Konferensi Nasional Teknik Sipil 3 (KoNTekS 3) Jakarta, 6 – 7 Mei 2009
FRAMEWORK STRATEGI PROTEKSI TERHADAP BAHAYA KEBAKARAN DI DKI JAKARTA PASCA 2008 Manlian Ronald. A. Simanjuntak Program Studi Magister Teknik Sipil UNIVERSITAS PELITA HARAPAN E-mail:
[email protected] ABSTRAK Tahun 2008 merupakan lembaran baru dengan paradigma baru bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota DKI Jakarta dalam hal proteksi terhadap bencana kebakaran, oleh karena telah lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 8 tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran. Perda ini merupakan Perda yang sangat dinantikan setelah dilakukannya Revisi terhadap Perda 3 tahun 1992 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran di DKI Jakarta, sebagai salah satu perangkat hukum dalam industri konstruksi yang menata dan mengatur tentang pencegahan terhadap resiko kebakaran yang dapat terjadi setiap waktu secara khusus di DKI Jakarta. Penelitian ini secara sistematis akan menjawab permasalahan penulisan mengenai framework tentang strategi yang akan diterapkan dalam rangka proteksi terhadap bahaya kebakaran di DKI Jakarta di waktu mendatang dengan menggunakan metodologi penelitian kualitatif, yang akan menggali secara sistematis data dan hasil penelitian dari berbagai literatur, standar serta peraturan terbaru dalam bidang proteksi kebakaran, dan pendapat para pakar yang kompeten di bidangnya. Melalui hasil penelitian yang mencakup knowledge terhadap pencegahan kebakaran, penanggulangan kebakaran, dan pengendalian keselamatan terhadap bahaya kebakaran pada lingkungan dan bangunan di DKI Jakarta diharapkan akan dapat menjamin pembangunan yang berkelanjutan (development sustainability) secara holistik di waktu mendatang. Kata kunci: proteksi, kebakaran, pencegahan, penanggulangan, pengendalian
1. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia sudah selayaknya mendapat perhatian penuh secara khusus dalam mengantisipasi resiko kebakaran yang dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan kehidupan di DKI Jakarta. Menata Jakarta yang aman terhadap bahaya kebakaran tidak cukup dengan mengoptimalkan desain bangunan yang tahan api, tetapi diperlukan pemikiran yang komprehensif dalam bentuk konsep dan strategi yang holistik dalam rangka menjamin kota Jakarta aman dan mampu menanggulangi bencana kebakaran. Pasca 2008 dengan memasuki era 2009 saat ini, sudah sangat diperlukan kerangka strategi yang komprehensif dalam mewujudkan kota Jakarta yang aman terhadap bencana kebakaran.
2. PERMASALAHAN Permasalahan dalam penelitian ini yaitu framework tentang strategi apa yang akan diterapkan dalam rangka proteksi terhadap bahaya kebakaran di DKI Jakarta di waktu mendatang.
3. LANDASAN TEORI 3.a. Keandalan Bangunan Bangunan dinyatakan memiliki keandalan ketika bangunan tersebut mampu untuk mewadahi setiap aktifitas penghuni berdasarkan fungsi bangunannya, yang berdasarkan UU No. 28 tahun 2002 mencakup tentang hal: keselamatan, kemudahan, kenyamanan, kesehatan dan persyaratan khusus. Kondisi ini menjadi perhatian penting secara khusus pada bangunan perkotaan dengan konsep blok bangunan dan multi fungsi dalam dimensi besar, yang memerlukan perencanaan dan perancangan bangunan dan lingkungan secara holistik. Keandalan bangunan selanjutnya dipahami tidak hanya bangunan itu sendiri yang mampu beroperasi secara baik, namun dipengaruhi pula oleh faktor lingkungan yang secara mandiri mendukung keberlanjutan operasional suatu bangunan. Sehingga, keandalan bangunan memiliki pemahaman keandalan bangunan beserta lingkungan yang dilayani. Untuk itulah, para pemilik dan penyewa bangunan hendaknya memahami hal ini lebih dulu, sehingga proses operasional bangunan berjalan baik.
Universitas Pelita Harapan – Universitas Atma Jaya Yogyakarta
M – 19
Manlian Ronald. A. Simanjuntak
3.b. Resiko & Fitur Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan di DKI Jakarta Resiko kebakaran yang dapat terjadi pada bangunan dan lingkungan, yaitu: aset, manusia, lingkungan, future value. Keempat hal ini selanjutnya dalam dunia manajemen resiko pada bangunan menjadi perhatian penting untuk dianalisis. Dalam rangka menyelamatkan bangunan dan lingkungan terhadap bahaya kebakaran, terdapat fitur sistem proteksi terhadap bahaya kebakaran pada bangunan mencakup: Aktif, Pasif, Fire Safety Management. 3.c. Persyaratan Keselamatan Bangunan dan Lingkungan -
Keselamatan Bangunan dan Lingkungan Menurut UUJK No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi. Undang-Undang No. 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi berisi aturan untuk mengatur para pihak/stakeholder yang terlibat dalam dunia konstruksi. Para pihak tersebut terdiri atas: pemberi tugas/owner, penerima tugas, antara lain konsultan dan kontraktor, supplier, pemerintah, serta masyarakat pengguna jasa konstruksi. Peraturan ini dibuat untuk menyelaraskan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembangunan mulai dari awal sampai proyek dioperasikan. Hal ini berdampak baik terhadap proses pembangunan dan lingkungan, sehingga hasil pembangunan dapat berguna bagi semua pihak pengguna jasa konstruksi dan lingkungan. Dengan terselenggaranya secara baik pembangunan khususnya industri konstruksi yang secara khusus memperhatikan aspek keselamatan, maka tujuan pembangunan akan tercapai demi kemajuan negara dan bangsa Indonesia.
-
Kepmen PU no 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan. Kepmeneg PU No 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan mengatur mengenai Manajemen penanggulangan kebakaran (MPK) perkotaan, lingkungan, dan bangunan gedung. Manajemen penanggulangan kebakaran (MPK) perkotaan adalah bagian dari “Manajemen Perkotaan” untuk mengupayakan kesiapan: Instansi Pemadam Kebakaran, pengelola, penghuni dan masyarakat terhadap kegiatan pemadaman kebakaran yang terjadi pada “bangunan dan/atau lingkungan di dalam kota”. Manajemen penanggulangan kebakaran (MPK) lingkungan adalah bagian dari “Manajemen Estat” untuk mengupayakan kesiapan: pengelola, penghuni dan Regu Pemadam Kebakaran terhadap kegiatan pemadaman yang terjadi pada suatu lingkungan. Manajemen penanggulangan kebakaran (MPK) bangunan gedung adalah bagian dari “Manajemen Bangunan” untuk mengupayakan kesiapan pengelola, penghuni dan Regu Pemadam Kebakaran terhadap kegiatan pemadaman yang terjadi pada suatu bangunan gedung. Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan ini dimaksudkan sebagai acuan persyaratan teknis yang diperlukan dalam mengatur dan mengendalikan penyelenggaraan manajemen penanggulangan kebakaran di perkotaan, termasuk dalam rangka proses perizinan, pelaksanaan dan pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan, serta pemeriksaan kelaikan dan keandalan fungsi sarana dan prasarana kebakaran kota. Ketentuan teknis ini bertujuan untuk dapat terselenggaranya manajemen penanggulangan kebakaran di perkotaan secara tertib, aman dan selamat.
-
Keselamatan Bangunan dan Lingkungan Menurut UU No. 28/2002 tentang Bangunan Gedung. Di dalam Undang-Undang Bangunan Gedung yang baru terbit secara filosofis mengatur tentang bangunan itu sendiri, masyarakat pengguna bangunan dan dampak bangunan terhadap lingkungan. Ketiga filosofis ini menjadi dasar pembentukan Undang-Undang Bangunan Gedung dalam kaitannya terhadap fungsi bangunan, persyaratan bangunan, penyelenggaraan/operasional bangunan, administratif bangunan di lingkungan dan masyarakat serta pengendalian lingkungan berupa sanksi operasional bangunan di lingkungan. Untuk mengukur bangunan yang handal diatur berdasarkan syarat keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan.
-
Keselamatan Bangunan dan Lingkungan Menurut UU No. 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana Letak geografis Indonesia yang strategis sekaligus menempatkan Indonesia negara yang rawan akan bencana alam. Definisi bencana menurut Direktur Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Departemen Dalam Negri Republik Indonesia dalam Seminar Sehari di Pusdiklatkar Ciracas 28 februari 2008 menyampaikan menurut amanat Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana mendefinisikan bencana di Indonesia sebagai suatu kejadian yang merugikan yang disebabkan oleh karena alam, ulah manusia atau gabungan dari alam dan ulah manusia. Beberapa bentuk bencana yang dapat terjadi di Indonesia, antara lain: bencana kebakaran, bencana banjir, dan bencana gempa. Menyadari berbagai akar permasalahan pencegahan dan penanggulangan bencana di Indonesia yang diakibatkan kurangnya pemahaman terhadap peran, fungsi dan tugas masing-masing pihak yang terlibat, maka kemudian pemerintah mengantisipasi dengan menerbitkan Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang dilandasi tujuan negara, yaitu: untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah
M - 20
Universitas Pelita Harapan – Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Framework Strategi Proteksi terhadap Bahaya Kebakaran di DKI Jakarta Pasca 2008
darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan ikut menciptakan perdamaian dunia. -
Keselamatan Bangunan dan Lingkungan UU No. 26/2007 tentang Penataan Ruang Menurut Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, ruang dipahami sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidup. Ruang/space pada awalnya merupakan wadah dan kemudian berwujud struktur ruang dan berpola. Struktur ruang yang merupakan susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana, dan pola ruang sebagai distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah kemudian membentuk suatu tata ruang. Dalam pelaksanaan tata ruang sebagai suatu proses kegiatan yang mencakup tahapan: perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Bumi sebagai lingkungan dimana manusia berada dan berinteraksi pada dasarnya merupakan tempat yang spesial, sebab jutaan tahun yang lalu terjadi suatu perkembangan kehidupan yang unik dalam planet ini. Jenis-jenis makhluk yang muncul di bumi berevolusi untuk menyesuaikan diri dengan alam lingkungan. Yang tidak dapat menyesuaikan diri punah dan lenyap dari permukaan bumi. Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, terdapat beberapa hal penting, yang mencakup: pengaturan penataan ruang, pembinaan penataan ruang,pelaksanaan penataan ruang, pengawasan penataan ruang.
-
Keselamatan Bangunan dan Lingkungan Menurut Perda DKI Jakarta No. 8/2008 tentang Pencegahan & Penanggulangan Kebakaran di DKI Jakarta. Perda DKI Jakarta No. 8/2008 tentang Pencegahan & Penanggulangan Kebakaran di DKI Jakarta pada dasarnya menyempurnakan peraturan daerah sebelumnya yaitu Perda DKI Jakarta No. 3/1992 Penanggulangan Bahaya Kebakaran di DKI Jakarta. Hal yang menarik dalam peraturan terbaru ini, yaitu telah dipahami konteks pencegahan, penanggulangan, bahkan pengendalian keselamatan terhadap bahaya kebakaran, yang pada tahun 1992 masih banyak menekankan kepada konteks penanggulangan. Jika dipahami, keselamatan terhadap bahaya kebakaran bukan sekedar hal mematikan api saja, namun mencakup hal yang holistik yang dipahami dalam Perda DKI Jakarta No. 8/2008 ini. Mengamati obyek pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran secara khusus pada bangunan gedung memiliki fire risk potential yang didasarkan pada: ketinggian, fungsi, luas bangunan gedung, dan isi bangunan gedung. Sedangkan pada bangunan perumahan fire risk potential awalnya didasarkan atas tertata atau tidak tertatanya bangunan perumahan di lingkungan perumahan, yang selanjutnya bangunan perumahan yang tertata memiliki potensi bahaya kebakaran ringan, dan bangunan perumahan yang tidak tertata mempunyai potensi bahaya kebakaran sedang III. Dalam rangka pencegahan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung, ada 4 faktor utama, yaitu: a.
Sarana penyelamatan jiwa.
b.
Sistem proteksi kebakaran.
c.
Manajemen keselamatan terhadap bahaya kebakaran gedung dan lingkungan.
Dalam rangka penanggulangan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung, hal penting yang perlu dipahami bersama, yaitu: kesiapan sebelum terbakar, dan kesiapan pada saat terjadi kebakaran. Keterlibatan seluruh pihak (pemilik gedung, pengelola gedung, pengurus lingkungan, pemerintah) secara kompak dan konsisten menjadi modal penting pada tahap ini. Pola penanggulangan ini dapat diatur secara sistematis oleh pengelola gedung dalam FEP (Fire Emergency Plan). Dalam rangka pengendalian terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung, hal penting yang selanjutnya menarik menjadi perhatian bersama, yaitu: konteks bangunan gedung baru dan konteks bangunan eksisting. Hal ini adalah kemajuan yang luar biasa, mengingat adanya pengendalian yang holistik pada tahap perencanaan, perancangan, pelaksanaan dan penggunaan bangunan gedung, baik gedung yang baru maupun gedung yang sedang beroperasi/eksisting. 3.d. Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran (RISPK) Fire Management Area (FMA) atau Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) merupakan salah satu dasar pokok dalam perencanaan sistem penanggulangan kebakaran di perkotaan yang menentukan efektivitas pemadaman suatu areal atau wilayah, disamping penentuan penyediaan air untuk pemadaman. WMK dirancang untuk mendukung tercapainya sistem penanggulangan kebakaran yang efektif yang ditentukan melalui waktu tanggap (response time)
Universitas Pelita Harapan – Universitas Atma Jaya Yogyakarta
M - 21
Manlian Ronald. A. Simanjuntak
dan bobot serangan (weight of attack). Waktu tanggap terhadap pemberitahuan kebakaran adalah total waktu dari saat menerima berita – pengiriman pasukan dan sarana pemadaman kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan pemadaman kebakaran. Waktu tanggap terdiri atas waktu pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran (dispatch time), waktu perjalanan menuju lokasi kebakaran, dan waktu menggelar sarana pemadam kebakaran sampai siap untuk melaksanakan pemadaman (lihat Kepmen PU no 11/KPTS/2000 sebagai referensi). Untuk kondisi di Indonesia, waktu tanggap tidak lebih dari 15 (lima belas) menit. Faktor-faktor yang mempengaruhi waktu tanggap adalah : a.
Sistem pemberitahuan kejadian kebakaran untuk menjamin respon yang tepat
b.
Tipe layanan yang dilakukan oleh instansi penanggulangan kebakaran
c.
Ukuran atau luasan wilayah yang dilayani termasuk potensi bahaya di lokasi WMK dan kapasitas kemampuan yang ada
d.
Perjalanan petugas & kendaraan pemadam menuju ke lokasi kebakaran.
4. PEMBAHASAN: FRAMEWORK STRATEGI KEBAKARAN DI DKI JAKARTA PASCA 2008
PROTEKSI
TERHADAP
BAHAYA
5. KESIMPULAN Framework tentang strategi apa yang akan diterapkan dalam rangka proteksi terhadap bahaya kebakaran di DKI Jakarta di waktu mendatang memerlukan konsep yang terintegrasi mulai dari penerapan Fire Management Area (FMA), mengoptimalkan sistem proteksi kebakaran pada bangunan, menyempurnakan manajemen infrastruktur kota, yang pada akhirnya menyusun dan mengaplikasikan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota (RISPK). Bila rangkaian strategi ini dapat dilaksanakan, maka optimis akan memampukan kota Jakarta pasca 2008 andal dalam mencegah dan menanggulangi resiko kebakaran yang dapat terjadi setiap waktu.
DAFTAR PUSTAKA Biro Hukum Pemda DKI Jakarta – LPM UI (2002), “Seminar Sosialisasi Kajian Penyempurnaan Perda No. 3 tahun 1992 Tentang Pencegahan & Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Wilayah DKI Jakarta“, Hotel Mercure, 21 Oktober 2002, Jakarta
M - 22
Universitas Pelita Harapan – Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Framework Strategi Proteksi terhadap Bahaya Kebakaran di DKI Jakarta Pasca 2008
Brian (1999), “Integrating Human Behaviour and Response Issues Into Fire Safety Management of Facilities”, Journal of Facilities, ISSN: 0263-2772, Vol. 17, September Butcher, E.G. and A.C.Parnell (1983), “Designing for Fire Safety”, John Wiley & Sons, Ltd. USA Dirjen Kimpraswil RI (2003), “UU No. 28 Th. 2000 Tentang Bangunan Gedung” Donald Barrie (1993), “Manajemen Konstruksi Profesional“, Erlangga Egan (1978), “Concepts in Building Firesafety”, John Wiley & Sons George, Noureddine, Amal (1998), “Literature Review of Performance Based Fire Codes and Design Environment “, Journal of Protection Engineering, 9 (1) Greg (2000), “Developments in Performance Based Building Codes & Standards”, Forest Products Journal, ISSN No: 0015 7473, Vol. 50, July J. T. Kem (1997), ”Concepts on The Design for Fire In Tall Buildings“, Seminar Teknologi dan Manajemen Proteksi Kebakaran-Jakarta, 5-6 September Kem (1997),b”Concepts on The Design for Fire in Tall Buildings”, Seminar Teknologi dan Manajemen Proteksi Kebakaran-Jakarta, 5 - 6 September Kenneth (1997), “Performance Based Fire Codes”, NFPA Journal, January/February Manlian (2007), "Safety & Security Dalam Desain Bangunan", Majalah Security Journal, 17 Juni 2007-17 Juli 2007, ISSN N0. 1829-9385 Manlian (2007), ”Desain Keselamatan Terhadap Resiko Kebakaran (Fire Safety Environment Area) Pada Lingkungan Perumahan & Permukiman di DKI Jakarta“, Prosiding Seminar Nasional Program Studi Arsitektur Universitas Budi Luhur, Universitas Budi Luhur, Hal. 134-139, 28 Februari 2007, ISBN No: 978979-15842-0-3 Manlian (2008), ”Keselamatan Bangunan Terhadap Bencana Kebakaran di Indonesia“, Materi Presentasi Dalam Seminar IAI Jakarta, 2008 Manlian (2008), ”Manajemen Resiko Fire Safety Dalam Rangka Penyelenggaraan Bangunan & Perusahaan Yang Aman Terhadap Bencana Kebakaran “, Materi Presentasi Dalam Seminar P3i, Jakarta, 30 April 2008 Manlian (2008),”Implikasi Peraturan & Standar Penataan Ruang Serta Penanggulangan Bencana di Indonesia“, Materi Presentasi Dalam Seminar Peraturan & Standar Dalam Penyelenggaraan Bangunan, Program Magister Teknik Sipil Universitas Pelita Harapan, 21 Mei 2008 Manlian (2008), ”Framework Penanggulangan Resiko Kebakaran Pada Bangunan, Lingkungan dan Perkotaan Terhadap Bencana Kebakaran“, Materi Presentasi Dalam Seminar P3i, Jakarta, 23 Juli 2008 Manlian (2009), “Framework Pemahaman dan Persyaratan Keselamatan Bangunan di DKI Jakarta”, Materi Seminar Ikatan Arsitek Indonesia, 27 Februari 2009 Manlian (2009), “Mengantisipasi Kegagalan Bangunan Akibat Resiko Kebakaran Melalui Perwujudan Keselamatan Bangunan di DKI Jakarta”, Materi Seminar Program Studi Magister Teknik Sipil dengan tema Kegagalan Bangunan Gedung, 13 Maret 2009 Manlian (2009), ”Framework Manajemen Keselamatan Bangunan Terhadap Resiko Kebakaran di DKI Jakarta”, Materi Seminar Manajemen Keselamatan Terhadap Bahaya Kebakaran, Bandung, 24 Maret 2009 M.Roem (2008),”Kebijakan Depdagri Dalam Penanggulangan Bencana”, Seminar Sehari & Raker IKI M. Brannigan, Vincent et-al, “Regulating Fire Safety Using Fire Scenario”, Dept. of Fire Protection Engineering, Univ. of Maryland College Park Nystedt. F (2001), “A Quantified Fire Risk Design Method”, Fire Protection Engineering Pangaribuan Johnny (2004), “Permasalahan Penanggulangan Kebakaran Pada Bangunan Umum & Komersial”, Seminar Pekan Pencegahan Kebakaran Jakarta Tahun 2004, Hotel JaJakarta, Jakarta Sekretariat Wilayah/Daerah – Biro Hukum (1992),”Peraturan Daerah DKI Jakarta No.7 Tahun 1991 Tentang Bangunan Dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta” Sekretariat Wilayah/Daerah – Biro Hukum (1992),”Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 tahun 2008 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran” Soeharto, Iman (1997), "Manajemen Proyek dari Konseptual Sampai Operasional", Erlangga Society of Fire Protection Engineering (2000), “SFPE Engineering Guide to Performance Based Fire Protection Analysis and Design of Buildings” Stollard, P. and Abraham. J (1991), “Fire from First Principles; A Design Guide To Building Fire Safety”, Chappman & Hall Sugimin Pranoto (2009), “Kegagalan Bangunan Gedung”, Materi Seminar Program Studi Magister Teknik Sipil dengan tema Kegagalan Bangunan Gedung, 13 Maret 2009 Suprapto (2005), “Metoda Basis Kinerja Dalam Peraturan, Analisis dan Disain Sistem Proteksi Kebakaran/Performance-based Methods in Fire Protection Code, Analysis and Design”, Ahli Peneliti Utama Puslitbang Permukiman PU Suprapto (2006), “Pengkajian Biaya dan Manfaat (Cost & Benefits) Serta Tinjauan Terhadap Penerapan Stándar-Stándar Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung”, dipresentasikan dalam
Universitas Pelita Harapan – Universitas Atma Jaya Yogyakarta
M - 23
Manlian Ronald. A. Simanjuntak
Lokakarya Peningkatan Mutu Profesi Kebakaran Dalam Menyongsong Era Globalisasi Sumber Daya Manusia. Hotel Wisata Internasional. Jakarta, 12-13 Mei Suprapto (2008), “Peraturan & Standar-Standar Mengenai Keselamatan Terhadap Bahaya Kebakaran Pada Bangunan Gedung”, Materi presentasi dalam Seminar Peraturan & Standar Dalam Penyelenggaraan Bangunan, Program Studi Magister Teknik Sipil UPH, 21 Mei Suprapto, “Konsep dan Pendekatan Dalam Penyusunan Rencana Induk Kebakaran Untuk Kota/Kabupaten di Indonesia” (1999), “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi”, BP. Panca Usaha, Jakarta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Dalam situs www.ri.go.id Wasserman, Sullivan and Palermo (2000), “Ethics & The Practice of Architecture”, John Wiley & Sons. Inc
M - 24
Universitas Pelita Harapan – Universitas Atma Jaya Yogyakarta
