GUBERNUR SULAWESI TENGAH PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SULAWESI TENGAH, Menimbang :

Mengingat :

bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, dan memberikan acuan Pemerintah Daerah dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Pelayanan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak; 1.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi UtaraTengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

1

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657); 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR MINIMAL PELAYANAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK.

PELAYANAN TERHADAP

Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan: 1. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. 2. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. 3. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang wenang, baik yang terjadi diranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

2

4. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak. 5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapanbelas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 6. Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat PPT adalah suatu unit kerja fungsional yang meyelenggarakan pelayanan terpadu untuk saksi dan/atau korban tindak perdagangan perempuan dan anak. 7. Rumah Aman adalah tempat perlindungan sementara bagi korban selama dalam masa pelayanan pemulihan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. 8. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 9. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah. 10. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah. 11. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah. 12. Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan. 13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. 14. Instansi vertikal adalah instansi vertikal yang mempunyai lingkup kerja di wilayah Sulawesi Tengah. Pasal 2 SPM Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak meliputi layanan: a. Penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak; b. Pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; c. Rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan; d. Penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan e. Pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Pasal 3 (1) SPM sebagaimana dimaksud dalam indikator kinerja sebagai berikut:

Pasal

2 memiliki

a. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu sebesar 100% (seratus persen);

3

b. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan PPT di Rumah Sakit sebesar 100% (seratus persen) dari sasaran program; c.

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu sebesar 75% (tujuhpuluh lima persen);

d. Cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan didalam unit pelayanan terpadu sebesar 75% (tujuhpuluh lima persen); e. Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sebesar 80% (delapanpuluh persen); f. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum sebesar 50% (lima puluh persen); g. Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebesar 50% (lima puluh persen); dan h. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan sebesar 100% (seratuspersen).

(2) Penetapan indikator kinerja SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan target pencapaian paling rendah oleh unit pelayanan terpadu secara bertahap. (3) Target batas waktu pencapaian indikator kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tahun 2018. (4) Tata cara perhitungan pencapaian target indikator kinerja SPM sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. (5) Standar Pelayanan Pengaduan, dan Matriks Standar Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 4 (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berupa pemberian pelatihan keterampilan.

4

(3) Pemberian pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Rumah Aman, di dalam Panti atau diluar Panti yang didirikan/diadakan oleh Pemerintah Daerah. (4) Pelaksanaan pemberian pelatihan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan sosial dan/atau SKPD yang membidangi urusan ketenagakerjaan. Pasal 5 Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan oleh Instansi Vertikal. Pasal 6 (1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan SPM P elayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak. (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan SPM pada unit pelayanan terpadu. (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan, SKPD terkait dan instansi vertikal terkait. (4) Badan melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 7 (1) Gubernur bertanggungjawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM P elayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak tingkat Provinsi. (2) Bupati/Walikota bertanggungjawab untuk membuat laporan pelaksanaan SPM P elayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di wilayah Kabupaten/Kota masingmasing. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur, dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri. Pasal 8 (1) Laporan pelaksanaan SPM tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan laporan pelaksanaan SPM tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan rekapitulasi. (2) Badan melakukan rekapitulasi laporan pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

5

(3) Laporan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri. Pasal 9 (1) Pendanaan pelaksanaan SPM Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. (2) Pendanaan pelaksanaan SPM Pelayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten /Kota bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 10 (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPM P elayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak kepada pemerintahan daerah Kabupaten/Kota. (2) Bupati dan Walikota melakukan pengawasan atas pelaksanaan SPM P elayanan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di wilayahnya. Pasal 11 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu pada tanggal 18 Mei 2015 GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

6

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR 46 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK STANDAR PELAYANAN PADA PELAYANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK BIDANG PELAYANAN PENGADUAN KOORDINATOR : BADAN NO. 1.

KOMPONEN Dasar Hukum

1.

2.

3.

4.

5.

2.

Persyaratan Pelayanan: a. Pengaduan Langsung:

b. Pengaduan Telepon:

melalui

URAIAN Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Perempuan dan Anak. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Korban Perdagangan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014- 2018. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.

1. Korban

datang sendiri/didampingi keluarga, masyarakat, lembaga, saksi 2. Masyarakat yang melihat/mengetahui peristiwa/ kejadian datang ke Sekretariat Pelayanan Terpadu 1. Korban

menelpon sendiri Sekretariat Pelayanan Terpadu.

ke

7

2. Masyarakat yang melihat mengetahui

peristiwa/ kejadian menelpon Sekretariat Pelayanan Terpadu.

c. Pengaduan melalui Surat:

1. Korban membuat surat sendiri Sekretariat Pelayanan Terpadu.

ke

ke

2. Masyarakat yang melihat mengetahui peristiwa/ kejadian membuat surat pengaduan ke Sekretariat Pelayanan Terpadu

d. Pengaduan rujukan:

3.

dari

Rujukan dari SKPD atau lembaga pengada layanan/ jaringan PPT.

e. Penjangkauan korban:

Petugas datang ketempat korban sesuai dengan informasi yang diperoleh.

Sistem Mekanisme dan Prosedur: a. Pengaduan Langsung:

1. Korban sendiri/didampingi keluarga,

masyarakat, lembaga, saksi dan diterima oleh petugas pengaduan untuk melakukan identifikasi cepat tentang apakah pengadu adalah korban kekerasan. 2. Apabila korban dalam keadaan tertekan, luka parah atau pingsan maka identifikasi cepat dapat juga berdasarkan keterangan keluarga/ pendamping. 3. Intervensi kritis/ penanganan darurat apabila korban dalam kondisi gawat. 4. Identifikasi dengan check list (sesuai persetujuan korban). 5. Identifikasi kasus oleh petugas. 6. Identifikasi kebutuhan korban lewat konseling (Bagi anak yang tidak mempunyai wali dan/atau pendamping maka petugas bersama satu atau dua petugas yang professional mempunyai wewenang khusus untuk kepentingan terbaik bagi anak). Bagi korban yang mempunyai masalah psikologis, konseling dilakukan oleh petugas professional. 7. Melakukan koordinasi dengan lembaga pengada layanan/anggota/jaringan PPT. 8. Membuat surat rujukan. 9. Mendokumentasi kasus. 10. Apabila pengaduan kepada Iembaga lain harus menginformasikan kepada Sekretariat Pelayanan Terpadu.

8

b. Pengaduan melalui Telepon:

1. Petugas menerima telepon. 2. Petugas melakukan identifikasi

dengan check list. kasus dan korban oleh petugas.

3. Identifikasi

kebutuhan

4. Petugas

merencanakan pertemuan tatap muka dengan korban untuk merumuskan rencana tindak lanjut (bila diperlukan). 5. Melakukan koordinasi dengan lembaga pengada layanan/anggota/jaringan PPT lewat telepon. 6. Mendokumentasikan kasus. c. Pengaduan melalui Surat:

1. Petugas menerima surat masuk. 2. Petugas melakukan identifikasi korban (data korban, pelaku, kasus). 3. Petugas melakukan pertemuan tatap muka dengan korban dan member informasi hak-hak korban. 4. Petugas melakukan intervensi kritis kepada korban (ke Rumah Sakit atau Kepolisian). 5. Petugas melakukan koordinasi dengan lembaga pengada layanan/anggota/jaringan PPT. 6. Mendokumentasikan kasus.

d. Pengaduan melalui Rujukan:

1. Petugas menerima pengaduan rujukan. 2. Petugas memeriksa kelengkapan dokumen rujukan. 3. Petugas mengidentifikasi kasus dan kebutuhan korban. 4. Petugas melakukan koordinasi dengan layanan/ anggota/jaringan PPT sesuai kebutuhan korban. 5. Apabila diperlukan, petugas melakukan tatap muka. 6. Mendokumentasikan kasus.

e. Penjangkauan korban:

1. Petugas menerima informasi kasus. 2. Petugas melakukan koordinasi dengan lembaga layanan. 3. Petugas melakukan koordinasi dengan layanan terpadu tingkat kabupaten/kota. 4. Petugas mengidentifikasi kasus dan kebutuhan korban serta merumuskan rencana tindak lanjut, apabila diperlukan melakukan kunjungan lapangan. 5. Petugas mendokumentasikan kasus. 6. Petugas melakukan monitoring kasus.

9

4.

Jangka Penyelesaian:

Waktu

1. Pengaduan Langsung : 8 (delapan) jam. 2. Pengaduan melalui Telepon: 3 (tiga) jam. 3. Pengaduan melalui Surat: 3 (tiga) jam setelah dokumen lengkap. 4. Pengaduan melalui Rujukan: 2 (dua) jam. 5. Penjangkauan Korban: 5 (lima) hari.

6.

Tarif :

0 (nol) Rupiah.

7.

Data/ Dokumentasi yang Dibutuh kan: a. Pengaduan Langsung :

1. Data/dokumentasi kasus (identifikasi korban, kasus, pelaku). 2. Kebutuhan korban. 3. Surat keterangan korban. 4. Surat rujukan (jika diperlukan). 1. Data/dokumentasi kasus (identifikasi korban, kasus, pelaku). 2. Kebutuhan korban. 3. Surat keterangan korban. 4. Surat rujukan/rekomendasi (jika diperlukan).

b. Pengaduan Telepon:

melalui

c. Pengaduan Surat:

melalui

1. Data/dokumentasi kasus (identifikasi korban, kasus, pelaku). 2. Kebutuhan korban. 3. Surat keterangan korban. 4. Surat rujukan/rekomendasi (jika diperlukan).

d. Pengaduan Rujukan:

melalui

1. Data/dokumentasi kasus (identifikasi korban, kasus, pelaku). 2. Kebutuhan korban. 3. Surat keterangan korban. 4. Surat rujukan/rekomendasi (jika diperlukan).

e. Penjangkauan Korban:

1. Data/dokumentasi kasus (identifikasi korban, kasus, pelaku). 2. Kebutuhan korban. 3. Surat keterangan korban. 4. Surat rujukan/rekomendasi (jika diperlukan).

10

8.

Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas: a. Pengaduan Langsung :

b. Pengaduan melalui Telepon:

c. Pengaduan Surat:

d. Pengaduan Rujukan:

melalui

melalui

e. Penjangkauan Korban:

1. Ruang yang representatif. 2. Formulir data kasus. 3. Buku induk korban. 4. Form pelaporan. 5. Form rujukan. 6. Filling Cabinet/almari. 7. Komputer. 8. Alat tulis kantor. 9. Telepon. 10. Mobiler. 11. Kendaraan. 12. Kotak Surat. 1. Pesawat telepon dengan nomor khusus atau hunting sistem. 2. Publikasi nomor diberbagai media, (leaflet, buku telepon, bus umum). 3. Buku pencatatan kasus. 4. Telepon. 5. Alat Tulis kantor. 6. Komputer. 7. Filling cabinet. 8. Form pelaporan. 1. Ruang yang representatif. 2. Formulir data kasus. 3. Buku induk korban. 4. Form pelaporan. 5. Form rujukan. 6. Filling Cabinet/almari. 7. Komputer. 8. Alat tulis kantor. 9. Telepon. 10. Mobiler. 11. Kendaraan. 12. Kotak Surat. 1. Ruang yang representatif. 2. Formulir data kasus. 3. Buku induk korban. 4. Form pelaporan. 5. Form rujukan. 6. Filling Cabinet/almari. 7. Komputer. 8. Alat tulis kantor. 9. Telepon. 10. Mobiler. 11. Kendaraan. 12. Kotak Surat. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ruang yang representatif. Formulir data kasus. Buku induk korban. Form pelaporan. Form rujukan. Filling Cabinet/almari. Komputer. Alat tulis kantor.

11

9. Telepon. 10. Mobiler. 11. Kendaraan. 12. Kotak Surat. 9.

10.

11.

Kompetensi Pelaksana:

1. Memiliki empati dan komitmen. 2. Mempunyai perspektif HAM, gender dan perlindungan anak. 3. Memiliki kemampuan menyampaikan informai terkait alternatif layanan yang dapat diakses. 4. Memahami prinsip-prinsip kerja berjejaring. 5. Mempunyai kemampuan dan kewenangan penanganan korban. 6. Memiliki komunikasi yang baik. 7. Memiliki keterampilan konselin dasar. 8. Memiliki kemampuan penterjemah bagi petugas untuk orang-orang yang tidak mampu berbahasa Indonesia.

Pengawasan Internal:

1. Pengawasan melekat oleh internal Badan. 2. Pengawasan oleh Komisi Provinsi yang membidangi perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan Pengaduan, Pelapor dapat mengadukan atas Saran, dan Masukan: ketidakpuasan layanan melalui : Jalan Mangunsarkoro Nomor 31 Palu

12.

Jumlah Pelaksana:

3 (tiga) orang.

13.

Jaminan Pelayanan:

Pelayanan yang diberikan: 1. Empati. 2. Memberdayakan. 3. Kepentingan terbaik bagi korban. 4. Tidak menyalahkan korban.

14.

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan:

1. Menjaga kerahasiaan korban/privasi korban tidak disebar ke luar. 2. Ruang pelayanan harus memberikan kenyamanan. 3. Tidak memberitahukan keberadaan korban. 4. Memberikan perlindungan kepada korban dan saksi.

15.

Evaluasi Pelaksana:

Evaluasi penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak paling rendah 1 (satu) kali setahun oleh: 1. Gubernur. 2. Ketua Harian Pelayanan Terpadu. 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Kinerja

12

16.

Sanksi Pelaksana:

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

peraturan

17.

Tempat Pelaksanaan:

Sekretariat Pelaksana Pelayanan Terpadu Provinsi Sulawesi Tengah, Jalan Mangunsarkoro Nomor 31 Palu

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA

13

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR

46

TAHUN 2015

TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

PELAYANAN

KORBAN

KEKERASAN

MATRIKS STANDAR PELAYANAN MINIMAL PELAYANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Standar Pelayanan Minimal Jenis Pelayanan No. Dasar Penanganan pengaduan/

1.

Laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

Indikator Cakupan perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan Pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu

Nilai

Batas WaktuPencapaian (Tahun) 2015

2016

2017

2018

Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab Badan Pemberdayaan

100%

100%

100%

100%

100%

Perempuan, dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi

Pelayanan

2.

Kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana KTP/A dan PPT/PKTdi RS

100%

-

-

-

-

Dinas Kesehatan Daerah Provinsi

Standar Pelayanan Minimal No.

Jenis Pelayanan Dasar

Rehabilitasi

3.

Sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Penegakan dan

4.

Bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dan pelaku

Indikator

Nilai

Batas WaktuPencapaian (Tahun) 2011

2012

2013

2014

Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan Cakupan layanan Bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi

75%

75%

-

-

-

-

-

-

sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak

80%

100%

100%

100%

Lembaga Penanggung Jawab

75%

Dinas Sosial Daerah Provinsi

75%

Kanwil Kementerian Agama Provinsi

80%

Polda Sulawesi Tengah, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Pengadilan Tinggi Sulteng

Perempuan dan anak korban kekerasan di Cakupan penegakan dalam unit pelayanan terpadu hukum dari tingkat penyidikan

Satuan Kerja/

Standar Pelayanan Minimal No.

Jenis Pelayanan Dasar

Indikator

Nilai

Batas WaktuPencapaian (Tahun) Satuan Kerja/ 2011

2012

2013

Lembaga 2014 Penanggung Jawab

Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum

Badan 50%

100%

100%

100%

50%

50%

100%

100%

100%

50%

Cakupan layanan 5.

reintegrasi Pemulangan

bagi perempuan dan

dan reintegrasi sosial bagi perempuan

anak korban kekerasan

dan anak korban kekerasan

Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Daerah - Provinsi Dinsos - Badan Pemberdayaan Perempuan, dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi

Satuan Kerja/ No.

Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Cakupan layanan Reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Batas WaktuPencapaian (Tahun) Lembaga Penanggung Jawab Badan Pemberdayaan

100%

100%

100%

100%

100%

Perempuan, dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA