GENERAL AUTHORITY REMOVED AS PROSECUTOR IN TERMINATION PROVISIONS LETTER PROSECUTION (SKPP) CRIME AGAINST CORRUPTION CASE (CASE STUDY NUMBER TAP 01.14/Ft.1/12/2009 and NumberTAP 02.14/Ft.1/12/2009)
1
Rike Violita Putri1, Uning Pratimaratri1, Yetisma Saini1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bunghatta E-mail :
[email protected]
ABSTRACT
Attorney as prosecutor general authority set forth in Article 30 paragraph (1) letter a of Law Number 16 Year 2004 on the Prosecutor of the Republic of Indonesia. When the prosecution is dismissed, the prosecutor must issue a Letter of Termination of Prosecution (SKPP). SKPP Attorney is a document containing the decision not to prosecute a case. SKPP discussed this thesis is publishing SKPP corruption case against Bibit and Chandra M. Hamzah. The problems of this study : 1) How is the implementation of the authority as a public prosecutor in the Attorney SKPP issued a corruption case against Bibit and Chandra M. Hamzah? 2) Is the legal consequences attorney as prosecutor in a case of not issuing SKPP against corruption Bibit and Chandra M. Hamzah?. In this study, the authors use the method of normative legal research, which consists of primary legal materials, secondary, and tertiary, the data is analyzed qualitatively using the techniques of data collection study document. Conclusion of the study, the role of the Attorney in stopping the prosecution is based on Article 140 paragraph (2). Due to law attorney as public prosecutor in the issuing SKPP is Article 77 to Article 88 of the Criminal Procedure Code. Case Bibit and Chandra M. Hamzah SKPP previously issued by the Attorney (Prosecutor) finally ended with the publication by the Attorney deponering. Keywords : Authority, Prosecutor, General, SKPP PENDAHULUAN Menurut Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan, bahwa di bidang pidana kejaksaan mempunyai wewenang dan tugas
melakukan
penuntutan.
Dalam
Jadi,
melakukan penuntutan, jaksa dapat
merupakan
melakukan
berbagai
prapenuntutan.
Prapenuntutan jaksa
adalah
untuk
tindakan memantau
satu
proses
tindakan
dilakukan Namun
penuntutan
oleh
dari
yang
harus
seorang
jaksa.
bagaimana
halnya
bila
perkembangan penyidikan setelah
penuntutan dihentikan? Hal ini
menerima
ditegaskan dalam Pasal 140 ayat (2)
pemberitahuan
dimulainya
penyidikan
dari
huruf a yang menyatakan “Dalam
penyidik, petunjuk guna dilengkapi
hal penuntut umum memutuskan
oleh
untuk
penyidik
untuk
dapat
menghentikan
penuntutan
menentukan apakah berkas tersebut
karena terdapat tidak cukup bukti
dapat dilimpahkan atau tidak ke
atau
tahap penuntutan.
merupakan
Menurut ketentuan di atas, Jaksa bertugas sebagai penuntut umum yang melakukan “tindakan penuntutan”.
Menurut
Undang-Undang
Hukum
perkara
tersebut
tindak
ditutup
bukan
pidana demi
atau
hukum,
penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.
Kitab Acara
peristiwa
Ketika berpendapat
penuntut bahwa
umum hasil
Pidana dalam Pasal 1 butir 7
penyidikan telah lengkap dan dapat
menyatakan “Tindakan penuntutan
dilakukan penuntutan (Pasal 140
adalah melimpahkan perkara pidana
ayat (1)), maka penuntut umum
ke
yang
melimpahkan perkara ke pengadilan
berwenang dalam hal dan menurut
negeri dengan permintaan agar
cara yang diatur dalam undang-
segera mengadili perkara tersebut
undang
disertai surat dakwaan. Akan tetapi
Pengadilan
ini
Negeri
dengan
permintaan
supaya diperiksa dan diputus oleh
ketika
penuntutan
Hakim di sidang pengadilan”.
maka
penuntut
diberhentikan umum
harus
menerbitkan suatu Surat Ketetapan
Penghentian Penuntutan (SKPP).
buruknya wajah institusi penegakan
SKPP
berisi
hukum di Indonesia. Selain itu,
tidak
penerbitan
adalah
dokumen
keputusan
Jaksa
untuk
melakukan
penuntutan
terhadap
suatu perkara. penghentian
penuntutan bukan didasarkan atas umum,
tetapi
berdasarkan alasan dan kepentingan umum itu sendiri. Alasan tersebut diantaranya
menimbulkan
asumsi terhadap masyarakat bahwa Kejaksaan lemah dalam melakukan
Alasan
kepentingan
SKPP
ditutup
pemberantasan korupsi
tindak
serta
pidana
menimbulkan
perdebatan dan kontroversi yang cendrung negatif terhadap kinerja aparat penegak hukum.
demi
Salah satu contoh kasus
kepentingan hukum karena tidak
korupsi yang mendapatkan SKPP
cukup bukti dan ditutup demi
dari kejaksaan adalah kasus dugaan
hukum
idem,
suap dan pemerasan oleh Bibit dan
terdakwa meninggal, telah lewat
Chandra. Kasus ini bermula dari
waktu, penyelesaian diluar proses,
pernyataan
abolisi dan amnesti.
tersangka korupsi kasus Sistem
yaitu
nebis
in
Penerbitan
SKPP
menimbulkan persoalan baru di Indonesia. Ketetapan tersebut bisa jadi
akan
munculnya
kembali gerakan
memicu perlawanan
masyarakat. Namun tidak menutup kemungkinan
masyarakat
akan
diam saja, karena masyarakat sudah semakin terbuka pikirannya akibat derasnya arus informasi media yang mengimformasikan
betapa
Komunikasi
Anggoro
Widjojo,
Radio
Terpadu
(SKRT)
kepada
mantan
Komisi
Pemberantasan
(KPK)
Antashari
ketua Korupsi
Azhar
di
Singapura. Anggoro menyatakan sudah mengeluarkan uang sebanyak Rp 6 milyar rupiah untuk menyuap KPK. Pada bulan Juli 2009, saat ditahan kepolisisan terkait kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran (PRB) Nasrudin
Zulkarnaen,
Antashari
mengeluarkan
kesaksian
yang
Supandji tidak sah lagi mengemban jabatan Jaksa Agung. Berdasarkan
antara lain menyebutkan dua orang
putusan
Mahkamah
petinggi KPK yang diduga suap.
tersebut,
Presiden
Berdasarkan kesaksian Antashari
Keputusan
Azhar,
memeriksa
mengenai pemberhentian Hedarman
seluruh pimpinan KPK yang tersisa
Supanjisebagai Jaksa Agung dan
antara lain, M. Jasin, Haryono
mengangkat wakil Jaksa Agung
Umar, Bibit Samad Rianto dan
Darmono sebagai Pejabat Pelaksana
Chandra M. Hamzah. Bibit dan
Tugas (Plt) Jaksa Agung.
kepolisian
Chandra kemudian dijerat dengan Pasal penyalahgunaan wewenang. Keduanya saat itu lantas dijerat Pasal 23 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 15 UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 421 KUHP tentang penyalahgunaan
wewenang
dan
Pasal 12 (e) UU Nomor 31 Tahun 1999, jo UU
Nomor 20 Tahun
2001 tentang Pemerasan.
mengeluarkan
Presiden
(Kepres)
Pada 29 Oktober 2010, Kejaksaan
Agung
mengeluarkan
Surat
Penghentian
Penyidikan
resmi Ketetapan (SKPP)
terkait kasus Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah. Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) Darmono menyatakan bahwa Surat Ketetapan Penghentian tersebut
Pada tanggal 22 September
Konstitusi
Penuntutan
demi
sebelumnya
(SKPP)
hukum.Padahal
Kapolri
Bambang
2010 ketika proses hukum terhadap
Hendarso Danuri dan Komisi III
Bibit Samad Rianto dan Chandra
DPR
M. Hamzah sudah sampai tahap
Bibit dan Chandra akan dilanjutkan
prapenuntutan,
atau P21. Begitu pula Jaksa Agung
Konstitusi
Mahkamah
memutuskan
menyatakan bahwa perkara
bahwa
Hendarman Supanji menyatakan
Jaksa Agung yang yang menangani
akan melanjutkan perkara Bibit
kasus Bibit dan Chandra Herman
Samad Rianto dan Chandra M.
Hamzah
ke
pengadilan
karena
menjadi
masalah
dasar
adalah
cukup bukti. Kapolri menyatakan
bagaimana
siap
mempertanggungjawabkan
tersebut sedemikian rupa sehingga
secara
hukum
perkosaan
dengan
dan
profesional
melanjutkan
kontroversial
ini
perkara
karena
cukup
kemudian diteruskan ke Kejaksaan. Pada tanggal 30 Oktober 2009 Presiden dalam pidatonya tidak mau mencampuri penegakan hukum dalam
konflik
KPK
vs
Polri
tersebut.
terhadap
tujuan
harkat
dan
martabat manusia sejauh mungkin dapat dihindarkan.
didukung bukti-bukti yang kuat. Oleh karena itu perkara tersebut
mencapai
Maka
berdasarkan
latar
belakang yang diuraikan diatas, penulis bermaksud menulis skripsi dengan judul “Wewenang Jaksa Sebagai Penuntut Umum Dalam Mengeluarkan Penghentian
Surat
Ketetapan
Penuntutan
(SKPP)
Terhadap Kasus Tindak Pidana Sikap
kejaksaan
yang
Korupsi (Studi Perkara Nomor
menerbitkan SKPP menimbulkan
TAP
stigma
Nomor TAP 02.14/Ft.1/12/2009).
bahwa
menentang korupsi. yang
kejaksaan
arus
pemberantasan
Pemberantasan
menjadi
telah
agenda
01.14/Ft.1/12/2009
dan
METODE PENELITIAN
korupsi prioritas
Penelitian
ini
menggunakan
bangsa ini justru diwarnai dengan
pendekatan hukum normatif. Data
kemalasan kejaksaan dalam bekerja
yang digunakan adalah data sekunder
menjalankan tugasnya.
yaitu data yang diperoleh secara tidak
Dengan
dikeluarkannya
SKPP, tampaknya tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hokum tidak lagi menjadi tujuan utama, melainkan yang diutamakan dan
langsung dari obyeknya, tetapi melalui sumber lain baik secara lisan maupun tulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen. Data yang telah terkumpul dianalisis
kualitatif, yaitu mengelompokkan data
dirinya
menurut aspek-aspek
yang diteliti
putusan yang menjadi tetap”.
sehingga menjelaskan uraian-uraian
Ketentuan tersebut berkenaan
secara logis dan tercapai tujuan dan
dengan asas nebis in idem.
terjawabnya
permasalahan
dalam
penulisan skripsi ini.
sebagai
dalam
meninggal
dengan
dunia,
nahwa penuntutan menjadi gugur
Implementasi dari Wewenang Jaksa
2. Terdakwa
diadili
berdasarkan Pasal 77 KUHP,
HASIL DAN PEMBAHASAN 1.
telah
Penuntut
Umum
Mengeluarkan
Surat
Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP) terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah
apabila
terdakwa
meninggal
dunia. 3. Daluarsa, Pasal 78 ayat (1) KUHP 4. Penyelesaian diluar pengadilan, dala Pasal 82 KUHP, diurakan jika suatu delik diancam hanya
Dasar yuridis penghentian
denda.
penuntutan atau penghapusan hak menuntut yang diatur secara umum dala KUHP Bab VIII Buku I :
Selain itu pemberian SKKP oleh Jaksa berdasarkan pengaturan dalam
Kitab
Undang-Undang
1. Telah ada putusan hakim yang
Hukum Acara Pidana (KUHAP)
berkekuatan tetap, sebagaimana
sebagai Lex Generalis (Hukum
yang tertera dalam Pasal 76 ayat
Umum).
(1) KUHP yang menyatakan, “Kecuali
dalam
hal
putusan
hakim masih mungkin diulangi orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim
Indonesia
terhadap
a. Pasal
14
huruf
h
KUHAP
menyatakan bahwa “Penuntut umum mempunyai wewenang menutup
perkara
kepentingan
hukum”.
demi Dalam
penjelasan pasal tersebut tidak
4. Apabila kemudian ternyata
dijelaskan lebih lanjut mengenai
ada alasan baru, penuntut
pengertian “demi kepentingan
umum
hukum”
penuntutan
menyatakan bahwa :
memutuskan
untuk penuntutan
karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tidak pidana atau perkara ditutup
demi
penuntut
menuangkan
hukum,
dalam
hal surat
2. Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan
kepada
tersangka dan bila ia ditahan, wajib segera dibebaskan. 3. Turunan surat ketetapan itu disampaikan kepada
tersangka hukum,
atau pejabat
penasihat rumah
tahanan negara, penyidik dan hakim.
ketentuan
tersebut dapat dinyatakan bahwa Surat
Ketetapan
Penuntutan
Penghentian
(SKPP)
adalah
dokumen berisi keputusan Jaksa untuk tidak melakukan penuntutan terhadap suatu perkara karena : a. Tidak cukup bukti. b. Peristiwa
tersebut
bukan
termasuk perkara pidana. c. Perkara ditutup demi hukum,
ketetapan.
wajib
terhadap
Berdasarkan
1. Dalam hal penuntut umum
tersebut
melakukan
tersangka.
b. Pasal 140 ayat (2) KUHAP
menghentikan
dapat
dengan didasarkan pada alasan penuntutan
sudah
daluarsa,
meninggalnya tersangka, adanya putusan
hakim
yang
sudah
berkekuatan hukum tetap/ nebis in
idem
dan
tidak
adanya
pengaduan dalam hal tindak pidana aduan. Selain itu, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
Keputusan
Republik Indonesia sebagai Lex
Negeri
Specialis
Nomor
(Hukum
Khusus).
Kepala Jakarta
TAP
Kejaksaan Selatan,SKPP
01.14/Ft.1/12/2009
Berdasarkan Pasal 35 huruf c, Jaksa
atas
Agung
dan
Hamzah, dan SKPP Nomor TAP
untuk
02.14/Ft. 1/12/2009 atas perkara
demi
DR. Bibit Samad Rianto.
mempunyai
tugas
wewenang mengesampingkan
perkara
kepentingan umum. penjelasan
ketentuan Pasal 35 c disebutkan yang
dimaksud
dengan
umum”
adalah
“kepentingan
Chandra
Martha
SKPP tersebut menetapkan bahwa:
Pada
bahwa
perkara
kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat
1. Menghentikan
penuntutan
perkara atas nama tersangka Bibit Samad Rianto dan Chandra Martha Hamzah ditutup demi hukum. 2. Benda sitaan /barang bukti tetap
luas.
terlampir / berada dalam berkas
Mengesampingkan perkara dimaksud dalam ketentuan
perkara (dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 KUHAP).
ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas,
yang
hanya
dapat
dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. SKPP
3. Surat Ketetapan ini dapat dicabut kembali apabila : a. Dikemudian hari terdapat keadaan
baru
yang
diperoleh
Penyidik
/Penuntut Umum.; terhadap
Bibit
b. Ada putusan Praperadilan /
Samad Rianto dan Candra M.
yang
Hamzah dikeluarkan berdasarkan
putusan
telah
mendapat
akhir
dari
Pengadilan Tinggi menyatakan
yang
penghentian
penuntutan tidak sah.
kepada
tugas
wewenangnya, tersebut
4.Turunan dari Surat putusan ini diberikan
menjalankan
dan
mengingat
sebelumnya
dilakukan
hal
sudah
oleh
para
yang
pendahulunya, oleh karena itu
bersangkutan
untuk
baginya dapat diterapkan Pasal
dipergunakan
sebagaimana
50 KUHP yang menyatakan,
mestinya.
“Barang
siapa
melakukan
Dalam perkara Bibit Samad
perbuatan untuk melaksanakab
Rianto dan Candra M. Hamzah,
ketentuan undang-undang, tidak
Jaksa Agung mengeluarkan SKPP
dipidana.
karena perkara ini dihentikan demi hukum karena dinilai tidak layak dilimpahkan ke pengadilan. Alasan Kepala Kejaksaan Negeri Jaksel)
Jakarta
Selatan
mengehentikan
(Kejari perkara
Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzah :
tersebut
telah
memenuhi rumusan delik yang disangkakan, dipandang
namun tersangka
karena tidak
menyadari dampak yang akan timbul atas perbuatannya, maka perbuatan tersebut dianggap hal yang
wajar
alasan : a. Adannya suasana kebatinan yang berkembang saat ini membuat tidak
perkara
layak
Pengadilan,
tersebut
diajukan karena
ke lebih
banyak mudharat dari pada
1. Alasan yuridis, yaitu perbuatan tersangka
2. Alasan sosiologis, ada tiga (3)
dalam
rangka
manfaatnya. b. Untuk menjaga keterpaduan atau
harmonisasi
lembaga
penegak hukum (Kejaksaan, Polri,
dan
Pemberantasan
Komisi Korupsi)
dalam menjalankan tugasnya untuk pemberantasan korupsi
sebagai alasan doktrinal yang
paksa
dinamis
penahanan) serta memeriksa sah
dalam
hukum
pidana. c.
atau
Masyarakat perbuatan
memandang
yang
dilakukan
oleh tersangka tidak layak
dipertanggungjawabkan kepada
tersangka
karena
tersebut
adalah
perbuatan
dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya di dalam pemberantasan korupsi yang memerlukan terobosanterobosan hukum. Hukum
Penuntut
terhadap
penyidikan
atau
penuntutan,
maka
ditetapkan
penghentian penghentian SKPP
yang
Kejaksaan
dapat
atau
di
praperadilankan
ke
pengadilan. Praperadilan sebagai salah satu proses hukum yang dapat diupayakan dalam suatu proses hukum
haruslah
dilaksanakan
sesuai dengan prosedur. Namun dalam kenyataannya praperadilan masih
menimbulkan
masalah
tersendiri. Masing–masing pihak sebagai
yang berperkara memiliki argumen
Umum
dalam
tersendiri yang menyatakan bahwa
Surat
Ketetapan
Mengeluarkan Penghentian
tidaknya
dan
dilakukan Peninjauan Kembali (PK)
untuk
2. Akibat
(penangkapan
Jaksa
Penyidikan
Kasus
Tindak
(SKPP)
dirinya adalah pihak yang benar. Sama
halnya
dengan
Pidana
pemberian SKPP terhadap kasus
Korupsi Bibit Samad Rianto dan
Bibit Samad Rianto dan Chandra
Chandra M. Hamzah
M. Hamzah. Pada tanggal 24 Maret
Akibat hukum Kejaksaan salah dalam menetapkan SKPP maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 sampai Pasal 88 KUHAP adalah memeriksa sah atau tidaknya upaya
2010 SKPP yang diberikan oleh Kejaksaan
kepada
Bibit
Samat
Rianto dan Chandra M. Hamzah diajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Pada
tanggal
19
April
dengan alasan karena MA
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
memiliki
mengabulkan
memenangkan
peninjauan kembali terhadap putusan
gugatan praperadilan atas pemberian
praperadilan. Putusan praperadilan
SKPP terhadap Bibit Samad Rianto dan
bersifat
Chandra M. Hamzah. Secara hukum
Pengadilan Tinggi. MA merujuk pada
praperadilan tidak dapat di kasasi,
Pasal 45 huruf a ayat (1) dan ayat (2)
artinya mau tidak mau, suka tidak suka
UU MA jo Pasal 83 ayat (2) KUHAP,
Bibit Samad Rianto dan Chandra M.
bahwa
Hamzah
lanjutan
atau
harus
menjalankan
persidangan karena salah satu isi putusan
praperadilan
final
tidak
melakukan
dan
ada
terakhir
upaya
mengenai
di
hukum
praperadilan
setelah diputus oleh Pengadilan Tinggi.
adalah
Ketidakpastian status hukum
Kejaksaan
Bibit dan Chandra membuat Komisi
untuk melimpahkan perkara Bibit
Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali
Riyanto dan Chandra M. Hamzah ke
rentan, karena dapat saja kedua
pengadilan
pimpinannya itu harus meninggalkan
memerintahkan
itu
wewenang
tidak
kepada
Namun sekali lagi Kejaksaan
kursi kepemimpinan KPK.
mengambil langkah yang salah. Pada tanggal
3
Juni
mengajukan kepada terhadap
2010
putusan
dasar
pertimbangan
Kejaksaan
pemberatasan korupsi di negeri ini,
kembali
akhirnya Pelaksana Tugas Jaksa Agung
peninjauan
Mahkamah
Atas
Agung
(MA)
pada
tanggal
29
Oktober
2010
praperadilan
mengeluarkan deponering atas kasus
Pengadilan Pengadilan Tinggi Jakarta
Bibit dan Chandra dengan alasan
Selatan. Pada tanggal 8 Oktober 2010
kepentingan yang lebih luas, yaitu
MA
menyelamatkan
menolak
peninjauan
kembali
dalam amar putusannya NO (Net Ontvankeljik Verklaard) artinya tidak dapat
menerima
permohonan
pemohon menyangkut syarat formil,
korupsi.
pemberantasan
M. Hamzah menjadi tersangka.
SIMPULAN 1. Implementasi dari Wewenang
Namun
atas
pertimbangan
Jaksa sebagai Penuntut Umum
akhirnya
dalam Mengeluarkan SKPP
mengeluarkan deponering atas
Wewenang penuntut
Jaksa
sebagai
umum
adalah
berdasarkan ketentuanPasal 140 ayat (2) huruf a, dikarenakan : 1. Tidak terdapat cukup bukti. 2.
Peristiwa
tersebut
Kejaksaan
kasus ini. DAFTAR PUSTAKA A. Karim Nasution. 1974. Masalah Surat Tuduhan dalam Proses Pidana.
Jakarta
:
PN.
Percetakan Negara RI
bukan Amirudin dan Zainal. 2004. Pengantar
merupakan tindakan pidana.
Metode Penelitian Hukum. 3. Perkara dititup demi hukum. 2. Akibat Hukum Jaksa Sebagai Penuntut
Umum
Jakarta:
PT
RajaGrafindoPersada
dalam Atang Ranoemihardja. 1981. Hukum
mengeluarkan SKPP
Acara Pidana. Bandung : Akibat
hukum
Jaksa
Tarsito
sebagai penuntut umum dalam mengeluarkan
SKPP
adalah
Djoko Prakoso.1985. Eksistensi Jaksa
dapat digugat praperadilan. Pada
di
kasus yang diteliti, SKPP yang
Masyarakat.
diterbitkan
Ghalia Indonesia
oleh
digugat Praperadilan
Kejaksaan
Tengah-tengah Bandung
:
praperadilan. terhadap
kasus
Evi Hartanti. 2005. Tindak Pidana
yang diteliti, Kejaksaan kalah
Korupsi Edisi Kedua. Jakarta:
dan
Grafika
berimplikasi
kembalinya
Bibit Samad Rianto dan Chandra
Chairul Huda. 2005. Dari Tiada Pidana
Kesalahan
Menuju
Kepada
R. Soesilo. 1984. Hukum Pidana
Tiada
Peraturan
Pokok-Pokok
PertanggungJawaban. Jakarta
Umum dan Delik Khusus.
: Kencana Prenada Media
Bogor : Politea
Grup R. Harun M. Husein. 1991. Penyidikan dan Penentuan Dalam Proses Pidana.
Jakarta
:
Hukum
Acara
1974. Pidana
Indonesia. Bandung : Sumur
Soedjono Dirdjosisworo. 1984. Fungsi
Leden Marpung. 1992. Unsur-Unsur Perbuatan
Yang
Dihukum.
Jakarta
:
Perundang-undangan Pidana
Dapat
Dalam
Penanggulangan
Sinar
Korupsi
di
Indonesia.
Bandung : Sinar Baru
Grafika
Kekuasaan
Prodjodikoro.
Rineka
Cipta
Martiman
Wirjono
Prodjohamidjojo. Kejaksaan dan
Penuntutan. Jakarta : Ghalia
. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta
:
Universitas
Indonesia
Indonesia Soejono Soekanto. 2008. Pengantar RomliAtmasasmita.
1983.
Bunga
Penelitian Hukum. Jakarta :
Rampai
Hukum
Acara
Universitas Indonesia
Pidana,
Cetakan
ke-1.
Bandung : Bina Cipta
Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. 1979.Peranan dan Penggunaan
R. Abdoel Djamali. 2005. Pengantar
Kepustakaan
di
Dalam
Hukum Indonesia, Jakarta :
Penelitian Hukum. Jakarta :
PT. Raja Grafindo Persada
Universitas Indonesia
C.Sumber Lain Sudarto.
Peranan
Jaksa
dalam
Penyelidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Sidang
Pidana
Pengadilan
Arief Ainul Taqin. Masih Ingatkah Anda Kasus Bibit-Chandra.
dalam
http://equityjusticia.blogspot.c
Negeri.
om/201106/masih-ingatkah-
Semarang. Yayasan Lembaga
anda-dengan-kasus-
Research dan Afiliasi UNDIP
Wojowasito
dan
Indonesia-Inggris.
diakses
05
Februari 2014
Poerdawarminta.
1959. Kamus Lengkap InggrisIndonesia,
bibit.html?=1,
Ifa
Latifa
Fitriani.
Penyampingan
Perkara. http://ifalatifafitriani.wordpre
Bandung: Hasta
ss.com/category/hukumW.J.S. Poerdaminta. 1976. Kamus Umum
Bahasa
Indonesia.
Jakarta : PN Balai Pustaka
acara-pidana/,
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
05
Februari 2014 Setiyono. Kajian Yuridis Mengenai Interprestasi
B. PeraturanPerundang-undangan
diakses
Pihak
Ketiga
Yang Berkepentingan Dalam Praktik
Praperadilan.
http://www.m2sconsulting.com/webs/index.p hp?option=com_content&id= 34:kajian-yuridis-mengenaiinterpretasi-pihak-ketigayang-berkepentingan-dalam-
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Indonesia
Kejaksaan Republik
praktekpraperadilan&catid=38:law&i
temid=25
,
diakses
04
Februari 2014 Tim Web Kejari Jaksel. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Menerbitkan Perkara
SKPP Bibit
dan
Chandra. http://www.kejarijaksel.go.id/read//news/2 009/12/01/46/kejaksaannegeri-jakarta-selatanmenerbitkan-skppperkara-bibit-danchandra-46
