Governance dan Resiko Kriminalisasi “Industri Telekomunikasi” Nonot Harsono
LKDI – Jakarta, 30 April 2014
Alur Diskusi • Governance: – Governance industri Telekomunikasi oleh Negara – Hukum adalah panduan Governance
• Kriminalisasi: – – – –
Perbuatan Bisnis = Perbuatan Hukum Perbuatan Bisnis Perbuatan Pidana Kesiapan APH & Pengadilan memahami konteks telekomunikasi Kesiapan Direksi memahami konteks hukum
• Contoh kasus: – Kasus IM2: APH tidak paham governance telekomunikasi.
• Kelemahan sistem hukum Indonesia – Regulasi Telekomunikasi = hukum administrasi – Bad Governance: Unclear Job description & lack of leadership
• Rekomendasi
30-april-2014
2
GOVERNANCE • TOR LKDI: “Governance berarti proses pembuatan kebijakan dan proses implementasinya”. • Kebijakan dan panduan implementasinya di level perusahaan AD/ART Perusahaan. • Kebijakan dan panduan implementasinya di level Negara UU/PP/PM Hukum Negara. • AD/ART (hukum perusahaan) harus sejalan dengan Hukum Negara. 30-april-2014
3
ICT/Telekomunikasi sebagai salah satu pilar ekonomi nasional
GOVERNANCE INDUSTRI berdasar techno-economy dunia 1/6/13
jujur, tanggung jawab, bijaksana
4
Teknologi = alat bantu untuk memudahkan pekerjaan.
Jaman Listrik
Jaman Nuklir
Jaman Elektronika
Jaman Ruang Angkasa
Jaman Informasi & Komunikasi
Jaman Bio-tech
saat ini
Jaman Uap
Jaman Perunggu Jaman Batu
Jaman Besi
Negara ekonomi maju adalah negaranegara yang mampu memanfaatkan teknologi untuk menciptakan kemakmuran. Tarek M. Khalil, Management of Technology: the key to competitiveness and wealth creation, McGrawHill, USA, 2000, hal. 28. (Professor at University of Miami, Florida) broadband bermanfaat ekonomi
5
Siklus techno-economy dunia
broadband bermanfaat ekonomi
6
Peningkatan 10% pop penetrasi broadband => peningkatan GDP 1.38 % Untuk Indonesia sekitar 130 trilyun rupiah. 1/6/13
jujur, tanggung jawab, bijaksana
7
UU 17 thn 2007 RPJP 2005~2025 dan Perpres 5 thn 2010 RPJMN 2010~2015 Visi dan Strategi TIK-INDONESIA
“Menuju Masyarakat Informasi yang Sejahtera dalam kerangka NKRI” 1
Transformasi Ekonomi
Membina industri, penyelenggaraan, dan entrepreneurship sektor TIK. Membangun TIK sebagai tools efisiensi dan produktifitas. Dampak yang diharapkan: Pemerintahan Pariwisata Pertanian Transportasi Manufacturing Kelautan E-economy UMKM
4
Transformasi Sosial
3
Inovasi & Pelestarian Budaya
Meningkatkan kualitas hidup melalui ketersediaan akses informasi yang merata, terjangkau dan berkualitas.
Mendorong industri konten lokal & arsip elektronik seni-budaya daerah yang ber-Bhinneka Tunggal Ika.
Dampak yang diharapkan: Layanan Kesehatan meningkat Kualitas Pendidikan merata Media Elektronik & Hiburan Masyarakat Melek manfaat TIK
Dampak konten yang diharapkan: Info Kuliner Sosial budaya Potensi Daerah Bahasa Daerah Sejarah Bangsa Adat-istiadat Cerita Rakyat Industri Kreatif
Mengembangkan Human Capital Mengembangkan SDM terampil TIK dan membangun masyarakat berbasis pengetahuan & kearifan lokal.
Meminimalkan Digital Divide Mendidik masyarakat daerah tertinggal tentang TIK dan cara memanfaatkannya.
5 6
2
Membangun Infrastruktur TIK Membangun infrastruktur jaringan backbone, distribution, dan access broadband hingga ke desa-desa.
21-12-2010
menuju konvergensi pemikiran
8
Kebijakan jaringan TIK nasional?? Luar Negeri
Satelit domestik
Bagaimana dengan jaringan kita saat ini? Bagaimana program USO or BSO kita?
GI Penghubung Propinsi Servers
Penghubung Kabupaten
Accessnetwork Penghubung Kecamatan
Nasional-Backbone-network Penyelenggara Besar (Open Access) atau Konsorsium
Distribution-network Operator/ Pemda
Operator/ UKM
Pemerintah tidak memiliki dana, sehingga mengundang swasta untuk membangun Telekomunikasi Indonesia. APH, Pengacara, dan Pengadilan wajib memahami program nasional ini. bersama kita bisa
9
Misi Nasional NKRI • UU 17 thn 2007: Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005~2025 – Regulasi yang mengantisipasi konvergensi internet, telekomunikasi, dan penyiaran;
• Perpres 5 thn 2010: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2010~2015 – Indonesia Connected via Jaringan broadband nasional (Target: pada 2014, 30% populasi dan 75% kota kabupaten terhubung broadband); 1/6/13
jujur, tanggung jawab, bijaksana
10
Governance Telekomunikasi • • • • • • •
UU 17 thn 2007 tentang RPJP 2005~2025 Perpres 5 thn 2010 tentang RPJMN 2010~2014 Target WSIS Declaration 2005 UN Millennium Development Goals (MDGs) Asean ICT Master Plan ITU ICT indicator Inpres nomor 3 tahun 2003 tentang Sisfonas
• Perpres 20 thn 2006 tentang Dewan TIK Nasional 29 Oktober 2013
konvergen mendukung tujuan nasional
11
MINDSET • Telekomunikasi amat penting – Penggerak ekonomi dunia – Pemacu efisiensi dan produktifitas – Pembuka lapangan kerja yang masive – Tools untuk Transformasi ekonomi dan sosial
• Negara tidak mampu mendanai sendiri – Mengundang investor asing dan swasta DN – Sebagian dilakukan oleh BUMN 29 Oktober 2013
konvergen mendukung tujuan nasional
12
Mindset APH & Pengadilan • Negara yang mengundang investor • Negara yang “minta tolong” para pelaku usaha Seharusnya
• Negara membuat Regulasi yang meng-insentif • Negara menciptakan ekosistem yang menarik • Seluruh pelaksana negara memiliki mindset yang sama (alur pikir yang konvergen). 29 Oktober 2013
konvergen mendukung tujuan nasional
13
Apa dan kenapa?
KRIMINALISASI: perbuatan bisnis dikemas menjadi tindak pidana 30-april-2014
14
Alur Pikir Kriminalisasi KRIMINAL = Tindak Pidana KRIMINALISASI = semua dianggap tindak pidana Hukum Administrasi
Sanksi Administratif
Hukum Pidana
Sanksi Pidana
30-april-2014
15
Hukum = Panduan Governance • Hukum adalah himpunan “aturan main” untuk mencapai tujuan nasional (telekomunikasi). • Memberi Kepastian tentang: – “yang boleh” dan “yang dilarang” – peluang usaha dan investasi – pilihan nasib(resiko) pribadi dan perusahaan
• Hukum telekomunikasi = hukum administrasi = regulasi teknis = panduan governance industri. • Melanggar regulasi = melanggar hukum pidana?? • Melanggar Peraturan Menteri = Tindak Pidana ??? 29 Oktober 2013
konvergen mendukung tujuan nasional
16
Sebab terjadinya Kriminalisasi: • APH & Pengadilan mengabaikan Hukum Administrasi (governance telekomunikasi). • APH & Pengadilan mengabaikan pembagian tugas/otoritas dalam governance negara. • APH merekayasa sengketa administrasi menjadi tuduhan tindak pidana (kriminal) dan Pengadilan membenarkan kesalahan APH. • Direksi/pimpinan perusahaan “tertegun” dan “memaklumi” kejadian kriminalisasi. • Lack of Leadership (krisis negarawan) di semua lini 29 Oktober 2013
konvergen mendukung tujuan nasional
17
Hasrat Kriminalisasi • • • •
Motiv Ekonomi, Karir, dst. ? Motiv Persaingan Usaha ? Motiv persaingan antar Lembaga ? dsb…
KRIMINALISASI adalah perbuatan KRIMINAL oleh oknum APH ; Sayangnya, Pengadilan sering terbawa turut serta 30-april-2014
18
Contoh Nyata Kriminalisasi: • Kasus IM2 – Indosat – Hukumnya jelas dan pasti, tetapi APH dan pengadilan tidak pasti memahami. – Logika akal sehat dikalahkan oleh perdebatan redaksi kalimat hukum berdasar persepsi pribadi. – Gengsi/ego lembaga mengabaikan tujuan nasional. – “Pengadilan teknis” dipaksa menjadi “pengadilan pidana tipikor”
29 Oktober 2013
konvergen mendukung tujuan nasional
19
Konstruksi Kasus IM2 • APH tidak paham tentang peristiwa hukum dan konteks teknis dalam bisnis jaringan seluler; • Akibatnya, IM2 dituduh menggunakan alokasi pita frekuensi milik Indosat; • Karena itu disangka harus membayar biaya hak penggunaan frekuensi (BHP-frek); • Di audit oleh BPKP, didapati tidak membayar (karena memang tidak perlu); Lalu disangka tidak memenuhi kewajiban kepada negara; • Sangkaan TIPITEL dibungkus TIPIKOR kriminalisasi. • PMH yang dituduhkan adalah perbuatan yang mustahil dilakukan. 1/6/13
jujur, tanggung jawab, bijaksana
20
Kelemahan sistem Hukum • Regulasi Telekomunikasi = hukum administrasi yang tidak lengkap. – Tidak ada bab kewenangan regulator dan kurang instrumen penegakan regulasi oleh regulator;
• Governance buruk: kewenangan yang tidak lengkap & lack of leadership. – UU Telekomunikasi tidak memuat mekanisme pelaksanaan kewenangan regulator. – Komunikasi lintas lembaga Pemerintah amat lemah (ego sektoral tumbuh subur). 30-april-2014
21
Rekomendasi: STOP Kriminalisasi • Pertegas bagi tugas antara hukum pidana dan regulasi teknis dengan membentuk UU tentang sistem hukum Indonesia. Governance Hukum Indonesia. • Sosialisasi & Penataran berkala tentang regulasi teknis kepada para APH, lembaga Peradilan, dan dunia usaha menyamakan persepsi & pemahaman tentang Governance Negara atas industri telekomunikasi. 29 Oktober 2013
konvergen mendukung tujuan nasional
22
Akhir kata
TERIMA KASIH
30-april-2014
23
