FORMULASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKOWISATA MEMPURA KABUPATEN SIAK Khuriyatul Husna, Widia Astuti, Irawati Universitas Lancang Kuning Jl. Yos Sudarso Km. 8 Rumbai Pekanbaru Abstrak
:
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menjelaskan formulasi kebijakan pengembangan kawasan ekowisata Mempura. Proses formulasi kebijakan dapat dilihat dari kronologi peristiwa yang terjadi dari mulai awal munculnya Mempura dijadikan kawasan Wisata. Proses formulasi kebijakan menurut Winarno dapat dilihat dari Perumusan masalah kebijakan, penyususnan agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan dan penetapan kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan analisa data menggunakan Analisis Model Miles dan Humberman dilakukan melalui langkah berikut: (1) reduksi data; (2) display/penyajan data; dan (3) mengambil kesimpulan lalu diverifikasi. Proses formulasi kebijakan pengembangan kawasan ekowisata mempura secara keseluruhan telah mencapai apa yang dikehendaki. Namun permasalahan muncul pada tahap pertama yaitu tahap pembangunan yang mengakibatkan rencana induk pengembangan kawasan ekowisata mempura belum ditetapkan. Hingga saat ini tahun 2014, kawasan ini masih terus diharapkan dari segi kepariwisataannya sambil mencari format baru kebijakan. Mengingat Pentingnya Rencana kebijakan pengembangan kawasan ekowisata mempura ditetapkan, maka perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi yang lebih intesif diantara para pemangku kebijakan baik sektoral maupun lintas sektoral di lingkungan kabupaten siak.
Kata kunci
: Formulasi, Kebijakan, Wisata
A. Pendahuluan Kabupaten siak sebagai salah satu tempat yang menjadi tujuan wisata di Propinsi Riau memiliki objek wisata yang bermacam—macam. Seperti peninggalan sejarah, objek wisata alam, wisata agro dan wisata budaya. Pemerintah kabupaten selaku pemegang kebijakan sangat peduli terhadap usaha-usaha untuk menggalakkan pariwisata daerah Siak yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah. Dan hal tersebutlah yang menjadi
pertimbangan bagi pemerintah kabupaten untuk menetapkan kawasan Mempura sebagai kawasan Ekowisata. Kebijakan pengembangan kawasan Ekowisata Mempura sudah sesuai dengan visi Kabupaten Siak yaitu menjadikan Kabupaten Siak sebagai Pusat Budaya Melayu di Riau yang didukung oleh agribisnis, agroindustri dan pariwisata yang maju dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan sejahtera pada Tahun 2025. Agroindustri adalah industri yang mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan
baik produk akhir (Finish Product) maupun produk antara (Intermediate Product). Agroindustri mencakup penanganan pasca panen, industri pengolahan makanan dan minuman, industri biofarma, industri bioenergi, industri pengolahan hasil ikutan (byproduct) serta industri agrowisata. Ekowisata adalah suatu jenis kegiatan wisata yang termasuk dalam Nature tourisme yaitu wisata alam atau pariwisata ekologis berupa perjalanan ke tempat-tempat alami yang relatif masih belum terganggu atau terkontaminasi(tercemari) dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi dan menikmati pemandangan, tumbuhtumbuhan dan satwa liar, serta bentukbentuk manifestasi budaya masyarakat yang ada, baik dari masa lampau maupun masa kini(Rancangan Rencana Induk kawasan Ekowisata Mempura: I-1) Selain memaksimalkan potensi yang dimiliki, Ekowisata Mempura dijadikan sebagai sumber pendapatan yang berkesinambungan. Artinya dengan adanya pengembangan kawasan ekowisata mempura dapat menjadi pemasukan PAD kabupaten siak. Kebijakan pengembangan kawasan Ekowisata Mempura direncanakan dalam waktu 5 tahun. Dimana tahap pembangunan pada 2 tahun pertama dan tahap pengembangan di 3 tahun terakhir. Kebijakan pengembangan kawasan ekowisata Mempura dalam perjalanannya tidak berjalan dengan semestinya sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Hingga tahun 2014, produk hukum(legislasi) kebijakan pengembangan kawasan ekowisata Mempura tidak pernah terwujud. Bahkan fasilitas pendukung seperti kantor Ekowisata telah berubah fungsi menjadi kantor Dinas Pariwisata kabupaten Siak. Berdasarkan permasalahan yang muncul dalam kebijakan pengembangan
kawasan ekowisata Mempura, kami tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ― FORMULASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN EKOWISATA MEMPURA” B. Tinjauan Pustaka James A. Anderson mendefenisikan kebijakan publik sebagai “a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (James E. Anderson, 1975: 3), dan Chandler & Plano mengatakan ―kebijakan Publik adalah pemanfaatan sumberdayasumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah public dan pemerintahan‖, serta Peterson, ”Kebijakan publik secara umum dapat dilihat sebagai tindakan pemerintah dalam menghadapi masalah dengan mengarahkan perhatian terhadap ―siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana‖ (Public Policy, 2003: 1030). Oleh karenanya kebijakan public memiliki tujuan sebagai ―suatu bentuk intervensi yang kontinum oleh pemerintah demi kepentingan orang_orang yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dan berpartisipasi dalam pemerintahan‖ (dalam Keban, 2008: 60). Proses kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli membagi proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Adapun tujuan pembagian tersebut untuk memudahkan kita di dalam mengkaji kebijakan publik. Secara umum proses kebijakan publik terdiri dari 3 tahap yaitu formulasi, implementasi dan evaluasi. Perumusan kebijakan publik(policy formulation) merupakan salah satu tahap penting dalam pembentukan kebijakan publik. Proses
pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji (Winarno, 2005:28). Lebih lanjut Winarno (2005:81) mengemukakan bahwa suatu keputusan kebijakan mencakup tindakan oleh seorang pejabat atau lembaga resmi untuk menyetujui, mengubah, atau menolak suatu alternatif kebijakan yang dipilih. Formulasi kebijakan sebagai bagian dalam proses kebijakan publik merupakan tahap yang paling krusial karena implementasi dan evaluasi kebijakan hanya dapat dilaksanakan apabila tahap formulasi kebijakan telah selesai, disamping itu kegagalan suatu kebijakan atau program dalam mencapai tujuan-tujuannya sebagian besar bersumber pada ketidaksempurnaan pengolaan tahap formulasi (Wibawa; 1994, 2) Winarno mengatakan Perumusan kebijakan merupakan proses yang rumit. Beberapa metode untuk mempelajarinya telah dikembangkan oleh para ilmuwan yang menaruh minat terhadap kebijakan publik. Suatu metode yang populer membagi perumusan kebijakan ke dalam tahap-tahap dan kemudian menganalisis tahap-tahap tersebut. Winarno (2012:94) menuliskan bahwa tahapan-tahapan dalam perumusan kebijakan terdiri dari : Perumusan masalah (defining problem), Agenda kebijakan, Pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah dan Penetapan kebijakan. C. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penarikan responden menggunakan teknik purposif sampling. yaitu mengandalkan informasi yang diperoleh dari informan. Pendekatan kualitatif digunakan karena tujuan yang ingin dicapai adalah untuk memahami fenomena akan interpretasi terhadap suatu
gejala perubahan yang terjadi dilapangan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang bagaimana proses formulasi kebijakan pengembangan ekowisata Mempura. Dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan analisa data menggunakan Analisis Model Miles dan Humberman dilakukan melalui langkah berikut: (1) reduksi data; (2) display/penyajan data; dan (3) mengambil kesimpulan lalu diverifikasi. D. Hasil Pembangunan di kabupaten siak dilaksanakan sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) kabupaten siak. Dimana pembangunannya diarahkan kepada sektor pertanian dan pariwisata. RPJMD kabupaten siak tahun 2006-2011 yang disahkan berdasarkan Perda kabupaten Siak No. 03 tahun 2007 dijadikan pedoman bagi Pemerintah daerah kabupaten siak untuk mengelola dan mengoptimalkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung sektor pertanian dan pariwisata kabupaten siak. Strategi pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah kabupaten Siak dalam mengoptimalkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup antara lain : a. Mengelola sumber daya alam dan memelihara daya dukungnya b. Menyelenggarakan kegiatan pembangunan yang berwawasan lingkungan c. Melakukan pengawasan terhadap proses produksi sektor industri dalam rangka menjaga berlangsungnya produksi tetap erjalan mengikuti kaidah-kaidah yang ramah lingkungan.
d. Menanamkan rasa peduli pada lingkungan dengan memasyarakatkan gerakan peduli pada lingkungan dengan memasyarakatkan gerakan kebersihan dan kesehatan. Kronologi Proses Formulasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Ekowisata Mempura kabupaten siak Tahun 2004 Dilakukan studi kelayakan tentang Mempura sebagai Desa Agrowisata Tahun 2009 Untuk lebih meningkatkan kinerja pemerintah kabupaten siak maka dibentuklah Tim Bina Mulia. Tim Bina Mulia dibentuk berdasarkan SK Bupati No : 1/HK/KPTS/2009. Adapun yang menjadi pertimbangan yang dilakukan untuk membentuk Tim Bina Mulia adalah agar kebijakan pengembangan kawasan ekowisata Mempura tepat sasaran. Apalagi dalam membuat kebijakan pengembangan kawasan Ekowisata mempura memerlukan koordinasi dari berbagai pihak pada Dinas Instansi terkait baik sektoral maupun lintas sektoral. Pertengahan tahun 2009 Perencanaan tahap awal yaitu tahap pembangunan pengembangan kawasan ekowisata mempura dimulai pada 2009 sampai dua tahun kedepannya. Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap pembangunan antara lain :1 1. Pembangunan Turap Talud (Tumpukan Batu) dimakam Tengku Buang Asmara dengan anggaran 2009 sebesar Rp. 969.573.000 selama 150 hari yakni masa kerja 2 Juli 2009- 28
Nazir, yendri, 2011. Kebijakan Pengembangan kawasan Agrowisata Sungai Mempura di Kabupaten Siak, Ejournal.unri.ac.id. vol 9 no 01
november 2009 oleh CV. Siak Pratama Eingenering 2. Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat dan kantor Tim Binamulia Pengembangan Kawasan Agrowisata Sungai Mempura oleh CV. Karya Akbar dengan anggaran 2009 yaitu Rp. 623.150.000 selama 120 hari kerja pada 5 Agustus 2009 – 2 Desember 2009. September 2010 Rancangan kebijakan tahap dua yaitu tahap pengembangan diajukan. Namun tahap kedua belum dapat dilakukan karena belum ada persetujuan dari DPRD Siak dan adanya proses pergantian kepala Daerah akan segera dilaksanakan. Selain kendala tersebut juga adanya permasalahan korupsi terkait adanya pemeriksaan kekayaan daerah kabupaten siak. Tahun 2014 Sedang direncanakan format baru kebijakan pengembangan kawasan ekowisata mempura. E. Pembahasan Pemerintah kabupaten siak melaui RPJMD 2006-2011 mencoba membuat sebuah kebijakan yang dapat mencakup peningkatan daerah wisata yang ada di Kabupaten siak. Kawasan mempura yang posisinya tidak jauh dari pusat kota dan dengan berbagai potensi yang dimiliki oleh kawasan tersebut, menjadikan daerah Mempura sebagai daerah yang sangat layak dan memiliki nilai jual wisata. Keaslian ―Melayu‖ di Mempura menjadikan kawasan ini harus terus dan tetap dilestarikan. Oleh sebab itulah pemerintah kabupaten siak mencoba membuat sebuah kebijakan yang dapat melestarikan dan menambah nilai jual wisata di kabupaten siak. Dari potensi yang dimiliki baik fisik dan non fisik.
Untuk dapat mewujudkan kawasan Mempura sebagai kawasan ekowisata perlu dirancang sebuah kebijakan yang dapat mengcover semua potensi yang dimiliki oleh kawasan mempura. Untuk dapat menjadikan kawasan Mempura sebagai kawasan ekowisata membutuhkan partisipasi semua pihak. Sehingga kebijakan rencana pengembangan kawasan ekowisata mempura dapat dilaksanakan. Untuk mewujudkan hal tersebut pihak dinas pariwisata telah membuat studi kelayakan mempura sebagai daerah Agrowisata (2004) dan pembentukan Tim Bina Mulia yang ditugaskan untuk membuat rancangan pengembangan kawasan ekowisata Mempura. Dimana dalam rancangan kebijakan pengembangan kawasan ekowisata mempura yaitu Kegiatan perencanaan tahap awal yaitu pembangunan telah dilakukan. Dicanangkannya Mempura masuk ke dalam kawasan ekowisata Mempura sebenarnya didukung oleh semua pihak. Terlebih hal tersebut terdapat pada RPJMD Kabupaten Siak. Hal ini terlihat dari dikucurkannya dana tahap pertama untuk pembangunan tahap awal kawasan ekowisata mempura tahun 2010. Kegiatan tahap kedua belum dapat terealisasi karena harus mendapat persetujuan dari pemerintah dan DPRD kabupaten siak. Namun hal ini terkendala dikarenakan persoalan pemeriksaan kekayaan Pemerintah Daerah Siak yaitu adanya penyelewengan (korupsi) dan juga adanya pergantian Kepala Daerah periode selanjutnya. Agar Kebijakan pengembangan kawasan ekowisata mempura segera terealisasi maka perlu dibuat beberapa alternatiff pilihan. Alternatif pilihan dibuat untuk menyelesaikan segala aspek yang harus dilakukan untuk menggesa kawasan ekowisata Mempura tetap terlaksana. Oleh sebab itu perencanaan
tahap awal dan tahap pengembangan yang direncanakan dalam jangka waktu 5 tahun belum dapat terealisasi sepenuhnya. Maka Tim Bina Mulia ditugaskan untuk membuat sebuah rancangan rencana induk kawasan ekowisata Mempura dimana dalam rancangan tersebut terjadwal kegiatan rencana tahapan pembangunan dan pengembangan kawasan ekowisata mempura. Dalam rancangan rencana induk pengembangan kawasan ekowisata mempura direncanakan tahun 2010 hingga tahun 2018. Berdasarkan kendala yang muncul dalam tahap pembangunan yaitu 2 tahun diawal perencanaan, seperti pemeriksaan kekayaan kabupaten siak atau permasalahan korupsi dalam tahap pembangunannya dan adanya pergantian kepala daerah serta persetujuan dari DPRD kabupaten siak, maka hingga tahun 2014 kebijakan pengembangan kawasan ekowisata mempura belum terwujud. Anggaran dana yang besar dan waktu yang diperpanjang menyebabkan perencanaan tahap awal pembangunan kawasan ekowisata mempura dinyatakan tidak berhasil. F. Kesimpulan Formulasi kebijakan pengembangan kawasan ekowisata mempura tidak berjalan dengan lancar pada tahap awal pembangunan. permasalahan yang muncul pada tahap awal menjadikan rencana induk kawasan ekowisata Mempura tidak segera terwujud G. Saran 1. Dinas Pariwisata Siak selaku leader dari bidang kepariwisataan harus terus menggesa disahkannya rencana induk kawasan ekowisata mempura dengan melakukan peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan dinas lainnya
yang terkait dalam pengembangan kawasan ekowisata mempura. 2. Perlu dilakukan koordinasi dan komunikasi yang instensif diantara para pemangku kebijakan di lingkungan kabupaten siak demi mewujudkan visi misi kabupaten siak 2025.
Sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan. Jakarta: PT. Elex Media Computindo. Nazir,
yendri, 2011. Kebijakan Pengembangan kawasan Agrowisata Sungai Mempura di Kabupaten Siak, Ejournal.unri.ac.id. vol 9 no 01.
Daftar Pustaka Anderson, James E. 2006. Public Policy Making: An Introduction. Boston: Houghton Mifflin. Budi Winarno. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo. ___________. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan studi Kasus. Yogyakarta:CAPS Dunn, William N.. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. Dye, Thomas R.. 1995. Understanding Public Policy. New Jersey: Prentice Hall Iskandar, 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Gaung Persada (GP Press). Riant
Nugroho Dwijowijoto .2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Gramedia.
___________. 2009. Public Policy, Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi Risk Management Dalam Kebijakan Publik, Kebijakan
Dokumen lainya: Rancangan Rencana Induk Kawasan Ekowisata Mempura RPJMD Kabupaten Siak Lain-lainnya : http://rochyati-w-tfisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-69582UmumMENGENAL%20IMPLEMENTASI%20 KEBIJAKAN%20PUBLIK%20.html
