Freeport atau Kesejahteraan Kita1 Oleh: Awan S. Dewanta (FE UII)
Pada 23 Februari 2017, BBC Indonesia menurunkan berita dengan tajuk “Freeport dan pemerintah RI berseteru, bagaimana rakyat Papua?” PT Freeport Indonesia, yang telah mengeksploitasi pertambangan selama hampir 50 tahun, berencana menggugat pemerintah Indonesia melalui pengadilan internasional. Perseteruan antara PT Freeport dan pemerintah Indonesia mengenai pengubah Kontrak Karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Sebelumnya, dalam jumpa pers di tempat terpisah, PT Freeport Indonesia menyatakan menolak mengubah status kontraknya menjadi IUPK. CEO Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson menganggap pemerintah secara berlaku sepihak dalam mengambil keputusan tersebut, dengan menyatakan: "Hukum KK Freeport tidak dapat ditentukan sepihak bahkan dengan aturan yang baru. Pemerintah dan Freeport tidak mencapai kesepakatan di mana kontrak karya tidak dapat untuk operasi.” Dalam izin usaha pertambangan khusus (IUPK) telah disebutkan: (1) perusahaan tambang yang memiliki Kontrak Karya harus mengubah izinnya menjadi IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) jika ingin mengekspor dalam bentuk konsentrat mineral. IUPK berlaku selama lima tahun dan dapat diperpanjang, maksimal sebanyak dua kali; (2) perusahaan tambang yang memiliki IUPK wajib membangun smelter dalam waktu lima tahun. Pemerintah akan melakukan evaluasi setiap enam bulan untuk memeriksa perkembangan pembangunan smelter; (3) perusahaan tambang juga wajib melakukan divestasi hingga 51% secara bertahap dalam waktu sepuluh tahun.
Gambar 1. Tambang terbuka Freeport dekat Timika, Provinsi Papua, pada 2015. Sumber: REUTERS.
. 1
Disampai pada FGD LEM Fakultas Ekonomi UII, 6 April 2017.
Butir yang ditolak Freeport dalam IUPK adalah melepas 51% sahamnya dan diterapkan pajak prevailing atau sesuai ketentuan yang berlaku dalam perundangundangan. Sementara Freeport, hanya ingin melepas 30% saham dan aturan pajak tetap seperti diatur dalam kontrak karya.
Page | 1
Diskusikan 1. Siapakah yang kuasa dan siapakah yang tunakuasa? PT Freeport Indonesia, yang merupakan anak perusahaan Freeport-McMoRan dari Amerika Serikat, telah mengelola tambang di Timika sekitar 47 tahun setelah menandatangani Page | 2 Kontrak Karya (KK) Pertama pada 1967. Pada 1991, KK Freeport diperpanjang selama 30 tahun lagi oleh pemerintahan Orde Baru dan akan habis kontraknya pada 2021. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Freeport hanya bisa mengajukan permohonan perpanjangan kontrak paling cepat 2 tahun atau paling lambat 6 bulan sebelum kontrak berakhir 2021.2 Ackerson mengatakan pihaknya telah mengirimkan surat kepada Menteri ESDM yang menunjukkan perbedaan antara KK dan IUPK. Dalam surat itu dicantumkan bahwa Freeport memberikan waktu 120 hari kepada pemerintah untuk bernegosiasi. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan bahwa membawa perkara ini ke badan arbitrase internasional ialah hak Freeport. Meski begitu pemerintah tetap mengutamakan negosiasi. Johan: “Mudahmudahan mencapai titik temu. Kalau misalnya sampai tidak mencapai titik temu, ya hak masing-masing untuk membawa ke badan arbitrase. Bukan hanya Freeport, pemerintah juga bisa (mengajukan)," Siapa kuasa dan siapa tunakuasa dalam kasus ini? Apakah pemerintah Indonesia tidak perlu membeli sisa saham divestasi yang akan ditawarkan PT Freeport Indonesia sebanyak 20,64% hingga 2019? Pada kasus Blok Mahakam, pemerintah telah mengambil alih pengelolaan yang sebelumnya dikelola Total E&P Indonesie.Sebagai imbalannya, perusahaan migas Prancis Total E&P Indonesie bersama mitra Inpex boleh membeli 30% saham Blok Mahakam pascaberakhirnya kontrak tahun 2017. Apakah pengalaman tersebut bisa dilakukan pada kasus tambang emas dan tembaga di Timiki, dengan mengambil alih pengelolaan pada tahun 2019 atau sebelum kontrak habis tahun 2021, seperti pola yang diterapkan pada Blok Mahakam? 2. Apakah PT Freport Indonesia adalah perusahaan patuh hukum? Dalam the way we work, Rio Tinto menyatakan3: “......We respect human rights and commit to avoid human rights harm. We support the United Nations’ Universal Declaration of Human Rights and respect those rights wherever we operate (p. 9)...... We do not commit, or become involved in, bribery or corruption of any form. We do not buy business or favour, no matter where we operate, no matter what the situation is, no matter who is involved (p. 15)..... We develop strong and lasting relationships with our local and regional host communities based on respect, a desire to learn and mutual benefit. We recognise and respect the cultures, lifestyles and heritage of our neighbours (p. 19). .... We are committed to protecting the 2 3
http://www.beritasatu.com/ekonomi/341069-pemerintah-bisa-memutuskan-ambil-alih-tambang-freeport-2019.html Rio Tinto (June, 2015). The Way We Work. Diambil dari http://www.riotinto.com/documents/ The_way_we_work.pdf
environmental values of the regions where we operate and maintaining good product stewardship for the long term. We understand and then mitigate the impacts our activities and products might have on the environment as we plan, build, operate, decommission and close our operations and work with our suppliers and customers (p. 25).” Page | 3
Namun, Richard4 mengatakan: “It sounds good. But the reality is that Rio Tinto’s current operations are more in line with their past apparent collusion with fascist and racist regimes than their stated policies of respect for communities, workers and the environment. Despite the company’s claims, there are countless examples of alleged human and labour rights violations and environmental devastation perpetrated by Rio Tinto around the world and over decades. From Papua New Guinea to Namibia, from the Upper Peninsula of Michigan in the U.S. to Madagascar, and from Cameroon to Indonesia, Rio Tinto has a long and shameful record. We set out below summaries of some of the previous and ongoing allegations against Rio Tinto, gathered from information in the public domain. Please follow the links for further details of these allegations.” 3. Apakah Freeport-McMoRan, Rio Tinto’s partner, dapat “melepas” tanggung jawab atas pelanggaran lingkungan dan hak manusia yang telah dilakukan? Mengapa? Pencemaran lingkungnn yang dilakukan oleh Freeport-McMoRan dapat ditunjukan pada tabel 1, gambar 1 dan gambar 2. Tabel 1. Tailings and waste rock dumped by existing mines every year
Sumber: Mining, Minerals, and Sustainable Development. 2002. Mining for the Future Appendix J: Grasberg Riverine Disposal Case Study. International Institute for Environment and Development and World Business Council for Sustainable Development
Dalam human right5, pada tahun 1996, masyarakat lokal melakukan aksi protes dengan merusak fasilitas dan peralatan tambang senilai $ 3 juta, dan penutupan operasional penambangan selama tiga hari. Respon terhadap aksi tersebut adalah (1) terjadi pelanggaran human right, pada pertengahan 1990-an, pasukan keamanan Indonesia terlibat dalam pembunuhan tanpa pandang bulu, penyiksaan dan penghilangan orang lokal di pengamanan
4
Richard, (April, 2010). Rio Tinto: A Shameful History of Human and Labour Rights Abuses And Environmental Degradation Around the Globe. Diambil dari http://londonminingnetwork.org/2010/04/rio-tinto-a-shameful-history-of-human-andlabour-rights-abuses-and-environmental-degradation-around-the-globe/ 5 Ballard, Chris. (October, 2001).Human Rights and the Mining Sector in Indonesia: A Baseline Study. Mining, Minerals and Sustainable Development. Report on the MMSD project of IIED. No. 182.
mereka dari operasi tambang dan kampanye mereka melawan separatis Papua Barat6; (2) Untuk menjamin perlindungan tambang, dalam laporan keuangan perusahaan, perusahaan menunjukkan bahwa hal itu telah membuat lebih dari $ 9 juta untuk transportasi, akomodasi, dan pendanaan untuk pasukan militer sejak pertengahan 1990-an.7 Freeport-McMoRan, Rio Tinto’s partner, memberikan dukungan $35 million untuk infrastukture militer dan memberikan kepada militer dan polisi di papua sebesar $20 million dari tahun 1998 sampai Page | 4 mei 2004.8
Gambar 2. The river Aikwa, near Banti, is turned thick and silver with the tailings from the mine Source:https://www.theguardian.com/globaldevelopment/2016/nov/02/100-bn-dollar-gold-minewest-papuans-say-they-are-counting-the-cost-indonesia.
Gambar 3. Date of disturbance
Reference points: (a) western levee near Timika, (b) eastern levee, (c) Kopi River, (d) Minajerwi River. In this study we recorded no disturbance after 2006, but there was additional southward expansion of the ADA particularly from 2012-2016 (Supplementary Figure S4). Map created in Matlab 2015 (www.mathworks.com) using surface reflectance-corrected Landsat imagery available from the U.S. Geological Survey.
Sources: Alonzo, Michael, Jamon Van Den Hoek, and Nabil Ahmed. "Capturing Coupled Riparian And Coastal Disturbance From Industrial Mining Using Cloud-Resilient Satellite Time Series Analysis". Scientific Reports 6.1 (2016): n. pag. Web. 3 Apr. 2017.
4. Apakah kita telah keliru “memahami’ globalisasi (sebagaimana yang dikatakan oleh Joseph E Stiglitz, yang peraih Nobel Ekonomi dan penulis Making Globalization Work), dan kita telah melakukan “kepura-puraan” (sebagaimana yang dikemukan oleh M, Amien Rais9 dalam buku Agenda Mendesak Bangsa: selamatkan Indonesia)? Mengapa? Stiglitz, yang berkunjung di Indonesia pada bulan Agustus 2007, telah mengingatkan supaya Indonesia keluar dari lingkungan pemahaman yang keliru terhadap globalisasi. Dalam wawancara dengan Tempo, Stiglitz mengatakan10:
6
Curtis, Mark. Fanning the Flames: The Role of the British Mining Companies in Conflict and the Violation of Human Rights, War on Want, p. 25. 7 Freeport-McMoRan from Abigail Abrash, “The Amungme, Kamoro & Freeport,” Cultural Survival Quarterly, spring 2001, p. 40. 8 Perlez, Jane and Raymond Bonner, December 28, 2005. Freeport-Rio Tinto: Gold’s Other Price, The New York Times. 9 Rais, Amien. (2009). Agenda Mendesak Bangsa: selamatkan Indonesia. Yogyakarta: Aditya Media. 10 https://m.tempo.co/read/news/2007/08/16/056105686/stiglitz-negosiasi-ulang-kontrak-pertambangan.
“Pemerintah diminta menegosiasi ulang kontrak-kontrak pertambangan yang terindikasi merugikan kepentingan rakyat. ......., jika pemerintah Indonesia berani melakukan ini maka akan memperoleh keuntungan jauh lebih besar dibandingkan yang diperoleh para investor asing. Mereka (para perusahaan tambang asing) tahu kok bahwa mereka sedang merampok kekayaan alam negara-negara berkembang. .....Negosiasi ulang kontrak karya ini juga sangat mungkin dilakukan dengan Freeport Page | 5 McMoran, yang memiliki anak perusahaan PT Freeport Indonesia. Freeport merupakan salah perusahaan tambang terbesar di dunia yang melakukan kegiatan eksplotasi di Papua. ..... ketegasan sikap Rusia terhadap Shell. Rusia mencabut izin kelayakan lingkungan hidup yang dikantongi Shell. Ini karena perusahaan minyak itu didapati melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup dengan melakukan pencemaran lingkungan. "Kalau melanggar undang-undang, ya izinnya harus dicabut dong.” Amien Rais menyatakan (Rais: 199): “...seorang ahli pertambangan internasional pernah mengatakan bahwa cuma Indonesia saja, di muka bumi ini, yang masih bertahan lewat KK dalam pengelola kekayaan mineral non-migas..... negara pemangku dan pemilik sumber daya alam dengan 220 juta penduduk mendapat 15% bagian setelah dikurangi oleh (mark up) cost recovery ..., memperoleh hanya sedikit dibandingkan korporasi asing yang mewakili beberapa gelintir manusia rakus...”
