forex adalah pasar yang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pasar Valuta Asing/ valas/ Foreign exchange/forex adalah pasar yang memperdagangkan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain (pasangan mata uang/pair) yang melibatkan pasar-pasar uang utama di dunia selama 24 jam nonstop. 1Valas adalah merupakan suatu mekanisme dimana orang dapat mentransfer dayabeli antarnegara,memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang,dikarenakan perbedaan nilai mata uang tiap Negara. 2 Pada kegiatan perdagangan internasional,pembeli dan penjual memiliki nominal uang dalam mata uang yang berbeda dan tidak ada kurs tunggal mata uang dollar melainkan kurs yang berbeda-beda tergantung pada bank mana atau pelaku pasar mana yang bertransaksi. Oleh karena itu,si pembeli membutuhkan kepemilikan atas mata uang yang digunakan penjual agar ia bisa melakukan transaksi jual-beli. Dengan kata lain, pembeli harus menukar sejumlah uang ke dalam mata uang penjual, nilai tukar antara mata uang satu dengan yang lainnya tidaklah selalu setara. Hal ini bergantung pada mekanisme pasar perdagangan internasional. 1

R. Serfianto D.P,Pasar Uang dan Pasar Valas,(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2013),hlm.120. 2 Mahyus Ekanada, Analisis Pengaruh Volatilitas Nilai Tukar pada Ekspor Komoditi http://www.bi.go.id/id/publikasi/jurnalManufaktur di Indonesia, ekonomi/Documents/81b520e02b0443d1a4393908c6d90468canalisipengaruh1.pdf diakses pada tanggal 9 Juni 2017.

Universitas Sumatera Utara

Berdasarkan survey BIS (Bank International for Settlement bank sentral dunia), yang dilakukan pada akhir tahun 2004, nilai transaksi pasar valuta asing mencapai lebih dari USD$1,4 triliun per harinya. 3 Transaksi pasar valuta asing di Indonesia dari data yang dihimpun dari BI, sampai September 2014 total transaksi kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) Bukan Bank meningkat. Rata-rata Pembelian uang kertas asing (UKA) dan cek pelawat (travelers cheque/TC) mencapai Rp 7,9 triliun per bulan. Sedangkan penjualan UKA sebesar Rp 7,8 triliun setiap bulan. Jumlah KUPVA Bukan Bank di Indonesia kini mencapai 916 kantor pusat yang tersebar di seluruh wilayah Tanah Air. Mengingat tingkat likuiditas dan percepatan pergerakan harga yang tinggi tersebut, maka pasar valuta asing juga memiliki risiko yang tinggi. Sehingga perlu adanya pengawasan kegiatan usaha penukaran valas oleh pemerintah melalui izin kegiatan usaha penukaran valuta asing. 4 Izin kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) adalah izin yang diberikan Bank Indonesia selaku Bank Sentral terhadap pedagang valuta asing yang akan mendirikan dan melaksanakan kegiatan jual beli uang kertas asing. Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat 5 dan 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI/2010 tentang Pedagang Valuta Asing, pedagang valuta asing terdiri dari: (1) Pedagang Valuta Asing Bukan Bank adalah perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas bukan bank yang maksud dan tujuan perseoran adalah melakukan kegiatan usaha jual beli uang kertas asing (UKA) dan pembelian 3

Mario Singh, Langkah Praktis Meraup Profit di Pasar Valuta Asing, (Jakarta: PT. Gramedia, 2014),hlm.2. 4 Ibid, hlm. 3.


Traveller’s Cheque (TC) yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. (2) Pedagang Valuta Asing Bank adalah bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, Bank Perkreditan Rakyat, atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang melakukan kegiatan usaha jual beli UKA dan pembelian TC yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. Adapun tujuan pemberian izin KUPVA bukan bank oleh Pemerintah melalui Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah yaitu : 1. Melindungi mata uang rupiah; dan 2. Memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Pemerintah memberikan pengawasan untuk melindungi uang rupiah dari adanya kurs jual dan beli mata uang asing dimasyarakat, dimana bisa terdapat permainan dalam penetapan kurs yang dapat berdampak terhadap penurunan rupiah. Pedagang valas illegal ini mengupayakan untuk menawarkan jual beli valas dengan harga lebih menarik daripada perbankan. Ini untuk lebih menarik banyak nasabah agar mau menukarkan uangnya. Selain melindungi mata uang rupiah, Pemerintah juga berupaya memberikan perlindungan terhadap masyarakat, karena apabila tidak adanya pengawasan dari pemerintah dapat terjadi transaksi mata uang palsu baik rupiah maupun dollar terlebih dolar dimana masyarakat tidak mengetahui keaslian uang


asing. Apabila pedagang valuta asing bukan bank telah terdaftar dalam perizinan kegiatan usaha valuta asing, maka pemerintah dapat mengawasi transaksi mata uang asing yang terjadi melalui transaksi pedagang valas tersebut. Perizinan terhadap KUPVA Bukan Bank dikeluarkan atau diterbitkan oleh dua instansi, yaitu melalui Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah. Pertama Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertujuan mempunyai tugas untuk: 5 1) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. 2) Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran. 3) Mengatur dan Mengawasi Bank. Dalam memberikan kepastian perlindungan terhadap masyarakat serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran Bank Indonesia mengeluarkan izin KUPVA Bukan Bank, sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing, bahwa Badan Usaha Bukan Bank yang akan melakukan kegiatan usaha sebagai penyelenggara KUPVA Bukan Bank wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia. Maka Pedagang Valuta Asing Bukan Bank harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan pemberian izin dari Bank Indonesia yang terdapat dalam pasal 11 ayat 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 antara lain : 1) Berbadan hukum Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh: a) Warga negara Indonesia; dan/atau

5

Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 97.


b) Badan usaha yang seluruh sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; 2) Mencantumkan dalam anggaran dasar perseroan bahwa maksud dan tujuan perseroan adalah melakukan kegiatan jual beli UKA dan pembelian Cek Pelawat; 3) Memenuhi jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan 4) Modal disetor tidak berasal dari dan/atau untuk tujuan pencucian uang (money laundering). Berdasarkan hal di atas setelah mendaftarkan izin dan persyaratan telah diberikan, selanjutnya Bank Indonesia melakukan pemeriksaan persyaratan dan lokasi tempat usaha, serta melakukan penyuluhan terhadap pemohon izin. Pemberian izin usaha akan diberikan setelah semua unsur tersebut dipenuhi dan dilarang dialihkan kepada pihak lain. Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan Pemerintah Pusat salah satunya dalam menerbitkan izin, dalam hal ini KUPVA Bukan Bank selain melalui Bank Indonesia juga melalui Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah kota Medan selaku pemberi izin usaha pedagang valuta asing berdasarkan Perda No.10

Tahun

2002

tentang

Industri,Perdagangan,Gudang/Ruangan

dan

Retribusi Tanda

Izin Daftar

Usaha Perusahaan.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) butir b Perda No.10 Tahun 2002 adapun persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin KUPVA Bukan Bank yaitu:


a. Foto copy Akte pendirian Perusahaan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negara. b. Foto copy kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab Perusahaan dan para persen c. Foto copy NPWP d. Foto copy HO dan Industri bagi kegiatan usaha perdagangan yang dipersyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Gangguan (HO) e. Pas photo penanggung jawaban perusahaan 3 x 4 sebanyak 2 lembar berwarna. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing, bila pedagang valas tersebut belum terdaftar dan tidak memiliki izin maka kegiatan pedagang valas tersebut akan dicabut dan dihentikan.Dalam hal ini meskipun pedagang valas telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah,tetapi tidak memiliki izin dari Bank Indonesia maka izin usahanya akan dicabut berdasarkan peraturan yang berlaku. Oleh karena Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/20/PBI/2016 bahwa setiap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank harus mendapatkan izin agar menjadi suatu KUPVA Bukan Bank yang Berbadan Hukum (Legal),namun disisi lain terdapat pula Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank yang tidak Berbadan Hukum (illegal).Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan letak Legalitas dari Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank yang tidak Berbadan Hukum yang dituangkan kedalam skripsi yang berjudul Aspek Hukum Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank yang tidak Berbadan Hukum.


B. Rumusan Masalah Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai hal-hal berikut : 1. Bagaimana kedudukan Bank Indonesia dalam sistem keuangan di Indonesia? 2. Bagaimana peran Bank Indonesia terhadap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 18/20/PBI/2016? 3. Bagaimana aspek hukum Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank yang tidak Berbadan Hukum? C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1.

Adapun yang menjadi tujuan dari pembahasan dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut : a. Untuk mengetahui kedudukan Bank Indonesia dalam sistem keuangan Indonesia.

b. Untuk mengetahui peran Bank Indonesia terhadap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 18/20/PBI/2016. c. Untuk mengetahui aspek hukum Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank yang tidak Berbadan Hukum.


2. Manfaat Penulisan Manfaat penulisan yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Secara Teoritis Secara Teoritis, pembahasan tentang Aspek Hukum Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank yang tidak Berbadan Hukum dapat memberikan pengetahuan mengenai peraturan hukum apa saja dan bagaimana peran lebih lanjut Bank Indonesia dalam mengatasi masalah tentang KUPVA BB yang tidak Berbadan Hukum. 2. Secara Praktis Pembahasan ini diharapkan dapat memberi masukan atau menjadi tambahan materi bagi para pembacanya, baik masyarakat pada umumnya maupun akademisi pada khususnya ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dasar hukum dalam Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank.

D. Keaslian Penulisan Untuk mengetahui keaslian penulisan keaslian penulisan, sebelum melakukan penulisan skripsi berjudul Aspek Hukum Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank yang tidak Berbadan Hukum. Pada dasarnya belum pernah ditulis menjadi judul skripsi di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulis menulis skripsi ini berdasarkan literatur – literatur yang diperoleh di perpustakaan, peraturan perundang-undangan yang


berkaitan dengan Valuta Asing,media cetak dan elektronik dan juga melalui bantuan para pihak. Oleh karena itu secara akademik penelitian ini dapat dipertanggung-jawabkan kebenarannya. E. Tinjauan Kepustakaan. 1. Valuta asing Valuta Asing atau yang disingkat dengan kata “Valas” secara bebas dapat diartikan sebagai mata uang yang dikeluarkan dan digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. 6 Valas adalah merupakan suatu mekanisme dimana orang dapat mentransfer dayabeli antarnegara,memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi kurs suatu mata uang,dikarenakan perbedaan nilai mata uang tiap Negara. 7 Dari pengertian tentang Valas diatas terdapat suatu hal yang relative yaitu kata “ di negara lain”. Jadi suatu mata uang dikatakan sebagai valuta asing tergantung dari siapa yang melihat. Untuk duduk di negara yang bukan negara asal mata uang akan menyebut sebagai valuta asing atau valas dan sebaliknya penduduk di negara asal mata uang tidak akan menyebutnya demikian. Sebagai contoh bagi orang Indonesia mata uang US Dollar adalah Valuta Asing, sedangkan bagi orang Amerika mata uang US Dollar tentunya bukan valuta asing. 6

Heli Charisma Berlianta, S.E, Mengenal Valuta Asing, Yogyakarta; Gadjah Mada University Press, hlm.1. 7 Mahyus Ekanada, Analisis Pengaruh Volatilitas Nilai Tukar pada Ekspor Komoditi http://www.bi.go.id/id/publikasi/jurnalManufaktur di Indonesia, ekonomi/Documents/81b520e02b0443d1a4393908c6d90468canalisipengaruh1.pdf diakses pada tanggal 9 Juni 2017.


2. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Menurut Bank Indonesia, Kegiatan Usaha Penukaran Valuta asing (KUPVA) merupakan kegiatan jual dan beli uang kertas asing serta pembelian cek pelawat (traveller’s cheque). 8 Menurut ketentuan umum Pasal 1 ayat 5 dan 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI/2010 tentang Pedagang Valuta Asing, Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing terdiri dari: (1) Kegiatan Usaha PenukaranValuta Asing Bukan Bank adalah perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas bukan bank yang maksud dan tujuan perseoran adalah melakukan kegiatan usaha jual beli uang kertas asing (UKA) dan pembelian Traveller’s Cheque (TC) yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. (2) Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bank adalah bank umum bukan bank devisa yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, Bank Perkreditan Rakyat, atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang melakukan kegiatan usaha jual beli UKA dan pembelian TC yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam Peraturan Bank Indonesia ini. 9 Dalam hukum ekonomi bila terdapat penawaran dan permintaan terhadap suatu barang dan keduanya bertemu maka akan terbentuk dua hal yaitu pasar dan harga. Begitu juga dengan Kegiatan Valas, bila permintaan terhadap valuta 8

m.hukumonline.com/berita/baca/It54229c26c55eb/bi-sempurnakan-aturan-kupva-olehpedagang-valas diakses pada tanggal 11 Juni 2017. 9 Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/22/PBI/2010 tentang Pedagang Valuta Asing.


tertentu bertemu dengan penawaran terhadap valuta yang sama maka akan terbentuk pasar dan harga. 10 Pasar valuta asing dapat di artikan tempat bertemunya penawaran dan permintaan valuta asing, pasar valuta asing ada di seluruh dunia, mulai dari perorangan sampai pemerintah yang melakukan kegiatan di pasar valuta asing. Dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi membuat pasar setiap negara dapat secara langsung berhubungan dengan pasar dinegara lain sehingga hampir tidak ada lagi batasan negara bagi pasar valuta asing. Pasar valuta asing mengalami peningkatan pesat pada awal dekade 70-an. Ada beberapa factor yang menyebabkan peningkatan ini yaitu antara lain: 1. Pergerakan nilai tukar valuta. Pada saat nilai tukar valuta mengalami pergerakan yang cukup signifikan sehingga menarik bagi beberapa kalangan tertentu untuk berkecimpung di dalam pasar valuta tersebut. 2. Bisnis yang semakin mengglobal. Dengan semakin sengitnya persaingan bisnis membuat perusahaan harus mencari pasar baru dan sumber daya baru yang lebih murah. Hal ini menyebabkan terjadinya perdagangan antar negara dan relokasi industry ke negara lain yang dinilai mempunyai sumber daya yang lebih murah disbanding negara asal. 3. Tujuan perusahaan untuk melakukan perdagangan valas. Pada awalnya perusahaan melakukan transaksi valas hanya untuk membayar kewajiban mereka dalam valas. Tetapi semakin lama tujuan mereka 10

Ibid., hlm. 2.


berkembang dengan mencoba memperoleh laba dari tujuan mereka berkembang dengan mencoba memperoleh laba dari transaksi valas. Dan pada akhirnya berkembang untuk meminimalkan resiko yang ada. 4. Perkembangan telekomunikasi yang pesat. Dengan

adanya

sarana

telepon,

telex,

facsimile,

RMDS

maka

memudahkan para pelaku pasar untuk berkomunikasi sehingga transaksi dengan lebih mudah terjadi. 5. Perkembangan perangkat computer yang pesat. Dengan berkembangnya perangkat computer pada akhir dekade 80-an memudahkan proses penyelesaian dan administrasi transaksi yang ada. 6. Terbentuknya produk valas baru. Produk baru yang berdasarkan pada transaksi valas mulai bermunculan. 7. Keuntungan yang diperolah. Keuntungan yang diperoleh di pasar valas meningkat sehingga membuat banyak pihak tertarik terjun di pasar ini. 11

Pasar valuta asing berfungsi membantu lalu lintas pembayaran internasional melalui: a) Transfer Daya Beli Transfer daya beli sangat diperlukan terutama dalam perdagangan internasional (ekspor-impor) maupun dalam transaksi modal lintas negara yang biasanya melibatkan pihak-pihak yang tinggal di negara berlainan yang memiliki mata uang yang berbeda bentuk dan nilainya. Sebagai contoh, jika

11

R. Serfianto D. Purnomo, Op.cit., hlm. 125.


kita ingin mengimpor barang dari Amerika Serikat, kita perlu mengonversi uang rupiah menjadi dolar AS sehingga dapat digunakan untuk membeli produk AS yang akan kita impor. b) Penyediaan Kredit Pengiriman

barang

antarnegara

dalam

perdagangan

internasional

membutuhkan waktu sehingga harus ada cara untuk membiayai barang tersebut dalam perjalanan pengiriman, termasuk setelah barang sampai ke tujuan yang biasanya memerlukan waktu hingga kemudian dapat dijual kepada pembeli. Importir yang ingin membeli barang dari luar negeri dapat mengajukan permohonan kredit bernama Letter of Credit (L/C) kepada bank guna membiayai transaksi impornya. c) Mengurangi Resiko Valas Pihak importer dan eksportir selalu mengharapkan keuntungan dalam usaha perdagangan internasional yang dijalaninya. Namun, keinginan tersebut sering terhambat karena terjadi perubahan nilai valas yang dimilikinya. Untuk mengantisipasi risiko semacam itu maka pihak eksportir maupun importer dapat melakukan lindung nilai (hedging) dengan membeli kontrak berjangka valas melalui perbankan atau melalui perusahaan pialang perdagangan berjangka. 12

12

Ibid., hlm., 127-128.


Dalam pasar valas tersebut terdapat beberapa pelaku pasar yang melakukan transaksi jual-beli valuta asing dipasar atau peserta pasar bisa dibedakan sebagai berikut: 1. Pedagang (Dealer) Dealer disebut juga pembentuk pasar ( market maker ) yang berfungsi membuat pasar valas bergairah. Dealer umumnya mengkhususkan pada mata uang tertentu dan menetapkan tingkat persediaan teretentu pada mata uang tersebut. Biasanya yang bertindak sebagai dealer adalah bank, meskipun ada beberapa yang nonbank. Mereka mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli valuta asing. Istilah Pedagang ( Dealer ) dalam hal ini berbeda dengan Pedagang Valas (money changer) yang hanya berfungsi menjual dan membeli valas secara fisik dan tunai. 2. Perusahaan atau Perorangan Perusahaan maupun individu dapat melakukan transaksi perdagangan valuta asing (valas). Pasar valas juga dapat dimanfaatkan untuk memperlancar transaksi bisnis. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah eksportir, importer, investor, domestic, investor internasional, perusahaan multinasional, dan lainlain. 3.

Spekulan dan Arbitrator

Spekulan dan arbitrator bertindak atas kehendak mereka sendiri dan mereka tidak memiliki kewajiban unutk melayani konsumen serta tidak menjamin kelangsungan pasar, hal tersebut berbeda dengan dealer. Spekulan juga pelaku


pasar yang akan meramaikan transaksi di pasar uang atau pasar valas. Para spekulan mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga valas (capital gain). Sedangkan

arbitrator

memperoleh

keuntungan

dengan

memanfaatkan

perbedaan harga di berbagai pasar. 4.

Bank Sentral

Fungsi Bank Sentral (misalnya Bank Indonesia) dalam pasar valas umumnya adalah sebagai stabilitator nilai tukar mata uang local. Bank Sentral memanfaatkan pasar valas untuk mendapatkan atau membelanjakan cadangan valuta asing agar dapat memengaruhi stabilitas nilai tukar mata uang sehingga berdampak positif bagi perekonomian negara yang bersangkutan. 5.

Pialang (Broker)

Pialang (broker) bertindak sebagai perantara yang mempertemukan penawaran dan permintaan terhadap mata uang tertentu. Agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, perusahaan pialang harus punya akses langsung dengan para dealer dan bank yang melakukan perdagangan valas diseluruh dunia. 13 Uang Asing merupakan alat pembayaran resmi yang diterbitkan oleh suatu negara untuk memenuhi kewajiban di luar wilayah negaranya atau di dalam wilayah negara lain. Setiap negara berdaulat menerbitkan alat bayarnya sendiri dan umumnya melarang penggunaan mata uang asing sebagai alat bayar umum di wilayah negaranya. Orang asing yang berada di dalam wilayah suatu negara, untuk dapat melakukan transaksi, terlebih dahulu harus menukarkan mata uang negaranya dengan mata uang domestic negara tempat ia melakukan 13

Ibid., hlm.,128-129.


transaksi. Namun demikian, asas kebebasan berkontrak (freedom of contract), yang telah diterima secara umum di seluruh dunia. Membuka peluang bagi setiap orang untuk secara bebas memperjanjikan penggunaan mata uang asing dalam transaksi yang mereka buat, terutama dalam hal salah satu pihaknya adalah orang asing. Kebebasan untuk menggunakan mata uang asing sebagai alat bayar dalam suatu kontrak transaksi bersifat terbatas, yaitu sebatas rasio kontrak atau rasio transaksi yang mendukung penggunaan mata uang demikian itu. 14 Secara umum, alat bayar resmi yang berlaku di dalam wilayah suatu negara adalah alat bayar yang secara resmi diterbitkan oleh negara bersangkutan. Sebagai alat tukar resmi yang di terbitkan oleh suatu negara, mata uang asing umumnya ditandai dengan berbagai penanda mata uang sebagai alat tukar, antara lain nomor seri, indikasi dan desain tertentu. Ketiga persyaratan minimal itu merupakan persyaratan minimal pada umumnya diatur di dalam ketentuan hukum negara bersangkutan di bawah hukum tentang persyaratan, penerbitan, peredaran dan pengendalian nilai tukar uang. Setiap mata uang asing yang diadakan secara tidak memenuhi kedua persyaratan minimal demikian itu merupakan mata uang yang tidak memenuhi persyaratan hukum dank arena berpeluang menjadi objek penegakan hukum. Di dalam Pasal 19 UU Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

14

Ralph H Folsom dkk, International Business Transaction, (USA: West Publishing Co, 1992), hlm. 133.


menyatakan bahwa Bank Indonesia berwenang menetapkan macam, harga, ciriciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang akan digunakan serta tanggal mulai berlakunya uang tersebut sebagai alat pembayaran yang sah. Ketentuan Pasal 20 UU BI menyebutkan pula bahwa Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang memiliki wewenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan rupiah serta menjaga stabilitas perekonomian. 3. Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Bukan Bank (KUPVA BB) merupakan kegiatan usaha yang meliputi kegiatan penukaran yang dilakukan dengan mekanisme jual dan beli Uang Kertas Asing (UKA) serta pembelian cek pelawat. KUPVA BB merupakan tempat alternative selain Bank untuk menukarkan valuta asing. 15 Bank Indonesia menegaskan adanya kewajiban bagi penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) untuk memperoleh izin beroperasi. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, KUPVA BB yang saat ini belum memperoleh izin dari Bank Indonesia harus mendaftarkan usahanya agar memiliki izin beroperasi. Pengaturan perizinan bagi KUPVA BB menjadi sangat penting untuk memudahkan pengawasan. Selain itu untuk pengembangan industry yang sehat dan efisien, fungsi pengaturan dan pengawasan sangat diperlukan dalam mencegah dimanfaatkanny KUPVA BB untuk pencucian uang, pendanaan terorisme, atau kejahatan lainnya. 16

15

www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/BI-Tegaskan-Kewajiban-Perizinanbagi-Penyelenggara-KUPVA-Bukan-Bank.aspxdiakses pada tanggal 11 Juni 2017. 16 Ibid.


F. Metode Penelitian Untuk melengkapi penulisan skripsi ini agar tujuan dapat lebih terarah dan dapat dipetanggung jawabkan secara ilmiah, maka metode penulisan yang digunakan antara lain : 1. Jenis dan Sifat Penulisan Dalam menyusun skripsi penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, karena penulis meneliti peraturan perundang-undangan dan sumber data yang digunakan berasal dari data sekunder. Sifat penelitian ini merupakan penelitian deskriptif atau menggambarkan sifat atau gejala. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk memberikan data yang seteliti mungkin mengenai aspek hukum Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. 2. Sumber Data a. Data Sekunder Data sekunder meliputi : 1) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan di bidang hukum yang mengikat, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Pokok Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank


Sentral, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Bank Indonesia No. 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Buka Bank, Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/42/DKSP, KUHD, Keputusan

Menteri

Perindustrian

dan

Perdagangan

RI

No.

408/MPP/Kep/10/1997, Perda Kota Medan No. 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan. 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti doktrin-dotrin yang ada dalam buku, jurnal hukum maupun internet. 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan – bahan yang dapat memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagainya. 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan cara Penelitian Kepustakaan, yakni dengan cara meneliti bahan pustaka yang disebut dengan data sekunder berupa perundang – undangan, karya ilmiah para ahli, sejumlah buku – buku, artikel – artikel, baik dari surat kabar, majalah maupun media elektronik.


4. Analisis Data Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu dengan : a. Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, tersier yang relevan. b. Mengelompokkan bahan – bahan hukum yang relevan dan sistematis. c. Mengolah bahan – bahan hukum tersebut sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah disusun. d. Memaparkan kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis terhadap bahan – bahan hukum yang telah diolah tersebut. G. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka akan diberikan gambaran secara ringkas mengenai uraian dari bab ke bab yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah : Bab I berisikan pendahuluan yang pada pokoknya menguraikan tentang latar belakang pengangkatan judul skripsi, perumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam bab, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan. Bab II berisikan pembahasan tentang kedudukan Bank Indonesia dalam sistem keungan Indonesia, yang pada pokoknya menguraikan tentang pengertian Bank Indonesia, tujuan dan tugas Bank Indonesia, status dan kedudukan Bank


Indonesia sebagai Lembaga Negara yang Independen, serta status dan kedudukan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral. Bab IIImerupakan bab yang menguraikan tentang Bagaimana peran Bank Indonesia terhadap kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 18/20/PBI/2016 yang dimulai dari defenisi kegiatan uaha penukaran valuta asing, mengenal transaksi valuta asing, kemudian peran Bank Indonesia terhadap kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Bab IV akan menjelaskan secara mendalam tentang Bagaimana aspek hukum kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang tidak berbadan hukum, yang dimulai dari membahas pengaturan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 18/20/PBI/2016 serta pengaturan kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang tidak berbadan hukum. Bab V merupakan bab penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan intisari dari bab – bab yang telah dibahas sebelumnya, serta saran yang menyangkut rumusan masalah yang mungkin berguna untuk Pejabat Bank Indonesia dan juga Penyelenggara KUPVA BB.


forex adalah pasar yang

Recommend Documents