Gender, Anak, Lingkungan Investasi Tak Ternilai Harganya

Jiwaraga Edisi III Tahun 2011

Anggaran Berbasis Gender, Anak dan Lingkungan Menyambut Baik Pembangunan GOR

Gender, Anak, Lingkungan Investasi Tak Ternilai Harganya Isu yang paling sexy untuk saat ini adalah diundangkannya anggaran agar bepihak dan berbasis gender, anak serta lingkungan. Hal itu sangat wajar karena tiga hal tersebut merupakan investasi yang tidak ternilai harganya. Sosok anak sangatlah penting untuk mendapatkan perhatian yang lebih. Anak adalah penerus generasi bangsa, anak yang tumbuh dengan stimulus baik akan menjadi manusia yang cakap, maka kebutuhan anak seperti kesehatan, gizi, pendidikan serta aspek hukumnya harus menjadi perhatian pemerintah. Sedang seorang wanita nantinya akan melahirkan anak, maka sudah sepantasnya pula jika kaum hawa perlu diperhatikan. Pembinaan seorang wanita akan mempengaruhi kualitas dan pertumbuhan anak. Untuk lingkungan kita pun masih jauh dari harapan. Kita sangat perlu konsistensi terhadap keberadaan pelestarian sawah petani ditengah-tengah ganasnya pembukaan lahan untuk pemukiman dan tempat-tempat usaha. Begitu juga dengan adanya pembuatan sumur-sumur artesis yang dilakukan oleh pabrikpabrik dan hotel-hotel, hal ini akan mengancam kelestarian aliran air bawah tanah. Apalagi bicara masalah keberadaan hutan kota kita. Seperti yang kita lihat saat ini, pohonpohon besar di sepanjang jalan Diponegoro dan jalan Sukarno-Hatta adalah tanaman pada zaman kolonial. Sementara saat ini sangat minim usaha yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan lingkungan. Bila ada program penanaman pohon, hal itu terkadang hanya seremonial yang tidak berkelanjutan. Karena, bibit pohon yang dianggarkan dengan uang Negara tersebut banyak yang tidak hidup.

Bung Teddy

Daftar isi Majalah Jiwaraga

Jendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga

Diterbitkan oleh : SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SALATIGA. PENASEHAT Pimpinan DPRD : M. Teddy Sulistio, SE; Iwan Setyo Purbowo, SE., M.Si; M. Fathurrahman, SE., M.M; PEMBINA Walikota Salatiga, Yuliyanto, SE., MM; PEMIMPIN REDAKSI/PENANGGUNG JAWAB Plt. Sekretaris DPRD : Agung Susetyo, SH; REDAKTUR PELAKSANA Kabag. Humas Rumah Tangga dan Perlengkapan: Sri Sarwanti, SH. M.Si; REDAKTUR Sri Sumarni, SE; Wahyudi Sumanto, S.Pd; KOORDINATOR LIPUTAN Spn. Joko Sutrisno AW., SH. PELIPUT/PENYUNTING Misranto; Sasongko; Lukman Fahmi, S.HI; SETTING & LAY OUT Budi Susilo, S.Sos; DISTRIBUSI Mujiharjo; Lilik Eko Purwanto. ALAMAT REDAKSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA Jl. Letjen. Sukowati No. 51 Salatiga 50731 Telp/Fax. (0298) 326674. Redaksi menerima sumbangan naskah, tulisan, karikatur. Redaksi berhak mengubah atau mengedit tanpa menghilangkan esensinya. Tulisan/naskah 3-4 halaman folio spasi rangkap dialamatkan ke Redaksi. Bagi yang dimuat, akan mendapat imbalan.

Ketua DPRD Kota Salatiga, Teddy Sulistio, SE berjabat tangan dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah Ibu Rustriningsih di Kantor Walikota Salatiga.

4

LAPORAN UTAMA Anggaran Berbasis Gender, Anak dan Lingkungan; Pandangan Umum Fraksi Terhadap Raperda Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun 2011

12

MIMBAR Pasar Rejosari, Pedagang Sudah Lama Menunggu; Menyambut Baik Pembangunan GOR Salatiga; Jangan Sampai Pembangunan GOR Membawa Masalah

15

WACANA Laporan Badan Legislasi DPRD Terhadap Perubahan Perda Nomor 9, 10, 11 Tahun 2008 Tentang SOTK, Serta Raperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik

17

WARTA Kegiatan Anggota DPRD Kota Salatiga Dalam Menjaring Aspirasi Masyarakat

29

SOSOK Drs. Agung Wibowo, Praktisi Pendidikan Terjun ke Dunia Politik

30

TEBAK WAJAH 14

P

ada pos pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2010 ini terjadi peningkatan yang cukup menggembirakan dibandingkan dengan tahun 2009. Namun demikian pendapatan daerah kalau dibandingkan dengan budget yang dianggarkan mengalami penurunan dari budget yang direncanakan. Untuk pos pendapatan mestinya masih bisa diusahakan terutama di pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan cara mengaktifkan sumber dana yang ada, sebagai contoh percepatan pembangunan pasar Jetis, yang sampai saat ini belum tahu nasibnya, apabila pasar tersebut selesai dan segera diserahkan ke pemerintah akan mendatangkan retribusi yang tidak sedikit jumlahnya.

Laporan Utama

Jiwaraga Edisi III 2011

3

Laporan Utama

Anggaran Berbasis Gender, Anak serta Lingkungan

Anggaran yang bepihak dan berbasis gender, anak serta lingkungan perlu kita dukung bersama. Komitmen kita untuk melaksanakan anggaran berbasis gender, anak dan lingkungan merupakan salah satu strategi menuju tercapainya kesetaraan dan keadilan gender, pemikiran terhadap generasi penerus bangsa serta menjaga lingkungan kita agar tidak rusak.

P

erjuangan dan peranan kaum perempuan di Indonesia memang patut dicatat dengan tinta emas dalam sejarah bangsa Indonesia. Perjuangan dan peranan kaum wanita telah dimulai sejak bangsa Indonesia mengadakan perlawanan terhadap penjajah, sampai dengan merebut kemerdekaan. Begitu juga, pada kancah revolusi dan sampai sekarang. Sejak tahap yang paling awal dalam perjuangan nasional, kaum perempuan telah berkiprah dan bergandengan tangan dengan kaum laki-laki untuk berjuang bersama, mewujudkan kehidupan yang lebih baik, sejahtera dan adil. Bahkan, pada saat-saat tertentu, justru kaum perempuanlah yang aktif melanjutkan perjuangan dengan ketabahan dan kegigihan. Hal inilah yang menimbulkan rasa kagum, bangga dan patut dihormati oleh kita semua.

4


Kita harus bangga, dimana saat negara-negara lain masih banyak kaum perempuan yang berjuang untuk mendapatkan pengakuan mengenai emansipasi, dan kaum perempuan Indonesia justru sejak awal telah menunjukkan emansipasinya dengan senantiasa menyumbangkan peranan yang tidak kecil artinya bagi perjuangan bangsa. Peranan tersebut, tidak hanya ditunjukkan dalam bentuk perjuangan fisik, tetapi yang lebih penting lagi adalah dengan kegiatan nyata membentuk karakter generasi bangsa, terutama yang berkaitan dengan posisi kaum perempuan sebagai penerus kehidupan umat manusia, dan penjaga kemuliaan kemanusiaan. Namun, kita akui atau tidak, selama ini pendekatan pembangunan belum secara khusus mempertimbangkan manfaat pembangunan secara adil terhadap kaum perempuan. Hal ini dapat

m e m b e r i k o n t r i b u s i t e r h a d a p t i m b u l n y a ditengah-tengah ganasnya pembangunan pemukiman ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, atau lebih dan tempat-tempat usaha. Apalagi dengan adanya dikenal dengan sebutan Gender Gap dan Gender pembuatan sumur-sumur artesis yang dilakukan oleh pabrik-pabrik dan hotel-hotel, hal ini akan Issues. Oleh karena itu, segala dukungan serta mengancam kelestarian aliran air bawah tanah kita. Sedangkan bicara masalah keberadaan hutan partisipasi dari berbagai pihak untuk ikut berperan serta mencurahkan segala daya, tenaga, dan pikiran kota kita, pohon-pohon besar di sepanjang jalan demi meningkatkan perjuangan kaum perempuan di Diponegoro dan jalan Sukarno-Hatta adalah tanaman Indonesia, khususnya di Kota Salatiga yang kita cintai pada zaman kolonial. Sementara saat ini sangat minim usaha yang ini perlu terus kita perjuangkan, karena perjuangan perempuan Indonesia akan dapat memberikan dilakukan pemerintah untuk melestarikan kontribusi pemikiran yang terbaik bagi perjuangan lingkungan. Bila ada program penanaman pohon, hal perempuan dimasa kini dan masa yang akan datang, itu terkadang hanya seremonial yang tidak terutama melalui peningkatan pemahaman akan berkelanjutan. Karena, bibit pohon yang dianggarkan dengan uang Negara khasanah pemikiran tersebut banyak yang tidak tentang sejarah Indonesia. Kita harus bangga, hidup. S e m o g a k i t a disaat negara-negara lain masih banyak Oleh karena itu, senantiasa dapat kaum perempuan yang berjuang Walikota harus betul-betul merumuskan benang untuk mendapatkan pengakuan menempatkan orang yang merah tentang sejarah mengenai emansipasi, perjuangan perempuan dan kaum perempuan Indonesia justru sejak awal tepat berkaitan dengan anggaran yang berbasis Indonesia, merumuskan telah menunjukkan emansipasinya gender, anak dan ide-ide yang bersumber dengan menyumbangkan peranan l i n g k u n g a n i n i . dari sejarah masa lampau yang tidak kecil artinya bagi perjuangan bangsa. Dibutuhkan orang-orang sesuai dengan periodisasi yang tidak hanya tunduk t e r t e n t u b a g i pengembangan gerakan perempuan Indonesia di masa loyal (sedniko dawuh) dengan Walikota. Akan tetapi kini dan di masa mendatang, serta memprediksikan dibutuhkan orang orang yang loyal terhadap rakyat. Maka dari itu, rekomendasi Badan tentang kecenderungan perjuangan perempuan di masa yang akan datang, sehingga dapat menghasilkan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) pemikiran yang utuh dan komprehensif tentang harus diperhatikan, kalau tidak diperhatian akan sangat fatal dalam kinerja pemerintahan. Aturan main sejarah perjuangan perempuan Indonesia. Maka dengan adanya anggaran yang bepihak harus ditegakkan, karena aturan main sudah dan berbasis gender, anak serta lingkungan perlu kita dilaksanakan saja kadang-kadang masih ada yang d u k u n g b e r s a m a . K o m i t m e n k i t a u n t u k tidak suka, apalagi tidak dilaksanakan. Namun yang melaksanakan anggaran berbasis gender, anak dan tidak kalah penting adalah pejabat yang ada haruslah lingkungan merupakan salah satu strategi menuju sejalan dengan Walikota. Tidak mungkin Walikota tercapainya kesetaraan dan keadilan gender, bekerja dengan orang yang tidak sejalan dengan visi pemikiran terhadap generasi penerus bangsa serta dan misinya, hal tersebut akan mengganggu kinerja pemerintah. menjaga lingkungan kita agar tidak rusak. Jangan sampai dasar like and dislike menjadi Hal tersebut sangat wajar karena tiga hal itu merupakan investasi yang sangat tinggi dan tidak pedoman dalam pengisian jabatan. Jika hal itu ternilai harganya. Seorang wanita akan melahirkan dilakukan, maka akan mengacaukan jalannya anak, maka sudah sepantasnya jika kaum hawa perlu pemerintahan, karena birokrasi akan terkotakdiperhatikan. Pembinaan seorang wanita akan kotakkan. Walikota dan wakil walikota adalah sosok mempengaruhi kualitas dan pertumbuhan anak. orang tua masyarakat, demikian beliau juga Sedangkan anak merupakan sosok yang sangat “bapaknya Pegawai”. penting untuk mendapatkan perhatian yang lebih. Walikota memang punya hak prerogativ dalam Anak adalah penerus generasi bangsa, jika anak tidak menentukan jabatan, namun alangkah lebih baiknya mendapat perhatian, maka mereka tidak akan jika seorang pejabat tersebut dites dulu sebelum tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak yang menempati posisinya, jika perlu diminta menjabarkan tidak tumbuh dengan stimulus baik akan menjadi visi-misinya pada instansi yang akan dipimpinnya. manusia yang kurang cakap. Maka dari itu, agar Selain itu juga ada evaluasi dalam kurun waktu pertumbuhan dan perkembangan anak dapat baik tertentu, misalnya enam bulan sekali. Dan jika perlu adanya fasilitas kebutuhan anak yang baik pula. seorang pejabat tidak menunjukkan kinerja positif Seperti kesehatan, gizi, pendidikan serta aspek boleh saja dia mundur. Satu hal lagi, janganlah hukumnya harus menjadi perhatian pemerintah. pejabat menduduki kursinya sampai berlarutSementara untuk lingkungan di Salatiga masih jauh larut.(bdi/lux) dari harapan kita. Kita perlu konsistensi terhadap keberadaan pelestarian lahan pertanian (sawah)


5

Laporan Utama

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA Terhadap Raperda Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2011

Permasalahan Diselesaikan secara Bijaksana Fraksi Partai Keadilan Sejahtera berharap bisa segera melakukan pembahasan yang lebih intensif di tingkat Komisi dan melalui Badan Anggaran DPRD Kota Salatiga. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi masyarakat Kota Salatiga.

M

engawali Penyampaian pandangan umumnya terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Kota Salatiga, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Salatiga, terlebih dahulu mengajak untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah meridhoi dan melimpahkan berbagai kenikmatan yang tidak dapat disebut satu persatunya. Sehingga mereka dapat hadir dengan penuh kebahagiaan dan persaudaraan. Sebelum menyampaikan pandangan umumnya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriah, minal a'idzin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 ini berdasarkan pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran

6


Sementara (PPAS) Perubahan tahun 2011 yang telah disetujui melalui Nota kesepakatan Bersama antara Walikota Salatiga dan Pirnpinan DPRD Kota Salatiga beberapa waktu yang lalu. Namun demikian, Perubahan APBD hanya dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 154 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah apabila terjadi: Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; Keadaan darurat; Keadaan luar biasa; dan Menampung program dan kegiatan baru yang bersumber dari dana Pemerintah yang lebih atas. Setelah mempelajari tentang anggaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera meminta penjelasan tentang kenaikan anggaran di perubahan yang signifikan antara lain: a. Belanja tidak langsung terkait belanja pegawai mengalami kenaikan sebesar Rp. 6.573.459.207,00. b. Belanja langsung terkait belanja barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.458.066.306,00 dan Belanja Modal mengalami kenaikan sebesar Rp. 18.830.914.700,00. c. Pendapatan asli daerah dari hasil pajak daerah berkurang Rp. 1.361.461.000 dan lain-lain

d. e. f. g.

pendapatan asli daerah yang sah berkurang sebesar Rp. 1.224.191.000,00. Dana perimbangan dan bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak berkurang sebesar Rp. 612.207.000,00. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi berkurang Rp. 373.286.000,00. Penyertaan modal (investasi) Pemermtah Daerah sebesar Rp 500.000.000,00. Pemberian pinjarnan daerah naik sebesar Rp. 1.178.374.200,00.

Selain meminta penjelasan tentang perubahan anggaran, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera juga memberikan masukan-rnasukan kepada Saudara Walikota terkait dengan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dan di tengah-tengah masyarakat untuk diselesaikan secara arif dan bijaksana diantaranya yaitu: 1. Adanya koordinasi yang baik antar SKPD. Sehingga efektif dalam kinerja untuk rnendapatkan hasil secara maksimal. 2. Penyelesaian Pasar Raya II, Pasar Rejosari, dan Pasar Jetis. 3. Pasar yang ada dikelola secara maksimal. Misalnya: Eks Hasil, Pasar Ayarn, Pasar Blauran. 4. Penyelesaian Jalan Lingkar Selatan (JLS) dan Jalan

Jenderal Sudirman. 5. Meninjau bangunan tambahan di Pasar Eks Hasil yang tidak sesuai dengan DE (detail engineering). 6. Dalam upaya melindungi dan melayani pedagang tradisional maka pemerintah harus memperhatikan pemberian ijin berdirinya mall atau supermarket. 7. Pemberian ijin terhadap tempat-tempat hiburan harus memperhatikan lingkungan sekitar. 8. Diharapkan mengikuti himbuan Pemerintah Pusat untuk memberlakukan Moratorium sehingga tidak perlu pengangkatan pegawai negeri baru. Dengan harapan alokasi dana anggaran mendukung pelayanan publik. Setelah penyampaian pandangan umum ini maka kami berharap bisa segera melakukan pembahasan yang lebih intensif di tingkat Komisi dan pembahasan melalui Badan Anggaran DPRD Kota Salatiga. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi masyarakat Kota Salatiga. Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Kota Salatiga Terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011. Apabila dalam penyampaian Pandangan Umum ini ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesarbesarnya.(lux/bdi)


7

Laporan Utama

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI DEMOKRAT Terhadap Raperda Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2011

Pembangunan Fisik Diselesaikan Tepat Waktu Perubahan APBD merupakan salah satu tahapan yang memang harus dilaksanakan dalam siklus manajemen Keuangan Daerah setelah penetapan APBD maupun perhitungan APBD.

P

enyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2011 ini didasarkan pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun 2011 yang telali disetujui melalui Nota Kesepakatan bersama antara Walikota Salatiga dan Pimpinan DPRD Kota Salatiga beberapa waktu yang lalu. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga yang disampaikan secara lugas serta panjang di bulan ramadhan lalu oleh saudara Walikota bahwa APBD Perubahan dan lampirannya sudah harus ditetapkan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum tahun anggaran yang sedang berjalan berakhir, maka dengan ini Fraksi Demokrat menyampaikan Pandangan umum sebagai berikut: 1). Bahwa secara umum profil perubahan APBD Kota Salatiga TA 2011 sebagai berikut: Pendapatan dari penetapan APBD TA 2011 sebesar Rp. 62.498.990.000; turun menjadi Rp. 60.749.345.000; dalam APBD Perubahan TA 2011.

8


2). Berdasarkan pembahasan di internal Fraksi atas Nota Keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga TA 2011 beserta lampiran-lampirannya kami berpendapat bahwa didalam Perubahan APBD Tahun 2011 sudah banyak meng-akomodir program pemerintah yang pro rakyat. 3). Secara faktual pelaksanaan APBD setelah Perubahan dilihat dari waktu hanya tersisa kurang lebih 3 (tiga) bulan efektif, kami berpendapat bahwa sangat riskan apabila mengakomodir pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat fisik, dikarenakan hasilnya tidak akan maksimal. 4). Berkaitan pula dengan waktu yang hanya tersisa kurang lebih 3 bulan, kami mohonkan perhatian bersama atas program dan kegiatan yang bersifat pembangunan fisik dapatnya pembangunan selesai tepat waktu dengan hasil yang baik sesuai dengan plafon yang dianggarkan dengan meningkatkan pengawasan. Sebelum mengakhiri Pandangan Umum, Fraksi Demokrat perlu menekankan kembali kepada segenap stake holder untuk berkomitmen menyelesaikan pembangunan Jalan Lingkar Selatan (JLS) yang merupakan ikon baru di kota Salatiga, di mana sarana dan prasarana guna menunjang operasional JLS masih sangat minim. Fenomena Idul Fitri Tahun 2011 yang menimbulkan keprihatinan kita terhadap masyarakat kota Salatiga khususnya para pedagang yang mengeluhkan sepinya pembeli serta kota Salatiga yang seakan-akan mati perlu juga kita antisipasi dan kita carikan solusi. Perlunya pengkajian ulang terhadap kebijakan pemberlakuan jalur searah Jl. Jenderal Sudirman, karena kesemrawutan bukannya berkurang namun makin bertambah, serta mengurangi minat para konsumen untuk berbelanja di pasar-pasar tradisional sepanjang Jl. Jenderal Sudirman.(bdi/lux)

Laporan Utama

PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR Terhadap Raperda Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2011

APBD dapat Berjalan Lebih Lancar

P

Fraksi Golongan Karya sangat mendukung adanya perubahan APBD, sehingga perjalanan APBD mendatang dapat berjalan lebih lancar, efektif serta mencapai tujuan. Disamping itu, Fraksi juga menggaris bawahi terhadap kebijakan untuk tidak mengakomodir pelaksanaan program dan kegiatan yang harus melalui proses lelang, mengingat secara efektif waktu perjalanan APBD tinggal 3 (tiga) bulan lagi. Hal ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya proyek luncuran, sebagaimana terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Beberapa hal yang menyangkut Rencana Perubahan APBD Tahun 2011, yang ingin kami mohonkan penjelasan, antara lain : Pendapatan Asli Daerah: Pendapatan Asli Daerah pada perubahan ini direncanakan turun sebesar Rp. 1.749.645.000,- Penurunan ini disebabkan tidak tercapainya penerimaan dart sektor Pajak Daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Untuk itu mohon penjelasan karena penurunan dari sektor ini cukup besar dan sangat terasa bagi Kota Salatiga. Belanja Daerah: Pada Perubahan APBD Tahun 2011 Belanja Daerah mengalami kenaikan. Kenaikan yang cukup tinggi terjadi pada Belanja Langsung. Untuk itu kami mohon penjelasan, dengan harapan mudah-mudahan kenaikan ini terjadi dalam upaya mencukupi kepentingan publik. Defisit Anggaran: Defisit anggaran dalam perubahan ini membengkak menjadi Rp. 49.820.918.889. Mohon penjelasan berkaitan dengan ketentuan batas maksimal yang ditolerir Defisit Anggaran. Disamping beberapa hal tersebut diatas, ada beberapa masukan yang menurut hemat kami sangat penting, yang perlu disikapi dalam menentukan kebijakan kedepan, antara lain : 1. Dengan akan disepakatinya 2 (dua) Peraturan Daerah Kota Salatiga, yakni : Perda tentang SOTK dan Perda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik, perlu direncanakan adanya penataan personil yang memadai baik kuantitas maupun kualitas, serta didukung alokasi dana dalam rangka mencukupi sarana dan prasarana demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 2. Pembatasan berdirinya pasar modern/mini market sudah saatnya dilaksanakan, karena

dampaknya sudah dirasakan oleh para pelaku bisnis dengan modal kecil/warung-warung rumah tangga, yang notabene perlu perlindungan dari pemerintah. Jangan sampai kita terjebak dalam fatamorgana adanya kota modern, tetapi tanpa kita sadari bahwa kita secara pelan-pelan membunuh mereka yang bermodal kecil ini. 3. Pembangunan kios di Eks Toko Hasil, ternyata masih menyisakan tanggapan yang negatif dari para pedagang yang berada disana, khususnya adanya bangunan tambahan dibawah tangga naik di sebelah timur. Disamping tidak sesuai dengan perencanaan, juga menimbulkan kecemburuan sosial bagi pedagang lainnya serta menimbulkan dampak terhadap bangunan yang berada di belakang bangunan tersebut. Bahkan menimbulkan isu yang tidak sedap terhadap lembaga. Untuk itu kami berharap agar bangunan tambahan tersebut dibongkar, sebagaimana telah direkomendasikan dalam Keputusan Pimpinan DPRD Kota Salatiga Nomor 172/09/2011.(lux/bdi)


9

Laporan Utama

PANDANGAN UMUM FRAKSI AMANAT KEADILAN DAN PERSATUAN Terhadap Raperda Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2011

Berhati-hatilah Dalam Membuat Perencanaan

S

udah menjadi kewajiban pemerintah bersama DPRD untuk bekerja effektif efisien agar tercapai optimalisasi kinerja dari waktu yang tersedia. Dari proyeksi anggaran pendapatan maupun belanja daerah yang disampaikan Sdr. Walikota pada 22 Agustus 2011 yang lalu Fraksi Amanat Keadilan dan Persatuan berpandangan secara umum bahwa Pendapatan asli daerah pada perubahan APBD 2011 turun 2.80% dari anggaran penetapan sebesar Rp. 62.498.990.000 menjadi Rp. 60.749.345.000 turun sebesar Rp. l.749.645.000. Penurunan tersebut diakibatkan oleh asumsi perhitungan yang tidak tepat terutama dari asumsi hasil Pajak Daerah. Walaupun ada penurunan dari dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan kenaikan dari hasil retribuasi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Karena itu FAKP menghimbau kepada Pemerintah Daerah agar dalam menghitung perencanaan anggaran terutama dengan adanya perubahan-perubahan perundang-undangan agar lebih hati-hati. Seperti halnya dari sektor hasil pajak daerah dan lain-lain pendapatan yang sah agar perencanaan kegiatan bisa dilaksanakan secara optimal. Untuk kenaikan pada hasil pengelolaan kekayaan daerah dan retribusi daerah, kenaikan yang terjadi hendaknya secara professional terus di tinggkatkan dengan tanpa membebani masyarakat.

10


Dari dana perimbangan juga turun sebesar 0.20% menjadi Rp. 306.794.273.000 dari penetapan sebesar Rp. 307.406.480.000. Penurunan ini diakibatkan karena terjadinya penerimaan bagi hasil pajak atau bagi hasil bukan pajak sebesar 2.91% sedangkan DAU dan DAK tetap. Lain-lain pendapatan daerah yang sah naik sebesar 51.83% menjadi Rp. 91.238.025.000 dari anggaran penetapan Rp. 60.091.029.000. Penerimaan tersebut terdiri dari Bagi hasil pajak provinsi; Dana penyesuaian dan otonomi khusus, meliputi dana sertifikasi guru, TTP guru non sertifikasi, BOS SD/SMP, serta adanya alokasi dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah; dan Bantuan keuangan dari provmsi. Berdasarkan uraian diatas jumlah seluruh pendapatan tahun ini sebesar Rp. 458,781.643.000 naik sebesar Rp. 28.785.144.000 atau 6.69% dari anggaran penetapan sebesar Rp. 429.996.499.000. Sayangnya kenaikan tesebut ternyata juga diimbangi kenaikan dari perubahan anggaran belanja sebesar 6.53% dari anggaran belanja penetapan 2011 sebesar Rp. 477.422.922.676 menjadi Rp. 508.602.561.889. Sehingga terjadi devisit anggaran sebesar Rp. 49.820.918.889 atau naik 5.05% dari devisit anggaran penetapan sebesar Rp. 47.426.423.676. Dari perubahan yang terjadi pada penerimaan pemiayaan daerah yang naik sebesar 8.21% dari anggaran penetapan sebesar Rp. 49.626.423.676 menjadi Rp. 53.699,283.089 atau naik sebesar Rp. 4.072.869.413, dimana pembiayaan daerah ini berasal dari SILPA tahun 2010, penerimaan kembali pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah. Tentu pembiayaan daerah ini diharapkan bisa menutup devisit yang ada sehingga pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan bisa diselesaikan di tahun anggaran berjalan yaitu 2011. Selain hal-hal yang telah disampaikan di atas, FAKP juga menekankan bahwa pada sisa waktu pelaksanaan kegiatan yang tersisa betul-betul agar dicermati antara perencanaan anggaran tersedia dan waktu sehingga tidak terjadi projek-projek luncuran. Normalisasi/rasionalisasi anggaran bila perlu dilakukan harus dilakukan dengan mempertimbangkan skala priorotas kegiatan, dan insyaallah penetapan APBD perubahan 2011 bisa ditetapkan pada bulan ini.(bdi/lux)

Laporan Utama

PANDANGAN UMUM FRAKSI PEMBANGUNAN SEJAHTERA Terhadap Raperda Perubahan APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2011

Prioritaskan Kesejahteraan Masyarakat

P

endapatan dan belanja Daerah pada Penetapan Anggaran Tahun 2011 berjumlah Rp.477,422,922,476,00 berdasarkan kebijakan Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD diproyeksikan meningkat Rp. 31.179.639.213,00 sehingga pada perubahan tahun ini direncanakan menjadi Rp. 508.602,561.889,00. Apabila Dibandingkan Pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rp. 458.781.643.000,00 dibandingkan dengan Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 508.602.561,889,00 maka terjadi Devisit Rp. 49.820.918.889,00 dengan demikian dana sisa lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya praktis dimanfaatkan untuk keberlanjutan fiskal daerah. Pemerintah kota harus cermat dan Konsisten mengingat secara akuntabilitas hal ini telah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi maupun Badan Pemoriksa Keuangan (BPK), sehingga dalam penggunaan anggaran ini betul-betul digunakan untuk program kegiatan yang sangat prioritas yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Fraksi Pembangunan

Sejahtera menanyakan dan meminta penjelasan kepada Pemerintah Kota mengenai pendapatan yang berkurang. Yaitu Pandapatan Asli Daerah yang sah khususnya dana bagi hasil pajak, dana Perimbangan khususnya Dana Bagi Hasil. Selain itu juga menanyakan dan meminta penjelasan mengenai belanja Iangsung dan belanja tidak langsung yang bertambah dan kenapa berkurang. Fraksi Pembangunan Sejahtera menghimbau kepada Pemerintah Kota Salatiga, setelah Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah segera mungkin untuk menyelesaikan perencanaan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, agar setiap kegiatan pengadaan barang dan jasa dapat dimulai dan diselesaikan tepat waktu, hal ini mengingat masih terdapat beberapa kegiatan pembangunan yang belum selesai secara sempurna, maka perlu adanya evaluasi kongkrit dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, sehingga program kegiatan tersebut hasilnya bisa Iangsung dimanfaatkan oleh masyarakat. Mengingat waktu Perubahan tinggal 3 bulan 22 hari, Pemerintah harus selektif dalam menentukan program kegiatan yang akan dilakanakan. Terutama program kegiatan yang nilainya kecil tetapi tidak prioritas, hal ini perlu dievaluasi agar pembangunan tersebut tidak mubadzir karena tidak efektif. Pemerintah harus memprioritaskan penyelesaian Jalan Lingkar Salatiga yang sudah dinanti olch masyarakat, dan perlu merencanakan adanya pasar di daerah tersebut melihat pertumbuhan ekonomi yang pesat tentunya berdampak positif terhadap arah rnenuju kesejahteraan masyarakat kota Salatiga. Dalam merencanakan sebuah kegiatan jangan setengah-setengah, perlu dipikirkan perkembangannya sehingga dalam kurun waktu puluhan tahun kedepan tidak ketinggalan baik fungsi maupun bentuknya, jangan sampai terkesan bangunan bongkar pasang akhirnya anggaran merijadi mubadzir. Penataan jalan Jenderal Sudirman harus diprioritaskan, melihat kondisi lapangan yang semrawut dan tidak enak dilihat. Kebijakan satu arah harus ditinjau ulang melihat difungsikannya Jalan Lingkar Salatiga yang berakibat sepinya perekonomian di pusat kota. Pemerintah kota harus mengoptimalkan kinerja inspektorat dan instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan, jangan sampai muncul temuan yang berakibat proses hukum, karena semua sudah ada acuan dalam pelaksanaan kegiatan.(bdi/lux)


11

Mimbar

M. Teddy Sulistio, SE

Pasar Rejosari Pedagang Sudah Lama Menunggu

P

asar Rejosari atau yang sering disebut Pasar Sapi, yang merupakan salah satu pasar tradisional di Salatiga ini harus sudah terbangun pada tahun 2012 nanti, sebab para pedagang sudah terlalu lama menunggu. Adanya investor yang berminat untuk berinvestasi membangun pasar yang terletak di Jalan Veteran dan Jalan Hasanudin itu benar-benar perlu kita sikapi dengan baik. Keberadaan pasar ini memang sangat strategis karena dari segi lokasi tempat ini dapat mengakomodasi kepentingan penjual dan pembeli di wilayah barat kota. Banyak pedagang komuditas pertanian yang berasal dari Kopeng, Ngablak, Getasan di wilayah Kabupaten Semarang ikut meramaikan transaksi. Warga dari wilayah barat Kota Salatiga juga sudah barang tentu akan terbantu dengan keberadaan pasar ini, karena mereka dapat memperoleh barang dan jasa dengan lebih mudah. “Pasar Rejosari, tanahnya milik kita, pedagangnya rakyat kita, mau diinvestasikan selama 30 Tahun, bahkan ada juga wacana di situ ada hotelnya segala. Pendek kata kita tidak anti investasi tetapi kita tetap harus punya pertimbangan matang untuk pasar diinvestasikan atau tidak” papar Ketua DPRD Kota Salatiga, Teddy Sulistio, SE. Menurut sepengetahuan Ketua DPRD, saat ini baru dalam proses tahapan lelang investasi. “Untuk pembangunan pasar Rejosari, saya setujunya sejak awal menggunakan APBD, karena pembangunan pasar, terminal, rumah sakit, sekolahan itu tanggung jawab kita” katanya. Namun jika terpaksa harus diinvestasikan, dokumen-dokumen kerjasama harus dipersiapkan dengan baik, sehingga kita kuat, dan kita bisa membangun dengan baik. Kalau masyarakat tahunya pasar bangunen aku meh dodol. “Jangan sampai investasi hanya berorientasi pada ada gula disana. Maka dalam mendatangkan investor, kita harus terbuka, sehingga rakyat bisa menikmatinya. Meski kita tahu bahwa investor itu pasti juga mencari keuntungan” tambah Ketua DPRD yang akrab disapa

12


Bung Teddy itu. Selanjutnya dikemukakan juga, bahwa sudah tiga tahun ini Pasar Rejosari tidak kunjung dibangun Pemerintah Kota, mulai dari terbakarnya pasar tersebut. Hal ini telah menggangu aktifitas kegiatan bertransaksi para pedagang dan pembeli. Untuk itu pembenahan dan revitalisasi Pasar Rejosari harus segera dilakukan. Hanya saja, harga kios atau los nantinya jangan sampai memberatkan para pedagang. Harapnya. "Kalau memang pasar bisa dibangun dengan duit dari investor, kami memang tidak perlu mengeluarkan uang dari APBD, karena uangnya bisa dipakai untuk hal yang lain. Tapi perlu dicermati, dari pengalaman yang sudah-sudah, investor yang akan masuk ke Kota Salatiga selama ini tidak ada hasilnya," papar Teddy. “Pasar Jetis, Pasar Raya II, mangkrak, Ambil dana cadangan, garap, selesai. Ndak kakean petingsing”, tambahnya. Jangan sampai, pasar yang merupakan pusat kegiatan perekonomian wong cilik terhambat, hanya gara-gara wacana pasar itu harus dibangun oleh investor. Namun meski demikian, kita akan tetap melihat rencana investasi pembangunan Pasar Rejosari itu, "Saya berpikir positif dan kami lihat rencana investasi itu. Yang pasti, harapan kita, Pasar Rejosari harus segera dibangun, baik dengan atau tanpa menggunakan investor," tandas politisi dari PDI Perjuangan itu.(bdi/lux)

Mimbar

M. Fathur Rahman, SE, MM

Menyambut Baik Pembangunan GOR Salatiga

K

ita anggota dewan sangat peduli dengan dunia olah raga. Kota kita Salatiga terkenal dengan kota pencetak atlet, oleh karena itu perhatian kita juga harus tertuju ke sana. Maka kita juga menyambut dengan baik pembangunan GOR Salatiga yang sedang dikerjakan. Sudah sewajarnya pemerintah menyediakan fasilitas yang menunjang bagi proses pencetakan atlet-atlet berprestasi. Sarana pra sarana pendukung tersebut termasuk salah satunya pembangunan GOR yang memenuhi standar. Terkait dengan pembangunan GOR saat ini yang sedang dikerjakan oleh komite pembangunan sarana prasarana olah raga. Kita tunggu hingga pengerjaan pembangunan oleh komite tersebut selesai. Dalam arti dana sebesar 4 miliar dari bantuan kemenpora habis dengan target pembangunan yang sudah ditentukan. Kewajiban pemberian fasilitas olah raga memang menjadi tugas Pemkot Salatiga. Kita juga akan kembangkan upaya sarana olah raga yang tidak atau belum terkaver dalam pembangunan GOR tersebut. Berbagai cabang olah raga yang belum mendapatkan fasilitas antara lain, renang, angkat besi, motor cross dan sebagainya. Kami akan membuat terobosan pemikiran untuk mewadahi cabang olah raga yang belum mendapatkan fasilitas tersebut, sehingga ke depan tidak ada yang merasa dianaktirikan. Semua cabang olah raga dibawah naungan KONI, porsi perhatiannya hendaknya seimbang meskipun tidak sama.

Setelah pembangunan GOR tahap pertama selesai, kita akan upayakan dari mana dana untuk melanjutkannya. Bisa saja kita mengajukan kepada Kemenpora untuk melanjutkannya agar selesai atau mengusulkannya melalui APBD Kota Salatiga mendatang. Namun tentunya melihat kemampuan daerah juga, jangan sampai biaya yang diperkirakan menghabiskan 6,5 miliar tersebut mengalahkan program yang lebih mendesak. Kami juga berharap pengelolaan sarana olah raga dan pembinaan atlet dapat dilakukan dengan serius. Saya tahu tidak sedikit atlet Salatiga yang pindah membela daerah lain. Hal tersebut disebabkan perhatian pemerintah kepada mereka sangat minim. Bagaimana usaha pemerintah agar atlet yang berprestasi dan berpotensi tersebut dapat terus membela kota kita dalam ajang dan event olah raga di tingkat provinsi dan nasional. Penghargaan yang layak kepada mereka jika belum bisa diberikan, minimal memfasilitasi untuk mencarikan kerja. Kebutuhan atlet adalah dapat latihan serta mendapatkan penghasilan untuk menghidupi diri dan keluarga. Jika itu tidak tercapai prestasi mereka juga akan menurun. Dalam mencarikan kerja juga masih harus pilih-pilih, artinya jangan sampai pekerjaan tersebut juga mengabaikan profesi mereka sebagai atlet. Jangan sampai seorang atlet terikat dengan kerja yang merugikan, bila mereka mendapatkan pekerjaan yang jadwalnya mengacau jam latihan itu akan mematikan atlet. Misalnya saja mereka kerja mendapatkan jam malam, maka kondisi fifik mereka akan menurun, latihan pun menjadi kacau. Jika it uterus menerus dilakukan maka prestasi mereka juga menurun. Yang membawa nama harum kota adalah mereka para atlet, jika pemerintah tidak memperhatikan kebutuhan mendasar mereka sudah dapat ditebak, mereka akan hijrah ke daerah lain yang lebih menghargainya. Dengan pembangunan GOR Salatiga, semoga ke depan akan mewadahi mereka dalam meningkatkan prestasi. Dengan catatan pembangunan tersebut selesai tanpa menyisakan persoalaan hukum bagi pelaksana pembangunan termasuk pemerintah.(lux/bdi)


13

Mimbar

Iwan Setyo P. SE., M.Si Jangan Sampai

Pembangunan GOR Membawa Masalah

R

encana pembangunan gedung olah raga (GOR) Salatiga di komplek Kridanggo belum menemukan titik temu soal sisa penganggarannya. Sebenarnya semua pihak mengisaratkan setuju untuk membangun sport center dengan tipe B tersebut, tapi mekanisme dan aturan yang masih menyisakan pemikiran di DPRD. Sebagaimana diketahui proses pembangunan GOR Salatiga sudah mulai dikerjakan, aktivitas proyek tersebut pada tahap pembangunan awal ini menggunakan bantuan dari pemerintah pusat. Salatiga yang dinilai memiliki prestasi dalam dunia olah raga terlebih cabang atletik memikat pemerintah pusat untuk mengucurkan bantuan. Untuk membengun GOR tersebut bantuan dari Kemenpora sebesar Rp 4 miliar. Salatiga memang pada dasarnya membutuhkan GOR yang representative bagi peningkatan kualitas atlet. Sekarang GOR yang ada terkesan apa adanya, dari tipe juga tidak memenuhi syarat nasional bahkan internasional. Dengan demikian hanya turnamen cabang olah raga tertentu yang bisa di gelar di Salatiga. Kami anggota dewan sangat setuju dan sepakat atas ide pembangunan GOR Salatiga, namun dengan syarat. Pembangunan GOR yang representativ menjadi kebutuhan penting bagi Salatiga karena sudah memprokalimirkan diri sebagai kota olah raga. Dengan begitu merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan fasilitas yang mamadai bagi kepentingan olah raga tersebut.

14


Yang masih kami persoalkan adalah bagaimana mekanisme penggunaan dana pendamping. Aturan main harus berdasarkan hukum ataupun perda yang berlaku. Jangan sampai gedung dan sarana olah raga sudah terbangun dengan megah namun menimbulkan permasalahan hukum. Sumber dana pendamping yang diusulkan eksekutif dari dana cadangan tidak kami sepakati, karena tidak ada landasan hukumnya. Dana bantuan dari pusat sebesar 4 miliar tersebut menurut kami harus dihabiskan dulu serta diselesaikan pertanggung jawabannya. Setelah selesai bila perlu turunkan BPK untuk mengauditnya, karena menurut saya ada gula ada semut. Setelah semua selesai dengan baik dan tidak ada temuan, proses selanjutnya baru kita bahas dana pendampingnya. Dana yang dibutuhkan jelas tidak sedikit yaitu 6,5 miliar. Kita perlu kajian mendalam agar landasan hukumnya pasti, harapannya pembangunan GOR tersebut selesai dan tidak menimbulkan efek hukum atau kasarnya masuk ranah peradilan. Saya juga insan olah raga, jadi saya juga tentunya menyambut gembira atas pembangunan GOR tipe B tersebut. Saya sekarang diberi amanah untuk menjadi ketua cabang olah raga Tarung Derajad di Salatiga, pembangunan tersebut tentunya akan berimbas positif bagi kemajuan olah raga pada umumnya di kota hati beriman ini. Namun bukan pembangunan GOR yang kita permasalahkan, terlebih manfaatnya banyak bagi masyarakat. Yang kita kritisi adalah legal formal dari penggunaan dana pendamping tersebut, jangann sampai landasan yang dipakai nantinya bertabrakan dengan payung hukum yang ada. Bila kita liat tentunya dampak bagi masyarakat Salatiga cukup banyak, dengan dibangunnya GOR akan timbul multi player efek. Yang pertama adalah meningkatkan brand image kota ini, dengan begitu Salatiga akan dilirik untuk menjadi tuan rumah event olah raga tertentu. Selain itu perputaran ekonomi juga terjadi, dengan adanya GOR tentu membuka lowongan pekerjaan baru, ada parkir, ada potensi penjual makanan dan petensi ekonomi lainnya. Jelas efek positifnya sangat banyak. Tapi kami berharap pembangunan tersebut menjadi pekerjaan yang bersih dari masalah hukum.(lux/bdi)

Wacana

Laporan Badan Legislasi DPRD Kota Salatiga Terhadap Perubahan Perda Nomor 9, 10, 11 Tahun 2008 Tentang SOTK, Serta Raperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik

P

erubahan Raperda SOTK Nomor 9, 10, 11 Tahun 2008 berdasarkan : 1.UndangUndang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 2.Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; 3.Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD; 4.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008; 5.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008; 6.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008. Hasil Pembahasan Berdasarkan hasil pembahasan pansus raperda SOTK yang kemudian ditindak lanjuti pembahasan badan legeslasi bersama tim ahli dan tim raperda eksekutif, berdasarkan rapat paripurna internal DPRD tanggal 8 Agustus 2011 telah disepakati beberapa hal sebagai berikut: 1. Dinas berjumlah 10, terdiri dari: a. Dinas Pendidikan dan Olah Raga. Dengan perubahan pada bidang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah terdiri dari : seksi Kurikulum, seksi Kesiswaan, dan seksi Sarana Prasarana. Perubahan ini dimaksudkan agar setiap seksi memiliki tupoksi yang jelas, lebih fokus dan beban kerja yang lebih berimbang antar seksi. b. Dinas Kesehatan c. Dinas Pekerjaan Umum d. Dinas Tata Kota e. Dinas Pertanian f. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; g. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Kebudayaan dan Pariwisata; h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Dengan perubahan penambahan 2 bidang baru, yaitu; Bidang Pendaftaran dan Pendapatan yang terdiri dari: Seksi Pendaftaran dan Pendapatan, Seksi Pengolahan Data, Seksi Dokumentasi. Bidang Penetapan yang terdiri dari : Seksi Penetapan, Seksi Penerbitan dan Surat Ketetapan serta Seksi Keberatan. Penambahan 2 bidang ini, dikarenakan beban kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah cukup berat dan guna mengoptimalkan pelaksanaan tupoksi pada dinas ini; i. Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi; j. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Perubahan secara keseluruhan pada dinas, yaitu: Pada subbidang perencanaan berubah menjadi subbidang perencanaan dan evaluasi. Yang

mempunyai tupoksi antara lain menyusun peraturan perundang-undangan terkait dengan tupoksi dari masing-masing dinas. 2. Jumlah Badan 5, terdiri dari: a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Badan Kepegawaian Daerah; c. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perltndungan Anak dan Keluarga Berencana. Pada badan ini ada perubahan pada 2 subbidang, yaitu : yang semula subbidang Perekonomian Masyarakat berubah menjadi subbidang Perekonomian dan Pengembangan jaringan penanggulangan kemiskinan. Perubahan ini dimaksudkan agar kedepan persoalan kemiskinan lebih tertangani dengan baik. Selanjutnya, Subbidang Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak berubah menjadi Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak dengan tupoksi penanganan/pencegahan tindak kekerasan KDRT baik terhadap perempuan dan anak, pendampingan terhadap korban KDRT, penanganan terhadap korban trafficking, advokasi dan konseling. Perubahan ini dimaksudkan untuk mengatasi jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus meningkat dari tahun ke tahun. d. Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu. Badan ini merupakan penggabungan dari Kantor Penanaman Modal dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, yang terdiri dari 3 bidang yaitu : Bidang Penanaman Modal, yang terdiri dari Subbidang Promosi dan Informasi Penanaman Modal, Subbidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal, Subbidang Pengkajian Kerjasama Penanaman Modal. Bidang Perijinan terdiri dari : Subbidang Perijinan Jasa Usaha, Subbidang Perijinan Jasa Umum, Subbidang Perijinan Tertentu dan Tim Teknis. Kemudian Bidang Data dan Pengaduan terdiri dari : Subbidang Pengawasan dan Pengaduan, Subbidang Penagihan. Perubahan dari kantor menjadi badan ini, dimaksudkan agar pelayanan perijinan dapat terfayani dengan baik serta mengingat jumlah perijinan yang ditangani bertambah dari 10 menjadi 53 ijin. e. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah. Sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan maka, dalam badan kesatuan bangsa, politik dan penanggulangan bencana alam ada subbidang penanggulangan bencana alam. 3. Jumlah kantor 2, yaitu: a. Kantor


15

Perpustakaan dan Arsip Daerah b. Kantor Lingkungan Hidup 4. Jumlah Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu: a. Inspektorat; b. Satuan Polisi Pamong Praja c. Rumah Sakit Umum 5. Jumlah Asisten 3, yaitu: a. Asisten Pemerintahan terdiri dari: i. Subbidang Otonomi daerah dan kerjasama, yang memiiiki uraian tugas melakukan melakukan pengkajian, penyusunan hingga pengendalian semua kerjasama yang melibatkan pemerintah daerah. ii. Subbidang Hukum, yang memiiiki tambahan uraian tugas sosialisasi prodak hukum daerah serta mengumpulkan/menghimpun prodak-prodak hukum daerah. iii. Subbidang ketahanan pangan daan lingkungan hidup, subbidang baru yang mempunyai uraian tugas yang bersifat koordinatif. b. Asisten Perekonomian, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat. c. Asisten Administrasi Umum. 6. Cacatan Banleg : bahwa perlu dilakukan perbaikan total pada uraian tugas masing-masing Dinas, Badan, Kantor, asisten dan lembaga teknis daerah, agar tidak terjadi tumpang tindih tugas serta ada perumusan yang jelas dari setiap uraian tugas. Raperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dasar: 1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah daerah. 2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 3. UndangUndang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 4. Peraturan DPRD Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD. Hasil Pembahasan: Berdasarkan hasil pembahasan dalam rapat-rapat pansus raperda penyelenggaraan pelayanan publik, rapat-rapat banleg dengan tim ahli, masyarakat dan tim raperda eksekutif serta hasil rapat paripurna internal DPRD pada tanggal 8 Agustus 2011 telah disepakati guna meningkatkan pelayanan publik menuju pelayanan prima di kota Salatiga, perlu disusun dan ditetapkan raperda pelayanan publik, yang berisi antara lain : 1. Maksud dan tujuan Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 2. Asas penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi: kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 3. Ruang lingkup pelayanan publik terdiri dari; pelayanan barang publik, jasa publik dan administrasi. 4. Hak dan kewajiban penyelenggaran, penerima layanan dan masyarakat. 5. Penyelenggara berkewajiban melakukan penyeleksian pelaksana yang secara khusus menangani pelayanan public secara trasparan, tidak diskriminatif,

16


dan adil sesuai dengan peraturan perundangundangan. Penyelenggara wajib menyelenggarakan peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaksana serta memberikan penghargaan kepada pelaksana yang memiliki prestasi kerja. 6. Masyarakat berkewajiban mematuhi dan memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan serta berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyeienggaraan pelayanan publik. 7. Peran serta masyarakat. Antara lain: masyarakat berperan serta dalam merumuskan standar pelayanan prosedur dan maklumat pelayanan, memberikan saran dan/atau pendapat dalam rangka penyeienggaraan pelayanan publik. 8. Standar pelayanan sekurang-kurangnya meliputi: dasar hukum, persyaratan, system, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana prasarana dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan, jaminan keamanan serta evaluasi kinerja pelayanan. 9. Maklumat pelayanan yang merupakan peryataan kesanggupan penyeienggaraan dalam melaksanakan pelayanan sesuai standar pelayanan. 10. Biaya pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan/atau masyarakat. 11. Indeks kepuasan masyarakat. Walikota dan/atau DPRD dalam melaksanakan penilaian kinerja pelanyanan publik dilakukan melalui pengukuran indeks kepuasan masyarakat. 12.Perilaku Pelaksana dalam pelayanan publik. Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pelaksana wajib berprilaku antara lain: adil dan tidak diskriminatif, cermat, santun dan ramah, tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut, professional, tidak mempersulit. 13. Pengawasan penyeienggaraan pelayanan publik dilakukan baik secara internal atau atasan langsung maupun ekternal yaitu oleh masyarakat, ombudsman dan DPRD. 14. Pengaduan. Masyarakat berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara, ombudsman dan/atau DPRD. 15. Penyelenggara wajib menyusun materi dan mekanisme pengelolaan pengaduan dari masyarakat dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas. Penyelenggara wajib mencantumkan alamat tempat mengadu dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain telepon, pesan layanan singkat (short message service Isms), laman (website), pos-el (e-mail}, dan kotak pengaduan. Demikian Laporan Badan Legislasi DPRD terhadap Perubahan Perda Nomor 9, 10, 11 Tahun 2008 tentang SOTK serta Raperda Penyelenggaraan Pelayanan Publik.(lux/bdi)

Warta

Jabatan adalah Amanat Rakyat

D

a l a m m e n ya m b u t p e r g a n t i a n S O T K Pemerintah Kota Salatiga, hendaknya Walikota berhati-hati dalam menempatkan seseorang untuk menempati suatu jabatan. Jabatan harus diisi oleh orang-orang yang loyal terhadap rakyat, bukan didasarkan pada keloyalan terhadap Walikota. Disisi lain jabatan tersebut harus mengikuti kaidah yang ada, penempatannya harus memperhatikan rekomendari dan kajian baperjakat. Minimal 60 persen mengikutinya, dan sisanya tergantung penilaian Walikota sesuai dengan pantau beliau. Namun yang tidak kalah penting adalah pejabat tersebut sejalan dengan Walikota. “Tidak mungkin Walikota bekerja dengan orang yang tidak sejalan, hal tersebut akan mengganggu kinerja pemerintah” katanya. Jangan sampai dasar like and dislike menjadi pedoman dalam pengisian jabatan. Jika itu dilakukan maka hal tersebut akan mengacaukan pemerintahan dan menciptakan birokrasi yang terkotak-kotak. Walikota dan Wakil Walikota adalah sosok orang tua masyarakat, demikian juga bapaknya pegawai. Semua aturan main sudah ditegakkan dan sudah berjalan dengan baik saja masih ada yang tidak suka apalagi

Birokrasi yang Profesional JIWARAGA. Ketua komisi I DPRD, M. Kemat, S.Sos menghimbau kepada seluruh anggotanya terkait dengan tugas pokok pada komisi I dalam p e m b a h a s a n kedepannya ada tiga prioritas yang harus ditekankan. Yaitu m a s a l a h p e n d i d i k a n , kesehatan, serta M. Kemat, S.Sos profesionalitas birokrasi, hai ini merupakan asset penting untuk mensejahterakan masyarakat. Bidikan awal masalah pendidikan adalah persoalan yang terkait dengan professionalitas guru.

tidak sesuai aturan. “Di N e g a r a k i t a berkendaraan har us berjalan disebelah kiri, dan kita sudah berjalan di sebelah kiri, namun masih juga disalahkan, apalagi berjalan disebelah kanan, atau bahkan terlentang ditengah jalan”, contohnya. Wa l i k o t a memang punya hak prerogativ dalam pengisian jabatan dalam Teddy Sulistyo, SE pemerintahan. Namun alangkah lebih baiknya jika seorang pejabat tersebut dites dulu sebelum menempati posisinya, kalau perlu diminta menjabarkan visi-misinya pada instansi yang akan dipimpinnya. Selain itu juga ada evaluasi dalam kurun waktu tertentu, misalnya saja enam bulan. Jika seorang pejabat tidak menunjukkan kinerja positif boleh saja dia mundur. Satu hal lagi, janganlah pejabat menduduki kursinya sampai berlarut-larut. Saya berpikir seorang pejabat itu perlu kreatif dalam membiayai kerjanya. Misalnya saja mencari dana ke provinsi atau pusat, jangan hanya menunggu dari APBD saja. Karena jabatan adalah amanat rakyat, maka harus semaksimal mungkin dalam melayani masyarakat.(lux/bdi)

Selama ini masih dipandang kurang merata dalam penempatan para guru yang ada ditingkat SMA maupun SD. Selama ini perbandingan tenaga guru SMA dengan SD berbanding 1 : 5, sampai dalam tingkat SD kepala sekolah ada yang merangkap dengan penataan administrasi. “Hal ini harus diperhatikan mengingat pentingnya masalah kondusifitas dalam belajar dan mengajar. Belum lagi seandainya salah satu guru ada yang tidak hadir, maka guru yang lain pasti akan merangkap”, resah M. Kemat. “Untuk itu perlu penambahan tenaga administrasi yang dibutuhkan melalui evaluasi SKPD”, tambahnya. Sedang untuk peningkatan pelayanan kesehatan, telah dihidupkan puskesmas rawat inap, sehingga harapannya masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dalam proses perawatannya. “direncanakan akan ada pembangunan lantai 3 di RSU dengan pelayanan kelas 3. Diharapkan masyarakat mendapat pelayanan yang baik” tandas M. Kemat. Untuk birokrasi harus secara professional sesuai dengan tugasnya masing-masing. Alih tugas jabatan jangan sampai menjadi masalah yang utama dalam menjalankan tugasnya sebab dalam penataan birokrasi yang telah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. (Miss/lux)


17

Warta

Pembangunan Perekonomian Rakyat JIWARAGA. Kurangnya kesiapan perencanaan dalam p r o s e s pembangunan yang dilakukan oleh p e m e r i n t a h membuat sejumlah bangunan yang telah direalisasikan menjadi mangkrak. Hal ini kurang efektif bagi pelaksanaan p r o s e s pembangunan kota H. Suniprat Salatiga. Masih ada banyak hal yang perlu mendapatkan evaluasi dalam suksesi program lanjutan sebelum melakukan pembangunan kembali. Seperti yang dipaparkan oleh H. Suniprat dalam perencanaan harus dibahas secara matang terlebih dahulu sebelum mencari dana, sehingga tidak terkesan pemerintah hanya mencari proyek.

SOTK Baru Dikorelasi Beban Kerja JIWARAGA. Pembahasan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) pemerintah kota Salatiga telah sampai pada tahap akhir. Walikota telah siap penempatan personal dalam menduduki bidangnya masing-masing. SOTK kali ini banyak mengalami perubahan, baik penambahan maupun perampingan susunan aparatur daerah. Dasar pijakan dalam pembahasan SOTK dikorelasikan pada beban kerja yang dibutuhkan pada saat ini, sehingga harus melakukan perombakan disetiap bidang. “Perubahan memang harus dilakukan melihat kondisi sekarang banyak bidang yang masih terbengkelai dalam menjalankan kinerjanya, sehingga perlu adanya rasionalisasi lembaga”, ungkap Ellysabeth Dwi Kurniasih, SH. M. Si. Seperti Bidang Kerjasama pada mulanya belum ada dan ditambahkan, karena bidang tersebut dipandang perlu. Hal tersebut bertujuan untuk mengantisipasi bentuk kerjasama yang kurang dapat ditangani dengan baik oleh eselon IV selama ini.

18


Mekanisme seperti ini sangat tidak dibenarkan sebab akan mengakibatkan proses pembangunan tidak berjalan secara maksimal. Diantaranya adalah permasalah sumur atetis yang berada di Plosok Randu Acir masih mangkrak dalam teknis pelaksanaannya, pengelolaan tinja TPA Krenggo yang telah menelan anggaran sekitar 750 juta, sekarang masih kurang efektif, MCK di Cengek Tingkir lor sampai saat ini belum ada tanda serah terima kepada pemerintah sehingga belum dapat dikelola dengan baik, serta BBI yang berada di Pulutan masih terkesan amburadul belum dapat ditangani secara semestinya. “Hal ini membuktikan bahwa kurangnya kesiapan dalam perencanaan pemerintah untuk melaksanakan proses pembangunan, oleh sebab itu harus lebih dipersiapkan”, tegas H. Suniprat selaku anggota dewan komisi III saat ditemui dikantornya. Melihat permasalahan yang telah terjadi, H. Suniprat menuturkan dalam pembahasan RPJMD (Rencana Pengeluaran Jangka Menengah Daerah) harus dapat ditata sesuai skala prioritas supaya alokasi dana yang mengalir tepat guna dan tepat sasaran, fokus utamanya adalah untuk pembangunan yang berbasis perekonomian kerakyatan. Usaha yang harus dilakukan yaitu dengan menghidupkan kembali pengusaha-pengusaha kecil serta meminimalisir perijinan pembangunan usaha makro sebab dipandang mematikan pengusaha kecil saat ini, tambahnya. (Miss/lux) “Kelemahan y a n g d u l u disebabkan karena dalam penanganan persoalan kerjasama maupun segala bentuk perjanjian masih kurang terkontrol dengan baik sehingga wajar jika melakukan kontrak kerja secara mandiri”, resahnya. D e n g a n adanya lembaga yang baru tersebut Ellysabeth Dwi K., SH.M.Si diharapkan adanya permasalahan perjanjian yang dilakukan dapat ditangani secara maksimal. Ellysabeth Dwi Kurniasih, SH. M. Si juga memprediksikan bahwa sepak terjang bidang ini akan berkembang sampai daerah-daerah lain hingga pada tataran tingkat provinsi. Memang dirasa untuk kedepannya bidang ini sangat berperan penting dalam proses pembangunan daerah. Tinggal Walikota yang menentukan siapa yang akan duduk pada posisi ini, apakah sesuai dengan potensi yang dimilikinya atau asal-asalan dalam penempatannya. (Miss/bdi)

Warta

Rejosari Segera Ekspos ke Dewan!

P

roses dan rencana pembangunan Pasar Rejosari yang rencananya akan diserahkan kepada investor harus segera dilakukan ekspos kepada dewan oleh eksekutif. Demikian tanggapan M. Fatchur Rahman, SE.,MM., anggota dewan dari PKS. “Dengan demikian dewan segera megetahui rencana pembanguan dan bagaimana pengelolaan pasar tersebut nantinya. Setelah itu dilakukan kita akan tahu bagaimana melangkah, misalnya saja memberikan masukan,” tambah pak Maman. Masih menurut beliau, rencana pembangunan sangat penting untuk diketahui karena berkaitan erat dengan hasilnya. Jangan sampai nantinya harga kios akan memberatkan para pedagang. Yang ada dalam pikiran kita bahwa jika biaya pembangunan dan

SDM Faktor Keberhasilan Kerja

M

enu rut Drs. Agung Wibowo, terkait adanya program yang dibuat oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dalam tahap perencanaannya h a r u s memperhatikan potensi masingmasing dengan melihat skala prioritas yang d i b u t u h k a n o l e h Drs. Agung Wibowo masyarakat saat ini.

pengelolaan tinggi maka beban harga di setiap kios dan los juga tinggi. “Nanti kita akan memberikan masukan kepada pemkot dan investor agar pasar tersebut mengakomodir pedagang lama yang terlebih dahulu eksis. Selain itu pasar tersebut juga h a r u s mengakomodir M. Fathur Rahman, SE, MM setiap kepentingan dan pihak yang berkativitas di sana. Misalnya saja tukang parkir, tukang angkut dan pihak lain yang mencari nafkah,” lanjutnya. Yang jelas sampai saat ini detail pembangunannya belum kami teriama. Yang terpenting lagi adalah pembangunan pasar tersebut tidak menghilangkan ruh pasar sebelumnya. Pasar Rejosari adalah pasar tradisional jadi harus tetap memberi ruang lebih terhadap pedagang tradisional.(lux/bdi)

“Kemungkinan penyebab adanya program yang mangkrak saat ini dikarenakan dalam tahap perencanaan yang masih lemah dan juga tidak sadar potensi, Sehingga saat pelaksanaan berlangsung dilapangan tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan”, terang Drs. Agung Wibowo. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi kinerja dari pemerintah dalam menterjemahkan program kerja yang telah direncanakan. Pasalnya, prosentase tingkat kesuksesan program yang disusun dengan baik dapat mencapai 75% keberhasilan dan selebihnya potensi SDM yang mengerjakannya. “Standar dalam merencanakan program kerja yaitu bisa dievaluasi, misalkan dalam program pembrantasan kemiskinan mesti menyebutkan angka tingkat penurunan setelah terlaksananya program tersebut”, papar anggota dewan dari fraksi PAN ini. Menurut Drs. Agung Wibowo, Yang perlu ditengarai dalam masalah ini bukan program yang muluk-muluk namun program yang dapat diselesaikan dengan tuntas. Sehingga aspek manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat. “Demi keberhasilan program yang telah direncanakan oleh pemerintah, sistim yang dianut untuk saat ini harus total quality management, bukan lagi conventional management. Tujuannya dengan dilakukan bersama-sama baik pada tahap perencanaan maupun dalam pelaksanaannya agar program tersebut dapat diselesaikan secara maksimal”, tambahnya. (Miss/bdi)


19

Warta

UMK Salatiga Belumlah Ideal

U

pah Minimum Kota/Kabupaten Tahun 2012 di Jawa Tengah berdasar Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 561.4/73/2011, untuk Kota Salatiga sebesar Rp. 901.396,-. Menurut Iwan Setyo Purbo, SE., anggota dewan dari Partai Demokrat, besaran tersebut masih belum memenuhi kebutuhan layak masyarakat. “UMK tersebut kurang ideal, harapannya angka tersebut menembus di atas satu juta rupiah. Hal tersebut bisa diketahui dari meningkatnya kebutuhan masyarakat , seperti meningkatnya harga kebutuhan pokok. Disamping itu kebutuhan akan pendidikan kebutuhan kesehatan, kebutuhan sosial dan lain sebagainya,” tamah Iwan. Masih menurut Iwan, memang besaran pengupahan harus disesuaikan dengan kriteria masing-masing perusahaan. Misalnya saja industri rumahan ataupun toko tentu belum mampu

Retribusi Parkir Tidak Perlu Dinaikkan

P

e r d a p e r d a usulan eksekutif perihal pajak daerah dan retribusi yang n o t a b e n n y a bersinggungan langsung terhadap masyarakat perlu dikaji ulang dahulu. Seperti retribusi masalah parkir, tidak perlu terjadi p e r u b a h a n , pasalnya sekecil apapun kebijakan Moch Guntur FU, SH. yang diambil akan mempengaruhi dinamika kehidupan yang akan terjadi pada mereka.

20


melaksanakan besaran upah tersebut. Namun untuk perusahaan berskala besar sudah mampu. “ K e n a p a hanya angka Sembilan ratusan, kalau mereka mampu di atas satu juta. Menurut saya akan lebih ideal bila pada kisaran satu juta seratus. Dan yang memiliki Iwan Setyo P. SE, M.Si kewajiban adalah perusahaan besar dalam hal ini,” pungkas Iwan. Meskipun dalam tinjauan tim pengupahan, upah tersebut telah memenuhi Kebutuhan hidup Layak (KHL) yaitu Rp. 901.369., namun angka tersebut jelas masih kurang. Memang Salatiga termasuk dalam 5 kota /kabupaten yang memenuhi KHL tapi harga kebutuhan selalu berubah setiap saat.(lux/bdi)

“Saya kira untuk masalah ini belum layak untuk dilakukan amandemen, sebab saya melihat sampai saat ini fasilitas yang diberikan belum memadai, tetapi lain halnya dengan retribusi yang bersinggungan dengan profit oriented, seperti dalam bidang barang dan jasa, maka perlu adanya perubahan”, atur Much Guntur. Realita mengatakan Persoalan yang terjadi pada saat ini adalah kurangnya pelayanan yang dilakukan oleh petugas parkir. Hal ini membuat para pengendara sewaktu akan parkir menjadi kewalahan sebab hampir disetiap ruko terdapat petugas yang menarik biaya parkir. Sehingga problematika ini membuat geram Much Guntur selaku anggota dewan kota salatiga dengan mengemukakan pendapatnya bahwa untuk zona area parkir meski jelas radius titik parkirnya. “Saya pernah mendapati kejadian tersebut, oleh karena itu perlu regulasi yang jelas sebagai payung hukum yang dijadikan acuan dalam menentukan titik-titik area parkir agar terjadi kejelasan”, ungkapnya. Kasus ini Menurut Much Guntur memang harus diperdakan supaya tidak terjadi lagi adanya tumpangtindih kewenangan yang mengatur zona tempat parkir satu dengan yang lainnya. Harapannya dengan diberlakukannya aturan ini dapat mengkanter tempat parkir beberapa wilayah yang ada di kota Salatiga sehingga pendapatan daerah tentang retribusi parkir dapat terkafer dengan baik, imbuhnya. (miss/lux)

Warta

Jamkesmas, untuk Rakyat Kurang Mampu

R

encana pembangunan RSUD Salatiga kelas B yang diprioritaskan pada masyarakat kurang mampu segera direalisasikan. Pada prinsipnya pengadaan ini bertujuan untuk membantu warga miskin yang tidak mampu melalui program jamkesmas. Sehingga Tim Pengelola JAMKESMAS harus melaksanakan pengelolaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang meliputi kegiatan-kegiatan manajemen kepesertaan, pelayanan, keuangan, perencanaan dan SDM, informasi, hukum dan organisasi serta telaah hasil verifikasi dengan baik. Karena realita yang ada saat ini menjelaskan bahwa jamkesmas belum dikelola secara maksimal, pasalnya hampir 40% warga miskin masih belum terdaftar program tersebut. Oleh karena itu pemerintah segera mengupayakan jejaring bagi warga yang belum mendapat jamkesmas. “Sasaran utama pembangunan RSUD kelas B adalah masyarakat yang kurang mampu, sehingga pemerintah harus selektif jangan sampai tebang pilih

Kajian dan Analisis yang Serius

S

e g a l a sesuatu y a n g terkait dengan k e b i j a k a n seharusnya dikaji lebih mendalam. Demikian komentar FS Ariadi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Salatiga dari Paratai Demokrat untuk daerah pemilihan Sidorejo menanggapi akan dibangunnya Pasar Rejosari belum Drs. FS Ariadi lama ini.

dalam melakukan pendataan ulang agar program ini dapat tepat sasaran bagi yang lebih membutuhkan”, tegas Bambang S o e d o w o menjelaskan. Dalam hal Bambang Soedowo m e n g h i m b a u k e p a d a t i m pendataan yang melakukan sensus penduduk harus Bambang Soedowo b e r s i f a t independent. System yang dilakukan dengan cara kekeluargaan sebisa mungkin diminimalisir dalam suksesi program ini, sebab jika hal tersebut terjadi, maka yang dikhawatirkan banyak rakyat miskin yang notabennya lebih membutuhkan terlewatkan. Kami juga mengharapkan pihak RSU dalam melayani warga yang sedang berobat dikelas ini mendapatkan pelayanan yang selayaknya tidak pilihpilih dengan yang ada dikelas lainnya. Sehingga tujuan terciptanya sebagai kota kesehatan dapat terwujud melalui masyarakat yang sehat, harapnya. (miss/lux)

Sebelum melaksanakan suatu keputusan terhadap pembangunan maka pemerintah harus mengadakan kajian dan analisis yang serius. Jangan sampai pembangunan Pasar Rejosari nantinya akan sia-sia. Disamping itu Ariadi juga berharap pembangunan nantinya jika diserahkan kepada investor, tidak berubah orientasi awalnya yaitu tetap menghidupkan pasar tradisional. Jangan sampai setelah jadi nantinya memberatkan para pedagang yang telah lama eksis. Mereka adalah pedagang tradisional dengan modal minim, jika harga los atau kios terlalu tinggi tentunya mereka tidak akan dapat tempat berjualan. Bila itu terjadi maka kepentingan menjadi terabaikan. Belum lama ini Ariadi juga menjalin komunikasi dengan para Pedagang Pasar Rejosari, mereka berharap adanya subsisdi dari Pemerintah Kota Salatiga untuk pembelian los atau kios. Namun pemkot juga harus mengadakan evaluasi dan pendataan terhadap pedagang yang benar-benar eksis sekarang. Jangan sampai pemilik kios namun tidak aktif berjualan mendapatkan proporsi lebih. Selama ini ada pemilik kios dan los lebih dari satu, namun mereka tidak berjualan tapi miliknya disewakan. Dengan demikian harganya lebih mahal dari harga awal, jika hal tersebut terjadi lagi tentu akan memberatkan pedagang.(lux/bdi)


21

Warta

Perlunya Penangganan Retribusi

U

ntuk pembahasan Perda tentang retribusi, memang perlu mendapatkan perhatian khusus. Dalam hal ini. Pemerintah mesti memfasilitasi masyarakat melalui public hiring yang jangkauannya lebih luas dengan melibatkan seluruh eleman. “Selama ini, pengadaan public hiring yang dilakukan oleh eksekutif baru dilakukan hanya pada tokoh-tokoh tertentu saja, maka kita mengharapan untuk dilakukan yang lebih luas lagi cakupannya”, himbau Malikhah selaku anggota DPRD Kota Salaiga yang tergabung pada komisi II. “Hal ini perlu dilakukan, sebab nantinya imbas baik dan buruknya akan kembali pada masyarakat. Oleh sebab itu, pendapat dari seluruh warga Salatiga juga menjadi pertimbangan untuk pengesahan perda tersebut”, tambahnya. Selain itu dia juga menyoroti mekanisme proses parkiran yang terjadi di kota salatiga saat ini dirasa semakin kompleks. Pasalnya hingga saat ini masih banyak kebocoran yang terjadi dilapangan dengan

Giatkan Kader PKK Menabung

K

a d e r P K K merupa kan ujung tombak u n t u k memasyarakatkan program menabung. Para kader PKK akan d i b e r i k a n p e n y u l u h a n mengenai program m e n a b u n g , tujuannya adalah agar masyarakat diberikan bimbingan dan pemahaman tentang pentingnya Titik Kirnaningsih, SE menabung di bank serta menginformasikan kepada masyarakat bahwa saat ini banyak Bank yang telah mengeluarkan produk tabungan terbaru yang

22


Malikha, SP

adanya ledakan petugas parkir tidak terkendali. Oleh sebab itu harus ada usaha rasionalisasi tukang parkir oleh pemerintah agar dapat tertata dengan rapi. “Saya kira pemerintah harus melakukan surfai lapangan secara langsung, sehingga dapat mengetahui tingkat kebocoran yang terjadi”,

ulasnya. Dalam hasil surfai yang dilakukan, dapat diketahui data valid tingkat kebocoran yang telah dialami oleh pemerintah selama ini. Jika pembengkakannya terlalu besar, Malikhah selaku anggota dewan Kota Salatiga menyikapi hal tersebut dengan mengusulkan untuk memberikan kepada pihak swasta dalam teknis pengelolaannya, sehingga dapat terkafer dengan baik. Usaha ini dilakukan sebab terkait dengan pendapatan asli daerah yang bermanfaat bagi pembangunan untuk digunakan oleh masyarakat. (miss/lux)

diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sekarang pihak bank telah memberikan fasilitas yang memudahkan masyarakat untuk menabung, terutama yang berada di daerah-daerah dan perkampungan yang masih kesulitan akses perbankan. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Salatiga, Titik Kirnaningsih,SE. , yang juga anggota dewan dari PIS sangat antusias bekerja sama dengan pihak bank untuk mensosialisasikan program yang bermanfaat bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Salatiga. “Kami menyambut positif ajakan dan sosialisasi dari bank, karena kami merasa satu pandangan dengan program menabung untuk lebih mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Menabung sangatlah penting untuk mempersiapkan keluarga menghadapi kebutuhan mendadak,” tegas Titik Kirnaningsih. “Saya mengucapkan bangga kepada semua kader PKK yang mau meningkatkan kesejahteraan keluarga, terlebih dengan mengajak masyarakat untuk menabung. Saya berharap, dengan dilakukannya kegiatan menambung di kantor pos yang dekat dengan rumah masyarakat, akan meningkatkan keinginan mereka untuk menabungkan uangnya,” tegas Titik Kirnaningsih.(lux/bdi)

Warta

Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat “Kebijakan pemerintah nantinya akan dititik beratkan pada beberapa sektor diantaranya, perbaikan di bidang kesehatan dan pendidikan. Untuk kesehatan didalamnya masuk program Jamkesda, sedangkan pada bidang pendidikan dianggarkannya bea siswa bagi siswa tidak mampu”

S

ekarang ini baru diadakan percepatan perda penanggulangan kemiskinan. Meskipun begitu jangan dianggap jika perda telah diundangkan kemiskinan dengan begitu saja. Kalimat tersebut muncul dari Suyanto, anggota dewan dari Partai Golkar daerah pemilihan Tingkir. Penanggulangan kemiskinan merupakan upaya peningkatan kesejarteraan rakyat memiliki lingkup permasalahan yang komplek. Peningkatan kesejahteraan rakyat bukan suatu hal yang mudah,

Tingkatkan Pembangunan Daerah JIWARAGA. Hal penting yang perlu dilakukan aparat pemegang k e n d a l i pemerintahan a d a l a h meningkatkan pembangunan infra struktur daerah. Khususnya hal-hal yang terkait dengan p e l a y a n a n kesejahteraan masyarakat. K o t a Agung Setiyono, SH Salatiga yang dikenal sebagai kota olahraga, dimana telah banyak mencetak atlit berskala nasional maupun

namun dilain pihak kesejahteraan rakyat juga bukan suatu hal yang mustahil untuk dapat tercapai. Masih menurut Suyanto, target proses penyusunan sampai pengesahan akan rampung pada bulan Desember 2011 ini. Adapun target dari perda tersebut adalah terentaskannya Suyanto penduduk miskin di Kota Salatiga. Menurut BPS jumlah keluarga miskin di kota ini sebanyak 9000 KK, dengan begitu jelas sasaran yang menjadi target. Kebijakan pemerintah nantinya juga akan dititik beratkan pada beberapa sektor yaitu, perbaikan di bidang kesehatan dan pendidikan. Untuk kesehatan didalamnya masuk program Jamkesda, sedangkan pada bidang pendidikan dianggarkannya bea siswa bagi siswa tidak mampu. Meskipun proses pengentasan kemiskinan tidak akan serta merta tercapai minimal dengan adanya perda, pemerintah akan fokus pada pekerjaannya. Bila acuan sudah ada dan target jelas maka hasilnya akan terukur keberhasilan atau kekurangannya.(lux/bdi) internasional, maka fasilitas olahraga seperti GOR perlu diperhatikan. Karena tempat tersebut digunakan untuk pengembangan diri. Hal ini dirasa sangat perlu diupayakan, agar kota Salatiga selalu produktif dalam mencetak kader-kader atlit. Dengan begitu akan dapat memacu semangat warga kota Salatiga kedepannya untuk meningkatkan potensi yang ada selama ini. “Masyarakat akan dapat termotivasi dengan adanya fasilitas yang lebih baik, sehingga terpacu semangatnya untuk lebih mengembangkan potensinya”, tegas Agung Setiyono, SH. Oleh sebab itu, dalam merealisasikan pembangunan daerah yang akan dilancarkan semestinya memandang aspek manfaat kedepan untuk kemaslahatan masayarakat maupun kota Salatiga sendiri. Pasalnya pembangunan yang tidak mempunyai dasar tujuan dan fungsi jelas mengakibatkan program yang dicanangkan pemerintah tidak akan membekas bagi warga maupun buat kota ini. “Kemungkinan proses pembangunan yang dilakukan saat ini dikarenakan dalam perencanaannya tidak mempunyai tujuan yang jelas untuk masa depan kota Salatiga” tambahnya lantang. (Miss/bdi)


23

Warta

Wujudkan Kerjasama yang Baik

A

nggota DPRD Kota Salatiga Supriyono, menyatakan bahwa penyebab mangkraknya program pemerintah selama ini dikarenakan kurang tepatnya dalam memilih investor dalam menangani proses pembangunan. Sehingga sering terjadi ketidakberhasilan dalam menyelesaikan semua agenda yang telah ditetapkan. “Untuk kedepannya, dalam menentukan suatu program kegiatan, investor tatkala ingin menentukan pemangku program harus lebih mencermati MOU yang diberikan, sehingga tidak akan terjadi kesalahan dalam memilih investor selaku pengemban agenda tersebut”, papar Supriyono saat ditemui dikantornya. Sejauh ini, yang telah terjadi dalam penetapan ketika proses dibukanya lelang tidak ada keterbukaan antara badan eksekutif dengan legislative. Supriyono mengutarakan sarannya terkait mekanisme sebelum lelang dilangsungkan agar melayangkan pemberitahuan terlebihdahulu kepada dewan.

Perubahan Perda Retribusi JIWARAGA. Eni Tri Yuliastuti mengungkapkan bahwa Raperda tentang Retribusi untuk saat ini masih d a l a m t a r a f p e m b a h a s a n dikalangan anggota dewan. Dalam perencanaannya m e m a n g a d a beberapa layanan umum yang harus dinaikan dan ada j u g a y a n g Eni Tri Yuliastuti diturunkan. Seperti contoh tentang kendaraan bus dalam kota yang

24


Tujuannya bukan untuk mencampuri k e w e n a n g a n eksekutif, namun selaku fungsi c o n t r o l , keikutsertaan dalam menyalurkan pendapat sangat diperlukan melihat kondisi yang carutmarut seperti saat ini. “Selama ini kami menerima k a b a r b a g i Supriono pemegang tender yang menang setelah ada pemberitaan dimedia cetak”, sesalnya. Dipandang secara teori memang kadang bersebrangan dengan praktik secara langsung dilapangan, melainkan yang menjadi tolak ukur dalam suksesi pembangunan adalah komitmen investor guna menyelesaikan secara professional tugasnya sebagai pemenang tender, sehingga tidak akan ada lagi pekerjaan yang mangkrak. Harapannya, dengan adanya kerjasama apik antara legislative dan eksekutuf terkait perkara diatas, proses pembangunan dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Harapnya. (Miss/lux) masuk terminal yang awalnya dikenai biaya Rp.100, menjadi Rp.200 sekali masuk, sedangkan yang diturunkan salah satunya masalah sewa kios dengan ukuran 3X3 m yang awalnya dikenai biaya sebesar Rp.4.750 menjadi Rp.1.500, tiap harinya. Perubahan Perda Retribusi dilakukan sebab ada beberapa alasan yang melatarbelakangi permasalahan ini, Eni Tri Yuliastuti menjelaskan bahwa alasan Perda No 11 tahun 1998 harus ada perubahan karena sudah tidak relevan dengan keadaan sekarang, yang kedua Perda Retribusi ini telah berusia 13 tahun dan belum pernah mengalami perubahan, serta tentang Retribusi terminal ada beberapa retribusi (retribusi kios) belum bisa dipungut sepenuhnya karena situasi terminal belum maksimal. “Saya yakin masyarakat akan memaklumi dengan adanya raperda retribusi ini sebab tidak terlalu memberatkan masyarakat”, jelas Eni Tri Yuliastuti saat diwawancarai kru jiwaraga. Alasan diusulkannya perubahan Perda Retribusi bukan berpijak pada kenaikan harga suatu barang, namun lebih dari tingkat relefansi nilai ekonomi pada saat ini, diberikan perumpamaan oleh Eni Tri Yuliastuti bahwa jika masih menggunakan perda yang lama, maka tingkat pendapatan yang diperoleh pemerintah belum bisa mencukupi untuk pembangunan daearah. Terangnya. (Miss/lux)

Warta

Rampungkan Masalah Kemiskinan “Jika program pengentasan kemiskinan dapat berjalan secara maksimal, bantuan yang diberikan tidak terbuang sia-sia dan pasti dapat membantu mengentaskan kemiskinan yang sedang terjadi”

K

emiskinan adalah persoalan struktural dan multidimensional yang mencakup tentang politik, ekonomi, asset dan lainsebagainya yang saling terkait. Hal itu akan memperlemah masyarakat miskin, baik etos kerja maupun lemahnya perlawanan mereka terhadap berbagai persoalan hidup yang dihadapinya. Apalagi permasalahan yang satu ini hingga kini masih juga belum ada jalan keluar secara jelas dalam mengatasinya. Sehingga dibutuhkan adanya cara baru dalam mengatasinya. “Saya selaku ketua Banleg mengharapkan dari Raperda penanggulangan kemiskinan ada mekanisme yang jelas dalam upaya menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang ada di kota Salatiga”, harapnya. Sesuai data yang ada, tahun ini program penanggulangan kemiskinan yang ditargetkan pemerintah terealisasi 1,4 % dari 2 % target awal. Maka perlu adanya mekanisme yang jelas agar dapat meningkatkan membrantas kemiskinan yang ada.

Sekolah Gratis, Pembohongan Publik

T

idak ada alasan b a g i sekolah negeri untuk memungut iuran apapun bila sekolah sudah mencanagkan program gratis. Begitu lontar Maulana Ibnu Sina, SE anggota DPRD Kota Salatiga diselasela jam kerjanya di kantor. “Kalau zaman d a h u l u s e o r a n g Maulana Ibnu Sina, SE

Rosa Darwanti, SH. M.Si

“Menurut saya p r o g r a m i n i seharusnya berjalan cukup baik lebih dari target awal, yaitu lebih dari 2 % melihat banyaknya u s a h a d a r i pemerintah Kota Salatiga dalam mengupayakan berkurangnya kemiskinan. Terlihat d a r i a d a n y a bantuan-bantuan yang diberikan kepada mereka”,

jelasnya Menurut Rosa, selama ini realisasi program pengentasan oleh pemerintah yang diwujudan melalui bantuan-bantuan hanya kurang terakomodir dengan baik sehingga tidak dimanfaatkan oleh warga dengan baik. Oleh sebab itu, untuk kedepannya peran aktif dari pemerintah untuk selalu memonitoring bagi warga yang mendapatkan bantuan selalu di pantau perkembanganya. Tujuannya ialah agar program pengentasan kemiskinan dapat berjalan secara maksimal, sehingga bantuan yang diberikan tidak terbuang sia-sia dan dapat membantu mengentaskan kemiskinan yang sedang terjadi. Rosa juga menghimbau kepada keluruh warga salatiga agar memanfaatkan dengan bantuan yang diterima, himbaunya.(miss/lux) bakul pecel terlihat mengantar anaknya wisuda karena telah tamat dari perguruan tinggi, pemandangan itu sering terjadi. Namun sekarang seorang pegawai atau buruh pabrik memiliki anak satu yang masuk di bangku SMA saja sudah kalangkabut mencari biaya untuk anaknya sekolah,” tambah Agung. Melihat fenomena tersebut, Ibnu Sina berpendapat seharusnya pihak sekolah yang telah mencanangkan program sekolah gratis tidak lagi memungut biaya sepeser pun termasuk biaya extra kurikuler. Hendaknya sekolah memasukkan biaya apa pun termasuk extra kurikuler dalam RAPBS sekolahnya. “Jika semua pembiayaan sudah masuk dalam RAPBS maka tidak ada kegiatan apapun yang tidak memiliki sumber dana. Saya beranggapan alangkah lebih baiknya semua pungutan dari sekolah negeri masuk ke kas daerah, selanjutnya pihak sekolah mengajukan anggaran untuk tiap tahunnya. Dengan demikian kebutuhan akan diketahui kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya yang tidak tercover baru ditawarkan kepada wali siswa, bukan seperti sekarang ini belum-belum sudah memungut SPI,” tutupnya.(lux/bdi)


25

Warta

Pembangunan GOR Biar Tahap Awal Selesai

K

ita berikan kesempatan kepada komite pembangunan sarana prasarana olah raga untuk menyelesaikan proses pembanguan GOR Salatiga tahab awal. Demikian komentar Sandra K., SH saat ditemui di kantornya. Terkait dengan pembangunan GOR saat ini yang sedang dikerjakan oleh komite pembangunan sarana prasarana olah raga. Komite tersebut memiliki kewajiban menyelesaikan pembanguan GOR tahab pertama dengan besaran dana 4 miliar. Namun evaluasi terhadap pengelolaan dana 4 miliar tersebut juga penting, bila telah dilakukan audit dan hasilnya baik proses pembangunan selanjutnya akan bisa berjalan. Dana tersebut berasal dari bantuan kemenpora, yang masih membutuhkan dana sebanyak 6,5 miliar sampai selesai. Dengan begitu kita belum menemukan kesepakatan dengan eksekutif dari mana dana

Upayakan Anak Didik Berkarakter

P

endidikan adalah sarana terpenting untuk dapat mengubah manset seseorang sehingga dapat mengembangkan sel neuron yang ada didalam otaknya. Dengan banyaknya cabang-cabang yang s e l a l u dikembangkan melalui sarana pendidikan, maka s e m a k i n Septi Maya Hidayati, Amd berkembang pula pemikiran seorang insane tersebut. Fakta menjelaskan bahwa presentase status kemakmuran tingkat kehidupan seseorang yang menduduki rengking pertama didominasi oleh orang-

26


Sandra Kusumawati, SH

berasal. Namun yang terpenting adalah proses pembangunan sekarang ini rampung tanpa masalah. Masih menurut Sandra, setelah selesai harapannya pembangunan dapat dilanjutkan sesuai prosedur yang ada. Jika pembanguan selesai total manfaat GOR akan dirasakan masyarakat dan pemerintah. Para atlet dapat berlatih dengan nyaman sehingga kemampuan mereka meningkat. Pemkot akan mendapatkan sumbangsih dari para atlet dengan prestasi yang mereka raih.(lux/bdi). orang yang berpendidikan, pasalnya pola fikirnya telah mengalami tronformasi. Pendidikan menjadi factor utama dalam pengembangan status kemakmuran masyarakat, namun ironisnya untuk saat ini banyak oang pandai namun menggunakan kepandaiannya untuk mengelabui orang lain. “Pendidikan berbasis karakter meski ditekankan pada jajaran pendidikan formal melihat permasalahan yang telah kompleks seperti saat ini”, jelas Septi Maya Hidayati, Amd menuturkan. Tujuannya untuk mencetak anak didik yang mempunyai akhlak mulia, sehingga kedepannya menjadi orang lurus, tidak melenceng. Septi Maya Hidayati, Amd menuturkan terkait perihal generasi yang mempunyai karakter akan dapat mengatasi tindak korupsi yang telah terjadi hingga kini. Program ini layak direlisasikan mulai dari pendidikan dasar dengan menambah jam pelajaran masing-masing agama yang terkait. Seperti contoh yang beragama islam, maka pada mulanya anak didik hanya mendapatkan 1 jam pelajaran dalam seharinya, maka mesti ditambah menjadi 2 jam pelajaran. Dengan harapkan bahwa hal tersebut dapat menciptakan generasi bermoral dan bermartabat. “Kelak bisa jadi orang yang bener, entah apapun statusnya, karena karakternya telah terbentuk dengan baik sejak dini,” paparnya. (miss/lux)

Warta

Fokuskan Program Kesejahteraan

F

ahmi Azhary, SH menghimbau kepada seluruh warga kota Salatiga maupun pemerintahan untuk selalu menjaga image kota ini sebagai kota kesehatan. Hal ini harus direalisasikan dalam kehidupan bukan hanya sebagai symbol belaka. Oleh karenanya, mesti ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga kelestarian kesehatan kota. Untuk saat ini, upaya yang dapat dilakukan pihak pemeritah kota tekait masalah ini antaranya dengan meningkatkan pelayanan umum kesehatan. Yang kedua mengupayakan program jamkesmas sesuai target yang lebih membutuhkan. Pasalnya, masih terkendala dengan adanya pendataan yang masih carut marut, sehingga menjadikan program tidak tepat sasaran. “Masalah pendataan memang masalah yang kompleks, sehingga jika memang diperlukan untuk problematika ini harus segera diperdakan agar ada payung hukum yang jelas dalam menindaklanjutinya”. Jelas Fahmi Azhary, SH menyikapi polemic ini. Perkara kesehatan memang sangat penting untuk ditingkatkan, sebab menjadi salah satu factor penunjang kemakmuran warga. Seperti halnya

UMKM Perlu Diprioritaskan JIWARAGA. Dalam pembahasan RPJMD harus ada titik korelasi dengan Visi dan misi Walikota dalam menjalankan m e k a n i s m e birokrasi kedepan agar dapat berjalan secara sinergis. S e b a b Walikota yang akan membawa Salatiga kedepan sehingga dalam pembahasan p e r d a y a n g Mahmudah dibicarakan oleh kalangan anggota dewan juga harus menyesuaikan. Gambaran dalam pembahasan ini

menanggulangan HIV AIDS yang semakin tinggi t i n g k a t pertumbuhannya harapannya segera d i u p a y a k a n penanggulangannya sejak dini. “Jangan sampai orang yang tidak bersalah tertular oleh penyakit mematikan ini, seperti halnya tidakan asusila o r a n g y a n g Fahmi Azhary, SH terjangkit virus ini terhadap wanita yang tidak terdapat penyakit tersebut, sehingga mengakibatkan terjangkit penyakit ini pula”, gelisahnya. Faktor lingkungan sangat mendukung dalam persoalan ini, sehingga Fahmi Azhary, SH mengemukakan pendapatnya terkait polemic yang semakin mencekik ini dengan mengupayakan pendidikan karekter sejak dini melalui dibangku sekolahan. Tujuannya adalah dengan dilakukannya pendidikan karakter sejak dini yaitu agar terbentuk generasi muda yang baik dan dapat meminimalisir penyakit tersebut. Hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut sebab menafikan hal ini dapat mengikis generasi muda yang ada dikota Salatiga, jika diperlukan untuk polemik tersebut mesti ada regulasi yang mengatur. Ungkapnya. (miss/lux) yaitu tidak terlepas dari masalah kesejahteraan masyarakat dan juga mengurangi angka kemiskinan. “Pedoman kita untuk pembahasan RPJMD memang harus merujuk kepada Visi dan misi walikota agar dalam pelaksanaan program dapat berjalan secara seimbang”, ungkap Mahmudah selaku anggota dewan yang duduk pada komisi II. Menurut Mahmudah, masalah UMKM menjadi prioritas utama yang harus dibahas dalam perencanan tersebut, sebab terkait dengan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi jumlah kemiskinan yang ada di kota Salatiga. Diantaranya dengan memberikan modal awal kepada pengusaha kecil untuk memulai usahanya, maupun dengan dibina melalui pelatihan-pelatihan yang membangun. Tentunya hal ini akan sangat membantu masyarakat dalam peningkatan perekonomiannya. “Visi dan misi walikota tidak akan jauh berbeda dengan pokok pembahasan tersebut, sehingga hal ini perlu adanya perhatian khusus untuk badan legislative maupun eksekutif” ungkapnya. (Miss/lux)


27

Warta

Tempatkan Pada Porsinya

S

uhadi menjelaskan terkait dengan adanya pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah selama ini mesti juga diperhatikan masalah perawatan. Pasalnya, masih banyak pembangunan belum dapat diselesaikan dengan baik, sehingga menjadi perlu adanya perawatan yang dilakukan. Antisipasi dari hal tersebut supaya pembangunan yang dilakukan tidak rusak sebelum dimanfaatkan oleh masyarakat. “Sungguh sayang seandainya pembangunan yang baru setengah berjalan itu sudah mengalami kerusakan, sehingga pengalokasian dana untuk menyelesaikan habis untuk melakukan perawatan”, gelisah Suhadi menyikapi hal tersebut. Jika merefleksi kebelakang dalam teknis pelaksanaan secara langsung, Suhadi menuturkan bahwa selama ini tenaga kerja untuk mensukseskan program pemerintah relative masih sedikit, sehingga harus dilakukan dengan system borong. Oleh sebab itu, kedepannya mesti disesuaikan dengan volumnya. Tujuannya ialah agar pekerjaan yang dilakukan tidak lepas dari target dilakukannya program tersebut.

Optimalkan Pembangunan Rakyat JIWARAGA. Penerjemahan visi dan misi Walikota yang dituangkan dalam wujud program kerja mesti berpihak kepada masyarakat kota Salatiga. Pasalnya semua program yang dilakukan oleh pemerintah akan berdampak pada sektor kehidupan yang ada di masyarakat. B a i k Agus Pramono program yang telah berhasil dikerjakan maupun yang masih dalam tahap penyelesaian. “Dalam pembahasan RPJMD kali ini kita akan mengefaluasi

28


“Sangat jelas dampak dari penempatan yang tidak sesuai dengan porsinya, bukan h a n y a pembangunan saja yang belum berjalan maksimal, namun target pemerintah kepada masyarakat pun tidak dapat terealisasi”, Suhadi menjelaskan. Seandainya hal ini dibiarkan Suhadi berkelanjutan, maka sebagian besar dari realisasi program kerja yang tel;ah direncanakan untuk kemaslahatan masyarakat tidak akan tercipta. Seperti halnya dalam realisasi program pengentasan kemiskinan, tetapi dalam aplikasi secara langsung belum menyentuh kepada masyarakat, berarti program tersebut tidak berjalan. Harapan suhadi selaku anggota dewan Salatiga agar para pengawas lapangan menggunakan fungsinya dengan baik, karena mereka kunci sukses penentu kualitas pembangunan yang dilakukan. Pastinya pengawas lapangan yang lebih menguasai dari keadaan yang ada, sehingga mesti dapat menyelesaikan dengan baik. Samhutnya. (Miss/lux) terkait dengan program yang kemarin dapat terlaksana dengan baik sehingga tinggal melanjutkan dan lebih mengoptimalkan kembali agar pembanguan dapat mengarah kepada kesejahteraan seluruh masyarakat”, ungkap Agus Pramono. SH. Hal ini perlu diperhatikan secara seksama mengingat dampak yang akan diterima oleh masyarakat dengan adanya pembangunan yang dilakukan. Maka harapannya konsentrasi pembangunan yang berasas manfaat langsung menyentuh pada masyarakat dapat dilaksanakan. Untuk dapat merealisasikan agenda tersebut tentu dibutuhkan adanya perencanaan yang matang dalam mempersiapkan program pro rakyat, serta mendapatkan jasa kontraktor yang dapat berjalan bersama-sama untuk membangun Salatiga yang lebih baik dengan pemerintah. Terlebih dengan adanya program LPSE, Agus Pramono. SH mengharapakan dalam tahap pelelangan dapat berjalan secara transparan, dan lebih obyektif. Agus Pramono. SH juga menambahkan bahwa program tersebut cukup baik untuk dijalankan, tinggal pelaksanaan yang bagus. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya di lapangan, bilamana terdapat penyelewengan spesifikasi teknis harus mendapatkan tindakan yang tegas dari pemerintah, sebab potensi resiko tinggi terhadap pembangunan yang sedang berjalan, himbaunya. (Miss/bdi)

Sosok

Drs. Agung Wibowo Praktisi Pendidikan

Terjun ke Dunia Politik

P

erawakannya tinggi besar, wajahnya bergaris tegas dipadu dengan tatapan mata yang tajam. Meskipun terkesan pendiam sosok satu ini murah berbagi pengalaman. Penampilan yang sederhana selalui menyertai kemana pun dia pergi. Itulah Drs. Agung Wibowo, anggota DPRD Kota Salatiga dari Partai Amanat Nasional (PAN) daerah pemilihan Sidomukti. Agung saat ini tinggal di Jl. Tentara Pelajar No. 05 A Salatiga tepatnya di depan STAIN Salatiga. Pria kelahiran Cepu 16 Oktober 1957 ini merupakan praktisi pendidikan yang tidak disangsikan lagi kiprahnya. Sebelum menjadi anggota dewan, agung pernah memimpin Sekolah du tempat yaitu STM Muhammadiyah Salatiga dan STM Muhammadiyah Suruh. Meskipun berat semua dapat dilaksanakan dengan baik dan sukses. Karir pendidikannya dimulai dari SD yang berpindah-pindah dan lulus di SD N 4 Purwodadi, kemudian melanjutkan SMP N 1 Magelang dan ditutup dengan menamatkan STM N MAgelang tahun 1976 di Kota yang sama. Kecintaannya dalam dunia permesinan membulatkan tekatnya untuk mengambil jurusan Teknik

Mesin di di IKIP Negeri Yogyakarta sekarang UNY. Beberapa tahun menamatkan bangku kuliah Agung masuk Kota Salatiga dan menekuni profesi guru di STM Saraswati Salatiga tahun 1983. Karena kemampuan dalam akademik dan jiwa kepemimpinannya menonjol, Agung dipercaya menjadi Kepala Sekolah STM Muhammadiyah Salatiga sejak tahun 1991 sampai tahun 2005. Disaping tekun dalam dunia pendidikan Agung masih melatih jiwa wiraswastanya dengan berprofesi sebagai penjual alat permesinan seperti mesin bubut, mesin press dan juga membuka usaha foto copy di rumahnya. Sebenarnya usai kuliah Agung diterima di sebuah perusahaan dan akan ditempatkan di India. Selain di luar negeri Agung juga pernah diterima kerja pada penempatan wilayah Palembang, namun karena pertimbangan anak masih kecil dan waktu itu ekonomi keluarga belum stabil, Agung memilih kerja dekat dengan keluarga. Selain sukses dalam karir, Agung juga berhasil dalam mendidik anak-anaknya. Bersama Sugini sang istri tercinta, Agung dikaruniai Allah 4 orang anak, namun yang sulung sudah meninggal sewaktu kuliah semester dua di Yogyakarta. Keberhasilan itu bisa dilihat jelas, anak keduanya Wido Kusumo Wibowo sudah bekerja di PLN Taliwang Sumbawa, Putri ketiganya Fitria Carunina telah mengabdi di BRI Solo dan anak keempatnya Nur Hida Rahmadina telah mengantongi gelar Sarjana Psikolog. Agung mulai tertarik masuk dunia politik semenjak Partainya didirikan. Namun meskipun aktif berpolitik Agung belum tertarik mencalonkan diri menjadi ketua DPD atau maju mecalonkan diri menjadi Dewan. Kenapa sekarang Agung menjadi DPRD, ceritanya adalah Agung dibujuk untuk memimpin STM Muhammadiyah kembali. Tidak ingin karir kepemimpinan teman-teman gurunya mandeg itulah yang menjadi sebab Agung mengundurkan diri dari guru STM yang dipimpinnya. Selanjutnya karena sebab itu pula pria yang nikah pada usia 22 tahun ini memberanikan diri untuk maju mencalonkan diri dan berhasil menggungguli calon-calon lainnya. Sejak dilantik menjadi dewan, Agung tetap kritis menyuarakan aspirasi masyarakat, termasuk bidang pendidikan. Setelah sibuk mengurusi rakyat, Agung tidak lupa dengan keluarga. Pria dengan hoby membaca dan bermain musik ini selalu menyediakan waktu bersama keluarga disela-sela kerjanya. Dalam mendidik anak, Agung memiliki metode sendiri yaitu kedisiplinan dan rasa janggungjawab.(lux/bdi)


29

Tebak Wajah TEBAK WAJAH JIWARAGA 14 Total Hadiah Rp. 150.000,00 untuk 3 orang Pemenang @ Rp. 50.000,00 KETENTUAN MENEBAK : 1. Susunlah penggalan foto salah seorang anggota DPRD Kota Salatiga ini di kartu pos sehingga membentuk foto aslinya secara utuh. 2. Sebutkan identitas namanya. 3. Cantumkan Kupon Tebak Wajah Jiwaraga 14 yang telah disediakan. 4. Jawaban dikirim ke kantor Redaksi Majalah Jiwaraga, dengan alamat Sekretariat DPRD Kota Salatiga, Jalan Letjend. Sukowati Nomor 51 Salatiga. 5. Tulis nama dan alamat lengkap pengirim. 6. Jawaban diterima Redaksi majalah Jiwaraga paling lambat tanggal 18 Januari 2012. 7. Akan diundi 3 (tiga) orang pemenang masing-masing berhak mendapat hadiah Rp. 50.000,00. 8. Pemenang akan diumumkan pada Majalah Jiwaraga Edisi I Tahun 2012 9. Pemenang dapat mengambil hadiah di Kantor Redaksi dengan menyertai foto copy identitas diri.

KUPON TEBAK WAJAH JIWARAGA 14 Jawaban Tebak Wajah Jiwaraga 13 : TOTOK SUPRAPTO PEMENANG TEBAK WAJAH JIWARAGA 13 1. Lagiyem; Perum Tingkir Indah Blok 5/99 Salatiga 2. Rizjy Dwi Yuniarvi; SMA Negeri I Salatiga

TOTOK SUPRAPTO

30


3. Ani Daryanti; SMK PGRI Salatiga

Coffee Morning Walikota dan Dewan Coffee Morning Walikota dan Anggota DPRD Kota Salatiga sebagai forum silaturahmi dan keakraban antara legislatif dan eksekutif, guna membangun komitmen bersama dalam menyelesaikan program pembangunan yang berjalan. (Foto: Majalah Jiwa Raga).

Segenap Pimpinan, Anggota, dan Jajaran Sekretariat DPRD Kota Salatiga

Mengucapkan

Selamat Natal dan

Tahun Baru 2012 Majalah Jiwaraga Jendela Informasi Wakil Rakyat Salatiga

Gender, Anak, Lingkungan Investasi Tak Ternilai Harganya

Recommend Documents