GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR NOMOR TAHUN 2013 TENTANG

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 40. 3 TAHUN 2013 TENTANG

PERUBAHAN RENCANA K ERJA PEMBANGUNAN DERAH (RKPD) PERUBAHAN TAHUN 2013

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 40.3 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013;

Mengingat

:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; 14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471); 17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogykarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3); 18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7); 19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2); 20. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 4); 21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 10); 22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 29); 23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 78); 24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 26); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013. Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

2. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. 3. Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. 5. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogykarta. 6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. 7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 2 (1) Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013. (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013. (3) Perubahan RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut : Bab I

: Pendahuluan

Bab II

: Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II

Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD Bab IV

: Penutup Pasal 3

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan Perubahan RKPD dengan melakukan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II tahun berjalan dan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2013.

(3) Hal-hal yang tidak mengalami perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013. (4) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2013 dimuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 4 Dalam hal Perubahan RKPD Tahun 2013 yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 berbeda dengan RKPD Tahun 2013 maka digunakan program dan kegiatan hasil Perubahan RKPD Tahun 2013. Pasal 5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Juli 2013 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TTD HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Juli 2013 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TTD ICHSANURI BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 40.3

DAFTAR ISI

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor Tahun 2013 Daftar Isi........................................................................................................................ Bab I

i

Pendahuluan ................................................................................................ 1.1. Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan ............................ 1.2. Dasar Hukum ......................................................................................... 1.3. Maksud dan Tujuan ............................................................................... 1.4. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD ................................................

1 3 5 6

Bab II

Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II.......................................... 2.1. Analisis Hasil RKPD pada Misi 1 RPJMD ................................................ 2.2. Analisis Hasil RKPD pada Misi 2 RPJMD ................................................ 2.3. Analisis Hasil RKPD pada Misi 3 RPJMD ................................................ 2.4. Analisis Hasil RKPD pada Misi 4 RPJMD ...............................................

7 7 23 32 51

Bab III

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD 3.1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal RKPD 2013......... 3.2. Perubahan Program dan kegiatan RKPD 2013........................................

60 62

Penutup .......................................................................................................

173

Bab IV

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Dasar Pertimbangan Perubahan Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah. Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut: 1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah. 2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RenjaSKPD). 3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan. Mengingat posisi strategis dokumen RKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKPD sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Berkualitas dalam hal ini adalah telah memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain: 1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya. 2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan. 3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.

1

4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur. 5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Aspek penting yang perlu mendapat perhatian kita semua dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan nasional adalah keselarasan antara rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional. Terkait dengan hal tersebut maka pada tanggal 31 Maret 2010 telah dikeluarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010, Nomor 0199/MPPN/04/2010 dan Nomor PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010–2014. Di dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Bersama 3 Menteri tersebut dinyatakan bahwa bagi provinsi, kabupaten dan kota yang telah menetapkan RPJMD sebelum ditetapkannya RPJMN 2010-2014, penyelarasan RPJMD masing-masing dilakukan dalam penyusunan RKPD yang diselaraskan dengan RKP mulai tahun 2011 dan tahun-tahun berikutnya sampai dengan berakhirnya periode RPJMN 2010-2014. RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD guna memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD. Dalam hal RKPD tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan perubahan. Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD DIY Tahun Anggaran 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi : perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan di atas. Penyusunan Perubahan RKPD dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada stuktur APBD DIY Tahun Anggaran 2013, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD DIY Tahun Anggaran 2013. Perubahan RKPD Tahun 2013 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2013 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

2

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah. 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau 3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. 5. Perubahan RKPD Tahun 2013 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 6. Perubahan Renja SKPD Tahun 2013 sebagaimana tersebut pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 7. Dalam hal keadaan darurat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan terlebih dahulu untuk mengatasi keadaan darurat dimaksud dan selanjutnya ditampung dalam Perubahan RKPD Tahun 2013. 8. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2013.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan Penyusunan RKPD DIY Tahun 2014 didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia 1950 Nomor 3 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339); 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11. 12. 13.

14.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undangundang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);

4

15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogykarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3; 16. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; 18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013; 19. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.

1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan Perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang disusun dengan maksud untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh Instansi/Kantor Wilayah/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun perubahan KUA dan PPAS Tahun 2013.

5

1.4 Sistematika Dokumen Perubahan RKPD Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD disajikan dengan sistematika sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan. Bab II : Evaluasi Hasil RKPD Sampai Dengan Triwulan II. Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD. Bab IV : Penutup.

6

BAB II EVALUASI HASIL RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1.

Analisis Hasil RKPD pada Misi 1 RPJMD “Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan” Pada RPJMD tahun 2012-2017 disebutkan bahwa misi 1 adalah

Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Untuk mencapai misi 1 tersebut, maka terdapat urusan-urusan yang mendukung pelaksanaannya. Urusan yang termasuk pada misi 1 ini adalah urusan pendidikan, urusan perpustakaan,

urusan

kesehatan,

urusan

keluarga

berencana,

urusan

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan ketenagakerjaan, dan urusan kebudayaan. Di bawah ini akan dijelaskan pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh masing-masing urusan yang diampu oleh SKPD sampai triwulan II yaitu bulan Juni 2013. 1. Urusan Pendidikan Salah satu hal penting dalam aspek kesejahteraan untuk fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi adalah bidang pendidikan. Seperti hasil penelitian Ginandjar Kartasasmita dalam buku, “Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan (1996), kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurangnya empat penyebab. Pertama, rendahnya taraf pendidikan.

Taraf

pendidikan

yang

rendah

mengakibatkan

kemampuan

pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Dalam bersaing untuk mendapatkan lapangan kerja untuk saat ini serendah-rendahnya diperlukan ijasah SMA, sedangkan kebanyakan rumah tangga miskin adalah lulusan SD atau SMP. Kedua, rendahnya derajat kesehatan. Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya fikir, dan prakarsa. Ketiga, terbatasnya lapangan kerja. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan. Keempat, kondisi keterisolasian, banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit

7

atau tidak dapak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya. Maka tidak salah kemudian ketika urusan pendidikan merupakan bagian dari misi I dari RPJMD. Pendidikan merupakan modal dasar untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia berkualitas sebagai pelaku pembangunan. Selain itu, pentingnya pembangunan pendidikan juga melegitimasi ciri khas DIY sebagi kota pendidikan. Hal ini terkait dengan visi pembangunan DIY sesuai dengan RPJPD 2005‐2025 (Perda No. 2 Tahun 2009) adalah “Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya, dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri, dan Sejahtera”. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi pembangunan di bidang pendidikan maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya. Berdasar perda tersebut visi pembangunan pendidikan DIY adalah “DIY pada tahun 2025 menjadi Pusat Pedidikan Berbasis Budaya Terkemuka di Asia Tenggara” dengan misi: a) Mewujudkan pendidikan berkualitas untuk semua nondiskriminasi, b) Mewujudkan pendidikan karakter berbasis budaya, c) Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan secara nasional, d) Mewujudkan sinergitas pembangunan pendidikan dengan pembangunan daerah dan nasional, e) Mewujudkan tata kelola pendidikan yang baik. Hingga pelaksanaan kegiatan hingga triwulan kedua, capaian untuk urusan pendidikan masih relatif rendah. Dari sepuluh program wajib dalam urusan pendidikan, sembilan program memiliki kegiatan yang realisasi nya nol (0). Hanya terdapat satu program yang kegiatan

di dalamnya telah ada

realisasinya, meskipun capaiannya kurang dari 25 persen, yaitu Program Peningkatan Pelayanan pada BLUD. Program Peningkatan Pelayanan pada BLUD diampu oleh Balai Latihan Pendidikan. Program PAUD bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan melalui jalur formal seperti Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) dan pendidikan bentuk lain yang sederajat. Peningkatan akses tersebut dimaksudkan agar kelompok sasaran program dapat memiliki kesempatan tumbuh dan berkembang optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki sebagai tahap perkembangan pada usia mereka dan merupakan persiapan untuk mengikuti pendidikan pada jenjang sekolah dasar. Di mana

8

kelompok sasaran program ini adalah semua anak usia dini baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian untuk pelaksanaan pengadaan perlengkapan gedung kantor permasalahan yang dihadapi adalah harga barang yang digunakan sebagai patokan dalam DPA lebih rendah daripada harga pasar. Oleh karenanya sedang dilaksanakan revisi anggaran yang dilakukan bersama dengan perubahan APBD 2013. Realisasi beberapa pelaksanaan program/kegiatan belum mencapai 100% karena memang tenggang waktu kontrak pelaksanaan hingga akhir tahun (31 Desember 2013). Diantaranya adalah program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, dan program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur. 2. Urusan Perpustakaan UU Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan menjelaskan fungsi strategis perpustakaan. UU tersebut mengatakan bahwa perpustakaan berperan dalam mentrasformasikan ilmu pengetahuan dan teknologi secara demokratis menuju masyarakat cerdas, kritis dan inovatif, disamping sebagai pelestari budaya di masyarakat. Dalam konteks ini Pemerintah DIY berusaha mendukung fungsi strategis perpusatakaan dengan menambah jumlah koleksi dan lebih mendekatkan

pelayanan

perpustakaan

kepada

masyarakat.

Selain

itu,

Pemerintah DIY juga memperbaiki kinerja pelayanan administrative dengan berhasil memperoleh ISO 9001:2008. Ada sejumlah program dan kegiatan inovatif yang dilakukan Pemerintah DIY dalam upaya meningkatkan manfaat perpustakaan bagi masyarakat. Pemerintah DIY sedang membangun perpustakaan terpadu di JEC yang diperkirakan selesai pada tahun 2013. Selain itu, penataan koleksi dilakukan berdasarkan tema tertentu, seperti perpustakaan yang berisi mengenai segala sesuatu mengenai Jepang ditata pada Kyoto Corner. Selain itu, guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, Pemerintah DIY sudah menjalin kerjasama dengan perpusatakaan berbagai universitas di Yogyakarta. Terakhir, Pemerintah DIY juga berupaya untuk mengadakan pustaka keliling yang dengannya diharapkan dapat lebih mendekatkan perpustakaan kepada masyarakat.

9

Berdasarkan

Indikator

RPJMD

2012-2017,

capaian

Program

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan diukur dengan melihat persentase peningkatan jumlah perpustakaan desa. Dalam Indikator RPJMD 2012-2017, target capaian Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

adalah

60.

Dalam

pelaksanaan

Program

Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan salah satu kegiatan yang

realisasinya

telah

mencapai

target

adalah

Perpustakaan Dengan Lembaga Pemerintah /

kegiatan

Kerjasama

Non Pemerintah. Untuk

pelaksanaan kegiatan Layanan Perpustakaan, dari 7 indikator 3 indikator telah mencapai target yang telah ditentukan sementara 4 indikator lainnya telah ada realisasinya namun belum memenuhi target. Dari sisi penyerapan anggaran, permasalahan lain yang terjadi adalah penyerapan dana yang rendah yang salah satunya adalah SPPD yang tidak terserap habis karena ada kebijakan at cost. Oleh karenanya sisa dana yang melebihi anggaran tersebut kemudian dikembalikan kembali ke kas daerah. Hal ini juga terjadi sehingga rendahnya penyerapan anggaran dalam kagiatan pengembangan center of excellent budaya jawa. Kendala administratif juga dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan bahan pustaka. Realisasi kegiatan baru berjalan 80%. Hal ini disebabkan oleh kendala administrasi dalam proses pencairan anggaran. Kendala administrasi yang berbentuk hambatan dalam realisasi pencairan anggaran juga dialami dalam pelaksanaan kegiatan “konsolidasi pengembangan perpustakaan”. Sedangkan untuk kegiatan pengadaan bahan pustaka, pengembangan koleksi

bahan

pustaka

dan

bahan

pustaka

nusantara,

dan

kegiatan

pengembangan koleksi Jogjasiana, masalah yang dihadapi adalah persoalan kendala survey dan

seleksi bahan pustaka di lapangan.

Sulit

untuk

mengumpulkan data sebagai sumber kegiatan pengadaan bahan pustaka. Solusi yang diberikan kepada SKPD adalah untuk perencanaan pada periode berikutnya, survey dilaksanakan pada akhir tahun. Selain itu SKPD harus melakukan koordinasi dengan para penerbit. Tingkat capaian ketersediaan Gedung Induk Perpustakaan hanya 80%. Ini disebabkan oleh belum adanya kesepakatan anatra Pemerintah DIY dengan kontraktor dalam menilai fakta progres pembangunan GIP. Pihak pemerintah menilai pembangunan baru mencapai 80%, sedangkan pihak kontraktor menilai

10

sudah 90% dan bisa mulai digunakan. Untuk itu, hendaknya Pemerintah DIY dan kontraktor duduk bersama dalam menyelesaikan perbedaan penilaian ini. Persolan kedua adalah tingkat capaian ketersediaan Jogja Study Centre yang hanya 50% dari target semula. Hal ini merupakan implikasi dari penggunaan teknik prioritas pembangunan yang diterapkan oleh Pemerintahn DIY. Karena ketersediaan dana terbatas sedangkan program yang akan dilaksanakan banyak, maka ada beberapa program yang didahulukan, sedangkan program liannya ditunda sementara. Dalam hal ini, Pemerintah DIY sedang menggalakan perpustakaan desa dan pembangunan Museum Sandi. Oleh karena itu, dana yang semula diperuntukan bagi pembangunan Jogja Study Centre dialihkan untuk pengadaan perpustakaan desa dan pembangunan Museum Sandi. Implikasinya, tingkat ketercapaian kinerja hanya 50% dari yang ditargetkan semula. 3. Urusan Kesehatan Nomenklatur

kesehatan

sangat

berkaitan

erat

dengan

aspek

kesejahteraan. Elemen utama dari analisis mengenai Aspek Kesejahteraan Masyarakat adalah pembahasan tentang sejauh mana pertumbuhan ekonomi daerah yang ditandai dengan angka PDRB atau PDRB perkapita bisa berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga secara merata di seluruh teritori Provinsi. Sehingga mempunyai efek kolateral terhadap akses di sektor kesehatan, terutama bagaimana masyarakat punya kemudahan untuk menikmati fasilitas kesehatan yang telah disediakan pemerintah. Kesehatan merupakan hak dasar bagi setiap warga negara yang dijamin Undang-undang. Bahkan kesehatan merupakan fondasi dasar bagi setiap warga negara, sebab jika ada warga negara yang terkendala kesehatannya niscaya tidak akan bisa menjalankan peran dan fungsinya sebagai warga negara. Terutama aktivitas kesehariannya menjalankan roda perekonomian rakyat. Dalam konteks ini sektor kesehatan yang pokok meliputi dua sektor paling fundamental dan penting, yakni unsur natalitas (kelahiran), mortalitas (kematian). Dua kontinum “hulu” dan “hilir” yang amat terkait dengan kesehatan. Secara umum elemen-elemen penting dalam dunia kesehatan meliputi infrastruktur kesehatan yang menjadi fondasi dari terlaksananya programprogram kesehatan yang dicanangkan pemerintah. Infrastruktur yang dimaksud adalah sarana-sarana kesehatan publik yang dapat diakses oleh masyarakat

11

umum. Kewajiban pemerintah dalam menjamin kesehatan penduduk dapat diukur dari ketersediaan puskesmas, poliklinik, maupun rumah sakit. Namun tidak hanya faktor ketersediaan dan keseiapsediaan saja yang penting, melainkan juga bagaimana masyarakat luas dapat mengaksesnya. Sebab mudahnya mengakses sarana kesehatan berkorelasi dengan bagaimana penduduk menjaga kesehatan. Sebagai contoh, kehadiran Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) bagi bayi, anak di bawah tiga tahun (batita), maupun di bawah lima tahun (balita), sangat membantu untuk menjaga kesehatan bayi dan anak-anak. Selain itu Posyandu merupakan sentra tempat para orang tua untuk berkonsultasi tentang kesehatan dan kecukupan gizi bayi dan anak-anak. Jika jumlah Posyandu kian rendah, maka perhatian terhadap balita akan menurun dan secara kolateral bisa berimplikasi pada kenaikan kasus gizi buruk bagi balita. Institusi kesehatan publik yang juga berada di daerah-daerah selevel Kecamatan adalah Puskesmas. Tugas pokok Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah unit upaya penyuluhan, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penyakit di wilayah kerjanya, secara terpadu dan terkoordinasi. Dengan demikian Puskesmas merupakan unit pelayanan kesehatan yang lebih kecil dari rumah sakit dan mempunyai rasio penyebaran yang bisa menjangkau daerah-daerah pelosok. Mengingat sumber penyakit yang pada umumnya berada pada kantongkantong masyarakat yang relatif belum melek atau sadar dengan pentingnya kesehatan harus didekati oleh pemerintah dengan membangun sebanyak mungkin unit kesehatan hingga level pedesaan. Maka dari itu kehadiran Pustu dengan tingkat penyebaran yang merata akan sangat membantu pembangunan manusia seutuhnya di bidang kesehatan. Dalam konteks sumber daya manusia medis, yang juga penting adalah tenaga medis selain dokter. Tenaga medis menjadi penting peran dan fungsinya dalam pelayanan kesehatan karena tenaga medis adalah ujung tombak dalam hal penanganan pasien atau penduduk yang sedang sakit. Oleh karena itu sangat penting untuk memperhatikan jumlah dan kualitas ideal tenaga medis di DI Yogyakarta. Selain elemen infrastruktur dan sarana di bidang kesehatan, yang juga tidak kalah penting adalah perhatian terhadap ancaman kesehatan berupa macam-macam jenis penyakit. Penyakit merupakan sumber utama dari

12

gangguan kesehatan. Seseorang dianggap sakit jika yang bersangkutan terserang penyakit. Oleh karena itu sikap prefentif terhadap penyakit dan proses identifikasi terhadap epidemi atau potensi bibit-bibit penyakit menjadi urgen untuk diperhatikan peemrintah sebagai pihak yang mempunyai kewajiban menjaga kualitas kesehatan warga masyarakatnya. Kondisi masyarakat yang sehat merupakan prasyarat utama untuk melakukan pembangunan. Pada tingkat mikro yaitu pada tingkat individual dan keluarga, kesehatan adalah dasar bagi produktivitas kerja. Pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik merupakan masukan (input) penting

untuk

menurunkan

kemiskinan,

pertumbuhan

ekonomi,

dan

pembangunan ekonomi jangka panjang. Kesehatan adalah salah satu faktor awal yang menentukan kualitas suatu bangsa. Keberhasilan pembangunan dapat dilihat melalui angka realisasi/capaian dalam pelaksanaan program/kegiatan. Urusan Kesehatan diampu oleh Pelaksanaan

Program

Promosi

Kesehatan

dan

Pemberdayaan

Masyarakat, permasalahan yang terjadi dalam kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat

melalui

Upaya

Kesehatan

Berbasis

Masyarakat

(UKBM).

Pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana posyandu balita/ posyandu lansia mengalami gagal lelang. Solusi yang ditawarkan adalah dengan mengulang tahapan gagal lelang. Untuk pelaksanaan Program Perbaikan Gizi Masyarakat, pada kegiatan Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi, meskipun data monev APBD menunjukkan bahwa realisasi telah mencapai 100%, namun secara faktual belum ada dokumen fisik Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi. Hal ini disebabkan karena pembuatan peta rawan gizi masih dalam tahapan naik ke percetakan. Sedangkan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Petugas Gizi realisasi keuangan tidak mencapai 100% karena pendanaan untuk transportasi dan akomodasi narasumber dari Pemerintah Pusat bersifat at cost sehingga tidak sama dengan yang dianggarkan sebelumnya. Hambatan Peningkatan

administratif

Kapasitas

Mitra

juga

terjadi

Penyehatan

pada

pelaksanaan

Lingkungan.

Karena

Program terdapat

kesalahan teknis di bagian keuangan, dana penyelenggaraan program tersebut belum dapat dicairkan. Solusi yang dilakukan terhadap kendala tersebut adalah dengan menggunakan dana GU 2013.

13

Untuk Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, beberapa kegiatan sampai dengan triwulan kedua realisasinya masih 0. Salah satunya adalah pada kegiatan Pengadaan Larvasida. Realisasi yang masih 0 ini disebabkan karena kegiatan tersebut direncanakan akan direalisasikan pada bulan Oktober 2013. Sehingga hingga triwulan kedua belum ada realisasi kegiatan.

Demikian

pula

dengan

kegiatan

Pengadaan

Obat

Program

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit. Hingga triwulan kedua, realisasi baik realisasi fisik maupun keuangan masih 0, karena kegiatan direncanakan untuk dilaksanakan pada bulan November 2013. 4. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Pertumbuhan jumlah penduduk yang terkontrol adalah salah satu kunci keberhasilan program pembangunan. Korelasi komposisi demografis terhadap pembangunan terletak pada perimbangan jumlah penduduk yang mempengaruhi postur PDRB per kapita maupun penentuan sasaran program pembangunan yang hendak dituju pemerintah. Oleh karena itu penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) yang ditandai oleh rata-rata jumlah anak per keluarga. Dengan mengetahui rata-rata jumlah anak per keluarga, bisa dilakukan forecasting tentang prioritas kebijakan yang hendak menuju target terciptanya keluarga sejahtera. Mustahil tergapai visi menciptakan keluarga sejahtera tanpa mengontrol perkembangan rasio demografis yang diimplemetasikan dalam wujud kebijakan KB. Makin terkontrol rata-rata jumlah anak per keluarga bisa dikatakan program KB menemukan hasil positif. Sebaliknya makin banyak rata-rata jumlah anak, bisa dikatakan program KB kurang menyentuh sasaran. Sampai saat ini di Indonesia cakupan peserta KB aktif (Contraceptive Prevalence Rate/CPR) mencapai 61,4% (SDKI 2007) dan angka ini merupakan pencapaian yang cukup tinggi diantara negara-negara ASEAN. Namun demikian metode yang dipakai lebih banyak menggunakan metode jangka pendek seperti pil dan suntik. Menurut data SDKI 2007 akseptor KB yang menggunakan suntik sebesar 31,6%, pil 13,2 %, AKDR 4,8%, susuk 2,8%, tubektomi 3,1%, vasektomi 0,2% dan kondom 1,3%. Hal ini terkait dengan tingginya angka putus pemakaian (DO) pada metode jangka pendek sehingga perlu pemantauan yang terus menerus.

14

Selain mencari rata-rata jumlah anak per keluarga, salah satu cara untuk mengukur dan menilai keberhasilan program KB di suatu daerah adalah dengan menghitung rasio akseptor KB jika dihitung per 1.000 PUS (pasangan usia subur). Dengan mengetahui gambaran mengenai data rasio tersebut, akan nampak ke mana arah program KB itu berjalan. Sebab akseptor KB bermakna Peserta KB, yaitu pasangan usia subur (PUS) yang menggunakan salah satu alat/obat kontrasepsi. Dalam konteks ini yang akan dihitung adalah rasio akseptor KB (per 1.000 PUS). Angka rata-rata jumlah anak per keluarga yang dipadukan dengan rasio akseptor KB berujung pada konsep fertilitas. Tingkat fertilitas pasangan usia subur (PUS) menjadi kunci untuk mengukur keberhasilan program KB. Namun selain angka fertilitas, yang juga perlu dihitung adalah cakupan peserta KB aktif. Hal ini penting mengingat data rasio akseptor KB saja belum cukup untuk benarbenar mengetahui tentang problem fertilitas di suatu daerah. Seperti dijelaskan sebelumnya, indikator RPJMD 2012-2017 untuk mengukur kinerja Program Keluarga Berencana adalah persentase cakupan peserta KB aktif. Program Keluarga Berencana terdiri atas delapan kegiatan. Dari delapan kegiatan tersebut, tiga diantaranya telah mencapai nilai realisasi 100 persen yaitu kegiatan Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu (HIR), Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera. Sebab selama ini masih adanya warga yang enggan ber-KB atau menggunakan kontrasepsi tertentu disebabkan sosialisasi yang masih kurang. Kebanyakan selama ini pemerintah hanya mengandalkan kader PPKBD (pembantu penyuluh keluarga berencana desa). Padahal tidak selalu cara semacam itu berhasil. Dengan demikian dapat disimpulkan program Keluarga Berencana (KB) dinilai belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Hal ini terlihat dari tingkat partisipasi masyarakat miskin untuk mengikuti program KB masih minim. Tidak sedikit warga yang berpenghasilan rendah atau yang masuk dalam katogori miskin, jumlah anaknya lebih dari dua bahkan mencapai lima sampai delapan. Ini tentunya sangat tidak seimbang antara penghasilan yang didapat dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

15

5. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pada era reformasi saat ini peran, fungsi dan kedudukan perempuan untuk mengisi sector public ( jabatan politik ) mendapat peluang yang sangat besar setelah hadirnya undang-undang no 12 tahun 23 tentang partai politik, dalam pasal 65 ayat 1 partai politik di anjurkan untuk mencalonkan 30% kaum perempuan dalam politik praktis, kemudian undang-undang (UU) nomor 10/2008 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( pemilu legislatif ) serta UU Nomor 2/2008 tentang partai politik telah memberikan mandat kepada parpol untuk memenuhi kuota 30% bagi perempuan dalam politik, terutama di Lembaga Perwakilan Rakyat, pasal 8 butir d UU nomor 10/2008

misalnya,

menyebutkan

penyertaan

sekurang-kurangnya

30%

keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salahsatu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Selain itu, pasal 53 UU pemilu Legislatif juga menyatakan daftar bakal calon juga memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan dan dalam setiap 3 (tiga) nama calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) calon perempuan (pasal 53 dan 55). Lebih lanjut, dalam pasal 66 ayat 2 UU nomor 10/2008 juga menyebutkan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon tetap parpol pada media massa cetak harian dan elekronik nasional. Sementara di pasal 2 ayat 3 UU Parpol disebutkan bahwa pendirian dan pembentukan parpol menyertakan 30% keterwakilan perempuan dan pada pasal 20 tentang kepengurusan parpol disebutkan juga tentang penyusunannya yang memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%. Lahirnya undang–undang, yang sudah mengakui peran perempuan dalam jabatan politik merupakan sebuah legitimasi politik Negara yang harus di manfaatkan sebagai momentum untuk mengangkat harta dan martabat perempuan sehingga perempuan Indonesia tidak di anggap sebelah mata, dan menunjukkan bahwa perempuan sebagai makluk ciptaan tuhan yang memiliki potensi yang sama dengan laki-laki mampu memecahkan berbagai persoalan bangsa dan menjadi pemimpin. Data menunjukkan, meskipun model afirmative action yang mensyaratkan keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam parlemen gagal diterapkan, tren jumlah politisi perempuan yang duduk di DPR selalu naik dari satu Pemilu ke Pemilu berikutnya. Dikutip dari situs resmi Centre of Electoral Reform (Cetro),

16

jika hasil Pemilu 2004 jumlah perempuan yang duduk di parlemen 11,8 persen dari total anggota DPR, maka Pemilu 2009 menghasilkan jumlah anggota DPR perempuan sebesar 18 persen dari keseluruhan anggota dewan. Sementara untuk DPD, jumlah anggota perempuan naik dari 22,5 persen di periode 20042009 menjadi 26,5 persen di periode 2009-2014. Untuk komposisi kepegawaian di berbagai instansi, jumlah perempuan juga mengalami lonjakan signifikan. Jika di akhir 2005 persentase perempuan yang menjabat sebagai Eselon I dan II, hanya 13,3 persen dari total jumlah PNS di Indonesia, maka belakangan ini rasionya sudah meningkat menjadi 21,5 persen dari keseluruhan pegawai negeri (Latfiyah, 2011). Jika di lembagalembaga “plat merah” kiprah perempuan kian menonjol, bagaimana dengan kehadiran perempuan di instansi-instansi swasta? Meski tidak ada data yang presisi, namun penulis berasumsi trennya juga meningkat. Indikasinya bisa dilihat dari kian banyaknya perempuan yang menduduki jabatan trategis di berbagai perusahaan/lembaga swasta. Permasalahan yang terjadi pada urusan pemberdayaan antara lain adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terkait dengan peraturan tentang perlindungan perempuan dan anak. Selain itu jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang semakin meningkat. Dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan ini diidentifikasi bahwa implementasi PUG (Pengarusutamaan Gender) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam rangka menuju keadlian dan kesetaraan gender belum optimal. Dalam Program Pengarus Utamaan Gender, Bappeda telah melakukan upaya dengan memberikan surat edaran ke setiap SKPD untuk mengikuti pelatihan PPRG, dan hasilnya untuk ditindaklanjuti di masing-masing SKPD. Dalam pelatihan PPRG tersebut dihimbau kepada setiap SKPD untuk mengirimkan satu analisis kegiatan dengan paradigma Pengarus Utamaan Gender pada satu kegiatannya. Namun banyak SKPD yang tidak mengirimkan hasil analisis Pengarus Utamaan Gender tersebut. Vocal point gender tidak mengumpulkan hasil analisisnya, padahal analisis tersebut mudah untuk dilakukan. Hanya berbasiskan pada kegiatan yang sudah ada, didekati dengan paradigma kesetaraan gender, tidak mengadakan kegiatan baru. Terkait dengan data pilah berbasis gender dan anak di BPPM, permasalahan

yang

dihadapi

adalah

rendahnya

pemahaman

aparat

pemerintahan tentang penyelenggaraan data pilah gender. SKPD belum terbiasa

17

untuk menyusun data pilah, baik itu data pilah anak maupun data pilah gender untuk penyusunan perencanaan gender. Sedangkan kesulitan SKPD seperti apa, sampai saat ini belum ditemukan permasalahannya. Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin meningkat. Meskipun sudah ada one stop service pengaduan kekerasan, namun program/kegiatan tersebut tidak terlaksana dengan baik. Masyarakat sendiri masih kurang pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

6. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan salah satu urusan di misi pertama DIY. Desa, sebuah entitas sosial-politik yang memiliki karakteristik unik dalam struktur formal kelembagaan negara Republik Indonesia, masih terus berjuang menemukan ‘muara’ dalam perwujudan kesejahteraan dan kemandirian perekonomiannya dalam arus pembangunan yang bias perkotaan. Sementara itu,

suplai dana pembangunan desa dari pemerintah

kabupaten maupun pusat juga seringkali tidak memadai bagi kepentingan pembangunan desa maupun belanja pemerintah desa. Suplai dana yang berasal dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta bagi hasil pajak daerah itu tidak mampu mencukupi kebutuhan desa dalam menjalankan pembangunan di segala sektor, karena kebanyakan suplai dana itu hanya ‘sisa-sisa’ penyerapan anggaran yang sebagian besar telah digunakan pihak kabupaten maupun kota. Salah satu dampak dari ketidakmandirian tersebut adalah kemiskinan. Permasalahan

kemiskinan

meliputi

ketidakmampuan

secara

ekonomi,

kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau kelompok orang dalam terbatasnya

kesempatan

kerja,

menjalani kehidupan secara bermartabat, terbatasnya

peluang

usaha,

lemahnya

perlindungan terhadap aset usaha, terbatasnya modal dan kurang keterampilan maupun pengetahuan. Terbatasnya akses dan belum optimalnya peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat (termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan

18

pembangunan) dapat berpengaruh pada pemberdayaan ekonomis produktif masyarakat dan pengembangan potensi masyarakat untuk mandiri. Indikator pencapaian Pemberdayaan Masyarakat dapat dilihat dari Jumlah Usaha Ekonomi Masyarakat Pedesaan, Peningkatan Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa serta Peningkatan kualitas Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan. Oleh karena itu, salah satu dari tiga permasalahan dasar kebijakan ekonomi pembangunan adalah adanya pemerataan distribusi pendapatan, selain kemiskinan dan pengangguran. Disparitas distribusi pendapatan tersebut semakin nyata terlihat apabila kita membandingkan tingkat konsumsi dan akses lapangan kerja masyarakat di pedesaan dan perkotaan, hal tersebut disebabkan masih terpusatnya pembangunan daerah di kawasan perkotaan, sehingga masyarakat perkotaan memiliki akses yang lebih baik terhadap sumberdaya ekonomi dan cenderung memiliki kesempatan yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraannya,

7. Urusan Ketenagakerjaan Menurut Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, ditentukan bahwa yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Ketenagakerjaan adalah merupakan bagian penting bagi suatu perekonomian karena menyangkut eksistensi suatu perusahaan dalam dunia

industri.

Lingkup

ketenagakerjaan

meliputi

fungsi

pekerja dalam

menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan

produksi,

mengembangkan

menyalurkan

keterampilan

dan

aspirasi

keahliannya

secara serta

ikut

demokratis, memajukan

perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluargannya. Adapun untuk selama masa kerja, perlu dibangun suasana harmonis. Diciptakan suasana hubungan yang saling menguntungkan antara pengusaha dan tenaga kerja. Pengusaha dapat untung dan karyawan sejahtera. Pemerintah (daerah) diharapkan dapat menangani secara adil dan bijak terhadap konflikkonflik yang terjadi antara pengusaha dan tenaga kerja. Makin kondusif iklim ketenagakerjaan, akan berkontribusi terhadap penurunan

angka

kemiskinan.

Disadari

bahwa

kemiskinan

merupakan

permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah

19

penanganan dan pendekatan yang sistematik, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat. Strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan: 1) mengurangi

beban

pengeluaran

masyarakat

miskin;

2)

meningkatkan

kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; 3) mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil; 4) mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan. Adapun program percepatan penanggulangan kemiskinan terdiri dari : 1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin; 2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan

berbasis

pemberdayaan

masyarakat,

bertujuan

untuk

mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat; 3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; 4) Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. 8. Urusan Kebudayaan Korelasinya dengan pembangunan, kebudayaan adalah fondasi yang penting bagi pembangunan, terutama indeks pembangunan manusia atau human development index (HDI). Hal ini dikarenakan kebudayaan merupakan landscape yang menentukan corak berpikir (kerangka pengetahuan) maupun daya nalar imajinatif masing-masing manusia atau sutu gugus kebudayaan yang berbasis daerah atau wilayah tertentu. Kebudayaan menghasilkan sistem pengetahuan yang mempunyai relevansi dengan kreativitas dengan struktur imajinatif sebagai pemandu utamanya. Kreativitas, meskipun terletak di level abstrak-imajinatif, tapi tidak bisa dibantah menjadi elemen mendasar dari segala denyut nadi pembangunan. Tidak mungkin

pembangunan bisa terlaksana tanpa didahului dengan

20

berkecambahnya kreatifitas. Dan dalam konteks ini kreativitas hanya bisa terpupuk dengan jalan merawat kebudayaan. Dengan demikian bisa disimpulkan tidak ada kreativitas tanpa kebudayaan. Sementara itu tidak ada pembangunan tanpa kreativitas. Sesungguhnya Pembangunan

fakta

Jangka

tersebut

Panjang

ironis.

Nasional

Mengingat (RPJPN)

dalam

Rencana

2005-2025

telah

mengamanatkan bahwa arah kebijakan pembangunan kebudayaan antara lain adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bermoral, beretika dan berbudaya, ditandai oleh (a) terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, dan bermoral tinggi yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran, bergotong royong, patriotik, dinamis, dan berorientasi iptek; dan (b) makin mantapnya budaya bangsa yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat dan martabat manusia Indonesia, dan memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa. Di samping itu, pembangunan kebudayaan di Indonesia harus mampu menumbuhkan nilai-nilai kebudayaan antara lain (1) Pertumbuhan ekonomi, (2) Pertumbuhan diri, (3) Solidaritas bangsa, (4) Pemerataan, (5) Partisipasi masyarakat, (6) Otonomi, (7) Keadilan sosial, (8) Keamanan, dan (9) Keseimbangan lingkungan. Terjadinya krisis ekonomi tahun 1998 mengajarkan kepada kita bahwa pembangunan Indonesia yang bertumpu pada aspek pertumbuhan ekonomi saja ternyata keliru. Kejayaan ekonomi Indonesia mengalami kehancuran terkena krisis akibat lemahnya pondasi yang menyangga perekonomian Indonesia. Ekonomi Indonesia yang dibangun dengan semangat KKN tidak kuat menerima terpaan krisis yang berawal dari krisis mata uang Thailand. Model pembangunan ala Pemerintah Orde Baru yang terlihat kuat di luar tetapi rapuh di dalam memberikan pelajaran berharga bagi pengambil kebijakan ke depan agar tidak mengabaikan perhatiannya terhadap pembangunan sektor lainnya, khususnya sektor kebudayaan. Pembangunan kebudayaan salah satu sektor penting yang musti dilaksanakan untuk kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu ke depannya seluruh stakeholder kebijakan (Pemerintah Pusat dan Daerah) perlu memperhatikan aspek kebudayaan untuk dijadikan landasan kebijakan dalam melaksanakan programnya masing-masing. Di samping itu pula peranan masyarakat dituntut aktif dalam pembangunan kebudayaan karena tanpa

21

partisipasi masyarakat pelaksanaan pembangunan kebudayaan tidak dapat berhasil dengan sukses. Terkait penjelasan di atas, salah satu wujud dari kebudayaan adalah kesenian. Seni merupakan suatu karya yang dibuat atau diciptakan dengan kecakapan yang luar biasa sehingga merupakan sesuatu yang elok atau indah. Dengan demikian salah satu bentuk pembangunan kebudayaan adalah kesenian. Kesenian adalah salah satu manifestasi dari kebudayaan yang paling riil dan bisa dengan mudah diakses maupun diresapi oleh konstruksi mental-batin rakyat. Dengan demikian posisi kesenian menjadi strategis dalam konteks pembangunan dan mempertahankan kedaulatan bangsa. Kebutuhan akan seni budaya merupakan kebutuhan manusia yang lebih tinggi diantara urutan kebutuhan lainnya. Seni budaya berkaitan langsung dengan kesejahteraan, keindahan, kebijaksanaan, ketentraman, dan pada puncaknya merupakan proses evolusi manusia untuk makin dekat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, seni budaya akan berkembang apabila masyarakat makmur dan sejahtera. Karena itu menjadi urgen untuk segera diformulasikan bentuk-bentuk pertahanan negara dari segi kebudayaan, sehingga bukan hanya dari segi luarnya saja (jalur fisik-militer) kita mempertahankan kedaulatan negara-bangsa Indonesia tetapi juga dari aspek kedaulatan kebudayaan bangsa. Oleh karena itu, seni budaya akan berkembang apabila masyarakat makmur dan sejahtera. Sebab indikasi kemajuan ekonomi seringkali berdampingan dengan kelestarian adat seni budaya Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Pengembangan Nilai Budaya terdapat pada pelaksanaan kegiatan Fasilitasi Dewan Kebudayaan. Meskipun telah terdapat serapan dari target sebesar 25% dan realisasi 20%, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan yaitu

karena

kesibukan

masing-masing

anggota

Dewan

Kebudayaan,

pelaksanaan kegiatan belum maksimal. Solusi yang dilakukan sementara ini adalah dengan melakukan koordinasi ulang pelaksanaan kegiatan. Untuk pelaksanaan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya, salah satu hambatan yang dihadapi pada kegiatan Pengembangan Museum Internasional. Dalam kegiatan Pengembangan Museum Internasional, sistem pengadaan jasa konsultasi tidak menjamin kualitas yang diharapkan. Hal ini terjadi karena kesibukan para anggota Tim. Selama ini Tim Pendamping belum mendampingi

22

MSB secara langsung. Untuk pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peraturan Permuseuman, hambatan yang dihadapi adalah tidak ada pendaftar saat lelang, sehingga pelaksanaan kegiatan mundur. Solusi yang dilakukan adalah lelang ulang. 2.2.

Analisis Hasil RKPD pada Misi 2 RPJMD “Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif, dan kreatif” Pada RPJMD tahun 2012-2017 disebutkan bahwa misi 2 adalah

Menguatkan perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif, dan kreatif. Untuk mencapai misi 2 tersebut, maka terdapat urusanurusan yang mendukung pelaksanaannya. Urusan yang termasuk pada misi 2 ini adalah urusan pariwisata, urusan penanaman modal, urusan ketahanan pangan, urusan pertanian, urusan kehutanan, urusan kelautan dan perikanan, dan urusan industri. Di bawah ini akan dijelaskan pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh masing-masing urusan yang diampu oleh SKPD sampai triwulan II yaitu bulan Juni 2013. 1. Urusan Pariwisata Pada tahun 2013 ini Dinas Pariwisata memiliki 3 program yang akan digunakan untuk membantu pelaksanaan urusan Pariwisata. Ketiga program tersebut adalah Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, dan Program Pengembangan Kemitraan. Dari ketiga program tersebut, menurut Laporan Indikator DInas Pariwisata sampai bulan Juni 2013, hampir 99,9% realisasi indikator sudah mencapai angka 100%. Namun, ketika melihat dari laporan Monev APBD Dinas Pariwisata, terdapat beberapa keterangan tentang realisasi program yang belum terlaksana. Dari program pertama yaitu Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, terdapat 10 kegiatan untuk mendukung program tersebut. Dari 10 kegiatan tersebut, menurut Laporan Indikator Dinas Pariwisata sampai bulan Juni 2013 sudah terlaksana semua. Namun pada penjelasan realisasi Monev APBD Dinas Pariwisata triwulan II, terdapat beberapa kegiatan yang dilaporkan belum dilaksanakan, seperti, pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata, promosi pariwisata di 5 negara yang baru terlaksana di 4 negara, pelatihan

23

pemandu wisata yang berlum terlaksana, penyusunan dan penerbitan tabloid pariwisata yang belum dilaksanakan karena masih menunggu perubahan APBD, dan beberapa kegiatan yang masih dalam progress pelaksanaan. Jika dilihat dari anggaran yang disediakan dan realisasinya, untuk program Pengembangan Pemasaran Pariwisata penggunaan anggaran masih termasuk dalam kategori wajar. Jika kegiatan belum dilaksanakan, maka laporan realisasi juga masih 0 Rupiah. Tidak berbeda dengan beberapa kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian, anggaran yang digunakan tidak terlalu berlebihan dan tidak juga terlalu sedikit. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata mengampu 4 kegiatan untuk mendukung program tersebut. Dari 4 kegiatan tersebut, menurut Laporan Indikator Dinas Pariwisata sampai bulan Juni 2013 sudah terlaksana semua. Namun pada penjelasan realisasi Monev APBD Dinas Pariwisata triwulan II, terdapat beberapa kegiatan yang dilaporkan belum dilaksanakan, seperti, pengembangan objek pariwisata unggulan dengan melaksanakan lomba penataan display PKL Kerajinan di Malioboro dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata di beberapa destinasi wisata yang prosesnya masih berjalan 50%. Jika dilihat dari anggaran yang disediakan dan realisasinya, untuk program Pengembangan Pemasaran Pariwisata penggunaan anggaran masih termasuk dalam kategori wajar. Jika kegiatan belum dilaksanakan, maka laporan realisasi juga masih 0 Rupiah. Tidak berbeda dengan beberapa kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian, anggaran yang digunakan tidak terlalu berlebihan dan tidak juga terlalu sedikit. Program Pengembangan Kemitraan mengampu 6 kegiatan untuk mendukung program tersebut. Dari 6 kegiatan tersebut, menurut Laporan Indikator Dinas Pariwisata sampai bulan Juni 2013 sudah terlaksana semua. Namun pada penjelasan realisasi Monev APBD Dinas Pariwisata triwulan II, terdapat beberapa kegiatan yang dilaporkan belum dilaksanakan, seperti, Peningkatan

peran

Pariwisata,

fasilitas

serta

masyarakat

penyelenggaraan

dalam

Pengembangan

event

Kemitraan

kepariwisataan,

dan

penyelenggaraan event yang menurut laporan masih banyak event yang belum terlaksana. Jika dilihat dari anggaran yang disediakan dan realisasinya, untuk program Pengembangan Pemasaran Pariwisata penggunaan anggaran masih termasuk dalam kategori wajar. Jika kegiatan belum dilaksanakan, maka laporan

24

realisasi juga masih 0 Rupiah. Tidak berbeda dengan beberapa kegiatan yang masih dalam proses penyelesaian, anggaran yang digunakan tidak terlalu berlebihan dan tidak juga terlalu sedikit. 2. Urusan Penanaman Modal Pada tahun 2013 urusan penanaman modal dikelola oleh 2 SKPD yaitu Badan Kerjasama dan Penanaman Modal dan Kantor Perwakilan Daerah. Kedua SKPD ini memiliki program-program dan kegiatan yang akan mendukung pelaksanaan dalam urusan penanaman modal tersebut. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal memiliki 4 program yang mendukung pelaksanaan urusan penanaman modal, yaitu, Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi, Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah, dan Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. Sedangkan untuk Kantor Perwakilan Dewan terdapat satu program yang mendukung pelaksanaan urusan penanaman modal, yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi. a. Badan Kerjasama dan Penanaman Modal Program pertama dari Badan Kerjasama dan Penanaman Modal adalah Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi terdapat 3 kegiatan yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Menurut Laporan Indikator Badan Kerjasama dan Penanaman Modal sampai bulan Juni 2013, 50% indikator sudah mencapai target yang ditentukan. Namun terdapat satu kegiatan yang kesemua indikatornya belum mencapai target 100% yaitu kegiatan penyelenggaraan pameran dan investasi. Dari kegiatan tersebut terdapat dua indikator yaitu pameran investasi dan pameran GPID, yang belum tercapai sma sekali dan satu indikator yaitu Business Meeting yang sudah terlaksana 25%. Belum tecapainya indikator-indikator tersebut dikarenakan dalam penyelenggaraan pameran tersebut masih terdapat kekurangan dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM). Kemudian untuk indikator lain masih dalam proses pelaksanaan dan masih dikatakan wajar jika masih berlangsung karena target yang diterapkan adalah target tahunan (batas waktu 31 Desember 2013). Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi terdapat 8 kegiatan yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Menurut Laporan

25

Realisasi Indikator Badan Kerjasama dan Penanaman Modal sampai bulan Juni 2013, terdapat 86% (26 indikator dari 30 indikator) belum mencapai target yang ditentukan. Dari data tersebut, indikator yang belum memenuhi target tersebut bukan semata-mata karena memang belum dilaksanakan, tetapi ada yang sudah terlaksana namun masih dalam proses atau setengah perjalanan. Contohnya adalah pada kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, target dari pemantauan laporan pelaksanaan penanaman modal adalah 52 perusahaan, dan pada laporan realisasi indikator, sampai pada bulan Juni 2013 ini sudah terlaksana sebanya 26 perusahaan. Selain itu juga pada indikator peninjauan lapangan PMDN/PMA dalam rangka pembinaan dan pengawasan dengan target 50 perusahaan, hingga Juni 2013 ini sudah terlaksana sebanyak 15 perusahaan. Program ketiga adalah Penyiapan potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah yang memiliki 2 kegiatan guna mendukung pelaksanaan program tersebut, yaitu, koordinasi dan konsolidasi perencanaan pengembangan penanaman modal dan penyusunan rencana umum penanaman modal daerah (RUPMD). Dari dua kegiatan tersebut terdapat 5 indikator dan yang sudah tercapai 100% ada satu indikator yaitu FGD pembahasan draft pergub RUPMD DIY yang ditargetkan berjalan 2 kali dengan peserta 35 orang. Menurut laporan bulan Juni 2013, kegiatan tersebut sudah berjalan 1 kali tetapi suda mencukupi peserta 35 orang, sehingga dianggap sudah 100% terlaksana. Untuk 4 indikator yang lain, sejauh ini masih dalam proses pelaksanaan seperti koordinasi dengan instansi terkait, konsultasi, dan penggalian data. b. Kantor Perwakilan Daerah Pada SKPD Kantor Perwakilan Daerah, terdapat satu program guna mendukung pelaksanaan, yaitu Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi dengan satu kegiatan yaitu penyebarluasan informasi pembangunan daerah. Kegiatan tersebut memiliki 2 indikator yaitu pameran pada Pekan Raya Jakrta 2013 yang ditargetkan dilaksanakan satu kali dan pameran di luar Anjungan DIY-TMII yang juga ditargetkan dilakukan sebanyak satu kali. Namun hingga bulan Juni 2013 ini belum terdapat realisasi. Padahal kontrak atau waktu pelaksanaan adalah 1 Juni 2013 hingga 31 Juli 2013. Serapan anggaran pun sudah menunjukkan angka 2,57% dari yang ditargetkan yaiut 3,55%, namun tidak ada penjelasan sampai sejauh mana realisasi kegiatan tersebut berjalan.

26

3. Urusan Ketahanan Pangan Pada tahun 2013 ini, Badan Ketahanan Pangan memiliki 2 program guna mendukung pelaksanaan urusan pertanian. Program-program tersebut adalah program pemberdayaan penyuluh pertanian dan program pemberdayaan dan pengembangan ketahanan pangan. Untuk urusan ketahanan pangan ini, belum diperoleh laporan realisasi indikator sampai bulan Juni 2013 ini, sehingga tidak bisa mencocokkan data antara laporan Monev APBD Badan Ketahanan Pangan sampai Juni tahun 2013 dengan Laporan Realisasi Indikator Badan Ketahanan Pangan sampai Juni 2013 ini. 4. Urusan Pertanian Pada tahun 2013 ini, Dinas Pertanian memiliki 8 program guna mendukung pelaksanaan urusan pertanian. Program-program tersebut adalah Peningkatan

Kesejahteraan

Petani,

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

(Pertanian/Perkebunan), Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan,

Program

Peningkatan

Penerapan

Teknologi

Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program

Pencegahan

dan

Penanggulangan

Penyakit

Ternak,

Program

Peningkatan Produksi Hasil Peternakan, dan Program Peningkatan Kualitas SDM Kelembagaan Petani. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani memiliki 6 kegiatan guna mendukung pelaksanaan program tersebut. Dari 6 kegiatan tersebut, menurut laporan realisasi indikator hingga bulan Juni 2013 sudah 27, 78% indikator yang terlaksana 100%. Sedangkan indikator yang belum tercapai disebabkan memang belum dilaksanakan dan tidak ditargetkan untuk selesai dalam triwulan II ini. Kontrak atau waktu pelaksanaan beberapa kegiatan sampai pada 31 Desember 2013, sehingga wajar apabila terdapat beberapa indikator yang belum terlaksana sama sekali atau masih dalam proses pelaksanaan. Namun ternyata terdapat beberapa kegiatan yang dalam proses pelaksanaannya mendapat hambatan. Seperti pada kegiatan peningkatan pendapatan petani melalui agribisnis tanaman pangan yang isi kegiatannya adalah memberikan bantuan hibah kepada petani yang dananya ada di PPKD, namun yang menjadi hambatan adalah belum semua proposal masuk dan masih dilakukannya pencarian kelompok penerima bantuan sesuai dengan SK Gubernur. Kemudian untuk

27

kegiatan peningkatan pendapatan petani melalui agribisnis tanaman holtikultura yang juga memberikan bantuan kepada petani, saat ini Dinas Pertanian terlah melaksanakan verifikasi lapangan berdasarkan proposal yang sudah diterima dan saat ini sedang dalam prosen penyusunan rekomendasi untuk pencairan bantuan hibah. Namun tetap saja terdapat hambatan yaitu semua proposal sudah masuk tetapi terdapat beberapa proposal yang tidak sesuai dengan kegiatan Dinas Pertanian. Selanjutnya proposal tersebut dikembalikan kepada tim agar dapat diperbaiki. Untuk serapan anggaran, belum banyak biaya yang dikeluarkan karena masih dalam tahap pembuatan dan penyerahan proposal dengan serapan anggaran 10,83% dari anggaran yang ditargetkan yaitu 52,43%. Program

Peningkatan

Ketahanan

Pangan

(Pertanian/Perkebunan)

memiliki 7 kegiatan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Dari 7 kegiatan tersebut, baru 2 dari 27 indikator yang sudah tercapai targetnya 100%. Indikator lain yang belum tercapai dikarena masih dalam proses penyelesaian. Namun masih banyak juga kegiatan yang sampai bulan Juni 2013 ini belum berjalan sama sekali. Untuk beberapa kegiatan tersebut perlu dipertanyakan karena beberapa kegiatan seperti penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan, peningkatan mutu hasil pertanian standard nasional Indonesia (Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan),dan penerapan GMP olahan hasil pertanian yang sampai bulan Juni 2013 ini belum ada realisasi sama sekali namun sudah mengeluarkan biaya dan tidak ada keterangan untuk apa biaya tersebut digunakan. Progam Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan memiliki 2 kegiatan yaitu promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah dan penyebarluasan informasi perbenihan. Menurut laporan realisasi indikator sampai bulan Juni 2013 ini belum ada indikator yang tercapai. Namun serapan anggaran yang digunakan sudah sebesar 4,8% dari target 11,75%, tanpa penjelasan dipergunakan untuk apa biaya tersebut. 5. Urusan Kehutanan Pada tahun 2013 ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan memiliki 5 program untuk mendukung pelaksanaan urusan kehuatan. Program-program tersebut adalah Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan, Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan, Program Rehabilitasi Hutan dan

28

Lahan, Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan, dan Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan. Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan memiliki 20 kegiatan guna mendukung pelaksanaan program tersebut. Indikator yang sudah tercapai kurang lebih sebanyak 40%. Untuk Indikator yang dalam laporan realisasi indikator tercatat belum tercapai tersebut beberapa ada yang sudah tercapai hanya saja SPJ tidak bisa diperhitungkan bulan Juni. Kemudian terdapat beberapa masalah seperti pada kegiatan peramalan, pengamatan, analisa dan rekomendasi pengendalian OPT perkebunan yang pencairan anggaran di bawah target karena terdapat sisa anggaran dari belanja perjalanan dinas ke luar daerah yang bersifat at cost. Selain itu untuk kegiatan rehabilitasi tanaman perkebunan juga mengalami masalah yaitu pada pencairan anggaran untuk hibah bagi kelompok tani belum bisa dicairkan karena masih harus menunggu musim tanam yaitu pada bulan Oktober. Program kedua adalah Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan yang memiliki 8 kegiatan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Menurut laporan realisasi indikator sampai bulan Juni 2013, sebanyak 2 indikator atau 16,67% dari 12 indikator yang sudah capaian realisasinya sudah sebesar 100%. Beberapa indikator yang belum tercapai dikarenakan ada kegiatan yang belum ada aliran kas pada bulan Juni tersebut. Sedangkan indikator lain yang belum tercapai karena masih dalam proses pelaksanaan seperti konsultasi pengelolaan hutan AB. Namun ternyata, kegiatan tersebut mengalami penundaan karena kondisi lapangan yang semakin berat akibat hujan yang belum berhenti pada saat itu. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang memiliki 10 kegiatan untuk mendukung pelaksaan program tersebut. Menurut laporan realisasi indikator sampai bulan Juni 2013 ini terdapat 5 indikator yang sudah mencapai angka 100%.

Untuk indikator yang lain masih dalam proses pelaksanaan dan ada

beberapa hambatan seperti anggaran yang tidak terserap sesuai target karena terdapat anggaran sisa pengadaan pupuk kandang dan pada pekerjaan pengadaan sumur dalam yang masih tertunda karena curah hujan yang masih tinggi sehingga penentuan lokasi terhalang lahan yang basah. Serapan anggaran pun masih digunakan secara wajar, jika memang belum melaksanakan kegiatan untuk mendukung program tersebut maka serapan anggaran masih 0 Rupiah.

29

6. Urusan Kelautan dan Perikanan Urusan kelautan dan perikanan diampu oleh dua SKPD yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan dan Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan. Kedua SKPD ini memiliki program-program dan kegiatan yang akan mendukung pelaksanaan dalam urusan kelautan dan perikanan tersebut. Dinas Kelautan dan Perikanan memiliki 10 program dan Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan memiliki 2 program. a. Dinas Kelautan dan Perikanan Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir yang memiliki satu kegiatan yaitu pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir. Dari kegiatan tersebut, terdapat dua indikator yang belum terlaksana yaitu sosialisasi Perda no. 16 tahun 2011 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil dengan target 30 orang x 30 kabupaten x 3 lokasi dan sosialisasi Pergub 38 Tahun 2011 dengan target 30 orang x 3 kabupaten x 1 lokasi. Untuk serapan anggaran, realisasinya sebesar 30,06% dengan target yang ditetapkan yaitu 30,1%. Padahal masih ada dua kegiatan yang belum terlaksana dan tentunya masih membutuhkan dana. Program pengendalian

pemberdayaan

sumberdaya

masyarakat

kelautan

yang

dalam

memiliki

pengawasan satu

kegiatan

dan yaitu

optimalisasi dan pengembangan siswasmas. Kegiatan ini sudah terlaksana 100% dan serapan anggarannya mencapai 99,93%. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan yang memiliki 7 kegiatan guna mendukung pelaksanaan program tersebut. Menurut laporan realisasi indikator, dari tujuh kegiatan tersebut, terdapat satu kegiatan

yang

pelaksanaannya

sudah

mencapai

100%

yaitu

kegiatan

optimalisasi pemasaran produk perikanan. Untuk kegiatan lain yang belum mencapai target, masih dalam proses pelaksanaan, seperti misalnya untuk gerakan memasyarakatkan makan ikan yang ditargetkan sebanyak 180 paket dan baru berjalan 90 paket. b. Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan Program pengembangan budidaya perikanan yang memiliki 5 kegiatan yang mendukung pelaksanaan program tersebut. Menurut laporan realisasi

30

indikator, belum terdapat indikator yang tercapai hingga 100%. Indikator-indikator tersebut masih dalam proses pelaksanaan, seperti misalnya produksi benoh ikan bandeng yang ditargetkan sebanyak 1.750.000 sampai bulan Juni 2013 ini sudah tercapai 44.000. Kemudian pada kegiatan peningkatan Induk, Bibit Unggul budidaya air payau yang mendapat hambatan karena proses lelang yang terlambat, dan segera dilakukan percepatam penyeleasaian lelang agar indikator tersebut dapat tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air memiliki 3 kegiatan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Menurut laporan realisasi indikator sampai bulan Juni 2013, semua indikator dari kegiatan tersebut belum terlaksana (masih nol). Namun menurut Monev APBD Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan sudah dilaksanakan beberapa kegiatan seperti uji coba pembesaran kakap putih dan bandeng, pengembangan varietas nila merah, ikan mas, lele, gurameh, dan pembesaran vanamae dengan pakan berbeda, yang sudah menyerap anggaran 44,15% dengan target awal 58,97%. 7. Urusan Industri Pada tahun 2013 ini, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi memiliki 6 kegiatan yang mendukung pelaksanaan urusan Industri ini yaitu, Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri, Program Penataan Struktur Industri, Program Pengembangan SentraSentra Industri Potensial, dan Program Pembinaan dan Pengembangan Industri Kreatif. Program Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi yang memiliki 3 kegiatan guna mendukung pelaksanaan program tersebut. Menurut laporan realisasi indikator sampai bulan Juni 2013 terdapat satu indikator yang sudah tercapai 100%. Sedangkan kegiatan lain masih berjalan bahkan belum ada realisasinya. Namun hal tersebut tidak sesuai dengan laporan Monev APBD Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi sampai Juni 2013 sudah terjadi serapan anggaran namun indikator belum tercapai. Seperti pada kegiatan bimbingan teknis IKM pangan olahan serapan anggaran sudah 98,47% dengan target yang ditetapkan 100%. Kemudian untuk kegiatan fasilitas peningkatan

31

kualitas dan diversifikasi produk IKM Logam Ferro kegiatan ini baru akan dilaksanakan pada bulan Juli dan pengadaan mesin sedang dalam proses. Program Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah yang memiliki 16 kegiatan untuk melaksanakan program tersebut. Menurut laporan Monev APBD terdapat beberapa kegiatan yang serapan anggaran yang digunakan sudah banyak tetapi dalam laporan realisasi indikator masih belum ada realisasinya (masih nol). Seperti contohnya pada kegiatan penerapan GKM IKM bamboo dan kayu yang serapan anggarannya adalah 98,9%, kemudian pengembangan usaha industri kecil OVOP yang serapan anggarannya adalah 85,99%, forum temu usaha antara IKM dengan pengguna (Buyer) di DIY yang serapan anggarannya adalah 99,68%, dan beberapa kegiatan lain. Serapan anggaran tersebut belum diseretai dengan penjelasan realisasi, bahkan pada laporan indikator masih tercatat 0. Program pengembangan sentra-sentra industri potensial yang memiliki satu kegiatan kemitraan IKM Jamu yang sudah terlaksana 100% sampai bulan Juni 2012 ini. Serapan anggarannya adalah 66,19% dari anggaran yang ditargetkan 81,95%. Program pembinaan dan pengembangan industri kreatif yang memiliki 3 kegiatan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Menurut laporan realisasi indikator sampai bulan Juni 2103 belum ada indikator yang sudah terpenuhi 100%. Hal tersebut dikarenakan beberapa kegiatan sudah terlaksana namun SPJ belum masuk ke bendahara, sehingga tidak bisa dilaporkan pada bulan Juni 2013. 2.3.

Analisis Hasil RKPD pada Misi 3 RPJMD “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik” Pada RPJMD tahun 2012-2017 disebutkan bahwa misi 3 adalah

Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Untuk mencapai misi 3 tersebut, maka terdapat urusan-urusan yang mendukung pelaksanaannya. Urusan yang termasuk pada misi 3 ini adalah urusan Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian. Di bawah ini akan dijelaskan pencapaianpencapaian yang sudah dilakukan oleh masing-masing urusan yang diampu oleh SKPD sampai triwulan II yaitu bulan Juni 2013.

32

A. Biro Tata Pemerintahan 1. Program Peningkatan Kerjasama antar pemerintah Daerah Pada program ini ada 7 kegiatan yang dilaksanakan, namun dari 7 kegiatan tersebut realisasi atau capaian kinerja yang telah mencapai 100% hanya 2 kegiatan yaitu 1) Pemeliharaan dan Penggantian Pilar Btas Antara DIY dan Jateng Pada tabel yang dipaparkan, realisasi kegiatan pemeliharaan dan penggantian pilar batas antara DIY dan jateng mencapai 100% dengan pemasangan pilar batas di 20 titik. Pemasangan pilar tersebut menyerap anggaran sebanyak 49.753.000 atau 82.9% dari pagu yang ditetapkan. 2) Fasilitas Penamaan Unsur Geografis. Kegiatan ini mencapai 100% karena telah teralisasi pada tanggal 29-30 April 2013 di Hotel Grage dengan peserta 20 orang denga peserta terdiri dari 5 bagian tata pemerintahan Kab/Kota dan 3 perwakilan aparat kecamatan dari masing-masing kabupaten/kota. 2. Program Penataan Daerah Otonomi Baru Pada program ini ada 6

kegiatan yang dilaksanakan, namun dari 6

kegiatan tersebut realisasi atau capaian kinerja yang telah mencapai 100% ada 4 kegiatan yaitu 1) Fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan Otonomi daerah dengan indikator memperingati hari Otonomi daerah, Hari otonomi daerah telah dilaksanakan pada tanggal 25 April 2013 di lapangan halaman bangsal kepatihan danurejan. 2) fasilitas dan Koordinasi Penyelenggaraan urusan pemerintahan Pada kegiatan ini telah mencapai 8 kesepakatan untuk kebijakan penerapan urusan pemerintahan daerah DIY dan Kab/kota. Kegiatankegiatan menyerap anggaaran sebesar 41.279.000 sedangkan target keuangan dari kegiatan ini 45.489.000 jadi biaya untuk kegiatan tersebut lebih rendah dari rencana awal.

33

3) fasilitas dan koordinasi penyelesaian permasalahan P3D Kegiatan ini telah dilaksanakan sebanyak 2 kali pada tanggal 29 April 2013 dan 29 Juni 2013 dengan menyearap anggaran sebesar 18.800.000 sedangkan kontrak kegiatan ini berakhir pada akhit tahun 2013. 4) Penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan Target dari kegiatan ini yaitu 1 draf kesepakatan dan kebijakan dan telah dilaksanakan konsultasi kepada kemendagri pada tanggal 16-17 mei 2013 yang kemudian telah dilakukan proses pengiriman final draft rapergub “Pedoman Pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria” ke Biro Hukum

Setda

DIY.

Anggaran

yang

terserap

untuk

kegiatan

ini

sebesar15.073.000. 5) Fasilitas penerapan NSPK. Kegiatan ini telah dilaksanakan konsultasi dengan kemendagri pada tanggal 7-8 Maret 2013, dari hasil konsultasi tersebut ada hambatan yang terjadi yaitu masih kurangnya sosialisasi NSPK, baik pengertian NSPK maupun jumlah NSPK yang dikeluarkan oleh kementrian teknis.Sehingga harus tetap ada sosialisasi terus menerus mengenai NSPK. 3. Program Fasilitas dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Pada program ini ada 3 kegiatan yang dilaksanakan, dari 3 kegiatan salah satunya telah terealisasikan 100%, 1 kegiatan telah terealisasikan namun tidak mencapai 100% dan 1 kegiatan belum terealisasikan. Dibawah ini akan dipaparkan 1 kegiatan yang belum mencapai 100% dan 1 kegiatan yang belum terealisasikan. 1) Sosialisasi peraturan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kegiatan ini telah terealisasi pada bulan april-juni, namun belum sesuai target yang diharapkan. Target dari kegiatan ini yaitu 1850 orang tetapi capaian target hingga triwulan II sebesar 1114 orang. Sehingga tingkat realisasi kegiatan ini sebesar 60,22%, walaupun masih di bawah 100% waktu pelaksanaan atau massa kontrak dari kegiatan ini berakhir hingga akhir tahun 2013. Sehingga masih ada waktu untuk mencapai target yang ingin diharapkan.

34

2) Penyusunan Laporan penyelenggaraan pemda DIY Target dari kegiatan ini yaitu 1 laporan penyelenggaraan pemerintah daerah DIY tahun 2012. Namun hingga triwulan II target tersebut belum dapat tercapai, karena proses yang telah dilakukan hingga triwulan II sebatas rapat dalam rangka konsultasi, melakukan perjalanan dinas untuk koordinasi dan pengumpulan data LPPD 2012.

B. Biro Organisasi 1. Peningkatan kapasitas Kelembagaan Daerah Pada program ini ada sekitar 26 kegiatan yang dilakukan, kegiatan yang telah tercapai hingga 100% yaitu ada 9 kegiatan seperti berikut : 1) Asistensi Penyusunan LAKIP kegiatan ini sudah terealisasikan 100% dan telah menyerap anggaran sebesar 124.823.400 lebih sedikit dari target keuangan awalnya yaitu 126.794.800. 2) Bimtek Analisis jabatan Kegiatan ini sudah terealisasikan 100%, 40 orang telah mengikuti bimbingan teknis analisis jabatan dan telah menyerap anggaran sebesar 89.128.000

hampir

sesuai

dengan

target

keuangan

awalnya

yaitu

89.130.000. 3) Penyusunan Standar Belanja, indikator pendampingan penerapan standart belanja Kegiatan ini sudah terealisasikan dan telah menyerap anggaran sebesar 145.982.400 untuk pendampingan penerapan standart belanja. 4) Penyusunan SHBJ, indikator pemahaman penggunaan standarisasi harga barang dan jasa Kegiatan ini sudah terealisasikan dan telah menyerap anggaran sebesar 41.212.000 untuk penyusunan rapergub tentang standarisasi harga barang dan jasa serta sosialisasi penggunaan standarisasi harga barang dan jasa kepada 85 orang.

35

5) Rapat kerja pendayagunaan Aparatur Negara Daerah Kegiatan ini sudah terealisasikan dan telah menyerap anggaran sebesar 26.983.000 untuk raker Pendayagunaan Aparatur Negara. 6) Penyusunan Raperda Kelembagaan Perangkat daerah Apabila melihat data monev 2013 target yang terealisasikan sebesar 93.43% ada ketidaksesuaian data pada tabel dengan Monev 2013, kegiatan ini telah menyerap anggaran sebanyak 186.859.340. 7) Penilaian UKPP bidang pertanian Apabila melihat data monev 2013 target yang terealisasikan sebesar 95.00%, disini ada ketidaksesuaian data pada tabel dengan Monev 2013, kegiatan ini telah menyerap anggaran sebanyak 32.947.900. 8) Bimtek penyusunan SOP Apabila melihat data monev 2013 target yang terealisasikan sebesar 95.00%, disini ada ketidaksesuaian data pada tabel dengan Monev 2013, kegiatan ini telah menyerap anggaran sebanyak 107.817.600 untuk pelaksanaan Bimtek dan penyusunan SOP. 9) Pengelolaan website Apabila melihat data monev 2013 target yang terealisasikan sebesar 48.13% dr target 49.75%, sedangkan di tabel evaluasi RKPD tertulis 100%, disini ada ketidaksesuaian data pada tabel dengan Monev 2013, kegiatan ini telah menyerap anggaran sebanyak 10.831.000 untuk pernyajian data dan informasi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan dan manajemen aparatur secara online.

C. Biro Hukum 1. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan Pada program ini ada 14 kegiatan yang dilaksanakan, dari kegiatan tersebut realisasi atau capaian kinerja yang telah mencapai 100% berjumlah 7 Kegiatan, yaitu :

36

1) Legislasi

Rancangan

Peraturan

Perundang-undangan

dengan

indikator Penyampaian Raperda ke DPRD, Publikasi Raperda di Media Massa, Masukan dari Masyarakat untuk Penyempurnaan Ketiga indikator tersebut sudah terealisasikan 100% dengan menyerap anggaran sebesar 310.948.800 yang digunakan untuk Rapat koordinasi dengan instansi terkait, penyusunan/harmonisasi draf rancangan peraturan daerah, memberikan pemaparan terkait substansi rancangan peraturan daerah. 2) Penyusunan Pedoman Naskah Akademik Pada kegiatan ini target telah terealisasikan 100% dan anggaran yang terserap sebesar 25.749.250 sesuai dengan target awal keuangan. 3) Koordinasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Pada kegiatan ini telah terlaksanakan rapat koordinasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang dilaksanakan di Hotel Ina Garuda Yogyakarta pada tanggal 28 maret 2013 yang dihadiri oleh 50 Peserta terdiri dari PNS di lingkungan pemda DIY, kabupaten/kota sekitar pemda DIY dan Lingkungan Akademisi (Perguruan tinggi) di Yogyakarta. Dana anggaran yang terserap untuk kegiatan ini sebesar 28.298.400. 4) Rencana Kerja Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur ( Rapergub) dengan indikator Draf Kepgub ttg Penetapan Pergub 2013 Kegiatan ini telah terealisasi dan mencapai target yang diharapkan yaitu pelaksanaan rapat kerja dengan hasil Draf SK Gubernur tentang Penetapan Peraturan Gubernur tahun 2013, anggaran yang terserap untuk kegiatan tersebut sebesar 19.578.600 sesuai dengan target keuangan yang dirancang diawal. 5) Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Kegiatan ini telah terealisasi dan mencapai target yang diharapkan pelaksanaan bimbingan teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum pada tanggal 25-27 April 2013 di Balai Latian Pendidikan Teknis diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari unsur kabupaten/kota se DIY, unsur dari Provinsi DIY dan perguruan tinggi, anggaran yang terserap untuk kegiatan tersebut sebesar 30.563.640 mendekati target keuangan yang dirancang diawal sebesar 30.592.200.

37

6) Legislasi Rapergub dan Produk Hukum Lainnya dengan indikator Rancangan Instruksi Gubernur, Rancangan Surat Edaran Gubernur, Rancangan Surat Keputusan Wakil Gubernur dan Rancangan Surat Keputusan Sekda. Pada kegaitan ini target yang direalisasikan dari ketiga indikator tersebut banyak sekali, seperti Instruksi gubernur tentang pelaksanaan kegiatan pendataan keluarga melalui pemutakhiran data keluarga, berbagai macam SK gubernur, SE gubernur, rancangan SK Wagub, rancangan SK Sekda yang telah dikeluarkan. Penyerapan anggaran untuk kegiatan tersebut sebesar 101.138.600 lebih rendah dari target keuangan yang ditargetkan sebesar 103.518.600. 7) Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Kegiatan yang telah terealisasikan pada kegiatan ini adalah Upgrading website, data base dan perpustakaan hukum dengan menyerap anggaran sebesar 28.922.000. Kegiatan yang sudah terealisasi tetapi belum mencapai 100% yaitu berjumlah 7 kegiatan, seperti berikut: 1) Legislasi

Rancangan

Peraturan

Perundang-undangan

dengan

indikator pembahasan raperda di DPRD Target dari kegiatan ini adalah 12 Buah raperda disampaikan ke DPRD, namun hingga triwulan II bulan juni target yang telah terealisasikan berjumlah

7

buah

raperda

dengan

menyerap

anggaran

sebesar

310.948.800. Capaian target kegiatan ini belum maksimal 100% tetapi kemungkinan dapat maksimal di triwulan II-IV karena massa kontrak kegiatan ini sampai akhir tahun 2013. 2) Publikasi Peraturan Perundang-undangan Pada kegiatan ini ada 2 indikator kegiatan yang digunakan yaitu pencetakkan lembaran daerah dan berita daerah (buku) dan Penyusunan buku informasi peraturan perundang-undangan (Buku). Masing-masing indikator tersebut memiliki target 2800 buku namun sampai triwulan II buku yang dicetak sebanyak 1400 buku untuk masing-masing indikator. Pada bulan juni ini pada realisasi yang telah dilaksanakan yakni melakukan

38

penggandaan dan penjilidan lembaran daerah dan berita daerah termin I, kegiatan tersebut sudah menyerap anggaran sebesar 73.752.000. 3) Kajian peraturan Perundang-undangan Daerah Terhadap Peraturan Perundang-undangan Yang Lebih Tinggi Dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Target yang telah teralisasikan pada kegiatan ini yaitu 2 rekomendasi dari target awal 5 rekomendasi mengenai kajian undang-undang No.23 th 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Capaian kegiatan ini memang belum 100% namun anggaran yang terserap untuk 2 rekomendasi sudah mencapai 20.905.530, sedangkan target keuangan pada awalnya untuk 5 rekomendasi hingga akhir kontrak sebesar 20.905.750. Ini berarti penyerapan anggaran untuk 2 rekomendasi lebih besar dari rencana awal. 4) Pengelolaan dan Pengembangan JDI Hukum Pada kegiatan ini ada 2 indikator kegiatan yang digunakan yaitu Pengelolaan JDI Hukum dan pembinaan anggota jaringan dokumen dan informasi hukum. Masing-masing indikator tersebut memiliki target 3 dokumen JDI Hukum dan 5 Kab/kota, namun sampai triwulan II capaian untuk pengelolaan JDI hukum mencapai 1 dokumen dan untuk pembinaan anggota jaringan dokumen dan informasi hukum target yang telah tercapai sebanyak 4 kab/kota, kegiatan tersebut sudah menyerap anggaran sebesar 31.464.330 atau sebesar 31.63% dari pagu yang ditentukan. 5) Fasilitasi dan Koordinasi Konsultasi Hukum Target yang telah dicapai dari kegiatan ini yaitu 1 buah rekomendasi penyusunan raperda, target tersebut masih dibawah target yang ditentukan sebanyak 3 buah rekomendasi penyusunan raperda. Namun anggaran yang sudah terserap untuk 1 buah rekomendasi yaitu 13.842.200, sedangkan target keuangan untuk 3 buah rekomendasi sebesar 13.842.200, ini berarti serapan untuk 1 buah rekomendasi begitu besar karena target keuangan untuk 3 rekomendasi sudah terserap semua untuk 1 buah rekomendasi. 6) Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum Pada kegiatan ini target yang telah terelisasikan sampai triwulan II sebesar 12 produk hukum, sedangkan target awal dari kegiatan ini yaitu 20 produk hukum. Kemungkinan untuk mencapai 20 produk hukum dapat

39

dicapai di Triwulan III dan IV karena kontrak kegiatan ini hingga akhir tahun. Anggaran yang telah terserap untuk 12 Produk Hukum sebesar 11.753.000 atau 46.96 dari pagu yang ditentukan. 7) Legislasi Rapergub dan Produk Hukum Lainnya Pada kegiatan ini sebenarnya ada 7 indikator yang digunakan, namun 3 indikator yang belum tercapai 100% yaitu rancangan peraturan gubernur, rancangan surat keputusan gubernur dan perjanjian. Namun dari 3 indikator yang sudah terealisasikan tersebut walau belum mencapai 100% sudah menyerap anggaran 101.138.600, anggaran tersebut untuk 30 rancangan peraturan gubernur, 137 rancangan surat keputusan gubernur dan 2 perjanjian. 2. Program Fasilitas bantuan dan Layanan Hukum Pada program ini ada 9 kegiatan yang dilaksanakan, namun dari 9 kegiatan tersebut realisasi atau capaian kinerja yang mencapai 100% ada 3 kegiatan yaitu 1) Koordinasi Penngkatan Supremasi Hukum Pada kegiatan ini realisasi target yang sudah dilaksanakan yaitu rapat koordinasi pada hari senin 3 Juni, 2013 membahas surat dari paguyuban warga tionghoa Bhakti Putera Yogyakarta perihal masukan UU No.13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, Rapat Koordinasi pada hari Jumat 7 Juni 2013 membahas persiapan FGD Koordinasi Penegakan Supremasi Hukum bidang pertanahan berkaitan dengan Instruksi Kepala daerah Istimewa Yogyakarta dan FGD Koordinasi Penegakan Supremasi Hukum tentang kebijakan Alternatif bidang pertanahan di daerah istimewa Yogyakarta pada hari senin, 24 Juni 2013 di Dalem Ageng, Kompleks Kepatihan, danurejan, Yogyakrta. 2) Penyelesaian permasalahan hukum Target yang terealisasikan pada kegiatan ini yaitu rapat koordinasi penyelesaian permasalahan Hukum dan sidang perkara PTUN Nomor 13/G/2012/PTUN

YK

berkaitan

dengan

putusan

DPRD

Nomor

44/K/DPRD/2012 tentang penetapan Hamengku Buwono X sebai gubernur DIY dan Paku Alam IX sebagai Wakil Gubernur DIY Masa Bakti 2012/2017 dengan

agenda

memberikan

kesimpulan

40

terhadap

perkara

Nomor

13/G/2012/PTUN YK. Anggaran yang terserap untuk kegiatan tersebut sebesar 96.628.100 lebih rendah dari target keuangan awal. 3) Fasilitas Penegakan HAKI Pada kegiatan ini kegiatan yang sudah terealisasikan yaitu kegiatan FGD yang telah dilaksanakan di Triwulan I, dana yang terserap hingga juni mencapai 33.605.360. Kegiatan yang sudah terealisasi tetapi belum mencapai 100% adalah 1) Fasilitas layanan Hukum Masyarakat dengan 3 indikator kegiatan yaitu Rekomendasi Layanan Hukum, Rekomendasi untuk Perbaikan Tata Kelola Usaha Beretika di DIY dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan Publik di DIY Pada kegiatan ini 3 indikator yang digunakan yaitu rekomendasi layanan hukum, rekomendasi untuk perbaikan tata kelola usaha beretika di DIY dan Rekomendasi perbaikan pelayanan publik DIY. 3. Program Pengawasan Produk Hukum Pada program ini dilaksanakan 6 kegiatan, dari 6 kegiatan tersebut ada 1 kegiatan telah terealisasikan 100% yaitu Koordinasi Teknis Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota sedangkan 5 lainnya belum terealisasi 100%. Kegiatan yang belum terealisasi 100% yaitu 1) Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Produk Hukum Kab/ Kota Target yang telah teralisasikan pada kegiatan ini yaitu 1 dokumen rekomendasi penyelesaian masalah dari target awal 2 dokumen rekomendasi. Capaian kegiatan ini memang belum 100% namun anggaran yang terserap untuk 1 laporan rekomendasi sudah mencapai 6.462.400 atau target keuangan untuk 2 laporan rekomendasi ternyata terserap semua untuk 1 laporan rekomendasi. 2) Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota Target

yang

telah

teralisasikan

pada

kegiatan

ini

yaitu

31

rekomendasi keputusan Gubernur tentang Hasil Klarifikasi Perda Kab/Kota dari target awal 40 rekomendasi. Capaian kegiatan ini memang belum 100% namun anggaran yang terserap untuk 31 rekomendasi sudah mencapai 118.954.350 sedangkan target keuangan untuk 40

41

rekomendasi sebesar 122.004.350. Jadi anggaran yang terserap untuk 31 rekomendasi sudah lumayan banyak. 3) Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota Target yang telah teralisasikan pada kegiatan ini yaitu 31 laporan monitoring dan evaluasi dari target awal 40 rekomendasi. Capaian kegiatan ini memang belum 100% namun anggaran yang terserap untuk laporan monitoring dan evaluasi sudah mencapai 3.330.000 sedangkan target keuangan untuk 40 laporan sebesar 3.420.000. 4) Koordinasi Raperda Pajak Retribusi di Depkeu Target yang telah teralisasikan pada kegiatan ini yaitu 4 Rekomendasi hasil Evaluasi dari Kementrian Keuangan dari target awal 6 rekomendasi. Capaian kegiatan ini memang belum 100% namun anggaran yang terserap untuk 4 rekomendasi sudah mencapai 47.267.870. sedangkan target keuangan untuk 6 rekomendasi sebesar 49.442.000 dan massa kontrak sampai akhir tahun 2013. 5) Evaluasi dan Konsultasi Rancangan Produk Hukum Kab/ Kota Pada kegiatan ini ada 2 indikator yang digunakan, yaitu surat pemerintah provinsi DIY perihal hasil konsultasi raperda Kab/kota dan keputusan gubernur tentang hasil evaluasi raperda Kab/kota. Untuk indikator pertama target yang terealisasi sebanyak 24 surat Pemda DIY, sedangkan untuk indikator ke 2 target yang terealisasikan yaitu 4 rekomendasi dari 6 target pada awal. Anggaran yang terserap untuk 4 rekomendasi sebesar 99.659.100 dari target keuangan 102.428.500.

D. INSPEKTORAT 1. Program Peningkatan Sistem pengawasaan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Pada Program ini dilaksanakan 8 kegiatan, 3 diantara telah mencapai 100%, 3 belum terealisasi 100% dan 5 kegiatan belum terealisasikan. 3 kegiatan yang telah terealiasikan 100% yaitu

42

1) Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala Berdasarkan data yang disajikan kegiatan ini mencapai 100% namun apabila melihat di data monev 2013 kegiatan ini mencapai 56% dr target 60% disini ada ketidaksesuai anatara data evaluasi dengan monev 2013, namun realisasi kegiatan yang sudah terlaksana hingga bulan juni berupa honorarium untuk tim review laporan keuangan pemerintah daerah DIY tahun 2013, tim review laporan keuangan SKPD DIY th 2013, Tim Pencermatan DPA-SKPD th 2013, Tim kinerja evaluasi laporan kinerja Instansi Pemerintah th 2012, Biaya alat tulis, biaya makan dan minum rapat, penggandaan, biaya perjalanan dinas. 2) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada kegiatan ini terjadi kejanggalan pada tabel evaluasi RKPD dengan data monev 2013, pada tabel evaluasi RKPD realisasi kegiatan ini mencapai 100% namun pada data monev 2013 realisasi target baru 8% dari 55% target yang direncanakan. 3) Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan Indikator Informasi dan tindak lanjut pengawasan Pada kegiatan ini realisasi yang telah terlaksana hingga bulan juni yaitu Honorarium, Alat Tulis Kantor, Biaya Penggandaan, Biaya makan minum rapat dan perjalanan dinas, kegiatan tersebut menyerap biaya sebesar 30.452.600. Kegiatan yang sudah terealisasi tetapi belum 100% yaitu 1) Pelaksanaan

Pengawasan

Internal

secara

Berkala

dengan

indikator Laporan hasil pemeriksaan reguler, Review laporan keuangan SKPD dan Pemerintah Daerah DIY, Pencermatan DPA SKPD DIY Tahun 2012 Pada kegiatan ini ketiga indikator tersebut telah terealisasi namun belum mencapai 100%, kemungkinan target akan terealisasi 100% pada triwulan III atau IV karena massa kontrak dari kegiatan ini berakhir sampai akhir tahun 2013.

43

2) Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan Pada kegiatan ini ketiga indikator tersebut telah terealisasi namun belum mencapai 100%, kemungkinan target akan terealisasi 100% pada triwulan III atau IV karena massa kontrak dari kegiatan ini berakhir sampai akhir tahun 2013. 3) Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan dengan indikator Informasi dan tindak lanjut Pengawasan (LHP Reguler) Pada kegiatan ini ketiga indikator tersebut telah terealisasi namun belum mencapai 100%, kemungkinan target akan terealisasi 100% pada triwulan III atau IV karena massa kontrak dari kegiatan ini berakhir sampai akhir tahun 2013. 2. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Pada Program ini dilaksanakan 3 kegiatan, 2 diantara telah mencapai 100%, 1 belum terealisasi 100%. 2 kegiatan yang telah terealiasikan 100% yaitu Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur dan Penggerakan Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi. Sedangkan Kegiatan yang sudah terealisasi tetapi belum 100% yaitu Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis Jabatan Fungsional Auditor.

E. Biro Administrasi Pembangunan 1. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pada Program ini dilaksanakan 1 kegiatan dan sudah terealiasikan 100%, yaitu Pengelolaan Sim Layanan Ijin Penelitian Online, menyerap dana sebesar 17.215.000 sesuai dengan anggaran yang ditargetkan. 2. Program Analisis kebijakan pembangunan Pada Program ini ada 17 kegiatan yang dilaksanakan, dari 17 kegiatan ada 14 kegiatan yang telah terealisasi 100% dan 3 kegiatan yang belum terealiasasikan.

44

3. Program penelitian dan pengembangan Pada

program

ini

dilaksanakan

10

kegiatan,

kegaitan

yang

telah

terealisasikan 100% sebanyak 9 kegiatan dan 1 kegiatan belum terealisasikan 100%. 9 kegiatan yang telah terealisasikan yaitu Fasilitasi Dewan Riset Daerah, Inventarisasi Hasil-Hasil Penelitian Dan Pengembangan, Monitoring Dan Evaluasi Penelitian Dan Pengembangan, Pelaksanaan Penelitian, Layanan Pemberian

Ijin/rekomendasi

Penelitian

dan

Pengembangan,

Sosialisasi

Kebijakan Nasional Bidang Penelitian dan Pengembangan, Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional dan Fasilitasi Raker FKPPD Regional Tengah. F. Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakat 1. Program analisis kebijakan pembangunan Pada program ini dilaksanakan 36 kegiatan, tetapi seluruh kegiatan belum terealisasikan. Rata-rata dari kegiatan pada program ini memang belum terealisasikan sama sekali. Ada beberapa kegiatan yang memang dilaksanakan pada triwulan III dan IV. 2. Program pengembangan kehidupan beragama Pada program ini dilaksanakan 5 kegiatan, kegiatan yang telah terealisasikan 100% sebanyak 2 kegiatan yaitu Fasilitasi Penyelenggaraan STQ DIY Dan Pengiriman Kafilah STQ tk. Nasional DIY dengan indikator penyelenggaraan STQ. T DIY dan Fasilitasi Pembinaan Mental Rohani Agama dengan indikator Penyelenggaraan pembinaan Mental Rohani PNS/TNI/Polri 5 agama., untuk 2 kegiatan belum terealisasikan 100% yaitu Penyelenggaraan Kegiatan Hari Besar 5 Agama di DIY dan Fasilitasi Pembinaan Mental Rohani Agama dengan indikator Bantuan Pembangunan/renovasi Tempat Ibadah/Kegiatan Keagamaan.. G. Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam 1. Program analisis kebijakan pembangunan Pada

program

ini

dilaksanakan

37

kegiatan,

kegiatan

yang

telah

terealisasikan 100% sebanyak 8 kegiatan, 1 kegiatan belum terealisasikan 100% dan 32 kegiatan yang belum terealisasikan. Namun, apabila melihat data monev SKPD 2013 kegiatan-kegiatan yang belum tercapai rata-rata sudah menyerap anggaran yang cukup banyak, akan tetapi target tidak terealisasikan.

45

H. Biro Umum, Humas dan Protokol 1. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Pada program ini hanya 1 kegiatan dengan 7 indikator kegiatan. dari 7 kegiatan tersebut realisasi target masih dibawah 100%, karena target awal dari seluruh indikator tidak terealisasi sesuai target awal, tidak tercapainya realisasi target sesuai rencana awal karena adanya hambatan yaitu tergantung denga tamu yang datang pada saat acara. 2. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan Pada program ini dilaksanakan 3 kegiatan, kegiatan yang telah terealisasikan 100% sebanyak 2 kegiatan dengan beberapa inidkator, 1 kegiatan belum terealisasikan 100% dan 2 kegiatan dengan beberapa indikator yang belum terealisasikan. Kegiatan yang telah terealisasi 100% yaitu Pengelolaan naskah dinas dengan beberapa indikator seperti Terwujudnya petugas kearsipan aktif dan inaktif Biro terampil, terwujudnya sarana jaringan kearsipan berbasis TI, Termanfaatkannya aplikasi pengurus naskah dinas TI, Termanfaatkanya aplikasi pengurusan naskah dinas TIa dan naskh dinas berbasis TI lebih efektif dan cepat dan kelancaran administrasi naskah dinas aktif adan inaktif, seluruh target keuangan telah terserap untuk kegiatan tersebut dan kegiatan yang belum mencapai 100%.

I. Sekretariat DPRD 1. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Pada program ini dilaksanakan 25 kegiatan, sudah banyak kegiatan dengan beberapa indikator yang sudah terealisasi namun belum mencapai 100%. Ada juga kegiatan yang beberapa indikatornya belum terealisasikan. Pada kegiatan ini ada 4 kegiatan dengan salah satu indikatornya sudah terealisasi 100% yaitu Pembahasan

Rancangan

Peraturan

Daerah

dengan

indikator

Raperda

Pertanggungjawaban APBD DIY Tahun 2012, Rapat-rapat Paripurna dengan indikator Penyerahan Kepwan tentang Rekomendasi LKPJ Gubernur DIY, Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD DIY keluar Daerah dengan indikator Konsultasi Balegda dan Penyelenggaraan Publikasi Kegiatan DPRD dengan indikator Media cetak/advertorial, Press Tour dan Olah raga.

46

J. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 1. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Apabila menurut pada tabel misi 3 program ini dilaksanakan 28 kegiatan, namun belum terealisasikan seluruhnya. Namun setelah melihat data monev banyak data yang tidak sesuai, hingga triwulan II sudah banyak realisasi dari masing-masing kegiatan dan sudah menyerap banyak anggaran. Ada beberapa kegiatan yang sudah membayar honorarium untuk tenaga ahli atau tim pelaksana kegiatan, seharusnya apabila sudah membayar honorarium tim pelaksana target dari kegiatan tersebut sudah terealisasikan. 2. Pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan kabupaten/kota Pada program ini ada 3 kegiatan dengan beberapa indikator yang dilaksanakan. Kegiatan yang telah tercapai 100% dalam program ini yaitu 1 kegiatan dengan 2 indikator. Kegiatan tersebut yaitu orum Komunikasi Pengelolaan

Keuangan

Kab./Kota

dengan

Indikator

Raker

pengelolaan

keuangan kab/kota & Raker pengelolaan keuangan kab/kota dengan menyerap anggaran sebesar 43.301.200. Sedangkan 2 kegiatan yang tidak terealisasi yaitu Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang A P B D Kabupaten/ Kota dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang A P B D Kabupaten/ Kota 3. Peningkatan

sistem

pengawasan

internal

dan

pengendalian

pelaksanaan kebijakan kepala daerah Pada program ini ada 3 kegiatan dengan beberapa indikator yang dilaksanakan. Apabila melihat dari tabel evaluasi tersebut ketiga kegiatan tersebut belum terealisasikan. Namun apabila melihat data monev ada ketidaksesuaian karena berdasarkan data monev, ketiga kegiatan tersebut sudah membayar honorarium tim pelaksana, seharusnya target kegiatan ketiganya telah terealisasikan, tetapi di tabel evaluasi realisasi kegiatan tetap 0. 4. Optimalisasi Pemanfaatan teknologi informasi Pada program ini ada 1 kegiatan dengan beberapa indikator yang dilaksanakan. Apabila melihat dari tabel evaluasi tersebut ketiga kegiatan tersebut belum terealisasikan. Namun apabila melihat data monev hingga bulan juni sudah ada anggaran yang terserap sebesar 3.060.000 tetapi digunakan untuk belanja alat tulis dan makanan.

47

5. Penataan peraturan perundang-undangan Pada program ini ada 1 kegiatan yaitu Penyusunan Rapergub Tata Kelola Pendapatan dan Jasa Layanan. Kegiatan ini belum terealisasi dan tidak ada penyerapan anggaran hingga bulan juni 2013. 6. Peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah Pada program ini ada 1 kegiatan yaitu Pembinaan Dan Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun apabila melihat data monev ada ketidaksesuaian karena berdasarkan data monev kegiatan tersebut sudah menyerap anggaran sebesar 243.346.800 untuk membayar honorarium tim pelaksana dan macam-macam belanja kebutuhan pegawai, seharusnya target kegiatan telah terealisasikan, tetapi di tabel evaluasi realisasi kegiatan menunjukan angka 0. 7. Pengembangan investasi dan aset daerah Pada program ini ada 2 kegiatan yaitu Peningkatan Status Atas Hak Tanah, Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah. Namun apabila melihat data monev ada ketidaksesuaian karena berdasarkan data monev kegiatan Peningkatan Status Atas Hak Tanah sudah menyerap anggaran sebesar 11.410.100 untuk belanja kebutuhan pegawai kemungkinan kegiatan ini terealisasi pada triwulan III atau IV.. 8. Pengembangan dan pembinaan badan usaha milik daerah dan lembaga keuangan mikro Pada program ini ada 3 kegiatan yaitu Peningkatan Dan Pengembangan manajemen BUMD Dan BUKP, Pembinaan BUKP, Peningkatan Manajemen Lembaga

Keuangan

Mikro.

Namun

apabila

melihat

data

monev

ada

ketidaksesuaian karena berdasarkan data monev kegiatan Peningkatan Dan Pengembangan manajemen BUMD Dan BUKP sudah menyerap anggaran sebesar 68.423.446 untuk membayar honorarium tim pelaksana dan macammacam

belanja

kebutuhan

pegawai

seharusnya

target

kegiatan

telah

terealisasikan, tetapi di tabel evaluasi realisasi kegiatan menunjukan angka 0.

48

K. Badan Kepegawaian Daerah 1. Program Peningkatan disiplin aparatur Pada program ini terdapat 5 kegiatan yang dilaksanakan, dari 5 kegiatan tersebut 1 kegiatan telah tercapai 100% yaitu Pembuatan Kartu Identitas (ID CARD) PNS dan PTT dengan menyerap dana sebesar 64.000.000 lebih rendah dari target keuangan awal yaitu 67.125.000. Sedangkan 3 kegiatan terealisasi tetapi dibawah 100% yaitu Penyelesaian Pembuatan Karpeg, Karis dan Karsu bagi PNS Provinsi DIY, Pemeliharaan Mesin Presensi Elektronik dan Fasilitasi Pembuatan Kartu Pegawai Elektronik. 2. Program Fasilitasi pindah/purna tugas PNS Pada program ini dilaksanakan 2 kegiatan yaitu Pemulangan Pegawai Yang Pensiun dan Pemindahan Tugas PNS. Kedua kegiatan tersebut belum mencapai 100%, namun hingga bulan juni sudah terealisasi, untuk Pemulangan Pegawai Yang Pensiun sudah terealisasi sebanyak 205 Sk dengan serapan dana sebesar 41.454.500, sedangkan untuk Pemindahan Tugas PNS target yang telah terealisasi sebanyak 154 PNS dengan serapan anggaran sebesar 23.317.170. Kedua kegiatan tersebut massa kontrak berlangsung hingga akhir tahun, kemungkinan target yang ingin dicapai dapat tercapai pada triwulan III atau IV. 3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pada program ini dilaksanakan 3 kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, Fasilitasi Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional dan Pengembangan ISO. Kegiatan yang terealiasi 100% yaitu Bimbingan Teknis Implementasi

Peraturan Perundang-undangan dengan

menyerap dana anggaran sebesar 22.782.000. 4. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi Informasi Pada program ini dilaksanakan 1 kegiatan yaitu Pengelolaan Data dan Pengembangan Teknologi Informasi. Kegiatan tersebut telah terealiasi 100% namun dana yang terserap 9.610.000 lebih rendah dari target keuangan yang direncanakan. 5. Program penataan peraturan perundang-undangan Pada program ini dilaksanakan 1 kegiatan yaitu Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan. Namun target dari kegiatan ini

49

belum terealisasikan, kegiatan yang terealisasikan sampai bulan juni yaitu pengumpulan bahan untuk pembahasan rancangan peraturan. 6. Program pembinaan dan pengembangan aparatur Pada program ini dilaksanakan 29 Kegiatan dengan 41 indikator. 17 Indikator terealisasi tetapi belum 100%, 10 indikator tercapai 100% dan 14 indikator belum terealisasikan. 7. Program perbaikan sistem Administrasi kearsipan Pada program ini dilaksanakan 1 kegiatan namun ada 4 indikator yang digunakan, 3 indikator telah terealisasikan walaupun belum 100% dan 1 indikator belum terealisasikan. Ketiga indikator yang telah terealisasikan telah menyerap anggaran sebesar 38.456.500 sesuai dengan apa yang menjadi keluaran.

L. Badan Pendidikan dan Pelatihan 1. Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Pada program ini dilaksanakan 2 kegiatan yaitu Pengelolaan Sistem Informasi dan Pengelolaan Data Dan Pengembangan Teknologi Informasi. Kedua kegiatan tersebut telah terealisasikan hingga 100% dengan dana 12.826.500. 2. Program penelitian dan pengembangan Pada program ini dilaksanakan 6 Kegiatan, 4 kegiatan telah terealiasi 100%, 2 sudah terealisasi tetapi belum 100% dan 1 belum terealisasi. Kegiatan yang telah terealisasikan 100% yaitu Pelaksanaan Penelitian dengan menyerap dana sebesar 20.368.500 yang digunakan untuk seminar hasil penelitian, hambatan yang terjadi yaitu pengunduran jadwal seminar menjadi bulan Juli 2013. Kegiatan kedua yaitu Pengembangan Kurikulum Dan Silabus Diklat dengan menyerap anggran 32.541.700, namun menngalami selisih anggaran karena efisiensi honor narasumber dan perjalanan dinas. 3. Program pendidikan kedinasan Pada program ini dilaksanakan 17 Kegiatan, 4 kegiatan telah terlaksana 100% dan 2 kegiatan telah terealisasi tetapi tidak mencapai 100%. Kegiatan yang belum tercapai 11 kegiatan namun setelah melihat data monev 2013

50

kegiatan yang ditabel evaluasi RKPD triwulan II ini ternyata ada 6 kegiatan yang sudah terlaksana di triwulan I sehingga di triwulan II tidak terlaksana lagi. 4. Program pembinaan dan pengembangan aparatur Pada program ini dilaksanakan 4 Kegiatan. 1 kegiatan yang telah dilaksanakan pada triwulan 1 yaitu Ujian Sertifikasi Keahlian P B J dan 1 kegiatan telah terealiasi tetapi belum 100% yaitu Peningkatan Ketrampilan Dan Profesionalisme dan 2 kegiatan sudah terealisasi 100% yaitu Pengembangan Modul Diklat yang modulnya masih dalam proses penyempurnaan dan Pengembangan ISO Diklat. 5. Program peningkatan kerjasama kediklatan antar daerah Pada program ini dilaksanakan 2 kegiatan namun masing-masing memiliki 2 indikator. Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Kemitraan memiliki indikator Monitoring pelaksanaan fasilitasi kabupaten/kota yang belum terealisasi 100% dan Koordinasi penyelenggaraan diklat kemitraan yang belum terealisasikan karena adanya perubahan jadwal dari Sekber MPU yang seharusnya Juni menjadi Oktober 2013.

2.4.

Analisis Hasil RKPD pada Misi 4 RPJMD “Memantapkan prasarana dan sarana daerah” Pada RPJMD tahun 2012-2017 disebutkan bahwa misi 4 adalah

Membangun peradaban berbasis nilai-nilai kemanusiaan. Untuk mencapai misi 4 tersebut, maka terdapat urusan-urusan yang mendukung pelaksanaannya. Urusan yang termasuk pada misi 4 ini adalah urusan perhubungan, urusan tata ruang, urusan energi dan sumberdaya mineral, urusan lingkungan hidup, urusan pekerjaan umum, dan urusan perumahan. Di bawah ini akan dijelaskan pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan oleh masing-masing urusan yang diampu oleh SKPD sampai triwulan II yaitu bulan Juni 2013. 1. URUSAN PEKERJAAN UMUM Dari 16 program urusan pekerjaan umum, hanya 4 program yang telah memiliki realisasi. Sementara itu masih terdapat 12 program yang masih memiliki realisasi nol atau angka indikator program kegiatan masih nol.

51

Program-program yang tidak memiliki realisasi adalah: a) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong Pada IPK (Indikator Program Kegiatan) masih menunjukkan angka nol, hal ini terkait dengan tahapan yang harus dilakukan. Program ini memang baru mencapai 28,05% menurut kinerja keuangannya.

Serta sebesar 30,73%

berdasarkan kinerja fisiknya yang menghasilkan dokumen perencanaan 3 paket. Sedangkan kegiatan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong baru mencapai 29,29% berdasarkan kinerja fisik. Pengembangan saluran drainase lingkungan masih tahap proses pemilihan penyedia jasa b) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Program ini belum memiliki realisasi, pada indikator program dan kegiatannya masih nol. Meskipun angka ini menunjukkan angka nol, tetapi sebenarnya realisasi fisik telah melebihi angka targetnya. Artinya telah ada realisasi dari setiap kegiatannya sampai dengan triwulan kedua ini. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah penghamparan blok pekerjaan, pemasangan batu, talud, pengadaan aspal. Secara keseluruhan hingga bulan Juni telah ada serapan berdasarkan keuangan sebesar 23,71%. c) Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan Terdapat 2 kejanggalan dalam program ini, yaitu mengenai argumen program inspeksi kondisi jalan yang tidak dimasukkan seklain sebagai tahapan kegiatan program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan. Kedua, mestinya program ini telah selesai awal tahun, akan tetapi hingga pertengahan tahun program ini belum menunjukkan realisasi. d) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Mestinya program ini telah selesai awal tahun, akan tetapi hingga pertengahan tahun program ini belum menunjukkan realisasi. Karena kegiatan untuk program ini adalah penyusunan kebijakan kebinamargaan yang hendaknya merupakan acuan tahun berjalan. e) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

52

Meskipun indikator program dan kegiatan (IPK) menyatakan nol, akan tetapi sebenarnya telah ada realisasi dari beberapa kegiatan diantaranya: telah ada tahapan kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi di beberapa lokasi. Realisasi kegiatan fisik rata-rata juga telah menghasilkan lebih dari 50%. Demikian juga program ini telah memiliki serapan untuk program ini telah mencapai 23, 96% atau Rp. 5.143.387.270. f) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku Program ini hanya memiliki satu kegiatan yaitu rehabilitasi prasarana pengambilan dan saluran pembawa yang telah memiliki nilai dari indikator kinerjanya. Berdasarkan serapan anggarannya telah mencapai 25,61 % atau senilai Rp. 307.269.560. Yang digunakan untuk jaringan irigasi pompa pampang. g) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya. Program ini telah mencapai targetnya, yang menghasilkan pembangunan embung di Kabupaten Bantul dan Kulonprogo. Meskipun jika dinilai dari serapan anggarannya tidak terlalu besar yaitu 18%. h) Program Pengendalian Banjir Program ini hanya memiliki satu kegiatan yaitu rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai. Adapun output dari kegiatan tersebut adalah Terbangunnya Perkuatan Tebing di Sungai Winongo. Pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar 1 milyar, namun anggaran yang terserap hanya sebesar 26,92%.

i) Program Pengelolaan Persampahan Program pengelolaan persampahan hanya terdiri dari dua macam kegiatan tetapi keduanya belum memunculkan kinerja. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh SKPD yang mengampu program persampahan masih bersifat kegiatan reguler saja. j) Program Pengembangan Kawasan Perkotaan dan Perdesaan

53

Program ini belum memberikan kinerja karena adanya hambatan yang berupa gagalnya proses seleksi k) Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung dan Lingkungan Program ini masih memiliki IPK nol yang ditunjukkan melalui realisasi kinerja fisik maupun keuangan yang rendah pula l) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan Meskipun IPK program ini masih nol tetapi realisasi kegiatan telah ada. Di Kabupaten Bantul kegiatan peningkatan jalantelah menghasilkan kegiatan mobilisasi proyek, pemeriksaan lapangan dan pembuatan rekayasa lapangan dengan serapan anggaran 16,67%. Sedangkan di Kabupaten Sleman, kegiatan peningkatan jembatan baru sampai tahap mobilisasi proyek, pemeriksaan lapangan dan pembuatan rekayasa lapangan. m) Program Pengadaan Tanah untuk Infrastruktur Program ini hanya melibatkan satu kegiatan yaitu pengadaan tanah untuk jalan dan jembatan. Meskipun kegiatan tersebut hasilnya baru sebatas proses pengajuan

2. URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral memiliki program kerja sebagaimana terurai di bawah ini: a) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Ketenagalistrikan Program ini merupakan program yang penting dan strategis dalam urusan energi dan sumberdaya mineral.

Program ini mengampu 8 kegiatan, akan

tetapi baru terealisasi 2, yaitu: pembangunan pembangkit listrik dan peningkatan kinerja pengelola bidang energi dan ketenagalistrikan.

54

b) Program Pembinaan,

Pengawasan

dan Pengembangan Bahan

Bakar Dari 7 kegiatan yang ada pada program ini, baru satu yang terealisasi, yaitu pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola energi yang masih kegiatan yang bersifat sosialisasi. Meskipun program ini lebih bersifat pembinaan namun program ini tergolong lambat dalam implementasinya. Hal ini ditunjukkan pada IPK fisik maupun keuangannya. Kinerja fisik yang dihasilkan oleh program ini baru sekitar 23%, sedangkan serapan keuangannya baru sebesar 5,4% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.226.834.000 c) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan Dari program ini, kegiatan yang telah terealisasi adalah Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Usaha Pertambangan Lintas

Propinsi.

Kegiatan ini

menghasilkan output: terlaksananya Workshop pembinaan dan pengawasan usaha

pertambangan

lintas

batas

kabupaten/provinsi,

terlaksananya

perencanaan pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan lintas provinsi, terlaksananya pengadaan mesin pemotong batu. d) Program Pengelolaan Air Tanah Berwawasan Konservasi Program ini belum menunjukkan IPK angka nol, sementara itu seharusnya program ini sudah berjalan hingga triwulan kedua ini. Argumen yang membuat pentingnya program ini telah berjalan adalan karena program ini bersifat konservasi.

Yang terdiri dari kegiatan-kegiatan: pembangunan sarana

pemantauan air tanah, pembinaan dan pengendalian pengambilan air tanah, pendayagunaan air tanah, serta pemantauan dan evaluasi air tanah

3. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP Urusan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Badan Lingkungan Hidup memiliki 6 program. Dari keenam program tersebut, baru satu program yang realisasinya hingga triwulan kedua ini telah mencapai 100%, yaitu: Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan. Sedangkan program yang realisasi

55

kegiatannya baru sebagian adalah: Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. 4. URUSAN PERHUBUNGAN Urusan perhubungan diampu oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. Urusan ini didukung oleh program-program: a) Program Pembangunan Prasaran dan Fasilitas Perhubungan  Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Perhubungan Udara  Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perhubungan Udara  Pemantauan Keselamatan Penerbangan

b) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ  Rehabilitas/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Jembatan Timbang  Rehabilitas/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laut dan ASDP  Rehabilitasi/pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas  Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Kereta Api

c) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan  Kegiatan Penyuluhan Bagi Para Sopir/Juru Mudi Untuk Peningkatan Keselamatan Penumpang  Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Kendaraan Angkutan Umum di Jalan Raya  Pengumpulan dan Analisis Database Pelayanan Angkutan  Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan Jasa Angkutan  Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan  Penegakan Hukum Kelebihan Muatan Barang  Perencanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan  Perencanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan AKDP

d) Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas  Program ini memiliki kegiatan-kegiatan:

56

 Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan (L P J ), Pengaturan dan Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru, Patroli Keselamatan Pelayaran,  Pengadaan dan Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL),  Penjagaan Pintu Perlintasan Kereta Api, Pengadaan dan Pemasangan Rambu rambu Lalu Lintas e) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Program ini terdiri dari 2 kegiatan, yaitu:  Pelaksanaan registrasi uji tipe rancang bangun dan penilaian fisik penghapusan kendaraan bermotor.  Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). Kedua kegiatan tersebut telah melampaui targetnya. f) Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas terdiri dari kegiatan-kegiatan: Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan, Penetapan dan Pengaturan Manajemen Lalu Lintas, Pengoperasian ATCS di Perkotaan Yogyakarta Program ini telah berjalan meskipun capaiannya belum 100%, hal yang bisa dihasilkan antara lain survey lalu lintas. Kegiatan penataan lalu lintas pada ruas Jati Kencana simpang Godean sedang dalam tahap persiapan. Sedang disusun SPK tenaga ahli

5. URUSAN PERUMAHAN Urusan Perumahan yang diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral terdiri dari program-program: a) Program Pengembangan Perumahan Program ini memiliki kinerja fisik sebesar45% dan serapan keuangan sebesar 1,8%, dalam dua kegiatan sebagai berikut:

57

 Penetapan Kebijakan, Strategi Dan Program Perumahan  Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, Dan Manual (NSPM) Kedua kegiatan tersebut baru dalam tahap kajian kawasan di beberapa lokasi, antara lain Sentolo dan Piyungan b) Program Lingkungan Sehat Perumahan Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan Peningkatan Kualitas Prasarana, Sarana Dan Utilitas (PSU) Kawasan Perumahan Pedesaan c) Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan Fasilitasi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat Peningkatan

Peran

Serta

Masyarakat

Dalam

Pelestarian

Lingkungan

Perumahan d) Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh Penataan Kawasan Kumuh Secara keseluruhan urusan perumahan telah merealisasikan 50% dari kegiatannya. Kegiatan-kegiatan yang telah terealisasi berasal dari programprogram: Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan dan Program Penataan Kawasan Padat Penduduk dan Kumuh

6. URUSAN TATA RUANG Urusan Penataan Ruang terdiri dari program-program : a. Program Perencanaan Tata Ruang b. Program Pemanfaatan Ruang c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

58

a) Program Perencanaan Tata Ruang Terdiri dari kegiatan-kegiatan: 

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rencana Tata Ruang



Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan



Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang



Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RDTR

Keempat kegiatan tersebut seharusnya telah diselesaikan pada awal tahun karena merupakan kegiatan persiapan. Akan tetapi hingga triwulan kedua ini realisasinya masih sangat rendah yaitu 36% dengan IPK yang masih nol. b) Program Pemanfaatan Ruang Terdiri dari kegiatan-kegiatan: 

Penyusunan Norma,Standar,Dan Kriteria Pemanfaatan Ruang



Pelatihan Aparat Dalam Pemanfaatan Ruang



Sosialisasi

Kebijakan,

Norma,

Standar,

Prosedur

Dan

Manual

Pemanfaatan Ruang 

Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang

Keempat kegiatan tersebut masih menunjukkan IPK nol dengan serapan anggaran 14% dan realisasi output sebatas penyediaan ATK dan rapat. c) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Terdiri dari kegiatan-kegiatan: 

Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang



Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang



Pengawasan Pemanfaatan Ruang



Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Demikian pula pada kegiatan-kegiatan program pengendalian pemanfaatan ruang juga masih memiliki IPK nol. Secara keseluruhan urusan penataan ruang belum menunjukkan kinerjanya, hal ini dapat dilihat bahwa dari ketiga program belum menunjukkan kinerja berdasarkan IPKnya.

59

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

3.1 Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi awal RKPD 2013 Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD DIY Tahun Anggaran 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2013, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah, diantaranya: Kebijakan ekonomi makro DIY Tahun 2013 diarahkan untuk: 1. Penguatan daya saing (competitiveness) daerah dimaknai sebagai upaya mengatasi perubahan dan persaingan global dan nasional, menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dibanding daerah lain, membentuk/menawarkan lingkungan yang lebih produktif bagi bisnis, menarik talented people, investasi, dan mobile factors lain, serta peningkatan kinerja berkelanjutan; 2. Penguatan daya tahan (resillience) ekonomi dimaknai sebagai upaya untuk menciptakan perekonomian yang tidak mudah terombang ambing oleh gejolak yang datang, baik dari dalam maupun dari luar. Penguatan daya tahan juga dimaknai sebagai usaha mengoptimalkan sumber daya lokal yang melibatkan pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan organisasi masyarakat untuk menjaga momentum dan stabilitas ekonomi pada suatu wilayah dari perubahan ekonomi global (seperti kenaikan bahan bakar minyak); dan 3. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dimaknai sebagai kondisi masyarakat yang telah mencapai kemajuan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dari aspek materi maupun spritual. Pengembangan potensi masyarakat merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang lebih luas dan berkeadilan. Dengan kebijakan yang diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat melalui penguatan daya saing dan daya tahan ekonomi daerah, maka asumsi kondisi regional DIY yang digunakan dalam RAPBD Perubahan DIY Tahun 2013 adalah:

60

No 1 1 2 3 4

Indikator Makro 2 Pertumbuhan Ekonomi (%) Inflasi (%) Pertumbuhan Investasi ICOR

RKPD 2013 3 5,85%–6,50% 5,20% 4.53 % 5,00

Perubahan RKPD 2013 4 5,1%-5,3% 5,10%- 5,60% 2,59% - 4,36% 4,80 – 5,00

Sedangkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka pendanaan adalah:

61

3.1 Perubahan Program dan kegiatan RKPD 2013 Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD DIY Tahun Anggaran 2013 sampai dengan bulan Juni 2013 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi maka perlu dilakukan perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2013, baik berupa pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Perubahan program/kegiatan dalam RKPD Tahun 2013 adalah sebagai berikut.

62

RINCIAN 5(1&$1$3(58%$+$1352*5$0'$1.(*,$7$1 TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 7.719.032.185

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program /kegiatan

1

Target Kinerja Kuantitatif 3

2

01

Wajib

01.01

Pendidikan

01.01.01

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

01.01.01.01.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

Bertambah/Berkurang

Keterangan

7

8

Rp. 2.833.880.000

Rp. 3.679.157.190

Rp. 845.277.190

Rp. 2.100.000.000 19 unit kerja

Rp. 2.719.000.000

Rp. 619.000.000 '- Karena adanya penambahan daya listrik serta penambahan kapasitas internet - Penambahan daya listrik dari 11.000 VA menjadi 22.000 VA di BPO

01.01.01.01.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

19 unit kerja

01.01.01.01.01.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

12 bulan

Rp. 155.300.000 12 bulan

Rp. 155.100.000

01.01.01.01.01.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

12 bulan

Rp. 299.880.000 12 bulan

Rp. 479.842.704

01.01.01.01.01.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

12 bulan

Rp. 61.200.000 12 bulan

Rp. 20.499.900

- Rp. 40.700.100 efisiensi

01.01.01.01.01.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan

12 bulan

Rp. 17.500.000 12 bulan

Rp. 8.500.000

- Rp. 9.000.000 efisiensi

01.01.01.01.01.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung /Tempat Kerja

12 bulan

Rp. 200.000.000 12 bulan

Rp. 296.214.586

01.01.01.01.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01.01.01.01.01.02.003 Pembangunan Gedung Kantor

5 unit

01.01.01.01.01.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

0.

01.01.01.01.01.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

8 jenis

01.01.01.01.01.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

12 bulan

- Rp. 200.000 efisiensi

Rp. 179.962.704

Kekurangan pembayaran tenaga kebersihan dengan adanya penambahan jumlah tenaga kebersihan sebesar 199.934.460. Efisiensi sebesar 19.971.756

Rp. 96.214.586 kekurangan pembayaran jasa keamanan sebesar 96.651.000; efisiensi 436.414

Rp. 2.393.203.200

Rp. 3.196.528.010

Rp. 803.324.810

Rp. 1.200.000.000 5 unit

Rp. 1.182.333.560

- Rp. 17.666.440 efisiensi

Rp. 0 2 unit

Rp. 390.000.000

Rp. 390.000.000 sebagai tindak lanjut pengusulan penghapusan mobil sebanyak 9 unit,dilakukan pengadaan 2 mobil @ Rp. 195.000.000,00

Rp. 737.018.200

Rp. 373.815.000 '- penambahan anggaran untuk brangkas, penambahan barang vacumm clearner,penambahan AC floor standing untuk mengganti ruang sasan krida(audiotorium) - Pengadaan Telepon (PABX) dan Soundsystem youth centre

Rp. 363.203.200 9 jenis

Rp. 80.000.000 12 bulan

Rp. 107.000.000

63

Rp. 27.000.000 Pengadaan Gordyn untuk Grha Wanabhaktiyasa

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 7.719.032.185

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program /kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Bertambah/Berkurang

Target Kinerja Kuantitatif

Keterangan

Anggaran

01.01.01.01.01.02.010 Pengadaan Mebeleur

4 jenis

Rp. 200.000.000 5 jenis

Rp. 231.326.250

Rp. 31.326.250 '- Penambahan belanja modal meja kursi tamu ruang Ka Dinas Pengadaan rak arsip untuk BPO dan meja-kursi untuk pondok pemuda

01.01.01.01.01.02.042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

2 unit kerja

Rp. 550.000.000 2 unit kerja

Rp. 548.850.000

- Rp. 1.150.000 efisiensi

01.01.01.01.01.16

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Rp. 5.126.687.750

Rp. 4.891.283.550

01.01.01.01.01.16.088 Pengembangan SMP bertaraf internasional

12 Sekolah

Rp. 250.000.000 -0 -

01.01.01.01.01.16.092 Pengembangan dan peningkatan mutu SMPN 1 Galur Kulon Progo

1 Sekolah

Rp. 550.000.000 1 Sekolah

Rp. 575.600.000

Rp. 25.600.000 Menghilangkan kata "(RSBI)" karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI - biaya assesment untuk persiapan menjadi CI/BI bagi 128 siswa sebesar Rp. 25.600.000,-

01.01.01.01.01.16.093 Pengembangan dan peningkatan mutu SMPN 1 Wates Kulon Progo

1 Sekolah

Rp. 550.000.000 1 Sekolah

Rp. 607.780.000

Rp. 57.780.000 '- Menghilangkan kata "(RSBI)" karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI - Kewajiban yang belum dibayar kepada pihak ketiga tahun 2012 berupa belanja modal pengaaan almari (SPK no. 027/6628 tanggal 14-06-2012 dan BA penerimaan hasil pekerjaan no. 05/PPHP/VI/2012 tgl 29-06-2012 - biaya assesment untuk persiapan menjadi CI/BI bagi 180 siswa sebesar Rp. 36.000.000,-

01.01.01.01.01.16.094 Pengembangan dan peningkatan mutu SMPN 1 Karangmojo Gunungkidul

1 Sekolah

Rp. 550.000.000 1 Sekolah

Rp. 578.800.000

Rp. 28.800.000 Menghilangkan kata "(RSBI)" karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI - biaya asessment untuk persiapan menjadi CI/BI bagi 144 siswa sebesar Rp. 28.800.000 ,-

01.01.01.01.01.16.095 Pengembangan dan peningkatan mutu SMPN 1 Wonosari Gunungkidul

1 Sekolah

Rp. 550.000.000 1 Sekolah

Rp. 583.600.000

Rp. 33.600.000 Menghilangkan kata "(RSBI)" karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI - biaya asessment untuk persiapan menjadi CI/BI bagi 168 siswa sebesar Rp. 33.600.000,-

01.01.01.01.01.16.097 Pembinaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD

12 cabang lomba

Rp. 693.309.000 12 cabang lomba

Rp. 655.709.000

- Rp. 37.600.000 efisiensi

01.01.01.01.01.16.098 Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD

2 Bidang lomba

Rp. 277.067.000 2 Bidang lomba

Rp. 186.522.000

- Rp. 90.545.000 efisiensi

01.01.01.01.01.16.100 Seleksi, Pembinaan dan Pengiriman Seni TK/SD

8 cabang lomba

Rp. 175.000.000 8 cabang lomba

Rp. 174.895.000

- Rp. 105.000 efisiensi

01.01.01.01.01.16.102 Pembinaan Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SMP

10 cabang lomba

Rp. 375.000.000 10 cabang lomba

Rp. 374.720.000

- Rp. 280.000 efisiensi

01.01.01.01.01.16.107 Pembinaan Sekolah Sehat dan Dokter Kecil

5 Sekolah

Rp. 265.000.000 5 Sekolah

Rp. 264.650.000

- Rp. 350.000 efisiensi

01.01.01.01.01.16.108 Pengembangan bank soal SD/MI (DID)

5 mapel

Rp. 200.000.000 5 mapel

Rp. 199.895.800

- Rp. 104.200 efisiensi

01.01.01.01.01.16.116

249 anak

Rp. 571.311.750 249 anak

Rp. 569.211.750

- Rp. 2.100.000 efisiensi

Penyediaan beasiswa kembali ke sekolah

Rp. 0

Rp. -235.404.200

64

- Rp. 250.000.000 Menghapus kegiatan karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 7.719.032.185

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program /kegiatan

01.01.01.01.01.16.118

Seleksi, Pembinaan, dan Pengiriman Olimpiade Ilmu IPS

01.01.01.01.01.17

Program Pendidikan Menengah

Target Kinerja Kuantitatif 100 siswa, 50 siswa, 20 siswa

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Bertambah/Berkurang

Target Kinerja Kuantitatif

Keterangan

Anggaran

Rp. 120.000.000 100 siswa, 50 siswa, 20 siswa

Rp. 119.900.000

Rp. 6.116.467.000

Rp. 8.942.194.885

- Rp. 100.000 efisiensi

Rp. 2.825.727.885

01.01.01.01.01.17.077 Pengembangan kurikulum SMA

200 Orang

Rp. 275.000.000 200 Orang

Rp. 272.444.000

- Rp. 2.556.000 efisiensi

01.01.01.01.01.17.078 Pengembangan kurikulum SMK

4 kegiatan

Rp. 275.000.000 4 kegiatan

Rp. 274.500.000

- Rp. 500.000 efisiensi

01.01.01.01.01.17.080 Pengembangan SMA bertaraf internasional

15 Sekolah

Rp. 199.620.000 -0 -

Rp. 0

- Rp. 199.620.000 Menghapus kegiatan karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI

01.01.01.01.01.17.082 Pengembangan SMK bertaraf internasional

11 Sekolah

Rp. 200.000.000 -0 -

Rp. 0

- Rp. 200.000.000 Menghapus kegiatan karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI

01.01.01.01.01.17.086 Pengembangan dan peningkatan mutu SMAN 2 Wates Kulon Progo

1 Sekolah

Rp. 800.000.000 1 Sekolah

Rp. 1.098.951.885

Rp. 298.951.885 '- penyelesaian konstruksi yang belum selesai pada tahun 2012 (Rp 200.000.000) - Kewajiban yang belum dibayar kepada pihak ketiga pada tahun 2012 berupa belanja modal pengadaan konstruksi perpustakaan sebesar RP 66.951.885 (SPK no 027/10314 tgl 24 sept 2012 dan SPMK no 027/10363 tgl 24 sept 2012) - Menghilangkan kata "(RSBI)" karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI biaya asessment untuk persiapan menjadi CI/BI bagi 160 siswa sebesar Rp. 32.000.000 ,-

01.01.01.01.01.17.087 Pengembangan dan peningkatan mutu SMAN 1 Wonosari Gunungkidul

1 Sekolah

Rp. 1.300.000.000 1 Sekolah

Rp. 1.321.280.000

Rp. 21.280.000 '- efisiensi karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI sebesar Rp. 21.920.000 ,- - biaya asessment untuk persiapan menjadi CI/BI bagi 216 siswa sebesar Rp. 43.200.000 ,- - Menghilangkan kata "(RSBI)" karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI

01.01.01.01.01.17.088 Pengembangan dan peningkatan mutu SMKN 2 Pengasih Kulon Progo

1 Sekolah

Rp. 1.000.000.000 1 Sekolah

Rp. 1.196.732.000

Rp. 196.732.000 '- penyelesaian konstruksi yang belum selesai pada tahun 2012 (Rp 65.000.000) - Kewajiban yang belum dibayar kepada pihak ketiga pada tahun 2012 berupa : a) pengadaan jasa konsultan/perencanaan rehabilitasi ruang laboratorium sebesar RP 13.437.000 (SPK no 027/1186 tgl 3 Juli 2012 dan BA serah terima pekerjaan no 17/BA.ST /PRC/REH-LAB/SMKN2/XII/12 tgl 27 Desember 2012 b) belanja jasa perencanaan teknis pembangunan 3 RKB sebesar RP 15.895.000 (SPK no 027/1169 tgl 2 Juli 2012 dan BA serah terima pekerjaan no 8/BA.ST/PRC/VII/2012 tgl 31 juli 2012 - Menghilangkan kata "(RSBI)" karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI - biaya asessment untuk persiapan menjadi CI/BI bagi 512 siswa sebesar Rp. 102.400.000 ,-

01.01.01.01.01.17.089 Pengembangan dan peningkatan mutu SMKN 2 Wonosari Gunungkidul

1 Sekolah

Rp. 1.000.000.000 1 Sekolah

Rp. 949.500.000

- Rp. 50.500.000 - efisiensi karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI (Rp. 140.100.000) - Menghilangkan kata "(RSBI)" karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI - biaya asessment untuk persiapan menjadi CI/BI bagi 448 siswa sebesar Rp. 89.600.000 ,-

01.01.01.01.01.17.090 Penerbitan Jurnal Karya Ilmiah SMA

3000 eksemplar

Rp. 110.000.000 3000 eksemplar

01.01.01.01.01.17.095 Pembinaan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMA

8 Bidang lomba

Rp. 900.000.000 1 event

Rp. 109.440.000 Rp. 3.663.250.000

65

- Rp. 560.000 efisiensi Rp. 2.763.250.000 Penyelenggaraan Olimpiade Fisika Internasional (DIY sebagai tuan rumah)

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 7.719.032.185

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program /kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Bertambah/Berkurang

Target Kinerja Kuantitatif

01.01.01.01.01.17.097 Pembinaan dan pengiriman Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN) SMA

7 Bidang lomba

Rp. 16.800.000 7 Bidang lomba

Rp. 16.800.000

01.01.01.01.01.17.106 Seleksi dan pengiriman peserta Anugerah Konstitusi bagi guru Sekolah Menengah

15 Orang

Rp. 40.047.000 15 Orang

Rp. 39.297.000

01.01.01.01.01.18

Program Pendidikan Nonformal dan Informal

Rp. 1.100.000.000

Rp. 1.094.320.000

01.01.01.01.01.18.031 Jambore PTK PNF (Apresiasi PTK PAUDNI berprestasi)

1 kegiatan

Rp. 450.000.000 1 kegiatan

Rp. 527.145.000

01.01.01.01.01.18.032 Penyelenggaraan MTQ Pelajar tingkat Provinsi

310 siswa

Rp. 350.000.000 310 siswa

Rp. 350.000.000

01.01.01.01.01.18.051 Pengembangan kurikulum pendidikan keaksaraan (DID)

3 kontingen

Rp. 300.000.000 3

Rp. 217.175.000

01.01.01.01.01.19

Program Pendidikan Luar Biasa

Keterangan

Anggaran

Rp. 5.779.731.000

Rp. 5.786.257.700

Rp. 0 Pergeseran kode rekening belanja

- Rp. 750.000 efisiensi

Rp. -5.680.000 Rp. 77.145.000 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Ticket Peserta Jambore di Batam semula dianggarkan pusat, menjadi dianggarkan APBD Rp. 0 Pergeseran kode rekening belanja

- Rp. 82.825.000 Pengurangan jumlah cabang lomba yang diikuti, semula 3 cabang lomba menjadi 1 cabang lomba LKP berprestasi

Rp. 6.526.700

01.01.01.01.01.19.061 Bantuan operasional sekolah

1826 siswa; 483 siswa; 474 siswa; 88 siswa

Rp. 3.087.736.000 1826 siswa; 483 siswa; 474 siswa; 88 siswa

Rp. 3.085.636.000

- Rp. 2.100.000 efisiensi

01.01.01.01.01.19.065 Pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMTAS)

3853 siswa

Rp. 1.866.995.000 3853 siswa

Rp. 1.866.255.000

- Rp. 740.000 efisiensi

01.01.01.01.01.19.090 Pengembangan dan peningkatan mutu SLBN 2 Bantul

1 Sekolah

Rp. 225.000.000 1 Sekolah

Rp. 234.366.700

01.01.01.01.01.19.091 Pengembangan dan peningkatan mutu SLBN 1 Sleman

1 Sekolah

Rp. 225.000.000 1 Sekolah

Rp. 225.000.000

Rp. 0 Pergeseran antar belanja barang jasa dan belanja modal

01.01.01.01.01.19.092 Pengembangan dan peningkatan mutu SLBN 1 Gunungkidul

1 Sekolah

Rp. 375.000.000 1 Sekolah

Rp. 375.000.000

Rp. 0 Pergeseran antar belanja barang jasa dan belanja modal

01.01.01.01.01.20

Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

Rp. 1.310.000.000

Rp. 1.484.000.000

Rp. 9.366.700 Kewajiban yang belum dibayar kepada pihak ketiga pada tahun 2012 berupa pengadaan jasa konsultan/pengawasan pembangunan ruang kelas bertingkat (SPK no 027/245/PLBD/XII/2012 tgl 21 Desember 2012)

Rp. 174.000.000

01.01.01.01.01.20.018 Pengembangan kompetensi pendidik TK

80 Orang

Rp. 150.000.000 80 Orang

Rp. 148.800.000

- Rp. 1.200.000 efisiensi

01.01.01.01.01.20.033 Pemberdayaan Musyawarah Guru Mata

120 Orang

Rp. 125.000.000 120 Orang

Rp. 121.400.000

- Rp. 3.600.000 efisiensi

66

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 7.719.032.185

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program /kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Bertambah/Berkurang

Target Kinerja Kuantitatif

Keterangan

Anggaran

Pelajaran (MGMP)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA 01.01.01.01.01.20.037 Bimbingan teknis penyelenggaraan ujian

60 Orang

Rp. 85.000.000 60 Orang

Rp. 84.700.000

01.01.01.01.01.20.039 Pengembangan kompetensi pendidik nonformal

100 Orang

Rp. 200.000.000 290 Orang

Rp. 385.000.000

01.01.01.01.01.20.044 Peningkatan kompetensi guru SLB

320 Orang

Rp. 500.000.000 320 Orang

Rp. 499.050.000

- Rp. 950.000 efisiensi

01.01.01.01.01.20.052 Pemberian jaminan pendidikan bagi siswa miskin

1 tahun

Rp. 250.000.000 1 tahun

Rp. 245.050.000

- Rp. 4.950.000 efisiensi

01.01.01.01.01.22

Program manajemen layanan pendidikan

Rp. 10.862.210.000

01.01.01.01.01.22.012 Penyelenggaraan ujian SD/MI

51000 Orang

01.01.01.01.01.22.018 Publikasi dan Pameran Pendidikan

1 kegiatan

01.01.01.01.01.22.021 Pembinaan dan penyelenggaraan Duta Seni Pelajar se Jawa Bali dan Lampung

1 kontingen

01.01.01.01.01.22.027 Penyelenggaraan akreditasi sekolah/madrasah

300 sekolah/madrasah

01.01.01.01.01.22.038 Fasilitasi KONI

1 lembaga

01.01.01.01.01.22.043 Pembinaan akreditasi jenjang SMA

40 Sekolah

Rp. 84.490.000 40 Sekolah

01.01.01.01.01.22.045 Evaluasi penyelenggaraan RSBI

1 dokumen

Rp. 29.770.000 -0 -

01.01.01.01.01.22.072 Fasilitasi Jumpa Bhakti Gembira (Jumbara) PMR DIY

-0 -

01.01.01.01.01.23

Program Pendidikan Tinggi

01.01.01.01.01.23.005 Pemberian bantuan biaya pendidikan mahasiswa/bea mahasiswa

599 mahasiswa

Rp. 12.532.237.800

Rp. 1.250.000.000 51000 Orang

- Rp. 300.000 efisiensi

Rp. 185.000.000 Penyelenggaraan kegiatan Kursus Manajemen Rumah Tangga (PKK)

Rp. 1.670.027.800

Rp. 1.246.075.000

- Rp. 3.925.000 efisiensi

Rp. 400.000.000 1 kegiatan

Rp. 387.625.000

- Rp. 12.375.000 efisiensi

Rp. 447.950.000 1 kontingen

Rp. 421.850.000

- Rp. 26.100.000 efisiensi

Rp. 1.150.000.000 300 sekolah/madrasah

Rp. 1.145.300.000

- Rp. 4.700.000 efisiensi

Rp. 7.500.000.000 1 lembaga

Rp. 9.000.000.000

Rp. 83.290.000

Rp. 0

Rp. 0 1 kegiatan

Rp. 248.097.800

Rp. 1.500.000.000 Penyelenggaraan POMNAS 2014 berdasar surat dari Universitas Negeri Yogyakarta nomor 148/UN34/KM/2013 tanggal 13 Maret 2013 di Yogyakarta - Rp. 1.200.000 efisiensi

- Rp. 29.770.000 Menghapus kegiatan karena keputusan MK tentang penghapusan RSBI/SBI Rp. 248.097.800 Fasilitasi PMI

Rp. 2.763.808.000

Rp. 3.198.958.000

Rp. 435.150.000

Rp. 2.224.500.000 749 mahasiswa

Rp. 2.661.250.000

Rp. 436.750.000 penambahan jumlah mahasiswa yang menerima bea mahasiswa

67

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 7.719.032.185

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program /kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Bertambah/Berkurang

Target Kinerja Kuantitatif

Keterangan

Anggaran

01.01.01.01.01.23.006 Pemberdayaan ikatan keluarga pelajar dan mahasiswa provinsi se Indonesia di Yogyakarta

33 IKPM

Rp. 350.000.000 33 IKPM

Rp. 349.750.000

- Rp. 250.000 efisiensi

01.01.01.01.01.23.012 Pembinaan, pencegahan penyalahgunaan narkoba dan HIV/AIDS bagi siswa, mahasiswa dan pendidik

3 kelompok

Rp. 149.308.000 3 kelompok

Rp. 148.758.000

- Rp. 550.000 efisiensi

01.01.01.01.01.23.015 Penerbitan data dan informasi perguruan tinggi DIY

131 PT

Rp. 39.200.000

- Rp. 800.000 efisiensi

01.01.01.01.01.24

Program akselerasi pengembangan pendidikan terkemuka

01.01.01.01.01.24.021 Pengadaan Sarana Pembelajaran Pendidikan Berbasis Kearifan dan Keunggulan Lokal 01.01.01.01.01.26

7 lokasi

Rp. 40.000.000 131 PT

Rp. 124.000.000

Rp. 313.840.000

Rp. 189.840.000

Rp. 124.000.000 7 lokasi; 7.710 eksemplar

Rp. 313.840.000

Rp. 189.840.000 cetak buku pelajaran sejarah DIY sebanyak 7.710 eksemplar

Rp. 9.939.960.000

PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDIDIKAN PADA B L U D

Rp. 10.097.460.000

Rp. 157.500.000

01.01.01.01.01.26.001 Pelayanan Pendidikan Pada BLUD

90 %

Rp. 2.661.504.000 90 %

Rp. 2.561.504.000

01.01.01.01.01.26.002 Pendukung Pelayanan Pendidikan Pada BLUD

100 %

Rp. 7.278.456.000 100 %

Rp. 7.535.956.000

Rp. 257.500.000

Rp. 605.942.000

Rp. 55.942.000

01.18

Kepemudaan dan Olah Raga

01.18.01

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

01.18.01.01.01.16

PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

Rp. 550.000.000

- Rp. 100.000.000 Pengurangan bahan reguler dari dana layanan '- kekurangan honor non PNS (penyesuaian dengan UMK) kekurangan lembur UPJ - kekurangan iuran Jamsostek - peningkatan sarana asrama

01.18.01.01.01.16.008 Pameran prestasi hasil karya pemuda

5 stand

Rp. 100.000.000 5 stand

Rp. 97.025.000

01.18.01.01.01.16.010 Peningkatan kemandirian dan kepeloporan pemuda

5 bidang

Rp. 100.000.000 5 bidang

Rp. 160.000.000

01.18.01.01.01.16.011

2 sentra

Rp. 100.000.000 2 sentra

Rp. 98.925.000

- Rp. 1.075.000 efisiensi

15 Orang

Rp. 250.000.000 15 Orang

Rp. 249.992.000

- Rp. 8.000 efisiensi

Pengembangan sentra pemberdayaan pemuda

01.18.01.01.01.16.012 Pemberdayaan peran serta pemuda untuk

68

- Rp. 2.975.000 efisiensi Rp. 60.000.000 penghargaan bagi pemuda pemenang lomba kepeloporan

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 7.719.032.185

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program /kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Bertambah/Berkurang

Target Kinerja Kuantitatif

Keterangan

Anggaran

pembangunan pedesaan 01.18.01.01.01.17

PROGRAM PENINGKATAN UPAYA PENUMBUHAN KEWIRAUSAHAAN DAN KECAKAPAN HIDUP PEMUDA

01.18.01.01.01.17.002 Pelatihan ketrampilan bagi pemuda 01.18.01.01.01.21

100 kelompok

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

01.18.01.01.01.21.012 Pengkajian Bumi Perkemahan Babarsari

-0 -

Rp. 920.000.000

Rp. 1.666.800.000

Rp. 746.800.000

Rp. 920.000.000 100 kelompok

Rp. 1.666.800.000

Rp. 746.800.000 pengadaan bantuan modal pelatihan sebesar Rp750.000.000,00; efisiensi sebesar 3,200,000

Rp. 0

Rp. 50.000.000

Rp. 50.000.000

Rp. 0 1 dokumen

Rp. 50.000.000

Rp. 50.000.000 Review terhadap DED Bumi Perkemahan Babarsari

69

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 3.613.958.730 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program /kegiatan

1

Target Kinerja Kuantitatif 3

2

01

Wajib

01.02

Kesehatan

01.02.01

Dinas Kesehatan

01.02.01.01.02.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

Rp. 4.209.535.695

Rp. 4.450.678.025

Bertambah/Berkurang

Keterangan

7

8

Rp. 241.142.330

01.02.01.01.02.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat

12 bulan

Rp. 14.875.000 12 bulan

Rp. 13.150.000

01.02.01.01.02.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan

Rp. 1.199.999.900 12 bulan

Rp. 1.233.028.575

01.02.01.01.02.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

12 bulan

Rp. 114.240.000 12 bulan

Rp. 117.840.000

Rp. 3.600.000 1. Tambahan honor untuk 1 orang pengelola kepegawaian (1 orang x 12 bulan x Rp. 125.000,- = Rp. 1.500.000,-); Tambahan honor untuk 2 orang pengadministrasi kepegawaian (2 org x 12 bln x 100.000,- = 2.400.000,-)(Dinas Induk). 2)Tambahan kekurangan honor Penyimpan Barang dan Pengurus Barang (BAPELKES)

01.02.01.01.02.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bulan

Rp. 414.344.300 12 bulan

Rp. 420.584.540

Rp. 6.240.240 1)Tambahan untuk kekurangan honor pencuci alat 2 bulan karena UMK naik (Labkes); 2) Efisiensi DPA Rp. 155.760,- (Labkes)

01.02.01.01.02.01.009 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

12 bulan

Rp. 49.942.800 12 bulan

Rp. 42.842.800

01.02.01.01.02.01.010 Penyediaan alat tulis kantor

100 %

Rp. 129.999.800 100 %

Rp. 134.999.800

01.02.01.01.02.01.011

100 %

Rp. 150.499.815 100 %

Rp. 140.269.290

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

01.02.01.01.02.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundang

12 bulan

Rp. 30.310.000 12 bulan

Rp. 25.438.000

01.02.01.01.02.01.016 Penyediaan bahan logistik

12 bulan

Rp. 88.877.900 12 bulan

Rp. 91.259.000

01.02.01.01.02.01.022 Penyediaan jasa keamanan

12 bulan

Rp. 552.791.680 12 bulan

Rp. 569.797.420

01.02.01.01.02.01.024 Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit

12 bulan

Rp. 1.463.654.500 12 bulan

Rp. 1.661.468.600

70

- Rp. 1.725.000 Efisiensi (Labkes)

Rp. 33.028.675 1)Tambahan untuk belanja listrik di Bapelkes dikarenakan kenaikan kunjungan pendidikan dan pelatihan (Bapelkes);2)Efisiensi DPA Rp. 6.184.800,-(Dinas Induk)

- Rp. 7.100.000 1) Efisiensi DPA Rp. 2.600.000,- (Dinas Induk); 2) Efisiensi DPA Rp. 4.500.000,(Bapelkes) Rp. 5.000.000 Tambahan untuk belanja alat tulis kantor (kertas dan toner) karena kenaikan jumlah pasien (Labkes) - Rp. 10.230.525 Efisiensi - Rp. 4.872.000 Efisiensi DPA (Bapelkes)

Rp. 2.381.100 Tambahan untuk penyesuaian harga BBM sebesar Rp. 2.291.100,- (Labkes) dan Rp. 90.000,- (Respira) Rp. 17.005.740 1) Tambahan untuk kekurangan honor petugas jaga malam sebesar Rp. 3.198.000,- (Dinas Induk) 2) Tambahan untuk kekurangan pembayaran petugas jaga selama 3 bulan dikarenakan kenaikan UMK sebesar Rp. 16.800.000,-(Labkes);3) Efsiensi DPA Rp. 944.580,- (Dinas Induk) 4) Efisiensi DPA Rp. 2.047.680,- (Labkes) Rp. 197.814.100 1)Kenaikan jasa pelayanan rumah sakit Rp. 167.925.000,- dikarenakan target PAD naik Rp. 559.750.000 (Labkes); 2) Pengembalian PAD 3% dari target

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 3.613.958.730 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program /kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp. 10.118.100,- (Bapelkes); 3)Tambahan untuk kekurangan honor juru masak dan supir sebesar Rp. 19.771.000,- (Respira)

01.02.01.01.02.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 1.818.766.100

Rp. 2.511.182.250

Rp. 2.250.000.000

Rp. 2.250.000.000 1) Pengadaan 1 unit ambulan untuk PMI sebesar Rp. 250.000.000,-; 2)Pengadaan 5 Unit ambulan untuk RSUD Kab/Kota sebesar @ 400.000.000,-

01.02.01.01.02.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

-0 unit

01.02.01.01.02.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

100 %

Rp. 778.400.000 100 %

Rp. 773.549.850

01.02.01.01.02.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

100 %

Rp. 167.850.000 100 %

Rp. 139.666.000

- Rp. 28.184.000 Efisiensi belanja modal alat-alat studio (Dinas Induk)

01.02.01.01.02.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100 %

Rp. 359.989.700 100 %

Rp. 638.874.700

Rp. 278.885.000 1) Pengecatan gedung kantor 600m2, slot pintu 10 buah, kran air 4 buah, perbaikan atap (Dinas Induk)Rp. 36.039.000,-; 2) Perbaikan tempat parkir kendaraan pasien yang rusak karena terkena angin kencang (Labkes)Rp. 49.400.000,- ; 3) Penyelesaian Rehab Gedung LPTP KIA bapelkes di Godean meliputi rehab dapur, paving conblok, penambahan tembok,pembuatan jalan tembus, pemindahan dan perbaikan pintu ruang cuci klinik, pemindahan dan perbaikan pintu kamar mandi, perbaikan kamar mandi. Pemeliharaan Gedung di Kalasan: penggabungan ruangan untuk perpustakaan Rp.193.446.000,-(Bapelkes)

01.02.01.01.02.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional

12 bulan

Rp. 415.526.600 12 bulan

Rp. 422.427.800

Rp. 6.901.200 Penambahan volume BBM dari 3306 liter menjadi 4800 liter dikarenakan frekuensi operasional kendaraan dinas terutama ambulan (Respira)

01.02.01.01.02.02.026 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor

12 bulan

Rp. 96.999.800 12 bulan

Rp. 105.430.000

Rp. 8.430.200 1) Perbaikan Blower Incenerator sebesar RP. 1.500.000,- (Labkes); 2) Kenaikan harga Film Badge sebesar Rp. 7.100.000,- (Respira); 3) Efisiensi DPA Rp. 169.800,- (Dinas Induk)

Rp. 0

Rp. 18.040.000

Rp. 18.040.000

Rp. 18.040.000

Rp. 18.040.000 Sertifikasi ISO (Respira)

01.02.01.01.02.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01.02.01.01.02.05.033 Pengembangan ISO 01.02.01.01.02.19

01.02.01.01.02.19.009 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Melalui Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat 01.02.01.01.02.20

-0 -

Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 10 dokumen, 1 paket kegiatan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

01.02.01.01.02.20.008 Sosialisasi Penanggulangan Masalah Gizi

3 Kali

Rp. 0 6 unit

Rp. 4.329.948.350

Rp. 0 1 Paket

- Rp. 4.850.150 Efisiensi (Bapelkes)

Rp. 1.065.000.000

Rp. 1.063.255.000

Rp. -1.745.000

Rp. 1.065.000.000 10 dokumen, 1 paket kegiatan

Rp. 1.063.255.000

- Rp. 1.745.000 1) Efisiensi DPA 2)Perubahan nama-nama Posyandu penerima hibah barang/jasa

Rp. 25.848.000

Rp. 25.398.000

Rp. -450.000

Rp. 25.848.000 3 Kali

Rp. 25.398.000

- Rp. 450.000 Efisiensi DPA

71

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 3.613.958.730 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

01.02.01.01.02.21

Urusan/Program /kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Pengembangan Lingkungan Sehat

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Rp. 521.522.650

Bertambah/Berkurang Anggaran Rp. 476.104.050

Rp. -45.418.600

01.02.01.01.02.21.004 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1 dokumen

Rp. 27.881.150 1 dokumen

Rp. 20.271.150

- Rp. 7.610.000 Efisiensi DPA

01.02.01.01.02.21.005 Pengembangan Kab/ Kota Sehat

2 dokumen, 3 kali ekspose

Rp. 59.608.800 2 dokumen, 3 kali ekspose

Rp. 54.758.800

- Rp. 4.850.000 Efisiensi DPA

01.02.01.01.02.21.007 Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

3 dokumen

Rp. 139.971.900 3 dokumen

Rp. 137.721.900

- Rp. 2.250.000 Efisiensi DPA

01.02.01.01.02.21.010 Kajian Kualitas Udara Indoor

2 dokumen

Rp. 39.867.900 2 dokumen

Rp. 38.384.900

- Rp. 1.483.000 Efisiensi DPA

01.02.01.01.02.21.013 Kajian Rumah Sehat

1 Dokumen, 1 kali Sosialisasi

Rp. 29.679.600 1 Dokumen, 1 kali Sosialisasi

Rp. 29.182.000

- Rp. 497.600 Efisiensi DPA

01.02.01.01.02.21.015 Pengembangan jejaring kualitas air minum

1 dokumen

Rp. 19.658.250 1 dokumen

Rp. 19.558.250

- Rp. 100.000 Efisiensi DPA

01.02.01.01.02.21.016 Peningkatan kapasitas petugas Penyehatan Lingkungan

4 hari, 25 orang

Rp. 9.468.400 4 hari, 25 orang

Rp. 8.668.400

- Rp. 800.000 Efisiensi DPA

01.02.01.01.02.21.017 Peningkatan Kapasitas Mitra Penyehatan Lingkungan

2 hari, 30 orang

Rp. 19.297.600 2 hari, 30 orang

Rp. 18.497.600

- Rp. 800.000 Efisiensi DPA

01.02.01.01.02.21.018 Validasi data surveilans kesling di kab/ kota

1 dokumen

Rp. 10.249.900 1 dokumen

Rp. 10.149.900

- Rp. 100.000 Efisiensi DPA

01.02.01.01.02.21.019 Penyelenggaraan surveilans kesling di kab/ kota

1 dokumen

Rp. 25.710.000 1 dokumen

Rp. 25.010.000

- Rp. 700.000 Efisiensi DPA

01.02.01.01.02.21.020 Monev STBM ( Sanitasi Total Berbasis Masyarakat )

1 dokumen, 3 kali pertemuan

Rp. 33.096.600 1 dokumen, 3 kali pertemuan

Rp. 28.646.600

- Rp. 4.450.000 Efisiensi DPA

01.02.01.01.02.21.021 Monev Pasar Sehat

1 dokumen, 5 kali pertemuan

Rp. 36.887.750 1 dokumen, 5 kali pertemuan

Rp. 32.899.750

- Rp. 3.988.000 Efisiensi DPA

01.02.01.01.02.21.022 Inventarisasi Kesehatan Lingkungan TTU

2 dokumen, 25 RS, 1 kali pertemuan

Rp. 40.059.000 2 dokumen, 25 RS, 1 kali pertemuan

Rp. 30.409.000

- Rp. 9.650.000 Efisiensi DPA

01.02.01.01.02.21.023 Monitoring dan Evaluasi TPM

2 dokumen, 1 kali pertemuan

Rp. 30.085.800 2 dokumen, 1 kali pertemuan

Rp. 21.945.800

- Rp. 8.140.000 Efisiensi DPA

01.02.01.01.02.22

Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit (Menular)

Rp. 29.999.910

Rp. 0

72

Rp. -29.999.910

Keterangan

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 3.613.958.730 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program /kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

01.02.01.01.02.22.029 Penguatan Kelembagaan Pokjanal DBD Regional Jawa

1 dokumen

01.02.01.01.02.22.049 Pertemuan Lintas Batas Malaria

1 dokumen

01.02.01.01.02.26

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Rp. 19.999.950 1 , 125 warkah

Rp. 9.999.960 1 dokumen Rp. 1.645.339.000

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-pa

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran Rp. 0

- Rp. 19.999.950 Efisiensi DPA

Rp. 0

- Rp. 9.999.960 Efisiensi DPA

Rp. 1.943.239.000

Rp. 297.900.000

01.02.01.01.02.26.022 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu, dll)

19 jenis

Rp. 100.000.000 19 jenis

Rp. 117.550.000

01.02.01.01.02.26.032 Pengadaan Reagen/Bahan Kimia

1 Paket

Rp. 995.339.000 1 Paket

Rp. 1.145.339.000

01.02.01.01.02.26.033 Pengadaan Alat-Alat Kesehatan Rumah Sakit

1 Paket

Rp. 550.000.000 1 Paket

Rp. 680.350.000

Rp. 194.996.800

Rp. 233.996.800

Rp. 39.000.000

Rp. 24.000.000 Perbaikan MAS (Microbacterium Air Sample) yang rusak (Labkes)

01.02.01.01.02.27

Program Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah S

Rp. 17.550.000 Pembelian 3 unit AC untuk gedung baru (Respira)

Rp. 150.000.000 Tambahan belanja reagen dikarenakan jumlah pasien meningkat sehingga kebutuhan reagen juga meningkat (Labkes) Rp. 130.350.000 Untuk pembelian MAS (Microbacterium Air Sample) karena hanya punya 1 alat dan pemakaian terlalu sering (sampel banyak)sehingga meminimalisir kerusakan alat (Labkes)

01.02.01.01.02.27.001 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

12 bulan

Rp. 99.996.800 12 bulan

Rp. 123.996.800

01.02.01.01.02.27.017 Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit

12 bulan

Rp. 50.000.000 12 bulan

Rp. 60.000.000

01.02.01.01.02.27.020 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit

12 bulan

Rp. 45.000.000 12 bulan

Rp. 50.000.000

Rp. 5.000.000 Pemasangan AC lama di gedung baru

Rp. 80.000.000

Rp. 86.272.660

Rp. 6.272.660

Rp. 80.000.000 12 bulan

Rp. 86.272.660

Rp. 6.272.660 1) Tambahan kekurangan honor petugas instalasi farmasi disesuaikan dengan kenaikan UMK Kota Yogyakarta Rp. 7.598.500,-; 2) Efisiensi DPA RP. 1.325.840,-

Rp. 82.998.000

Rp. 65.683.000

01.02.01.01.02.33

Program Sediaan Farmasi, Perbekalan Kesehatan dan Pengawasan Makanan

01.02.01.01.02.33.003 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekes 01.02.01.01.02.34

Program Penanganan Pembiayaan Kesehatan Penduduk Miskin

12 bulan

73

Rp. 10.000.000 Pemasangan Rontgen di gedung baru (Respira)

Rp. -17.315.000

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 3.613.958.730 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program /kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

01.02.01.01.02.34.001 Pengembangan Jaminan Pelayanan Kesehatan

2 dokumen

Rp. 37.999.000 2 dokumen

Rp. 35.939.000

01.02.01.01.02.34.007 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jamkesta

64 %

Rp. 44.999.000 64 %

Rp. 29.744.000

01.02.01.01.02.36

Program Pelayanan Kesehatan

Rp. 615.216.800

Keterangan

Anggaran

Rp. 1.093.386.800

- Rp. 2.060.000 Efisiensi DPA - Rp. 15.255.000 Honorarium Tim Pelaksanaan Kegiatan Tim Teknis pelaksanaan Jamkes yang semula dibayarkan 12 bulan disesuaikan dengan SBU mejadi 3 bulan Rp. 478.170.000

01.02.01.01.02.36.003 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan

6 Paket

Rp. 357.337.200 9 Paket

Rp. 697.154.200

Rp. 339.817.000 Tambahan untuk pengiriman pelatihan GELS mendukung sistem rujukan dan sosialisai sistem rujukan sebesar RP. 344.617.000,-; 2) Efisiensi DPA Rp. 4.800.000

01.02.01.01.02.36.005 Peningkatan Kesehatan Masyarakat

3 dokumen, 6 kali bimtek

Rp. 244.297.600 3 dokumen, 6 kali bimtek

Rp. 217.297.600

- Rp. 27.000.000 Efisiensi DPA

01.02.01.01.02.36.011

Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Kesehatan Dasar

30 %, 30 %, 25%, 75%

Rp. 13.582.000 30 %, 30%, 25%, 75%, 35%, 25%, 16%

Rp. 178.935.000

Rp. 165.353.000 Tambah untuk pengiriman peserta pelatihan PPGD (Penanggulangan Gawat Darurat bagi Tenaga Kesehatan Puskesmas sejumlah 20 orang, Pengiriman Peserta pelatihan PPGD bagi awam sejumlah 20 orang dan Pengiriman peserta pelatihan GELS ( Genereal Emergencvy Life Support) bagi dokter Puskesmas sejumlah 20 orang dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan tenaga Puskesmas dalam memberikan pelayanan

01.02.01.01.02.38

Program Sistem Informasi Kesehatan

01.02.01.01.02.38.004 Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan 01.02.01.01.02.39

100 %

Program Pendidikan Kesehatan dan Sumberdaya Kesehatan

01.02.01.01.02.39.002 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kesehatan

84 Orang

01.02.01.01.02.39.004 Pelatihan Kesehatan Masyarakat

2 kali pelatihan, pengiriman diklat 2 orang

01.02.01.01.02.39.005 Perijinan dan Pembinaan Tenaga dan Sarana Kesehatan

99 %

01.02.01.01.02.41

Program Pengembangan Manajemen Kesehatan

01.02.01.01.02.41.005 Pengembangan Mutu Manajemen Pelayanan Kesehatan

1 Paket

Rp. 3.041.000.000

Rp. 3.051.200.000

Rp. 10.200.000

Rp. 3.041.000.000 100 %

Rp. 3.051.200.000

Rp. 10.200.000 Tambahan untuk pendukung pengadaan jasa pelayanan manajemen jamkesta DIY berbasis teknologi

Rp. 433.463.500

Rp. 408.243.500

Rp. -25.220.000

Rp. 223.659.500 80 Orang

Rp. 178.639.500

- Rp. 45.020.000 1) Tambahan untuk honor narasumber nasional dari Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS)sebesar Rp. 14.980.000,- (Dinas Induk); 2) Efisiensi sebesar Rp. 60.000.000,- dikarenakan pengurangan target pengiriman peserta diklat kesehatan dari 39 orang menjadi 35 orang (Respira)

Rp. 60.000.000 2 kali pelatihan, pengiriman diklat 2 orang

Rp. 59.300.000

- Rp. 700.000 Efisiensi DPA (Bapelkes)

Rp. 149.804.000 99 %

Rp. 170.304.000

Rp. 315.167.320

Rp. 439.867.320

Rp. 124.700.000

Rp. 315.167.320 1 Paket

Rp. 439.867.320

Rp. 124.700.000 1) Tambahan untuk Belanja Sertifikasi sebesar Rp. 100.000,-; Tambahan Rp. 100.000.000,- untuk pengembangan mutu manajemen pelayanan kesehatan sesuai Kebijakan Gubernur bahwa tahun 2014 semua Unit Pelayanan harus sudah tersertifikasi ISO pada sub kegiatan Belanja Sertifikasi UPT BP-4 dan Bapel Jamkessos; 2)Tambahan untuk biaya akreditasi ISO 9001-2008 dan Pemantauan Mutu Ekternal (Labkes)

74

Rp. 20.500.000 Penerbitan 16 jenis Surat Izin Tenaga Kesehatan

Nama SKPD : Dinas Kesehatan

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 3.613.958.730 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

01.02.01.01.02.42

Urusan/Program /kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada B L U D

01.02.01.01.02.42.004 Pendukung Pelayanan Jaminan Kesehatan pada BLUD

12 bulan

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran

Rp. 6.347.231.000

Rp. 6.354.731.000

Rp. 7.500.000

Rp. 6.347.231.000 12 bulan

Rp. 6.354.731.000

Rp. 7.500.000 Tambahan untuk kekurangan honor pengelola keuangan untuk 2 bulan sebesar Rp. 4.800.000,- dan kekurangan pembayaran internet sebesar Rp. 2.700.000,(Bapeljamkesos)

75

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Rumah Sakit Grhasia

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 277.001.800 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

1

Target Kinerja Kuantitatif 3

2

01

Wajib

01.02

Kesehatan

01.02.02

Rumah Sakit Grhasia

01.02.02.01.02.42

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada B L U D

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

Rp. 18.124.387.371

Rp. 18.401.389.171

01.02.02.01.02.42.001 Pelayanan Kesehatan

1 tahun

Rp. 1.100.270.487 1 tahun

Rp. 1.343.184.487

01.02.02.01.02.42.002 Pendukung Pelayanan Kesehatan

1 tahun

Rp. 17.024.116.884 1 tahun

Rp. 17.058.204.684

76

Bertambah/Berkurang

Keterangan

7

8

Rp. 277.001.800

Rp. 242.914.000 Tambahan untuk pelayanan pendidikan Rp. 34.087.800 Tambahan untuk pendukung pelayanan sarana aparatur dan peningkatan manajemen pelayanan RS

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 87.287.395.231

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program/kegiatan

1 Wajib

01.03

Pekerjaan Umum

01.03.01

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

01.03.01.01.03.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.03.01.01.03.01.002 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 01.03.01.01.03.02

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

3

4

5

6

2

01

SETELAH PERUBAHAN

12 bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 255.000.000 12 bulan

Rp. 315.000.000

Rp. 60.000.000 adanya kenaikan TDL, serta penambahan jaringan perpipaan dan tangki tinja yang membuat kebutuhan listrik untuk operasional IPAL meningkat

Rp. 3.174.984.300

Rp. 7.532.663.943

Rp. 2.959.715.030

01.03.01.01.03.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3

Rp. 142.768.200 3

Rp. 382.861.810

01.03.01.01.03.02.009 pengadaan peralatan gedung kantor

5 unit

Rp. 232.216.100 21 unit

01.03.01.01.03.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor

-0

Rp. 300.000.000 -0

01.03.01.01.03.16

PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONGGORONG

-0

8

Rp. 60.000.000

Rp. 2.500.000.000 5

01.03.01.01.03.06.017 Penyusunan Laporan keuangan SKPD

7

Rp. 315.000.000

2

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Keterangan

Rp. 255.000.000

01.03.01.01.03.02.003 Pembangunan gedung kantor

01.03.01.01.03.06

Bertambah/Berkurang

Rp. 3.890.347.103

Rp. 299.740.000

Rp. 4.357.679.643

Rp. 459.715.030 efisiensi dan tambahan pembangunan 3 unit ruangan di IPAL Sewon untuk menerima kunjungan tamu dan gudang Rp. 240.093.610 Tambahan meubelair untuk Aula baru, lampu, AC, dan komputer Balai IPAL Sewon Rp. 3.658.131.003 Pembelian BOD Trac Digital (4 unit),all in one hand heldmeter (1 unit) dan pembelian automatic titrator (1unit). Uji COD dan DO tidak bisa dilakukan jika alat ini rusak, demikian pula dengan dasar perhitungan lama kerja aerator. Pembelian I C P (Inductively Coupled Plasma Spectometer) + Reagents, Water Purifier for ICP Spectrometer, Microwave Reaction System, model MARS 6, GPS type Geodetic, Real Time Kinematic, Submersible Pump 5,5 KVA, Alat Penggaruk Sampah, Motor listrik 3 phase untuk lift Pump, motor listrik 3 phase untuk aerator, Tangki Oksigen Selam,(Crearance Import)Transport Huber, Alat Pengolah Lumpur - Rp. 260.000 efisiensi

Rp. 72.597.980

Rp. 72.597.900

Rp. -80

Rp. 72.597.980 -0

Rp. 72.597.900

- Rp. 80 efisiensi

Rp. 3.350.000.000

Rp. 3.345.310.000

77

Rp. -4.690.000

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 87.287.395.231

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

01.03.01.01.03.16.001 Perencanaan dan Pengembangan saluran Drainase Lingkungan

-0

Rp. 350.000.000 -0

Rp. 347.660.000

01.03.01.01.03.16.003 Pembangunan saluran Drainase/Gorong-gorong

-0

Rp. 3.000.000.000 -0

Rp. 2.997.650.000

01.03.01.01.03.18

PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

Keterangan

Anggaran - Rp. 2.340.000 efisiensi

- Rp. 2.350.000 efisiensi efisiensi

Rp. 29.421.812.000

Rp. 90.921.959.377

Rp. 61.500.147.377

Rp. 17.768.400.000 40

Rp. 77.768.400.000

Rp. 60.000.000.000 Tambahan untuk rehabilitasi/pemeliharaan : - Ruas SayeganBalangan Kebonagung 2 : 10,25 Km - Ruas Sentolo-KalibawangKlangon : 14,37 Km - Ruas Sambipitu-Nglipar-Semin : 7,00 Km Ruas Bantul-Srandakan dan Sedayu-Pandak: 8,38 Km

01.03.01.01.03.18.003 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

11

01.03.01.01.03.18.008 Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan (DAK)

2 km

Rp. 4.309.582.000 3 km

Rp. 5.243.441.387

Rp. 933.859.387 Optimalisasi sisa DAK Bidang Jalan 2011 & 2012 sebesar Rp. 814.614.830 ditambah biaya pendamping konstruksi penunjang Rp. 81.461.483

01.03.01.01.03.18.010 Pemeliharaan Rutin Jalan

52 ruas jalan

Rp. 7.343.830.000 54 ruas jalan

Rp. 7.910.117.990

Rp. 566.287.990 Penambahan ruas pemeliharaan rutin jalan Sentolo-Dekso-Klangon

Rp. 4.691.307.900

Rp. 4.690.917.900

Rp. -390.000

Rp. 4.691.307.900 -0

Rp. 4.690.917.900

- Rp. 390.000 efisiensi

01.03.01.01.03.24

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa, dan Jaringan Pengairan Lainnya

01.03.01.01.03.24.024 Pemeliharaan Jaringan irigasi 01.03.01.01.03.32

01.03.01.01.03.32.002 Pelayanan Jasa Laboratorium Pengujian 01.03.01.01.03.33

-0

PROGRAM PELAYANAN JASA PENGUJIAN -0 tetap

PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI

Rp. 195.000.000

Rp. 194.750.000

Rp. -250.000

Rp. 195.000.000 -0 tetap

Rp. 194.750.000

- Rp. 250.000 efisiensi

Rp. 260.000.000

Rp. 249.637.110

Rp. -10.362.890

01.03.01.01.03.33.001 Sosialisasi dan diseminasi peraturan perUndang-Undangan

-0

Rp. 100.000.000 -0

Rp. 99.700.000

- Rp. 300.000 efisiensi

01.03.01.01.03.33.002 Sistem Database Jasa Konstruksi

-0

Rp. 100.000.000 -0

Rp. 92.687.110

- Rp. 7.312.890 efisiensi

01.03.01.01.03.33.003 Pengaturan dan Penyelenggaraan Ijin Usaha Jasa Konstruksi

-0

Rp. 60.000.000 -0

Rp. 57.250.000

- Rp. 2.750.000 efisiensi

01.03.01.01.03.34

PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA KONSTRUKSI

Rp. 275.000.000

Rp. 256.850.000

Rp. -18.150.000

01.03.01.01.03.34.001 Pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi

-0

Rp. 125.000.000 -0

Rp. 110.150.000

- Rp. 14.850.000 efisiensi

01.03.01.01.03.34.002 Pemberdayaan Pengguna Jasa Konstruksi

-0

Rp. 100.000.000 -0

Rp. 99.100.000

- Rp. 900.000 efisiensi

01.03.01.01.03.34.003 Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi Daerah

-0

Rp. 50.000.000 -0

Rp. 47.600.000

- Rp. 2.400.000 efisiensi

78

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 87.287.395.231

SEBELUM PERUBAHAN Kode

01.03.01.01.03.35

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

PROGRAM PENGAWASAN JASA KONSTRUKSI

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Rp. 450.000.000

Rp. 445.355.000

Rp. -4.645.000

01.03.01.01.03.35.001 Pengawasan Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

-0

Rp. 100.000.000 -0

Rp. 97.610.000

- Rp. 2.390.000 efisiensi

01.03.01.01.03.35.002 Pengawasan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi

-0

Rp. 50.000.000 -0

Rp. 48.800.000

- Rp. 1.200.000 efisiensi efisiensi

01.03.01.01.03.35.003 Pengawasan Terhadap Perijinan Jasa Konstruksi

-0

Rp. 100.000.000 -0

Rp. 99.610.000

- Rp. 390.000 efisiensi

01.03.01.01.03.35.004 Pengawasan Terhadap Ketentuan Keteknikan Jasa Konstruksi

-0

Rp. 100.000.000 -0

Rp. 99.825.000

- Rp. 175.000 efisiensi

01.03.01.01.03.35.005 Pengawasan Terhadap K3

-0

Rp. 100.000.000 -0

01.03.01.01.03.36

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

01.03.01.01.03.36.003 Penyusunan NSPK Persampahan 01.03.01.01.03.37

01.03.01.01.03.37.002 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Perkotaan

01.03.01.01.03.38

-0

4 kawasan

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN -0

01.03.01.01.03.38.003 Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

173 lokasi

PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG DAN LINGKUNGAN

01.03.01.01.03.39.003 Inventarisasi Pengelolaan gedung gedung Pemerintah 01.03.01.01.03.40

Rp. 73.830.000

Rp. 75.000.000 -0

Rp. 73.830.000

-0

PROGRAM PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN 0 DED

01.03.01.01.03.40.002 Peningkatan Jalan

-0

01.03.01.01.03.40.003 Perencanaan Peningkatan Jembatan

1 laporan

- Rp. 1.170.000 efisiensi

Rp. 1.549.950.000

Rp. 450.000.000

Rp. 1.099.950.000 6 kawasan

Rp. 1.549.950.000

Rp. 450.000.000 1. Perenc. Teknis penataan kawasan S. code (gemawang) 150 jt 2. Identifikasi & inventarisasi penataan kawasan Tegal Panggung 50 jt. Identifikasi & perencanaanpenataan kawasan Parkir Ngabean 150 jt

Rp. 18.946.610.000

Rp. 1.600.000.000 -0

Rp. 1.597.030.000

Rp. 17.300.000.000 173 lokasi & 1 DED

Rp. 17.349.580.000

Rp. 46.610.000 - Rp. 2.970.000 efisiensi

Rp. 49.580.000 173 lokasi + 1 DED Joggingtrack di Kawasan Nglanggeran G. Kidul (efisiensi)

Rp. 99.987.000

Rp. 98.817.000

Rp. -1.170.000

Rp. 99.987.000 -0

Rp. 98.817.000

- Rp. 1.170.000 efisiensi

Rp. 62.778.691.525

01.03.01.01.03.40.001 perencanaan peningkatan jalan

- Rp. 490.000 efisiensi Rp. -1.170.000

Rp. 1.099.950.000

Rp. 18.900.000.000

01.03.01.01.03.38.002 Pengembangan desa pusat pertumbuhan

01.03.01.01.03.39

Rp. 99.510.000

Rp. 75.000.000

PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN PERKOTAAN

Keterangan

Anggaran

Rp. 63.559.671.525

Rp. 0 6 DED

Rp. 596.000.000

Rp. 34.334.691.525 -0

Rp. 34.322.851.525

Rp. 240.000.000 2 laporan

Rp. 444.000.000

79

Rp. 780.980.000

Rp. 596.000.000 6 DED Peningkatan Jalan Ruas (Siluk-Kretek, Nagung-Cicikan, Klepu-Siluwok, Semin-Bulu, Karangmojo-Ponjong, KarangmojoSemin) - Rp. 11.840.000 efisiensi Rp. 204.000.000 1 DED Jembatan Buntung panjang 80 m di ruas jalan Selokan mataram

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 87.287.395.231

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program/kegiatan

01.03.01.01.03.40.004 Peningkatan Jembatan 01.03.01.01.03.41

-0

PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK INFRASTRUKTUR

01.03.01.01.03.43.001 Pengadaan Tanah untuk Jalan dan Jembatan 01.03.01.01.03.44

-0

PROGRAM PENGKAJI DAN PENERAPAN TEKNOLOGI BIDANG PEKERJAAN UMUM

01.03.01.01.03.42.004 Informasi Teknologi Bidang PU 01.03.01.01.03.43

-0

PROGRAM PENGEMBANGAN MANAJEMEN LABORATORIUM

01.03.01.01.03.41.002 Peningkatan Manajemen Laboratorium Pengujian 01.03.01.01.03.42

Target Kinerja Kuantitatif

50000 m2

PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR MINUM

01.03.01.01.03.44.002 Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum

15 kelompok

01.03.01.01.03.44.004 Penyusunan NSPK Air Minum

-0

01.03.01.01.03.45

PROGRAM PENGEMBANGAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Rp. 28.204.000.000 -0

Rp. 28.196.820.000

- Rp. 7.180.000 efisiensi

Rp. 425.000.000

Rp. 424.120.000

Rp. -880.000

Rp. 425.000.000 -0

Rp. 424.120.000

- Rp. 880.000 efisiensi

Rp. 593.955.800

Rp. 593.865.800

Rp. 593.955.800 -0

Rp. 593.865.800

Rp. -90.000

- Rp. 90.000 efisiensi

Rp. 12.000.000.000

Rp. 27.346.800.000

Rp. 15.346.800.000

Rp. 12.000.000.000 55000 m2

Rp. 27.346.800.000

Rp. 15.346.800.000 Untuk pembayaran tanah di selokan mataram yg sdh harganya sepakat sebesar Rp. 12,5 M dan pembayaran JJLS Rp. 3 M

Rp. 1.574.270.000

Rp. 4.373.100.000

Rp. 2.798.830.000

Rp. 1.499.270.000 15 , + 1 DED, + pengadaan tanah

Rp. 4.299.270.000

Rp. 2.800.000.000 Penyusunan DED Air minum Kartamantul & Penyusunan UKL-UPL Kartamantul + pengadaan tanah utk fasilitasi air minum 2,4 M

Rp. 75.000.000 -0

Rp. 73.830.000

- Rp. 1.170.000 efisiensi

Rp. 2.794.677.200

Rp. 2.845.350.831

Rp. 50.673.631

01.03.01.01.03.45.001 Penyediaan Sarana Prasarana Air Limbah

-0

Rp. 2.475.000.000 -0

Rp. 2.473.200.000

- Rp. 1.800.000 efisiensi

01.03.01.01.03.45.002 fasilitasi teknik pengelolaan air limbah

-0

Rp. 75.000.000 -0

Rp. 73.830.000

- Rp. 1.170.000 efisiensi

01.03.01.01.03.45.003 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Air Limbah

13 OB

Rp. 11.604.580 13 OB

Rp. 13.848.211

01.03.01.01.03.45.006 Pemantauan Kualitas dan lingkungan sistem Jaringan Limbah

200 Kali

01.04

Perumahan

01.04.01

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

01.04.01.01.03.15

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

01.04.01.01.03.15.006 Fasilitasi Dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu

-0

Keterangan

Anggaran

Rp. 233.072.620 200 Kali

Rp. 284.472.620

Rp. 2.243.631 Penyesuaian gaji PTT berdasarkan UMK 2013

Rp. 51.400.000 Pembelian reagen untuk BOD Digital

Rp. 10.712.500.000

Rp. 10.708.600.000

Rp. -3.900.000

Rp. 10.712.500.000 -0

Rp. 10.708.600.000

- Rp. 3.900.000 efisiensi

80

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 87.287.395.231

SEBELUM PERUBAHAN Kode

01.04.01.01.03.16

Urusan/Program/kegiatan

PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN

01.04.01.01.03.16.001 Koordinasi Pengawasan Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Tentang Pembangunan Perumahan 01.04.01.01.03.17

Target Kinerja Kuantitatif

-0

PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Rp. 150.000.000

Rp. 148.650.000

Rp. -1.350.000

Rp. 150.000.000 -0

Rp. 148.650.000

- Rp. 1.350.000 efisiensi

Rp. 4.100.000.000

Rp. 4.098.407.800

Rp. -1.592.200

01.04.01.01.03.17.002 Fasilitasi Pembangunan Prasarana Dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat

-0

Rp. 3.600.000.000 -0

Rp. 3.598.997.800

- Rp. 1.002.200 efisiensi

01.04.01.01.03.17.003 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Lingkungan Perumahan

-0

Rp. 500.000.000 -0

Rp. 499.410.000

- Rp. 590.000 efisiensi

01.04.01.01.03.21

PROGRAM PENATAAN KAWASAN PADAT PENDUDUK DAN KUMUH

01.04.01.01.03.21.001 Penataan kawasan kumuh 01.05

Penataan Ruang

01.05.01

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

01.05.01.01.03.15

PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

-0

Rp. 4.000.000.000

Rp. 3.999.040.000

Rp. -960.000

Rp. 4.000.000.000 -0

Rp. 3.999.040.000

- Rp. 960.000 efisiensi

Rp. 994.357.000

Rp. 992.534.800

Rp. -1.822.200

01.05.01.01.03.15.003 Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan Tentang Rencana Tata Ruang

-0

Rp. 100.000.000 -0

Rp. 99.999.000

- Rp. 1.000 efisiensi

01.05.01.01.03.15.005 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan

-0

Rp. 700.000.000 -0

Rp. 699.996.000

- Rp. 4.000 efisiensi

01.05.01.01.03.15.012 Pelatihan Aparat Dalam Perencanaan Tata Ruang

-0

Rp. 94.399.000 -0

Rp. 93.558.800

- Rp. 840.200 efisiensi

01.05.01.01.03.15.018 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RDTR

-0

Rp. 99.958.000 -0

Rp. 98.981.000

- Rp. 977.000 efisiensi

01.05.01.01.03.16

PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

Keterangan

Anggaran

Rp. 1.024.600.000

Rp. 1.012.909.450 Rp. 747.500.000

Rp. -11.690.550

01.05.01.01.03.16.002 Penyusunan Norma,Standar,Dan Kriteria Pemanfaatan Ruang

2 dokumen

Rp. 700.000.000 3 dokumen

01.05.01.01.03.16.006 Pelatihan Aparat Dalam Pemanfaatan Ruang

-0

Rp. 100.000.000 -0

Rp. 99.140.000

- Rp. 860.000 efisiensi

01.05.01.01.03.16.007 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur Dan Manual Pemanfaatan Ruang

-0

Rp. 150.000.000 -0

Rp. 92.820.000

- Rp. 57.180.000 efisiensi

81

Rp. 47.500.000 Amanat Perda 2 Tahun 2010 (Penyusunan Pergub. Ttg Ketinggian Bangunan umum di atas permukaan tanah s.d batas ketinggian 145 meter)

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 87.287.395.231

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program/kegiatan

01.05.01.01.03.16.009 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pemanfaatan Tata Ruang 01.05.01.01.03.17

Target Kinerja Kuantitatif -0

PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Rp. 74.600.000 -0

Rp. 73.449.450

Rp. 847.360.000

Rp. 835.162.500

Rp. 496.452.000 2 dokumen

Rp. 535.982.000

- Rp. 1.150.550 efisiensi

Rp. -12.197.500

01.05.01.01.03.17.001 Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

1 dokumen

01.05.01.01.03.17.004 Pelatihan Aparat Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang

-0

Rp. 83.040.000 -0

Rp. 68.636.000

01.05.01.01.03.17.005 Pengawasan Pemanfaatan Ruang

-0

Rp. 173.514.000 -0

Rp. 163.717.000

- Rp. 9.797.000 efisiensi

01.05.01.01.03.17.007 Sosialisasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

-0

Rp. 94.354.000 -0

Rp. 66.827.500

- Rp. 27.526.500 efisiensi

02

ESDM

02.03.01

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral

02.03.01.01.03.18

PROGRAM PENGELOLAAN AIR TANAH BERWAWASAN KONSERVASI

02.03.01.01.03.18.003 Pembinaan dan Pengendalian Pengambilan Air Tanah

-0

PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR

02.03.01.01.03.21.003 Pengawasan Bahan Bakar Bersubsidi 02.03.01.01.03.23

1 dokumen

PROGRAM PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI

02.03.01.01.03.20.002 Pengembangan Biogas Untuk Masyarakat Pedesaan 02.03.01.01.03.21

Rp. 39.530.000 Amanat Perda 2 Tahun 2010 (penyusunan Pergub ttg tata cara pengenaan sanksi administratif) - Rp. 14.404.000 efisiensi

Pilihan

02.03

02.03.01.01.03.20

Keterangan

Anggaran

-0

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN

02.03.01.01.03.23.003 Pembangunan Jaringan Listrik Pedesaan

8 dusun, 493 rumah, 4 dokumen, 4 kali

Rp. 350.000.000

Rp. 374.600.000

Rp. 24.600.000

Rp. 350.000.000 1 Dokumen, 1 Laporan, 9 draft Rapergub dan 1 draft R

Rp. 374.600.000

Rp. 24.600.000 1 Dokumen, 1 Laporan, 9 draft Rapergub dan 1 draft Rakepgub, 500 eks dan 500 eks, 1 dokumen + Tambahan FGD untuk penyelesaian 9 draft Rapergub

Rp. 400.000.000

Rp. 398.960.000

Rp. -1.040.000

Rp. 400.000.000 -0

Rp. 398.960.000

- Rp. 1.040.000 efisiensi

Rp. 100.000.000

Rp. 98.425.000

Rp. -1.575.000

Rp. 100.000.000 -0

Rp. 98.425.000

- Rp. 1.575.000 efisiensi

Rp. 3.004.000.000

Rp. 4.953.000.000

Rp. 1.949.000.000

Rp. 2.644.000.000 9 dusun, 593 rumah, 6 dok, 4 kali, 1 paket, 10 paket

Rp. 3.904.000.000

Rp. 1.260.000.000 Tambahan kinerja : tambahan jaringan listrik pedesaan 1 dusun, dan pemasangan instalasi listrik 100 rumah di Kulonprogo, dan penambahan paket pekerjaan peningkatan jaringan dari 1 phase ke 3 phase di Bantul, tambahan 10 paket lokasi LAMDA(@lokasi 20 rumah)

82

Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumberdaya Mineral SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program/kegiatan

02.03.01.01.03.23.007 Penyusunan Desain Detail Jaringan Listrik Pedesaan

Target Kinerja Kuantitatif 1 dokumen

Anggaran

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 87.287.395.231 SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran

Rp. 360.000.000 3 dokumen

Rp. 1.049.000.000

83

Rp. 689.000.000 Penyusunan DED untuk pekerjaan fisik 2014

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.150.072.630 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

1 01

3

2

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

Bertambah/Berkurang

Keterangan

7

8

Wajib

01.06

Perencanaan Pembangunan

01.06.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

01.06.01.01.06.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.06.01.01.06.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 01.06.01.01.06.02

Target Kinerja Kuantitatif

100 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 7.700.000

Rp. 10.386.000

Rp. 2.686.000

Rp. 7.700.000 100 %

Rp. 10.386.000

Rp. 2.686.000 Tambahan pembayaran pajak kendaraan dinas

Rp. 1.122.000.000

Rp. 1.259.245.000

Rp. 137.245.000

01.06.01.01.06.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3 jenis

Rp. 360.000.000 3 Jenis, 1 Paket

Rp. 470.000.000

Rp. 110.000.000 Pemasangan automatic genset dan instalasi

01.06.01.01.06.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

5 jenis

Rp. 325.000.000 5 Jenis, 1 Paket Peralatan Studi

Rp. 516.090.000

Rp. 191.090.000 Pengadaan 1 unit smartboard dan 4 unit laptop untuk kebutuhan studio, Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 6.910.000,-

01.06.01.01.06.02.011

0 dokumen

DED Pembangunan Gedung Kantor

Rp. 0 1 dokumen

01.06.01.01.06.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

2000 m2

Rp. 100.000.000 2000 m2

01.06.01.01.06.02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

12 Unit Roda 4 dan 17 Unit Roda 2

Rp. 337.000.000 12 Unit Roda 4 dan 17 Unit Roda 2

01.06.01.01.06.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01.06.01.01.06.05.056 Fasilitasi Kegiatan Pejabat Fungsional Tertentu 01.06.01.01.06.06

0%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp. 45.900.000 Rp. 0 Rp. 227.255.000

Rp. 45.900.000 Penyusunan DED Gedung Radyo Suyoso - Rp. 100.000.000 Disetor kembali - Rp. 109.745.000 Efisiensi BBM Karena Kelebihan Alokasi Anggaran dan Minimalis Penggunaan BBM

Rp. 0

Rp. 32.174.600

Rp. 32.174.600

Rp. 0 1 Paket

Rp. 32.174.600

Rp. 32.174.600 Fasilitasi untuk pejabat fungsional peneliti dan perencana

Rp. 137.999.000

Rp. 90.149.000

Rp. -47.850.000

01.06.01.01.06.06.017 Penyusunan laporan keuangan SKPD

5 dokumen

Rp. 50.000.000 5 dokumen

Rp. 15.200.000

- Rp. 34.800.000 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 34.800.000,-

01.06.01.01.06.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

7 dokumen

Rp. 87.999.000 7 dokumen

Rp. 74.949.000

- Rp. 13.050.000 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 13.050.000,-

01.06.01.01.06.15

Program Pengembangan Data/Informasi

01.06.01.01.06.15.007 Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1 sistem

Rp. 731.759.300

Rp. 771.239.300

Rp. 224.580.400 1 sistem

Rp. 224.120.400

84

Rp. 39.480.000 - Rp. 460.000 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 460.000,-

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.150.072.630 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran

01.06.01.01.06.15.013 Pengembangan Sistem Informasi Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah

1 Paket

Rp. 154.071.400 2 Paket

Rp. 204.461.400

01.06.01.01.06.15.029 Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah

1 Sistem, 1 Dokumen

Rp. 304.004.000 1 Sistem, 1 Dokumen

Rp. 294.004.000

- Rp. 10.000.000 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 10.000.000,-

01.06.01.01.06.15.030 Penyusunan Profil Bappeda

1 dokumen

Rp. 49.103.500 1 dokumen

Rp. 48.653.500

- Rp. 450.000 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 450.000,-

01.06.01.01.06.21

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Rp. 357.734.750

Rp. 745.822.450

Rp. 50.390.000 Penyusunan Sistem Aplikasi ROPK serta pelatihan Aplikasi ROPK untuk SKPD, Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 660.000,-

Rp. 388.087.700

01.06.01.01.06.21.033 Sinkronisasi Dan Koordinasi Program Pembangunan

2 dokumen

Rp. 180.050.000 2 dokumen

Rp. 175.599.800

01.06.01.01.06.21.063 Evaluasi Musrenbang Regional Jawa-Bali

1 Kali

Rp. 177.684.750 1 Kali

Rp. 159.089.750

- Rp. 18.595.000 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 18.595.000,-

Rp. 123.880.500

Rp. 123.880.500 Pencetakan dan sosialisasi Dokumen RPJMD 2012-2017

01.06.01.01.06.21.064 Sosialisasi RPJMD

0 dokumen

Rp. 0 1 dokumen

01.06.01.01.06.21.065 Pelatihan Aplikasi Jogjaplan bagi SKPD

0 Kali

Rp. 0 1 Kali

Rp. 59.458.000

- Rp. 4.450.200 Efisiensi dari DPA Sebesar 4.450.200,-

Rp. 59.458.000 Penyesuaian aplikasi jogjaplan dengan ketentuan baru Permendagri 23/2013 tentang perubahan RKPD dan pengenalan menu baru dalam aplikasi jogjaplan

01.06.01.01.06.21.066 Review Proses Perencanaan Pembangunan 0 dokumen

Rp. 0 1 dokumen

Rp. 150.106.400

Rp. 150.106.400 Review proses perencanaan pembangunan untuk tahun 2015, penyusunan meta indikator RPJMD 2012-2017, Aplikasi cloud sistem perencanaan meta indikator RPJMD

01.06.01.01.06.21.067 Penyusunan Pedoman Tatacara Koordinasi Antar Kabupaten/Kota di dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

Rp. 0 1 dokumen

Rp. 77.688.000

Rp. 77.688.000 Penyusunan Pergub Pedoman Tatacara Koordinasi Antar Kabupaten/Kota

01.06.01.01.06.22

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

01.06.01.01.06.22.062 Koordinasi Sub Bidang Dunia Usaha 01.06.01.01.06.23

0 dokumen

1 dokumen

Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya

Rp. 148.769.400

Rp. 398.769.400

Rp. 250.000.000

Rp. 148.769.400 1 dokumen

Rp. 398.769.400

Rp. 250.000.000 Penyelenggaraan kegiatan "Kongres Ekonomi Jogja 2025"

Rp. 935.562.700

Rp. 1.083.133.250

Rp. 147.570.550

01.06.01.01.06.23.015 Koordinasi Prencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

3 dokumen

Rp. 188.047.750 3 dokumen

Rp. 179.852.750

- Rp. 8.195.000 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 8.195.000,-

01.06.01.01.06.23.041 Perencanaan Pembangunan Sub bidang Pengembangan SDM

1 dokumen

Rp. 336.933.850 1 dokumen

Rp. 331.317.850

- Rp. 5.616.000 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 5.616.000,-

01.06.01.01.06.23.042 Perencanaan Pembangunan Sub bidang Pengembangan Kesra

1 dokumen

Rp. 322.178.350 1 dokumen

Rp. 321.303.350

- Rp. 875.000 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 875.000,-

01.06.01.01.06.23.043 Penyusunan Grand Design Revitalisasi Keluarga dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak

-0 -

Rp. 0 1 dokumen

Rp. 172.500.000

01.06.01.01.06.23.046 Koordinasi Percepatan Pencapaian Target MDGs

1 dokumen

Rp. 88.402.750 1 dokumen

Rp. 78.159.300

01.06.01.01.06.26

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana

Rp. 553.261.840

Rp. 568.679.340

85

Rp. 172.500.000 Penyusunan Grand Design Revitalisasi Keluarga dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak

- Rp. 10.243.450 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 10.243.450,-

Rp. 15.417.500

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.150.072.630 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran

01.06.01.01.06.26.002 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup

1 dokumen

Rp. 296.910.000 1 Dokumen, 1 Paket

Rp. 315.810.000

Rp. 18.900.000 Penambahan untuk honor tim Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan (PEP) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di DIY

01.06.01.01.06.26.008 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - Loan

2 DI

Rp. 147.961.840 2 DI

Rp. 145.239.340

- Rp. 2.722.500 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 2.722.500,-

01.06.01.01.06.26.009 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (WISMP) - APBD

4 dokumen

Rp. 108.390.000 4 dokumen

Rp. 107.630.000

- Rp. 760.000 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 760.000,-

Rp. 710.335.650

Rp. 617.630.950

01.06.01.01.06.27

Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan

Rp. -92.704.700

01.06.01.01.06.27.002 Perencanaan Pembangunan Sub Bidang Administrasi Publik dan Keuangan

1 dokumen

Rp. 295.880.650 1 dokumen

Rp. 295.160.650

- Rp. 720.000 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 720.000,-

01.06.01.01.06.27.005 Fasilitasi dan Koordinasi Indeks Demokrasi Indonesia dan Laboratorium Ketahanan Nasional (labkurtannas) di Provinsi DIY

1 dokumen

Rp. 99.982.000 1 dokumen

Rp. 97.586.800

- Rp. 2.395.200 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 2.395.200,-

01.06.01.01.06.27.006 Perencanaan Penanganan Bencana

1 dokumen

Rp. 98.500.000 1 dokumen

Rp. 43.424.500

- Rp. 55.075.500 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 55.075.500,-

01.06.01.01.06.27.007 Fasilitasi Pemberantasan Korupsi

1 dokumen

Rp. 215.973.000 1 dokumen

Rp. 181.459.000

- Rp. 34.514.000 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 34.514.000,-

01.06.01.01.06.28

Program Pengendalian Pembangunan Daerah

Rp. 960.906.695

Rp. 1.241.795.295

Rp. 280.888.600

01.06.01.01.06.28.002 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

5 dokumen

Rp. 334.984.920 5 dokumen

Rp. 334.264.920

01.06.01.01.06.28.003 Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Daerah

6 dokumen

Rp. 299.723.100 7 dokumen

Rp. 361.178.100

Rp. 61.455.000 Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program/Kegiatan Pembangunan Daerah, Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 1.275.000,-

01.06.01.01.06.28.005 Pengendalian dan Koordinasi Program Strategis di DIY

3 dokumen

Rp. 197.323.075 3 dokumen

Rp. 192.723.075

- Rp. 4.600.000 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 4.600.000,-

01.06.01.01.06.28.010 Monitoring dan Evaluasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Masyarakat

4 dokumen

Rp. 128.875.600 5 dokumen

Rp. 296.175.600

01.06.01.01.06.28.011

Monitoring dan Evaluasi Inpres 3 Tahun 2010 dan TEPPA Lingkup Pemda DIY dan Kabupaten/Kota

0 dokumen

Rp. 0 2 dokumen

Rp. 57.453.600

01.23

Statistik

01.23.01

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

01.23.01.01.06.16

Program Pengembangan Statistik Daerah

01.23.01.01.06.16.001 Pengolahan, Analisis, Monitoring, dan Evaluasi Data Statistik Daerah

Rp. 1.429.100.000 5 Dokumen, 1 Sistem

Rp. 1.426.177.380

Rp. 974.382.000 5 Dokumen, 1 Sistem

86

Rp. 971.459.500

- Rp. 720.000 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 720.000,-

Rp. 167.300.000 Penyusunan Laporan Monev Pengentasan Kemiskinan

Rp. 57.453.600 Kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pelaporan UKP4 dan TEPPA

Rp. -2.922.620 - Rp. 2.922.500 Perubahan keluaran Buku Analisis PDRB DIY 2013 menjadi Buku Analisis PDRB DIY 2008-2012, Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 2.922.500,- Perubahan TUK ICOR semula 2013 menjadi 2008-2012

Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.150.072.630 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

01.23.01.01.06.16.003 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik daerah

Target Kinerja Kuantitatif 1 Dokumen, 1 Visual Data, 1 Sistem

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Rp. 454.718.000 1 Dokumen, 1 Visual Data, 1 Sistem

87

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran Rp. 454.717.880

- Rp. 120 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 120,-

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 5.950.437.504

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program/kegiatan

1 01

Target Kinerja Kuantitatif 3

2

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

Bertambah/Berkurang

Keterangan

7

8

Wajib

01.07

Perhubungan

01.07.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

01.07.01.01.07.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 1.747.417.540

Rp. 1.648.209.466

Rp. -99.208.074

01.07.01.01.07.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

12 bulan

Rp. 589.400.000 12 bulan

Rp. 529.160.000

01.07.01.01.07.01.007 Penyediaan jasa Administrasi Keuangan

12 bulan

Rp. 103.500.000 12 bulan

Rp. 101.700.000

- Rp. 1.800.000 Penyesuaian dengan SHBJ

01.07.01.01.07.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

69 jenis

Rp. 114.709.540 69 jenis

Rp. 94.891.340

- Rp. 19.818.200 Efisiensi Belanja barang Jasa

01.07.01.01.07.01.011

2 jenis

Rp. 91.040.000 2 jenis

Rp. 73.999.915

- Rp. 17.040.085 Efisiensi Belanja Barang Jasa

01.07.01.01.07.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

16 jenis

Rp. 15.819.000 16 jenis

Rp. 12.110.000

- Rp. 3.709.000 Efisiensi Belanja Barang Jasa

01.07.01.01.07.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

19 jenis

Rp. 11.500.000 19 jenis

Rp. 10.390.000

- Rp. 1.110.000 Efisiensi Belanja Barang Jasa

01.07.01.01.07.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

3 jenis

Rp. 117.246.000 3 jenis

01.07.01.01.07.01.018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

12 bulan

Rp. 627.194.000 12 bulan

Rp. 652.744.000

01.07.01.01.07.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan

6 Orang

Rp. 77.009.000 6 Orang

Rp. 79.248.211

01.07.01.01.07.02

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 2.275.796.100

01.07.01.01.07.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

23 jenis

Rp. 435.675.100 25 jenis

01.07.01.01.07.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

12 bulan

Rp. 940.877.000 12 bulan

Rp. 93.966.000

Rp. 2.523.534.750

Rp. 553.355.450

Rp. 1.010.207.000

88

- Rp. 60.240.000 Pengurangan Pembayaran jasa listrik dan bandwidth akibat

- Rp. 23.280.000 Efisiensi Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal Rp. 25.550.000 Tambahan untuk Forum Admin LPSE se-Indonesia

Rp. 2.239.211 Penyesuaian UMR DIY Rp. 247.738.650

Rp. 117.680.350 Dinas: 4) Filling Cabinet (2 buah) untuk Sekretariat dan LPSE 5) AC (3 unit) untuk LPSE 6) PC (2 unit) untuk LPSE 7) Notebook (2 unit) untuk Bid. Angkutan dan Sekretaris 24) Rak Arsip (2 unit) untuk LPSE 25) Gordyn Vitrage Ruang Rapat (1 paket) untuk Sekretariat. Trans Jogja: 4) AC 1 PK (1 buah) 5) Almari buku (3 buah) filing kabinet (1 unit) 6) Antivirus (2 buah) 7) PC (1 unit) 8) Printer (2 buah) 9) OS dan Office Original (6 buah) Efisiensi Belanja Modal Rp. 69.330.000 1) Pemeliharaan Kantor Poswaskespel 2) Pengecatan Kantor Pos

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 5.950.437.504

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

01.07.01.01.07.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas /operasional

3 jenis

01.07.01.01.07.02.028 Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor

12 bulan

01.07.01.01.07.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.07.01.01.07.06.018 Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program dan Pengembangan Data Informasi

3 dokumen

01.07.01.01.07.06.019 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD

12 bulan

01.07.01.01.07.15

Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan

Target Kinerja Kuantitatif

Rp. 804.644.000 4 jenis

2 Jenis Kegiatan

01.07.01.01.07.15.018 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Bus Trans Jogja

5 jenis

01.07.01.01.07.15.019 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perhubungan Udara

4 Jenis Kegiatan

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran Rp. 864.122.300

Rp. 94.600.000 12 bulan

Rp. 95.850.000

Rp. 59.478.300 Dinas: 1) Service Hidrolis Teleskopis 2) Penambahan Anggaran Rp. 69.783.300,00 3) Pengembalian Anggaran Rp. 22.305.000,00 Trans Jogja: Pemeliharaan 4 Kendaraan dan 20 bus Rp. 1.250.000 Trans Jogja: 1) Komputer (PC, Monitor, Printer Scanner) (7 unit) 2) AC (3 unit) 3) AC (5 unit)

Rp. 170.776.000

Rp. 155.034.800

Rp. -15.741.200

Rp. 151.380.000 3 dokumen

Rp. 135.938.800

- Rp. 15.441.200 Efisiensi Belanja pegawai dan Barang Jasa

Rp. 19.396.000 12 bulan

Rp. 19.096.000

Rp. 1.500.189.466

01.07.01.01.07.15.010 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Perhubungan Udara

01.07.01.01.07.16

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN

Rp. 299.942.000 2 Jenis Kegiatan

Rp. 1.185.365.466 9 jenis

Rp. 1.625.054.966

Rp. 299.013.500

Rp. 1.311.700.466

Rp. 14.882.000 4 Jenis Kegiatan Rp. 2.218.228.552

Rp. 14.341.000

Rp. 2.137.536.752

- Rp. 300.000 Efisiensi Belanja Pegawai

Rp. 124.865.500

- Rp. 928.500 1) Saving honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 2) Efisiensi Belanja Modal

Rp. 126.335.000 6) Personal Komputer (1 unit) 7) Rambu Prioritas Angkutan Umum (40 unit) 8) Monitor Tracking Bus (1 unit) 9) Pemindahan Halte (1 lokasi) - Rp. 541.000 Efisiensi Belanja Modal

Rp. -80.691.800

01.07.01.01.07.16.003 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Jembatan Timbang

6 Jenis Kegiatan

Rp. 694.193.800 6 Jenis Kegiatan

Rp. 691.564.800

- Rp. 2.629.000 Efisiensi Belanja Barang Jasa

01.07.01.01.07.16.005 Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Laut Dan A S D P

6 jenis

Rp. 179.055.000 7 jenis

Rp. 250.590.200

Rp. 71.535.200 1) Rehabilitasi Garasi Apung di pantai Sadeng akibat bencana alam Badai Naril dari Aaustralia 2) Efisiensi Belanja Barang Jasa

01.07.01.01.07.16.006 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas

12 bulan

Rp. 399.992.500 12 bulan

Rp. 250.590.200

01.07.01.01.07.16.007 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Angkutan Umum Buy The Service

12 bulan

Rp. 929.649.852 12 bulan

Rp. 929.649.202

- Rp. 650 Efisiensi Belanja Barang dan Jasa

01.07.01.01.07.16.010 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Kereta Api Kab. Sleman

12 bulan

Rp. 15.337.400 12 bulan

Rp. 15.142.350

- Rp. 195.050 Efisiensi Belanja Barang dan Jasa

89

- Rp. 149.402.300 Rehab Traffic Light 3 unit Efisiensi Belanja Barang dan Jasa

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 5.950.437.504

SEBELUM PERUBAHAN Kode

01.07.01.01.07.17

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Rp. 52.407.361.800

01.07.01.01.07.17.005 Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Kendaraan Angkutan Umum Di Jalan Raya

2 Jenis Kegiatan

01.07.01.01.07.17.013 Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan

3 jenis

01.07.01.01.07.17.018 Penegakan Hukum Kelebihan Muatan Barang

Bertambah/Berkurang

Rp. 45.353.425.770

Rp. 148.010.000 3 Jenis Kegiatan

Rp. 455.320.000

Rp. 63.247.700 3 jenis

Rp. 63.047.500

3 Jenis Kegiatan

Rp. 937.645.800 3 Jenis Kegiatan

Rp. 937.618.800

01.07.01.01.07.17.020 Penyelenggaraan Pelayanan Angkutan Umum Buy The Service

12 bulan

Rp. 50.950.000.000 12 bulan

Rp. 43.390.749.250

01.07.01.01.07.17.021 Perencanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan Perkotaan

2 Jenis Kegiatan

Rp. 112.485.000 4 Jenis Kegiatan

Rp. 310.719.300

01.07.01.01.07.17.022 Perencanaan Peningkatan Pelayanan Angkutan Umum AKDP

1 dokumen

Rp. 195.973.300 1 dokumen

Rp. 195.970.920

01.07.01.01.07.19

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalulintas

Rp. 4.052.587.000

Rp. 4.706.094.450

Rp. -7.053.936.030 Rp. 307.310.000 Penambahan Alat Uji Emisi

- Rp. 200.200 Efisiensi Belanja Barang dan Jasa

- Rp. 27.000 Efisiensi Belanja Modal

- Rp. 7.559.250.750 1) outsourching 2014 Rp.50.162.850 2) Audit Kinerja Rp.101.703.000 3) Olah Data Rp.25.635.840 4) Sosialisasi Rp.89.358.900 5) BOK -Rp.7.840.024.135 6) STNK Rp.25.000.000 7) SPPD dalam daerah -Rp.61.200.000 8) Appraisal Rp.50.450.000 Efisiensi Belanja Barang dan Jasa Rp. 198.234.300 3) Kajian Review Penyediaan Angkutan Perkotaan dan Feeder (1 paket) 4) Pengadaan Hardware Alat Insidentil (1 paket) - Rp. 2.380 Efisiensi Belanja Barang dan Jasa

Rp. 653.507.450

01.07.01.01.07.19.006 Pengaturan dan Pengamanan Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

2 Jenis Kegiatan

Rp. 359.995.000 3 Jenis Kegiatan

Rp. 412.745.000

Rp. 52.750.000 3) Peralatan Posko (1 paket)

01.07.01.01.07.19.010 Pengadaan Dan Pemasangan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (A P I L L)

2

Rp. 894.941.450 2 Paket

Rp. 894.731.450

- Rp. 210.000 Efisiensi Penyesuaian SHBJ

01.07.01.01.07.19.019 Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas

5 jenis

Rp. 443.481.400 6 jenis

01.07.01.01.07.19.020 Pengadaan Dan Pemasangan Marka Jalan

20000 m

Rp. 380.586.000 20000 m

01.07.01.01.07.19.022 Fasilitasi Keselamatan Lalu Lintas Jalan (DAK)

4 jenis

01.07.01.01.07.20

Program Peningkatan Kelaikan Kendaraan Bermotor

Rp. 1.973.583.150 4 jenis

Keterangan

Anggaran

Rp. 1.050.281.400

Rp. 606.800.000 Penambahan 1) Rambu Lalu Lintas (220 unit) 2) Warning Light Tenaga Surya (6 unit) 4) Cermin Tikungan 90cm (20 unit) 6) RPPJ (16 unit)

Rp. 380.446.000

- Rp. 140.000 Efisiensi Belanja Modal

Rp. 1.967.890.600

- Rp. 5.692.550 Efisiensi Belanja Modal

Rp. 61.458.000

Rp. 58.458.000

Rp. -3.000.000

- Rp. 2.100.000 Efisiensi Belanja Barang dan Jasa

01.07.01.01.07.20.004 Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun Dan Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor

265 kendaraan

Rp. 31.040.000 265 kendaraan

Rp. 28.940.000

01.07.01.01.07.20.005 Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor (P K B)

5 UPT PKB

Rp. 30.418.000 5 UPT PKB

Rp. 29.518.000

90

- Rp. 900.000 Efisiensi Belanja Pegawai

Nama SKPD : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 5.950.437.504

SEBELUM PERUBAHAN Kode

01.07.01.01.07.21

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Program Peningkatan Manajemen dan Rekayasa Lalulinta

01.07.01.01.07.21.001 Evaluasi Kinerja Jaringan Jalan

1 Jenis Kegiatan

01.07.01.01.07.21.003 Evaluasi Kinerja Trans Jogja

0-

01.07.01.01.07.21.005 Pengoperasian ATCS di Perkotaan Yogyakarta

1 tahun

01.25

Komunikasi dan Informatika

01.25.01

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

01.25.01.01.07.15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Rp. 282.914.700

Rp. 441.749.500

Rp. 146.239.750 2 Jenis Kegiatan

Rp. 194.212.250

Rp. 0 1 dokumen Rp. 136.674.950 1 tahun

Rp. 8.022.248.200

Keterangan

Anggaran Rp. 158.834.800

Rp. 47.972.500 2) Perencanaan ATCS (1 dokumen)

Rp. 122.164.300

Rp. 122.164.300 1) Laporan Evaluasi Kinerja Trans Jogja (1 dokumen)

Rp. 125.372.950

- Rp. 11.302.000 Efisiensi Belanja Barang dan Jasa

Rp. 8.140.941.400

Rp. 118.693.200

01.25.01.01.07.15.006 Pengkajian Dan Pengembangan Sistem Informasi

10 Jenis Kegiatan

Rp. 555.770.000 12 Jenis Kegiatan

Rp. 664.879.000

01.25.01.01.07.15.007 Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi

4 Jenis Kegiatan

Rp. 39.207.000 4 Jenis Kegiatan

Rp. 37.985.000

01.25.01.01.07.15.008 Fasilitasi Dan Koordinasi Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi

6 Jenis Kegiatan

Rp. 144.296.000 7 Jenis Kegiatan

Rp. 139.618.000

01.25.01.01.07.15.009 Peningkatan Kualitas SDM Teknologi Informasi

0-

Rp. 0 60 Orang

Rp. 33.137.000

01.25.01.01.07.15.013 Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Provinsi DIY

5 Jenis Kegiatan

Rp. 6.971.485.600 6 Jenis Kegiatan

Rp. 7.170.639.800

Rp. 199.154.200 6)Peralatan pendukung jaringan (1 paket) efisiensi belanja pegawai

01.25.01.01.07.15.014 Layanan Pengadaan Secara Elektronik

12 bulan

Rp. 311.489.600 12 bulan

Rp. 94.682.600

- Rp. 216.807.000 Efisiensi Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal

01.25.01.01.07.18

Kerjasama Informasi dengan Mass Media

01.25.01.01.07.18.001 Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

8 Jenis Kegiatan

Rp. 109.109.000 11) Peralatan pendukung SIMJT online (1 paket) 12) Website KIP (1 paket) Efisiensi Belanja Pegawai - Rp. 1.222.000 Efisiensi belanja pegawai

- Rp. 4.678.000 7) Pengadaan buku untuk hibah ke KIP Efisiensi Belanja Barang dan Jasa

Rp. 33.137.000 Bintek LPSE 60 orang

Rp. 199.119.000

Rp. 197.619.000

Rp. -1.500.000

Rp. 199.119.000 8 Jenis Kegiatan

Rp. 197.619.000

- Rp. 1.500.000 Efisiensi Perhitungan

91

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 520.045.300 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

1

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

3

4

5

6

2

01

Wajib

01.08

Lingkungan Hidup

01.08.01

Badan Lingkungan Hidup

01.08.01.01.08.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SETELAH PERUBAHAN

Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Keterangan

7

8

Rp. 85.017.400

Rp. 88.562.200

Rp. 3.544.800 Rp. 3.600.000 Penyesuaian dengan standar honor yang berlaku (Penyesuaian dengan SHBJ)

01.08.01.01.08.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

100 %

Rp. 25.200.000 100 %

Rp. 28.800.000

01.08.01.01.08.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

72 jenis

Rp. 24.927.400 72 jenis

Rp. 24.914.400

- Rp. 13.000 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp 13.000,-

01.08.01.01.08.01.011

15 Jenis, 75.000 Lembar

Rp. 19.760.000 15 Jenis, 75.000 Lembar

Rp. 19.759.800

- Rp. 200 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 200,-

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

01.08.01.01.08.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

18 Jenis/12 Bulan

Rp. 8.500.000 18 Jenis/12 Bulan

Rp. 8.499.200

- Rp. 800 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 800,-

01.08.01.01.08.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

37 Jenis/12 Bulan

Rp. 6.630.000 37 Jenis/12 Bulan

Rp. 6.588.800

- Rp. 41.200 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp 41.200,-

01.08.01.01.08.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 468.093.610

Rp. 894.256.610

Rp. 426.163.000

01.08.01.01.08.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

10 jenis

Rp. 76.093.610 13 jenis

Rp. 340.068.610

Rp. 263.975.000 Pembelian genset 1 unit, sound system 1 set dan printer 2 unit, Pemanfaatan Kembali untuk Perubahan Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 325.000,-

01.08.01.01.08.02.010 Pengadaan Mebeleur

4 jenis

Rp. 50.000.000 6 jenis

Rp. 90.000.000

Rp. 40.000.000 Pembelian meja kursi tamu 2 set, Kursi tunggu 1 bh dan kursi rapat 10 buah

01.08.01.01.08.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

8 jenis

Rp. 81.000.000 11 jenis

Rp. 111.000.000

01.08.01.01.08.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

7 Unit Roda 4, 8 Unit Roda 2

Rp. 66.000.000 7 Unit Roda 4, 8 Unit Roda 2

01.08.01.01.08.02.042 Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 Paket

01.08.01.01.08.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp. 54.098.000

Rp. 195.000.000 1 Paket

Rp. 299.090.000

Rp. 113.944.000

Rp. 104.918.000

92

Rp. 30.000.000 Instalasi Genzet, Listrik, dan Internet

- Rp. 11.902.000 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 11.902.000,-

Rp. 104.090.000 Penambahan canopy, perbaikan kamar mandi, penataan instalasi internet, listrik, dan sekat Rp. -9.026.000

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 520.045.300 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Bertambah/Berkurang

Target Kinerja Kuantitatif

Keterangan

Anggaran

01.08.01.01.08.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

4 dokumen

Rp. 15.944.000 4 4 embung ( SeloharjoPundong,Bogasarisemanu,Sepe

Rp. 15.425.000

- Rp. 519.000 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 519.000,-

01.08.01.01.08.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

2 dokumen

Rp. 35.000.000 2 dokumen

Rp. 33.643.000

- Rp. 1.357.000 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 1.357.000,-

01.08.01.01.08.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

3 dokumen

Rp. 63.000.000 3 dokumen

Rp. 55.850.000

- Rp. 7.150.000

Rp. 279.564.000

Rp. 279.253.875

Rp. -310.125

Rp. 279.564.000 300 Unit, 15 Unit, 15 Unit

Rp. 279.253.875

- Rp. 310.125 Efisiensi DPA Sebesar Rp. 320.125,-

01.08.01.01.08.15

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

01.08.01.01.08.15.005 Pengembangan Teknologi Pengelolaan Persampahan 01.08.01.01.08.16

300 Unit, 15 Unit, 15 Unit

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Rp. 932.028.800

Rp. 1.137.659.025

Penyesuaian anggaran dengan Standar Belanja Umum (SBU), Penggunaan Kembali Efisiensi DPA untuk Perubahan APBD Sebesar Rp. 400.000,-

Rp. 205.630.225

01.08.01.01.08.16.002 Koordinasi Penilaian langit Biru

80 Orang, 30 Orang, 40 Orang

Rp. 99.980.000 80 Orang, 30 Orang, 40 Orang

Rp. 99.945.000

01.08.01.01.08.16.004 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang lingkungan Hidup

100 perusahaan

Rp. 79.875.000 100 perusahaan

Rp. 77.495.000

- Rp. 2.380.000 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 2.380.000,-

01.08.01.01.08.16.018 Ekspose Hasil Pengelolaan Lingkungan Hidup

80 Orang, 2 Kali

Rp. 50.000.000 80 Orang, 2 Kali

Rp. 49.814.225

- Rp. 185.775 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 185.775,-

01.08.01.01.08.16.021 Pemantapan Program Adiwiyata

1 Kali/3 Kategori

Rp. 99.838.000 1 Kali/3 Kategori

Rp. 90.838.000

- Rp. 9.000.000 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 9.000.000,-

01.08.01.01.08.16.022 Pemantauan Kualitas Air

3 Periode

Rp. 223.820.800

- Rp. 5.510.000 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 5.510.000,-

01.08.01.01.08.16.028 Pengembangan Kelembagaan pengelolaan Lingkungan Hidup kawasan Sungai

5 Kali/30 Orang

Rp. 55.000.000 5 Kali/30 Orang

Rp. 54.441.000

- Rp. 559.000 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 559.000,-

01.08.01.01.08.16.031 Peningkatan Kapasitas Laboratorium Penguji Lingkungan

60 Orang

Rp. 75.000.000 20 Orang

Rp. 75.000.000

01.08.01.01.08.16.037 Peringatan hari Penting terkait LH

5 Kali

01.08.01.01.08.16.053 Pengendalian B3 dan Limbah B3

5 kab/kota

Rp. 229.330.800 3 Periode

Rp. 200.000.000 5 Kali

Rp. 193.100.000

Rp. 43.005.000 5 kab/kota

Rp. 22.105.000

93

- Rp. 35.000 Efisiensi DPA Sebesar Rp. 35.000,-

Rp. 0 Penyesuian dengan Anggaran DKA khusus pada Bimbingan Teknis Pengelolaan Laboratorium (1 kali /60 orang) menjadi Bimbingan Teknis Pengelolaan Laboratorium (1/20 orang) - Rp. 6.900.000 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 6.900.000,-

- Rp. 20.900.000 Penyesuaian dengan SBU, Saving Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah, Pelaksanaan DPA dari Inventarisasi Usaha dan Inventarisasiatau Kegiatan Penghasil Limbah B3 di 5 Kabupaten/Kota di anggaran perubahan dihilangkan, karena tidak terakomodasi di DPA, Penggunaan Kembali Efisiensi dari DPA untuk Perubahan Sebesar Rp. 7.000.000,-

Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 520.045.300 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Bertambah/Berkurang

Target Kinerja Kuantitatif

Keterangan

Anggaran

01.08.01.01.08.16.060 Penyusunan Peraturan Pengelolaan Limbah B3

0 dokumen

Rp. 0 2 dokumen

Rp. 70.000.000

Rp. 70.000.000 1. Penyusunan Rapergub Tanggap Darurat Pengelolaan Limbah B3; 2. Penyusunan Perizinan dan Rekomendasi Pengumpulan Limbah B3.

01.08.01.01.08.16.061 Festival Sungai Mendukung Kelestarian Lingkungan Hidup

0 Kali

Rp. 0 1 Kali

Rp. 50.000.000

Rp. 50.000.000 Terselenggaranya Festival Sungai Winongo

01.08.01.01.08.16.062 Monitoring dan Evaluasi Program Perceparan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

0 kab/kota

Rp. 0 5 kab/kota

Rp. 30.000.000

Rp. 30.000.000 Sesuai dengan Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri tentang PPSP dan SK Gubernur

01.08.01.01.08.16.063 Penyusunan Peraturan Pengendalian Pencemaran Udara

0-

Rp. 0 3 kegiatan

Rp. 101.100.000

Rp. 101.100.000 Kajian Akademis Rumusan Peraturan Gubernur Kriteria Jenis Usaha yang Haru Dilengkapi dengan Cerobong, FGD Pembahasan Rapergub, dan Penyusunan Rapergub Cerobong

Rp. 966.830.000

Rp. 887.070.000

Rp. -79.760.000

01.08.01.01.08.17

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

01.08.01.01.08.17.001 Konservasi Sumberdaya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-sumber Air

350 buah

Rp. 659.785.000 350 buah

Rp. 633.075.000

- Rp. 26.710.000 Pengurangan perjalanan dinas dalam daerah dan anggaran yang dibintang karena tidak sesuai SBK, Penyesuaian Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 11.410.000,-

01.08.01.01.08.17.010 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem

1 Paket

Rp. 168.995.000 1 Paket

Rp. 115.945.000

- Rp. 53.050.000 Pembuatan film karst dan biaya pendukung dihilangkan karena tidak terdapat dalam SBK sesuai saran dari Inpektorat, Penyesuaian Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 2.800.000,-

01.08.01.01.08.17.014 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA

4 Kali

Rp. 138.050.000 2 Kali

Rp. 138.050.000

Rp. 406.123.900

Rp. 386.023.900

01.08.01.01.08.19

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

01.08.01.01.08.19.007 Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah

1 Dokumen/35 Set

01.08.01.01.08.19.016 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kawasan Karst Provinsi DIY

1 dokumen

01.08.01.01.08.24

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

01.08.01.01.08.24.005 Penataan Ruang Terbuka Hijau

800 batang

Rp. 67.064.900 1 Dokumen/35 Set

Rp. 0 Penyesuian dengan kondisi Riil, yaitu Terlaksananya Seleksi Kehati Award (4 kategori menjadi 2 kategori)

Rp. -20.100.000

Rp. 52.064.900

- Rp. 15.000.000 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 15.000.000,-

Rp. 339.059.000 1 dokumen

Rp. 333.959.000

- Rp. 5.100.000 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 5.100.000,-

Rp. 174.437.600

Rp. 168.341.000

Rp. -6.096.600

Rp. 174.437.600 800 batang

Rp. 168.341.000

- Rp. 6.096.600 Efisiensi dari DPA Sebesar Rp. 6.096.600,-

94

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 679.022.800

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program/kegiatan

1

SETELAH PERUBAHAN

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

3

4

5

6

2

01

Wajib

01.11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

01.11.01

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

01.11.01.01.11.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.11.01.01.11.01.022

Penyediaan jasa keamanan kantor/gedung/tempat kerja

01.11.01.01.11.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01.11.01.01.11.02.005

Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

-0 unit

01.11.01.01.11.02.009

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

01.11.01.01.11.02.022

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

01.11.01.01.11.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01.11.01.01.11.05.043

Penyusunan Kebijakan dan Sinkronisasi Program/Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan keluarga Berencana Provinsi, Kabupaten/ Kota

01.11.01.01.11.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.11.01.01.11.06.016

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Rp. 31.000.000 200 piket

Rp. 31.000.000

9 orang petugas keamanan (outsourching)

Rp. 254.000.000

Bertambah/Berkurang

Keterangan

7

8

Rp. 103.310.000

Rp. 72.310.000

Rp. 103.310.000

Rp. 72.310.000 menambah Jasa Petugas Keamanan dari Outsourching sebanyak 9 orang disebabkan petugas keamanan yang lama menjadi CPNS. efisiensi Rp 22.690.000

Rp. 576.255.000

Rp. 322.255.000

Rp. 0

4 unit

Rp. 63.000.000

5 set

Rp. 154.000.000

8 set

Rp. 214.000.000

Rp. 60.000.000 Bertambah untuk AC Ruang RAPAT, Counter Desk Pimpinan, CCTV

1 tahun

Rp. 100.000.000

1 tahun

Rp. 299.255.000

Rp. 199.255.000 pengecatan gedung dan pagar & ganti keramik

Rp. 70.000.000

1 tahun

Rp. 70.000.000

1 tahun

Rp. 82.500.000

1 tahun

Rp. 8.500.000

Rp. 63.000.000 4 Unit Roda 2

Rp. 65.280.000

Rp. -4.720.000

Rp. 65.280.000

- Rp. 4.720.000 Efisiensi

Rp. 79.833.800

Rp. -2.666.200

1 tahun

Rp. 7.940.000

- Rp. 560.000 Efisiensi

01.11.01.01.11.06.018

Penyusunan Program/Kegiatan SKPD

1 tahun

Rp. 61.500.000

1 tahun

Rp. 59.408.000

- Rp. 2.092.000 Efisiensi

01.11.01.01.11.06.019

Monitoring dan Evaluasi Program/Teknis

1 tahun

Rp. 12.500.000

1 tahun

Rp. 12.485.800

- Rp. 14.200 Efisiensi

01.11.01.01.11.16

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

01.11.01.01.11.16.030

Fasilitasi Sekretariat Forum Anak Daerah

01.11.01.01.11.17

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Rp. 615.122.000

1 tahun

Rp. 615.122.000

Rp. 615.072.000

1 tahun

Rp. 240.978.000

Rp. 615.072.000 Rp. 335.378.000

95

Rp. -50.000

- Rp. 50.000 Efisiensi Rp. 94.400.000

Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 679.022.800

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran

01.11.01.01.11.17.008

Fasilitasi Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Terhadap Tindak Kekerasan

4 Paket

Rp. 100.000.000

6 Paket

Rp. 198.000.000

Rp. 98.000.000 Bantuan Rp 100.000.000 (2 P2TPA @ 50.000.000,- ) Efisiensi 2.000.000,-

01.11.01.01.11.17.019

Fasilitasi peningkatan Kualitas hidup bagi perempuan Pasca pendampingan

1 tahun

Rp. 140.978.000

1 tahun

Rp. 137.378.000

- Rp. 3.600.000 Efisiensi

01.12

Keluarga Berencana

01.12.01

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

01.12.01.01.11.15

PROGRAM KELUARGA BERENCANA

01.12.01.01.11.15.008 Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera 01.22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

01.22.01

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat

01.22.01.01.11.15

Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan

Rp. 125.000.000 1 tahun

1 tahun

Rp. 2.871.000.000

01.22.01.01.11.15.001 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat pedesaan

2 paket, 74 pokmas

01.22.01.01.11.15.011

1 Paket

Fasilitasi dan Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan

Rp. 125.000.000

Rp. 2.671.000.000

Rp. 200.000.000

2 paket, 91 pokmas

1 Paket

96

Rp. 124.994.000

Rp. -6.000

Rp. 124.994.000

- Rp. 6.000 Efisiensi

Rp. 3.068.500.000

Rp. 197.500.000

Rp. 2.823.500.000

Rp. 152.500.000 17 kelompok masyarakat yang mengajukan bantuan hibah melalui BPPM DIY (proposal ada di BPPM DIY)

Rp. 245.000.000

Rp. 45.000.000

Fasilitasi dan Koordinasi PNPM

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 16.966.498.215 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

1 01

2

Target Kinerja Kuantitatif 3

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

Bertambah/Berkurang

Keterangan

7

8

Wajib

01.13

Sosial

01.13.01

Dinas Sosial

01.13.01.01.13.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 9.276.015.630

Rp. 9.473.975.778

Rp. 197.960.148

Rp. 1.032.921.600 1 tahun

Rp. 1.031.097.600

- Rp. 1.824.000

1. Untuk membayar internet spedy 1 th di PSKW 2. Ada pengembalian pada belanja air (27.000.000) dan penambahan pada belanja listrik 22.500.000 sehingga masih ada sisa pengembalian di PSAA (BRTPD) penambahan honor Pramu kantor 2 org x 2 bln= 4 ob cleaning servis 9 org x 2 bln = 18 0b; Tukang Kebun 6 org x 2 bln= 12 ob (PSKW)Menambah honor tenaga Kebersihan Kantor Tenaga kebersihan kantor 2 org x 2 bln x 1.065.247= 4.260.988,- (PSBK) Menambah honor pramu kantor 2 org x 2 bln x 1.065.247= 4.260.988,- (PSBR) "Menambah honor pramu kantor = 2 org x 2 bln x 1.065.247= 4.260.988,- dan pramu kebun = 1 org x 2 bln x 1.065.247,- = 2.130.494 total = 4.260.988 + 2.130.494 = 6.391.482,- " (PSAA) Penambahan honor pramu kebun/ psuruh = 4 org x 2 bln x 1.065.247,- (PSTW) ada pengembalian karena ada pramu kantor dan pramu kebun yang diangkat CPNS (4.736.588) "pramu kantor yang diangkat menjadi cpns ada 2 org, masih 2 orang yang belum diangkat dan 4 orang pramu kebun yang belum diangkat. Usulan tambahan utk yang belum diangkat 6 org x 2 bln x 1.065.247,- = 12.782.964,Mengembalikan untuk yang diangkat 2 org x 8 bln x 1.065.247,- = (17.043.952,-) Total diselisihkan " (PSPP) "Menambah honor tukang kebun = 2 org x 2 bln x 1.065.247= 4.260.988,- dan pramu kantor = 1 org x 2 bln x 1.065.247,- = 2.130.494 total = 4.260.988 + 2.130.494 = 6.391.482,- ; Efisiensi Rp 2.437.450,-

01.13.01.01.13.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

1 tahun

01.13.01.01.13.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

10 bulan

Rp. 526.246.320 12 bulan

Rp. 597.554.184

Rp. 71.307.864

01.13.01.01.13.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan PerundangUndangan

12 bulan

Rp. 21.748.000 12 bulan

Rp. 21.988.000

Rp. 240.000

01.13.01.01.13.01.016 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

10 bulan

Rp. 6.599.016.558 12 bulan

Rp. 6.640.749.936

Rp. 41.733.378

01.13.01.01.13.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman

1 tahun

Rp. 116.427.000 1 tahun

Rp. 122.727.000

Rp. 6.300.000

01.13.01.01.13.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja

10 bulan

Rp. 486.907.832 12 bulan

Rp. 567.714.944

Rp. 80.807.112

97

Kekuarangan pembayaran bahan bacaan sebesar 20.000 selama 12 bulan di PSBK

Penambahan honor untuk juru masak 14.913.458 di BRTPD,- dan pembelian peralatan makan 11.179.825 Penambahan honor juru masak dan penata boga di PSKW, Penambahan honor juru masak di PSBK Penambahan untuk honor 6 org juru masak di PSAA Sisa Honor Juru Masak, Petugas Cuci 3 org diangkat CPNS di PSTW Penambahan honor petugas dapur di PSPP ; Efisiensi Rp1.670.363,penyesuaian kenaikan BBM Rp 2.397.000 menaikkan volume rapat dinas dari 4.430 os menjadi 5.130 os karena jumlah yang ada belum mencukupi (700 os x 9.000,-) (PSKW)Penambahan honor untuk penjaga malam (4 org) dan pengemudi (1 org) = 5 org x 2 bln x 1.065.247,- (PSBK)Honor untuk penjaga malam = 4 org x 2 bln x 1.065.247,- ; (PSBR)Penambahan honor penjaga keamanan = 2 org x 2 bln x 1.065.247,- (PSAA) Penambahan honor bagi penjaga malam (1 org x 1 bln x

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 16.966.498.215 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran 1.065.247,-) dan satpam ( 7 org x 2 bln x 1.065.247,- ) (PSPP) Penambahan honor penjaga keamanan = 3 org x 2 bln x 1.065.247,- EFISIENSI : Rp2.746.682,-

01.13.01.01.13.01.023 Penyediaan Jasa Para Medis

01.13.01.01.13.02

10 bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 492.748.320 12 bulan

Rp. 492.144.114

- Rp. 604.206

1. (BRTPD) Penambahan honor untuk jasa paramedis , perawat 4 org, fisioteraphist 2 org, pramurukti 5 org, rekam medik 1 org = totalnya = 12 org x 2 bln x 1.065.247,- 2. (PSBK)Penambahan honor pramurukti psikotik = 2 org x 2 bln x 1.065.247,- 3.(PSTW) penambahan honor untuk pramurukti 23 x 2 bln x 1.065.247,- = 49.001.362,- pengembalian untuk pramurukti yang diangkat CPNS= 9 org x 8 bln x 1.065.247,- = (76.697.784,-) EFISIENSI : Rp2.734.700

Rp. 4.722.400.300

Rp. 7.464.473.533

Rp. 2.742.073.233

Rp. 1.577.998.840 1 Paket

Rp. 1.619.144.003

Rp. 41.145.163

Rp. 1.813.700.000

Rp. 1.813.700.000

1) Pengadaan 3 unit trail dan 3 unit kendaraan roda 3 sebesar Rp. 169.500.000,(Dinas Induk); 2) Pengadaan 1 unit Avanza, 1 unit kendaraan roda 3, 2 unit sepeda, 1 unit microbus sebesar Rp. 595.700.000,- (BRTPD); 3) Pengadaan 1 unit Avanza sebesar Rp. 195.000.000,-(PSKW); 4)Pengadaan 1 unit Avanza sebesar Rp. 195.000.000,- (PSTW); 5) Pengadaan 1 unit Avanza, 5 unit kendaraan roda 2 sebesar Rp. 273.500.000,-; 6) Pengadaan 1 unit ambulance sebesar Rp.192.500.000,- (PSBR); 7) Pengadaan 1 unit ambulance sebesar Rp.192.500.000,- (PSPP)

01.13.01.01.13.02.003 Pembangunan Gedung Kantor

1 Paket

01.13.01.01.13.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

0 unit

01.13.01.01.13.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

1 tahun

Rp. 589.194.775 1 tahun

Rp. 846.322.475

Rp. 257.127.700

(1) Pembelian 1 paket tower posko induk, tower wilayah, repeter wilayah, dan ring posko induk, (2) Pengadaan Brankas, AC, Komputer, Printer, LCD, elektrik screen Notebook (3) Pembelian White board unthk ruang rapat, 3 unit AC untuk R.Rapat dan Ruang Kantor, Tangga Aluminium, vacum cleaner dan wastafel (4) Pengajuan pemasangan jaringan air bersih / PDAM (5)Rekomendasi Inspektorat DIY untuk memenuhi sarana prasarana gedung isolasi

01.13.01.01.13.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

1 tahun

Rp. 303.520.075 1 tahun

Rp. 705.539.245

Rp. 402.019.170

(1) Pembelian 2 unit LCD TV untuk Ruang pertemuan dan pembelian gergaji mesin sedang dan besar dan gerobag serta 6 unit komputer untuk penanganan bencana di induk (2)Pengadaan 4 unit Sepeda Gunung dan 6 unit Handy Talky di BRTPD (3)Pembelian Gordyn untuk ruang kantor dan aula PSKW (4)Pengadaan Komputer PC, Laptop, LCD Proyektor, Keyboard untuk pembelajaran klien PSBR (5)Pembelian 2 unit laptop di PSAA (6)Rekomendasi Inspektorat DIY untuk memenuhi sarana prasarana gedung isolasi di PSTW

01.13.01.01.13.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 tahun

Rp. 552.104.160 1 tahun

Rp. 618.007.760

Rp. 65.903.600

01.13.01.01.13.02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 tahun

Rp. 991.424.850 1 tahun

Rp. 992.924.850

Rp. 1.500.000

Penyesuaian harga BBM

01.13.01.01.13.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1 tahun

Rp. 57.063.500 1 tahun

Rp. 63.719.500

Rp. 6.656.000

Pembelian Accu 12 volt 100 amp untuk genset sebanyak 2 unit di BRTPD Penyesuaian harga BBM : Rp 3.000.000,-

01.13.01.01.13.02.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1 tahun

Rp. 88.114.000 1 tahun

Rp. 93.114.000

Rp. 5.000.000

Pemeliharaan untuk perangkat gamelan (sudah rusak dan perlu dilaras) di PSBR

01.13.01.01.13.02.042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

1 tahun

Rp. 562.980.100 1 tahun

Rp. 712.001.700

Rp. 149.021.600

Rp. 0 21 unit

98

penunjang belanja modal pengadaan konstruksi di BRTPD

Untuk menambah daya listrik di Induk

Membangun pagar pemisah asrama putra dan putri di PSBR

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 16.966.498.215 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

01.13.01.01.13.06

Urusan/Program/kegiatan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.13.01.01.13.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi 01.13.01.01.13.15

Target Kinerja Kuantitatif

1 dokumen

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Rp. 55.494.870

Rp. 60.494.870

Rp. 5.000.000

Rp. 55.494.870 1 dokumen

Rp. 60.494.870

Rp. 5.000.000

Rp. 6.872.643.660

Rp. 2.170.643.660

Rp. 124.999.710

- Rp. 290

Rp. 60.000.000

Rp. 20.000.000

Rp. 4.702.000.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (K A T) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTE

Bertambah/Berkurang

Honor konsultan pembimbing penyusunan renstra: 1 org x 5 bln x 1.000.000,-

01.13.01.01.13.15.002 Penumbuhan USEP Keluarga Miskin (KM)

1 tahun

01.13.01.01.13.15.006 Pemulangan/Meneruskan Perjalanan Orang Terlantar

12 bulan

01.13.01.01.13.15.011

209 KUBE

Rp. 4.487.000.000 274 KUBE

Rp. 5.873.849.700

Rp. 1.386.849.700

100 Orang

Rp. 50.000.000 769 Orang

Rp. 813.794.250

Rp. 763.794.250

Rp. 11.926.816.688

Rp. 10.629.319.328

Rp. 282.371.264

Rp. 54.871.264

Menambah honor petugas keamanan dan pramu sosial selama 2 bln dan bahan makanan dari Oktober s.d Desember ; EFISIENSI : Rp 511.700

Penambahan target untuk pemakaman jenasah terlantar sejumlah 20 org x 600.000,-

Bimbingan Pemantapan Dan Pengembangan K U B E

01.13.01.01.13.15.015 Pembinaan Dan Pemantauan Pelaksanaan P K H Oleh Tim

01.13.01.01.13.16

PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

Rp. 125.000.000 1 tahun

Keterangan

Anggaran

Rp. 40.000.000 12 bulan

Rp. 1.297.497.360

Rp. 227.500.000 30 anak

EFISIENSI

Karena tinggi permintaan untuk pemulangan orang terlantar, sampai dengan TW.II anggaran hanya tersisa 10 jt saja, padahal setiap minggu selalu ada permintaan pemulangan (-+ 1jt rupiah / minggu) Penambahan Kube pengembangan dari 209 menjadi 274 (bertambah 65 kelompok) dengan besarnya bantuan sosial (posgub) 65 x @20.000.000= 1.300.000.000,menambah sasaran kegiatan sebanyak 669 orang untuk bantuan akses pelayanan dasar anak RTSM PKH (ada Posgub = 736.197.500) EFISIENSI : Rp 1.205.750

01.13.01.01.13.16.005 Pelayanan Psikososial Bagi P M K S Di Trauma Centre Termasuk Bagi Korban Bencana

30 anak

01.13.01.01.13.16.013 Pemulangan Dan Pemakaman Jenazah Terlantar

16 Orang

Rp. 10.000.000 36 Orang

Rp. 22.000.000

Rp. 12.000.000

01.13.01.01.13.16.014 Bantuan Permakanan Bagi Lanjut Usia Terlantar

200 Orang

Rp. 250.000.000 380 Orang

Rp. 409.590.000

Rp. 159.590.000

menambah sasaran kegiatan sebanyak 180 orang Menambah sasaran kegiatan 22.080 oh x 7.000,- dan penunjangnya (panitia pengadaan, honor pendamping, dan perjalanan dinas untuk penyerahan bantuan tambahan

01.13.01.01.13.16.016 Penyuluhan Sosial Desa

5 Kali Penyuluhan

Rp. 188.750.000

Rp. 100.000.000

Penambahan untuk pemasangan baliho penyuluhan sosial di 5 titik @ Rp. 20.000.000,-

01.13.01.01.13.16.018 Pengasramaan Murid S L B

12 bulan

Rp. 532.973.784

Rp. 87.926.264

Rp. 88.750.000 5 Kali Penyuluhan, 5 Baliho Rp. 445.047.520 12 bulan

99

penambahan honor yang baru teranggarkan 10 bln sejmlah 12.782.964 dan penambahan biaya makan bulan okt-des (76 hr) sejumlah 76.000.000 ; EFISIENSI : Rp468.250.-

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 16.966.498.215 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

01.13.01.01.13.16.020 Penyegaran T A G A N A Dalam Rangka Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana

1 kegiatan

01.13.01.01.13.16.024 Penyuluhan Sosial Melalui Kesenian Tradisional

5 lokasi

01.13.01.01.13.16.037 Perlindungan bagi RTSM melalui Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

-0 -

01.13.01.01.13.17

PROGRAM PEMBINAAN ANAK TERLANTAR

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

5 anak

01.13.01.01.13.17.011

Rumah Perlindungan Sosial Bagi PMKS

1 tahun

01.13.01.01.13.18

PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

Keterangan

Rp. 221.200.000 1 kegiatan

Rp. 227.931.800

Rp. 6.731.800

Rp. 54.999.840 25 lokasi

Rp. 263.199.840

Rp. 208.200.000

Rp. 10.000.000.000

Rp. 10.000.000.000

Rp. 303.584.220

Rp. 53.584.220

Rp. 30.000.000 15 anak

Rp. 45.000.000

Rp. 15.000.000

bantuan sosial ABH : 15 anak x Rp 1.000.000 (posgub)

Rp. 220.000.000 1 tahun

Rp. 258.584.220

Rp. 38.584.220

Penambahan honor petugas keamanan, pramu sosial dan petugas administrasi untuk 2 bln dan tambahan belanj bahan makanan dari okt-des EFISIENSI : Rp 468.250.-

Rp. 259.279.800

Rp. 210.029.640

Rp. -49.250.160

Rp. 0 5 kab/kota

Rp. 250.000.000

01.13.01.01.13.17.009 Bimbingan Sosial Dan Pendampingan A B H

Bertambah/Berkurang Anggaran

Pengadaan Kartu Anggota TAGANA

Penambahan lokasi kegiatan dari 5 lokasi menjadi 25 lokasi BLSM

01.13.01.01.13.18.007 Pengembangan Usaha Mandiri Penyandang Cacat

1 tahun

Rp. 99.279.800 1 tahun

Rp. 50.029.770

- Rp. 49.250.030

01.13.01.01.13.18.009 Revitalisasi Paca

1 tahun

Rp. 60.000.000 1 tahun

Rp. 59.999.900

- Rp. 100

EFISIENSI

01.13.01.01.13.18.011

Asistensi Keluarga Penyandang Cacat

1 tahun

Rp. 100.000.000 1 tahun

Rp. 99.999.970

- Rp. 30

EFISIENSI

01.13.01.01.13.19

PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO

Rp. 5.391.500.000

Rp. 5.412.468.016

Rp. 20.968.016

Rp. 5.391.500.000 1 tahun

Rp. 5.412.468.016

Rp. 20.968.016

Rp. 175.120.600

Rp. 175.120.600

01.13.01.01.13.19.004 Pendidikan Dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan/ Jompo

01.13.01.01.13.20

PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL (EKS NARAPIDANA, PSK,

1 tahun

Rp. 0

100

Honorarium Komite penyandang disabilitas tidak dicairkan karena pergub pendukung belum ada EFISIENSI : Rp.30

Honorarium tenaga tehnisi gedung dari 50 ob menjadi 48 ob sehingga berkurang (2.130.494) dan honor untuk pendamping psikolog dari 10 ob naik menjadi 12 ob sehingga bertambah 2.130.494,- dan penambahan Belanja Bahan Percontohan untuk ADL 2.555.400, sewa bis 9.800.000 dan makan tenaga7.700.000,- (di BRTPD). Untuk menambah jenis ketrampilan, yaitu Batik : untuk pembelian bahan percontohan membatik = 9.602.500,- dan untuk membeli peralatan membatik = 14.784.000,- dan menambah membeli sepatu olahraga 500.000,dan menambah biaya relaksaasi = 1.000.000,- di PSKW Penambahan belanja untuk Bahan percontohan pada ketrampilan Montir, Tata Rias, Las, Pertukangan Kayu dan Belanja Alat tulis peserta, dan alat perlengkapan di PSBR Ada pengembalian pada belanja beasiswa wajib belajar 9th dan menengah di PSAA penambahan honor pendamping dan konselor adiksi 8.521.976 di PSPP; EFISIENSI : Rp 1.486.250 Penyesuaian harga BBM: Rp7.826.980

Nama SKPD : Dinas Sosial

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 16.966.498.215 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran

NARKOBA DAN PENYAKIT SOSIAL L 01.13.01.01.13.20.014 Penyusunan Draft Raperda dan Draft Pergub tentang Penanganan Gepeng dan/atau Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta

0 kegiatan

Rp. 0 1 kegiatan

Rp. 116.842.900

Rp. 116.842.900

01.13.01.01.13.20.015 Orientasi dan Bimbingan Teknis Petugas Pelaksana Camp Assessment

0 kegiatan

Rp. 0 1 kegiatan

Rp. 58.277.700

Rp. 58.277.700

Rp. 1.351.877.600

Rp. 870.708.950

01.13.01.01.13.21

PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Rp. 481.168.650

perlu perda dan pegub tentang Penanganan Gepeng dan/atau Pengemis di Daerah Istimewa Yogyakarta

untuk Mendukung adanya camp Gepeng

01.13.01.01.13.21.008 Pelatihan Dan Penataran P S M

78 Orang

Rp. 142.774.950 1300 Orang

Rp. 487.774.950

Rp. 345.000.000

Pengadaan Jas PSM dan Cocard PSM

01.13.01.01.13.21.012 Bimbingan Manajemen Karang Taruna

30 Organisasi

Rp. 207.396.800 1300 Organisasi

Rp. 402.396.800

Rp. 195.000.000

Pengadaan Baju Seragam Karang Taruna

01.13.01.01.13.21.020 Fasilitasi Kelembagaan WKSBM

30 Orang

Rp. 181.427.900

Rp. 175.500.000

perlunya menambah belanja pakaian pengurus WKSBM

01.13.01.01.13.21.023 Temu Karya Daerah Karang Taruna

200 Orang

Rp. 206.534.000

Rp. 81.465.000

01.13.01.01.13.21.024 Pertemuan NGO Asing, Mitra Lokal dan Pemerintah

0 Orang

Rp. 0 20 Orang

Rp. 6.375.250

Rp. 6.375.250

01.13.01.01.13.21.025 Bimbingan Teknologi Dasar Pekerjaan Sosial Bagi Pengurus Panti Sosial

0 Orsos

Rp. 0 30 Orsos

Rp. 67.368.700

Rp. 67.368.700

Rp. 311.929.820

Rp. 150.370.220

Rp. 101.015.000

Rp. 54.015.000

Menambah perjalanan dinas luar daerah untuk acara HKSN yang direncanakan diselenggarakan di Makasar dan sewa stand expo

Rp. 210.914.820

Rp. 96.355.220

menambah kekurangan honor pegawai honorer 10.652.470 dan Honor petugas pemelihara TMPN/TMPdirasa kurang memenui standar UMP sehingga dinaikkan dengan total penambahan 36.000.000,- dan untuk pengecatan MPP 50.000.000,- EFISIENSI : Rp 297.250,-

01.13.01.01.13.22

PROGRAM PEMBINAAN PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN, DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL (K 3

Rp. 5.927.900 1170 Orang Rp. 125.069.000 400 Orang

Rp. 161.559.600

01.13.01.01.13.22.010 Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional

6 kegiatan

01.13.01.01.13.22.014 Pemeliharaan TMPN/TMP, MPP, MPN

4 TMP, 1 MPP, 10 Tetenger

Rp. 47.000.000 6 kegiatan Rp. 114.559.600 4 TMP, 1 MPP, 10 Tetenger

101

Penambahan sasaran sebanyak 200 orang

Kegiatan baru untuk mengakomodir pertemuan dengan NGO asing

Keg. Baru untuk peningkatan kapasitas pengurus panti sosial

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.349.541.340 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

1

Target Kinerja Kuantitatif 3

2

01

Wajib

01.14

Ketenagakerjaan

01.14.01

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

01.14.01.01.14.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

Rp. 1.350.245.000

Rp. 1.391.979.990

Bertambah/Berkurang

Keterangan

7

8

Rp. 41.734.990

01.14.01.01.14.01.002 Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik

12 bulan

Rp. 727.710.000 12 bulan

Rp. 765.971.490

01.14.01.01.14.01.010 Penyediaan Jasa Alat Kantor (ATK)

12 bulan

Rp. 90.000.000 12 bulan

Rp. 76.665.000

01.14.01.01.14.01.011

12 bulan

Rp. 59.998.000 12 bulan

Rp. 53.786.000

- Rp. 6.212.000 Efisiensi DPA Rp. 6.212.000 (Induk)

01.14.01.01.14.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

46 jenis

Rp. 24.850.000 46 jenis

Rp. 17.500.000

- Rp. 7.350.000 Efisiensi DPA Rp. 7.350.000 (Induk)

01.14.01.01.14.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan

156 expl, 1 paket

Rp. 17.496.000 156 expl, 1 paket

Rp. 11.664.000

- Rp. 5.832.000 Efisiensi DPA Rp. 5.832.000 (Induk)

01.14.01.01.14.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan

12 bulan

01.14.01.01.14.02

Penyediaan Kebutuhan Barang Cetakan dan Penggandaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 430.191.000 12 bulan

Rp. 466.393.500

Rp. 950.199.000

01.14.01.01.14.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

0 unit

01.14.01.01.14.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Rp. 1.569.760.850

Rp. 38.261.490 Tambahan listrik BLKPP: Rp. 9.000.000 dan Hiperkes: Rp. 29.261.490 - Rp. 13.335.000 Efisiensi DPA Rp. 12.000.000 (Induk); Efisiensi DPA Rp. 1.335.000 (Hiperkes)

Rp. 36.202.500 Efisiensi Induk: Rp. 78.000, Tambahan Hiperkes: Rp. 15.436.500 dan BLKPP: Rp. 20.844.000 (sebelumnya baru menganggarkan 8 bulan karena kenaikan UMK) Rp. 619.561.850

Rp. 0 2 unit

Rp. 390.000.000

14 Buah Induk; BLKPP: 4 Pkt; Hiperkes: 2 Pkt

Rp. 143.650.000 14 Buah Induk; BLKPP: 4 Pkt; Hiperkes: 4 Pkt, 4 bh

Rp. 187.650.000

Rp. 44.000.000 Pengadaan AC Hiperkes 4 buah: 24.000.000, dan tambahan PC Komputer Hiperkes 2 Pkt: Rp. 20.000.000

01.14.01.01.14.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

12 bulan

Rp. 287.874.000 12 bulan

Rp. 305.295.000

Rp. 17.421.000 Perbaikan Mushola Dinas Induk

01.14.01.01.14.02.024 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

44 Unit Induk; BLKPP: 9 Unit; Hiperkes 10 Unit

Rp. 463.775.000 44 Unit Induk; BLKPP: 9 Unit; Hiperkes 10 Unit

Rp. 405.465.850

- Rp. 58.309.150 Efisiensi BBM: Rp. 55.454.150 (Induk), Efisiensi DPA Rp.2.855.000 (Hiperkes)

01.14.01.01.14.02.026 Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

12 bulan

Rp. 281.350.000

Rp. 226.450.000 Rusunawa: Penggantian meter listrik dan instalasi listrik

Rp. 54.900.000 12 bulan

102

Rp. 390.000.000 Pengganti 2 unit mobil avanza @Rp. 195.000.000,00

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.349.541.340 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

01.14.01.01.14.06

Urusan/Program/kegiatan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.14.01.01.14.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 01.14.01.01.14.15

13 laporan

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

01.14.01.01.14.15.052 Rekruitmen/ Seleksi Calon Peserta Pemagangan ke Jepang 01.14.01.01.14.16

Target Kinerja Kuantitatif

150 Orang

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran

Rp. 242.355.000

Rp. 242.255.000

Rp. -100.000

Rp. 242.355.000 13 laporan

Rp. 242.255.000

- Rp. 100.000 Efisiensi DPA

Rp. 627.786.000

Rp. 354.781.000

Rp. -273.005.000

Rp. 627.786.000 75 Orang

Rp. 354.781.000

- Rp. 273.005.000 Efisiensi

Rp. 5.132.535.500

Rp. 6.759.465.000

Rp. 1.626.929.500

01.14.01.01.14.16.022 Pengurangan Pengangguran melalui Padat Karya Infrastruktur

15 lokasi/ 1.800 orang

Rp. 2.550.000.000 18 lokasi/ 2.160 orang

Rp. 3.068.622.000

Rp. 518.622.000 Untuk memperbesar target penanganan pengangguran

01.14.01.01.14.16.024 Pembentukan Kelompok usaha melalui Perluasan Kerja Sistem Padat Karya ( PKSPK ) dan Pendampingan

20 lokasi/ 400 orang

Rp. 1.350.000.000 25 lokasi/ 500 orang

Rp. 1.661.142.500

Rp. 311.142.500 Untuk memperbesar target penanganan pengangguran

01.14.01.01.14.16.025 Pembentukan Wira Usaha Baru ( WUB) melalui Pendayagunaan Tenaga Kerja Mandiri Terdidik ( TKMT )

50 kelompok/ 250 orang

Rp. 720.000.000 70 kelompok/ 350 orang

Rp. 1.017.265.000

Rp. 297.265.000 Untuk memperbesar target penanganan pengangguran

01.14.01.01.14.16.027 Pemberdayaan Tenaga Kerja Akibat PHK

35 kelompok/ 175 orang

Rp. 300.000.000 70 kelompok/ 350 orang

Rp. 600.000.000

01.14.01.01.14.16.030 Pemantauan Lembaga Penempatan

40 lembaga

01.14.01.01.14.16.061 Pengurangan Pengagguran melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna (TTG)

4 angk/ 100 orang

01.14.01.01.14.17

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja

Rp. 12.535.500 40 lembaga

Rp. 12.435.500

Rp. 300.000.000 Untuk memperbesar target penggangguran

- Rp. 100.000 Efisiensi DPA

Rp. 200.000.000 8 angk/ 200 orang

Rp. 400.000.000

Rp. 200.000.000 Untuk memperbesar target penanganan pengangguran

Rp. 265.265.400

Rp. 482.655.400

Rp. 217.390.000

01.14.01.01.14.17.078 Peningkatan Pemahaman Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial bagi Mediator

90 Orang

Rp. 22.516.000 90 Orang

Rp. 22.486.000

- Rp. 30.000 Efisiensi Hasil Pembahasan Revisi

01.14.01.01.14.17.079 Sosialisasi Syarat-Syarat Kerja dalam Hubungan Industrial bagi Pengusaha dan Pekerja

150 Orang

Rp. 37.280.000 150 Orang

Rp. 36.930.000

- Rp. 350.000 Efisiensi Hasil Pembahasan Revisi

01.14.01.01.14.17.080 Sosialisasi Peningkatan Manajemen Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh

120 Orang

Rp. 29.178.000 120 Orang

Rp. 29.038.000

- Rp. 140.000 Efisiensi Hasil Pembahasan Revisi

01.14.01.01.14.17.081 Sosialisasi Hubungan Industrial bagi Guru BK SMK

206 Orang

Rp. 50.130.400 206 Orang

Rp. 50.060.400

- Rp. 70.000 Efisiensi hasil pembahasan revisi

103

Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.349.541.340 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

01.14.01.01.14.17.084 Pembinaan Penghuni Rusunawa

170 Orang

01.14.01.01.14.17.101 Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS Tuberkolusis serta penyalahgunaan NAPZA di tempat kerja 01.14.01.01.14.17.105 Perlindungan Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja

02

Pilihan

02.08

Ketransmigrasian

02.08.01

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

02.08.01.01.14.15

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

02.08.01.01.14.15.013 Perbekalan bagi Calon Transmigran

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Rp. 126.161.000 173 Orang

Rp. 155.681.000

-0 -

Rp. 0 6 angkatan

Rp. 150.000.000

-0 -

Rp. 0 75 Orang

150 Kepala Keluarga

Keterangan

Anggaran

Rp. 38.460.000

Rp. 29.520.000 Pergub No. 48 Tentang Pengelolaan Rusunawa Ledok Code SK Gubernur DIY No. 72/TIM/2012 Tentang Pembentukan Tim Pembina Rusunawa. Penertiban Perjanjian Sewa Rusunawa dan Sosialisasi Pemasangan Meteran Listrik Pulsa Rp. 150.000.000 (KEG. BARU) HIV menjadi Isu Nasional dan Epidemi HIV AIDS di DIY tren meningkat

Rp. 38.460.000 (KEG. BARU) Surat Direktur Pengupahan dan Jamsos Tenaga Kerja No. B.02/PHIJSK-PJS/I/2013 Tgl. 14 Januari 2013 tentang Persiapan Pelaksanaan Pemberian Stimulan Iuran Program Jamsostek bagi TKLHK. Alokasi TKLHK DIY 650 orang tahun 2013

Rp. 673.125.000

Rp. 790.155.000

Rp. 117.030.000

Rp. 673.125.000 150 Kepala Keluarga

Rp. 790.155.000

Rp. 117.030.000 Tambahan perbekalan catrans yang sangat dibutuhkan saat di lokasi

104

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 996.469.090

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program/kegiatan

1

Target Kinerja Kuantitatif 3

2

01

Wajib

01.15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

01.15.01

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

01.15.01.02.07.15

Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

Rp. 171.210.000

8

Rp. 495.830.000 Efisiensi 4.170.000 Penambahan bantuan hibah koperasi 500.000.000

Rp. 50.000.000

0%

Rp. 545.830.000

01.15.01.02.07.15.039 Pendampingan Koperasi Penerima Dana Bergulir di DIY

0%

Rp. 121.210.000

0%

Rp. 113.045.000

Rp. 271.796.000

7

Rp. 487.665.000

0%

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Keterangan

Rp. 658.875.000

01.15.01.02.07.15.033 Fasilitasi Pengembangan Koperasi

01.15.01.02.07.18

Bertambah/Berkurang

Rp. 198.736.000

- Rp. 8.165.000 Efisiensi Rp. -73.060.000

01.15.01.02.07.18.029 Pengembangan Kopsis dan Kopma

2%

Rp. 94.203.000

2%

Rp. 93.983.000

- Rp. 220.000 Efisiensi

01.15.01.02.07.18.031 Penilaian dan Pemeringkatan Kualitas Koperasi

2%

Rp. 59.721.000

2%

Rp. 30.446.000

- Rp. 29.275.000 Efisien

01.15.01.02.07.18.035 Diklat Pengembangan Perkoperasian

2%

Rp. 40.126.000

2%

Rp. 23.251.000

- Rp. 16.875.000 Efisiensi

01.15.01.02.07.18.038 Temu usaha kemitraan bagi koperasi

2%

Rp. 22.015.000

2%

Rp. 21.880.000

- Rp. 135.000 Efisiensi

01.15.01.02.07.18.040 Pembenahan dan Pembubaran Koperasi Yang Kinerjanya Kurang Baik

2%

Rp. 55.731.000

2%

Rp. 29.176.000

- Rp. 26.555.000 Efisiensi

02

Pilihan

02.06

Perdagangan

02.06.01

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

02.06.01.02.07.15

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Rp. 49.951.560

Rp. 49.151.560

Rp. -800.000

02.06.01.02.07.15.005 Koordinasi Peningkatan Kinerja Distributor ( Pengadaan, Penyaluran, Pemantauan Stok Dan Harga) Komoditi Pokok Penting Dan Strategis

0%

Rp. 17.378.900

0%

Rp. 17.028.900

- Rp. 350.000 Efisiensi

02.06.01.02.07.15.023 Penyusunan Draft Raperda Pengendalian Pengawasan Peredaran Minol Di Provinsi DIY

0%

Rp. 32.572.660

0%

Rp. 32.122.660

- Rp. 450.000 Efisiensi

02.06.01.02.07.16

Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional

Rp. 1.106.247.000

Rp. 1.106.247.000

105

Rp. 0

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 996.469.090

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program/kegiatan

02.06.01.02.07.16.015 Promosi Perdagangan Luar Negri dan Temu Bisnis 02.06.01.02.07.17

Target Kinerja Kuantitatif 1.42 %

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 1%

02.06.01.02.07.17.031 Penyusunan Profil Komoditas Ekspor

1%

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

02.06.01.02.07.18.021 Pengelolaan JBSC

Rp. 1.106.247.000

Target Kinerja Kuantitatif 1.42 %

Rp. 770.635.000

02.06.01.02.07.17.027 Pameran Dalam Negeri Bersekala Ekspor

02.06.01.02.07.18

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN

Rp. 749.625.000

1%

Rp. 21.010.000

1%

Rp. 238.837.300

2.96 %

Rp. 49.837.400

Bertambah/Berkurang

Rp. 1.106.247.000

Rp. -95.000

Rp. 749.580.000

- Rp. 45.000 Efisiensi

Rp. 20.960.000

Rp. 54.098.388

02.06.01.02.07.18.023 Pengembangan Promosi Perdagangan

2.96 %

Rp. 61.815.100

2.96 %

02.06.01.02.07.18.039 Fasilitasi Pembangunan Pasar Tradisional

2%

Rp. 27.200.000

2%

Rp. 183.650.000

02.06.01.02.07.18.043 Kajian Peta Distribusi Bahan Pokok

2%

Rp. 99.984.800

2%

Rp. 91.424.800

02.06.01.02.07.20

Program Persaingan Usaha

02.06.01.02.07.20.006 Pelayanan HKI 02.07

Industri

02.07.02

Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

02.07.02.02.07.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 141.287.000 0.19 %

Rp. 141.287.000

0.19 %

Rp. 741.192.000

Rp. 65.010.841

Rp. 745.736.633

Rp. 4.544.633 Rp. 2.000.000 Penambahan Belanja air

Rp. 696.992.000

02.07.02.02.07.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung /Tempat Kerja

100 %

Rp. 46.200.000

100 %

Rp. 48.744.633

100 %

02.07.02.02.07.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

0-

02.07.02.02.07.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

100 %

02.07.02.02.07.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 02.07.02.02.07.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

Rp. 5.233.000.000 Rp. 0

Rp. 6.207.439.740

100 %

- Rp. 8.560.000 Efisiensi

Rp. 95.490.500 -Penambahan Sub Kegiatan Promosi HKI -Ada efisiensi Rp 3.850.000,-

100 %

02.07.02.02.07.02.003 Pembangunan Gedung Kantor

Rp. 3.195.741 Penyesuaian UMK Rp. 156.450.000 Efisiensi 3.550.000 Rehab pasar tradisional Argorejo 160.000.000

Rp. 95.490.500

Rp. 694.992.000

Rp. 5.900.511.940

Rp. 4.260.988 Penyesuaian UMK

Rp. 236.777.500

100 %

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Rp. 50.000 Efisiensi Rp. 155.346.729

Rp. 236.777.500

02.07.02.02.07.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

02.07.02.02.07.02

Rp. 0 Sub Kegiatan Bisnis Meeting ke Hainan China diganti menjadi Jogja Night di Nanning, China

Rp. 770.540.000

Rp. 394.184.029

2.96 %

Keterangan

Anggaran

Rp. 5.274.000.000

Rp. 2.544.633 Penyesuaian UMK

Rp. 306.927.800

Rp. 41.000.000 Desain Interior Gedung Kantor (induk)

1 kendaraan

Rp. 200.000.000

Rp. 200.000.000 Pengadaan Kendaraan Roda 4 (Box) sebanyak 1 Unit (B. Metrologi)

Rp. 278.511.940

100 %

Rp. 325.661.940

Rp. 47.150.000 Perlengkapan Balai Metro: 1. Pengadaan AC 1 PK, 1 Unit 2. Blower Udara, 1 Unit 3. Chamber (Peralatan Pengujian Suhu) 4. Thermometer Standar - ada Efisiensi Rp 1.350.000,-

100 %

Rp. 122.000.000

100 %

Rp. 121.077.800

100 %

Rp. 267.000.000

100 %

Rp. 286.700.000

106

- Rp. 922.200 Efisiensi Rp. 19.700.000 Pengadaan Sekat Laboratorium suhu dan Ruang adm Pelayanan (Balai Metrologi) - Efisiensi pemeliharaan rutin/perl. gedung kantor balai metro Rp 300.000,-

Nama SKPD : Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 996.469.090

SEBELUM PERUBAHAN Kode

02.07.02.02.07.06

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Rp. 161.464.300

Bertambah/Berkurang

Rp. 154.666.300

Rp. -6.798.000

02.07.02.02.07.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

100 %

Rp. 5.937.800

100 %

Rp. 5.641.800

- Rp. 296.000 Efisiensi

02.07.02.02.07.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

100 %

Rp. 128.000.000

100 %

Rp. 124.150.000

- Rp. 3.850.000 Efisiensi

02.07.02.02.07.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

100 %

Rp. 27.526.500

100 %

Rp. 24.874.500

- Rp. 2.652.000 Efisiensi

02.07.02.02.07.17

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Rp. 681.047.390

02.07.02.02.07.17.013 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna

0.15 %

02.07.02.02.07.17.079 Pengelolaan Bengkel Rekayasa dan Produksi 02.07.02.02.07.17.086 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Kemasan 02.07.02.02.07.18

Program Penataan Struktur Industri

02.07.02.02.07.18.011

Promosi Teknologi Tepat Guna

02.07.02.02.07.19

Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial

02.07.02.02.07.19.022 Kemitraan IKM Jamu

Keterangan

Anggaran

Rp. 716.018.818

Rp. 34.971.428

Rp. 342.922.740

0.15 %

Rp. 347.183.728

0.15 %

Rp. 91.623.000

0.15 %

Rp. 101.623.000

Rp. 10.000.000 Penambahan belanja listrik

0.15 %

Rp. 246.501.650

0.15 %

Rp. 267.212.090

Rp. 20.710.440 Penyesuaian UMK

Rp. 199.997.450 0%

Rp. 199.997.450

Rp. 199.317.450 0%

Rp. 39.028.300

0%

Rp. 39.028.300

0%

107

Rp. 199.317.450

Rp. 4.260.988 penyesuaian umk

Rp. -680.000 - Rp. 680.000 Efisiensi

Rp. 31.984.300

Rp. -7.044.000

Rp. 31.984.300

- Rp. 7.044.000 Efisiensi

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal

Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 800.126.680

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program/kegiatan

1 01

Target Kinerja Kuantitatif 3

2

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

Bertambah/Berkurang

Keterangan

7

8

Wajib

01.16

Penanaman modal

01.16.01

Badan Kerjasama dan Penanaman Modal

01.16.01.01.16.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 1.271.460.000

Rp. 1.370.455.000

Rp. 98.995.000

01.16.01.01.16.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

100 %

Rp. 418.000.000 100 %

Rp. 421.880.000

Rp. 3.880.000

1. Pergeseran antar rekening dan penambahan biaya listrik yang ada di Gerai P2T karena ada penambahan daya dari 1 phase menjadi 3 phase 2. Revisi keluaran saluran telpon Kaperda (dari 12 bulan menjadi 12 bulan, 7 Saluran)

01.16.01.01.16.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

100 %

Rp. 10.550.000 100 %

Rp. 17.675.000

Rp. 7.125.000

1. Penambahan anggaran pajak kendaraan di BKPM induk dan biaya mutasi kendaraan roda 4 (B 2626 MQ) di Gerai P2T yang merupahan hibah dari BKPM pusat 2. Penambahan anggaran belanja STNK kendaraan roda 4 untuk kendaraan AB1264UH, AB1265UH (kaperda)

01.16.01.01.16.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

100 %

Rp. 55.200.000 100 %

Rp. 52.740.000

- Rp. 2.460.000

01.16.01.01.16.01.011

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

100 %

Rp. 56.500.000 100 %

Rp. 56.500.000

Rp. 0

01.16.01.01.16.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan

100 %

Rp. 56.500.000 100 %

Rp. 56.480.000

- Rp. 20.000

01.16.01.01.16.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman

100 %

Rp. 124.990.000 100 %

Rp. 124.990.000

Rp. 0

01.16.01.01.16.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

100 %

Rp. 549.720.000 100 %

Rp. 640.190.000

Rp. 90.470.000

Rp. 524.065.000

Rp. 558.820.000

Rp. 34.755.000

01.16.01.01.16.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01.16.01.01.16.02.010 Pengadaan Mebeleur

100 %

Rp. 125.000.000 100 %

Rp. 125.000.000

Rp. 0

01.16.01.01.16.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas /Operasional

100 %

Rp. 399.065.000 100 %

Rp. 433.820.000

Rp. 34.755.000

Rp. 65.851.900

Rp. -22.100.000

01.16.01.01.16.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Rp. 87.951.900

108

1. penghapusan anggaran pengelola keuangan untuk honor bendahara pengeluaran pembantu di gerai P2T 2. penyesuaian satuan untuk honor bendahara penerimaan menyesuaikan SHBJ pergeseran antar rekening dan pengurangan jenis barang cetakan yaitu cetak booklet efisiensi

Penyesuaian kebutuhan hidangan rapat serta jumlah tamu - Perjadin ke Slovenia dalam rangka pendampingan Wagub dan Ketua DPRD

Perubahan pada penulisan rincian dan satuan pengadaan sekat ruang/workstation 1. penambahan anggaran digunakan untuk biaya servis, suku cadang dan BBM untuk kendaraan hibah dari BKPM pusat yang semula belum dianggarkan 2. penambahan anggaran karena adanya penyesuaian dari harga solar 5000 menjadi solardex 11000

Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal

Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 800.126.680

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran

Capaian Kinerja dan Keuangan 01.16.01.01.16.06.018 Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan Data informasi 01.16.01.01.16.15

100 %

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Rp. 87.951.900 100 %

Rp. 1.139.462.000

Rp. 65.851.900

- Rp. 22.100.000

Rp. 1.100.462.000

Rp. -39.000.000

Efisiensi

01.16.01.01.16.15.010 Penyelenggaraan pameran investasi

20 %

Rp. 389.412.000 20 %

Rp. 378.912.000

- Rp. 10.500.000

Efisiensi

01.16.01.01.16.15.013 Penyelenggaraan pameran potensi daerah

20 %

Rp. 750.050.000 20 %

Rp. 721.550.000

- Rp. 28.500.000

1. Tambahan untuk kekurangan anggaran pada biaya pemasangan dan biaya arus listrik pada pameran sekaten 2014 dan pameran pembangaunan karena adanya kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL)sebesar 6.500.000 2. Pengurangan anggaran belanja sewa lahan sekaten sebesar 35.000.000

Rp. 1.324.347.700

Rp. -582.897.180

01.16.01.01.16.16

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Rp. 1.907.244.880

01.16.01.01.16.16.009 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

20 %

Rp. 62.725.900 20 %

Rp. 62.045.900

- Rp. 680.000

Efisiensi

01.16.01.01.16.16.017 Koordinasi Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

20 %

Rp. 671.689.980 20 %

Rp. 487.359.000

- Rp. 184.330.980

Efisiensi

01.16.01.01.16.16.019 Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

20 %

Rp. 57.120.000 20 %

Rp. 56.610.000

- Rp. 510.000

Efisiensi

01.16.01.01.16.16.024 Koordinasi antar lembaga dalam penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal

20 %

Rp. 69.976.000 20 %

Rp. 69.290.000

- Rp. 686.000

Efisiensi

01.16.01.01.16.16.025 Penyusunan Kajian Investasi Strategis di Provinsi DIY dalam Rangka Peningkatan Iklim Investasi

20 %

Rp. 1.045.733.000 20 %

Rp. 649.042.800

- Rp. 396.690.200

Rp. 1.148.834.000

Rp. 858.954.500

Rp. -289.879.500

Rp. 1.148.834.000 20 %

Rp. 858.954.500

- Rp. 289.879.500

01.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

01.20.13

Badan Kerjasama dan Penanaman Modal

01.20.13.01.16.25

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

01.20.13.01.16.25.006 Fasilitasi dan koordinasi penanganan kerjasama luar negeri

20 %

109

Revisi AMDAL belum perlu dilakukan mengingat lahan yang disiapkan untuk kawasan industri sentolo belum mengalami perubahan yang signifikan (Zona awal masih sama) sehingga AMDAL tahun 2008 masih berlaku

1. Efisiensi sebesar 361.159.500 2. Kegiatan baru ke Amerika Serikat dalam rangka International Seminar and Festival of Indonesian Music sebesar 71.280.000

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Dinas Kebudayaan

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 11.925.239.900 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program /kegiatan

1 01

2

Target Kinerja Kuantitatif 3

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

Kebudayaan

01.17.01

Dinas Kebudayaan

01.17.01.01.17.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 444.600.000

Rp. 568.360.000

01.17.01.01.17.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

54 jenis

Rp. 45.000.000

54 jenis

Rp. 40.000.000

01.17.01.01.17.01.011

12 jenis, 100.031 lembar, 50 bendel

Rp. 38.500.000

12 jenis, 100.031 lembar, 850 bendel

Rp. 41.065.000

01.17.01.01.17.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

6 jenis

Rp. 11.100.000

6 jenis

01.17.01.01.17.01.022 Penyediaan Jasa keamanan Kantor/Gedung /Tempat Kerja

26 Orang

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0 unit kendaraan roda empat

01.17.01.01.17.02.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

7200 liter

01.17.01.01.17.02.042 Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor

1 Paket

Program Peningkatan

Rp. 350.000.000

35 Orang

Rp. 1.617.000.000

01.17.01.01.17.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

01.17.01.01.17.06

Keterangan

7

8

Wajib

01.17

01.17.01.01.17.02

Bertambah/Berkurang

Rp. 0

Rp. 217.000.000

Rp. 1.400.000.000

Rp. 102.721.000

Rp. 6.840.000

Rp. 480.455.000

Rp. 2.307.000.000

Rp. 123.760.000

- Rp. 5.000.000 Efisiensi karena penyesuaian ASB Rp. 2.565.000 Kekurangan pengadaan cetak dan Pengadaan cetak karcis masuk museum dan pergelaran wayang durasi singkat Rp. 10.625.000 sehingga perlu penambahan target kinerja, tetapi ada efisiensi 8.060.000 karena penyesuaian ASB pada belanja barang cetak yang lain. - Rp. 4.260.000 Efisiensi

Rp. 130.455.000 1) Menyesuaikan dengan Upah Minimum Regional DIY 2) Ada penambahan penjaga keamanan Museum Sonobudoyo dan TBY 9 orang selama 3 Bulan @Rp. 1.065.000 sebesar Rp. 28.755.000

Rp. 690.000.000

2 unit kendaraan roda empat

Rp. 390.000.000

Rp. 390.000.000 Pengadaan 2 unit kendaraan roda empat untuk operasional @ Rp 195,000,000

17200 liter

Rp. 317.000.000

Rp. 100.000.000 Fasilitasi Penggunaan Gedung untuk BBM Genzet TBY

2 Paket

Rp. 1.600.000.000

Rp. 159.221.000

110

Rp. 200.000.000 Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja: - Ruang Storage Koleksi (Studi Koleksi Wayang) - Ruang Mushola - Ruang Perpustakaan - Ruang Kantor/ Pengelola - Ruang Entrance/ pendopo dan pendopo timur Rp. 56.500.000

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 11.925.239.900 SEBELUM PERUBAHAN

Urusan/Program /kegiatan

SETELAH PERUBAHAN

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

01.17.01.01.17.06.017 Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD (Prognosis,Realisasi Anggaran, Keuangan, Semesteran, dan Akhir Tahun)

2 dokumen

Rp. 17.610.000

2 dokumen

Rp. 25.110.000

01.17.01.01.17.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data Informasi

3 dokumen

Rp. 85.111.000

3 dokumen

Rp. 134.111.000

Kode

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.17.01.01.17.15

Program Pengembangan Nilai Budaya

Rp. 1.149.136.000

Rp. 1.179.396.000

Rp. 7.500.000 Kekurangan Fotocopy Laporan Keuangan SKPD

Rp. 49.000.000 Honorarium untuk Tenaga Ahli Pendamping Kebudayaan dari ISI selama 6 bulan; FGD

Rp. 30.260.000

01.17.01.01.17.15.006 Fasilitasi Pusat Pengembangan Budaya di Desa Budaya

2 balai budaya

Rp. 400.000.000

2 balai budaya

Rp. 397.110.000

- Rp. 2.890.000 Efisiensi karena adanya penyesuaian SHBJ

01.17.01.01.17.15.029 Fasilitasi Dewan Kebudayaan

1 tahun

Rp. 125.000.000

1 tahun, 1 tim penjaringan pengurus baru

Rp. 170.800.000

Rp. 45.800.000 Masa Bakti Dewan Kebudayaan Berakhir di Bulan Juni, perlu dibentuk Tim Penjaringan Pengurus baru Rp. 50 Juta dan efisiensi 4.200.000 karena penyesuaian SHBJ

01.17.01.01.17.15.032 Pelatihan seni dan budaya DIY

100 Orang

Rp. 174.681.000

100 Orang

Rp. 164.081.000

- Rp. 10.600.000 Efisiensi karena penyesuaian SHBJ

01.17.01.01.17.15.033 Kongres Bahasa Jawa

250 Orang

Rp. 84.620.000

250 Orang

Rp. 83.120.000

- Rp. 1.500.000 Efisiensi karena penyesuaian SHBJ

01.17.01.01.17.15.036 Festival Upacaraupacara Adat se-Prov DIY

10 upacara adat

Rp. 264.835.000

10 upacara adat

Rp. 264.485.000

- Rp. 350.000 Efisiensi karena penyesuaian SHBJ

01.17.01.01.17.15.037 Festival Budaya Kotagede

1 Paket

Rp. 100.000.000

1 Paket

01.17.01.01.17.16

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

01.17.01.01.17.16.003 Penyusunan Kebijakan pengelolaan kekayaan budaya

Rp. 8.435.727.000

4 kebijakan

Rp. 101.395.000

Rp. 99.800.000 Rp. 11.122.079.400

7 kebijakan

Rp. 236.395.000

111

- Rp. 200.000 Efisiensi karena ada penyesuaian SHBJ Rp. 2.686.352.400

Rp. 135.000.000 Tambahan untuk penyelesaian tiga pergub amanat dari Perda 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan warisan budaya dan cagar budaya di DIY dan Perdais Kebudayaan

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 11.925.239.900 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program /kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran

lokal daerah 01.17.01.01.17.16.014 Fasilitasi Dewan pertimbangan pelestarian warisan budaya

10 rekomendasi dan 1 sarasehan pelestarian BCB

Rp. 457.875.000

10 rekomendasi dan 1 sarasehan pelestarian BCB

Rp. 500.775.000

Rp. 42.900.000 Tambahan Kekurangan Honor untuk Tim DP2WB selama 3 bulan Rp. 45.000.000; Efisiensi karena ada penyesuaian SHBJ Rp. 2.100.000

01.17.01.01.17.16.026 Pameran Nasional, Regional, Lokal dan temporer Benda Koleksi Museum Sonobudoyo Yogyakarta

6 Kali

Rp. 368.450.000

6 Kali

Rp. 378.450.000

Rp. 10.000.000 Seleksi Pemandu Museum Sonobudoyo

01.17.01.01.17.16.027 Pelestarian dan Pengelolaan BCB di Provinsi DIY

7 BCB

01.17.01.01.17.16.054 Pengembangan Museum Internasional

2 museum

Rp. 700.000.000

2 museum, 1 dokumen

Rp. 737.250.000

01.17.01.01.17.16.070 Festival Museum

1 kegiatan

Rp. 400.000.000

1 kegiatan

Rp. 399.100.000

01.17.01.01.17.16.081 Pengembangan Kapasitas Museum

1 Paket

Rp. 400.000.000

1 Paket

Rp. 387.400.000

01.17.01.01.17.16.087 Pengelolaan Data Seni Budaya di DIY

1 tahun

Rp. 60.000.000

1 tahun

Rp. 46.800.000

01.17.01.01.17.16.088 Pengembangan Perpustakaan Seni Budaya

1 Paket

Rp. 200.000

1 Paket

Rp. 0

01.17.01.01.17.16.090 Pembinaan Lembaga pelestarian Warisan Budaya

7 lembaga

Rp. 10.000.000

8 lembaga

01.17.01.01.17.16.093 Pagelaran Ketoprak Lintas Generasi

1 kegiatan

Rp. 80.355.000

1 Paket

Rp. 77.555.000

- Rp. 2.800.000 Efisiensi Rp 2.800.000 karena ada penyesuaian SHBJ

01.17.01.01.17.16.094 Penyusunan Bahan Promosi Museum Negeri Sonobudoyo

5000 eksemplar

Rp. 100.000.000

5000 eksemplar

Rp. 98.672.400

- Rp. 1.327.600 Efisiensi Rp 1.327.600 karena ada penyesuaian SHBJ

01.17.01.01.17.16.096 Reaktualisasi Sastra Koleksi naskah Museum Sonobudoyo

2 naskah

Rp. 80.000.000

1 kegiatan

Rp. 77.480.000

- Rp. 2.520.000 Efisiensi Rp 2.520.000 karena ada penyesuaian SHBJ

01.17.01.01.17.16.099 Lawatan Sejarah Lokal

1 Kali

Rp. 5.564.702.000

Rp. 112.750.000

9 BCB

1 Kali

Rp. 7.885.352.000

Rp. 185.000.000

Rp. 111.850.000

112

Rp. 2.320.650.000 1. Untuk Kekurangan Rehabilitasi BCB Puro pakualaman Tahap II Rp. 210.000.000, 2. Kajian Analisa Biaya Pemugaran Cagar Budaya 1 dokumen 55 juta 3. Perlindungan dan Pengamanan cagar budaya (kasus SMA 17 ) Rp. 105.000.000,- 4. Efisiensi 6.850.000 karena penyesuaian SHBJ 5. CCTV untuk cagar budaya Rp. 257.500.000 6. Penyelesaian Tanah Tugu Pal Putih Rp 1,700,000,000; Rp. 37.250.000 1. Kajian Arsitektural Museum Sonobudoyo 2. Efisiensi Rp 17.750.000 karena penyesuaian SHBJ

- Rp. 900.000 Efisiensi karena ada penyesuaian SHBJ - Rp. 12.600.000 Ada efisiensi Rp. 12.600.000 karena penyesuaian SHBJ

- Rp. 13.200.000 Efisiensi Rp. 13.200.000 - Rp. 200.000 Efisiensi

Rp. 175.000.000 Hibah untuk masjid As Salam Puro Pakualaman seluas 357 m2

- Rp. 900.000 Efisiensi Rp. 900.000

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 11.925.239.900 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

01.17.01.01.17.17

Urusan/Program /kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Rp. 3.349.193.625

Rp. 157.299.000

Bertambah/Berkurang

Rp. 9.581.436.125

8 IKPMD

Keterangan

Anggaran

Rp. 154.899.000

Rp. 6.232.242.500

01.17.01.01.17.17.003 Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan

8 IKPMD

01.17.01.01.17.17.008 Fasilitasi Pengiriman Misi Kesenian

6 misi

Rp. 1.280.000.000

8 misi

Rp. 3.049.710.000

Rp. 1.769.710.000 Berubah dari 6 misi kesenian menjadi 8 misi kesenian karena ada undangan Pengiriman misi kebudayaan ke Washington DC Amerika untuk mengikuti Festival Seni di sana Rp. 1.489.710.000 Ada tambahan untuk mengikuti Pawai Budaya Nusantara Rp 280 juta

01.17.01.01.17.17.030 Pelestarian dan Aktualisasi Kesenian Tradisi

15 Organisasi

Rp. 1.115.000.000

119 Organisasi

Rp. 5.558.932.500

Rp. 4.443.932.500 Mengingat semakin banyaknya kebutuhan untuk ruang dan waktu ekspresi kelompokkelompok seni dan budaya 1. HAMKRI Jogjakarta Rp. 30.000.000 2. Fasilitasi Fiber Fase 4 Rp. 50.000.000 3. Hibah Untuk Penerbitan bhuku 25 tahun Yayasan Cemeti Rp. 100.000.000 4. Hibah Untuk Kirab mubeng benteng Yayasan Songsong Buwono Rp. 15.000.000 5. Hibah Untuk Kelompok Sastra Perubahan Rp. 35.000.000 6. Hibah untuk SMEDIMETRAM Rp. 100.000.000 7. Hibah untuk Teater Tantra Rp. 8.500.000 8. Hibah untuk Paguyuban sen Tari Bantul Rp. 25.000.000 9. Hibah Untuk Komunitas greget Mataram Rp. 25.000.000 10. Hibah Untuk paguyuban seni Budaya Jogjakarta Rp. 25.000.000 11. Hibah Untuk Paguyuban Seni Budaya Tradisi "Rewe-Rewe" Yogyakarta Rp. 25.000.000 12. Hibah Untuk Paksi Katon Rp. 45.000.000 13. I70Hibah untuk Sanggar Retno Aji Mataram Rp. 75.000.000 14. Hibah untuk Gelar Budaya Tradisi Sedayu Rp. 50.000.000,- 15. Pondok Pesantren "Ngabean" Rp. 20.000.000 16. Pondok Pesantren "Kaliabu" Rp. 20,000,000 17. Paguyuban Seni Jaranan "laras mudo Budoyo" Rp. 40,000,000 18. Desa Dengok Rp. 20,000,000 19. Paguyuban Dalang dan Pengrawit Abdining Budaya Kraton Ngayoyakarta 20. Panitia Festival Jatilan Daratan III Rp. 20,000,000 21. Forum Komunitas Desa Budaya DIY Rp.40,000,000 22. Yayasan Hondodento Rp. 35,000,000 23. Kesenian Badui dan Rodatan "baabusalam" Rp. 30,000,000 24. Panitia Merti Dusun, Pancuran, Terong, dlingo bantul Rp. 20,000,000 25. Paguyuban ketoprak "mataram Tri Mudo Budoyo" Rp. 40,000,000 26. Kelompok sholawat " Darunnajah" Rp. 15,000,000 27. Gemawang art Performance Rp. 20,000,000 28. Kelompok karawitan "sri Mudotomo" Rp. 40,000,000 29. Paguyuban seni Budaya karawitan "ngudi laras" Rp. 40,000,000 30. Dewan Pimpinan DAerah HAMKRI Kab Sleman Ep. 20,000,000 31. LPMP Pedukuhan Ngerboh I Rp. 20,000,000 32. Grup Seni Tari reog "kridho Mudo Budoyo"40,000,000 33. Kelompok " Harta Budaya saradan"15,000,000 34. Paguyuban Seni " Sholawat Nabi Setyo Mudo Irama" Rp. 15,000,000 35. Paguyuban “Laras Madya Gawe Tentrem” Rp. 15.000.000 36. Paguyuban Ngeksigondo Mataram Kotagede Rp. 35,000,000 37. Sanggar Seni “Sasana Krida Budaya” Rp. 20,000,000 38. Panitia Memetri Budaya Dlingo Giriloji Rp. 20,000,000 39. Grup Kesenian Panjidur “Langen Krido Tomo” Rp. 40,000,000 40. Paguyuban “Tresno Budoyo”Rp. 20,000,000 41. Paguyuban Kesenian Karawitan “Kawula Budaya” Rp. 35,000,000 42.Group Seni Tari Jathil Turonggo Putri “Sekar Arum”Rp. 35,000,000 43. Paguyuban “Ngudi Kawruh” Rp. 20,000,000 44. Paguyuban Kethoprak “Lestari Mudha Budhaya” Rp. 25,000,000 45. Panitia festival Apeman Malioboro 2013 Rp. 15.000.000 46. Paguyuban Group Kesenian “Laras Muda Budaya” Rp. 35,000,000 47. Panitia Bersih Desa, Kalibuko II, kalirejo, Kokap KP Rp. 40,000,000 48. Paguyuban Karawitan “Laras Agung Budaya” Rp. 20,000,000 49. Kelompok Sholawatan/Hadrah “Putra Winasis” Rp. 15,000,000 50. Jama'ah Hadrah Masjid Kajen “Asbabul Kahfi” Rp. 15,000,000 51. Jama'ah Hadrah Nganyang “Al-Hasanah” Rp. 15,000,000 52,Paguyuban Kesenian Jathilan “Kudha Bayu Manunggal” Rp. 20,000,000 53. Kelompok Jathilan “Wahyu Cahyo Turonggo” 20,000,000 54. Kelompok Kesenian Angguk Putri “Laras Sekar Pujiyani” Rp. 35,000,000 55.Jathilan Haswo Bhirowo Rp. 20,000,000 56. Singlon Sanggar Budaya Rp. 75,000,000 57. Paguyuban Seni Jathilan “Pakuwojo”Rp. 20,000,000 58. Paguyuban Kesenian Jawa Kethoprak “Arum Budoyo” Rp. 40,000,000 59.Kesenian Orkes Keroncong

113

- Rp. 2.400.000 Efisiensi Rp. 2.400.000

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 11.925.239.900 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program /kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran “Tunas Muda” Rp. 20,000,000 60. Kelompok Kerawitan “Ngudi Laras” Rp. 35,000,000 61.Paguyuban Mocopat “Mekar Asih” Rp. 15,000,000 62. Jama'ah Debak Rebana Tuksono Rp. 15,000,000 63. Forum Musyawarah Bersama Sahabat Pusaka Kotagede Rp. 20,000,000 64. RW 06 Kel.Purbayan,Kotagede,YK Rp. 20,000,000 65. SD Negeri Jambon Rp. 20,000,000 66. Paguyuban Seni Mocopat “Sekar Wimbuh” 15,000,000 67. Paguyuban Kethoprak “Krido Budoyo” Rp. 40,000,000 68. Paguyuban Seni Karawitan “Langen Suko” Rp. 20,000,000 69. Paguyuban Kethoprak “Mataram Rumpun Muda (Sendang Budaya) Rp. 35,000,000 70. Majelis Luhur Taman Siswa YK Rp. 20,000,000 71. Paguyuban Seni Karawitan “Ngudi Laras” Rp. 35,000,000 72. Kelompok Seni Jathilan “Srimulyo”Rp. 20,000,000 73. Yayasan “Ki Juru Mertani” Rp. 20,000,000 74. Paguyuban Bregodo Kaprajuritan “JOGOSURO” Rp. 35,000,000 75. Pemerintah Desa Wiladeg Rp. 35,000,000 76. Panitia Pembangunan Rumah Adat Rp. 40,000,000 77. Kesenian Orkes Keroncong “Tunas Muda” Rp. 15,000,000 78. Kesenian Orkes Keroncong “Tunas Muda” Rp. 15,000,000 79. Kesenian Tradisional Jathilan Kreasi Baru “Turonggo Arum Kusumo” Rp. 20,000,000 80. Paguyuban Jathilan Kreasi Baru “Kudho Prakoso” Rp. 15,000,000 81. Paguyuban “Semar” Desa Tamantirto Rp. 20,000,000 82. Paguyuban Seni Jatilan Putro Bujang Ganong Rp. 15,000,000 83. Paguyuban Seni Campursari “Aljazera”Rp. 20,000,000 84. Paguyuban Seni Jatilan Sadewa Budaya Rp. 20.000.000 85. Pengurus Kelompok Seni Parra Nada Plus Rp. 20.000.000 86. Paguyuban “Mekar Sari” Rp.20.000.000 87. Paguyuban Seni Jathilan “Macan Sirapan” Rp. 20,000,000 88. Retno Aji Mataram Yogyakarta Rp. 75,000,000 89. Paguyuban Seni Karawitan “Pramu Krida Murti” Rp. 25,000,000 90.Upacara Adat “Nguras Enceh” Rp. 40,000,000 91. Upacara Adat “Baritan” Rp. 35,000,000 92. Forum HPK Yogyakarta Rp. 20,000,000 93. Paguyuban Kerawitan “Mahanani” Rp. 20,000,000 94.Panitia Merti Dusun dengok tanjungharjo Rp. 20,000,000 95. Panitia Hari Jadi Ke 67 Desa Triwidadi Rp. 30,000,000 96. Pemangku Adat Rassulan Rp. 40,000,000 97. Organisasi Reog Mega Budaya Karangnangka Rp. 30,000,000 98. Seni Terbang Ulama Budaya Rp. 15,000,000 99. Lestari Mudho Budoyo Rp. 15,000,000 100. Paguyuban Hadroh Kreasi Baru “Fajrul Huda” Rp. 15,000,000 101. Forum Kethoprak Karang Taruna Desa Budaya Mulyo Dadi Rp. 40,000,000 102. LA GALIGO UGM Rp. 40,000,000 103. Kirab Budaya Sinduadi Rp. 30,000,000 104. Panitia Majemukan / Bersih Dusun Kuroboyo Rp. 29,800,000 105. Forum Kemitraan Polisi & Masyarakat PAKSI KATON Rp. 82,100.000. 106.Yayasan Biennale Yogyakarta Rp. 295.510.000 107. Orkes Madun #1 alias Madekur & Tarkeni Rp. 240.372.500 108. Padepokan Seni Bagong Kussudiardja (PSBK) Rp. 100.000.000 109. Festival Gerobak Sapi 2013 Rp. 107.250.000 110. Panitia Peringatan Hadeging Kadipaten Pakualaman Rp. 293.650.000 111. Kelompok Safari Selapanan Seni Spirital “Joged Sholawat Mataram” Rp. 82.250.000 112. Gelar BUdaya Tradisi desa budaya jeruk wudel Rp. 40.000.000 113. Kelompok Kesenian Kethek Ogleng/Ogleng wanaro seto " Arum Budoyo" Rp. 4.500.000 114. Panitia Ruwah budaya sadranan Rp.5.000.000 115. Pagelaran wayang kulit Kelompok kerja Pembedayaan Agrotani Rp. 5.000.000. 116. Jogja Dance Company Rp. 75.000.000 117. Karang Taruna Wredi Dadi Wiladeg Gunung Kidul Rp. 40.000.000 118. Karawitan "santi Laras" Sido Mulyo Bambanglipuro Bantul Rp. 20.000.000 119. Keroncong "Palma Kencana" Suryodiningratan, Minggiran Kota Yogyakarta Rp.30.000.000

01.17.01.01.17.17.032 Pekan Film Jogja 01.17.01.01.17.18

1

Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya

01.17.01.01.17.18.005 Pertemuan Sastrawan

Rp. 796.894.625

1

Rp. 386.000.000

1 Kali

Rp. 386.000.000

1 Kali

Rp. 817.894.625

Rp. 21.000.000 Kekurangan uang saku peserta rapat Rp 21.000.000 untuk 600 peserta @35.000

Rp. 374.625.000

Rp. -11.375.000

Rp. 374.625.000

- Rp. 11.375.000 Efisiensi RP 11.375.000 karena penyesuaian SHBJ

114

Nama SKPD : Dinas Kebudayaan

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 11.925.239.900 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program /kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran

Nusantara 01.17.01.01.17.19

Rp. 2.750.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan

01.17.01.01.17.19.001 Fasilitasi Barang Bercorak Tradisi untuk Masyarakat

40

Rp. 2.750.000.000

42

Rp. 4.867.500.000

Rp. 2.117.500.000

Rp. 4.867.500.000

Rp. 2.117.500.000 Karena kebutuhan akan penumbuhan, pengembangan, pemberdayaan organisasiorganisasi budaya yang meningkat, berikut daftar kelompok dan paket bantuan yang akan disalurkan 1. Pengadaan 5 buah gamelan besi pencon kuningan untuk Paguyuban Sinar Budaya Kokap Kulonprogo , Paguyuban Mudho Budaya Patuk Gunung Kidul, Paguyuban Wiromo Budaya Gunung Kidul, Paguyuban Sumber Agung Moyudan Sleman, SMA Pangudi Luhur Kaliduren Sleman sebesar Rp. 312.500.000 2. Pengadaaan Layar Tonil Tradisional sebesar R. 100.000.000,- 3. Pakian Begada "bergodo Punggading" organisasi Muda-mudi punggading Rp. 35.000.000 4. Pakaian bergodo Jroyudo, jroyudan, Guwosari, Pajangan Rp. 35.000.000 5. Kelompok seni Karawitan Himamike, Dusun Kembang pilihan desa guwosari, pajangan Rp. 65.000.000 6. kekurangan biaya pengiriman Joglo ke slovenia Rp. 100.000.000 7. Pengadaan 1 set Wayang Kulit Ikatan Silaturahmi Keluarga Yogyakarta di Batam = Rp. 65.000.000,- 8. Pengadaan Gamelan Paguyuban Seni Karawitan "Ngudi Budoyo" Tekik, Nlindur, Girisubo, Gunungkidul = Rp. 62.500.000 9. Pengadaan Gamelan Grup Karawitan Ngesti Wiromo Retno, Wiyoro, Baturetno Banguntapan Bantul Rp.62.500.000,- 10. Pengadaan gamelan Kelompok Ngudi Laras, Nglebeng, Banjarsari, Kalibawang Kulonprogo Rp. 62.500.000,- 11. Pengadaan Gamelan Paguyuban Karawitan "mulyo laras" Bolu, Margokaton, Sayegan, Sleman= Rp. 62.500.000 12. Pengadaan Gamelan Paguyuban Seni Karawitan "Larasa Budoyo" Dusun Sengir, Desa Kalirejo, KEc Kokap , KAb. KP= Rp. 62.500.000 13. Pengadaan Gamelan Paguyuban Seni Karawitan "Langen Wiromo" Padukuhan Grogol IV, Bejiharjo, Karangmojo, Gunungkidul = Rp. 62.500.000 14. Pengadaan Gamelan Kelompok Karawitan, nglegi, Patuk, Gunung Kidul = Rp. 62.500.000 15. perkumpulan seni karawitan " Ngesti Wiromo" Sudimoro, Banjarharjo, Kalibawang KP = Rp. 62.500.000 16. pengadaan wayang kuli Paguyuban "semar" Desa Tamantirto Kasihan Bantul Rp. 65.000.000. 17. Sanggar Seni Budaya "lestari Budaya" Jl. AGus Salim, No. 125 Desa Kepek, Wonosari, Gunungkidul Rp. 65.000.000 17. Ikatan Silaturahim Keluarga Yogyakarta Batang Rp. 65.000.000

115

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 878.957.717

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program/kegiatan

1

Target Kinerja Kuantitatif 3

2

01

Wajib

01.19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

01.19.01

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

01.19.01.01.19.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

Rp. 366.393.000

Rp. 461.559.717

01.19.01.01.19.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

3 bulan

Rp. 71.788.000 3 bulan

Rp. 94.925.000

01.19.01.01.19.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

96 jenis

Rp. 27.612.000 99 jenis

Rp. 33.229.500

01.19.01.01.19.01.017 Penyediaan Makanan Dan Minuman

431 ol, 2000 os, 410 ol

Rp. 28.995.000 431 ol, 2000 os, 410 ol

Rp. 24.465.000

01.19.01.01.19.01.018 Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

476 op

01.19.01.01.19.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja

3 org x 12 bln

01.19.01.01.19.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01.19.01.01.19.02.013 Pengadaan Kendaraan Dinas 01.19.01.01.19.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01.19.01.01.19.05.012 Publikasi Media Cetak Dan Elektronik 01.19.01.01.19.06

0 roda 2

22 kl peliputan,1 dialog, 2150 buku, 5 buah

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.19.01.01.19.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1 laporan

Rp. 189.998.000 512 op

Rp. 261.222.500

Rp. 48.000.000 3 org x 12 bln

Rp. 47.717.717

Bertambah/Berkurang

Keterangan

7

8

Rp. 95.166.717 Rp. 23.137.000 Untuk membiayai kekurangan 8 bulan

Rp. 5.617.500 Untuk pengadaan: Kertas HVS 70 gr (25 pak); Kertas gaji (2 roll); Tinta Epson L200 (2 botol); Toner HP Laser (2 bh); Isi ulang toner (12 kali) - Rp. 4.530.000 EFISIENSI

Rp. 71.224.500 Koordinasi/konsultasi dalam daerah (400 op); Koordinasi/konsultasi luar daerah (112 op); Tiket pesawat (30 pp); Tiket KA (26 pp) - Rp. 282.283 EFISIENSI

Rp. 0

Rp. 66.000.000

Rp. 66.000.000

Rp. 0 4 roda 2

Rp. 66.000.000

Rp. 66.000.000 Kendaraan Roda 2 (4 unit)

Rp. 45.000.000

Rp. 44.925.000

Rp. -75.000

Rp. 45.000.000 22 kl peliputan,1 dialog, 2150 buku, 5 buah

Rp. 44.925.000

- Rp. 75.000 EFISIENSI

Rp. 49.470.000

Rp. 37.251.000

Rp. 10.879.000 1 laporan

Rp. 9.780.000

116

Rp. -12.219.000

- Rp. 1.099.000 EFISIENSI

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 878.957.717

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program/kegiatan

01.19.01.01.19.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 01.19.01.01.19.15

Target Kinerja Kuantitatif 9 Program

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Rp. 38.591.000 9 Program

Bertambah/Berkurang

Rp. 27.471.000

Rp. 2.742.075.500

Rp. 2.894.810.500

- Rp. 11.120.000 EFISIENSI

Rp. 152.735.000

01.19.01.01.19.15.013 Pelatihan SAR Linmas Provinsi DIY

1 angkatan

Rp. 55.660.000 3 angkatan

Rp. 160.220.000

01.19.01.01.19.15.029 Fasilitasi Pembinaan Pembekalan Anggota Satuan Linmas

40 orang 4 angkatan

Rp. 47.704.000 40 orang 40 angkatan

Rp. 46.504.000

01.19.01.01.19.15.031 Pemberdayaan Potensi SAR Linmas

280 Orang

01.19.01.01.19.15.034 Pengadaan Sarpras Operasional SAR Linmas Provinsi DIY

2 set

01.19.01.01.19.15.036 Koordinasi Rencana Aksi Nasional HAM

40 orang x 3 angkatan

Rp. 34.908.000 40 orang x 30 angkatan

Rp. 32.133.000

- Rp. 2.775.000 EFISIENSI

01.19.01.01.19.15.040 Fasilitasi dan Koordinasi Satlinmas

50 orang x 5 angkatan

Rp. 61.675.000 50 orang x 5 angkatan

Rp. 56.175.000

- Rp. 5.500.000 EFISIENSI

Rp. 46.195.000

Rp. 44.995.000

Rp. -1.200.000

Rp. 46.195.000 50 orang x 4 kali

Rp. 44.995.000

- Rp. 1.200.000 EFISIENSI

01.19.01.01.19.17

Pengembangan Wawasan Kebangsaan

01.19.01.01.19.17.015 Dialog Peningkatan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara 01.19.01.01.19.18

50 orang x 4 kali

Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Rp. 2.342.128.500 315 Orang

Rp. 2.373.478.500

Rp. 200.000.000 2 set

Rp. 226.300.000

Rp. 135.803.930

Rp. 132.328.930

Rp. 104.560.000 Digunakan untuk pelatihan anggota sebanyak 2 angkatan

- Rp. 1.200.000 EFISIENSI Rp. 31.350.000 Honor SAR 315 Orang selama 12 bulan; Honor petugas Piket pada hari libur 315 Orang dengan perincian Honor Petugas Piket 35 Orang x Rp.30.000 X 26 Hr = Rp. 27.300.000. Tambahan Biaya Operasional SAR 9 X 3 Bln X Rp. 150.000 = Rp. 4.050.000 Rp. 26.300.000 2 Set Alat Selam 12Velber, 2 bh SRT, 4 Unit Sound System, 1 Buah Genset dengan rincian 1 Unit Sound System Rp.16.300.000 ; 1 Buah Ginset Rp. 10.000.000

Rp. -3.475.000

01.19.01.01.19.18.004 Fasilitasi FPK (Forum Pembauran Kebangsaan)

30 orang x 6 kali

Rp. 59.977.450 30 orang x 6 kali

Rp. 58.777.450

- Rp. 1.200.000 EFISIENSI

01.19.01.01.19.18.010 Koordinasi Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)

30 orang x 6 kali

Rp. 59.976.980 30 orang x 6 kali

Rp. 58.776.980

- Rp. 1.200.000 EFISIENSI

01.19.01.01.19.18.012 Forum Komunikasi Antar Partai Politik

50 orang x 1 kali

Rp. 15.849.500 50 orang x 1 kali

Rp. 14.774.500

- Rp. 1.075.000 EFISIENSI

01.19.01.01.19.21

Rp. 423.200.300

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Rp. 417.710.300

Rp. -5.490.000

01.19.01.01.19.21.008 Pembinaan Dan Optimalisasi Fungsi Dan Peran Ormas Dan LSM

50 orang x 2 kali

Rp. 28.955.700 50 orang x 2 kali

Rp. 28.305.700

- Rp. 650.000 EFISIENSI

01.19.01.01.19.21.010 Forum Kemitraan Rapat Kerja Antara Ormas/Orpol Dan Pemerintah Di Daerah

40 orang x 2 kali

Rp. 19.931.900 40 orang x 2 kali

Rp. 18.631.900

- Rp. 1.300.000 EFISIENSI

117

Keterangan

Anggaran

Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 878.957.717

SEBELUM PERUBAHAN Kode

01.19.01.01.19.21.011

Urusan/Program/kegiatan

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran

1000 rekomendasi

Rp. 20.000.000 2000 rekomendasi

Rp. 21.500.000

01.19.01.01.19.21.017 Forum Diskusi Politik Dalam Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula

50 orang x 4 kali

Rp. 49.836.600 50 orang x 4 kali

Rp. 46.636.600

- Rp. 3.200.000 EFISIENSI

01.19.01.01.19.21.018 Bimtek Penyusunan LPJ (Laporan Pertanggung-Jawaban) bagi Pengurus Parpol

30 orang x 2 hari

Rp. 8.987.300 30 orang x 2 hari

Rp. 8.907.300

- Rp. 80.000 EFISIENSI

01.19.01.01.19.21.019 Pelatihan Pengarusutaman Gender bagi Generasi Muda

35 orang x 2 kali

Rp. 10.488.800 35 orang x 2 kali

Rp. 10.408.800

- Rp. 80.000 EFISIENSI

01.19.01.01.19.21.020 Forum Komunikasi / Diskusi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat

100 orang x 3 angkatan

Rp. 60.000.000 100 orang x 3 angkatan

Rp. 58.350.000

- Rp. 1.650.000 EFISIENSI

01.19.01.01.19.21.021 Fasilitasi Persiapan Penyelenggaraan Pemilu 2014

30 or x 2 kl, 50 or x 5 kl, 50 or x 4 kl, 1 kl, 1000

Rp. 225.000.000 30 or x 2 kl, 50 or x 5 kl, 50 or x 4 kl, 1 kl, 1000

Rp. 224.970.000

- Rp. 30.000 EFISIENSI

Rp. 373.674.280

Rp. 961.189.280

01.19.01.01.19.23

Fasilitasi Rekomendasi Perijinan

Target Kinerja Kuantitatif

SETELAH PERUBAHAN

Program Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat

Rp. 58.776.980

Rp. 587.515.000

01.19.01.01.19.23.001 Fasilitasi Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

30 or x 6 kl

01.19.01.01.19.23.002 Fasilitasi Kegiatan KOMINDA

40 Orang

01.19.01.01.19.23.008 Peningkatan Bela Negara Bagi Ormas/L S M /Orpol

50 orang x 3 angkatan

Rp. 29.994.000 50 orang x 3 angkatan

Rp. 29.094.000

- Rp. 900.000 EFISIENSI

01.19.01.01.19.23.009 Dialog Antar Umat Beragama/ Forum Umat Beriman

50 orang x 2 angkatan

Rp. 29.476.000 50 orang x 2 angkatan

Rp. 27.376.000

- Rp. 2.100.000 EFISIENSI

01.19.01.01.19.23.010 Koordinasi Pengawasan Dan Pemantauan Kegiatan Orang Asing

1 tahun

Rp. 25.667.500 1 tahun

Rp. 31.512.500

Rp. 5.845.000 Penambahan frekuensi pemantauan dan pengawasan orang asing di daerah

01.19.01.01.19.23.011

35 or x 5 kl

Rp. 26.160.000 35 or x 5 kl

Rp. 25.910.000

- Rp. 250.000 EFISIENSI

Forum Dialog Generasi Muda Lintas Agama

Rp. 59.976.980 30 or x 6 kl

Rp. 1.500.000 ATK yang diajukan Tahun 2013 sudah tidak mencukupi karena Rekomendasi Perizinan yg ditargetkan Th. 2013 adalah 2000 Rekomendasi Perizinan tetapi s/d tgl 7 Juni 2013 sdh mencapai 1239

Rp. 202.399.800 40 Orang

Rp. 306.399.800

01.19.01.01.19.23.020 Fasilitasi Pelaksanaan Inpres N0. 2 ttg Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri (PGKDN)

0 Raker

Rp. 0 2 Raker

Rp. 50.000.000

01.19.01.01.19.23.022 Monitoring dan Pemantauan Lapangan Ormas / LSM

0 bulan

Rp. 0 3 bulan

Rp. 5.845.000

01.19.01.01.19.23.030 Penelitian Dinamika Perubahan Sosial dan Potensi Konflik di DIY

0 dokumen

Rp. 0 1 dokumen

Rp. 426.275.000

118

- Rp. 1.200.000 EFISIENSI

Rp. 104.000.000 Peningkatan wawasan KOMINDA DIY dan pengadaan pakaian seragam berupa Studi Banding ke Kepulauan Riau (12 x 4 hr); Pengadaan Pakaian Seragam Batik (25 Stel); Uniform (25 stel)

Rp. 50.000.000

Raker 2 x 50 orang untuk menindaklanjuti Inpres 2 / 2013

Rp. 5.845.000 Monev 3 bulan untuk mengetahui kondisi faktual LSM / Ormas

Rp. 426.275.000 Kegiatan baru

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 60.791.368 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

1

Target Kinerja Kuantitatif 3

2

01

Wajib

01.19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

01.19.02

Satuan Polisi Pamong Praja

01.19.02.01.19.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

Rp. 170.982.110

Bertambah/Berkurang

Keterangan

7

8

Rp. 200.548.038

Rp. 29.565.928

01.19.02.01.19.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional

12 bulan

Rp. 2.250.000 12 bulan

Rp. 3.500.000

Rp. 1.250.000

01.19.02.01.19.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja.

12 bulan

Rp. 168.732.110 13 bulan

Rp. 197.048.038

Rp. 28.315.928

Rp. 0

Rp. 6.500.000

Rp. 6.500.000

Rp. 0 1 Paket

Rp. 6.500.000

Rp. 6.500.000

Rp. 0

Rp. 24.000.000

Rp. 24.000.000

Rp. 0 4 Orang

Rp. 24.000.000

Rp. 24.000.000

Rp. 0

Rp. 725.440

Rp. 725.440

Rp. 0 100 %

Rp. 725.440

Rp. 725.440

01.19.02.01.19.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

01.19.02.01.19.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 01.19.02.01.19.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01.19.02.01.19.05.047 Diklat PPNS

01.19.02.01.19.15

0 Paket

4 Orang

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

01.19.02.01.19.15.044 Pemantauan dan Pengamanan Asset Milik Pemerintah DIY

0%

119

Peralihan Kendaraan Dinas/ Operasional Roda 6 berupa Bus Penegakan Perundang-undangan, belum teranggarkan adanya KIR dan Penelitian Ulang STNK.

Pagu anggaran tidak mencukupi untuk pembayaran honorarium selama 12 Bulan (akibat penyesuaian terhadap UMP). Usulan penambahan anggaran untuk Honorarium Anggota Banpol PP sebanyak 1 bulan, Honor Penjaga Repeater 2 bulan dan Uang Makan Anggota Banpol PP 1 bulan, plus gaji ke 13 untuk Banpol PP 10 orang

Untuk melengkapi atribut pakaian dinas harian (PDH) Pol PP DIY disesuaikan dengan Permendagri No. 19 Tahun 2013 terbaru.

Belum teranggarkan Uang Saku Harian Peserta Diklat (Megamendung. Jawa Barat) sejumlah 4 Orang x 30 hari x @ Rp. 200.000,-

Pengamanan Gedung Eks Bioskop Indra

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 918.515.390 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

1

3

2

01

Wajib

01.19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

01.19.03

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

01.19.03.01.19.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.19.03.01.19.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

01.19.03.01.19.02

Target Kinerja Kuantitatif

12 bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

Bertambah/Berkurang

Keterangan

7

8

Rp. 35.000.000

Rp. 45.000.000

Rp. 10.000.000

Rp. 35.000.000 12 bulan

Rp. 45.000.000

Rp. 10.000.000 target kinerja terbayarnya jasa kebersihan gedung kantor 12 bulan, 1 gedung 2 lantai, 1 unit PUSDALOPS-PB DIY (untuk membayar kekurangan biaya jasa kebersihan lantai 2)

Rp. 2.657.000.000

Rp. 2.728.500.000

Rp. 71.500.000

Rp. 2.500.000.000 3 unit roda 2

Rp. 2.516.500.000

Rp. 16.500.000 Penambahan 3 unit roda 2

01.19.03.01.19.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

1 unit damkar

01.19.03.01.19.02.007 Pengadaan Perlengkapann Gedung Kantor

4 jenis

Rp. 38.707.000 5 jenis

Rp. 63.707.000

Rp. 25.000.000 Tersedianya perlengkapan kantor 5 jenis meliputi : Brankas, TV LCD, Tabung Pemadam Api Ringan, Sound System Ruang Rapat) ditambah pembelian Vertikal Blind

01.19.03.01.19.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

5 jenis

Rp. 118.293.000 6 jenis

Rp. 148.293.000

Rp. 30.000.000 peralatan gedung kantor 6 jenis (mesin ketik, AC, PC, Printer, PABX, instalasi e-office)

Rp. 117.305.680

Rp. 18.399.890

01.19.03.01.19.22

Program Pencegahan Dini Bencana

Rp. 98.905.790

01.19.03.01.19.22.009 Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

35 org x 2 hr

Rp. 39.982.990 35 org x 2 hr

Rp. 39.982.880

01.19.03.01.19.22.022 Fasilitasi Koordinasi Komponen Penanggulangan Bencana

100 Orang

Rp. 58.922.800 35 Orang

Rp. 58.922.800

01.19.03.01.19.22.056 Sosialisasi dan Pendistribusian Pergub Nomor 11 Tahun 2013 ttg Pedoman Penetapan Status Potensi Bencana

0 kali kegiatan sosialisasi

01.19.03.01.19.24

Program Penanggulangan Korban Bencana

Rp. 0 1 kali kegiatan sosialisasi

Rp. 1.565.990.800

Rp. 18.400.000

Rp. 2.384.606.300

- Rp. 110 efisiensi

Rp. 0 Perubahan target kinerja (35 or x 3 hr x 2 keg)

Rp. 18.400.000 1 kali sosialisasi (35 org 1 hari)

Rp. 818.615.500

01.19.03.01.19.24.001 Pengelolaan Penataan Gudang Logistik

12 bulan

Rp. 284.999.300 12 bulan

Rp. 896.499.300

Rp. 611.500.000 Tambahan Pengadaan untuk 10 paket peralatan untuk desa tangguh bencana, 4 paket peralatan untuk sekolah siaga bencana, Pembelian palet kayu untuk gudang 300 lembar, Pembelian Forklift

01.19.03.01.19.24.012 Fasilitasi Tim Reaksi Cepat

365 Hari

Rp. 798.500.000 365 Hari

Rp. 956.595.500

Rp. 158.095.500 Pengadaan First Aid Kit : 5 set Pengadaan HT : 15 unit Pengadaan Google Night Vision : 5 unit Seragam TRC ; 51 set

120

Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 918.515.390 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

01.19.03.01.19.24.020 Pelatihan Pengelolaan Dapur Umum Untuk penanggulangan bencana Bagi Masyarakat Provinsi DIY

30 Orang

Rp. 49.820.000 30 Orang

Rp. 99.640.000

01.19.03.01.19.24.023 Penyusunan Pergub Pedoman Pemberian Bantuan Darurat Bencana

1

Rp. 25.000.000 1

Rp. 24.600.000

- Rp. 400.000 EFISIENSI

01.19.03.01.19.24.024 Penyusunan Pergub Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana

1

Rp. 25.000.000 1

Rp. 24.600.000

- Rp. 400.000 EFISIENSI

01.19.03.01.19.24.035 Gladi Posko Dan Gladi Lapang Penanggulangan Bencana

1 Kali

Rp. 382.671.500 4 Kali

Rp. 382.671.500

121

Keterangan

Anggaran Rp. 49.820.000 tambah 3 angkatan (30 orang 2 hari) menjadi 6 angkatan

Rp. 0 Perubahan target kinerja : 3 kl Gladi Posko, 1 kl Gladi Lapang

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 679.359.970 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

1

Target Kinerja Kuantitatif 3

2

01

Wajib

01.09

Pertanahan

01.09.01

Biro Tata Pemerintahan

01.09.01.01.20.15

Program Pembangungan Sistem Pendaftaran Tanah

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

Rp. 274.995.000

Rp. 381.025.200

01.09.01.01.20.15.005 Sertifikasi Tanah Tanah Kas Desa

120 Sertifikat

Rp. 100.000.000 1 kali sosialisasi

01.09.01.01.20.15.006 Inventarisasi tanah SG & PAG

4

Rp. 149.995.000 4

01.09.01.01.20.15.008 Koordinasi Penataan Pemanfaatan Tanah

10 rekomendasi

01.09.01.01.20.16

Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

01.09.01.01.20.16.007 Fasilitasi Sertifikasi Tanah Warga Miskin

200 Sertifikat

01.09.01.01.20.16.012 Fasilitasi Penyusunan Pedoman Tata Kelola Pertanahan

1

01.09.01.01.20.17

Program Penyelesaian Konflikkonflik Pertanahan

01.09.01.01.20.17.001 Fasilitasi penyelesaian konflikkonflik (masalah) Pertanahan 01.09.01.01.20.18

40

Program Pembangungan Sistem Informasi Pertanahan

Rp. 25.000.000 30 rekomendasi

Rp. 6.305.200

Bertambah/Berkurang

Keterangan

7

8

Rp. 106.030.200

- Rp. 93.694.800 dirubah menjadi Sosialisasi Pensertifikatan TKD (1 kali)

Rp. 139.720.000

- Rp. 10.275.000 EFISIENSI

Rp. 235.000.000

Rp. 210.000.000 Terdatanya 4550 keputusan Gubernur tentang Pemberian Hak Atas Tanah

Rp. 180.000.000

Rp. 263.694.800

Rp. 83.694.800

Rp. 150.000.000 200 Sertifikat

Rp. 243.694.800

Rp. 93.694.800 Termasuk terdaftarnya 120 bidang tanah warga miskin di Kantor Pertanahan Kab. Gunungkidul

Rp. 30.000.000 1

Rp. 20.000.000

Rp. 66.960.000

Rp. 59.860.000

Rp. -7.100.000

Rp. 66.960.000 40

Rp. 59.860.000

- Rp. 7.100.000 EFISIENSI

Rp. 115.357.390

Rp. 86.532.390

- Rp. 10.000.000 EFISIENSI

Rp. -28.825.000

01.09.01.01.20.18.003 Pembaharuan Data Tanah Kas Desa

5

Rp. 45.648.750 5

Rp. 36.423.750

- Rp. 9.225.000 EFISIENSI

01.09.01.01.20.18.005 Pengolahan Data Base Pertanahan

20 orang 5 kecamatan

Rp. 69.708.640 20 orang 5 kecamata

Rp. 50.108.640

- Rp. 19.600.000 EFISIENSI

01.10

Kependudukan dan Catatan Sipil

01.10.01

Biro Tata Pemerintahan

01.10.01.01.20.15

Program Penataan Administrasi Kependudukan

01.10.01.01.20.15.003 Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)

Rp. 435.000.000

30 Orang

Rp. 355.220.000

Rp. 83.000.000 30 Orang

Rp. 100.990.000

122

Rp. -79.780.000

Rp. 17.990.000 termasuk pemeliharaan jaringan komunikasi database kependudukan sebanyak 1 sistem dan pemanfaatan aplikasi SIAK di 25 desa / kelurahan

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 679.359.970 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

01.10.01.01.20.15.009 Pengembangan Database Kependudukan

78 kecamatan

Rp. 100.000.000 78 kecamatan

Rp. 117.655.000

01.10.01.01.20.15.036 Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pencatatan Kelahiran

500 akta kelahiran

Rp. 252.000.000 1875 akta kelahiran

Rp. 136.575.000

01.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

01.20.01

Biro Tata Pemerintahan

01.20.01.01.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 59.234.000

Rp. 53.840.800

01.20.01.01.20.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional

15 kendaraan

Rp. 2.300.000 15 kendaraan

Rp. 4.586.800

01.20.01.01.20.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

14 jenis

Rp. 6.936.000 19 buah

Rp. 6.936.000

01.20.01.01.20.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman

513 ol lembur, 4702 os rapat

01.20.01.01.20.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 49.998.000 4702 ol

Rp. 42.318.000

Rp. 306.637.000

Rp. 423.143.000

01.20.01.01.20.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

26 unit

Rp. 96.723.000 85 unit

Rp. 192.423.000

01.20.01.01.20.02.022 Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor

100 m

Rp. 10.000.000 150 m

Rp. 15.000.000

01.20.01.01.20.02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /Operasional

5 kend roda 4, 10 kend roda 2, bbm pelumas 1 th

01.20.01.01.20.02.042 Rehabilitasi sedang / berat Gedung Kantor

0m

01.20.01.01.20.25

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Keterangan

Anggaran

Rp. 199.914.000 5 kend roda 4, 10 kend roda 2, bbm pelumas 1 th

Rp. 168.120.000

Rp. 0 56 m

Rp. 47.600.000

Rp. 17.655.000 disesuaikan dengan ASB , Pengadaan software aplikasi profil kependudukan berbasis database Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (1 sistem) Terselenggaranya bimtek bagi ADB Kependudukan di Pemda DIY dan Pemerintaha Kabupaten/Kota (18 ADB) - Rp. 115.425.000 efisiensi

Rp. -5.393.200

Rp. 2.286.800 Penyesuaian biaya pajak terbaru

Rp. 0 Penyesuaian target keluaran dengan rincian objek belanja

- Rp. 7.680.000 pengurangan target kinerja (tidak ada lembur) Rp. 116.506.000

Rp. 95.700.000 Pengadaan kelengkapan ruang rapat (meja, kursi dan rak buku) dan led tv internet , diuraikan yg mebeleair dan alat elektronik Rp. 5.000.000 Pembelian goryden 50 m

- Rp. 31.794.000 Penyesuaian hasil pencermatan

Rp. 47.600.000 Rehab ruang rapat agar lebih representatif

Rp. 89.717.500

Rp. 161.517.500

Rp. 71.800.000

Rp. 132.000.000

Rp. 72.000.000 Penambahan pilar batas antara Kab dan Kota

01.20.01.01.20.25.015 Pemeliharaan, Penambahan dan Penggantian Pilar Batas DIY Jateng

20 pilar

Rp. 60.000.000 20 pilar

01.20.01.01.20.25.020 Penyusunan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

80 Orang

Rp. 29.717.500 80 Orang

Rp. 29.517.500

123

- Rp. 200.000 EFISIENSI

Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 679.359.970 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

01.20.01.01.20.28

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Program Fasilitasi dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan

01.20.01.01.20.28.013 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DIY 01.22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

01.22.02

Biro Tata Pemerintahan

01.22.02.01.20.18

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

1 laporan

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran

Rp. 167.797.300

Rp. 139.127.100

Rp. -28.670.200

Rp. 167.797.300 1 laporan

Rp. 139.127.100

- Rp. 28.670.200 Hasil pencermatan ASB

Rp. 363.713.690

Rp. 814.811.060

Rp. 451.097.370

Rp. 117.151.320 6 Desa/Kelurahan

Rp. 424.851.320

Rp. 307.700.000 tambahan fasilitasi untuk juara lomba desa

01.22.02.01.20.18.012 Perlombaan Desa

6 Desa/Kelurahan

01.22.02.01.20.18.013 Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

150 Orang

Rp. 44.970.000 150 Orang

Rp. 44.920.000

- Rp. 50.000 EFISIENSI

01.22.02.01.20.18.015 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

1 kegiatan

Rp. 40.000.000 1 kegiatan

Rp. 39.950.000

- Rp. 50.000 EFISIENSI

01.22.02.01.20.18.019 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa

80 Orang

Rp. 161.592.370 80 Orang

Rp. 305.089.740

124

Rp. 143.497.370

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Biro Hukum

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.275.916.950 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

1

Target Kinerja Kuantitatif 3

2

01

Wajib

01.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

01.20.02

Biro Hukum

01.20.02.01.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

Rp. 30.230.850

01.20.02.01.20.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

6 unit

01.20.02.01.20.01.011

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

20 jenis

01.20.02.01.20.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 41.180.850

Rp. 2.850.000 6 unit

Rp. 2.500.000

Rp. 27.380.850 20 jenis

Rp. 38.680.850

Rp. 140.072.150

Rp. 103.806.000

01.20.02.01.20.02.010 Pengadaan Mebelur

1 unit

Rp. 2.536.000 50 unit

Rp. 28.298.500

01.20.02.01.20.02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

6 unit

Rp. 91.953.000

Rp. 782.555.550

8

Rp. 10.950.000

- Rp. 350.000 EFISIENSI

Rp. 11.300.000 Tambahan Kertas Barcode 90 rim @ Rp. 165,Tambahan Kertas Kop Garuda Emas 10 rim @ Rp. 775,-

Rp. 85.100.000 Pengajuan karena ada penghapusan, PC Branded : @ Rp. 7.000.000,-LCD : @ Rp. 8.000.000,-Printer : @ Rp. 1.500.000,-Mesin Ketik : @ Rp. 2.650.000,- Laptop : @ Rp. 8.000.000,-

Rp. 18.706.000 21 unit

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

7

Rp. 83.985.350

3 unit

01.20.02.01.20.26

Keterangan

Rp. 224.057.500

01.20.02.01.20.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Rp. 118.830.150 6 unit

Bertambah/Berkurang

Rp. 1.083.977.750

Rp. 25.762.500 Pengajuan karena kebutuhan kursi untuk kegiatan rapat - Rp. 26.877.150 EFISIENSI Rp. 301.422.200

01.20.02.01.20.26.003 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

12 Raperda

Rp. 499.642.000 13 Raperda

Rp. 731.045.000

01.20.02.01.20.26.006 Kajian Peraturan Perundang-Undangan Daerah Terhadap Peraturan PerundangUndangan Yang Baru,Lebih Tinggi dari keserasian antar peraturan perundangundangan

5 peraturan

Rp. 56.258.750 5 peraturan

Rp. 49.058.750

- Rp. 7.200.000 EFISIENSI

01.20.02.01.20.26.013 Koordinasi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi (J D I) Hukum

1 kali 50 orang

Rp. 29.313.400 1 kali 50 orang

Rp. 28.298.400

- Rp. 1.015.000 EFISIENSI

01.20.02.01.20.26.019 Bimbingan Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi (J D I) Hukum

1 kali 30 orang

Rp. 32.432.200 1 kali 30 orang

Rp. 30.592.200

- Rp. 1.840.000 EFISIENSI

125

Rp. 231.403.000 Tambahan 1 Perdais

Nama SKPD : Biro Hukum

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.275.916.950 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

01.20.02.01.20.26.020 Legislasi Rapergub Dan Produk Hukum Lainnya 01.20.02.01.20.34

Target Kinerja Kuantitatif 40 Rapergub

PROGRAM FASILITASI BANTUAN DAN LAYANAN HUKUM

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Rp. 164.909.200 80 Rapergub Rp. 767.422.050

01.20.02.01.20.34.004 Klarifikasi Produk Hukum Kab/Kota

40 rekomendasi

01.20.02.01.20.34.005 Koordinasi Peningkatan Supremasi Hukum

3 rekomendasi

01.20.02.01.20.34.007 Penyelesaian Permasalahan Hukum

2 dokumen

01.20.02.01.20.34.008 Koordinasi Raperda Pajak dan Retribusi di Depkeu

6 rekomendasi

01.20.02.01.20.34.010 Evaluasi dan Konsultasi Rancangan Produk Hukum Kab/Kota

46 rekomendasi

Bertambah/Berkurang

Rp. 244.983.400 Rp. 1.648.971.450

Rp. 207.703.350 50 rekomendasi Rp. 47.990.600 3 rekomendasi Rp. 181.458.100 5 dokumen

Rp. 265.129.350

Rp. 45.385.000

Rp. 80.074.200 Tambahan penyusunan rapergub 40 buah Rp. 881.549.400

Rp. 57.426.000 tambah 10 Perda yang diklarifikasi

- Rp. 2.605.600 EFISIENSI

Rp. 870.958.100

Rp. 689.500.000 Tambahan anggaran digunakan untuk biaya honorarium advokatbiaya penyelesaian perkara yangbelum dianggarkan dan rapat koordinasi berkaitan dengan penyelesaian sengketa Tanah Tunas Taman Wiguna, Bioskop INDRA,Gugatan Penetapan Wagub DIY,Perpustakaan (BPAD DIY), yayasan Hatta Perpustakaan, Yayasan Hatta

Rp. 74.218.000 10 rekomendasi

Rp. 123.100.000

Rp. 48.882.000 PP 97 Tahun 2012 yang mengamanatkan retribusi perpanjangan IMTA dipungut di Daerah

Rp. 191.343.000 50 rekomendasi

Rp. 203.453.000

Rp. 12.110.000 Tambahan Evaluasi Raperda Pajak dan Rertibusi sebanyak 4 Raperda

01.20.02.01.20.34.013 Fasilitasi Penegakan H A K I

2 rekomendasi

Rp. 40.375.500 2 rekomendasi

Rp. 38.365.000

- Rp. 2.010.500 EFISIENSI

01.20.02.01.20.34.021 Fasilitasi Peta Permasalahan Hukum

1 dokumen

Rp. 24.333.500 1 dokumen

Rp. 24.108.500

- Rp. 225.000 EFISIENSI

01.20.02.01.20.34.022 Penyusunan Rapergub LOD DIY

0 draft pergub

01.20.02.01.20.34.023 Penyusunan Rapergub LOS DIY

0 draft pergub

01.20.02.01.20.35

PROGRAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM

01.20.02.01.20.35.005 Koordinasi Teknis Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota

2 rekomendasi

Keterangan

Anggaran

Rp. 0 1 draft pergub

Rp. 39.236.250

Rp. 39.236.250 perubahan karna banyak yang harus disesuaikan

Rp. 0 1 draft pergub

Rp. 39.236.250

Rp. 39.236.250 perubahan karna banyak yang harus disesuaikan

Rp. 37.106.700

Rp. 35.116.700

Rp. -1.990.000

Rp. 37.106.700 2 rekomendasi

Rp. 35.116.700

- Rp. 1.990.000 EFISIENSI

126

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 71.170.350

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program/kegiatan

1

Target Kinerja Kuantitatif 3

2

01

Wajib

01.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

01.20.03

Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

01.20.03.01.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

Rp. 63.371.200

Rp. 45.352.200

Bertambah/Berkurang

Keterangan

7

8

Rp. -18.019.000

01.20.03.01.20.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

100 %

Rp. 3.693.000 100 %

Rp. 1.386.000

01.20.03.01.20.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan

100 %

Rp. 6.842.200 100 %

Rp. 6.841.200

01.20.03.01.20.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan

100 %

Rp. 3.300.000 100 %

Rp. 3.420.000

Rp. 120.000 Penyeesuaian dengan harga bahan bacaan

01.20.03.01.20.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman

100 %

Rp. 49.536.000 100 %

Rp. 33.705.000

- Rp. 15.831.000 penghapusan rek. efisiensi dan penyesuaian kebutuhan semester II

Rp. 93.576.600

Rp. -16.808.400

01.20.03.01.20.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 110.385.000

- Rp. 2.307.000 Penyesuaian tarif pajak baru

- Rp. 1.000 penghapusan rek. efisiensi

01.20.03.01.20.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

100 %

Rp. 45.300.000 100 %

Rp. 37.846.600

- Rp. 7.453.400 Sisa belanja modal

01.20.03.01.20.02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

100 %

Rp. 65.085.000 100 %

Rp. 55.730.000

- Rp. 9.355.000 Penyesuaian kebutuhan semester II

Rp. 18.840.000

Rp. 15.400.000

Rp. -3.440.000

01.20.03.01.20.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.20.03.01.20.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

100 %

Rp. 7.126.000

100 %

Rp. 5.986.000

- Rp. 1.140.000 Penyesuaian kebutuhan lembur semester II

01.20.03.01.20.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

100 %

Rp. 6.644.000 100 %

Rp. 4.644.000

- Rp. 2.000.000 Penyesuaian kebutuhan rapat dan lembur semester II

01.20.03.01.20.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD

100 %

Rp. 5.070.000 100 %

Rp. 4.770.000

- Rp. 300.000 Penyesuaian kebutuhan lembur semester II

01.20.03.01.20.30

Program Analisis Kebijakan Pembangunan

Rp. 647.685.730

Rp. 678.392.130

Rp. 30.706.400

01.20.03.01.20.30.042 Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Bahan Kebijakan Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

100 %

Rp. 70.006.500 100 %

Rp. 65.731.500

- Rp. 4.275.000 Penghapusan rek. efisiensi

01.20.03.01.20.30.056 Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Bahan Kebijakan Bidang Agama

100 %

Rp. 26.297.000 100 %

Rp. 25.295.900

- Rp. 1.001.100 Penghapusan rek. efisiensi

01.20.03.01.20.30.057 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kehidupan Agama

100 %

Rp. 19.636.500 100 %

Rp. 19.052.700

- Rp. 583.800 Penghapusan rek. efisiensi

01.20.03.01.20.30.059 Pengembangan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah

100 %

Rp. 53.250.000 100 %

Rp. 52.050.000

- Rp. 1.200.000 Penghapusan rek. efisiensi

127

Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahtraan Rakyat dan Kemasyarakatan

Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 71.170.350

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program/kegiatan

01.20.03.01.20.30.066 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan

Target Kinerja Kuantitatif 100 %

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Rp. 56.556.400 100 %

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran Rp. 49.356.400

- Rp. 7.200.000 Penghapusan rek. efisiensi

01.20.03.01.20.30.093 Koordinasi Jejaring Pelayanan Kesehatan

100 %

Rp. 31.307.130 100 %

Rp. 30.482.130

- Rp. 825.000 Penghapusan rek. efisiensi

01.20.03.01.20.30.094 Koordinasi Penanganan HIV dan AIDS

100 %

Rp. 27.062.200 100 %

Rp. 25.337.200

- Rp. 1.725.000 Penghapusan rek. efisiensi

01.20.03.01.20.30.095 Koordinasi Penanganan Narkoba

100 %

Rp. 26.712.200

100 %

Rp. 26.112.200

- Rp. 600.000 Penghapusan rek. efisiensi

01.20.03.01.20.30.096 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang KB dan KS

100 %

Rp. 82.698.400 100 %

Rp. 75.498.400

- Rp. 7.200.000 Penghapusan rek. efisiensi

01.20.03.01.20.30.100 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat

100 %

Rp. 33.227.400 100 %

Rp. 26.027.400

- Rp. 7.200.000 Penghapusan rek. efisiensi

01.20.03.01.20.30.124 Koordinasi Kebijakan Reproduksi Remaja

100 %

Rp. 34.532.500 100 %

Rp. 33.172.500

- Rp. 1.360.000 Penghapusan rek. efisiensi

01.20.03.01.20.30.138 Koordinasi Upaya Kesehatan Kerja

100 %

Rp. 26.800.000 100 %

Rp. 26.600.000

- Rp. 200.000 Penghapusan rek. efisiensi

01.20.03.01.20.30.140 Koordinasi Penyiapan dan Perumusan Kebijakan PNPM Mandiri Pedesaan dan Perkotaan

100 %

Rp. 59.772.100 100 %

Rp. 58.447.100

- Rp. 1.325.000 Penghapusan rek. efisiensi

01.20.03.01.20.30.141 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan PNPM Mandiri Pedesaan dan Perkotaan

100 %

Rp. 34.827.400 100 %

Rp. 27.627.400

- Rp. 7.200.000 Penghapusan rek. efisiensi

01.20.03.01.20.30.143 Analisis Kecelakaan Kerja Bagi Tenaga Kerja di Luar Hubungan Kerja

100 %

Rp. 65.000.000 100 %

Rp. 62.760.000

- Rp. 2.240.000 Penghapusan rek. efisiensi

01.20.03.01.20.30.145 Penyiapan Bahan Perumusan Kebijakan Bidang Pengembangan Budi Pekerti, Kedisiplinan dan Rekayasa Sosial

0-

Rp. 0 100 %

Rp. 74.841.300

Rp. 74.841.300 Kajian Profil Perilaku Budaya Yogyakarta

01.20.03.01.20.37

Program Pengembangan Kehidupan Beragama

Rp. 2.434.755.640

Rp. 2.371.146.290

Rp. -63.609.350

01.20.03.01.20.37.003 Fasilitasi Penyelenggaraan STQ Tk Prvinsi dan Pengiriman Kafilah STQ Tk. Nasional Provinsi DIY

100 %

Rp. 442.020.000 100 %

Rp. 440.920.000

- Rp. 1.100.000 Penghapusan rek. efisiensi

01.20.03.01.20.37.004 Fasilitasi Penyelenggaraan Utsawa Dharma Gita DIY

100 %

Rp. 162.740.000 100 %

Rp. 131.555.100

- Rp. 31.184.900 Penghapusan rek. efisiensi

01.20.03.01.20.37.016 Fasilitasi Pembinaan Mental Rohani Agama

100 %

Rp. 1.741.720.640 100 %

Rp. 1.732.170.640

- Rp. 9.550.000 Penghapusan rek. efisiensi

01.20.03.01.20.37.032 Fasilitasi Pembinaan Bagi Pemuka Agama

100 %

Rp. 88.275.000 100 %

Rp. 66.500.550

- Rp. 21.774.450 Penghapusan rek. efisiensi

128

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 170.751.000

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program/kegiatan

1

Target Kinerja Kuantitatif 3

2

01

Wajib

01.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

01.20.04

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

01.20.04.01.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Anggaran

Anggaran

4

5

6

Rp. 39.218.000

01.20.04.01.20.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

4 unit kendaraan roda empat

01.20.04.01.20.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

18 jenis

01.20.04.01.20.01.011

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

78000 lembar

01.20.04.01.20.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01.20.04.01.20.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

6 unit

01.20.04.01.20.02.010 Pengadaan Mebeleur

16 unit

01.20.04.01.20.30

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Program Analisis Kebijakan Pembangunan

Rp. 4.175.000 4 unit kendaraan roda empat Rp. 19.550.000 18 jenis

Bertambah/Berkurang

Keterangan

7

8

Rp. 45.733.000

Rp. 6.515.000

Rp. 1.950.000

- Rp. 2.225.000

Rp. 24.550.000

Rp. 5.000.000

Penambahan berdasarkan atas kebutuhan riil kantor Berdasarkan atas kebutuhan riil kantor

Sesuai dengan ketentuan pajak kendaraan bermotor bagi kendaraan dinas/operasional

Rp. 15.493.000 100000 lembar

Rp. 19.233.000

Rp. 3.740.000

Rp. 54.273.160

Rp. 85.973.160

Rp. 31.700.000

Rp. 27.900.800 9 unit

Rp. 54.900.800

Rp. 27.000.000

Penghapusan dan pengadaan 3 unit AC Split Pengadaan 1 unit Almari Pakaian Kepala Biro

Rp. 26.372.360 17 unit Rp. 761.394.940

Rp. 31.072.360

Rp. 4.700.000

Rp. 893.930.940

Rp. 132.536.000

01.20.04.01.20.30.125 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Bidang BUD

1 dokumen

Rp. 30.094.000 1 dokumen

Rp. 24.549.000

- Rp. 5.545.000

Hasil penyesuaian dengan Standar Belanja Umum

01.20.04.01.20.30.129 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Koperasi dan UKM

1 dokumen

Rp. 25.188.890 1 dokumen

Rp. 21.548.590

- Rp. 3.640.300

Penyesuaian terhadap Standar Belanja Umum

01.20.04.01.20.30.132 Analisis Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)Bidang Koperasi dan UKM

1 dokumen

Rp. 60.000.000 2 dokumen

Rp. 130.000.000

Rp. 70.000.000

Penambahan target kinerja dengan output : Analisis pembentukan BLUD untuk pengelolaan dana bergulir

01.20.04.01.20.30.136 Pemantauan pelaksanaan program /kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sektor Industri dan Perdagangan di Provinsi DIY

1 dokumen

Rp. 43.267.475 1 dokumen

Rp. 36.767.475

- Rp. 6.500.000

Penyesuaian terhadap Standar Belanja Umum

01.20.04.01.20.30.137 Fasilitasi Peningkatan Standart & Kualitas guna menunjang daya saing industri daerah

1 dokumen

Rp. 31.422.075 1 dokumen

Rp. 30.172.075

- Rp. 1.250.000

Penyesuaian terhadap Standar Belanjan Umum

01.20.04.01.20.30.139 Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan di sektor Indag

1 dokumen

Rp. 94.529.800 1 dokumen

Rp. 91.389.800

- Rp. 3.140.000

Penyesuaian terhadap Standar Belanja Umum

01.20.04.01.20.30.142 Pemantauan dan Evaluasi kebijakan bidang lingkungan hidup

1 dokumen

Rp. 22.090.000 1 dokumen

Rp. 18.000.000

- Rp. 4.090.000

Penyesuaian terhadap Standar Belanja Umum

129

Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 170.751.000

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

Rp. 60.547.700 1 dokumen

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran

01.20.04.01.20.30.144 Analisis Kebijakan Bidang Pertanian

1 dokumen

01.20.04.01.20.30.148 Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Pertanian

1 dokumen

Rp. 31.947.700 1 dokumen

Rp. 27.947.700

- Rp. 4.000.000

Penyesuaian dengan Standar Belanja Umum

01.20.04.01.20.30.149 Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Ketahanan Pangan

1 dokumen

Rp. 27.067.700 1 dokumen

Rp. 23.027.700

- Rp. 4.040.000

Penyesuaian terhadap Standar Belanja Umum

01.20.04.01.20.30.150 Fasilitasi Pusat Perbenihan

6 dokumen

Rp. 233.850.100 6 dokumen

Rp. 257.107.100

Rp. 23.257.000

Tambahan Kegiatan Promosi Nasional perbenihan di DIY dan Musyawarah Kerja Evaluasi Jogja Benih

01.20.04.01.20.30.153 Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kehutanan dan Perkebunan

1 dokumen

Rp. 22.100.100 1 dokumen

Rp. 18.010.100

- Rp. 4.090.000

Penyesuaian dengan Standar Belanja Umum

01.20.04.01.20.30.154 Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Bidang Kelautan dan Perikanan

1 dokumen

Rp. 22.210.100 1 dokumen

Rp. 18.010.100

- Rp. 4.200.000

Penyesuaian dengan Standar Belanja Umum

01.20.04.01.20.30.157 Analisis Potensi BUMD

1 dokumen

Rp. 57.079.300 2 dokumen

Rp. 137.038.600

Rp. 79.959.300

Penambahan target kinerja : Naskah Akademis Pembentukan BPR yang berasal dari BUKP

130

Rp. 60.362.700

- Rp. 185.000

Penyesuaian dengan Standar Harga Barang dan Jasa

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 53.913.360 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

1

3

2

01

Wajib

01.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

01.20.05

Biro Administrasi Pembangunan

01.20.05.01.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.20.05.01.20.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya Air dan Listrik 01.20.05.01.20.02

Target Kinerja Kuantitatif

12 bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

Rp. 18.000.000 12 bulan

Rp. 0

- Rp. 18.000.000 Pembayaran Listrik Di Pool di Biro Umum

Rp. 159.300.600

Rp. 94.487.600 100 %

Rp. 94.482.100

01.20.05.01.20.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 paket kegiatan

Rp. 60.000.000 1 paket kegiatan

Rp. 59.918.500

01.20.05.01.20.02.029 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair

1 Paket

01.20.05.01.20.23

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

01.20.05.01.20.23.006 Pengelolaan SIM Layanan Ijin Penelitian Online

01.20.05.01.20.30

3 dokumen

1 Aplikasi

Program Analisis Kebijakan Pembangunan

Rp. 6.500.000 1 Paket

1 dokumen

01.20.05.01.20.30.008 Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Bidang PU-ESDM

2 draft pergub

01.20.05.01.20.30.013 Koordinasi Kebijakan Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

1 dokumen

01.20.05.01.20.30.016 Koordinasi Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

100 %

01.20.05.01.20.30.017 Pemantauan Dan Evaluasi Pelaporan Kebijakan Bidang PU Dan ESDM

1 dokumen

Rp. 4.900.000

Rp. -1.687.000 - Rp. 5.500 Efisiensi pada waktu penyusunan DPA - Rp. 81.500 Efisiensi Anggaran DPA - Rp. 1.600.000 Efisiensi saat penyusunan DPA

Rp. 36.000.000

Rp. 30.430.000

Rp. -5.570.000

Rp. 36.000.000 3 dokumen

Rp. 30.430.000

- Rp. 5.570.000 Efisiensi saat penyusunan DPA

Rp. 39.733.000

Rp. 68.875.000

Rp. 29.142.000

Rp. 39.733.000 1 Aplikasi

Rp. 68.875.000

Rp. 29.142.000 Penyempurnaan aplikasi ijin penelitian on line Rp 30.000.000,- Efisiensi pada saat penyusunan DPA Rp 858.000,-

Rp. 483.378.575

01.20.05.01.20.30.007 Analisis Kebijakan Bidang Perhubungan

8

Rp. -18.000.000

100 %

01.20.05.01.20.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

7

Rp. 0

Rp. 160.987.600

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Keterangan

Rp. 18.000.000

01.20.05.01.20.02.009 Pengadaaan Peralatan Gedung Kantor

01.20.05.01.20.06

Bertambah/Berkurang

Rp. 90.000.000 1 dokumen Rp. 120.000.000 2 draft pergub

Rp. 35.000.000 2 dokumen Rp. 127.499.475 100 %

Rp. 20.005.000 1 dokumen

131

Rp. 541.928.575

Rp. 58.550.000

Rp. 89.900.000

- Rp. 100.000 Efisiensi saat penyusunan DPA

Rp. 119.800.000

- Rp. 200.000 Efisiensi saat penyusunan DPA

Rp. 111.000.000

Rp. 76.000.000 Tambahan Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Kawasan Geoheritage

Rp. 111.199.475

- Rp. 16.300.000 Efisiensi Anggaran DPA

Rp. 19.905.000

- Rp. 100.000 Efisiensi Anggaran DPA

Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 53.913.360 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

01.20.05.01.20.30.120 Kajian terhadap Implementasi Program Strategis Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

1 dokumen kajian

01.20.05.01.20.30.122 Analisis Program Dekonsentrasi

1 dokumen

01.20.05.01.20.31

Program Penelitian Dan Pengembangan

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

Rp. 45.000.000 1 dokumen kajian

Rp. 45.874.100 1 dokumen Rp. 416.746.760

01.20.05.01.20.31.005 Monitoring dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan

1 dokumen

01.20.05.01.20.31.006 Pelaksanaan Penelitian

1 Kajian

01.20.05.01.20.31.018 Sosialisasi Kebijakan Nasional Bidang Penelitian dan Pengembangan

1 kali kegiatan sosialisasi

01.20.05.01.20.31.019 Peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional

1 kali 1 paket

Rp. 20.000.000 1 dokumen

Rp. 137.829.120 1 Kajian Rp. 33.964.700 1 kali kegiatan sosialisasi Rp. 224.952.940 1 kali 1 paket

132

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran Rp. 44.950.000

Rp. 45.174.100 Rp. 408.225.120

- Rp. 50.000 Efisiensi Anggaran DPA

- Rp. 700.000 Efisiensi Anggaran DPA Rp. -8.521.640

Rp. 19.900.000

- Rp. 100.000 Efisiensi Anggaran DPA

Rp. 133.979.120

- Rp. 3.850.000 Efisiensi Anggaran DPA

Rp. 29.555.400

- Rp. 4.409.300 Efisiensi Anggaran DPA

Rp. 224.790.600

- Rp. 162.340 Efisiensi Anggaran DPA

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Biro Organisasi

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 234.868.000 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

1

Target Kinerja Kuantitatif 3

2

01

Wajib

01.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

01.20.06

Biro Organisasi

01.20.06.01.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

Rp. 43.975.000

Rp. 34.410.000

Bertambah/Berkurang

Keterangan

7

8

Rp. -9.565.000

01.20.06.01.20.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

42 jenis

Rp. 19.175.000 42 jenis

Rp. 15.027.000

- Rp. 4.148.000 EFISIENSI

01.20.06.01.20.01.011

11 jenis

Rp. 15.200.000 11 jenis

Rp. 12.004.000

- Rp. 3.196.000 EFISIENSI

01.20.06.01.20.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1 tahun

Rp. 5.100.000 1 tahun

Rp. 4.043.000

- Rp. 1.057.000 EFISIENSI

01.20.06.01.20.01.015 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

3 eks 12 bulan

Rp. 4.500.000 3 eks 12 bulan

Rp. 3.336.000

- Rp. 1.164.000 EFISIENSI

01.20.06.01.20.02

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01.20.06.01.20.02.024 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 01.20.06.01.20.29

6 unit

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah

Rp. 103.296.000

Rp. 100.639.000

Rp. -2.657.000

Rp. 103.296.000 6 unit

Rp. 100.639.000

- Rp. 2.657.000 EFISIENSI

Rp. 242.291.500

Rp. 489.381.500

Rp. 247.090.000

01.20.06.01.20.29.049 Rapat Kerja Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah

1 dokumen

Rp. 27.035.000 1 dokumen

Rp. 47.035.000

Rp. 20.000.000 Penambahan anggaran untuk iuran Forsesdasi sesuai Keputusan Rapat Kerja Nasional I Forsesdasi No. 04/KMN/FORSESDASI/2012

01.20.06.01.20.29.089 Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural di Lingkungan Setda Setwan

122 Jabatan

Rp. 90.256.500 122 Jabatan

Rp. 86.331.500

- Rp. 3.925.000 EFISIENSI

01.20.06.01.20.29.090 Bimtek Penyusunan SOP

40 peserta

01.20.06.01.20.29.101 Pembangunan Zona Integritas

0 SKPD

Rp. 125.000.000 40 peserta Rp. 0 34 SKPD

01.20.06.01.20.29.102 Penyusunan Rapergub tentang Pedoman Penyusunan Standar

0 Rapergub

Rp. 0 1 Rapergub

Rp. 123.010.000 Rp. 100.000.000

Rp. 50.000.000

133

- Rp. 1.990.000 EFISIENSI Rp. 100.000.000 Kegiatan baru sebagai tindak lanjut dari PermenPAN & RB No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan K/L dan Pemerintah Daerah. Rp. 50.000.000 Kegiatan baru sebagai tindak lanjut dari PermenPAN & RB No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan

Nama SKPD : Biro Organisasi

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 234.868.000 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran

Pelayanan

penerapan standar pelayanan dimana semua unit pelayanan masyarakat harus menetapkan standar pelayanan. Rapergub ini disusun sebagai acuan unit pelayanan dalam menyusun standar pelayanan.

01.20.06.01.20.29.103 Penyusunan Rapergub tetang Kebutuhan Kendaraan Operasional SKPD

0 Rapergub

Rp. 0 1 Rapergub

Rp. 44.076.000

Rp. 44.076.000 Kegiatan baru berdasarkan arahan dari Sekda DIY bahwa kebutuhan kendaraan dinas SKPD perlu diidentifikasi berdasarkan tugas dan fungsi SKPD bukan pada jumlah pejabat eselon III

01.20.06.01.20.29.104 Review Peraturan Gubernur tentang Administrasi Perjalanan Dinas

0 Rapergub

Rp. 0 1 Rapergub

Rp. 38.929.000

Rp. 38.929.000 Kegiatan baru berdasarkan arahan dari Sekda DIY. Pergub Administrasi perjalanan dinas Nomor 13 Tahun 2013 perlu disesuaikan dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Permendagri Nomor 37 tahun 2012 tentang Penyusunan APBD TA 2013.

134

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 4.209.468.542

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program/kegiatan

1

Target Kinerja Kuantitatif 3

2

01

Wajib

01.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

01.20.07

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

01.20.07.01.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

Rp. 6.485.598.280

01.20.07.01.20.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat

2550 buah

01.20.07.01.20.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

131 layanan

01.20.07.01.20.01.003 Penyediaan Jasa dan Peralatan Kantor

60 unit

01.20.07.01.20.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Rp. 10.000.000 2550 buah

Rp. 2.300.000.000 131 layanan

Rp. 7.812.051.172 Rp. 7.800.000

Rp. 2.302.450.000

Bertambah/Berkurang

Keterangan

7

8

Rp. 1.326.452.892 - Rp. 2.200.000 EFISIENSI

Rp. 2.450.000 mengokomodasi kebutuhan pengetesan parameter air bersih kimia lingkungan dan mikrobiologi di 7 sumur

Rp. 30.000.000 166 unit

Rp. 221.120.000

Rp. 191.120.000 mengakomodasi kebutuhan sewa peralatan dan perlengkapan kantor dikarenakan jumlah tamu dan acara ceremonial diperkirakan akan meningkat. Agenda tamu yang sudah masuk :- tamu gubernur dari BPPM sebanyak 500 org - tamu gubernur dari Dinas PU ESDM sebanyak 1.000 org termasuk sewa tenda dan perlengkapannya untuk acara tanggal 22 Oktober 2013

43 Orang

Rp. 276.768.280 43 Orang

Rp. 315.117.172

Rp. 38.348.892 - Mengakomodasi kekurangan honorarium pramu kantor non PNS selama 3 bulan dan honorarium pelayanan non PNS selama 2 bulan.

01.20.07.01.20.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

2 unit

Rp. 800.000.000 2 unit

Rp. 897.500.000

Rp. 97.500.000 - Perlu adanya peremajaan tanaman dan penataan ulang taman

01.20.07.01.20.01.009 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

60 unit

Rp. 498.830.000 60 unit

Rp. 502.830.000

01.20.07.01.20.01.011

45 jenis

Rp. 300.000.000 45 jenis

Rp. 298.250.000

01.20.07.01.20.01.013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

320 buah

Rp. 885.000.000 490 buah

01.20.07.01.20.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

33 jenis

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Rp. 85.000.000 35 jenis

Rp. 1.242.250.000

Rp. 104.000.000

135

Rp. 4.000.000 - mengokomodasi kebutuhan frekuensi radio komunikasi/HT untuk Pemda DIY - Rp. 1.750.000 EFISIENSI

Rp. 357.250.000 - Kerajinan Batik Sutera 135 bh - Kerajinan Perak 25 bh - Kerajinan Lainnya 31 bh - Plaket Lambang Pemerintah DIY 450 biji - Trophy 289 biji - Piagam penghargaan Gubernur 200 set - Cetak booket lambang Pemda DIY 350 plus utk RAKER TEPPA-WAPRES (26 Agustus 2013) kerajinan batik sutera 40 buah, dengan harga batik sutera @Rp.5.000.000,Rp. 19.000.000 - kebutuhan water meter untuk memantau penggunaan air bersih dan umbul-umbul untuk mengganti umbul-umbul yang sudah rusak

Nama SKPD : Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 4.209.468.542

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program/kegiatan

01.20.07.01.20.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman

01.20.07.01.20.02

Target Kinerja Kuantitatif 30959 Orang

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran

Rp. 1.300.000.000 43192 Orang

Rp. 1.920.734.000

Rp. 3.164.989.750

Rp. 5.342.984.800

Rp. 2.177.995.050

Rp. 1.514.139.600

Rp. 1.514.139.600 Mengakomodasi kebutuhan kendaraan jabatan Gubernur

01.20.07.01.20.02.004 Pengadaan Mobil Jabatan

0 kendaraan

01.20.07.01.20.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

5 jenis

Rp. 184.573.500 12 jenis

Rp. 337.943.500

Rp. 153.370.000 Penggantian perlengkapan yang sudah rusak/usang dan penambahan perlengkapan di ruang pimpinan

01.20.07.01.20.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

14 jenis

Rp. 785.126.250 15 jenis

Rp. 928.087.700

Rp. 142.961.450 Pengadaan: - 5 monitor 32" untuk mendukung apklikasi kearsipan berbasis TI - pengadaan power CPU PABX untuk mengganti CPU PABX yang sudah lama. - penyesuaian harga mesin hitung dimana harga pasaran lebih tinggi.

01.20.07.01.20.02.011

0 DED

Rp. 0 2 DED

Rp. 138.350.000

Rp. 138.350.000 - sesuai usulan 2014 untuk kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

01.20.07.01.20.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor

12 unit

Rp. 400.000.000 14 unit

Rp. 531.746.000

Rp. 131.746.000 partisi (dari kaca) Bale Kenyo untuk kenyamanan saat jamuan tamu Gubernur, penggantian tiang bendera dan tiang umbul-umbul

01.20.07.01.20.02.024 Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

60 kendaraan

01.20.07.01.20.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

4 unit

01.20.07.01.20.02.067 Penataan Kawasan Kompleks Kepatihan

2 sosialisasi, 6 konsultasi, 3 laporan

01.20.07.01.20.03

D E D Pembangunan gedung kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

01.20.07.01.20.03.002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 01.20.07.01.20.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01.20.07.01.20.05.013 Upacara Peringatan Hari Besar Nasional dan Upacara Lainnya 01.20.07.01.20.06

9 jenis

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

72 upacara/ kegiatan

Rp. 0 1 kendaraan

Rp. 620.734.000 Mengakomodasi kebutuhan makmin dikarenakan jumlah tamu diperkirakan akan meningkat Agenda tamu yang sudah masuk : - tamu gubernur dari BPPM sebanyak 500 org - tamu gubernur dari Dinas PU ESDM sebanyak 1.000 org - jamuan tamu hotel sebanyak 40 org selama 3 hari dari beberapa kementerian dan lembaga pusat - jamuan tamu untuk Malam Penghargaan PMI 360 orang - jamuan tamu PBSI 425 orang plus RAKER TEPPA_WAPRES (26 Agustus 2013) jamuan makanminum tamu = 9100 oj (jamuan box 9000 oj, jamuan tamu negara 100 oj) plus jamuan makan minum untuk tanggal 22 Oktober 2013

Rp. 1.285.290.000 60 kendaraan

Rp. 60.000.000 4 unit

Rp. 1.335.290.000

Rp. 107.500.000

Rp. 50.000.000 FASILITASI RAKER TEPPA-WAPRES (26 Agustus 2013) sewa kendaraan untuk tamu 1 kegiatan Rp. 47.500.000 Reinstal dan penggantian lampu dalam rangka penghematan energi

Rp. 450.000.000 2 sosialisasi, 6 konsultasi, 3 laporan

Rp. 449.928.000

- Rp. 72.000 EFISIENSI

Rp. 109.250.000

Rp. 154.250.000

Rp. 45.000.000

Rp. 109.250.000 9 jenis

Rp. 154.250.000

Rp. 45.000.000 - Penyesuaian harga pakaian Batik KDH dan WKDH - Mengakomodasi kebutuhan pakaian petugas Santel sebanyak 10 stel

Rp. 1.424.188.650

Rp. 1.424.188.650

Rp. 0

Rp. 1.424.188.650 72 upacara/ kegiatan

Rp. 1.424.188.650

Rp. 0 - Perubahan kode rekening dari transportasi dan akomodasi menjadi belanja honorarium - penyesuaian harga barang cetakan sesuai harga pasar.

Rp. 5.555.200

Rp. 4.471.600

136

Rp. -1.083.600

Nama SKPD : Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 4.209.468.542

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran

dan Keuangan 01.20.07.01.20.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD (prognosis realisasi anggaran, keuangan semesteran dan akhir tahun) 01.20.07.01.20.16

5 dokumen

Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah

01.20.07.01.20.16.002 Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri

01.24

Kearsipan

01.24.07

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

01.24.07.01.20.15

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

7 jenis

01.24.07.01.20.15.027 Peningkatan Jaringan Pelaksanaan Tata Kearsipan Berbasis TI

2 jenis

01.24.07.01.20.15.028 Sosialisasi Kearsipan Berbasis TI

0 kegiatan

01.25

Komunikasi dan Informatika

01.25.07

Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol

01.25.07.01.20.18

Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Rp. 5.555.200 5 dokumen

Rp. 4.471.600

- Rp. 1.083.600 EFISIENSI

Rp. 1.150.000.000

Rp. 1.436.000.000

Rp. 286.000.000

Rp. 1.150.000.000 7 jenis

Rp. 1.436.000.000

Rp. 286.000.000 - Kenaikan VIP room bandara dari Rp. 75 rb/org menjadi 85 rb/org - Vulome tamu yang difasilitasi guide dan penerjemah meningkat - Perubahan pada volume dan satuan pada kegiatan pengamanan tertutup, pengawalan dan entertaint. pLUS RAKER TEPPA-WAPRES (26 Agustus 2013) -VIP Room Bandara 650 org, ruangan VIP 1/2/3 = 90 jam, pengamanan tertutup = 45 unit, pengawalan = 45 keg

Rp. 292.224.390

Rp. 387.224.390

Rp. 95.000.000

Rp. 292.224.390 3 jenis

Rp. 342.224.390

Rp. 50.000.000 Mengakomodasi kebutuhan website instansi sebagar sarana informasi

Rp. 0 3 kegiatan

Rp. 977.410.000

Rp. 45.000.000

Rp. 1.257.514.200

Rp. 280.104.200

Rp. 120.000.000

01.25.07.01.20.18.002 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

3 jenis

Rp. 332.750.000 3 jenis

Rp. 452.750.000

01.25.07.01.20.18.004 Dokumentasi Kegiatan dan Kebijakan Pemda

7 jenis

Rp. 100.100.000 7 jenis

Rp. 104.387.200

01.25.07.01.20.18.005 Penerbitan Kebijakan dan Kinerja Pembangunan

8810 eksemplar

Rp. 192.500.000 9160 eksemplar

Rp. 255.450.000

01.25.07.01.20.18.007 Penyelenggaraan Kemitraan dengan Pers

12 Kali

01.25.07.01.20.18.008 Penyiaran Dialog Isu Aktual Melalui Media Massa

154 kegiatan

Rp. 80.000.000 15 Kali

Rp. 225.500.000 154 kegiatan

Rp. 45.000.000 Target 180 peserta dengan tujuan Mensosialisasikan penerapan aplikasi kearsipan bebasis TI yang sudah dikembangkan oleh Biro UHP dan sudah terinstal di semua SKPD dan UPTD se-Pemda DIY

Rp. 92.071.000

Rp. 284.250.000

137

mengakomodasi kebutuhan kerjasam publikasi dengan media cetak

Rp. 4.287.200 Mengakomodasi kebutuhan album foto dan VCD dan DVD Rp. 62.950.000 Mengakomodasi kebutuhan penambahan cetak buku kerja dan biaya distribusi Rp. 12.071.000 mengakomodasi kebutuhan jumpa pers dan gathering pers

Rp. 58.750.000 mengakomodasi kebutuhan dialog interaktif di TV, sarasehan di radio dan ILM di media massa

Nama SKPD : Biro Umum, Hubungan Masyarakat dan Protokol SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program/kegiatan

01.25.07.01.20.18.009 Penyusunan Sambutan Gubernur

Target Kinerja Kuantitatif 749 buku

Anggaran

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 4.209.468.542 SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Rp. 46.560.000 1200 buku

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran Rp. 68.606.000

138

Rp. 22.046.000

Mengakomodasi kebutuhan naskah sambutan dan buku himpunan

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 621.376.260 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

1

Target Kinerja Kuantitatif 3

2

01

Wajib

01.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

01.20.08

Sekretariat DPRD

01.20.08.01.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

Rp. 299.159.500

Bertambah/Berkurang

Keterangan

7

8

Rp. 323.570.000

Rp. 24.410.500

01.20.08.01.20.01.001 Penyediaan jasa surat menyurat

1 tahun

Rp. 5.500.000 1 tahun

Rp. 5.500.000

Rp. 0

pergeseran belanja dan target kinerja dari (710 perangko, 240 materai dan 1 tahun paket pengiriman) menjadi (180 perangko, 930 materai dan 1 paket pengiriman)

01.20.08.01.20.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

1 tahun

Rp. 35.188.000 1 tahun

Rp. 35.188.000

Rp. 0

penyesuaian target kinerja (sesuai persetujuan Revisi DPA Nomor 919/02829/AB tgl 5 April 2013) dari (1 STNK KBM Roda 6, 38 STNK KBM Roda 4, 4 Kali Kir KBM Roda 4 dan 8 STNK Motor) menjadi (1 STNK KBM Roda 6, 37 STNK KBM Roda 4, 4 Kali Kir KBM Roda 4 dan 8 STNK Motor)

01.20.08.01.20.01.010 Penyediaan alat tulis kantor

46 macam

Rp. 150.231.000 46 macam

Rp. 174.401.500

Rp. 24.170.500

01.20.08.01.20.01.011

31 macam

Rp. 107.040.500 31 macam

Rp. 107.040.500

Rp. 0

Rp. 1.440.000

Rp. 240.000

Rp. 3.560.265.260

Rp. 1.487.680.760

Rp. 1.468.906.000

Rp. 1.268.906.000

Rp. 305.033.550

Rp. 0

Rp. 1.786.325.710

Rp. 218.774.760

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

01.20.08.01.20.01.026 Penyediaan Retribusi Sampah

01.20.08.01.20.02

12 bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 1.200.000 12 bulan

Rp. 2.072.584.500

01.20.08.01.20.02.007 Pengadaan perlengkapan gedung kantor

1 set

Rp. 200.000.000 1 set

01.20.08.01.20.02.009 Pengadaan peralatan gedung kantor

13 unit

Rp. 305.033.550 13 unit

01.20.08.01.20.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1 Paket

Rp. 1.567.550.950 1 Paket

139

Tambahan 21 Toner Printer, 2 toner Faximile dan 4 toner Mesin Foto Copy Pergeseran Rincian Obyek Belanja dari Bend 23 kartu persediaan barang menjadi Bend 26 (1/2 Folio 5x50 NCR) --> penyesuaian target kinerja(sesuai persetujuan Revisi DPA Nomor 919/02829/AB tgl 5 April 2013) 1) Penyesuaian tarif sesuai perda retribusi kota yogyakarta 2) penyesuaian target kinerja (sesuai persetujuan Revisi DPA Nomor 919/02829/AB tgl 5 April 2013)

1 set Genset beserta perlengkapannya (500 kVA) beserta pemasangannya dan rumah genset penyesuaian target kinerja dari (13 Unit PC/Destop, 4 unit Laptop, 7 unit Printer, 37 unit software Microsoft office) menjadi (13 Unit PC/Destop, 4 unit Laptop, 7 unit Printer, 1 paket software Microsoft office) Penyesuaian target kinerja dan Tambahan Rehab Ruang Rapur dan Lobby ( Pengecatan gedung dan pagar, Pemeliharaan Masjid, Rehab

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 621.376.260 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Bertambah/Berkurang

Target Kinerja Kuantitatif

Keterangan

Anggaran Ruang Rapur dan Lobby)

01.20.08.01.20.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01.20.08.01.20.05.009 Pendidikan dan Pelatihan Teknis Kesekretariatan 01.20.08.01.20.06

14 Orang

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp. 100.000.000

Rp. 128.400.000

Rp. 28.400.000

Rp. 100.000.000 18 Orang

Rp. 128.400.000

Rp. 28.400.000

Rp. 45.644.735

Rp. 55.744.735

Rp. 10.100.000

01.20.08.01.20.06.017 Penyusunan pelaporan keuangan SKPD

1 tahun

Rp. 29.764.735 1 tahun

Rp. 39.864.735

Rp. 10.100.000

01.20.08.01.20.06.019 Pengendalian, Monitoring Dan Evaluasi Program / Kegiatan

0

Rp. 15.880.000 0

Rp. 15.880.000

Rp. 0

Rp. 29.196.072.210

Rp. -929.215.000

Rp. 7.838.593.000

- Rp. 1.292.078.000

01.20.08.01.20.15

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Rp. 30.125.287.210

penambahan volume Penggandaan Laporan keuangan

penyesuaian target kinerja (Lap evaluasi kegiatan tahunan dan Tindak Lanjut LHP)

01.20.08.01.20.15.001 Pembahasan rancangan peraturan daerah

3 Perda APBD, 4 nota Kesepakatan , 1 lap komisi, 13

01.20.08.01.20.15.003 Rapat-rapat alat Kelengkapan Dewan dan Fraksi-Fraksi

12 bulan

Rp. 943.577.100 12 bulan

Rp. 943.577.100

Rp. 0

1) pergeseran antar jenis belanja untuk tenaga administrasi staf fraksi dari Belanja Pegawai ke Belanja Barang dan Jasa (sesuai pergub nomor 25 Tahun 2013 ttg perubahan penjabaran APBD 2013) 2) penambahan volume rapat komisi dari 288 menjadi 384 kali

01.20.08.01.20.15.006 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

36 Kali

Rp. 410.040.000 150 laporan

Rp. 410.040.000

Rp. 0

penyesuaian target kinerja

01.20.08.01.20.15.007 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

4 Kali

Rp. 2.875.540.000 7 Kali

Rp. 4.584.202.000

Rp. 1.708.662.000

01.20.08.01.20.15.011

8 kali forkom

Rp. 1.327.159.200 7 kali forkom

Rp. 1.327.159.200

Rp. 0

01.20.08.01.20.15.012 Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Propinsi DIY ke Luar Daerah

46 kali kunker

Rp. 11.530.488.900 47 kali kunker

Rp. 10.291.849.900

- Rp. 1.238.639.000

01.20.08.01.20.15.013 Layanan informasi pendukung kegiatan DPRD melalui website

1 tahun

Rp. 603.401.500

Rp. 0

Koordinasi dan komunikasi Pimpinan dan Sekretaris DPRD Provinsi DIY

Rp. 9.130.671.000 3 Perda APBD, 4 nota Kesepakatan , 1 lap komisi, 13

penambahan volume

Rp. 603.401.500 1 tahun

140

EFISIENSI pengurangan jumlah anggota pansus dari 28 mjd 19 org, rapur setiap pansus dari 4 kali menjadi 2 kali, sesuai hasil risalah rapat Banmus DPRD DIY tgl 8 Januari 2013 (Pembahasan RKT)

tambahan 3 kali bimtek

EFISIENSI sesuai hasil risalah rapat Banmus DPRD DIY tgl 8 Januari 2013 (Pembahasan RKT); pengurangan target kinerja dari 8 kali menjadi 7 kali forkom EFISIENSI pengurangan kunker banggar, banmusy, BK dan Balegda, penambahan kosultasi Balegda sesuai hasil risalah rapat Banmus DPRD DIY tgl 8 Januari 2013 (Pembahasan RKT). *)Untuk komponen perjalanan dinas pimpinan DPRD ke Amerika (Washington DC) terdapat tambahan Rp. 550.475.000,- sehingga total kebutuhan perjalanan dinas ke Amerika sebesar Rp 850.475.000,- dengan demikian mengurangi jumlah efisiensi dari Rp 1.563.359.000,- menjadi Rp 1.238.639.000,penyesuaian target kinerja (Paket aplikasi e-library dihilangkan)

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 621.376.260 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Bertambah/Berkurang

Target Kinerja Kuantitatif

Keterangan

Anggaran

01.20.08.01.20.15.015 Pembahasan LKPJ Gubernur DIY

1

Rp. 503.283.400 1

Rp. 363.623.400

- Rp. 139.660.000

01.20.08.01.20.15.017 Penyelenggaraan Publikasi Kegiatan DPRD

52 Kali

Rp. 949.320.000 52 Kali

Rp. 949.320.000

Rp. 0

Perubahan uraian belanja pada Rincian Obyek Belanja(sesuai persetujuan Revisi DPA Nomor 919/02829/AB tgl 5 April 2013)

01.20.08.01.20.15.027 Fasilitasi pembahasan Raperda inisiatif, rancangan nota kesepakatan, RAKEPWAN

4 draft

Rp. 845.833.900 4 draft

Rp. 845.833.900

Rp. 0

Pergeseran Rincian Obyek Belanja dari belanja Makan minum Rapat ke Belanja Makan minum Harian Umum (sesuai persetujuan Revisi DPA Nomor 919/1509 tgl 5 April 2013)

01.20.08.01.20.15.031 Fasilitasi Penyusunan RKT DPRD Provinsi DIY

1 Keputusan

Rp. 393.607.000 1 Keputusan

Rp. 396.107.000

Rp. 2.500.000

01.20.08.01.20.15.033 Penyusunan Prolegda Provinsi DIY

3 dokumen

Rp. 141.800.960 3 dokumen

Rp. 141.800.960

Rp. 0

01.20.08.01.20.15.034 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum DPRD

153 produk hukum

Rp. 226.330.100 153 produk hukum

Rp. 251.330.100

Rp. 25.000.000

1) Penambahan 1 paket konsultan NA Peraturan DPRD 2) Pergeseran Belanja dalam Rincian Obyek Belanja (sesuai persetujuan Revisi DPA Nomor 919/02829/AB tgl 5 April 2013)

01.20.08.01.20.15.035 Fasilitasi Kegiatan Kaukus Parlemen Perempuan DPRD Provinsi DIY

1 rekomendasi

Rp. 244.234.150 1 rekomendasi

Rp. 249.234.150

Rp. 5.000.000

1) penyesuaian tiket pendamping dan tambahan belanja dekorasi dokumentasi 2) Pergeseran Rincian Obyek Belanja dari belanja Makan minum Rapat ke Belanja Makan minum Harian Umum (sesuai persetujuan Revisi DPA Nomor 919/1509 tgl 5 April 2013)

141

EFISIENSI jumlah anggota pansus dari 28 ke 19 sesuai hasil risalah rapat Banmus DPRD DIY tgl 8 Januari 2013 (Pembahasan RKT)

Tambahan penggandaan RKT DPRD Pergeseran Rincian Obyek Belanja dari belanja Makan minum Rapat ke Belanja Makan minum Harian Umum

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 13.397.679.356

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program/kegiatan

1

Target Kinerja Kuantitatif 3

2

01

Wajib

01.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

01.20.09

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

01.20.09.01.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

Rp. 2.716.598.428

Rp. 2.833.177.666

Rp. 1.459.188.500 1 tahun

Rp. 1.514.888.500

01.20.09.01.20.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1 tahun

01.20.09.01.20.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional

64 kendaraan

01.20.09.01.20.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

87 Orang

Rp. 198.240.000 87 Orang

Rp. 198.840.000

01.20.09.01.20.01.011

65 jenis

Rp. 320.160.350 65 jenis

Rp. 358.712.750

01.20.09.01.20.01.012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

76 jenis

Rp. 79.989.100 77 jenis

Rp. 87.989.100

01.20.09.01.20.01.014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

23 tabung

Rp. 20.099.900 23 tabung

Rp. 20.047.900

01.20.09.01.20.01.018 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1 tahun

Rp. 524.635.000 1 tahun

Rp. 529.615.000

01.20.09.01.20.01.019 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja

6 Orang

Rp. 90.990.228 6 Orang

Rp. 97.489.266

01.20.09.01.20.02

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 23.295.350 64 kendaraan

Rp. 27.228.538.560

01.20.09.01.20.02.001 Pengadaan tanah

2 bidang tanah

01.20.09.01.20.02.003 Pembangunan Gedung Kantor

2 gedung

Rp. 0 2 bidang tanah

Rp. 20.369.000.000 2 gedung, 1 DED

Rp. 25.595.150

Bertambah/Berkurang

Keterangan

7

8

Rp. 116.579.238

Rp. 55.700.000 Tambahan untuk KPPD Kota 25.000.000,-, KPPD Kulon Progo 3.500.000,-, KPPD Sleman 27.200.000,Rp. 2.299.800 Pajak kendaraan KPPD Kota Yogyakarta 480.900,-, Pajak Kendaraan KPPD Sleman Rp. 868.900,-, Pajak kendaraan KPPD Kulonprogo Rp. 1.000.000,-, EFisiensi Rp. 50.000,Rp. 600.000 KPPD G.Kidul, Kekurangan Honor pengelola barang

Rp. 38.552.400 KPPD Kl Progo Fotocopy optimalisasi PKB Rp. 3.556.400, Induk untuk penggandaan ( PPKD ) Rp 35.000.000, EFisiensi Rp. 4000,Rp. 8.000.000 KPPD Sleman ; UPS Rp. 8.000.000,00

- Rp. 52.000 Efisiensi Rp. 4.980.000 KPPD Gunungkidul untuk Penagihan Rp. 5.000.000,-, Efisiensi Rp.20.000,Rp. 6.499.038 Induk, kekurangan Honor penjaga keamanan kantor (UMP)

Rp. 40.313.708.872

Rp. 13.085.170.312

Rp. 11.000.000.000

Rp. 11.000.000.000 KPPD Bantul Rp. 6.000.000.000,00 , KPPD Sleman Rp. 5.000.000.000,00

Rp. 20.417.000.000

142

Rp. 48.000.000 Penyusunan DED Pembangunan Gedung KPPD Kulonprogo

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 13.397.679.356

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Bertambah/Berkurang

Target Kinerja Kuantitatif

01.20.09.01.20.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional

3 bus

01.20.09.01.20.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

3 unit

Rp. 377.137.000 33 unit

Rp. 554.944.500

Rp. 177.807.500 KPPD Sleman Rp. 76.600.000,- , untuk 7 AC, generator sewage dump, KPPD Gunungkidul 8 AC Rp. 20.970.000, KPPD Bantul 1 paket set CCTV Rp. 50.000.000,-, Induk : Rp. 30.237.500 untuk 3 AC 2,5 PK Rp. 25.087.500,-, I unit CCTV + DVR Non Komputer Rp. 5.150.000,-

01.20.09.01.20.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

4 unit

Rp. 560.744.300 7 unit

Rp. 796.849.300

Rp. 236.105.000 KPPD Kota printer dan software Rp. 12.500.000,- Faximile Rp. 2000.000,-, Telepon 9 unit Rp. 11.709.000,-, KPPD Bantul AC Rp. 10.000.000,- , KPPD Kl.Progo Telepon dan Faximile untuk BPD Nanggulan Rp. 3.000.000,- Induk Rp. 197.146.000 untuk 6 laptop, 4 PC, 4 LCD, tambah harga 5 buah switch hub, 2 box kabel LAN, 50 M pipa instalasi, 2 kotak RJ-45 conector AMP, 8 buah office, 2 printer dot-matrix LQ.300.

01.20.09.01.20.02.010 Pengadaan Mebeleur

59 unit

Rp. 216.583.000 63 unit

Rp. 321.818.000

Rp. 105.235.000 KPPD Bantul :Rp. 7.500.000,-, untuk 1 set kursi tamu, Induk : Rp. 97.735.000,- untuk 5 set Meja kerja staf model U Rp. 37.500.000,-, 1 set meja kerja biro Rp. 7.683.000, 1 almari arsip Rp. 3.392.000,-, 4 buah almari buku Rp. 11.000.000,- 20 buah kursi kerja Rp. 38.160.000,-

01.20.09.01.20.02.011

1 set

Rp. 150.000.000 0 set

01.20.09.01.20.02.022 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

9 unit

Rp. 530.850.000 11 unit

01.20.09.01.20.02.024 Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional

1 tahun

Rp. 652.118.000 1 tahun

Rp. 685.133.000

Rp. 33.015.000 KPPD Sleman Rp. 18.015.000,- , KPPD Bantul Rp. 15.000.000,-

01.20.09.01.20.02.026 Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor

6 Jaringan

Rp. 849.850.500 6 Jaringan

Rp. 884.350.500

Rp. 34.500.000 KPPD Kota relokasi server Rp. 16.000.000,00 dan semua SKPD aplikasi SMS jatuh tempo Rp. 3.500.000,00 , jaringan non komputer Rp. 15.000.000,00

01.20.09.01.20.02.028 Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor

19 jenis

Rp. 167.250.000 19 jenis

Rp. 245.250.000

Rp. 78.000.000 KPPD Bantul Accu genzet Rp. 3.000.000,- , otomatis genzet Rp. 72.000.000,- , handel tegangan listrik Rp. 3.000.000,-

01.20.09.01.20.02.030 Pemeliharaan Arsip Kendaraan Bermotor

578.924 Berkas

01.20.09.01.20.02.032 Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi

1 1 unit

Rp. 73.908.000 1 1 unit

Rp. 81.258.000

Rp. 7.350.000 Tambahan untuk pembelian Komputer PC Branded Rp. 5.350.000,Microsoft Office 2007 Rp. 2000.000,-

01.20.09.01.20.02.040 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan

2 rumah

Rp. 90.000.000 2 rumah

Rp. 196.240.000

Rp. 106.240.000 Rehab 3 rumah jabatan di Pilahan, Podang dan pagar di Tamansiswa

Penyusunan D.E.D. Gedung Arsip KPPD Sleman

Rp. 1.650.000.000 3 unit bus satling, 2 unit roda dua, 4 unit roda emp

Keterangan

Anggaran

Rp. 1.407.797.760 578.924 Berkas

Rp. 2.464.000.000

Rp. 0

Rp. 1.046.800.000

Rp. 1.501.630.172

143

Rp. 814.000.000 3 unit bus samsat keliling Rp. 1.650.000,00; 2 unit sepeda motor untuk KPPD sleman Rp. 34.000.000,00; dan 4 mobil operasional (Avanza) Rp. 780.000.000,00

- Rp. 150.000.000 KPPD Sleman DED tidak jadi dilaksanakan

Rp. 515.950.000 KPPD Kota Ruang pelayanan dan rumah lift Rp. 38.000.000,- dan Ruang Plat No Rp. 247.500.000,- , KPPD Sleman Rp. 95.000.000,untuk renovasi lantai r.rapat, r.arsip digital, pembuatan pondasi penampungan air hujan SAMSAT Maguwoharjo, KPPD Bantul pengecatan pagar dan bangunan dan jaringan non computer,canopy tempat wudhu mushola,Rp. 15.000.000,- , Induk Rp. 137.500.000,- untuk gedung unit III Rp. 40.000.000 dan pemeliharaan Unit IV Rp.97.500.000, KPPD Kulonprogo, bongkar lantai dan conblock Rp. 50.450.000

Rp. 93.832.412 KPPD Kota Honor penataan arsip Rp. 3.999.408,- ( UMP ) ; KPPD Kl.Progo Rp. 27.720.700,- untuk honor PTT Rp. 2.270.700,- , untuk pengembangan dan customisasi scaner software aplikasi kesamsatan BPD Nanggulan dan BPD Piyungan 2 x Rp. 25.450.000,- ; KPPD G.Kidul Rp.21.571.044,- untuk box arsip Rp. 19.500.000,- Honor PTT Rp. 2.071.044,-

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program/kegiatan

01.20.09.01.20.02.049 Perubahan Status Hukum Barang Daerah

01.20.09.01.20.05

5 bangunan gedung, 100 unit kendaraan R.4, 25 unit k

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01.20.09.01.20.05.042 Pembinaan dan Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Pengelola Keuangan 01.20.09.01.20.06

Target Kinerja Kuantitatif

186 4 akt

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01.20.09.01.20.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD

4 dokumen

01.20.09.01.20.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

2 laporan

01.20.09.01.20.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data & Informasi

3 40 orang, 3 kali, 1 orang

01.20.09.01.20.17

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Anggaran

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 13.397.679.356 SETELAH PERUBAHAN

2 , 1 kali, 90 orang

01.20.09.01.20.17.006 Penyusunan Raperda tentang APBD

1 500 buku, 1 Perda 250 buku, 1 Perda 100 buku

01.20.09.01.20.17.008 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD

Anggaran

Rp. 133.300.000 5 bangunan gedung, 100 unit kendaraan R.4, 25 unit k

Rp. 118.435.400

Rp. 255.389.000

Rp. 252.299.000

Rp. -3.090.000

Rp. 255.389.000 186 4 akt

Rp. 252.299.000

- Rp. 3.090.000 Saving alat tulis peserta

Rp. 124.135.250

Rp. 109.813.250

Rp. 7.494.000 4 dokumen

- Rp. 14.864.600 Efisiensi

Rp. -14.322.000

Rp. 5.684.000

- Rp. 1.810.000 Efisiensi

Rp. 24.396.250 2 laporan

Rp. 21.066.250

- Rp. 3.330.000 Efisiensi

Rp. 92.245.000 3 40 orang, 3 kali, 1 orang

Rp. 83.063.000

- Rp. 9.182.000 Efisiensi

Rp. 11.983.292.910

01.20.09.01.20.17.004 Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Bertambah/Berkurang

Target Kinerja Kuantitatif

Rp. 12.271.425.056

Rp. 81.500.000

- Rp. 8.500.000 Efisiensi

Rp. 699.048.700 1 500 buku, 1 Perda 350 buku

Rp. 688.208.700

- Rp. 10.840.000 Efisiensi

1 500 buku, 1 Perda 250 buku

Rp. 620.557.700 1 500 buku, 1 Perda 250 buku

Rp. 617.100.200

- Rp. 3.457.500 Efisiensi

01.20.09.01.20.17.009 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD

1 500 set, 1 Pergub 250 set

Rp. 684.307.000 1 500 set, 1 Pergub,250 set

Rp. 683.054.000

- Rp. 1.253.000 Efisiensi

01.20.09.01.20.17.010 Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD

1 , 505 buku, 35 SKPD

Rp. 412.272.900 1 , 505 buku, 34 SKPD

Rp. 412.272.825

- Rp. 75 Efisiensi

01.20.09.01.20.17.011

1 , 660 buku, 34 SKPD

Rp. 120.996.800 1 , 660 buku, 34 SKPD

Rp. 120.996.300

- Rp. 500 Efisiensi

Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban

Rp. 90.000.000 2 , 1 kali, 90 orang

Rp. 288.132.146

144

Keterangan

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 13.397.679.356

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Bertambah/Berkurang

Target Kinerja Kuantitatif

Keterangan

Anggaran

Pelaksanaan APBD 01.20.09.01.20.17.015 Bintek Implementasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

60 , 3 akt, 2 hr, 2 kali

Rp. 199.352.200 60 ,3 akt, 2 hr, 2 kali

Rp. 195.924.280

- Rp. 3.427.920 Efisiensi

01.20.09.01.20.17.019 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

300 , 19 kali radio, 4 kali TV, 15 spanduk, 5 baliho,

Rp. 537.715.000 300 , 19 kali radio, 4 kali TV, 15 spanduk, 5 baliho,

Rp. 429.468.600

- Rp. 108.246.400 Efisiensi

01.20.09.01.20.17.020 Penatausahaan dan Pengendalian Gaji Pegawai Daerah

34 , 1 laporan, 50 buku, 120 orang, 1 hari, 100 orang

Rp. 476.741.725 34 , 1 laporan, 50 buku, 120 orang, 1 hari, 100 orang

Rp. 413.419.900

- Rp. 63.321.825 Efisiensi

01.20.09.01.20.17.021 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kabupaten Bantul

20 unit

Rp. 1.007.672.180 20 unit

01.20.09.01.20.17.022 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kab. Gunung Kidul

2 unit

Rp. 547.131.490 2 unit

Rp. 550.131.046

01.20.09.01.20.17.023 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kota Yogyakarta

4 unit

Rp. 1.071.050.000 4 unit

Rp. 1.130.059.173

01.20.09.01.20.17.024 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kab. Kulon Progo

1 unit

Rp. 628.055.200 1 unit

Rp. 629.569.000

01.20.09.01.20.17.025 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah di Kab. Sleman

4 unit

Rp. 1.658.419.740 4 unit

Rp. 1.664.412.852

01.20.09.01.20.17.026 Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3 , 100 orang

Rp. 75.000.000 3 , 100 orang

Rp. 69.850.000

01.20.09.01.20.17.029 Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB

3 , 35 orang, 1 server dan router, 1 aplikasi, 1 ser

Rp. 400.355.100 3 , 35 orang, 1 server dan router, 1 aplikasi, 1 ser

Rp. 399.676.000

01.20.09.01.20.17.031 Pelayanan Kesamsatan

3 unit

Rp. 717.475.900 3 unit

Rp. 728.282.200

01.20.09.01.20.17.038 Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB

1 , 1 tabel NJKB, 12 kali radio, 1 kali TV, 1 kali,

Rp. 168.870.000 1 1 tabel NJKB, 12 kali radio, 1 kali TV, 1 kali, 10

Rp. 168.675.000

- Rp. 195.000 Efisiensi

01.20.09.01.20.17.046 Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah

1 asli, 10 eksemplar fotocopy, 6 kali

Rp. 173.490.300 1 asli, 10 eksemplar fotocopi, 6 kali

Rp. 173.130.800

- Rp. 359.500 Efisiensi

Rp. 1.026.311.480

145

Rp. 18.639.300 KPPD Bantul Honor PTT Rp 1.093.300,-, Honor keamanan Rp 5.046.000,-, Kertas Continous form 12.500.000

Rp. 2.999.556 Penyesuaian UMP

Rp. 59.009.173 Tambahan: Belanja modal pengadaan software aplikasi pelayanan loket khusus Rp. 85.106.000,-dan tambahan, UMP Rp.1.083.173,-, ATK Rp.2.344.000, Efisiensi : UM lembur Rp.4.860.000,-, lembur Rp.24.664.000,-, Rp. 1.513.800 Honor PTT Rp 1.513.800,- ( kekurangan UMP )

Rp. 5.993.112 Tambahan Honor PTT ( UMP) Rp. 5.999.112,- ,Efisiensi Rp. 6.000,-

- Rp. 5.150.000 Efisiensi

- Rp. 679.100 EFisiensi

Rp. 10.806.300 Pemeliharaan Scanner Rp. 11.000.000, Efisiensi Rp. 193.700,-

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 13.397.679.356

SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Bertambah/Berkurang

Target Kinerja Kuantitatif

Keterangan

Anggaran

01.20.09.01.20.17.049 Penyusunan Laporan Keuangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Daerah

40 , 25 keputusan, 100 orang, 1 kali

Rp. 142.705.000 40 , 25 keputusan, 100 orang, 1 kali

Rp. 140.805.000

01.20.09.01.20.17.050 Pembinaan Teknis Pengelolaan Retribusi Daerah dan Lain - lain

36 Kali

Rp. 163.281.200 36 2 kali Bimtek, 75 orang, 1 sistem, 1 server, 3 mes

Rp. 440.087.000

Rp. 276.805.800 Penyempurnaan sistem manajemen retribusi daerah Rp 50.000.000,dan pemeliharaan server Rp 75.000.000,- serta mesin perforasi Rp 181.100.000,-, Efisiensi Rp. 29.294.200,-

01.20.09.01.20.17.051 Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Program Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA)

3 , 314 org, 3 akt

Rp. 192.374.000 3 314 org, 3 akt

Rp. 203.924.000

Rp. 11.550.000 Honor Tenaga Ahli dan programmer Aplikasi SIMA untuk penyajian laporan BMD Aset tetap Rp. 37.810.000,- Efisiensi Rp. 26.260.000,-

01.20.09.01.20.17.061 Pengesahan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran

390 , 1 triwulan

Rp. 302.333.700 390 , 1 triwulan

Rp. 299.175.900

- Rp. 3.157.800 Efisiensi

01.20.09.01.20.17.064 Penggalian Sumber-sumber Potensi Pendapatan Daerah

1 asli, 10 eksemplar fotocopy, 2 kali

Rp. 119.504.150 1 asli, 10 eksemplar fotocopy, 2 kali

Rp. 108.474.150

- Rp. 11.030.000 Efisiensi

01.20.09.01.20.17.065 Implementasi Kebijakan Akuntansi

34 , 4 akt

Rp. 150.000.000 34 , 4 akt

Rp. 149.999.000

- Rp. 1.000 Efisiensi

01.20.09.01.20.17.068 Pembinaan dan Pengembangan Program Gaji pegawai Daerah

1

Rp. 150.000.000 1

Rp. 139.356.000

- Rp. 10.644.000 Efisiensi

01.20.09.01.20.17.070 Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (SKPKD)

1 , 34 SKPD

Rp. 280.623.125 1 , 34 SKPD

Rp. 280.623.050

- Rp. 75 Efisiensi

01.20.09.01.20.17.071 Penatausahaan Barang Milik Daerah

6 buku

Rp. 135.000.000 6 buku

Rp. 211.720.000

Rp. 76.720.000 Orientasi kerja bagi pengelola barang

01.20.09.01.20.17.077 Penyusunan Aplikasi Dana Hibah dan Bansos

1 Program

Rp. 115.218.600

Rp. 56.258.800 Penyempurnaan aplikasi dan entri data

01.20.09.01.20.18

Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota

Rp. 58.959.800 1 Program

- Rp. 1.900.000 Efisiensi

Rp. 599.683.000

Rp. 501.195.200

Rp. -98.487.800

01.20.09.01.20.18.001 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten/Kota

5 Gubernur

Rp. 396.000.000 5 Gubernur

Rp. 354.212.800

- Rp. 41.787.200 Efisiensi

01.20.09.01.20.18.002 Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota

5 2, kali

Rp. 148.824.600 5 , 2 kali

Rp. 102.566.200

- Rp. 46.258.400 EFisiensi

01.20.09.01.20.18.006 Forum Komunikasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota

2 75 orang

Rp. 44.416.200

- Rp. 10.442.200 Efisiensi

01.20.09.01.20.20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Rp. 54.858.400 2 75 orang

Rp. 258.762.000

Rp. 211.742.000

146

Rp. -47.020.000

Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset SEBELUM PERUBAHAN Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 13.397.679.356 SETELAH PERUBAHAN Bertambah/Berkurang

Target Kinerja Kuantitatif

Keterangan

Anggaran

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH 01.20.09.01.20.20.003 Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

34 1 laporan, 10 buku, 34 SKPD (PA/KPA), Berita Acara

01.20.09.01.20.20.006 Tindak lanjut temuan pengawasan 01.20.09.01.20.20.013 Tuntutan Perbendahaan dan Tuntutan Ganti Rugi 01.20.09.01.20.26

Rp. 118.009.000 34 SKPD

Rp. 81.434.000

- Rp. 36.575.000 Efisiensi

1 70 buku

Rp. 65.753.000 1 70 buku

Rp. 63.841.000

- Rp. 1.912.000 Efisiensi

35 Orang

Rp. 75.000.000 35 Orang

Rp. 66.467.000

- Rp. 8.533.000 Efisiensi

Rp. 41.950.940

Rp. 41.926.800

Rp. -24.140

Rp. 41.950.940 1 Rapergub

Rp. 41.926.800

- Rp. 24.140 Efisiensi

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

01.20.09.01.20.26.026 Penyusunan Rapergub Tata kelola Pendapatan dari Jasa Layanan 01.20.09.01.20.36

Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

01.20.09.01.20.36.011

Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)

01.20.09.01.20.39

Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah

1 Rapergub

34 (63 PA/KPA)

Rp. 600.000.000

Rp. 599.680.000

Rp. -320.000

Rp. 600.000.000 34 (63 PA/KPA)

Rp. 599.680.000

- Rp. 320.000 Efisiensi

Rp. 382.920.000

Rp. 464.731.600

Rp. 81.811.600

Rp. 96.221.600 Biaya proses pensertifikatan tanah Eks Bioskop Indra Rp. 97.995.000,Efisiensi Rp. 1.773.400,-

01.20.09.01.20.39.001 Peningkatan Status Atas Hak Tanah

20 , 125 warkah

Rp. 115.000.000 20 bidang, 125 warkah

Rp. 211.221.600

01.20.09.01.20.39.002 Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah

14 sewa, 16 unit pinjam pakai

Rp. 267.920.000 14 sewa, 16 unit pinjam pakai

Rp. 253.510.000

- Rp. 14.410.000 Efisiensi

Rp. 321.500.000

Rp. 310.750.000

Rp. -10.750.000

Rp. 321.500.000 5 6 BUKP, 18 orang, 2 akt, 2 hr

Rp. 310.750.000

- Rp. 10.750.000 Efisiensi

01.20.09.01.20.40

Program Pengembangan dan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Lembaga Keuangan Mikro

01.20.09.01.20.40.001 Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD dan BUKP

5 6 BUKP, 18 orang, 2 akt, 2 hr

147

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Latihan

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 975.216.300 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

1

3

2

01

Wajib

01.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

01.20.10

Badan Pendidikan dan Latihan

01.20.10.01.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.20.10.01.20.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 01.20.10.01.20.02

Target Kinerja Kuantitatif

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

Rp. 108.000.000 1 tahun

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 108.000.000 1 tahun

Bertambah/Berkurang

Keterangan

7

8

Rp. 104.030.000

Rp. -3.970.000

Rp. 104.030.000

- Rp. 3.970.000 EFISIENSI

Rp. 11.437.930.000

Rp. 11.480.974.000

Rp. 43.044.000

Rp. 11.000.000.000 2 unit

Rp. 10.992.500.000

- Rp. 7.500.000 EFISIENSI

01.20.10.01.20.02.003 Pembangunan Gedung Kantor

2 unit

01.20.10.01.20.02.006 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

0 buah

Rp. 318.930.000 20 buah

Rp. 323.930.000

01.20.10.01.20.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

0 buah

Rp. 14.000.000 1 buah

Rp. 29.000.000

Rp. 15.000.000 Pengadaan Portal Stop untuk keamanan lingkungan Badan Diklat DIY 1 buah

01.20.10.01.20.02.011

0 DED

Rp. 0 1 DED

Rp. 51.144.000

Rp. 51.144.000 Untuk meningkatkan pelayanan peserta diklat dan mewujudkan Badan Diklat DIY terakreditasi "A"

DED Pembangunan Gedung Kantor

01.20.10.01.20.02.026 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 01.20.10.01.20.32

Program Pendidikan Kedinasan

01.20.10.01.20.32.011

Diklat Prajabatan Golongan II

12 jenis 1 tahun

Rp. 105.000.000 12 jenis 1 tahun Rp. 3.997.064.400

Rp. 84.400.000 Rp. 4.933.606.700

Rp. 5.000.000 Penambahan taplak meja untuk meja makan di gedung menza 20 buah

- Rp. 20.600.000 EFISIENSI Rp. 936.542.300

120 Orang

Rp. 410.470.200 240 Orang

Rp. 801.485.400

01.20.10.01.20.32.013 Diklat Struktural (diklat kepemimpinan Tingkat III)

280 Orang

Rp. 3.064.075.000 320 Orang

Rp. 3.623.382.200

01.20.10.01.20.32.027 Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Penyusunan Kontrak dan Eproc)

30 orang 6 hari

Rp. 49.540.000 30 orang 6 hari

Rp. 46.300.000

- Rp. 3.240.000 EFISIENSI

01.20.10.01.20.32.028 Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat Keprotokolan)

30 orang 7 hari 1 angkatan

Rp. 46.550.000 30 orang 7 hari 1 angkatan

Rp. 46.474.000

- Rp. 76.000 EFISIENSI

01.20.10.01.20.32.029 Pendidikan dan Pelatihan Teknis (diklat TOC)

30 orang 15 hari

Rp. 134.073.500 30 orang 15 hari

Rp. 130.673.500

- Rp. 3.400.000 EFISIENSI

01.20.10.01.20.32.030 Pendidikan dan Pelatihan Teknis (TOEFL preparation)

25 orang 12 hari

Rp. 68.145.000 25 orang 12 hari

Rp. 64.970.000

- Rp. 3.175.000 EFISIENSI

148

Rp. 391.015.200 Diklat Prajabatan golongan II untuk CPNS Pemda DIY sebanyak 101 orang dan dari luar Pemda DIY sebanyak 19 orang Rp. 559.307.200 Diklat PIM III untuk PNS dari Pemda DIY sebanyak 2 orang dan dari luar Pemda DIY sebanyak 38 orang

Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Latihan

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 975.216.300 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

Bertambah/Berkurang Anggaran

01.20.10.01.20.32.031 Pendidikan dan pelatihan Teknis(Diklat Analisis Jabatan)

35 orang 6 hari

Rp. 114.977.800 35 orang 6 hari

Rp. 111.162.500

- Rp. 3.815.300 EFISIENSI

01.20.10.01.20.32.032 Pendidikan dan pelatihan Teknis (Diklat Public Speaking)

30 orang 7 hari

Rp. 48.299.000 30 orang 7 hari

Rp. 48.297.100

- Rp. 1.900 EFISIENSI

01.20.10.01.20.32.034 Pendidikan dan pelatihan Teknis (Diklat SPIP)

40 orang 6 hari

Rp. 60.933.900 40 orang 6 hari

Rp. 60.862.000

- Rp. 71.900 EFISIENSI

Rp. 52.079.000

Rp. 51.679.000

Rp. -400.000

Rp. 52.079.000 4 laporan 1 rekomendasi

Rp. 51.679.000

- Rp. 400.000 EFISIENSI

01.20.10.01.20.41

Program Peningkatan Kerjasama Kediklatan Antar Daerah

01.20.10.01.20.41.001 Koordinasi dan Fasilitasi Kemitraan

4 laporan 1 rekomendasi

149

Keterangan

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Inspektorat

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 654.012.100 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

1

Target Kinerja Kuantitatif 3

2

01

Wajib

01.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

01.20.11

Inspektorat

01.20.11.01.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

Rp. 171.439.000

Rp. 180.667.500

Bertambah/Berkurang

Keterangan

7

8

Rp. 9.228.500

01.20.11.01.20.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

21 unit roda 4, 6 unit roda 2

Rp. 15.730.000

21 unit roda 4, 6 unit roda 2

Rp. 15.045.000

- Rp. 685.000 EFISIENSI

01.20.11.01.20.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

30 jenis

Rp. 30.353.000

30 jenis

Rp. 29.986.500

- Rp. 366.500 EFISIENSI

01.20.11.01.20.01.011

125400 lembar

Rp. 25.536.000

135400 lembar

Rp. 30.636.000

Rp. 5.100.000 Usulan Tambahan Anggaran Penggandaan 10.000 lembar

01.20.11.01.20.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman

1680 os

Rp. 15.120.000

2280 os

Rp. 20.520.000

Rp. 5.400.000 penambahan volume sidang

01.20.11.01.20.01.022 Pengadaan jasa Keamanan Kantor/Gedung /Tempat Kerja

1 org 13 bln, 5 org 12 bln

Rp. 84.700.000

1 org 13 bln, 5 org 12 bln

Rp. 84.480.000

- Rp. 220.000 EFISIENSI

01.20.11.01.20.02

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 1.080.665.940

Rp. 415.856.000

01.20.11.01.20.02.003 Pembangunan Gedung Kantor

152 m2

01.20.11.01.20.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

0 roda 4, 2 roda 2

01.20.11.01.20.02.009 Pengadaan Peralatan gedung Kantor

13 unit

Rp. 61.960.940

15 unit

Rp. 71.960.940

01.20.11.01.20.02.022 Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

600 m2

Rp. 9.990.000

600 m2

Rp. 9.780.000

- Rp. 210.000 EFISIENSI

01.20.11.01.20.02.024 Pemeliharaan Rutin / berkala kendaraan Dinas Operasional

21

Rp. 452.005.000

- Rp. 1.470.000 EFISIENSI

Rp. 121.256.400

Rp. -3.600.000

01.20.11.01.20.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp. 555.240.000

Rp. 1.496.521.940

Rp. 0

Rp. 453.475.000

152 m2

Rp. 529.776.000

- Rp. 25.464.000 EFISIENSI

2 roda 4, 2 roda 2

Rp. 433.000.000

Rp. 433.000.000 Pengadaan kendaraan dinas operasional 2 unit APV Station Wagon ; 2 unit kendaraan roda 2

21 unit roda 4, 6 unit roda 2

Rp. 124.856.400

Rp. 10.000.000 Penambahan anggaran untuk pembelian barang inventaris 1 unit PC, 1 unit printer perlengkapan pengaman kantor untuk kelancaran tugas kantor

01.20.11.01.20.05.002 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

260 peserta 4 angkatan

Rp. 64.135.800

260 peserta 4 angkatan

Rp. 61.735.800

- Rp. 2.400.000 EFISIENSI

01.20.11.01.20.05.003 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

210 PNS 3 angkatan

Rp. 60.720.600

210 PNS 3 angkatan

Rp. 59.520.600

- Rp. 1.200.000 EFISIENSI

01.20.11.01.20.20

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan

Rp. 3.025.301.400

Rp. 3.310.939.000

150

Rp. 285.637.600

Nama SKPD : Inspektorat

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 654.012.100 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran

Kebijakan KDH 01.20.11.01.20.20.001 Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

1 LHP, 136 LHE, 71 laporan

01.20.11.01.20.20.007 Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif

1 SK Gubernur

01.20.11.01.20.20.010 Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

4 Kali

01.20.11.01.20.20.011

323 LHP

Rp. 86.025.900

60 LHP

Rp. 678.290.000

Monitoring,Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan

01.20.11.01.20.20.014 Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah

01.20.11.01.20.21

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Rp. 2.064.240.000

Rp. 68.188.100

Rp. 128.557.400

1 LHP, 136 LHE, 71 laporan

Rp. 2.056.740.000

- Rp. 7.500.000 EFISIENSI

Rp. 66.688.100

- Rp. 1.500.000 EFISIENSI

Rp. 127.357.400

- Rp. 1.200.000 EFISIENSI

323 LHP

Rp. 74.545.900

- Rp. 11.480.000 EFISIENSI

94 LHP

Rp. 985.607.600

Rp. 307.317.600 Penambahan anggaran untuk pemeriksaan khusus dalam rangka pendampingan laporan keuangan sebanyak 34 Pemeriksaan khusus

Rp. 141.559.000

Rp. -53.110.000

1 SK Gubernur

4 Kali

Rp. 194.669.000

01.20.11.01.20.21.001 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

2 angkatan @ 70 org

Rp. 81.876.800

2 angkatan @ 70 org

Rp. 43.616.800

- Rp. 38.260.000 EFISIENSI

01.20.11.01.20.21.003 Penilaian Angka Kredit JFA dan Penilaian Karya Tulis JFA

50 Orang

Rp. 33.736.200

50 Orang

Rp. 33.376.200

- Rp. 360.000 EFISIENSI

01.20.11.01.20.21.004 Penggerakan Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

100 peserta

Rp. 79.056.000

100 peserta

Rp. 64.566.000

- Rp. 14.490.000 EFISIENSI

151

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 523.185.580 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

1

Target Kinerja Kuantitatif 3

2

01

Wajib

01.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandia

01.20.12

Badan Kepegawaian Daerah

01.20.12.01.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.20.12.01.20.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

12 bulan

01.20.12.01.20.01.004 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

29 PNS

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

Rp. 375.196.000

Rp. 476.300.000

Rp. 234.600.000 12 bulan

Rp. 290.600.000

Rp. 70.000.000 289 PNS

Rp. 98.000.000

01.20.12.01.20.01.007 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

14 Orang

Rp. 40.500.000 15 Orang

Rp. 41.700.000

01.20.12.01.20.01.011

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

40.06 Kali

Rp. 30.096.000 73.176 Kali

Rp. 46.000.000

01.20.12.01.20.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 4.570.000.000

Rp. 4.875.790.000

Bertambah/Berkurang

Keterangan

7

8

Rp. 101.104.000 Rp. 56.000.000 Menambah untuk belanja listrik dan air Rp. 28.000.000 Menambah untuk sosialisasi askes 3 angkatan sebanyak 260 orang Rp. 1.200.000 Honorarium Bendahara penerima BKD Rp. 15.904.000 Menambah untuk belanja cetak dan penggandaan Rp. 305.790.000

01.20.12.01.20.02.003 Pembangunan Gedung Kantor

1 Paket

Rp. 4.000.000.000 1 Paket

Rp. 4.000.000.000

01.20.12.01.20.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

0 roda 2

Rp. 0 4 roda 2

Rp. 66.000.000

Rp. 66.000.000 pengadaan 4 unit motor ( sampai tahun ini telah dihapus 2 unit mobil dan 4 unit motor )

01.20.12.01.20.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

11 buah

Rp. 500.000.000 27 buah

Rp. 650.200.000

Rp. 150.200.000 bertambah 5 unit AC serta pembelian 1 buah kipas angin, 10 tabung CO2, 2 Filling Cabinet, 2 Compact Rolling Shelving

01.20.12.01.20.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

10 unit

Rp. 50.000.000 21 unit

Rp. 133.590.000

Rp. 83.590.000 pengadaan 8 unit PC komputer, 1 unit printer dan 1 penyimpan kamera&CD;

01.20.12.01.20.02.010 Pengadaan Mebeler

9 buah

Rp. 20.000.000 11 buah

Rp. 26.000.000

Rp. 6.000.000 Menambah untuk pengadaan 2 unit almari besi

01.20.12.01.20.03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Rp. 102.590.000

Rp. 118.390.000

01.20.12.01.20.03.006 Pengembangan Sistem Aplikasi Presensi On Line Pemerintah Provinsi DIY

1 Software

Rp. 80.000.000 3 jenis

Rp. 92.000.000

01.20.12.01.20.03.010 Fasilitasi Pembuatan Kartu Pegawai Elektronik

500 kartu

Rp. 22.590.000 1 unit

Rp. 26.390.000

01.20.12.01.20.33

Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur

01.20.12.01.20.33.007 Pengembangan jaringan komunikasi data sistem aplikasi pelayanan kepegawaian (SAPK)

Rp. 1.233.945.660 6 unit

Rp. 74.415.000 6 unit

152

Rp. 1.334.437.240 Rp. 74.415.000

Rp. 0 Pergeseran rekening belanja Tim Pengadaan Jasa Perencanaan

Rp. 15.800.000 Rp. 12.000.000 pengadaan 1 NAS server; 1 harddisk untuk backup data Simpeg dan presensi Rp. 3.800.000 pengadaan 1 buah scanner barcode Rp. 100.491.580 Rp. 0 pergeseran rekening belanja honor tim pengadaan

Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 523.185.580 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

01.20.12.01.20.33.008 Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian

SETELAH PERUBAHAN

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

47 buku

Rp. 74.415.000 1 jenis

Bertambah/Berkurang

Rp. 92.490.000

01.20.12.01.20.33.009 Pembekalan PNS Calon pensiun

436 Orang

Rp. 194.754.000 436 Orang

Rp. 194.484.000

01.20.12.01.20.33.010 Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas

17 Orang

Rp. 274.900.320 32 Orang

Rp. 317.900.320

01.20.12.01.20.33.016 Test Psikologi bagi PNS Pemerintah Provinsi DIY

280 Orang

01.20.12.01.20.33.021 Pengukuran Kompetensi bagi Pejabat Struktural Pemerintah Provinsi DIY

42 Orang

Rp. 168.697.540 90 Orang

Rp. 339.697.120

01.20.12.01.20.33.025 Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan

56 Orang

Rp. 357.217.000 54 Orang

Rp. 231.434.000

Rp. 89.546.800 280 Orang

153

Keterangan

Anggaran

Rp. 84.016.800

Rp. 18.075.000 Pengadaan 1 buah printer laserjet dan toner

- Rp. 270.000 EFISIENSI Rp. 43.000.000 Bantuan tugas belajar 15 orang IPDN dan pembayaran semester 2 tugas belajar S3 TM 2012 - Rp. 5.530.000 EFISIENSI Rp. 170.999.580 menambah target peserta dari luar DIY sebanyak 48 orang - Rp. 125.783.000 pengurangan target pengiriman diklatpim I dan II

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 790.313.505 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

1 01

Target Kinerja Kuantitatif 3

2

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

Bertambah/Berkurang

Keterangan

7

8

Wajib

01.21

Ketahanan Pangan

01.21.01

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

01.21.01.01.21.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 271.787.325

Rp. 319.226.750

Rp. 47.439.425

Rp. 154.200.000 1 tahun

Rp. 205.000.000

Rp. 50.800.000 menyesuaikan dengan kenaikan TDL

01.21.01.01.21.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

1 tahun

01.21.01.01.21.01.006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional

15 unit

Rp. 5.103.500 15 unit

Rp. 4.913.000

- Rp. 190.500 efisiensi

01.21.01.01.21.01.008 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

10 jenis

Rp. 52.940.825 10 jenis

Rp. 51.111.750

- Rp. 1.829.075 efisiensi

01.21.01.01.21.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

50 jenis

Rp. 37.583.000 50 jenis

Rp. 37.106.000

- Rp. 477.000 efisiensi

01.21.01.01.21.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman

2344 os

Rp. 21.960.000 2344 os

Rp. 21.096.000

- Rp. 864.000 efisiensi

01.21.01.01.21.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 600.895.000

Rp. 185.850.000

Rp. 144.000.000

Rp. 144.000.000 Pengadaan kendaraan roda 2 sebanyak 8 unit

01.21.01.01.21.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

0.

01.21.01.01.21.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

8 jenis

Rp. 473.195.000 8 jenis

Rp. 471.395.000

- Rp. 1.800.000 efisiensi

01.21.01.01.21.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

7 jenis

Rp. 107.700.000 7 jenis

Rp. 105.900.000

- Rp. 1.800.000 efisiensi

01.21.01.01.21.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 Paket

01.21.01.01.21.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

01.21.01.01.21.05.007 Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu 01.21.01.01.21.06

2 kegiatan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp. 0 8 unit

Rp. 786.745.000

Rp. 20.000.000 1 Paket

Rp. 65.450.000

Rp. 45.450.000 efisiensi Rp. 50.000,- serta kenaikan harga dan volume yang akan dikerjakan

Rp. 19.905.000

Rp. 16.765.000

Rp. -3.140.000

Rp. 19.905.000 2 kegiatan

Rp. 16.765.000

- Rp. 3.140.000 efisiensi

Rp. 162.879.000

Rp. 160.616.000

Rp. -2.263.000

01.21.01.01.21.06.018 Penyusunan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi

2 dokumen

Rp. 142.129.000 2 dokumen

Rp. 141.877.000

- Rp. 252.000 efisiensi

01.21.01.01.21.06.019 Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan (triwulanan dan akhir tahun)

2 kegiatan

Rp. 20.750.000 2 kegiatan

Rp. 18.739.000

- Rp. 2.011.000 efisiensi

154

Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 790.313.505 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

01.21.01.01.21.15

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Rp. 332.570.400

Rp. 728.075.400

Rp. 395.505.000

Rp. 173.379.400 1 Paket

Rp. 570.979.400

Rp. 397.600.000 efisiensi Rp. 2.400.000,- dan penambahan anggaran dalam rangka pemantapan sistem LAKU THL (penambahan honor THL-TBPP)

01.21.01.01.21.15.006 Peningkatan Kompetensi dan Keprofesian Tenaga Penyuluh

1 Paket

01.21.01.01.21.15.010 Fasilitasi/Temu Teknis Penyuluh Swadaya/Swasta

3 kegiatan

Rp. 27.825.000 3 kegiatan

Rp. 26.890.000

- Rp. 935.000 efisiensi

2 kegiatan

Rp. 32.419.000 2 kegiatan

Rp. 31.259.000

- Rp. 1.160.000 efisiensi

1 Paket

Rp. 98.947.000 1 Paket

Rp. 98.947.000

01.21.01.01.21.15.011

Penyusunan Program Penyuluhan

01.21.01.01.21.15.014 Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan 01.21.01.01.21.16

Program Pemberdayaan dan Pengembangan Ketahanan Pangan

Keterangan

Anggaran

Rp. 1.481.772.950

Rp. 1.648.695.030

Rp. 0 Perubahan kode rekening belanja makan minum Rp. 166.922.080

01.21.01.01.21.16.001 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan

3 kegiatan

Rp. 58.545.000 3 kegiatan

Rp. 58.445.000

- Rp. 100.000 efisiensi

01.21.01.01.21.16.002 Penyusunan Neraca Bahan Makanan

4 kegiatan

Rp. 48.749.500 4 kegiatan

Rp. 47.799.500

- Rp. 950.000 efisiensi

01.21.01.01.21.16.005 Penguatan Cadangan Pangan

3 kegiatan

Rp. 358.100.000 4 kegiatan

Rp. 372.992.080

Rp. 14.892.080 Efisiensi Rp. 107.920,- dan Penambahan kegiatan Evaluasi Pengelolaan Cadangan Pangan Masyarakat

01.21.01.01.21.16.014 Penyusunan SKPG

4 kegiatan

Rp. 41.866.800 4 kegiatan

Rp. 34.666.800

01.21.01.01.21.16.042 Penanganan Keamanan Pangan

3 kegiatan

Rp. 105.357.800 3 kegiatan

Rp. 225.157.800

01.21.01.01.21.16.049 Fasilitasi Kelembagaan Akses Pangan

3 kegiatan

Rp. 278.480.750 3 kegiatan

Rp. 276.680.750

- Rp. 1.800.000 efisiensi

01.21.01.01.21.16.050 Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan

13 kegiatan

Rp. 485.506.500 13 kegiatan

Rp. 522.506.500

Rp. 37.000.000 Penambahan kegiatan Workshop evaluasi Demapan dan Temu Kemitraan Demapan

01.21.01.01.21.16.064 Pengembangan Kelembagaan OKKPD

3 kegiatan

Rp. 48.000.000 3 kegiatan

Rp. 42.030.000

- Rp. 5.970.000 efisiensi

01.21.01.01.21.16.067 Pemberdayaan Wanita melalui Pemanfaatan Pekarangan

3 kegiatan

Rp. 57.166.600 3 kegiatan

Rp. 68.416.600

Rp. 11.250.000 penambahan untuk bantuan hibah Kelompok Wanita Tani

155

- Rp. 7.200.000 efisiensi Rp. 119.800.000 1. Pengadaan Rapid Test Kit dalam rangka pengawasan peredaran BTP berbahaya 2. Promosi Keamanan Pangan 3. efisiensi Rp. 200.000,-

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 18.796.345.992 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

1 01

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

Bertambah/Berkurang

Keterangan

7

8

Wajib Kearsipan

01.24.01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

01.24.01.01.26.15

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

01.24.01.01.26.15.012 Pengkajian dan Pengembangan Bidang Kearsipan

160 orang, 1 rekomendasi hasil kajian

Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah

01.24.01.01.26.16.005 Akuisisi dan Penyelamatan Arsip

01.24.01.01.26.18

3

2

01.24

01.24.01.01.26.16

Target Kinerja Kuantitatif

2 Paket

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

01.24.01.01.26.18.001 Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip

2 judul, 2 kali@50 orang, 3 kali@100 orang

01.24.01.01.26.18.007 Pembinaan Kearsipan Statis dan SDM Kearsipan

1 dokumen

01.24.01.01.26.18.013 Promosi dan Sosialisasi Kearsipan

2 kali, 3 paket, 8 paket, 2 paket,

01.24.01.01.26.18.014 Alih Tulisan beraksara jawa dan alih bahasa arsip berbahasa jawa/asing

535 lembar, 650 lembar, 250 lembar

01.26

Perpustakaan

01.26.01

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

01.26.01.01.26.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 90.000.000

Rp. 89.900.000

Rp. -100.000

Rp. 90.000.000 160 orang, 1 rekomendasi hasil kajian

Rp. 89.900.000

- Rp. 100.000 Efisiensi

Rp. 150.000.000

Rp. 158.000.000

Rp. 8.000.000

Rp. 150.000.000 3 Paket

Rp. 158.000.000

Rp. 8.000.000 Sesuai dengan hasil koordinasi dan survei di Provinsi dan Kabupaten Kota arsip-arsip bencana gempa bumi 2006 mendesak untuk dilakukan penyelamatan dengan memindahkan fisik arsip tersebut dari instansi-instansi ke lembaga kearsipan, Rp. 46.500.000; Efisiensi Rp. 38.500.000

Rp. 496.705.950

Rp. 555.331.450

Rp. 131.391.100 2 judul, 2 kali@50 orang, 3 kali@100 orang

Rp. 130.974.100

- Rp. 417.000 Efisiensi

Rp. 40.240.300

- Rp. 75.000 Efisiensi

Rp. 40.315.300 1 dokumen

Rp. 225.000.000 2 kali, 3 paket, 8 paket, 2 paket

Rp. 99.999.550 535 lembar, 650 lembar, 250 lembar

Rp. 1.299.973.870

Rp. 291.250.000

Rp. 92.867.050

Rp. 1.559.574.292

156

Rp. 58.625.500

Rp. 66.250.000 Pameran arsip di Kraton dalam rangka Sekaten jatuh di bulan Januari 2014 sehingga persiapan pengadaan perlengkapan dll harus dilakukan di bulan Desember 2013 (tambahan untuk pengadaan seragam pameran) - Rp. 7.132.500 Efisiensi

Rp. 259.600.422

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 18.796.345.992 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran

01.26.01.01.26.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

1 tahun

Rp. 600.000.000 1 tahun

Rp. 740.000.000

Rp. 140.000.000 Pembyaran rekening listrik hingga bulan Mei Rp.149 676 601 di tambah pembayaran rekening yang belum ter s p j kan sebesar Rp.3.577.555. Tagihan rata rata perbulan hingga Mei 2013 adalah sebesar 30.650.832 tagihan paling besar di bulan Mei yaitu sebesar 54.964.480 karena tagihan listrik gedung perpustaakaan baru sebesar 11.641.000 X 2 = 23.282.000.(dengan denda) tagihan normal 10.971.000,hingga Mei 2013 total tagihan keseluruhan adalah sebesar 153.254.156, sisa anggaran untuk listrik pada akhir bulan Mei adalah sebesar Rp.146.824.244.Jika di bagi untuk 7 bulan kedepan 146.824.244 : 7 =20.974.892.Anggaran untuk tambahan pembayaran tagihan listrik adalah sebesar Rp.36.000.000Rp.20.974.892 =15.025.108 X 7= 105.175.756 dan untuk antisipasi penambahan jumlah barang elektronik komputer dan laptop pada bulan Agustus 2013 maka jumlah keseluruhan adalah Rp.140.000.000

01.26.01.01.26.01.008 Penyediaan jasa Kebersihan Kantor

6 lokasi

Rp. 299.991.870 6 lokasi

Rp. 220.805.870

- Rp. 79.186.000 Efisiensi belanja jasa kebersihan kantor

01.26.01.01.26.01.018 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah

1 tahun

Rp. 199.982.000 1 tahun

Rp. 397.982.000

Rp. 198.000.000 1. Permasalan gedung belum selesai perlu klarifikasi ke LKPP; 2.Pejabat baru perlu audensi ke pusat; 3.Untuk menambah pengetahuan tentang kearsipan, perpustakaan dan kesekretariatan dari daerah yang lebih maju; 4.Menghadiri rakor rakor yang dilaksanakan pusat; 5.Mengirim Diklat diklat yang diadakan arsip dan perpustakaan;6.Menghadiri proses persidangan gugatan jaminan pelaksnaan ke Sukoharjo 30 kali persidangan @ 3 orang /2 hari

01.26.01.01.26.01.022 Penyediaan jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja

1 tahun

Rp. 200.000.000 1 tahun

Rp. 200.786.422

Rp. 786.422 Penyesuaian UMP DIY utk 2 org x 1 bln = 2 x Rp 1,065,247 = Rp 2,130,494, Efisiensi Rp. 1.344.072

Rp. 498.599.830

Rp. 544.277.330

Rp. 45.677.500

Rp. 299.999.840 6 lokasi

Rp. 309.999.840

Rp. 10.000.000 Tambahan pemeliharaan untuk gedung unit TRM 4 yang mengalami rusak parah di sisi sebelah barat tepatnya di area mushola,garasi dan kantin serta toilet khusus pengunjung

01.26.01.01.26.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

01.26.01.01.26.02.022 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

6 lokasi

01.26.01.01.26.02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

21 unit

01.26.01.01.26.02.065 Kajian Sarana dan Fasilitas Kearsipan

1 dokumen

01.26.01.01.26.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Rp. 48.600.000 6 buah kendaraan roda 4 operasional khusus solar

Rp. 84.577.500

Rp. 149.999.990 1 dokumen

Rp. 149.699.990

Rp. 373.675.150

Rp. 349.365.090

157

Rp. 35.977.500 Bahan Bakar solar untuk 1 tahun adalah sebanyak 10.800 liter. Bahan bakar solar yang sudah di gunakan hingga Mei 2013 adalah sebesar 4650 X 4500 = Rp. 20.925.000.Sisa di akhir Mei 2013 adalah sebesar 6150 l X 13000 =79.950.000 ,dikurangi sisa dana Rp. 27.675.000 maka masih terdapat kekurangan anggaran untuk pembelian solar sebesar 35.977.500 = 52.275.000 ( SHBJ 2012) bahan bakar solar untuk kendaraan operasional adalah sebesar 1200 L /tahun = 100 L/bulan - Rp. 300.000 Efisiensi Rp. -24.310.060

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 18.796.345.992 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

01.26.01.01.26.05.004 Inventarisasi,Integrasi dan Pengelolaan Barang

1 tahun

Rp. 25.000.000 1 tahun

Rp. 24.950.000

- Rp. 50.000 Efisiensi

01.26.01.01.26.05.007 Pembinaan,pengembangan,kualitas profesi dan penilaian angka kredit jabatan fungsional tertentu

15 arsiparis, 15 pustakawan

Rp. 40.875.150 15 arsiparis, 15 pustakawan

Rp. 39.975.150

- Rp. 900.000 efisiensi

01.26.01.01.26.05.024 Pengembangan Teknologi informasi

1 Paket

01.26.01.01.26.05.055 Analisis SDM

1 dokumen

01.26.01.01.26.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp. 107.800.000 1 Paket

Rp. 85.300.000

Rp. 200.000.000 1 dokumen

Rp. 199.139.940 Rp. 179.412.800

Rp. 14.700.000

Rp. 15.300.000 Honor tenaga ahli pendamping SKPD Rp. 18.000.000 Efisiensi Rp. 2.700.000

6 dokumen, 1 paket kegiatan

Rp. 137.940.000 6 dokumen, 1 paket kegiatan

Rp. 153.240.000

01.26.01.01.26.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program klegiatan SKPD

1 tahun, 1 kali

Rp. 26.772.800 1 tahun, 1 kali

Rp. 26.172.800

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan

Rp. 20.000.000.000

Rp. 1.410.976.496

01.26.01.01.26.15.001 Pembangunan Gedung Perpustakaan

1 Paket

Rp. 5.000.000.000 1 Paket

Rp. 1.410.976.496

01.26.01.01.26.15.002 Pengadaan Sarana & Prasarana Gedung perpustakaan

1 Paket

Rp. 15.000.000.000 1 Paket

Rp. 0

01.26.01.01.26.21

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

- Rp. 22.500.000 Pembangunan gedung perpustakaan belum selesai dilaksanakan

Rp. 164.712.800

01.26.01.01.26.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

01.26.01.01.26.15

Keterangan

Anggaran

Rp. 3.485.490.700

Rp. 2.915.974.850

- Rp. 860.060 Efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa

- Rp. 600.000 Efisiensi Rp. -18.589.023.504

- Rp. 3.589.023.504 Penataan kawasan didrop untuk dapat diusulkan pada DIM 2014. anggaran sebesar Rp. 1.410.976.496 sebagai kekurangan pembayaran ke PT.Ampuh untuk progress pekerjaan dari 80,2 %ke 84,246 % - Rp. 15.000.000.000 Interior, Karena belum terselesaikannya pembangunan gedung perpustakaan maka kegiatan ini mohon dapat didrop untuk diusulkan pada DIM 2014 Rp. -569.515.850

01.26.01.01.26.21.002 Pengembangan Minat & Budaya Baca

75 peserta x 10 kali penyelenggaraan, 50 orang pesert

Rp. 162.477.650 75 peserta x 10 kali penyelenggaraan, 50 orang pesert

Rp. 150.432.650

- Rp. 12.045.000 efisiensi

01.26.01.01.26.21.003 Supervisi,Pembinaan dan Stimulasi Pada Perpustakaan Umum,Perpustakaan Khusus,Perpustakaan Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat

30 orang/angkatan, 30 orang, 40 lembaga

Rp. 198.915.100 30 orang/angkatan, 30 orang, 40 lembaga

Rp. 198.815.100

- Rp. 100.000 Efisiensi

01.26.01.01.26.21.015 Pengembangan Manajemen Mutu sesuai ISO

1

Rp. 74.980.900

- Rp. 10.000 Efisiensi

01.26.01.01.26.21.020 Pengadaan Bahan Pustaka

1 Paket

Rp. 74.990.900 1

Rp. 700.000.000 1 Paket

Rp. 744.800.000

158

Rp. 44.800.000 Tindak Lanjut pertemuan Rakor Monev tanggal 18 Juli 2013, akan dilaksanakan survey bahan pustaka sebagai dasar pengadaan ditahun 2014 sehingga pengadaan bahan pustaka bisa dilaksanakan lebih awal

Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 18.796.345.992 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

01.26.01.01.26.21.024 Pengembangan Koleksi Jogjasiana

200 judul, 100 judul, 1 paket

01.26.01.01.26.21.035 Penerbitan Bibliografi daerah, katalog Induk Daerah, Acession List

1 Paket

01.26.01.01.26.21.036 Fasilitasi Mitra Kerja Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

5 event

01.26.01.01.26.21.039 Konsolidasi Pengembangan Perpustakaan

4 Kali

01.26.01.01.26.21.045 Layanan Rumah Belajar Modern

2 lokasi RBM, 2 lokasi RBM, 300 orang selama 1 tahun

01.26.01.01.26.21.046 Pengembangan Center of Exellent Budaya jawa

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Rp. 128.075.000 200 judul, 100 judul, 1 paket

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran Rp. 110.075.000

- Rp. 18.000.000 Kebutuhan untuk hunting koleksi Sudah tercukupi dengan koordinasi dengan penerbit melalui pertemuan rutin

Rp. 59.710.000 1 Paket

Rp. 85.980.000

Rp. 26.270.000 Pengadaan aplikasi Bibliografi Daerah serta Katalog Induk Daerah

Rp. 213.924.800 5 event

Rp. 213.674.800

- Rp. 250.000 Efisiensi

Rp. 82.545.000 4 Kali

Rp. 82.445.000

- Rp. 100.000 Efisiensi

Rp. 215.077.200 2 lokasi RBM, 2 lokasi RBM, 300 orang selama 1 tahun

Rp. 212.077.200

- Rp. 3.000.000 Efisiensi

600 orang, 100 orang, 180 orang, 1 paket, 1 paket

Rp. 200.000.000 600 orang, 100 orang, 180 orang, 1 paket, 1 paket

Rp. 197.465.000

- Rp. 2.535.000 Efisiensi

01.26.01.01.26.21.047 Peresmian Layanan Perpustakaan Terpadu

4 event

Rp. 500.000.000 4 event

Rp. 0

- Rp. 500.000.000 Pembangunan gedung perpustakaan belum selesai dilaksanakan

01.26.01.01.26.21.048 Relokasi Layanan Perpustakaan

1 Paket

Rp. 100.000.000 1 Paket

Rp. 0

- Rp. 100.000.000 Pembangunan gedung perpustakaan belum selesai dilaksanakan

01.26.01.01.26.21.052 Pengembangan dan Fasilitasi Perpustakaan

31 orang, 18.600 eksemplar, 62 buah

Rp. 849.775.050 31 orang, 18.600 eksemplar, 62 buah

159

Rp. 845.229.200

- Rp. 4.545.850 Efisiensi belanja barang dan jasa

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Dinas Pertanian

Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 345.766 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

1

2

02

Pilihan

02.01

Pertanian

02.01.01

Dinas Pertanian

02.01.01.02.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target Kinerja Kuantitatif 3

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

7

8

Rp. 277.347.844

Rp. 25.354.364 Rp. 11.904.000 penambahan biaya berlangganan listrik di UPTD BPBPTDK dan untuk penyambungan listrik di lingkungan UPTD BPSBP. efisiensi Rp. 96.000,-

12 bulan

Rp. 114.996.000 12 bulan

Rp. 126.900.000

02.01.01.02.01.01.017 Penyediaan Makanan dan Minuman

1 tahun

Rp. 52.970.000 1 tahun

Rp. 52.965.000

02.01.01.02.01.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor

12 bulan

Rp. 84.027.480 12 bulan

Rp. 97.482.844

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Keterangan

Rp. 251.993.480

02.01.01.02.01.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

02.01.01.02.01.02

Bertambah/Berkurang

Rp. 4.327.137.850

Rp. 4.544.088.700

Rp. 2.020.598.600

02.01.01.02.01.02.003 Pembangunan Gedung Kantor

10 Paket

Rp. 2.000.000.000 11 Paket

02.01.01.02.01.02.009 Pengadaan peralatan Gedung Kantor

19 jenis

Rp. 234.532.000 25 jenis

Rp. 432.782.000

- Rp. 5.000 efisiensi Rp. 13.455.364 Efisiensi Rp. 1.909.160,- dan Rp.3.808.440,- 1) kekurangan pembayaran honor PTT 3 orang dan penjaga malam 1 orang untuk 3 bulan di UPTD BPPTPH 2) kekurangan pembayaran honor PTT 2 orang di UPTD BPBPTDK Rp. 216.950.850

Rp. 20.598.600 Penambahan pembuatan pintu pagar UPTD BPBPTDK Rp. 198.250.000 Tambah daya listrik, genset, perlengkapan untuk BPSDMP (almari buku, almari arsip, almari dinding asrama, komputer PC, meja kelas, kursi kelas)

02.01.01.02.01.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 tahun

Rp. 200.360.750 1 tahun

Rp. 198.552.000

- Rp. 1.808.750 efisiensi

02.01.01.02.01.02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 tahun

Rp. 744.000.000 1 tahun

Rp. 743.913.000

- Rp. 87.000 efisiensi

02.01.01.02.01.02.042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Perkantoran

1 Paket

Rp. 1.148.245.100 1 Paket

Rp. 1.148.243.100

- Rp. 2.000 efisiensi

02.01.01.02.01.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rp. 155.079.300

02.01.01.02.01.06.017 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

3 dokumen

02.01.01.02.01.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

4 kegiatan

02.01.01.02.01.15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Rp. 172.119.300

Rp. 7.231.000 3 dokumen

Rp. 6.271.000

Rp. 147.848.300 4 kegiatan

Rp. 165.848.300

Rp. 419.816.075

Rp. 309.197.375

160

Rp. 17.040.000

- Rp. 960.000 efisiensi Rp. 18.000.000 memenuhi kekurangan pembayaran honor THL

Rp. -110.618.700

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 345.766 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

02.01.01.02.01.15.051 Penguatan Kelembagaan Tingkat Usaha

90 Orang

02.01.01.02.01.15.052 Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Agribisnis Tanaman Pangan

48 kelompok

02.01.01.02.01.15.053 Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Agribisnis Tanaman Hortikultura

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Keterangan

Rp. 135.406.575

- Rp. 440.100 efisiensi

Rp. 80.114.800 48 kelompok

Rp. 23.853.800

- Rp. 56.261.000 efisiensi

17 kelompok

Rp. 84.365.000 17 kelompok

Rp. 43.375.000

- Rp. 40.990.000 efisiensi

02.01.01.02.01.15.054 Peningkatan Pendapatan Petani Melalui Agribisnis Peternakan

200 kelompok

Rp. 49.150.000 200 kelompok

Rp. 46.130.000

- Rp. 3.020.000 efisiensi

02.01.01.02.01.15.055 Peningkatan Pendapatan Petani melalui Pengolahan Hasil Pertanian

120 Orang

Rp. 70.339.600 120 Orang

Rp. 60.432.000

- Rp. 9.907.600 efisiensi

02.01.01.02.01.16

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Rp. 135.846.675 90 Orang

Bertambah/Berkurang Anggaran

Rp. 608.413.200

Rp. 591.569.900

Rp. -16.843.300

02.01.01.02.01.16.012 Penanganan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Pertanian

120 Orang

Rp. 276.559.600 120 Orang

Rp. 276.172.000

- Rp. 387.600 efisiensi

02.01.01.02.01.16.041 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil peternakan

30 pelaku usaha

Rp. 116.982.900 30 pelaku usaha

Rp. 114.301.700

- Rp. 2.681.200 efisiensi

02.01.01.02.01.16.050 Peningkatan Keamanan Pangan Asal Hewan

3 kegiatan

Rp. 183.971.800 3 kegiatan

Rp. 174.791.800

- Rp. 9.180.000 efisiensi

02.01.01.02.01.16.061 Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil hortikultura

3 kegiatan

Rp. 30.898.900 3 kegiatan

Rp. 26.304.400

- Rp. 4.594.500 efisiensi

02.01.01.02.01.18

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan

02.01.01.02.01.18.020 penerapan teknologi budidaya Kacang Hijau

Rp. 312.247.650 2 kegiatan

Rp. 310.364.830

Rp. 28.000.000 2 kegiatan

Rp. 27.980.000

02.01.01.02.01.18.024 Pengembangan varietas baru

2 kegiatan

Rp. 23.980.150 2 kegiatan

Rp. 23.512.650

02.01.01.02.01.18.026 Aplikasi teknologi budidaya padi skala luas

2 kegiatan

Rp. 112.000.000 2 kegiatan

Rp. 111.844.680

02.01.01.02.01.18.027 Revitalisasi alsin tepat guna pada tanaman hortikultura

2 kegiatan

Rp. 148.267.500 2 kegiatan

Rp. 147.027.500

02.01.01.02.01.19

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Rp. 4.432.784.430

02.01.01.02.01.19.015 Pemberdayaan P3A dan peningkatan jaringan irigasi

6 unit

02.01.01.02.01.19.019 Pengamatan, Analisis Kehilangan hasil karena OPT dan Bencana Alam

1 dokumen

02.01.01.02.01.19.027 Bimbingan dan Fasilitasi sarana pengendalian OPT dan Brigade Proteksi

4 kegiatan

02.01.01.02.01.19.037 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (S L P H T) Berkelanjutan 02.01.01.02.01.19.038 Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) Tanaman Pangan dan

Rp. 4.348.382.520

Rp. 475.360.000 6 unit

Rp. -1.882.820 - Rp. 20.000 efisiensi - Rp. 467.500 efisiensi - Rp. 155.320

efisiensi

- Rp. 1.240.000 efisiensi

Rp. -84.401.910

Rp. 460.360.000

- Rp. 15.000.000 efisiensi

Rp. 16.961.500

- Rp. 4.500 efisiensi

Rp. 157.532.600 4 kegiatan

Rp. 157.434.900

- Rp. 97.700 efisiensi

75 Orang

Rp. 99.992.200 75 Orang

Rp. 99.992.160

- Rp. 40 efisiensi

125 Orang

Rp. 150.000.000 125 Orang

Rp. 149.999.840

- Rp. 160 efisiensi

Rp. 16.966.000 1 dokumen

161

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 345.766 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran

Hortikultura 02.01.01.02.01.19.048 Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan

6 kegiatan

Rp. 749.873.440 6 kegiatan

Rp. 789.873.440

02.01.01.02.01.19.051 Pengembangan tanaman pangan terpadu

4 kegiatan

Rp. 517.498.200 4 kegiatan

Rp. 483.498.200

02.01.01.02.01.19.052 Pengembangan hortikultura terpadu

30 Orang

Rp. 147.120.000 30 Orang

Rp. 146.770.000

- Rp. 350.000 efisiensi

02.01.01.02.01.19.054 Pengembangan Benih Padi di Tingkat Petani

4000 kg

Rp. 38.971.710

- Rp. 1.781.550 efisiensi

02.01.01.02.01.19.055 Penyediaan Benih dan Pengembangan Jabal Kedelai

3 kegiatan

Rp. 111.410.430 3 kegiatan

Rp. 117.210.430

02.01.01.02.01.19.056 Peningkatan budidaya hortikultura di lahan pekarangan

3 kegiatan

Rp. 99.903.700 3 kegiatan

Rp. 99.638.500

- Rp. 265.200 efisiensi

02.01.01.02.01.19.058 Observasi dan Identifikasi Varietas

2 unit

Rp. 25.250.000 2 unit

Rp. 21.600.000

- Rp. 3.650.000 efisiensi

02.01.01.02.01.19.061 Penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana produksi tanaman pangan

4 kegiatan

Rp. 54.685.000 4 kegiatan

Rp. 46.205.000

- Rp. 8.480.000 efisiensi

02.01.01.02.01.19.063 Pengembangan Tanaman Hias

25 Orang

Rp. 93.339.000 25 Orang

Rp. 87.699.000

02.01.01.02.01.19.068 Fasilitasi Pemberdayaan Penangkar Benih Tanaman Pangan

2 kegiatan

Rp. 15.999.350 2 kegiatan

Rp. 8.499.350

02.01.01.02.01.19.072 Fasilitasi sarana dan prasaran pengembangan buah, sayur dan tan obat

20 kelompok

Rp. 299.689.650 20 kelompok

Rp. 299.606.650

- Rp. 83.000 efisiensi

02.01.01.02.01.19.074 Fasilitasi Sarana Teknologi Budidaya Jagung Hibrida

100 Ha

Rp. 250.000.000 100 Ha

Rp. 249.791.000

- Rp. 209.000 efisiensi

02.01.01.02.01.19.075 Pemberdayaan Petani Pemandu SLPHT

4 kelompok

Rp. 126.781.200 4 kelompok

Rp. 126.781.040

- Rp. 160 efisiensi

02.01.01.02.01.19.076 Fasilitasi Subsidi Pemupukan Berimbang

400 Ha

Rp. 623.530.400 400 Ha

Rp. 596.894.800

- Rp. 26.635.600 bantuan hibah barang berupa pompa air dibatalkan karena tidak ada calon penerima. Perjalanan pelatihan PPNS sudah dialokasikan melalui APBN. efisiensi Rp. 185.600,-

02.01.01.02.01.19.078 Peingkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Hibah Loan)

2 kegiatan

Rp. 127.100.000 2 kegiatan

Rp. 102.940.000

- Rp. 24.160.000 efisiensi

02.01.01.02.01.19.079 Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (Pendampingan Loan)

4 kegiatan

Rp. 250.000.000 4 kegiatan

Rp. 247.655.000

- Rp. 2.345.000 efisiensi

Rp. 560.795.300

Rp. 553.995.300

Rp. -6.800.000

- Rp. 6.800.000 efisiensi

02.01.01.02.01.21

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Strategis

Rp. 40.753.260 4000 kg

02.01.01.02.01.21.002 Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak

1 Paket

Rp. 345.795.300 1 Paket

Rp. 338.995.300

02.01.01.02.01.21.006 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

3 kegiatan

Rp. 215.000.000 3 kegiatan

Rp. 215.000.000

162

Rp. 40.000.000 pengadaan pompa air dan peralatannya

- Rp. 34.000.000 bantuan peralatan untuk kelompok ditiadakan karena tidak ada rincian barang serta calon kelompok penerima

Rp. 5.800.000 Kenaikan harga benih kedelai

- Rp. 5.640.000 efisiensi - Rp. 7.500.000 Kegiatan CPCL di Tahun 2012 tidak jadi dilaksanakan

Rp. 0 Perubahan calon penerima bantuan barang

Nama SKPD : Dinas Pertanian

Jumlah (tambah/kurang) : (-) Rp. 345.766 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

02.01.01.02.01.22

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Rp. 3.018.269.000

Bertambah/Berkurang Anggaran Rp. 2.980.930.400

Rp. -37.338.600

02.01.01.02.01.22.012 Pengembangan Ternak Kambing

10 kelompok

Rp. 41.630.000 10 kelompok

Rp. 33.550.000

- Rp. 8.080.000 efisiensi

02.01.01.02.01.22.013 Pengembangan Ternak Sapi Perah

8 kelompok

Rp. 72.535.000 8 kelompok

Rp. 71.575.000

- Rp. 960.000 efisiensi

02.01.01.02.01.22.014 Pengembangan Ternak Sapi Potong

89 kelompok

Rp. 58.806.000 89 kelompok

Rp. 51.246.000

- Rp. 7.560.000 efisiensi

02.01.01.02.01.22.016 Pengembangan Ternak Unggas

134 kelompok

02.01.01.02.01.22.019 Pengembangan Produksi Semen Beku Sapi

3 kegiatan

02.01.01.02.01.22.024 Pelayanan Sertifikasi Bibit Ternak Kambing PE

30 Orang

02.01.01.02.01.22.025 Penumbuhan HMT di Lahan Marginal

3 kelompok

02.01.01.02.01.24

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

02.01.01.02.01.24.009 Kaji Terap Teknologi Pengolahan Pakan 02.01.01.02.01.25

4 kegiatan

Program Peningkatan Kualitas SDM dan Kelembagaan Petani

02.01.01.02.01.25.015 Pengkajian Diklat

3 judul

Rp. 29.110.000 134 kelompok Rp. 2.731.886.900 3 kegiatan Rp. 9.401.100 30 Orang

Rp. 74.900.000 3 kelompok

Rp. 27.830.000

- Rp. 1.280.000 efisiensi

Rp. 2.715.406.900

- Rp. 16.480.000 efisiensi

Rp. 6.901.100

- Rp. 2.500.000 efisiensi

Rp. 74.421.400

- Rp. 478.600 efisiensi

Rp. 492.287.400

Rp. 491.973.750

Rp. -313.650

Rp. 492.287.400 4 kegiatan

Rp. 491.973.750

- Rp. 313.650 efisiensi

Rp. 173.670.650

Rp. 172.178.650

Rp. 20.881.700 3 judul

Rp. 20.036.700

Rp. -1.492.000

- Rp. 845.000 efisiensi

02.01.01.02.01.25.037 Diklat Budidaya dan Pengelolaan HMT

30 Orang

Rp. 33.389.600 30 Orang

Rp. 33.254.600

- Rp. 135.000 efisiensi

02.01.01.02.01.25.038 Diklat Inseminasi Buatan Kambing

2 kegiatan

Rp. 119.399.350 2 kegiatan

Rp. 118.887.350

- Rp. 512.000 efisiensi

163

Keterangan

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.267.460.910 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

1

2

02

Pilihan

02.01

Pertanian

02.01.02

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

02.01.02.02.02.26

Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan

Target Kinerja Kuantitatif 3

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

Rp. 992.640.600

Rp. 1.087.205.600

7

8

Rp. 94.565.000

3 kegiatan

02.01.02.02.02.26.006 Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan

1 Paket

Rp. 106.066.000 1 Paket

Rp. 153.566.000

Rp. 47.500.000 1. Pembuatan tiang dudukan paranet : 1 unit 2. Pembuatan tiang dudukan cungkup bibit : 25 unit 3. Pengadaan kendaraan motor roda 3 : 1 unit"

02.01.02.02.02.26.008 Pemeliharaan Kebun Dinas

1 Paket

Rp. 40.744.500 1 Paket

Rp. 111.639.500

Rp. 70.895.000 1) merehabilitasi kebun Potrobayan yang terbakar 2) pembuatan rumah pengering kakao ukuran 4x6 m2

02.01.02.02.02.26.010 Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Lahan dan Air (Cukai)

2 kegiatan

Rp. 36.485.350 2 kegiatan

Rp. 33.875.350

- Rp. 2.610.000 efisiensi

02.01.02.02.02.26.011

3 angkatan

Rp. 29.801.950 3 angkatan

Rp. 28.901.950

- Rp. 900.000 efisiensi

02.01.02.02.02.26.012 SL PPHP Tembakau (cukai)

3 angkatan

Rp. 75.251.550 3 angkatan

Rp. 69.696.550

- Rp. 5.555.000 efisiensi

02.01.02.02.02.26.013 Pelatihan Teknis Budidaya Perkebunan Sesuai GAP (cukai)

2 angkatan

Rp. 129.528.000 2 angkatan

Rp. 128.848.000

- Rp. 680.000 efisiensi

02.01.02.02.02.26.014 Pengendalian Hama Terpadu Komoditas Perkebunan

2 kegiatan

Rp. 54.950.000 2 kegiatan

Rp. 53.350.000

- Rp. 1.600.000 efisiensi

02.01.02.02.02.26.018 Intensifikasi Tanaman Perkebunan pada Lahan Marginal

100 Ha

Rp. 20.163.000 100 Ha

Rp. 18.663.000

- Rp. 1.500.000 efisiensi

02.01.02.02.02.26.019 Pengawasan dan Pengawalan Peredaran Pupuk dan Pestisida

2 kegiatan

Rp. 24.297.700 2 kegiatan

Rp. 22.797.700

- Rp. 1.500.000 efisiensi

02.01.02.02.02.26.020 Peramalan, Pengamatan, Analisa dan Rekomendasi Pengendalian OPT Perkebunan

32 lokasi

Rp. 40.000.000 32 lokasi

Rp. 36.825.000

- Rp. 3.175.000 efisiensi

02.01.02.02.02.26.022 Rehabilitasi Tanaman Perkebunan

3 kegiatan

Rp. 197.372.750 3 kegiatan

Rp. 194.122.750

- Rp. 3.250.000 efisiensi

02.01.02.02.02.26.027 Pengembangan kelembagaan petani tembakau(cukai)

3 angkatan

Rp. 170.742.500 3 kegiatan

Rp. 169.842.500

- Rp. 900.000 efisiensi

02.02

Rp. 65.077.300

Keterangan

02.01.02.02.02.26.002 Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani Perkebunan

Perlindungan Perbenihan Varietas Unggul/ Lokal (cukai)

Rp. 67.237.300 3 kegiatan

Bertambah/Berkurang

Kehutanan

164

- Rp. 2.160.000 efisiensi

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.267.460.910 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

02.02.01

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

02.02.01.02.02.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran

Rp. 638.703.800

Rp. 708.401.210

Rp. 69.697.410

Rp. 21.500.000

02.02.01.02.02.01.002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

1 tahun

Rp. 311.000.000 1 tahun

Rp. 332.500.000

02.02.01.02.02.01.010 Penyediaan Alat Tulis Kantor

1 Paket

Rp. 93.565.850 1 Paket

Rp. 99.065.850

02.02.01.02.02.01.011

1 Paket

Rp. 92.892.150 1 Paket

Rp. 103.392.150

Rp. 10.500.000 Barang cetakan untuk kelengkapan kearsipan

02.02.01.02.02.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat Kerja

1 tahun

Rp. 140.045.800 1 tahun

Rp. 172.003.210

Rp. 31.957.410 pembayaran honorarium PTT baru tersedia 11 bulan seharusnya 13 bulan

02.02.01.02.02.01.026 Penyediaan Retribusi Sampah

1 tahun

02.02.01.02.02.02

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 1.200.000

1 tahun

Rp. 1.668.239.400

Rp. 1.440.000 Rp. 2.307.905.800

02.02.01.02.02.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

4 jenis

02.02.01.02.02.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

4 kegiatan

02.02.01.02.02.02.024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

8 kegiatan

02.02.01.02.02.02.028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

5 jenis

Rp. 50.000.000 6 jenis

Rp. 70.000.000

02.02.01.02.02.02.034 Pemeliharaan Rutin Berkala Mesin Pengolahan Minyak Kayu Putih

1 Paket

Rp. 265.000.000 1 Paket

Rp. 297.000.000

02.02.01.02.02.02.042 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor

3 kegiatan

Rp. 543.509.300 5 kegiatan

Rp. 825.881.200

02.02.01.02.02.05

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

02.02.01.02.02.05.007 Pembinaan, Pengembangan Kualitas Profesi Dan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu 02.02.01.02.02.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

2 kegiatan

Rp. 94.933.600 7 jenis

1) Biaya Langganan Listrik Kantor BP3KP 2) Biaya Langganan Air Kantor BKPH Yogyakarta 3) Biaya Langganan Listrik untuk kebutuhan Pabrik Sendangmole dan Pabrik Gelaran 4) Biaya Langganan Listrik Tahura Bunder

Rp. 5.500.000 Pembelian ATK untuk sarana kearsipan

Rp. 240.000 Kenaikan biaya retribusi sampah bulanan Rp. 639.666.400

Rp. 217.933.600

Rp. 123.000.000 1) Pemasangan penangkal petir 3 titik/unit 2) Pemasangan listrik dan PAM untuk kantor RPH Menggoro 3) Pemasangan listrik dan PAM untuk kantor RPH Kenet

Rp. 214.999.500 7 kegiatan

Rp. 399.999.500

Rp. 185.000.000 1) Penataan ruangan kerja sub bagian tata usaha Balai KPH Yogyakarta 2) Perbaikan kantor BDH Paliyan bagian atap, dinding, dan lantai 3) Perbaikan naungan air hujan Pabrik Dlingo

Rp. 499.797.000 8 kegiatan

Rp. 497.091.500

- Rp. 2.705.500 efisiensi Rp. 20.000.000 Pengadaan LCD Proyektor dan UPS untuk Dinas Induk

Rp. 32.000.000 1) Pemeliharaan bagian cerobong, boiler/ketel uang, ketel masak pada Pabrik Gelaran 2) Pemeliharaan bagian pipa pendingin pada Pabrik kediwung Rp. 282.371.900 Rehab gudang briket dan atap persemaian Bunder

Rp. 15.000.000

Rp. 14.449.000

Rp. -551.000

Rp. 15.000.000 2 kegiatan

Rp. 14.449.000

- Rp. 551.000 efisiensi

Rp. 211.754.000

Rp. 203.559.500

165

Rp. -8.194.500

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.267.460.910 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

02.02.01.02.02.06.002 Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

2 dokumen

Rp. 16.754.000 2 dokumen

Rp. 14.159.500

- Rp. 2.594.500 efisiensi

02.02.01.02.02.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

10 dokumen

Rp. 195.000.000 10 dokumen

Rp. 189.400.000

- Rp. 5.600.000 efisiensi

02.02.01.02.02.15

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan

Rp. 4.011.316.700

Rp. 4.076.440.300

Rp. 65.123.600

02.02.01.02.02.15.002 Pengembangan Hutan Tanaman

2 kegiatan

Rp. 171.721.800 5 kegiatan

Rp. 196.171.800

02.02.01.02.02.15.004 Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan

2 kegiatan

Rp. 45.000.000 2 kegiatan

Rp. 44.160.000

- Rp. 840.000 efisiensi

02.02.01.02.02.15.006 Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

2 kegiatan

Rp. 17.857.300 2 kegiatan

Rp. 17.602.300

- Rp. 255.000 efisiensi

02.02.01.02.02.15.007 Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan

2 kegiatan

Rp. 77.806.500 2 kegiatan

Rp. 75.766.500

- Rp. 2.040.000 efisiensi

02.02.01.02.02.15.011

160 Ha

Rp. 24.260.400 160 Ha

Rp. 20.390.400

- Rp. 3.870.000 efisiensi

02.02.01.02.02.15.012 Optimalisasi Tanaman Kayu Putih

300 Ha

Rp. 1.473.864.800 300 Ha

Rp. 1.469.654.800

- Rp. 4.210.000 efisiensi

02.02.01.02.02.15.013 Orientasi dan Tata Batas Kawasan Hutan

34 km

Rp. 38.823.000 34 km

Rp. 36.171.000

- Rp. 2.652.000 efisiensi

02.02.01.02.02.15.016 Pengelolaan Sumber Benih Tanaman Kehutanan

2 kegiatan

Rp. 32.439.300 2 kegiatan

Rp. 30.216.900

- Rp. 2.222.400 efisiensi

02.02.01.02.02.15.019 Pengolahan/Penyulingan Minyak Kayu Putih

2 kegiatan

Rp. 2.049.880.500 2 kegiatan

Rp. 2.112.955.500

Inventarisasi dan Tindak Lanjut Pengelolaan Hutan AB

Rp. 24.450.000 Pengadaan GPS, Clinometer, dan Phiband Sebagai alat perlengkapan dalam pembangunan kawasan hutan khususnya kegiatan pengembangan hutan tanaman

Rp. 63.075.000 1) Penyesuaian biaya angkut daun kayu putih dari lapangan/hutan ke pabrik 2) Penyesuaian harga BBM 3) Efisiensi Rp. 14.925.000,-

02.02.01.02.02.15.022 Pengelolaan Hutan Terpadu

100 pohon

Rp. 23.822.600 100 pohon

Rp. 23.042.600

- Rp. 780.000 efisiensi

02.02.01.02.02.15.028 Inventarisasi Tanaman Kehutanan

526 Ha

Rp. 55.840.500 526 Ha

Rp. 50.308.500

- Rp. 5.532.000 efisiensi

02.02.01.02.02.16

Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rp. 2.200.940.850

02.02.01.02.02.16.002 Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan

612500 batang

02.02.01.02.02.16.005 Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

3 kegiatan

Rp. 73.972.200 3 kegiatan

02.02.01.02.02.16.006 Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan

6 angkatan

Rp. 37.195.100 6 angkatan

Keterangan

Anggaran

Rp. 3.638.075.850

Rp. 390.189.650 612500 batang

Rp. 387.729.650

Rp. 1.055.302.200

Rp. 36.355.100

166

Rp. 1.437.135.000 - Rp. 2.460.000 efisiensi Rp. 4.960.000,- dan Penyesuaian harga BBM untuk mesin generator pompa air Rp. 981.330.000 1. Bantuan Hibah untuk Fasilitasi Saprodi Tanaman Tumpangsari di Bawah Tegakan : a. 9 KTH pada 3 BDH b. 50 KTH luar kawasan (hutan rakyat) masing-masing kelompok Rp 15.000.000,- 2. Bantuan Hibah Fasilitasi Tanaman Perindang 1 KT @ Rp 32.500.000,- 3. Dana Pendukung untuk pembinaan dan koordinasi dengan kelompok tani Rp 65.280.000,- 4. Efisiensi Rp. 1.450.000,- Rp. 840.000 efisiensi

Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 2.267.460.910 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

02.02.01.02.02.16.008 Pemeliharaan Kebun Pangkas

1300 batang

02.02.01.02.02.16.010 Rehabilitasi Hutan Konservasi (DAK)

1 Paket

02.02.01.02.02.16.011

2 kegiatan

Optimalisasi Peran Pesanggem dalam Pengelolaan Hutan

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Rp. 18.150.000 1300 batang Rp. 1.248.982.350 1 Paket

11480 batang

Rp. 100.090.100 11480 batang

02.02.01.02.02.16.018 pengembangan konservasi alam wana lestari

4 kegiatan

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Rp. 17.950.000

- Rp. 200.000 efisiensi Rp. 83.710.000 Efisiensi Rp. 4.290.000,- dan Pemanfaatan anggaran sisa DAK Tahun Anggaran 2012 & 2011

Rp. 476.631.400

Rp. 378.695.000 1) Bantuan hibah fasilitasi saprodi tanaman tumpangsari 20 kelompok 2) Dana pendukung untuk koordinasi dan pembinaan kelompok 3) Efisiensi Rp. 1.540.000,-

Rp. 98.990.100

- Rp. 1.100.000 efisiensi

Rp. 234.425.050 4 kegiatan

Rp. 232.425.050

- Rp. 2.000.000 efisiensi

Rp. 884.662.700

Rp. 887.006.700

Rp. 2.344.000

02.02.01.02.02.17.001 Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan

2 kegiatan

Rp. 25.000.000 2 kegiatan

Rp. 24.554.000

- Rp. 446.000 efisiensi

02.02.01.02.02.17.005 Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan

10 angkatan

Rp. 26.897.900 10 angkatan

Rp. 26.197.900

- Rp. 700.000 efisiensi

02.02.01.02.02.17.007 Perlindungan Hutan

5 kegiatan

Rp. 642.092.300 6 kegiatan

Rp. 650.532.300

02.02.01.02.02.17.008 Pengamanan Hutan

3 kegiatan

Rp. 190.672.500 3 kegiatan

Rp. 185.722.500

02.02.01.02.02.19

Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

Rp. 101.921.400

Rp. 8.440.000 Efisiensi Rp. 6.860.000,- dan Fasilitasi Perlengkapan Petugas Lapangan berupa sepatu : 75 orang - Rp. 4.950.000 efisiensi

Rp. 94.566.400

Rp. -7.355.000

02.02.01.02.02.19.006 Penatausahaan dan Penertiban peredaran hasil hutan

3 kegiatan

Rp. 82.506.400 3 kegiatan

Rp. 78.631.400

- Rp. 3.875.000 efisiensi

02.02.01.02.02.19.007 Audit Peredaran Hasil Hutan dan Industri Primer

2 kegiatan

Rp. 19.415.000 2 kegiatan

Rp. 15.935.000

- Rp. 3.480.000 efisiensi

02.02.01.02.02.20

Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Keterangan

Rp. 1.332.692.350

Rp. 97.936.400 2 kegiatan

02.02.01.02.02.16.017 Konservasi sumber mata air

02.02.01.02.02.17

Bertambah/Berkurang Anggaran

Rp. 163.041.600

Rp. 138.071.600

Rp. -24.970.000

02.02.01.02.02.20.003 Penyusunan Rencana Teknik Tahunan

3 kegiatan

Rp. 79.963.600 3 kegiatan

Rp. 65.493.600

- Rp. 14.470.000 efisiensi

02.02.01.02.02.20.005 Perencanaan dan Pengembangan Pengelolaan Hutan

3 kegiatan

Rp. 83.078.000 3 kegiatan

Rp. 72.578.000

- Rp. 10.500.000 efisiensi

167

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 358.871.139 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program /kegiatan

1

2

02

Pilihan

02.04

Pariwisata

02.04.01

Dinas Pariwisata

02.04.01.02.04.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

02.04.01.02.04.01.011

Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan

02.04.01.02.04.01.022 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/ Tempat Kerja 02.04.01.02.04.02

Target Kinerja Kuantitatif 3

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

Bertambah/Berkurang

Keterangan

7

8

Rp. 73.000.000

Rp. 80.631.856

Rp. 7.631.856

100 %

Rp. 25.000.000 100 %

Rp. 29.500.000

Rp. 4.500.000 Penambahan cetak buku RIPPARDA sebanyak 100 buku @ Rp.45.000 karena banyak permintaan

100 %

Rp. 48.000.000 100 %

Rp. 51.131.856

Rp. 3.131.856 Penyesuaian UMP

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 375.000.000

Rp. 468.805.000

Rp. 93.805.000

02.04.01.02.04.02.007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

100 %

Rp. 125.000.000 100 %

Rp. 173.455.000

Rp. 48.455.000 - Penambahan pengadaan AC Split sebanyak 5 buah, untuk aula 4 buah dan 1 buah untuk subbag umum. - Penambahan bendera karena pada tanggal 17 Agustus 2013 akan ada peresmian videotron di halaman depan Dinas Pariwisata DIY oleh Gubernur

02.04.01.02.04.02.009 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

100 %

Rp. 50.000.000 100 %

Rp. 78.000.000

Rp. 28.000.000 Pengadaan: - Mesin Ketik Manual (2) : Kebutuhan SPJ - Laptop (1) untuk presentasi penerimaan kunjungan tamu dinas - Printer Epson LQ2190 (1) : untuk membuat daftar gaji pada subbag keuangan - Printer (1) untuk operasional kantor pada Subbag Keuangan - TV LED 39"" (1) : untuk kegiatan pameran

02.04.01.02.04.02.022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

100 %

Rp. 200.000.000 100 %

Rp. 217.350.000

02.04.01.02.04.06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

02.04.01.02.04.06.018 Penyusunan Rencana Program Kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi

100 %

Rp. 91.476.900

Rp. 64.771.150

Rp. 56.626.900 100 %

Rp. 49.409.150

168

Rp. 17.350.000 - Beberapa daun pintu ruangan sudah rusak, yaitu di ruang Kepala Dinas, dan ruang kapasitas. - Perlu pembuatan gorong2 karena kurangnya saluran pembuangan air hujan, sehingga kantor sering kebanjiran bila hujan deras. Perbaikan tangga Biilboard Rp. -26.705.750

- Rp. 7.217.750 Efisiensi

Nama SKPD : Dinas Pariwisata

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 358.871.139 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program /kegiatan

02.04.01.02.04.06.019 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan SKPD 02.04.01.02.04.15

Target Kinerja Kuantitatif 100 %

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Rp. 34.850.000 100 %

Rp. 1.563.356.640

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran Rp. 15.362.000

Rp. 1.826.126.273

- Rp. 19.488.000 Efisiensi

Rp. 262.769.633

02.04.01.02.04.15.002 Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata

35 %

Rp. 25.966.900 35 %

Rp. 24.966.900

02.04.01.02.04.15.005 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri

35 %

Rp. 1.362.102.300 35 %

Rp. 1.608.327.300

Rp. 246.225.000 1. Pada thn 2013, ada peraturan baru dari managemen perusahaan Air Asia bahwa pemuatan iklan promosi full page dengan harga Rp 75.000.000. (dahulu diperbolehkan 1/2 page dengan harga Rp 35.000.000), sehingga perlu penambahan biaya Rp 45.000.000 menjadi Rp 150.000.000 untuk 2 full page. 2. Pameran pada event TITEX Jogja dibatalkan, dan digantikan dengan keikutsertaan pada event Jogja TTI Expo 2013 karena berpeluang menarik lebih banyak pengunjung (TITEX Jogja pelaksanaannya di Gedung Wanita sedang Jogja TTI Expo 2013 pelaksanaannya di Ambarukmo Plaza) 3. Promosi melalui Jakarta Post

02.04.01.02.04.15.010 Penyusunan dan Penerbitan Tabloid Pariwisata

35 %

Rp. 35.827.590 35 %

Rp. 35.827.590

Rp. 0 Penambahan cetak tabloid dari 500 eksemplar/edisi menjadi 1.000 eksemplar/edisi

02.04.01.02.04.15.011

Pengelolaan Pelayanan Informasi Pariwisata

35 %

Rp. 139.459.850 35 %

Rp. 157.004.483

02.04.01.02.04.16

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

02.04.01.02.04.16.002 Peningkatan Pembangunan Sarana & Prasarana Pariwisata 02.04.01.02.04.17

35 %

Program Pengembangan Kemitraan

- Rp. 1.000.000 Satu E-kios di TIS (Tourist Information Service) Bandara sudah rusak/tidak berfungsi, ditarik ke Dinas dan akan diusulkan penghapusan

Rp. 17.544.633 Penyesuaian UMP DIY : 2,544,633 dan biaya pengiriman gebyok (1 buah Gebyok Tengah 3,2 M X 3,10 M, Gebyok partisi 2 buah samping kanan kiri : 2,2 M X 130 M; 2,2 M X 160 M; 2,2 M X 120 M

Rp. 1.199.354.300

Rp. 1.199.354.300

Rp. 0

Rp. 1.199.354.300 35 %

Rp. 1.199.354.300

Rp. 0 Pembangunan kios kuliner dibatalkan karena akan ada relokasi, maka dialihkan menjadi pembangunan gazebo

Rp. 3.205.581.400

Rp. 3.226.951.800

02.04.01.02.04.17.008 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata

30 %

Rp. 34.945.100 30 %

Rp. 34.345.100

02.04.01.02.04.17.013 Fasilitasi Penyelenggaraan Event Kepariwisataan

30 %

Rp. 1.072.186.500 30 %

Rp. 1.094.161.400

02.04.01.02.04.17.015 Penyelenggaraan Event Keperiwisataan

30 %

Rp. 2.098.449.800 30 %

Rp. 2.098.445.300

169

Rp. 21.370.400 - Rp. 600.000 Efisiensi

Rp. 21.974.900 Anggaran penyelenggaraan Jogja Java Carnival (JJC) 2013 Kota Yogyakarta tidak jadi dilaksanakan maka Fasilitasi dari Dinas Pariwisata DIY sebesar Rp 31.505.000,- digunakan untuk pelaksanaan Nglanggeran Culture Festival sebesar Rp 55.129.000, sehingga perlu penambahan anggaran sebesar Rp 23.624.000,dan adanya Efisiensi Rp 1.649.100,- Rp. 4.500 Efisiensi

RINCIAN RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.849.367.840 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

1 02

Target Kinerja Kuantitatif 3

2

SETELAH PERUBAHAN

Anggaran

Target Kinerja Kuantitatif

Anggaran

4

5

6

Bertambah/Berkurang

Keterangan

7

8

Pilihan

02.05

Kelautan dan Perikanan

02.05.01

Dinas Kelautan dan Perikanan

02.05.01.02.05.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Rp. 603.896.640

Rp. 689.546.640

Rp. 85.650.000

Rp. 298.952.000 1 tahun

Rp. 351.352.000

Rp. 52.400.000

02.05.01.02.05.01.002 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1 tahun

02.05.01.02.05.01.008 Penyediaan jasa kebersihan kantor

12 bulan

Rp. 80.942.000 12 bulan

Rp. 80.542.000

- Rp. 400.000

efisiensi

02.05.01.02.05.01.011

1 Paket

Rp. 11.550.000 1 Paket

Rp. 17.900.000

Rp. 6.350.000

Penambahan untuk penggandaan Laporan bulanan keuangan dan Laporan bulanan kepegawaian

02.05.01.02.05.01.015 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan

2 jenis

Rp. 1.116.000 2 jenis

Rp. 1.296.000

Rp. 180.000

02.05.01.02.05.01.017 Penyediaan makanan dan minuman

1 tahun

Rp. 40.500.000 1 tahun

Rp. 49.500.000

Rp. 9.000.000

02.05.01.02.05.01.022 Penyediaan jasa keamanan kantor/ gedung/ tempat kerja

1 tahun

Rp. 169.636.640 1 tahun

Rp. 187.636.640

Rp. 18.000.000

02.05.01.02.05.01.026 Penyediaan retribusi sampah

1 tahun

02.05.01.02.05.02

penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 1.200.000 1 tahun Rp. 1.562.015.692

Kenaikan TDL dan Peningkatan daya listrik di BAT Cangkringan dan Lab PHPI untuk menunjang kegiatan produksi/operasional

Pembayaran kekurangan berlangganan koran

untuk memenuhi 6 kegiatan rapat yang belum teranggarkan, yaitu: Forum HSNI, Forum Pakan Alternatif, Forum Sidat, Koordinasi Hibah, Rapat Perjanjian Kerjasama PP Tanjung Adikarto Pembayaran Kekurangan Honor PTT SK Gubernur (penyesuaian dengan UMP) sejumlah Rp. 18.000.000,- di UPTD BPTKP. Terjadi kesalahan kode rekening uang makan 5.2.1.02.02 yang seharusnya 5.2.2.11.01 di UPTD PPP

Rp. 1.320.000

Rp. 120.000

Rp. 2.360.355.692

Rp. 798.340.000

Rp. 931.446.000

Rp. 125.000.000

Pembangunan Mushola di UPTD BPTKP

Rp. 516.000.000

Rp. 516.000.000

Pengadaan kendaraan dinas untuk: Dinas Induk (2 unit kend roda 2), BPTKP (5 unit kend roda 2 dan 1 unit kend roda 4), PPP (1 unit kend dinas roda 4)

02.05.01.02.05.02.003 Pembangunan gedung kantor

1 Paket

Rp. 806.446.000 2 Paket

02.05.01.02.05.02.005 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

0-

02.05.01.02.05.02.010 Pengadaan mebeleur

1 jenis

Rp. 5.595.000 3 jenis

Rp. 23.385.000

Rp. 17.790.000

02.05.01.02.05.02.022 Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor

1 Paket

Rp. 50.000.000 2 Paket

Rp. 59.550.000

Rp. 9.550.000

02.05.01.02.05.02.042 Rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

7 Paket

Rp. 699.974.692 9 Paket

Rp. 829.974.692

Rp. 130.000.000

Rp. 0 9 unit

170

Kenaikan biaya retribusi sampah

penggantian meja dan kursi eselon 3 Efisiensi Rp. 450.000,- dan Perbaikan kerusakan atap rumah andon yang tertiup angin puting beliung 1. Penambahan pagar batako di BAL Sundak sesuai rekomendasi Inspektorat untuk pengamanan aset Rp 100 jt 2. Perbaikan/penggantian Pipa Air Minum yang bocor Rp 30 jt

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.849.367.840 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

02.05.01.02.05.06

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

02.05.01.02.05.06.018 Penyusunan rencana program kegiatan SKPD serta pengembangan data dan informasi

13 kegiatan

02.05.01.02.05.06.019 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD

5 laporan

02.05.01.02.05.19

Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat

02.05.01.02.05.19.004 Penyelenggaraan hari nusantara

02.05.01.02.05.20

3 kegiatan

Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran

Rp. 188.491.400

Rp. 325.591.400

Rp. 137.100.000

Rp. 169.565.000 13 kegiatan

Rp. 156.665.000

- Rp. 12.900.000

efisiensi

Rp. 18.926.400 6 laporan

Rp. 168.926.400

Rp. 150.000.000

evaluasi hibah tahun 2012 dan 2013

Rp. 104.999.100

Rp. 110.751.100

Rp. 5.752.000

Rp. 104.999.100 3 kegiatan

Rp. 110.751.100

Rp. 5.752.000

Rp. 7.515.762.454

Rp. 8.025.651.294

Rp. 509.888.840

penyesuaian perjalanan dinas luar dengan SHBJ karena saat pembahasan RKA dan draft DPA, lokasi hari nusantara tk nasional th 2013 belum ditetapkan

02.05.01.02.05.20.003 Pembinaan dan pengembangan perikanan

7 kegiatan

Rp. 2.839.209.600 7 kegiatan

Rp. 3.307.925.100

Rp. 468.715.500

02.05.01.02.05.20.004 Pengendalian hama dan penyakit ikan

3 kegiatan

Rp. 124.829.440 5 kegiatan

Rp. 145.799.440

Rp. 20.970.000

02.05.01.02.05.20.009 Peningkatan Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Laut

2 kegiatan

Rp. 259.624.880 2 kegiatan

Rp. 269.174.880

Rp. 9.550.000

Efisiensi Rp. 450.000,-. Pembelian kabel listik 3 phase 200 m untuk menghubungkan pompa pinggir laut ke trafo

02.05.01.02.05.20.010 Peningkatan Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Payau

3 kegiatan

Rp. 2.944.963.700 3 kegiatan

Rp. 2.950.723.700

Rp. 5.760.000

Pembelian selang spiral 4" untuk melengkapi pengadaan pompa air

02.05.01.02.05.20.015 Pembinaan Mutu Benih Dan Induk Perikanan

2 kegiatan

Rp. 249.241.800 2 kegiatan

Rp. 247.881.800

- Rp. 1.360.000

efisiensi

02.05.01.02.05.20.018 Pelayanan & Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan

84 Sampel

Rp. 90.000.000 84 Sampel

Rp. 89.986.000

- Rp. 14.000

efisiensi

02.05.01.02.05.20.019 Peningkatan Induk, Bibit Unggul Budidaya Air Tawar

2 kegiatan

Rp. 1.007.893.034 2 kegiatan

Rp. 1.014.160.374

Rp. 6.267.340

Rp. 3.397.858.390

Rp. 3.698.790.390

Rp. 300.932.000

02.05.01.02.05.21

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

perubahan kelompok penerima hibah serta tambahan hibah Rp. 25.820.000,- untuk budidaya lele, Rp. 318.435.500,- untuk budidaya cacing sutra, serta Rp. 125.000.000,- untuk pelatihan budidaya sidat Efisiensi Rp. 3.030.000,- Penambahan berupa : 1.Cetak Buku Catatan Budidaya 500 eksp 2.Cetak Buku SPO Budidaya 500 eksp 3.Cetak Stopmap Snel Plastik untuk Fasilitasi Kelompok CBIB dan CPIB 1000 eksp 4.Perjalanan Sertifikasi CBIB

Efisiensi Rp. 232.660,-. Pembayaran Kekurangan Honor PTT SK Gubernur

02.05.01.02.05.21.012 Peningkatan pelayanan pelabuhan Sadeng

30 Orang

Rp. 21.508.740 30 Orang

Rp. 20.228.740

- Rp. 1.280.000

efisiensi

02.05.01.02.05.21.014 Uji coba pengembangan teknologi alat penangkapan ikan

100 %

Rp. 62.000.000 100 %

Rp. 61.916.000

- Rp. 84.000

efisiensi

171

Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah (tambah/kurang) : Rp. 1.849.367.840 SEBELUM PERUBAHAN

Kode

Urusan/Program/kegiatan

Target Kinerja Kuantitatif

02.05.01.02.05.21.015 Pengadaan Kapal 30 GT Bagi Nelayan (DAK)

1 Paket

02.05.01.02.05.21.017 Pembinaan dan Pengembangan perikanan tangkap

75 Orang

02.05.01.02.05.21.019 Uji coba optimalisasi sistem rantai dingin

100 %

02.05.01.02.05.23

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Anggaran

SETELAH PERUBAHAN Target Kinerja Kuantitatif

Bertambah/Berkurang

Keterangan

Anggaran

Rp. 2.514.007.650 2 Paket Rp. 730.342.000 75 Orang

Rp. 70.000.000 100 %

Rp. 799.665.150

Rp. 2.819.817.650

Rp. 305.810.000

Penambahan Belanja Hibah berupa Alat Tangkap Ikan Gillnet Multifilamen (menangkap pelagis kecil) untuk melengkapi kapal

Rp. 726.912.000

- Rp. 3.430.000

efisiensi

Rp. 69.916.000

- Rp. 84.000

efisiensi

Rp. 686.370.150

Rp. -113.295.000

02.05.01.02.05.23.005 Pelatihan Pengolahan Dan Pemasaran Produk Perikanan

3 kegiatan

Rp. 98.718.100 3 kegiatan

Rp. 80.768.100

- Rp. 17.950.000

efisiensi

02.05.01.02.05.23.007 Pengawasan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan

3 kegiatan

Rp. 185.000.000 3 kegiatan

Rp. 167.900.000

- Rp. 17.100.000

efisiensi

02.05.01.02.05.23.008 Pengembangan Pola Kemitraan antar pelaku usaha kelautan dan perikanan

40 Orang

Rp. 41.986.000 40 Orang

Rp. 38.336.000

- Rp. 3.650.000

efisiensi

02.05.01.02.05.23.010 Promosi Perikanan dan Kelautan (Pameran)

4 Kali

Rp. 156.465.000 4 Kali

Rp. 146.065.000

- Rp. 10.400.000

efisiensi

02.05.01.02.05.23.016 Optimalisasi Pemasaran Produk Perikanan

11 kegiatan

Rp. 167.496.050 11 kegiatan

Rp. 125.316.050

- Rp. 42.180.000

efisiensi

02.05.01.02.05.23.017 Pengembangan Jaringan Pemasaran Hasil Perikanan

3 kegiatan

Rp. 150.000.000 3 kegiatan

Rp. 127.985.000

- Rp. 22.015.000

efisiensi

Rp. 435.830.000

Rp. 560.830.000

Rp. 125.000.000

Rp. 435.830.000 5 kegiatan

Rp. 560.830.000

Rp. 125.000.000

02.05.01.02.05.24

Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

02.05.01.02.05.24.005 Pengembangan Rekayasa Teknologi Budidaya Air Tawar

4 kegiatan

172

Penambahan untuk penyiapan Rilis Strain Ikan Mas Merah Cangkringan

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUP-APBD), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-APBD). Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2013 sebagaimana telah disempurnakan dan dirubah menyesuaikan asumsi dan kondisi terkini, tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, aparat Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten/Kota serta peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, bersama-sama masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung program-program pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2013 beserta perubahannya agar lebih bersinergi dan mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, TTD HAMENGKU BUWONO X

173