G .Pl'$ffi Keryn onlnm pemufiunu ru,thutrynn Ui Oleh: Llmar Kaai
pembatalan suatu perianilan berdasarkan
Pendahuluan.
lam literartur hukum ketenagakeriaan
dikenal beberapa
hal
penyebab
teriadinya pemutusan hubungan keria (PHK), seperti ( I ) PHK oleh pengusaha, antara lain
PHK karena pekeria/buruh melakukan kesalahan berat
atau karena pekeria/buruh
mangklr kemudian dl-PHK, atau mungkln
PHK dalam rangka efisiensl
yang bersangkutan, dan
dl
(2)
perusahaat
PHK
oleh
pekeria/buruh, mlsal karena pekerfa/buruh mengundurkan
yang
diri, termasuk'mangkir
dikuallfikasikan sebagal pengunduran dirl. Bentuk PHK yang lain adalah
(3) PHK
teriadl demi hukum sepeni PHK
yang
karena
pekeria/buruh memasuki usia pensiun atau pekerla/buruh meninggal dunla, PHK karena
berakhirnya langka wahu "kontrak" pada
hubungan keria Perianiian Keria Wahu Tertentu (PKWT). (4) PHK karena putusan
pengadilan, sepertl PHK dengan
alasan
terfadinya kepailltan (bankruptle)
likuidasi,
PHK terhadaP Pekeria
anak/perempuan
ketentuan,
sp
atau
yang tidak
memenuhl
aau PHK karena adanYa
pasal 1267 KUH Perdata dan lain-lain.
PHK yang akan dibahas dalam tulisan ini hanya menfokuskan pada
3 macam penyebab
PHK yang dituniuk oleh UU Nomor 13
Tahun 2OO3 yakni PHK yang dapt mengaiclbatkan konsekuensi pembayaran uang
plsah, yaitu PHK terhadap pekerla/buruh yang melakukan kesalahan berat, PHK bagf pekeria/buruh yang mengundurkan dlri atu kemauan sendlrl dan PHK oleh pengusaha
karena pekeria/buruh mangkir
yang
dlkualifikasikan sebagal pengunduran diri.
Hak-hak pekeria/buruh pada pemutusan hubungan keria
oleh
pengusaha, yang
disebabkan karena pekeria/buruh melakukan
kesalahan
berat yang ienisnya telah
ditentukan dalam pertauran perundangundangan (Pasal
1
58 ayat ( I ) UU Nomor
l3l2OO3), dan hak-hak pekeria/buruh yang
dl-PHK karena mengundurkan
dirl
atas
kemauan sendlrl, sefta hak-hak PHK terhadap
pekerta/buruh karena mangkir
yang
dikualifikasikan sebagal mengundurkan diri,
yaitu selain mendapatkan (berhak atas) uang penggantian hak, iuga diberikan uang pisah.
diatur atau bahkan tldak mau mengatur dan
Dengan kata lain, dalam Undang'undang
(PP/PKB) belum
Nomor 13 Tahun 2003
perusahaar
tentang
Ketenagakeriaan diatur mengenai pemberlan
membayarnya?. lnllah persoahn yang akan di
"uang pisah" kepada pekeria/buruh apabila
kaji secara hukurn dan dibahas dalam tulisan
teriadi pemututsan hubungan keria (PHK)
(berikut) ini.
karena pekeria/buruh melakukan kesalahan berat (Pasal 158 ayat 4), atau pekeria/buruh
Pengertian.
mengundukan diri atas kemauan sendiri (Pasal
Dalam
162 ayat 2), atau pekeria/buruh
atau pengertian serta penielasan mengenai
mangkir
yang dikualifikasikan sebagal mengundurkan
diri
168 ayat 3).
apa yang dimaksud dengan uang
pisah.
Ketentuan
Demikian iuga dalam berbagai literature
pemberian uang pisah tersebut merupakan
hukum perburuhan/hukum ketenagakerjaan,
suatu norma . yang baru yang diatur dalam
belum ada tullsan mengenal pengertian dan
Hukum
pemberian uang pisah tersebut. Akan tetapi
(Pasal
(Hukum
Perburuhan
Ketenagakeriaan), walaupun dalam praktek (sebelum ada
UU Nomor 13 Tahun 2OO3),
beberapa perusahaan/badan usaha
telah
sebelum adanya
UU Nomor 13
Tahun
2OO3, dapm ditemui dalam praktek, antara lain pada salah satu
PP
(periode 1997-1999)
menerapkan pemberian uang pisah sebagai
di suatu penrsahaan travel yang menyebutkan
salah satu hak yang diperoleh pekeria/buruh
bahwa apabila teriadi pemutusan hubungan
yang mengalami pemutusan hubungan keria
keria {PHK) karena karyawan (makudnya,
(PHK) disamping hak-hak normatif yang telah
pekeria/buruh)
ditentukan dalam peraturan
pada prinsipnya perusahaan tidak
perundang'
yTg
mengundurkan diri, ada
undangan yangberlaku, atau dalam perianiian
kewaiiban untuk memberlkan uang pesangon,
keria (PK), peraturan perusahaan/perianiian
dan (uang) iasa. Namun demikian perusahaat
keria bersama (PP/PKB). Oleh
istitah "uang pisah" ini merupakan istilah baru
wajib mempertimbangkan dan menghargai pengabdian karyawan yang telah bekeria
dan masih awam serta mungkin
dengan prestasi
karenanya
meniadi
5
din konduite
baik sekurang'
tahun untuk diberikan uang
pertanyam banyak orang: apa sih uang pisah
kurangnya
tersebut?, bagaimana pengaturan
pisah dan uang pengabdian yang besarnya
serta
siapa-siapa saia yang berhak atas uang pisah,
- l0 tahun, 2 bulan upah; masa keria 10 - I 5
serta berapa lumlah dan
tahun,
mekanisme pemberiannya. Demikian iuga,
besarannya.
Kemudian bagaimana iika dalam Peraturan Perusahaan
ql
UU Ketenagakeriaan tidak ada definisi
atau Perianiian Keria
Bercama
diatur sebagai berikut
4
butan upah;
tahun lebih,
6
:
masa keria
dan
5
masa keria 15
bulan upah. Dari penielasan
dalam klausul PP tersebut dapm disimpulkan
bahwa "uang pisah" menurut dia merupakan
Departemen Tenaga Keria dan Transmigrai
uang kompensasi yang (waiib) diberikan oleh
dalam surat Nomor 212/St/HklzOO3
pengusaha atas pertimbangan bahwa karena
menjawab surat tersebut dan memberikan
pekeria/buruh yang mengundurlan diri tidak
penjetasan bahwa uang pisah adalah uang
mendapat uang pesangon dan uang jasa, diberikan
pemberian pengusaha/perusahaan kepada pekeria/buruh yang diputuston hubungpn
penghargaan atas pengabdian pekeria/buruh
kerianya karena melakukan kesatahan berat
yang bersangkutan selama bekeria
(vide pasal 158 ayat
maka perlu (dipenimbangkan)
dengan
4),
atau
karena
prestasi dan konduite yang baik. Atau dengan
mengundurkan
kau lain, uang pisah adalah uang yang diberikan oleh pengusaha sebagal
termasuk pemutusan hubungan kerja karena
penghargaan atas pengabdian dan loyalitas
mengundurkan diri (videpasal 168 ayat 3).
dlri (vide pasal 162
mangkir yang
di
ayat 2),
kualifikasikan sebagai
pekeria/buruh selama masa keria tertentu dengan prestasi dan konduite yang balk yang
Demiklan dapat disimpulkan
merupakan kompensasi atas tldak adanya
pemberlan uang pisah adalah sebagal uang
uang pesangon dan uang iasa. Pada waktu pembuatar PP itu, hak-hak pekeria/buruh
terima kasih darl perusahaan
yang di-PHK memang masih meruiuk dan
kerfanya (PHK) karena alasan mengundurkan
berlaku ketentuan datam Peraturan Menteri
diri atas kemauan sendirl atau karena mangkir
Tenaga Keria Nomor PER.03/MEN/1996
yang kualifikisikan sebagai
tentang Penyelesaian Pemutusan Hubungn
di4
Kerla dan Penetapan Uang Pesangon, Uang
memberlkan
lasa dan Ganti Kerugian di Perusahaan Swasta (selaniutnya disebut PERMEN
pengabdiannya selama kurun
OSIMEN/I 996'), sehingga tidak ada hak-hak
halnya pekerfa/buruh yang dFPHK karena
pesangon dan uang penghargaan masa kerja
melakukan kesalahan berat, walaupun pada
(:
uang iasa) bagr pekeria/buruh yang mengundurkan dlrl (kecuall hanya mendapat
akhirnya diputuskan hubungan
uang gantl keruglan). dan
tentunya sebelum teriadinya suatu kasus (:kesalahan berat) pekeria/buruh yang
praktisi hukum, antara lain dari Bulldlng
bersangkutan telah' memberikan sumbangpih
Manager Perhimpunan
dan telah rhengabdikan dirl pada perusahaar
Atas pertanyain beberapa korporasi
pekeria/buruh yang
kepada
putuskan hubungan
mengundurkan
telah pernah karya-jasa dan
sehubungan dengan
suatu
wahu tertentu
kepada perusahaar/pengusaha.
Demikian
kerianya
(PHK) dengan alasan kesatahan berat, namun
Penghunl
Kondominirm Perkantoran
di
bahwa
Menara
selama waktu tertentu. Dengan uang pisah
Sudirman, Kepala Biro Hukum dan KLN
tersebut, bagi pekeria/buruh yang di-PHK 9
dr
karena alasan-alasan dlmakud, atau atas uang
mengundurkan dlrl. Pada ketlga kasus alasan
pisah yang diterima, dapat
meniadi
teriadlnya PHK tersebut, dalam peraturan
kompensasl atas hilangnya hak pekeria/buruh
perundang-undangan sebelumnya yakni
atau tldak dlberlkannya uang pesangon dan
Keputusan Menteri Tenaga Kerla Nomor :
uang penghargaan mirsa keria
KEP-l
guna
50/MEN/200Q tentang
Penyelesaian
menyambung hidupnya.
Pemutusan Hubungan Kerla dan Peneupan
Walaupun tecara moral dan etika, apabila
Uang Pesangon, Uang Penghargaan
terjadi PHK karena alasan kesalahan berat
Keria dan Ganti Keruglan
atau karena mangkir yang
(selaniutnya disebut KEPMEN-|50/2000),
sebagai pengunduran
dikualiflkasikan
di
Masa
Perusaham
dlatur masing-masing bahwa dalam
dirl, tentunya kurang
hal
tepat iika pemberian uang pisah tersebut dlkatakan sebagal "uang terima kasih".
pekeria/buruh dlputuskan hubungan kerianya
Mungkin lebih tepat sebagal "uang
pekerla/buruh yang bersangftutan berhak atu
pengabdian" atau "uang balas iasa" kepada
uang penghargaan masa keria (iika telah
pekerla/buruh atas loyalltasnya membina
memenuhi syarat untuk mendapakannya)
hubungan kerja selama kurun waktu tertentu
dan berhak atar uang ganti kerugian (pasal
dengan memberikan lasa-lua
18 ayat (4. Hak atas uang
karena melakukan kesalahan berat, maka
dan
penghargaan
pengabdiannya, dan pada akhlmya harus di
masa kerla besarnya ditentukan berdasarkan
PHK dengan alasan melakukan
table' dalam Pasd
kesalahan
23
sesual dengan masa
berat atau mangkir dengan kualifikasl sebagai
kerlanya (mlnimal kurang dari tiga tahun).
pengunduran dirl.
Dan hak atas uang gantl kerugian besarnya ditentukan besarannya dalam Pasal 24, fika memenuhl syarat-ryarat sesual pasal tersebut.
Pengaturan Pemberian Uang Pisah. Sebagalmana disebutkan pada baglan awal
tulisan lni, ketentuan mengenal pemberian
Demiklan fuga pekerla/buruh yang dlputuslon
uang pisah diatur masing'masing dalam pasal
hubungan kerla karena alasan pekerfa/buruh
158 ayat (4), pasal 162 ayat (2) dan
pasal
yang bercanglartan mengundurkan diri
168 ayat (3) yakni pemberian uang
pisah
kemauan sendiri, pekeria/buruh harya berhak
pekerfa/buruh yang
atas uang penghargaan masa kerfa (bagi yang
diberikan
kepada
atas
diputuskan hubungan kerianya karena aluan'
telah memenulli syarat
alasan, pekeria/buruh melakukan kesalahan
mendapatkannya) dan berhak atas uang gantl
berat, atau pekeria/buruh mengundurkan dirl
keruglan {Pasal
atas kemauan sendirl atau pekeria/buruh
Berbeda
mangkir yang dikualifikasikan
mangkir (sekurangnya
sebagal
l0
untuk
26 lo Pasal 23 dan 21). halnya bag pekeria/buruh yang 5 hari
keria dan telah
dipang$l secara tertulis 2 kali berturut-turut),
pengusaha
dapat melakukan
hak-hak bagi pekeria/buruh yang
di pHK
pemutusan hubungan keria (PHK) dengan
karena melakukan kesalahan berat, pekeria/buruh mengundurkan diri
hak-hak uang pesangon, uang penghargaan
kemauan sendiri termasuk mangkir yang
l5
dikualifikasikan sebagai pengunduran diri
proses
masa kerja dan uang ganti kerugian (Pasal
io
Pasal
22, 23 dan 24
Kepmen
berdasarkan Pasal 158
atau atas
(4), 152 ayx (2) dan
150/2000). Walau dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrri Nombr KEP-78/MEW200l tentang
168 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2OOi, yaitu selain mendapakan uang penggantian
Perubahan atas Beberapa Pasal Keputusan
dengan aturan yang ditentukan dalam pK
Menteri Tenaga Keria
Rl Nomor
150/MEN/2000 tentang
hak, juga mendapmkan uang pisah atau PP|PKB
KEP-
di perusahaan
/
sesuat
tempat keria
Penyelesaian
pekeria/buruh yang bersangkutan sepanjang
Pemutusan Hubungan Keria dan Penetapan
memenuhi kriteria orang atau pensonll yang
Uang Pesangon, Uang Penghargaan
memungkinkan
Keria dan Ganti Kerugian
(selanjutnya
di
disebut
Masa
pisah
Perusahaar
Kepmen
untuk mendapatkan
berdasarkan
.
uang
ryarat-ryarat
dan
mekanisnre yang ditentukan.
78IMEN/20O1) hak atas pekeria/buruh
yang mangkir tersebut direvisi
Svarat dan Mekanjsme Pemberian Uang
dan
p€ngaturannya dikembalikan sepertl pada
Pisah.
pengaturan semula
Tidak semua pekeria/buruh yang melakukan
berdasarkan
PERMEN.03/MEN/1996) yakni bahwa bagi pekerja/buruh yang mengkir
5
hari
kesalahan berat atau mengundurkan
diri
atas
kemauan sendiri berhak atas uang pisah.
keria,
maka pekeria/buruh tersebut dianggap mengundurkan diri secara tidak baik dan
bagi pekeria/buruh yang nrelakukan kesalahan
pengusaha dapat melakukan proses PHK
berat yang tugas dan fungslnya tldd< mewakiti
dengan hak-hak yang dikualifikasikan sebagai
kepentingan pengusaha secara langsung
diri yakni (hanya) mendap*
selaln (dapat memperoleh) uang penggantian
uang penghargaan masa keria (uang jasa) dan
hak, fuga diberikan uang pisah yang besarnya
mengundurkan
Dalam pasal 158 ayat
(4) disebutkan bahwa
uang ganti kerugian (Pasal 15 PERMEN.03/MEN/1996 io Pual l5
kerja, peraturan perusahaan, atau perianjian
Kepmen 79lMENl2OOl.
kerja bercama. Demikian juga dalam pasal
dan pelaksanaannya diatur dalam perianiian
162
ayat
.(2\
bagr pekeria/buruh
yang
Sekarang berdasarkan peraturan perundang-
mengundurkan diri atas kemauan sendiri yang
undangan Ketenagakeriaan yang baru diatur
tugas dan fungsi4ya tidak 11
mewakili
dilakukan; dan pekeria/buruh tldak terikat
kepentlngan pengusaha secara langpung
(dapt
memperoleh) uang penggantian
dalap suatu ikatan dinas; serta pekeria/buruh
hak, iuga diberikan uang pisah yang besarnya
tetap melakukan kewajibannya sampal saat
dan pelakanaannya dlatur dalam pef,anilan
pengunduran
keria, peraturan perusahaan, atau perianilan
dengan alasan pengunduran diri *as kemanan
keria bersama
sendiri
selain
dlri
inl,
mememinta
dllakukan. Dalam PHK
perusahaan
lzin
tldak
perlu
(:penetapan) atas pHf
Untuk melakukan PHK dengan alasan
tersebut. Demikian iuga dipersyaratkan bahwa
pekeria/buruh melakukan kesalahan berat,
untuk mendapatkan hak atq uang pbah pekeria/buruh yang melakukan kesalahan
tidak perlu meminta izin (: penetapan) pada lembaga penyelesaian pengusaha
percelisihan perburuhan (Pasal
io
Pasal
2
l7l
ayat
berat dan mengundurkan diri tercebut bukan
(l)
termuuk pada personil yang tugils
dan
fungsinya mewakili keperntingan pengusaha
Kepmenakertrans No.
;
150/MEN/2000), namun ada ryarat yang
secara langsung (baca
harus dipenuhi oleh pengusaha yakni bahwa
coimitteel. Apabita
PHK dengan (alasan) tuduhan pekeria/buruh
permohonan dalam
melakukan kesalahan berat harus didukung
mengundurkan
dengan buhi-buktl yang kuat,
seperti
maka pihak pengusaha tidak mempunyai
pekerja/buruh benar'benar tertangkap tangan
kewaiiban untuk membayar uang pisah.
melakukan perbuatan sebagairnan yang dituduhkan, atau pekeria/buruh yang
Kecuail pengusaha melepaskan haknya dan
bersangkutan mengakui
menyimpang dari ketentuan dan ryarat-syarat
management ryarat-syarat
PHK karena
diri tersebut tidak dipenuhi,
memberikan kebiiaksanaan
perbuatannya
alasan
untuk
(:melakukan kesalahan berat) atau ada
tersebut.
laporan keiadian yang dhaut oleh pihak-pihak
Selaniutnya ryarat-ryarat mangkir ( 168 ayat
yang
benrvenang
di
(l))
Perusahaan Yang
pada PHK karena mangkir Yang
bersangkutan dan didukung oleh salai'salai
dikualifikasikan sebagai mengundurkan diri,
2 orang). Kemudian
antara lain yang harus terpenuhi yaftu bahwa
untuk mendapatkan hak atas uang pisah pada
mangkii yang dilakukan oleh pekeria/buruh
Pemutusan hubungan keria karena pengrrnduran diri atas kemauan sendiri, syaratnya adalah pekeria/buruh harus
tersebut dllakukan selama
mengafukan permohonan pengurnduran diri
yang sah dan terhadap
(sekurang'kurangnya
secara tertulis selambat'lambatnya
sebetum
hari
H
30
5 hari keria atau
lebih secara berturut-turut dan
tanpa
keterangan secara tertulis disertai bukti'bukti
pekeria/buruh
tercebut (oleh pengusaha) telah
hari
secara tenulis
saat pengunuran diri t2
2 kalisecara patut.
dlpanggil
Dalam kasus pekeria/buruh melakukan
Yang dimalsud Pekeria/buruh yang tugas dan
mangkir yang dikualifikasikan sebagai mengundurkan diri, tidak ada ketentuan
fungsinya
mengenai perlu-tidaknya
pekerfa/buruh yang tldak termasuk dalam
tidak mewakili
kepentingan
pengusaha secara langsung
apakah
yakni
adalah
tt
pekeria/buruh tersebut termasuk penton
"management commitee"
dalam management commlttee yang tugiN
dalanl' yang mempunyal
dan fungsinya mewakili atau tidak mewakili
langsung dengan manaiemen perusahaan atau
kepentingan pengusaha secara langsung.
pimpinan perusahaan. Siapa saia orang-orang
Dengan demikian dapat ditafslrkan bahwa
yang termasuk datam management commltee
uang pisah dalam kasus pekerla/buruh yang
teruebut, harus ditentukan dalam peraturan
mangkir yang dikualifikasikan
perusahaar atau perianjian keria bersama
sebagai
orang
kepentingan
mengundurkan diri bisa dari semua kalangan
(PPIPKB) dengan memperhatikan
dan lapisan pekeria/buruh untuk mendapat uang penggantian hak dan uang pisah tanpa
mengindahkan mekanisme pembuatan peraturan perusahaar (PP) atau perjaniian
membedakan masuk dalam kelompok
keria bersama (PKB) berdasarkan pasal I I O
nnnagement commitee atau tidak.
dan pasal I 16 UU Nomor 13 Tahun 2@3.
Dalam
dan
UU Nomor l3 Tahun 2OO3
disebutkan . bahwa pembuatar
PP
disusun
Yang Berhak Menerima Uang Pisah.
dengan memperhatikan saran
Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam
pertimbangan' darl wakil-wakil pekeria/buruh
'
(pasal 110), dan pembuatan PKB dilakukan
kalimat pertama- bahwa bagi pekeria/buruh
oleh (beberapa) Serlkat Pekeria/Serikat Buruh
yang diputuskan hubungan kerianya (PHK)
yang tercatata
karena alasan kesalahan berat dan karena
(Pasal
mengundurkan diri atas kemauan sendlrl, ada
Siapa-siapa
ketentuan bahwa pekerfa/buruh yang tugas
manajemen komite tersebut datam PPIPKB
dan fungpinya tldak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung selain
sangat tergantung kemauan para pihak yang
a&ru menerima uang
atau Serikat Pekerla/Serikat Buruh ?. Dalam
penggantian hak, diberika uang pisah. Pada
praktek beberapa perusahaan menyebutkan
PHK karena alasan mangkir yang
orang-orang yang mendudukl iabatan-iabatan
dikualifikasikan sebagal mengundurkan diri
yang menanganl masalah perconalia, human
pasal I 58 ayat
(4) dan pasal I 62
memperoleh
yang diatur dalam pasal 169 ayat
ayat
(2)
dl
instanbl ketenagakeriaar
I 16).
yang ditentukan
berkepentingan, baik
(3), tidak
pihak
resounte development
afhir
ada ketentuan afiu perryaratan tersebut.
13
dan
sebagal
pekeria/buruh
(HRD) atau g:eneral
manager (GM), manaier produlsi,
financial manager, atau manager pemasaran,
diangkat oleh Direhur Utama atau salah
adalah sebagai orang'orang yang mempunyai
seorang Direktqr dalam jaiaran
Direki untuk
funpi mewakili kepentingan
menduduH suatr iabatan atau memimpln
pengusaha secara langsung atau disebut
suatu unit tertentu, rnaka Direktur sepertl ini
tugas dan sebagai
dapatlah dikategorikan sebagal
"orang dalam" pengtsaha. Demikian
seorang
dan termasuk marragament
iuga ada yang menyebutkan secara umum
pekerfa
dengan meng'generalisir dalam peraturan
committee. Dengan demikian
perusahaar dan perianiian keria bersama,
Dlrektur (dan Komisaris) sepertl
yakni (misal) semua orang'orang yang
dimaksud terakhir tersebut dikategorikan
menduduki iabatan supervisor keatas adalah
sebagal managpment commlttee, tentulah
"orang dalam" yang dikategorikan
dapat dlbenarkan dan la termasuk orang yang
manaiemen komite Yang
sebagal
apabila
yang
tldak drendapd uang plsah.
memPunYal
kepentingan langsung dengan perusahaan.
Dengan demikian
orang-orang/peiabat'
Jadi dapat dlslmpulkan mengenai siapa-siapa
pelabat tersebut tidak berhak atas uang pisah.
"manalemen komite" tersebut, dapat diatur
bebas oleh yang berkepentingan dalam Ada lagi dalam praktek, suatu PKB mengatur
peraturan penrsahaan atau perianiian keria
dalam ketentuan umumnya bahwa orang
bercama yang menentukan siapasiapa saia
yang term:Nuk management commitee adalah
atau iabatan-iabatan apa saia
(antara lain) Direktur. Demikian iuga ada
dikatagorikan iebagai management commitee
yang menuniuk Direktur dan
Komisaris.
sepaniang pembuatan peraturan perusahaar
Klausul ini belum tentu benar, karena apabila
atau perianiian keria bersama tersebut dibuat
seseorang Direktur (termasuk Komisaris)
sesuai peraturan perundang-undangan dan
diangkat oleh RUPS dan namanya tercantum
mekanisme yang ada dalam PPIPKB, maka
sebagai salah seorang anggota
Komisaris) dalam
AD
Direki
orang-orang atau pelabat -pelabat yang
(atau
ditentukan tersebut tidak berhak
perseroan, maka ia
bukan pekeria. Jabatan Direktur (dan Komisaris) seperti itu pengaturannya bukan
pisah
merupakan komPetensi
Mungkin tlmbul pertanyaan
ketenagakeriaan,
hukum
UU Nomor
I
:
atas uang
kenapa orang-
orang atau peiabat-peiabat yang ditentukan
tetapi diatur dalam UU
tersendiri (seperti)
yang
sebagai managem'ent committee tersebut
Tahun
1995 tentang Perseroan Terbato. Akan lain
tldak berhak atar uang pisah,
halnya apabila seorang Direktur bukan atau
hukum mereka iuga adalah pekeria/buruh
tidak diangkat oleh RUPS, akan tetapi
atau karyawan biasa yang
ia
T4
padahat secara
memPunYai
keria dengan pengusaha?
kepada masing-masing pihak dalam membuat
Perbedaan tersebut dapat teriadi karena
Perjanjian Keria atau diatur dan dituangkan
orang-orang yang menduduki iabatan-iabatan
secara
tertentu tersebut terdapat perbedaan salary
pengaturan tercebut berdasarkan masa kerja,
yang jumlahnya lebih besar dari
atau berdasarkan posisi (level)
hubungan
pada
kolehif dalam
PP atau PKB. Apakah
jabatan
ini teriadi karena adanya tanggungiawab khusus bagi
masing-masing personif terserah kepada
penyandang iabatan-iabatan tersebut dan
juga, apakah uang pisah dibedakan antara
iabatan-iabatan tersebut umumnya adalah
pekeria/buruh yang di PHK karena kesalahan
level middle management, sehingga mereka
berat dengan pekeria/buurh yang
yang menduduki labatan tersebut telah mendapatkan kompensasi atau tunlangan
karena mengundurkan
iabatan yang lebih besar. Dengan demikian
PPIPKB. Yang ielas bahwa pekeria/buruh
tidak diberikan uang pisah.
yang
karyawan lainnya. Hal
mekanisme pembuatan PP/PKB. Demikibn
di PHK
diri atau karena
mangkir, terserah kepada
mekanlsme
di PHK karena kesalahan berat atau
karen-a mengundurkan
diri
secara baik-baik
Besarnva Uang Pisah.
yang tugas dan fungpinya tidak mewaklli
poal 158 ayat (4), maupun dalam pasal 162 ayat (2) atau pasal 168
kepentingan pengusaha secara langsung
ayat (3) tidak disebutkan berapa jumlah dan
hak). Tidak dijelaskan dalam pasal 168 ayat
besaran uang pisah. yang harus diberikan
(3)
kepada pekeria/buruh apabila
selama
Baik dalam
diberikan uang pisah (sdain uang penggantian
teriadi
menganai pekeria/buruh yang mangkir
5 had berturut-turut atau lebih tanpa
pemutusan hubungan kerja karena kesalahan
keterangan secara tertutis dan buhi-buktl
berat atau mengundurkan diri atau mangkir
yang sah, apakah disyaratkan
yang dikualifikasikan sebagai mengundurkan
pekerla/buruh yang mempunyai tugas dan
diri. Demikian iuga dalam ketentuan umum
fungsi yang tidak mewakili kepentiangan
dan penielasan pasaFpasal tersebut sama sekali tidak ada ketentuan lebih laniut
pengusaha, atau
mengenai klausul uang pisah tersebut. Tetapi
pekeria/buruh yang mangkir tersebut, maka
dalam pasal-pasal tersebut hanya disebutkan menganai besarnya dan pelakanaannya diatur
dapat ditafsirkan, bahwa PHK karena mangkir, tidak disyaratkan kepada
dalam Perianjian Keria, Peraturan Perusaham
pekeria/buruh yang mewakili kepentingan
atau Perjanjian Keria Bersama. Dengan
pengusaha,
demikian iumlah atau besarna uang pisah dan
semua pekeria yang
tolok ukur pemberian uang pisah diserahkan
tersebut. Namun semua
penjelasan
l5
:
bukan
tidak ?. Karena tidak
lebih laniut
ada
mengenai
tetapi dap* diberikan
kepada
di PHK karena mangkir
ini diserahkan
PP/PKB,
menerangkan lebih laniut mengenai wallb
termasuk substansi mengenal iumlah uang
atau tidaknya pemberian uang plsah apabila
pisah tercebut.
timbul hak atas uang pisah tersebut. Dalam
kepada mekanisme pembuatan
semua pasaFpasal
158, 162 dan 168 UU
Pelanggaran Atas Ketentuan Pemberian Uang
Nomor 13 Tahun 2@3 tersebut hanya menyebutkan bahwa pekeria/buruh yang
Pisah'
bersangfiutan "selain memperoleh uing
Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam
penggantian hak, diberikan uang plsah".
UU Nomor 13 Tahun 20O3 tidak
Pertanyaan selanlutnya, bagaimana kalau
diatur
tidak memberikan uang
mengenai uang pisah sebagai suatu hak bagi
perusahaar
pekeria/buruh yang diputuskna hubungn
atau bahkan tldak mengatur mengenai uang
kerianya (PHK), khususnYa
bagi
pisah, baik dalam PK atau PP/PKB. Apakah
di PHK karena alasan' alasan melakukan kesalahan berat, mengundurkan diri atas kemauan sendirl, atau pekeria/buruh mangkir Yang
ada sankl bagi pengusaha ? Walaupun secara
dikualifikasikan sebagal mengundurkan dlri,
"diberikan uang ptsah", dapatlah ditafsirkan
walau pemberian uang pisah tersebut selain
bahwa "harus diberikan" berupa seiumlah
harus (terlebih dahulu) telah diatur dalam PK
uang yang merupakan uang pisah
atau PPIPKB, iuga harus memenuhi
besanrya dan pelalsanaannya diatur dalam
pekeria/buruh yang
dan
eksplisit, dalam
plsah,
UU Nomor 13 Tahun 2AA3
tidak secara tegas tersurat "harus atau walib diberikan uang pisah", tetapi dengan kalimat
yang
criteria
PK, atau PPIPKB. Dengan diaturnya
pekeria/buruh yang berhak menerimanya.
pemberian uang pisah tercebut dalam UU
persyaratan-persyaratan
:
apakah pemberian uang
Nomor 13 Tahun 2OO3, berartl uang pisah
pisah tercebut merupakan ketentuan yang
tersebut sudah meniadi hak (normatiO
normative, atau dengan kata lain apakah
pekeria/buruh, sehingga
pekeria/buruh yang di'PHK karena alasan-
pekeria/buruh tidak diberikan uang pisah dan
alasan sebagaimana ditentukan'tersebut berhak atas uang pisah? dan sebaliknya
kemudlan meniadi percelisihan, maka sudah ielas pengusaha tetap akan diwaiibkan untuk
perusahaar berkewaiiban
memberlkan uang pisah tersebut.
Pertanyaannya
untuk
apabila
membayarnya ?.
Pertanyaan
ini
beralasan karena dalam
Saran
pasal-pasd yang
Bagimana kalau uang pisah tidak diberikan?.
menyebutkan mengenai uang pisah tercebut,
Atau uang pisah tetap diberikan, akan tetapl
ketentuan umum
demikian
iuga
dan
perusahaar
penielasannya tidak
16
tidak mau mengatumya
dalam
tldak ada sankd, tapl harus tldak lag dtberlkan "uang penghargaan masa diberlkan. Seyoryanya segera setelah kerfa" dan "gantl keruglan" (sebagalmana bertakunya UU Nomor 13 Tahun 2OO3 dlatur datam KEPMEN I5O/2OOO), tetapl PPIPKB,
tanggal 25
Maret 2003,
perusahaar/pengusaha menyesualkan perlanllan kerianya (PK) atau peraturan perusahaar/pertanfhn
kerfa
dlberlkan uang penggantlan hak dan uang plsah. Selamat mengatur.
bersamanya
(PPIPKB), sehlngga apablla terladl pemutusan
hubungan kerla dengan alasan pekerla/buruh
melakukan kesalahan berat, atau karena pekerla/buruh melakukan kesalahan berat,
atau karena pekerfa/buruh mengundurkan Umai Kasim dlrt atas kemauan sendlrl, atau karena f,sDala ftb Beglan f,onsultarl mangklr yang dlkuallflkaslkan seba;-' Edr Baglap Bentual Eukun, Blmf,uf,um f,ulrun rtan pengunduran dlrl, terhadap
pekerfa/buruh
17
r
llepnaksrtrans.
f,Lt{
