2013, No.171
16
LAMPIRAN IIPERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.7/MENHUT-II/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.45/MENHUT-II/2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN STATUS, PENGHUNIAN, PENGALIHAN STATUSDAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN. FORMULIR DAFTAR INVENTARIS, KARTU LEGGER DAN GAMBAR LEGGER Yth. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Jalan Patimura No. 20 Kebayoran Baru JAKARTA SELATAN Atau Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Dinas Teknis yang membidangi Rumah Negara di .... SURAT PENGANTAR Dengan ini kami sampaikan dengan hormat berkas permohonan pendaftaran Rumah Negara berikut Daftar Inventaris, Kartu Legger dan Gambar Legger masing-masing dalam rangkap 3 (tiga) untuk diberikan Huruf Daftar Nomor (HDNo) sebagai berikut : No
Uraian
Banyaknya
Keterangan
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kepala Biro Umum /Sekretaris Ditjen /Sekretaris Badan / Kepala Unit Pelaksana Teknis
........................ NIP...................
www.djpp.depkumham.go.id
17
2013, No.171
LAMPIRAN IX PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.7/MENHUT-II/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.45/MENHUT II/2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN STATUS, PENGHUNIAN, PENGALIHAN STATUSDAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN. SURAT IJIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANANREPUBLIK INDONESIA NOMOR TENTANG SURAT IJIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :
1. bahwa Rumah Negara Golongan I dengan Surat Keputusan Nomor……… tanggal……… terletak di Jalan……… Kelurahan……… Kec……… Kab/Kota……… Provinsi…… telah diijinkan untuk ditempati oleh Sdr…………; 2. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Surat Ijin Penghunian Rumah Negara Golongan I kepada .........;
Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara; 2. Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara; 3. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian / Lembaga; 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 5. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara; 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
:
www.djpp.depkumham.go.id
2013, No.171
18
7. 8.
9.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.45/MenhutII/2010 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, dan Pengalihan Status Atas Rumah Negara Lingkup Kementerian Kehutanan; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.40/MenhutII/2010 sebagaimana telah diubah dengan P.33/MenhutII/2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan; MEMUTUSKAN :
Menetapkan :KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG SURAT IJIN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN I KESATU : Menunjuk Rumah Negara yang terletak di : Golongan dan Klas/Tipe Untuk ditempati : Jabatan : Pangkat/Gaji Pokok : Terhitung mulai : Uang Sewa per bulan :
………………………………………………….. : ………………………………………………….. Sdr……………………………………………. ………………………………………………….. ………………………………………………….. ………………………………………………….. Rp……………………………………………….
KEDUA
:
Pembayaran sewa terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutan yaitu sejak tanggal ……………… dengan memotong langsung dari daftar gaji dan harus disetor langsung ke Kantor Palayanan Perbendaharaan Negara serta menyampaikan 1 (satu) bukti setor kepada…………..(Kepala Kantor / satuan kerja yang bersangkutan).
KETIGA
:
Ketentuan penghunian Rumah Negara Golongan I tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
KEEMPAT
:
Ketentuan tersebut pada Amar KETIGA apabila tidak ditaati oleh penghuni maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan ijin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan.
www.djpp.depkumham.go.id
19
KELIMAT
:
2013, No.171
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : an. Menteri Kehutanan Kepala Biro Umum / Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan / Kepala Unit Pelaksana Teknis
(………………………………………..) NIP:............. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Badan Pemeriksa Keuangan. 2. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan. 3. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. 4. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan. 5. Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan. 6. Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum. 7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Kehutanan. 8. Kepala Biro Umum Kementerian Kehutanan. 9. Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan ...... 10.
Bendaharawan Pembuat Dafar Gaji.
www.djpp.depkumham.go.id
2013, No.171
20
KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA 1. Surat Izin Penghunian Rumah Negara Golongan I hanya berlaku selama Pemegangnya (yang berhak) menduduki jabatan di lingkungan Kementerian Kehutanan. 2. Pemegang Surat Penghunian Rumah Negara ini harus mengosongkan rumah tersebut dan menyerahkan Rumah dalam keadaan lengkap kepada pimpinan instansi atau pejabat yang ditunjuk dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tidak menduduki jabatan. 3. Dilarang memindahkan hak Surat Izin Penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan / mengontrakkan sebagian atau seluruh bangunan rumah. 4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa izin Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan. 5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan. 6. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaikbaiknya Rumah Negara tersebut. 7. Pemegang Surat Izin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara. 8. Penghuni membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian Rumah Negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon, air dan atau gas. 9. Pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Negara bertanggungjawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan/kelalaiannya. 10. Setelah dikeluarkan Surat Ijin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara dimaksud harus sudah ditempati oleh orang yang berhak. 11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud di atas dapat berakibat dibatalkannya Surat Ijin Penghunian Rumah Negara. 12. Surat Izin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat Ijin Penghunian ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya. Telah membaca dan sanggup mentaati Ketentuan-ketentuan termaksud di atas. Pemegang Surat Ijin Penghunian
Materai 6000 ( …………………………………… ) NIP: …………………………
an. Menteri Kehutanan Kepala Biro Umum / Sekretaris Ditjen / Sekretaris Badan / Kepala Unit Pelaksana Teknis
( …………………………………………… ) NIP: …………………………………
www.djpp.depkumham.go.id
21
2013, No.171
LAMPIRAN X PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.7/MENHUT-II/2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.45/MENHUT II/2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN, PENDAFTARAN, PENETAPAN STATUS, PENGHUNIAN, PENGALIHAN STATUSDAN PENGALIHAN HAK ATAS RUMAH NEGARA LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN.
KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : …………………… TENTANG SURAT IJIN PENUNJUKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :
1.bahwa Rumah Negara Golongan II dengan Surat Keputusan Nomor………. tanggal……… terletak di Jalan......Kelurahan…… Kec……… Kab/Kota…………… Provinsi……..telah diijinkan untuk ditempati oleh Sdr………; 2. bahwasehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan tentang Surat Ijin Penunjukkan Penghunian Rumah Golongan II;
Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 1994 tentang Rumah Negara; 2. Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak Atas Rumah Negara; 3. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian / Lembaga; 4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011; 5. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 373/KPTS/M/2001 tentang Sewa Rumah Negara; 6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara; 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara;
:
www.djpp.depkumham.go.id
2013, No.171
22
8.
9.
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.45/MenhutII/2010 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, dan Pengalihan Status Atas Rumah Negara Lingkup Kementerian Kehutanan; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor P.33/MenhutII/2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan; MEMUTUSKAN :
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG SURAT IJIN PENUNJUKKAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN II. KESATU : Menunjuk Rumah Negara yang terletak di Golongan dan Klas/Tipe Untuk ditempati Jabatan Pangkat/Gaji Pokok Terhitung mulai Uang Sewa per bulan KEDUA
:
KETIGA
:
KEEMPAT
:
KELIMA
:
: ………………………………………………….. : ………………………………………………….. :Sdr…………………………………………….. : ………………………………………………….. : ………………………………………………….. : ………………………………………………….. :Rp………………………………………………..
Pembayaran sewa terhitung mulai rumah tersebut ditempati oleh yang bersangkutran yaitu sejak tanggal ……………… dengan memotong langsung dari daftar gaji dan harus disetor langsung ke Kantor Palayanan Perbendaharaan Negara serta menyampaikan 1 (satu) bukti setor kepada…………..(Kepala Kantor / satuan kerja yang bersangkutan). Ketentuan penghunian Rumah Negara Golongan II tersebut sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. Apabila ketentuan tersebut pada diktum ketiga tidak ditaati oleh penghuni maka hak penghunian yang diberikan kepadanya dapat dicabut dan segala akibat yang timbul karena pencabutan ijin tersebut dibebankan kepada yang bersangkutan. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : an. Menteri Kehutanan Kepala Biro Umum / Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan / Kepala Unit Pelaksana Teknis (………………………………………..) NIP:.............
www.djpp.depkumham.go.id
23
2013, No.171
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada : 11. Badan Pemeriksa Keuangan 12.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan
13.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum
14.
Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan
15.
Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan
16.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum
17.
Kepala Biro Keuangan Kementerian Kehutanan
18.
Kepala Biro Umum Kementerian Kehutanan
19.
Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan .....
20.
Bendaharawan Pembuat Dafar Gaji
www.djpp.depkumham.go.id
2013, No.171
24
KETENTUAN PENGHUNIAN RUMAH NEGARA 1.
Surat Ijin Penghunian Rumah Negara Golongan II hanya berlaku selama pemegangnya (yang berhak) bekerja sebagai PNS di lingkungan Kementerian Kehutanan. 2. Pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Negara ini harus mengosongkan rumah tersebut dan menyerahkan rumah dalam keadaan lengkap kepada Sekretaris Jenderal dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tidak bekerja lagi sebagai PNS. 3. Dilarang memindahkan hak Surat Ijin Penghunian Rumah Negara ini atau menyewakan / mengontrakkan sebagian atau seluruh bangunan rumah. 4. Dilarang mengubah atau menambah bangunan rumah tanpa ijin dari Sekretaris Jenderal 5. Dilarang menggunakan sebagian atau seluruh rumah untuk keperluan lain diluar yang telah ditentukan. 6. Pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Negara wajib memelihara sebaikbaiknya Rumah Negara tersebut. 7. Pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Negara wajib membayar sewa Rumah Negara. 8. Penghuni membayar pajak-pajak, retribusi dan lain-lain yang berkaitan dengan penghunian Rumah Negara dan membayar biaya pemakaian daya listrik, telepon,air dan atau gas. 9. Pemegang Surat Ijin Penghunian Rumah Negara bertanggungjawab atas segala biaya untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi sebagai akibat kesalahan / kelalaiannya. 10. Setelah dikeluarka Surat Ijin Penghunian Rumah Negara, Rumah Negara dimaksud harus sudah ditempati oleh orang yang berhak. 11. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud di atas dapat berakibat dibatalkannya Surat Ijin Penghunian Rumah Negara. 12. Saat Ijin Penghunian ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa jika dikemudian hari ternyata ada kekeliruan, maka Surat Ijin Penghunian ini dapat dicabut atau diubah sebagaimana mestinya. Telah membaca dan sanggup mentaati ketentuan-ketentuan termaksud di atas Pemegang Surat Ijin Penghunian
Materai 6000 ( …………………………………… ) NIP: …………………………
an. Menteri Kehutanan Kepala Biro Umum / Sekretaris Ditjen / Sekretaris Badan / Kepala Unit Pelaksana Teknis
( …………………………………… ) NIP: …………………………………
www.djpp.depkumham.go.id
