GLOBALISASI, MIGRASI DAN KEAMANAN NASIONAL MALAYSIA : SATU TINJAUAN LITERATUR

1

GLOBALISASI, MIGRASI DAN KEAMANAN NASIONAL MALAYSIA : SATU TINJAUAN LITERATUR Firdaus Misran dan Aini Fatihah Roslam1

Abstract Migration issue is not merely draw attention to Malaysia but also to every sovereign state(s) in today’s globalized world. The Issue of migration has been regard as prime subject that able to threat national security and vis-à-vis state relations. Thus with the understanding of research main terminology such as globalization, migration and national security, the study is set to explore factors that lies toward the mobilization of foreign migrants to Malaysia, while becoming the actual threat to state national security. The study been conducted in qualitative method via content analysis approach. Secondary data were retrieved and collected from printed and also reliable online sources that fit for academic reference. The preliminary result indicate that globalization encourage the mobilization of illegal foreign migrants that later posit an actual threat to Malaysian national security. Keywords: Globalization, illegal migrants, migration, national security, Security threat

Pendahuluan Globalisasi dikaitkan dengan konsep pengurangan kedaulatan nasional, penerobosan perbatasan, kecanggihan teknologi, perbaikan dan perluasan transaksi perdagangan dunia berdasarkan ide perdagangan bebas. Dengan kata lain, globalisasi adalah sebuah fenomena yang ada kompresi ruang dan waktu dalam hubungan sosial, difasilitasi oleh kemajuan teknologi dan pola pikir yang lebih terbuka. Menurut sebuah survei yang dilakukan setuju bahwa globalisasi bukanlah sebuah ancaman, tetapi proses globalisasi telah menyebabkan dampak

kedua (secondary impacts)

terhadap negara (Globalisasi dikaitkan dengan pengurangan kedaulatan nasional, penerobosan perbatasan, kecanggihan teknologi, perbaikan dan perluasan transaksi perdagangan dunia

1

Calon Doktor Falsafah, Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi, Universiti Teknologi MARA (UiTM), 40450 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, [email protected] & Calon Doktor Falsafah, Program Strategi dan Keselamatan, Pusat Pengajian Sejarah, Politik dan Strategi (PPSPS), Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan, [email protected] atau [email protected].

2 berdasarkan ide perdagangan bebas (Embong, 2000). Dengan kata lain, globalisasi adalah sebuah fenomena yang ada pemampatan ruang dan waktu dalam hubungan sosial, difasilitasi oleh kemajuan teknologi dan pola pikir yang lebih terbuka. Menurut survei yang dilakukan, setuju bahwa globalisasi bukanlah sebuah ancaman, tetapi proses globalisasi telah menyebabkan dampak kedua (secondary impacts) bagi negara (Abdullah, 2010: 102). Migrasi adalah salah satu efek dari proses globalisasi. Hal ini karena proses globalisasi telah menyebabkan pergerakan orang dari satu tempat ke tempat lain dalam rangka memenuhi tuntutan atau kebutuhan hidup. Migran dapat dibagi menjadi lima kategori dasar yaitu; migran secara sah diterima oleh hukum negara (legally admitted immigrants), pekerja migran (contract labour migrants), migran ilegal (illegal immigrants), migran suaka politik (asylum-seekers) dan migran terlantar (refugees) (Meissner, 1995: 381-390). Malaysia sebagai negara merdeka tidak luput dari masalah ini. Namun, dari lima jenis migran tersebut, studi ini hanya fokus pada tiga kategori saja, yaitu; migran ilegal dan ancaman terhadap keamanan nasional negara – masyarakat dan rezim pemerintah. Hal ini karena berdasarkan survei yang telah dilakukan menemukan migran ilegal memiliki dampak langsung pada keamanan sosial dan meningkatkan rasa tidak aman di kalangan masyarakat Malaysia (Abdullah, 2010: 102). Oleh karenanya, globalisasi telah menimbulkan pertanyaan tentang penyalahwilayahan, penerobosan perbatasan dapat menyebabkan hilangnya kontrol terhadap masyarakat negaranya. Oleh karena itu, penelitian ini akan menjawab pertanyaan apakah imigran ilegal merupakan ancaman terhadap nilai-nilai utama dari Malaysia? Jika hal itu merupakan ancaman, bagaimana hal itu akan mempengaruhi nilai-nilai utama negara?

Globalisasi

3 Dari hasil analisis, globalisasi adalah sebuah fenomena yang multi-dimensi, meliputi ekonomi, politik, budaya dan ideologi (Waters, 1995; Mittelman, 1996) dan tidak dapat dilihat hanya sebagai faktor ekonomi, perdagangan dan teknologi saja seperti yang sering ditemukan dalam wacana populer. Globalisasi juga dapat dilihat dari beberapa aspek -- i) globalisasi sebagai sebuah proses; ii) globalisasi sebagai proses ekonomi, politik dan budaya yang berasal dari proses itu sendiri; dan iii) globalisasi sebagai sebuah ideologi (Robertson, 1992; Waters, 1995; Mittelman, 1996; Albrow, 1997). Dari ketiga-tiganya dalam globalisasi, globalisasi sebagai suatu proses yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal proses globalisasi – merupakan fenomena global yang muncul sebagai akibat dari berbagai proses struktur transnasional dan domestik yang memungkinkan penetrasi ekonomi, politik, budaya dan ideologi suatu negara yang masuk atau menembus batas negara lain. Globalisasi melibatkan pemampatan ruang dan waktu dalam hubungan sosial, dan munculnya kesadaran global mengenai pemampatan tersebut (Robertson, 1992; Waters, 1995; Mittelman, 1996; Albrow, 1997). Ini berarti bahwa konsep globalisasi mengacu pada dua proses – i) proses obyektif, yaitu pemampatan (yang dimungkinkan oleh teknologi yang bersifat konstitusional, ekonomi, telekomunikasi, transportasi, dll); ii) proses subyektif, yaitu peningkatan kesadaran manusia terhadap pemampatan tersebut, terutama yang berkaitan dengan nasib manusia dari berbagai negara (seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pendahuluan (Mittleman, 1996).

Migrasi Migrasi berarti bergerak atau bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari kehidupan yang lebih nyaman. Kegiatan migrasi ini umumnya yang dikenal di masyarakat adalah dilakukan oleh dua kelompok. Kelompok ini adalah imigran legal dan imigran ilegal yang

4 datang secara ilegal. Imigran adalah mereka yang datang ke negara ini untuk tujuan bekerja dan memungkinkan ijin masuk secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Sementara itu, imigran ilegal adalah mereka yang datang ke sini tanpa mengikuti aturan tetapi dengan tujuan yang sama bekerja. Sejarah awal kedatangan imigran karena pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat sehingga tenaga kerja lokal tidak memadai. Dimulai dari kebijakan pemerintah untuk membuka peluang investasi yang lebih luas dan menyediakan layanan dan fasilitas bagi investor asing untuk membangun pabrik di sini. Karena itulah maka terjadi eksodus ke negara itu. Migrasi yang berlangsung dewasa ini, terutama dari tetangga kita adalah untuk mencari kebutuhan hidup. Seperti disebutkan di awal bahwa migrasi ini dibagi menjadi lima kategori (Meissner, 1995: 381390).

Keamanan Aspek keamanan merupakan agenda utama setiap negara di dunia ini tidak peduli apakah otoritas negara tersebut besar atau kecil. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dan memastikan negara, warga negara, perbatasan, wilayah dan nilai-nilai utama bebas dari segala bentuk ancaman keamanan. Muthiah Alagappa mengatakan fokus utama keamanan di negaranegara Asia adalah kesinambungan politik, keamanan ekonomi dan keharmonisan sosiobudaya. Kelangsungan hidup termasuk otonomi di tingkat internasional, keutuhan wilayah, kesatuan nasional, stabilitas politik, kesejahteraan sosial, ketertiban umum, perlindungan sistem politik dan keberlanjutan pemerintah dalam memerintah (Muthiah Alagappa, 1998: 624-629). Kemampuan untuk memberikan perlindungan nilai-nilai ini menjadi poros utama kebijakan keamanan nasional. M. Abdul Monem Al-Mashat (Abdul Monem M. Al-Mashat, 1985: xvii), mendefinisikan keamanan nasional:

5

[state security]...the capacity of a society to protect individuals, groups and the nation from physical and socio-economic dangers and from the threat of such dangers created by both systemic and attributional conditions (Abdul Razak Baginda, 2007: 38). Ancaman terhadap keamanan nasional dapat dibagi menjadi dua bagian utama ancaman umum, yaitu ancaman eksternal dan ancaman internal. Ancaman eksternal dapat dilihat sebagai ancaman – ancaman yang datang dari luar batas negara di mana secara tradisional merupakan bentuk ancaman militer. Namun, setelah berakhirnya Perang Dingin, berbagai bentuk ancaman baru yang diidentifikasi tidak bersifat militer seperti kejahatan transnasional, migrasi, lingkungan, dan kekerasan. Sementara itu, ancaman internal adalah ancaman yang datang dari dalam negeri dan bisa melemahkan negara nilai-nilai utama/inti, integritas struktur sosial dan kelancaran fungsi dari pemerintah yang mengatur negara. Di antara bentuk ancaman internal, adalah isurgensi, ekstrimis agama, kelompok – kelompok separatis dan radikal dan sebagainya (Jatswan S. Sidhu, 2009: 1).

Ancaman Keamanan Menurut Perspektif Malaysia Ada hal-hal yang dapat diperhitungkan ketika membahas ancaman keamanan dari perspektif negara. Salah satu faktor adalah persepsi pemimpin itu sendiri. Misalnya Mahathir Mohamad percaya bahwa; Security is not just a matter of military capability. National Security is inseparable from political stability, economic success and social harmony. Without these all the guns in the world cannot prevent a country from being overcome by its enemies, whose ambition can be fulfilled sometimes without firing a single shot (Mohamad, 1986).

6 Oleh karena itu, persepsi ancaman oleh pemimpin adalah tidak penting terkecuali dalam menentukan tindakan dan kebijakan juga dilakukan untuk negara yang dipimpinnya. Hal ini disepakati oleh Noraini Abdullah (Noraini Abdullah, 1980: 142-158.) bahwa Malaysia tidak memiliki definisi khusus dari ancaman seperti itu karena berubah–ubah. Hal ini disebabkan definisi ancaman telah dipengaruhi oleh persepsi pemimpin negara. Gambar 1 Keterkaitan Antara Globalisasi, Migrasi dan Ancaman Terhadap Keamanan Nasional Malaysia

Sumber: Noraini Abdullah, 1980.

LATAR BELAKANG ISU MIGRAN DI MALAYSIA Isu masuknya migran ilegal di Malaysia bukan hal baru, tetapi telah mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 1980 ketika Malaysia fokus kepada kemakmuran ekonomi dan

7 keamanan. Malaysia muncul sebagai salah satu ekonomi terkemuka di Asia (Newly industrialise Negara-NIC) dan mampu menyediakan lapangan kerja dan kesempatan untuk warganya dan warga asing. Untuk mengembangkan ekonominya, Malaysia membutuhkan tenaga kerja yang baik dan terlatih atau kurang terlatih. Pekerja asing diperoleh dari negara-negara seperti Indonesia, Thailand, Filipina, dan Vietnam yang jumlah penduduknya lebih besar dari Malaysia (Ruhanas Harun, Peningkatan Keselamatan Bersama Melalui Kerjasama Duahala Malaysia dan Negara-negara Jiran dlm. JEBAT 36, 2009, hlm: 21.). Berdasarkan kepada keadaan saling memerlukan inilah maka kerajaan Malaysia memberikan keutamaan untuk mengimport tenaga kerja Indonesia yang seterusnya membanjiri negara ini sama ada secara sah ataupun secara haram. (Indonesia mengekspor sumber tenaga kerja terbesar ke Malaysia. Kehadiran banyak orang Indonesia di Malaysia didasarkan pada “push and pull” dan kehadiran mereka merupakan hal yang “alami” bukan hanya karena kedua negara tetangga dekat secara geografis, tetapi juga mereka memiliki kesamaan dalam hal sosial, etnis dan bahasa yang memudahkan integrasi antara imigran dengan masyarakat setempat. Saat ini, diperkirakan 4,5 juta orang Indonesia di Malaysia, 1,5 di antaranya adalah imigran illegal atau tidak berdokumen (Laporan Siasatan Migrasi, 2014, Jabatan Perangkaan Malaysia. [20 Mac 2016]). Berdasarkan kondisi saling membutuhkan maka pemerintah memberikan prioritas untuk impor tenaga kerja Indonesia yang pada gilirannya membanjiri negara ini baik secara legal atau ilegal. Selain Indonesia, Malaysia juga menerima tenaga kerja dari Filipina. Imigran Filipina ini lebih banyak di Sabah Malaysia. Situasi di Sabah sangat memprihatinkan karena ada banyak orang asing. Menurut laporan terbaru, imigran ilegal di Sabah sebanyak 610.104 orang dibandingkan dengan Penduduk Sabah yang hanya 3,4 juta orang (Statistik menunjukkan

8 peningkatan kejahatan yang dilakukan oleh pendatang asing daripada 1333 kasus pada 1992 menjadi 3113 pada 2002. Sejumlah 62% dari jumlah ini dilakukan oleh rakyat Indonesia) (Mustafa Kamal Wahab, dlm Ruhanas Harun, dlm. JEBAT 36, 2009: 22.). Dari jumlah tersebut, sekitar 317.837 orang yang tidak memiliki dokumen, sementara itu sejumlah 230.000 orangorang yang bekerja di negara itu secara sah. Jumlah besar ini tidak mengherankan karena sebagian besar pekerja di bidang pertanian dan konstruksi adalah warga negara asing. 80 persen pekerja di bidang pertanian ini terdiri dari orang Indonesia, sementara 70 persen dari pekerja konstruksi berasal dari Filipina (The Star, 2009, 20 Oktober, dlm. Ruhanas Harun, dlm. JEBAT 36, 2009: 23.). Meskipun jumlah migran yang begitu besar, para pemimpin di Sabah tidak peduli dengan hal-hal seperti kebutuhan untuk mengisi lowongan pekerjaan pada bidang-bidang tersebut. Ketidakstabilan politik di Filipina Selatan dan situasi perekonomian di Malaysia yang baik menyebabkan mereka memilih untuk datang ke negara ini. Tidak diragukan lagi, faktor geografis juga yang memudahkan mereka untuk memasuki Malaysia. Kehadiran migran Filipina ke Malaysia kurang mendapat sorotan pers jika dibandingkan dengan migran Indonesia. Salah satu alasannya adalah kehadiran mereka terkonsentrasi di beberapa daerah kecil di Sabah dan di Semenanjung Malaysia. Hal ini berbeda dengan migran Indonesia yang terlibat dalam kasuskasus pelecehan yang mendapat liputan besar pers Indonesia meskipun kasusnya yang terisolasi. Umumnya tenaga kerja Filipina yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga lebih terlatih daripada tenaga kerja Indonesia, sehingga masalah yang timbul antara mereka dan majikan berkurang (The Star, 2009, 20 Oktober, dlm. Ruhanas Harun, Peningkatan Keselamatan Bersama Melalui Kerjasama Duahala Malaysia dan Negara-negara Jiran dlm. JEBAT 36, 2009: 23).

9 Thailand juga dikenal sebagai pemasok pekerja ke Malaysia, meskipun jumlahnya tidak setinggi Indonesia dan Filipina. Ada dua kelompok pekerja asing dari Thailand, yaitu mereka yang datang secara legal maupun kelompok migran ilegal. Pekerja asing dari Thailand meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2001, statistik menunjukkan bahwa ada 2.508 orang Thailand yang bekerja di Malaysia. Jumlah terbesar sejak tahun 2001 – 2007 adalah pada tahun 2002, di mana ada 20.599 warga Thailand yang bekerja di Malaysia. Namun, angka ini berkurang pada tahun 2007 dimana jumlah mereka mencapai 18.456 orang. Dalam masalah migran ilegal yang berasal dari Thailand, jumlah penerimaannya tidak banyak dibandingkan dengan Indonesia. (Ruhanas Harun, dlm. JEBAT 36, 2009: 23). Pada tahun 2006, jumlah mereka yang dapat dideteksi lebih dari 3.000 orang. Hal ini terjadi mungkin karena kurangnya efisiensi pengawasan perbatasan dan kerjasama antara kedua belah pihak, Malaysia dan Thailand. Selain itu, Vietnam juga merupakan pemasok negara tenaga kerja ke Malaysia. Beberapa kesepakatan telah ditandatangani antara Malaysia dan Vietnam mengenai hal tersebut. Pada tahun 2007, ada sekitar 12.000 orang tenaga kerja Vietnam di Malaysia dan jumlah ini menurun pada tahun 2009. Secara umum, pekerja Vietnam ini tidak menjadi masalah dalam isu keamanan dan dalam hubungan bilateral Malaysia-Vietnam (Ibid.).

Statistik Pekerja Asing Menurut laporan dari Departemen Sumber Daya Manusia melalui menterinya, Datuk Seri Richard Riot Jaem, ada lebih dari 4.5 juta pekerja asing yang telah masuk ke Malaysia secara ilegal pada tahun 2014. Sebagian besar pekerja asing diselundupkan berasal dari Indonesia, Filipina, Bangladesh, Myanmar, Vietnam dan India. Pada tahun 2014, jumlah pekerja asing di Malaysia diperkirakan mencapai 6.7 juta orang (New Sunday Times, 2014, http://www.nst.my/.

10 24 Ogos, [28 Mac 2014]). Namun, tidak ada statistik yang menunjukkan jumlah imigran ilegal di Malaysia secara nyata. Di Sabah, diperkirakan kurang lebih sekitar 585.796 pekerja asing yang terdaftar dalam Jawatankuasa Khas Persekutuan (JKP) dan diperkirakan 80.000 adalah imigran ilegal. Sementara jumlah pekerja asing dan imigran ilegal di Sarawak relatif rendah dibandingkan di Semenanjung Malaysia dan Sabah. Di Sarawak, menurut pegawai Public Relations, Departemen Imigrasi Sarawak, Abril Babil, ada 55.000 pekerja asing yang terdaftar. Dari jumlah tersebut, 51.000 orang adalah warga negara Indonesia yang bekerja di berbagai sektor termasuk 6.317 yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga (Wilson Luke, 2000, dlm. Sarawak Tribune, 2000, http://www.sarawaktibune.com.my, 6 Januari, [28 Mac 2014]). Statistik imigran ilegal di Malaysia pada tahun 2009 diperkirakan mencapai antara 450.000 sampai 600.000 orang. Namun, tidak satupun dari data yang dapat mengkonfirmasi statistik yang sebenarnya tentang imigran ilegal, termasuk lembaga penegak hukum dari pemerintah. Beberapa laporan menyatakan bahwa Malaysia dihuni oleh 750.000 pekerja asing illegal (Kamarulnizam Abdullah, dlm. Caroline Ziemke-Dickens dan Julian Droogan, 2010: 103). Di Sabah, negara bagian ini juga tidak hanya memiliki dilema pada masalah imigran ilegal tetapi juga pengungsi dari konflik di Mindanao sebesar sekitar 84.000 orang. Beberapa pengungsi adalah imigran ilegal yang berkedok pengungsi untuk mencari dokumen-dokumen resmi seperti kartu identitas. Musuh memungkinkan mereka untuk mendapatkan hak untuk pendidikan, pekerjaan dan fasilitas kesehatan. Masalah imigran ilegal di Sabah juga mendapat perhatian dari pemerintah kedua negara bagian dan juga pemerintah federal (Kamarulnizam Abdullah, dlm. Caroline Ziemke-Dickens dan Julian Droogan, 2010: 103).

11 MIGRASI DAN ANCAMAN TERHADAP KEAMANAN NASIONAL MALAYSIA Ancaman Ekonomi Ada tiga dampak ekonomi yang besar sehubungan dengan imigran ilegal, terutama Indonesia. Pertama, pekerja lokal memiliki kesulitan mendapatkan kenaikan gaji dari majikan karena majikan sekarang memiliki pilihan untuk mempekerjakan pekerja asing yang membayar lebih murah. Ini berarti bahwa kehadiran imigran tersebut telah melemahkan daya tawar pekerja lokal. Kedua, meningkatnya tingkat pengangguran di negara bagian ini. Meskipun mungkin belum meluas, namun dari waktu ke waktu ada laporan media yang mengatakan bahwa pengusaha di sektor manufaktur tidak menggunakan pekerja lokal dan menggantinya dengan pekerja asing karena upah yang lebih murah. Ketiga, kebanyakan imigran mengirim uang kembali ke negara asal mereka untuk keluarga mereka. Dengan jumlah yang besar, hampir dua juta orang, aliran mata uang Ringgit Malaysia di luar negeri telah mempengaruhi perekonomian Malaysia. Pada tahun 1996 saja, diperkirakan hampir 2 miliar Ringgit Malaysia telah dikirim oleh imigran Indonesia ke negara asal mereka (Muhamed Salleh Lambry, dlm. Nor Azizan Idris, 2005: 151). Jelas dapat dilihat bahwa kehadiran imigran memberikan dampak besar terhadap perekonomian Malaysia. Meskipun ada pendapat yang mengatakan bahwa kehadiran migran dapat membantu pertumbuhan ekonomi Malaysia. Tapi fakta bahwa kehadiran mereka juga memiliki dampak negatif pada ekonomi yang selanjutnya mengancam masyarakat Malaysia berdasarkan bukti yang telah disajikan.

Ancaman Sosial dan Politik Tidak diragukan lagi kedatangan imigran telah membantu memperkuat ekonomi Malaysia dalam bidang-bidang tertentu, namun kehadiran mereka terutama yang illegal telah menyebabkan

12 masalah dan menambah beban aparat keamanan negara. Menurut angka kejahatan, keterlibatan asing dalam kegiatan kriminal adalah dua sampai tiga persen per tahun. Tetapi, jika diperiksa jenis kejahatan dimana mereka terlibat, tingkat keterlibatannya dalam kejahatan kekerasan cukup tinggi. Pada tahun 1996, keterlibatan warga asing adalah pembunuhan 27,3%, dimana 18% percobaan pembunuhan, 35,6% kasus dalam kelompok perampokan bersenjata dan 16,3% perampokan bersenjata perseorangan (Ibid). Pada tahun 2006, tercatat secara total 6.018 kasus kejahatan serius yang melibatkan warga negara asing. Kasus-kasus ini termasuk 1.004 kasus perampokan, dimana 106 kasus korban terluka, 61 kasus intimidasi, 59 kasus pembunuhan, 39 kasus menganiaya, 37 kasus perkosaan, 33 kasus pemerasan dan 29 kasus kerusuhan. Menurut statistik dari Markas Polisi Bukit Aman, pada tahun 2008 ada 3.704 kasus yaitu 1.261 kasus kejahatan kekerasan dan 2.443 yang melibatkan kejahatan properti. Hampir setengah dari kasus kejahatan di kalangan orang asing ini melibatkan imigran Indonesia (Utusan Malaysia Online, 2008, Pekerja Asing Didaftar ikut Kawasan, http://www.utusan.com.my, 6 Febuari [11 April 2011]). Kedatangan imigran, terutama dari Indonesia sejak tahun 1970 menunjukkan perbatasan Malaysia mudah dilewati. Di antara mereka yang datang secara ilegal ini, mungkin termasuk mantan penjahat atau kelompok subversif di negara asal mereka sebagai orang Aceh yang terlibat dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan benar-benar ingin diakui sebagai pengungsi politik. Ketika pemerintah Malaysia memutuskan untuk mengirim mereka pulang, mereka melakukan kerusuhan dan membakar kamp tahanan. Kejadian ini telah terjadi beberapa kali tapi kerusuhan terbesar yang melibatkan kematian seorang polisi dan delapan orang asing dan tiga puluh lainnya menderita luka-luka yang terjadi di kamp tahanan Semenyih pada 26 Maret 1998 (Muhamed Salleh Lambry, dlm. Nor Azizan Idris, 2005: 151). Dalam kasus lain, migran ilegal

13 (Indonesia) telah melakukan kerusuhan dan membakar bangunan pusat penahanan sementara mereka. Dalam dua insiden terpisah, Pada bulan Februari 2001, kerusuhan pecah di Pusat Penahanan Machap Umboo, Melaka. Pada Desember 2001, ada juga kerusuhan di pusat penahanan sementara di Kota Nenas, Pontian, Johor. Pemimpin Malaysia merasa tersinggung oleh kerusuhan-kerusuhan tersebut, yang banyak berdampak pada hubungan antara Malaysia dan Indonesia (Ibid.). Insiden berikutnya keterlibatan dalam perkelahian antara dua kelompok imigran dari Aceh, Indonesia di Kampung Limau Manis, Dengkil, Selangor yang juga merupakan satu masalah keamanan yang telah membawa kehancuran toko-toko yang dijalankan oleh orang asing dan juga kerusakan pada kendaraan yang diparkir di sana. Kejadian ini terjadi hanya empat hari setelah sekitar 500 pekerja pabrik Hualon warga negara Indonesia rusuh dan menyerang polisi di Nilai, Negeri Sembilan. Sebagai reaksi terhadap insiden itu, Dr. Mahathir Mohamad, Perdana Menteri Malaysia pada saat itu, telah menyatakan niat pemerintah untuk meninjau kembali perekrutan tenaga kerja Indonesia karena masalah yang ditimbulkan oleh mereka. Dia menggunakan ungkapan "nyah balik ke negara sendiri" yang ditujukan kepada pekerja asing jika mereka menciptakan masalah yang bisa membahayakan perdamaian dan keamanan di Malaysia (Ibid.). Reaksi yang diberikan oleh Dr. Mahathir bisa memberikan kesan bahwa beliau sebagai pemimpin telah merasa bahwa pekerja asing (juga mengacu kepada migran ilegal) bisa menimbulkan ancaman bagi keamanan rakyat. Hal ini jelas bahwa apa yang diusulkan oleh Noraini adalah tepat waktu jika dilihat dari sudut pemimpin persepsi ancaman (Noraini Abdullah, dlm. Mohammed Ayoob dan Chai-anan Samudavanija, 1980: 142-158).

14 Ancaman Kedaulatan Wilayah Perairan merupakan jalur utama bagi para migran ilegal memasuki Malaysia. Rute laut sering kebobolan untuk menyelundupkan imigran gelap ke Malaysia adalah Dumai di Sumatera ke Melaka, atau Dumai di Sumatera ke Telok Kemang, Negeri Sembilan, rute Pulau Bantam ke Pasir Gudang, Johor di Semenanjung Malaysia. Rute laut ini digunakan oleh kapten laut untuk menyelundupkan imigran gelap dari Indonesia ke Malaysia. Di Sarawak, rute laut yang digunakan untuk membawa masuk imigran gelap adalah Pontianak di Kalimantan Barat ke Semantan di Barat Selatan, Sarawak. Sementara itu, di Sabah rute laut di pulau-pulau terpencil di Laut Sulu, Laut Palawan dan Laut Sulawesi di perairan Sabah digunakan untuk membawa masuk imigran gelap dari Filipina ke Sabah melalui Sandakan, Lahad Datu, Semporna dan Tawau (Valencia M.J, 1991).

REAKSI REJIM: KEBIJAKAN PEMERINTAH MALAYSIA Malaysia telah pertimbangankan kepentingan nasional dan juga dalam konteks hubungan khusus dengan tetangganya.

Beberapa langkah awal

sebelum

ini

dapat

dianggap

sebagai

memperhitungkan cukup hati-hati agar tidak menyinggung siapa pun, terutama orang-orang dan pemerintah Indonesia. Pada 1980-an dan 1990-an, beberapa langkah yang diambil untuk mengatasi masalah pekerja asing.

Perjanjian Medan 1984 Perjanjian ini ditetapkan untuk menentukan tenaga kerja untuk sektor perkebunan dan pembantu rumah tangga (Indonesia) yang dibawa masuk secara sah. Namun, kebijakan yang diambil tidak mencapai keberhasilan sepenuhnya. Bahkan Perjanjian Medan bisa dibilang gagal mencapai

15 tujuannya. Setelah berakhirnya masa pendaftaran wajib, pemerintah telah meluncurkan serangkaian gerakan penggusuran bernama Operasi Nyah (Ops Nyah). Tujuan dari gerakan ini adalah untuk menahan mereka di pusat penahanan sementara sebelum mereka dideportasi. Meskipun peringatan dan tindakan ini mengecewakan pihak Indonesia, tindakan pengiriman kembali bukan hal baru bagi pemerintah Malaysia. Bahkan, sejak tahun 1975, pemerintah Malaysia telah memberikan perlindungan bagi lebih dari 254.000 pengungsi dari Vietnam. Namun, hingga pemerintah Malaysia mengambil tindakan lebih tegas untuk mencegah masuknya dan keberadaan migran ilegal Indonesia menyusul krisis ekonomi yang melanda negara tersebut dimulai pada bulan Juli 1997, Ops Nyah yang diluncurkan oleh pemerintah belum berhasil menyelesaikan masalah masuk dan keberadaan mereka (Muhamed Salleh Lambry, 2000, dlm. Nor Azizan Idris, 2005: 154).

Komite Kabinet Pada Pekerja Asing dan Imigran Ilegal Komite ini dibentuk pada 2009 untuk merampingkan kebijakan-kebijakan yang ada mengenai pekerja asing dan proposal untuk mengurangi ketergantungan industri pada pekerja asing di Malaysia. Komite ini adalah gabungan dua komite kabinet, yaitu Komite Kabinet pada Tenaga Kerja Asing dan Komite Kabinet pada Imigran Ilegal. Pada tanggal 17 Juli 2009, pertemuan menyepakati sejumlah hal; a)

Rekrutmen pekerja asing Bangladesh dibekukan.

b) Memberikan izin kembali untuk melakukan perekrutan pekerja asing bagi sektor manufaktur, elektronik dan tekstil.

16 c)

Tetap membekukan asupan pekerja asing untuk sektor jasa kecuali subsektor koki jasa restoran, dan pekerja cleaning dan laundry dan pekerja ulang penginapan di tempat-tempat peristirahatan.

d) Tidak ada otorisasi baru untuk menjalankan bisnis Pasokan dan Pengurusan Pekerja Asing (out–Sourcing) akan dihapus dan penelitian lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dari sistem ini benar-benar mencapai tujuan yang digariskan. e)

Pekerja asing diizinkan untuk bekerja di negara ini untuk jangka waktu maksimal 5 tahun saja untuk semua kategori kecuali pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga.

f)

Tenaga kerja asing tidak diizinkan untuk bekerja di garis depan (frontline).

g) Strategi pengurangan ketergantungan industri pada pekerja asing akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kondisi ekonomi dan kesesuaian untuk mencegah dampak negatif pada industri dan perekonomian nasional. Di antara proposal yang telah disepakati yaitu; i. Merampingkan semua prosedur dan proses perekrutan pekerja asing yang ada. ii. Perusahaan yang Menyediakan dan Pelaksana Pekerja Asing (out-sourcing) hanya diperbolehkan memasok pekerja untuk manufaktur, perkebunan dan pertanian saja. iii. Mendorong industri untuk beralih ke industri padat modal melalui dana-dana bantuan keuangan pemerintah, insentif pajak, dan lainnya. iv. Meninjau dan merampingkan insentif-insentif pelayanan yang ditawarkan kepada pekerja lokal sebagai struktur gaji, fasilitas tunjangan, pelatihan dan lain-lain. v. Mendorong lebih banyak self-service di berbagai sektor layanan yang diperkenalkan seperti restoran, SPBU, pasar mini dan lain-lain. vi. Penggunaan sistem IBS hingga 70% dalam semua kontrak konstruksi untuk pemerintah dan sektor swasta juga didorong untuk mengambil langkah-langkah serupa, dan

17 vii. Pendekatan lain yang sesuai akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesesuaian dan persyaratan (Pejabat Timbalan Perdana Menteri Malaysia, 2009, Kenyataan Media: Buruh Asing, http://www.pmo.gov.my, [12 Mac 2011]).

Program 6P Di bawah Program 6P (Pendaftaran, Legalisasi/Pemutihan, Pengampunan/Amnesti, Pemantauan, Penegakan dan Pengusiran/Deportasi), enam proses yang dilakukan dalam program ini; -- Proses pendaftaran dimaksudkan untuk mendaftarkan migran Indonesia yang tidak berdokumen. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan informasi majikan dan data biometrik migran ilegal untuk dicatat dalam database yang komprehensif pekerja asing di Malaysia. Metode pendaftaran adalah elemen yang ideal dalam pelaksanaan program 6P. Informasi yang telah dicatat penting supaya proses monitoring dapat dilakukan lebih efektif terutama untuk mengatasi penipuan identitas.) Proses Pemutihan adalah metode penyaringan/screening migran asing yang tidak berdokumen dan kemudian mendaftarkan mereka untuk tujuan rekamanan. Cara ini dilaksanakan untuk mengidentifikasi kebutuhan untuk mempertahankan mereka atau menawarkan lowongan pekerjaan bagi buruh migran yang telah terdaftar. Di samping itu, proses pemutihan memperhitungkan kelayakan majikan berdasarkan kebutuhan saat ini menurut sektor dan subsektor yang akan ditentukan oleh kementerian/badan pengawas. Program ini telah berakhir pada tanggal 10 Oktober 2011. Proses Pengampunan adalah proses pemulangan migran asing tanpa dokumen yang tidak berada dalam daftar pemutihan atau mereka yang memilih secara sukarela untuk kembali ke negara asal mereka atas biaya mereka sendiri tanpa dikenai berbagai bentuk tindakan. Namun, pengampunan hanya terbatas kepada migran asing yang bekerja tanpa dokumen dan melakukan

18 pelanggaran imigrasi saja dan bukan pendatang asing tanpa dokumen yang telah melakukan pelanggaran dan berada dalam tahanan polisi. Proses monitoring dilakukan sebelum operasi penegakan dalam skala besar dilakukan di seluruh negara. Pemantauan dilakukan dengan menggunakan metode pemeriksaan di tempattempat majikan untuk memberikan layanan konsultasi selain menjelaskan implikasi dari tindakan hukum jika majikan ditemukan melindungi pekerja migran asing yang bestatus ilegal dan tidak terdaftar dengan Program 6P. Majikan dan migran ilegal dapat dituntut berdasarkan ketentuan Undang-undang Anti-Perdagangan Orang tahun 2007 (Amandemen 2010) dan Undang-Undang Imigrasi 1959/63 yang dapat menyebabkan hukuman denda sampai RM 1 juta. Selain denda, jika terbukti bersalah, majikan juga akan dipenjara. Proses penegakan terpadu dilaksanakan dalam skala besar yang bertujuan untuk mendeteksi dan menangkap imigran gelap serta majikan yang masih melakukan pelanggaran imigrasi. Penegakan dalam skala besar yang terintegrasi dilaksanakan pada 20 Agustus 2013. Tahap terakhir adalah proses pengusiran imigran gelap. Migran yang tertangkap melalui operasi penegakan terpadu akan dikenakan tindakan hukum sebelum diusir keluar dari negara tersebut. Pengusiran dilakukan dengan menggunakan ketentuan pemerintah dan migran akan dimasukkan daftar hitam sehingga tidak akan diizinkan masuk Malaysia kembali. Lembaga penegak bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri akan memastikan program 6P dapat efektif dalam mengatasi masalah majikan yang ditipu dan majikan menipu pekerja asing, termasuk buruh migran ilegal. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa reaksi yang dilakukan oleh rezim (pemerintah) adalah hasil dari persepsi masyarakat yang merasa terancam. Seandainya, tindakan atau solusi yang tidak diambil oleh rezim, maka kemungkinan masalah migran ilegal ini akan menjadi

19 ancaman bagi keamanan rezim itu sendiri. Hal ini karena isu ini dapat 'dimainkan' oleh oposisi atau negara-negara asing, yang pada gilirannya menyebabkan pemerintah sendiri akan memiliki masalah. Jadi, keamanan dan kesejahteraan rakyat adalah salah satu tujuan utama dari rezim untuk keselamatan bagi posisinya sendiri.

KESIMPULAN Kedatangan migran ke Malaysia bukanlah satu fenomena baru. Kalau dilihat dari perspektif sejarah, keberadaan masyarakat multi-etnis adalah karena migrasi pekerja ke Malaysia. Ada beberapa faktor yang bisa menjelaskan mengapa mereka datang ke Malaysia. Pada zaman kolonial, migran tersebut sengaja dibawa ke Malaysia untuk bekerja di sektor-sektor tertentu seperti pertanian dan pertambangan. Dalam periode pasca kemerdekaan, khususnya pada dekade akhir 1980-an dan awal 1990-an, melihat dorongan pertumbuhan ekonomi negara. Situasi ini telah menciptakan banyak pekerjaan di sektor dalam negeri. Faktor-faktor ini menyebabkan banyak warga asing memasuki negara baik secara legal atau sebaliknya untuk mencari dan merebut peluang-peluang kerja di sektor-sektor tertentu di Malaysia. Dari segi globalisasi, kita dapat melihat bahwa modal-modal dan industri di Malaysia tumbuh merata di semua tempat. Situasi globalisasi inilah yang menyebabkan kebutuhan tenaga kerja lebih berkembang tapi peluang pekerjaan kurang di negara mereka sendiri, maka mereka akan pindah ke tempat yang memiliki lebih banyak kesempatan kerja. Ketika banyak modal, pekerja lebih sedikit, pekerja yang berada di tempat yang kurang berkembang akan pindah ke kawasan yang memiliki peluang pekerjaan yang banyak. Perubahan dunia menuju globalisasi telah menyebabkan keadaan migrasi ke situasi yang tidak terkendali.

20 Jelas, dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa globalisasi adalah katalis untuk migrasi dari satu negara ke negara lain tanpa kontrol. Migran ilegal adalah salah satudari kategori yang migrasi dipandang sebagai ancaman terhadap keamanan nasional suatu negara. Malaysia adalah salah satu negara yang menerima dampaknya. Melalui penelitian ini juga dapat dilihat bahwa hubungan antara globalisasi, persepsi ancaman masyarakat terhadap isu migran ilegal dan selanjutnya reaksi dari para pemimpin dalam upaya menanganinya. Namun, jika masalah imigran ilegal dilihat dalam konteks yang lebih luas, hal ini sebenarnya tidak hanya ancaman bagi keamanan nasional negara, tetapi dapat memperburuk hubungan diplomatik antara negaranegara yang terlibat. Karena globalisasi adalah sebuah fenomena yang berdampak luas, maka negara harus siap untuk menghadapinya.

RUJUKAN Abdul Monem M. Al-Mashat. 1985. National Security in the Third World. Colorado: Westview Press, hlm: xvii. Abdul Rahman Embong. 2000. Wacana Globalisasi. Dlm. Noraini Othman dan Sumit Mandal. 2000. Malaysia Menangani Globalisasi: Peserta atau Mangsa? Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Abdul Razak Baginda. 2007. Malaysia’s Foreign Policy: Continuity and Change. Shah Alam: Marshall Cavendish (Malaysia) Sdn. Bhd. Doris Meissner. 1995. Managing Migrations. Dlm. Charles W. Kegler, Jr dan Eugene R.Wittkopf. 1995. The Global Agenda: Issues and Perspectives. New York: McGraw Hill Inc. Dr. Mahathir Mohamed. 1986. Ucapan-ucapan Perdana Menteri, Dr. Mahathir Mohamad: Perasmian Persidangan ISIS Pertama. 15 Julai. Kuala Lumpur: ISIS Malaysia. Jatswan S. Sidhu. 2009. Malaysia’s Defence and Security Since 1957: An Overview.Dlm.Abdul Razak Baginda. 2009. Malaysia’s Defence & Security Since 1957. Kuala Lumpur: Malaysian Strategic Research Centre.

21 Kamarulnizam Abdullah. 2010. Malaysia. Dlm. Caroline Ziemke-Dickens dan Julia Droogan. 2010. Asian Transnational Security Challenges: Emerging Trends, Regional Visions. Sydney: Macquarie University: Centre for Policing, Intelligence and Counter Terrorisme. Hlm: 95-110. Muhamed Salleh Lambry. 2000. Pendatang Indonesia dan Isu Sosial. Dlm. Negara, Pasaran dan Pemodenan Malaysia, disunting oleh Abdul Rahman Embong, Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Dlm. Nor Azizan Idris. 2005. Hubungan Malaysia-Indonesia dan Isu Pendatang Asing Tanpa Izin. Dlm. Politik dan Keselamatan, disunting oleh Sity Daud dan Zarina Othman, Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Muthiah Alagappa. 1998. Asian Practice of Security: Key Features and Explanations. Dlm. Muthiah Alagappa. 1998. Asian Security Practice: Material and Ideational Influences, California: Stanford University Press. Nor Azizan Idris. 2005. Hubungan Malaysia-Indonesia dan Isu Pendatang Asing Tanpa Izin. Dlm. Politik dan Keselamatan, disunting oleh Sity Daud dan Zarina Othman, Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Noraini Abdullah. 1980. Leadership in Malaysia: Security Perceptions and Policies. Dlm. Mohammed Ayoob dan Chai-anan Samudavanija. 1980. Leadership Perceptions and National Security: The Southeast Asian Experience. Singapura: Institute of Southeast Asian Studies. Robert O. Tilman. 1963. Malaysia: The Problems of Federation, Dlm. The Western Political Quarterly. vol (16) No. 4 (Disember). Rashila Ramli. 2002. Perkembangan Teoritis Hubungan Antarabangsa dalam Era Global. Dlm. Ghazali Mayudin. 2002. Politik Malaysia: Perspektif , Teori dan Praktik. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Ruhanas Harun. 2006. Kerjasama dan Konflik dalam Hubungan malaysia-Indonesia. Dlm. Ruhanas Harun. 2006. Malaysia’s Foreign Relatins: Issues and Challenges. Kuala Lumpur: Universiti Malaya Press. Ruhanas Harun. 2009. Peningkatan Keselamatan Bersama Melalui Kerjasama Duahala Malaysia dan Negara-negara Jiran dlm. JEBAT 36. 2009. The News Straits Times. 2009. 10 September dlm. Ruhanas Harun. Peningkatan Keselamatan Bersama Melalui Kerjasama Duahala Malaysia dan Negara-negara Jiran dlm. JEBAT 36, 2009.

22 The Star. 2009. 20 Oktober, dlm. Ruhanas Harun, Peningkatan Keselamatan Bersama Melalui Kerjasama Duahala Malaysia dan Negara-negara Jiran dlm. JEBAT 36, 2009. Utusan Malaysia. 2002. 13 Ogos. Dlm.Nor Azizan Idris. 2005. Hubungan Malaysia Indonesia dan Isu Pendatang Asing Tanpa Izin. Dlm. Politik dan Keselamatan, disunting oleh Sity Daud dan Zarina Othman. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia. Valencia M.J. 1991. Malaysia and the Law of The Sea: Foreign Policy issues, the Options and their Implications. Kuala Lumpur: ISIS. Wan Syawaluddin Wan Hassan dan Ramli Dollah. 2010. Isu dan Cabaran Hubungan MalaysiaIndonesia. Dlm. Kamarulnizam Abdullah. 2010. Malaysia dalam Hubungan Antarabangsa Serantau. Sintok: Penerbit Universiti Utara Malaysia. Wilson Luke. 2000. Thirty Employers Fined RM1.37m. Dlm. Sarawak Tribune. 2000. http://www.sarawaktibune.com.my. 6 Januari. [28 Mac 2011].