GUBERNUR JAWA TENGAH PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN UMUM FORUM FOR ECONOMIC DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT PROMOTION DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian Provinsi Jawa Tengah, diperlukan pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh unsur terkait di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi dalam mengelola potensi ekonomi lokal di Jawa Tengah melalui program terpadu dalam pengembangan ekonomi dan sumber daya;
b.
bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan Forum For Economic Development and Employment Promotion dan mendukung pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Lokal dengan menggerakkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Jawa Tengah agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinir dan terpadu, maka perlu adanya Pedoman Umum Forum For Economic Development and Employment Promotion;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Umum Forum For Economic Development and Employment Promotion;
: 1.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 8692);
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 58); 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65). 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 517); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah; MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM FORUM FOR ECONOMIC DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT PROMOTION (FEDEP)
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 3. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. 6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah. 7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD Provinsi Jawa Tengah yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mendukung pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Lokal melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 8. Forum For Economic Development and Employment Promotion yang selanjutnya disingkat FEDEP/ Pengembangan Ekonomi Lokal yang selanjutnya disingkat PEL adalah forum kemitraan terlembaga bagi para pelaku ekonomi di daerah yang relevan yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi melalui usaha-usaha/kegiatan bersama berbasis potensi lokal.
BAB II PEDOMAN UMUM FEDEP Pasal 2 (1) Pedoman Umum FEDEP disusun sebagai pedoman dalam rangka peningkatan dan pengembangan kapasitas kelembagaan FEDEP di Daerah dan Kabupaten/Kota. (2) Pengembangan kapasitas kelembagaan FEDEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya strategis yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam membangun sinergitas antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha dan masyarakat dalam mendorong percepatan pengembangan ekonomi lokal secara signifikan.
Pasal 3 (1) Pedoman Umum FEDEP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan sistematika sebagai berikut : a. latar belakang; b. maksud dan tujuan; c. pengertian FEDEP; d. dasar hukum pembentukan FEDEP; e. tujuan pembentukan FEDEP; f. keanggotaan dan struktur organisasi FEDEP; g. sekretariat FEDEP; h. tugas dan lingkup kegiatan; i. program kerja FEDEP; j. kelompok kerja FEDEP; k. mekanisme pengelolaan FEDEP; l. pembiayaan kegiatan FEDEP; m. monitoring dan evaluasi kegiatan FEDEP; n. pelaporan kegiatan FEDEP; o. manfaat kegiatan FEDEP; p. penutup. (2) Pedoman Umum FEDEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
Pasal 5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan di Semarang pada tanggal 18 Juli 2014 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO
Diundangkan di Semarang pada tanggal 18 Juli 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd SRI PURYONO KARTOSOEDARMO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2014 NOMOR 47
LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN UMUM FORUM FOR ECONOMIC DEVELOPMENT AND EMPLOYMENT PROMOTION A. LATAR BELAKANG Pembentukan Forum for Economic Development and Employment Promotion (FEDEP) atau Forum Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dilatarbelakangi oleh studi UMKM yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan GTZ – Lembaga Teknis Jerman pada Tahun 1998. Studi tentang kondisi dan permasalahan yang dihadapi UMKM di Jawa Tengah tersebut antara lain menghasilkan beberapa temuan sebagai berikut : 1. Kegiatan PEL masih dilakukan secara sporadik dan lembaga-lembaga yang mendukung pemberdayaan UMKM tidak terkoordinasi dengan baik; 2. Dukungan dari lembaga-lembaga kurang tepat sasaran karena tidak sesuai dengan kebutuhan UMKM (not demand oriented support); 3. Program PEL belum berkelanjutan; 4. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi lokal masih rendah. Temuan-temuan
tersebut
mendasari
munculnya
kebutuhan
untuk
melembagakan diskusi para pemangku kepentingan (stakeholder) pada tingkat kab/kota untuk mendukung PEL. Kebutuhan ini direalisasikan dengan membentuk Forum Dialog PEL, dengan nama FEDEP. Keberadaan FEDEP antara lain bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah yang ditemukan. Di dalam forum ini terdapat unsur-unsur pelaku usaha (swasta), pemerintah, serta Community Social Organization (CSO)/organisasi sosial masyarakat, yang berkedudukan sebagai think-thank. Forum FEDEP pertama kalinya dibentuk di 6 (enam) Kabupaten/Kota yang menjadi pilot project, yaitu Kabupaten Jepara, Cilacap, Pati, Klaten, Wonosobo, dan Kota Pekalongan. Pada tahun-tahun berikutnya FEDEP terus berkembang hingga terbentuk di 35 Kabupaten/Kota di seluruh
Jawa
Tengah pada Tahun 2010. B. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN UMUM FEDEP 1. Memberikan acuan kepada Pemerintah Kab/Kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan FEDEP di daerahnya; 2. Memberikan panduan kepada FEDEP agar dapat melaksanakan tugas fungsinya;
3. Memberi panduan pada stakeholder para anggota FEDEP dan pelaku usaha di
daerah
tentang
pola
melaksanakan
upaya-upaya
pengembangan
ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja melalui dialog lintas sektor. C. PENGERTIAN FEDEP FEDEP merupakan forum dialog untuk pengembangan ekonomi dan perluasan lapangan kerja di daerah. Forum ini adalah forum kemitraan terlembaga bagi para pelaku ekonomi di daerah yang relevan, bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah melalui pemberian saran dan arahan kebijakan tentang usaha-usaha/kegiatan bersama berbasis potensi
lokal.
Dalam
pelaksanaan
kegiatannya,
FEDEP
organisasi dan individu dari sektor pemerintah maupun
memfasilitasi swasta dalam
mensinergikan program pengembangan ekonomi lokal di daerah agar lebih optimal, terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. FEDEP bukan badan pelaksana pembangunan melainkan organisasi wadah yang berfungsi mengelola sumberdaya lokal melalui forum diskusi dan dialog. Hasil kegiatan FEDEP adalah rekomendasi untuk pengembangan ekonomi lokal di daerah, agar dapat direalisasikan oleh pihak-pihak yang mempunyai tupoksi dan tanggungjawab pada sektor terkait. Komitmen para anggota FEDEP dalam mengupayakan rekomendasi menjadi kegiatan merupakan kunci keberhasilan bagi keberlanjutan kegiatan FEDEP. D. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN FEDEP 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404); 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10); 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13); 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 58); 14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65). 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 517);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah;
E. TUJUAN PEMBENTUKAN FEDEP 1. Merumuskan saran rekomendasi kebijakan pembangunan ekonomi lokal (PEL) bagi Pemerintah kabupaten/kota di daerah masing-masing; 2. Membantu merumuskan prioritas kegiatan PEL di daerah masing-masing; 3. Menggerakkan sumberdaya lokal dalam kerangka PEL di daerah masingmasing.
F. KEANGGOTAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI FEDEP Keanggotaan FEDEP terdiri dari pemangku kepentingan, antara lain: 1. Unsur Pemerintah (SKPD teknis terkait); 2. DPRD; 3. Pelaku Usaha (swasta) terutama UMKM; 4. Kadin dan Asosiasi-asosiasi pengusaha lainnya ; 5. Lembaga Keuangan di Tingkat Kecamatan dan Lembaga Keuangan sejenis lainnya; 6. Unsur Perwakilan Universitas; 7. Unsur Perwakilan Organisasi Lokal Lainnya yang terkait dengan produksi, konsumsi, dan pengembangan masyarakat. Keanggotaan FEDEP dapat berubah, bertambah, atau berganti, termasuk susunan pengurusnya, sesuai dengan kondisi dinamis dan kebutuhan daerah. Stuktur organisasi FEDEP terdiri dari pengurus dan anggota. Pengurus terdiri dari Ketua, Sekretaris dan POKJA. Ketua dipilih dari salah satu unsur yang ada, yang dalam kegiatannya dibantu oleh sekretaris yang akan mengelola administrasi kegiatan, dan pokja-pokja yang akan melaksanakan kegiatan sesuai bidang masing-masing. Jumlah dan jenis pokja disesuaikan dengan keperluan pengembangan daerah. Koordinator operasional FEDEP di Kab/Kota adalah Bappeda Kab/Kota cq. Kepala Bidang yang membidangi Ekonomi.
G. SEKRETARIAT FEDEP 1. Sekretariat FEDEP merupakan pusat kegiatan administrasi forum yang berfungsi mempersiapkan keperluan untuk kegiatan : a. Rapat berkala forum dan pokja-pokja FEDEP; b. Diskusi pengembangan kelembagaan FEDEP;
c. Rapat perencanaan kegiatan FEDEP termasuk keuangan sampai dengan pelaporan kegiatannya; d. Fasilitasi sosialisasi, komunikasi, dan promosi FEDEP; e. Dokumentasi kegiatan-kegiatan FEDEP dan penyimpanannya. 2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang juga anggota aktif FEDEP dibantu tenaga administrasi yang bekerja secara fulltime; 3. Sekretariat sebaiknya berkegiatan menjadi satu dengan kantor ketua forum, atau disesuaikan dengan kesepakatan forum, untuk tujuan efektivitas dan efisiensi kegiatan FEDEP.
H. TUGAS DAN LINGKUP KEGIATAN FEDEP: 1. Tugas FEDEP adalah memberikan rekomendasi dan memfasilitasi : a. Pelaku usaha sektor swasta, dalam hal : 1) Perkuatan UMKM; 2) Perkuatan dan pengembangan klaster usaha; 3) Perkuatan jejaring usaha dan kemitraan. b. Sektor pemerintah, dalam hal : 1) Penyusunan prioritas Pengembangan Ekonomi Lokal; 2) Optimalisasi pelayanan kepada sektor usaha; 3) Peningkatan kualitas pelayanan perijinan; 4) Peningkatan efektivitas pemasaran potensi daerah; 5) Peningkatan iklim ekonomi lokal yang kondusif. 2. Lingkup kegiatan FEDEP meliputi: a. Rapat rapat berkala pengurus dan pokja; b. Diskusi peningkatan kapasitas kelembagaan FEDEP; c. Diskusi fasilitasi kegiatan klaster usaha; d. Diskusi pengembangan kapasitas klaster usaha; e. Kegiatan sosialisasi, komunikasi, dan promosi tentang FEDEP dan klaster di wilayahnya.
I. PROGRAM KERJA FEDEP Sesuai dengan tugas dan kebutuhan kegiatan FEDEP dalam rangka memfasilitasi pengembangan ekonomi lokal, berikut beberapa acuan program kerja FEDEP di daerah masing-masing, antara lain: 1. Program perkuatan kelembagaan FEDEP; 2. Program fasilitasi pengembangan klaster usaha di daerah masing-masing;
3. Program fasilitasi pengembangan iklim ekonomi kondusif dan peningkatan kualitas pelayanan perijinan di daerah masing-masing; 4. Program fasilitasi kerjasama klaster dengan Bussines Development Services di daerah; 5. Program
pengembangan
dokumentasi
informasi
dan
publikasi
atau
komunikasi dengan pihak-pihak lain yang berkepentingan; 6. Program fasilitasi pengembangan promosi dan pemasaran kelompok usaha yang tergabung dalam klaster usaha di daerah masing-masing.
J. KELOMPOK KERJA FEDEP Kelompok kerja FEDEP dibentuk disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan
pembentukan
FEDEP
di
kab/kota,
diantaranya
pengembangan
kelembagaan FEDEP, pengembangan klaster usaha, pengembangan informasi dan komunikasi dengan pihak lain, fasilitasi promosi dan pemasaran, dan lainlain. Kelompok kerja dapat dibentuk berbasis pada sektor usaha seperti pertanian, industri, pariwisata, dan usaha lainnya, atau berdasarkan tugas fungsi
lembaga/stakeholder
sesuai
dengan
potensi
ekonomi
lokal.
Pembentukan kelompok kerja tergantung pada kebutuhan daerah.
K. MEKANISME PENGELOLAAN FEDEP Dalam melaksanakan program kerjanya,melalui atau tidak melalui pokja, FEDEP sebagai forum diskusi/dialog stakeholder perlu dikelola dengan manajemen yang baik, antara lain meliputi : 1. pengaturan agenda dan pelaksanaan rapat/dialog/diskusi minimal 3 bulan sekali; 2. pencatatan dan penyiapan tindaklanjut hasil rapat; 3. publikasi dan pengkomunikasian hasil rapat; 4. pengaturan administrasi perkantoran termasuk keuangan dan suratmenyurat serta pendokumentasian hasil rapat/dialog/diskusi; 5. pembinaan anggota FEDEP termasuk memperkuat kelembagaan; 6. fasilitasi proses dialog dan pendampingan klaster, lobi ke fihak sponsor dan mitra kerja potensial, serta promosi lembaga dan hasil klaster. L. PEMBIAYAAN KEGIATAN FEDEP Pembiayaan kegiatan FEDEP bersumber dari dana pemerintah dan swasta. Dana pemerintah terdiri dari dana stimulan bantuan keuangan kepada kab/kota dari APBD Provinsi dan dana pendamping APBD kab/kota. Dana
swasta terdiri dari dana kelompok mandiri ataupun dukungan pendanaan dari BUMN/BUMD di daerah (CSR), dan lain-lain. Pengelolaan dana sampai saat ini diatur sebagai berikut : 1. Dana
stimulan
APBD
Provinsi
digunakan
untuk
penguatan
kelembagaan/capacity building. Kegiatan yang tidak boleh dibiayai dari dana bantuan Provinsi adalah : studi banding, membangun prasarana fisik (gedung), pengadaan kendaraan bermotor, pengadaan peralatan kantor (termasuk komputer dan peralatan elektronik sejenis lainnya), dan hal-hal lain sesuai dengan peraturan yang berlaku; 2. Dana pendamping APBD Kabupaten/Kota dipergunakan untuk mendukung pengembangan program PEL-FEDEP dan Klaster berdasarkan kebutuhan di masing-masing daerah; 3. Dana kelompok atau CSR, dan lain-lain digunakan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan.
M. MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN FEDEP Monitoring
dan
evaluasi
terutama
pada:
kegiatan
FEDEP
untuk
mengetahui kesesuaian pelaksanaan dengan rencana program yang sudah disusun,
dan
kinerja
FEDEP
dalam
mengupayakan
peningkatan
perkembangan ekonomi lokal berdasarkan kondisi klaster serta masalah dan kendala yang dihadapi di lapangan. 1. Monitoring Kegiatan FEDEP : a. Monitoring kegiatan dilaksanakan setiap saat sesuai dengan tujuan kegiatan untuk mengetahui kemajuan dan permasalahan pelaksanaan kegiatan di daerah, serta upaya pemecahan masalah secara tepat dan tepat; b. Materi monitoring meliputi aspek pendanaan, pelaksanaan kegiatan, output dan pelaporan kondisi perkembangan klaster; c. Hasil monitoring dilaporkan kepada Bupati/Walikota cq Bappeda dengan tembusan kepada pengelola program di tingkat provinsi untuk umpan balik perbaikan ke depan. 2. Evaluasi Kinerja FEDEP : a. Evaluasi kinerja dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengelolaan
kegiatan
yang
dilakukan
oleh
masing-masing
Kabupaten/Kota yang meliputi kajian terhadap manajemen, output, outcome pelaksanaan serta berbagai permasalahan yang muncul dalam pengelolaan kegiatan. Evaluasi kinerja dilaksanakan pada akhir tahun dalam suatu forum FGD (Focus Group Discussion) yang dihadiri oleh
seluruh pengelola program baik dari tingkat kabupaten/kota maupun provinsi; b. Evaluasi
kinerja
dilaksanakan
secara
bersama-sama
oleh
Tim
Kabupaten/Kota dengan Tim Provinsi.
N. PELAPORAN KEGIATAN FEDEP 1. Kegiatan FEDEP perlu dilakukan secara transparan dan melibatkan semua anggota sehingga semua permasalahan dapat diselesaikan secara bersama. Transparansi dibutuhkan dalam hal kebijakan dan penggunaan dana, serta kejelasan tentang sumber pendapatan FEDEP, pengeluaran, jenis kegiatan yang dibiayai, dan lain-lain. Semua kegiatan dilaporkan dalam bentuk dokumen; 2. Dokumen pelaporan hasil kegiatan pelaksanaan kelembagaan FEDEP terdiri dari : a. Dokumen Laporan Triwulan realisasi fisik kegiatan dan realisasi keuangan pelaksanaan kelembagaan FEDEP; b. Dokumen Laporan Akhir Tahun pelaksanaan kegiatan kelembagaan FEDEP; c. Dokumen Evaluasi pelaksanaan kegiatan kelembagaan FEDEP. 3. Dokumen pelaporan kegiatan kelembagaan FEDEP disampaikan oleh penanggung jawab kegiatan di kabupaten/kota melalui FEDEP, pada setiap triwulan dan akhir tahun kepada Bupati/Walikota cq. Bappeda dan kepada pengelola program di Tingkat Provinsi yaitu Bidang Perekonomian, Jln. Pemuda No. 127-133 Semarang selaku Ketua Pokja pengembangan ekonomi lokal/FEDEP.
O. MANFAAT KEGIATAN FEDEP Manfaat yang diharapkan dari kegiatan FEDEP adalah semakin berkembangnya kegiatan ekonomi lokal, diantaranya : 1. Kegiatan
PEL
dapat
terkoordinasi
dengan
baik
serta
mendukung
pemberdayaan UMKM; 2. Kebutuhan UMKM dapat dipenuhi dengan kegiatan-kegiatan yang tepat sasaran; 3. Program PEL semakin berkembang dan berkelanjutan; 4. Partisipasi masyarakat dalam PEL semakin meningkat. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari kegiatan FEDEP terhadap kelembagaan FEDEP adalah: 1. Tersusunnya agenda dan dokumentasi kegiatan FEDEP tahunan;
2. Terwujudnya peran aktif stakeholder dalam pelaksanaan tugas strategis dan teknis dalam kerangka kelembagaan FEDEP; 3. Terwujudnya peningkatan kemampuan ketrampilan pengelolaan usaha bagi kelompok klaster terutama UMKM di daerah sampai pemasaran hasil usaha, melalui atau tidak melalui kelompok kerja (pokja) melalui kegiatan fasilitasi pengembangan kapasitas klaster dalam bentuk FGD, latihan, dan training, baik oleh pokja kabupaten /kota atau tim pusat/provinsi; 4. Terwujudnya pengusaha yang tangguh, kuat dan mampu membuka lapangan usaha yang berkelanjutan melalui FGD, latihan, training oleh pokja kabupaten/ kota atau tim pusat/provinsi; 5. Terwujudnya organisasi forum yang berkualitas serta
meningkatnya
pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap FEDEP yang berdampak positif pada perkembangan ekonomi lokal melalui kegiatan sosialisasi, komunikasi, dan promosi tentang FEDEP dan klaster di wilayahnya.
P. PENUTUP 1. Pedoman
umum
FEDEP
diharapkan
dapat
menjadi
acuan
dalam
melaksanakan kegiatan pengembangan ekonomi lokal di daerah; 2. Materi Pedoman umum FEDEP disusun secara sederhana, agar para pelaksana dapat memahami dengan baik; 3. Pedoman teknis rinci disampaikan dalam bentuk buku Panduan FEDEP sebagai lampiran pedoman umum FEDEP.
GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd
GANJAR PRANOWO
