No. 189; Vendu Intructie (Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Lelang) stbl. 1908 No. 190; Peraturan
Menteri
Keuangan
No.
93/PMK.06/2010
tentang
Petunjuk Pelaksaan Lelang; Peraturan Menteri Keuangan No. Perubahan
atas
Peraturan
106/PMK.06/2013 tentang
Menteri
Keuangan
Nomor
93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksaan Lelang; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang tentang Pejabat Lelang Kelas I; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 tentang Perubahan
atas
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013 tentang Perubahan
atas
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.06/2013 tentang Perubahan
atas
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang; Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 6/KN/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Lelang; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 323/K/Sip/1968; Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 821/K/Sip/1974.
