ISSN:2089-1962
\Ioh:m.eOl Nomor 01, Oktober eOlI - Maret AO13
fN5tc3{tA
journalof international relations Peluang dan Tantangan dalam Membangun Masyarakat ASEAN2OLS z MenengokASEAN dan Uni Eropa RennyMiryanti PersainganJepangdan China di Asia Tenggara: Perspektif Ekonomi Politik Agus Haryanto "DefenceCooperationAgreement" (DCA) Indonesia- Singapuradan Implikasinyl terhadap Geopolitik lndonesia TundjungLinggarwati HakAsasi Manusia : Sebuah Norma yang Berubah? AchmadSururi
"Interfaith Dialogue" sebagai Usaha Mewuiudkan Ttansformasi Konflik dan "Peace-Building" di Indonesia Arif Darmaw an, Muhammad Yamin Isu-Isu Politik Keamanan Kontemporer dalam Studi Hubungan Internasional Nuriyeni Kartika Bintarsari Implementasi Konvensi Internasional di Tingkat Lokal dan Pemaiuan Isu tentang Perubahan Iklim & Pemanasan Global: Studi Kasus Car Free Day On Friday di Kabupaten Cilacap Nuriyeni Kartika Bintarsari & Sri Wijayanti
I.IBORITOHUM IUBUIIGAN INMNNISIONTI,
UNIVERSH$ SOEDIRMAN JENDERAI,
PENGANTAR Pembacayang budiman, Mengawali penerbitan perdanaJurnal Program Studi Hubungan Internasional yang berjudul INSIGNIA ini, kami dari dewan penyunting mengucapkanterima kasih kepada semuarekan yang telah menyumbangkanhasil pemikiran dan penelitiannya sehingga buah karya intelektual mereka dapat kami hadirkan ke hadapansegenappembaca. Artikel pertama berjudul "Peluangdan Tantangan dalam Membangun Masyarakat ASEAN 2ol5: Menengok ASEAN dan Uni Eropa" yang membahastantangan dan peluang yang akan dihadapi negara-negara Anggota ASEAN dalam menyongsong keterbukaan masyarakat ASEAN tahun 2o15 mendatang. Artikel ini juga membandingkan peluang dan tantangan masyarakat ASEAN dengan masyarakat Uni Eropa yang telah lebih dulu bersatu. Artikel kedua berjudul "Persaingan Jepang dar.rCina di Asia Tenggara: Perspektif Ekonomi Politik" akan membahas menqenai persaingan dagang dan juga implikasi potitit yang ditimbulkan dari relasi antara negara Jepang dan negara Cina dengatr p*ti"rpartner mereka di kawasan Asia Tenggara. Artikel ini dilengkapi dengan bahasandan table yang menunSukkan volume perdagangan Jepang dan Cina terhadap negara-negara di AsiaTenggara. Selanjutnya dalam artikel ketiga akan ada pembahasan mengenai "Defence CooperationAgreement (DCA) Indonesia dan Singapura serta Implikasinya terhadap Geopolitik Indonesia."Artikel ini menganalisa mengenai perjanjian antara Indonesia dan Singapura, dimana Singapura mendapatkan hak atas beberapa wilayah Indonesia untuk kepentingan militer mereka dengan konsekuensi adanya perjanjian ekstradisi pelarian koruptor Indonesiake Singapurayang akan dikembalikan. Artikel keempat membahas "Hak Asasi Manusia: Sebuah Norma yang Berubah?" yang mengeksplorasi dan menganalisa konsep dan definisi hak asasi manusia sejak abad ke-18 dan perkembangan
bahasan hak asasi manusia dalam politik internasionalkontemporer. Artikel berikutnya adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh rekan-rekan di Prodi Hubungan Internasional UNSOED berjudul "Interfaith Dialogue Sebagai bagian dari Proses Transficrmasi Konflik dan Peacebuilding di Indonesia".Artikel ini menjelaskan mengenai bagaimana dialog antar agama yang dimulai dari dialog antar pemimpin agamayang berbeda dapat mencegah meluasnya konflik yang berbasis SARA di Indonesia. Adapun artikel mengenai "lsu-isu Politik Keamanan Kontemporer dalam Studi Hubungan Internasional" akan membahas isu politik keamanandalam hubungan internasionai yang terangkum dalam tiga topik bahasanyaitu: isu terorisme, lingkungan hidup dan masalah migrasi internasional. Menutup serangkaianartikel di jurnal ini adalahtulisan yangjuga berbasispenelitian yang berjudul "Implementasi Konvensi Internasional Di Tingkat Lokal dan Pemajuan Isu Tentang PerubahanIklim dan Pemanisan Global (Studi kasusCar Free Day on Friday di Kabupaten Cilacap)" yang meneliti mengenar bagaimana suatu kebijakan internasional mengenai masalah perubahan iklim dan pemanasan global diadopsi oleh suatu pemerintah lokal, dalam hal ini adalah KabupatenCilacap. Dewan penyunting berharap kehadiran Jurnal INSIGNIA pada edisi perdananya ini tidak mengecewakan para pembacayang kami hormati. Tidak lupa kami mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaanjurnal ini. Kami harapkan adanya kritik, saran, dan juga sumbangsih tulisan intelektual dari civitas akademika keilmuan Hubungan Internasional untuk kemajuan Jurnal INSIGNIA ini di masa mendatang. Salamhangatdari penyunting
Nuriyeni Kartika Bintarsari Ketua Penyunting
STRUKTUR KEPENGURUSAN ,,JURNAL INSIGNTA'' PRODI HI Pelindung / penanggung Jawab : Drs. Muslihudin, M.Si (DekanFISIP) penasehat: Dr. Masrukin M. Si (pembantu Dekan I) Tundjung Linggarwati, S.Ip., M.Si (Ketua prodi HI) Ketua Penyunting: Nuriyeni Kartika Bintarsari, S.Ip., MA
Sekretaris: RennyMiryanti S.Ip M.Si PenyuntingPelaksana: AchmadSururi,S.Ip.,MA AgusHaryanto,S.Ip.,M.Si Arif Darmawan,S.Ip.,M.Si MuhammadYamin,S.Ip.,M.Si Sri Wijayanti,S.Ip.,M.Si PenyuntingAhli: SartikaSoesilowatiPh.D.GTNAIR) Prof.JatrjaMuhaiminPh.D.(UGM) Sekretariat: Tutik Hendriani Ma'mumSetiaji
DAFTARISI : PeluangdanTantangan dalamMembangun Masyarakat ASEAN2015:Menengok ASEANdanUniEropa .............. 1 PersainganJepangdan ChinadiAsia Tenggara: P e r s p e k tE i fk o n o mPi o l i t i k ...........
.....13
"Defence Cooperation Agreement" (DCA) Indonesia s i ng a p u rad a n l mp l i ka si nya ter hadapgeopor itik Indonesia .............. 33 H akA sa sima n u si a: S e b uahNor m ayang Ber ubah?
.......ST
InterfaithDialogue Sebagai Bagian Dari proses Transformasi Konflikdan Peacebuilding di Indonesia
67
lsu-isuPolitikKeamanan Kontemporer DalamStudi H u b u n g aInn t e r n a s i o n. .a. .l . . . . . .
. . . . . . . .B. .T
lmplementasi KonvensiInternasional di ringkatLokaldan Pemajuanlsu tentangPerubahanlklim dan pemanasan Global: (StudiKasusCar Freeday On Fridaydi Kabupaten Cilacap) ............... . . . . . . .9. .5
Implementasi Konvensi Internasional di Tingkat Lokal dan Pemajuan Isu TentangPerubahan llkim dan FemanasanGlobal (Studi Kasus: Car Free Duy on Friday di Kubupaten Cilacap) Nuriyeni Kartiks Bintursari, Sri Wiiuyunti
Abstract This article will describe the changes and impacts of climate changeson the quality of human lives. We are all experience effectsof climate changessuch as: global warming, the rising of ocean level towards land, unpredictable floods and many other effects of climate changes. In the International level, more than one hundred countries had signed and ratified the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (LJNT'CCC). The Kyoto Protocol is a set of mechanismto reducethe emission of glasshouseeffect that leads to climate change. In the first section of this article, it will explain the effects of climate change and how the governments in the world had adopted the Kyoto Protocol and formulate an international regime to overcome the climate change problem. The next section will explore and analyze how Indonesia adopted the Protocol and managed to implement it in the national and local governance. The discussionon how the Cilacap regency as an example on how local governance adopted the international protocol will be explore in the last section, followed by the explanation on how effective it is to impose a car free day program in reducing the emissionon glasshouseeffects. Keywords: climate changes,Kyoto Protocol, international regime I. Pendahuluan Kondisi bumi sekarang ini bagi sebagian umat manusia dirasakan sudahtidak nyaman. Bumi dirasakan semakin panas dan iklim semakin semakin tidak menentu. Menurut
laporan IPCC (Intergovermental Panel on Climate Change), suhu permukaan global akan meningkat r.r hingga 6.4 oC (e.o hingga 11.5 oF) antara tahun l99O dan 21OO (Climate Change eoo7: Tfu Plrysical
95
JURNAL HUBUNGAN TNTERNASTONAL//vorume 01No.01,oktober2011 _Maret2012 Scierce Bas'is'contribution of vorking secara resmi meratifikasi protokol GroupI to tlu Fourth Assessrnent Report Kyot o d eng:a n d i s ahka n n ya tfiz rntergovernmmtarpaner on Rancangan undang-undang "f change)'.8*k* berbagai tentangPengesahan l(yotoprotocolto llmatz literatur menunjukkan kenaik-an the uniteJ Nations Framework temperatur global termasuk convention on climate change. Indonesia terjadi pada kisaran Indonesia sebagai negara kepulauan 1,5-40 celcius pada akhir abad q,t dan negara yang perekonomiannya
(Pemanasan global: zooz).Dampak bersunJa,p"a" i"b";;;;"
yang terjadi dari peristiwa ini bagi lingkungan bio-geofisik y"rt,, pelelehanes di kutub, kenaikan muka air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjia perubahaniklim, punahnyaflora dan fauna tertentu, migrasi fauna dan hama penyakit, dsb. Selain itu, dampak aktivitas sosial-ekonomi masyarakatantara lain; (a) gangguan terhadap fungsi kawasanpesisir dan kota pantai, (b) gangguan terhadap permukiman pend.uduk, (4 pengurangan produktivitas lahan pertaniandanmasihbanyaklagi.
dan perikanan merupakan negara yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dalam sebuah penelitian Badan Riset Kelautan dan perikanan (BRKp) dan IpB yang dilakukan pada tahun qoo8, diramalkan aaum hma tahun ke depan (zots) sebanyak2.ooo pulau akan ,lenyap, dari peta bumi Indonesia,- iiukib"tku' naiknya permukaan air laut. Dan lebih memprihatinkan diprediksikan pada tahun2050sekitar25 persenw'ayah Jakarta utara akan tenggelam. Kawasan l60 kilometer "plrr"gi Dalam tataran internasionar, seperti kawasan Ancol, pantai Indah sebagianbesarpemerintahan negara- Kapuk, Koja dan Tanjung priok akan negara di dunia h i l a n g p e r m a n e n( D i n a s K e l a u t a n telah menandatangani dan meratifikasi dan ierikanan. Mitra Bahari: zoos) Protohol Kyoto yang mengarah pada bahkan pengaruh pemanasan grobar pengurangan emisi gas-gas rumah telah mempengaruhi ketahanan kaca. Ketika
meratinkasi suatu ffi[,J" ffi: l*T":n,'1":H'"??l Xl]JTffi selanjutnya negara tersebut terrihat
akan dari curah hr.l* di bawah mengikuti kesepakatan-kesepakatan normal dan meningkatnya curah yang terdapat dalam perjanjian hujan di sebagian wilayah. Kondisi tersebut. Pada tahun zoos,Indonesia tata ruang, daerah resapan air, dan 96
NURIYENI KARTIKA BINTARSARI, SRIWIJAYANTI // lmplementasi Konvensi Internasional diTingkat Lokat .,.
sistem irigasi yang buruk semakin pemerintah daerah. Kabupaten memicu terjadinya banjia termasuk Cilacap adalah salah satu kabupaten d i a r e a p e r s a w a h a n . S e b a g a i yang menanggapi hal tersebut gambaran, pada 1995 hingga AOOS, dengan melaksanakan kegiatan'hari total tanaman padi yang terendam bebas kendaraan bermotor (car free banjir berjumlah r.ge6.6s6 hektare. duy) setiap hari Jumat'. Hal ini Dari jumlah itu, 47t.7tt hektare di menarik untuk dikaji, karena antaranya mengalami puso. Sawah terdapat kebijakan pemerintah yang mengalami kekeringan pada daerah (Cilacap) yang berbeda kurun waktu tersebut berjumlah d e n g a n p e m e r i n t a h d a e r a h 2.131.579 hektare, yang 998.447 sekitarnya (Barlingmaskeb) untuk hektare di antaranya gagal panen. m e n g e j a w a n t a h k a n k o n v e n s i (Indonesian Community t eoo7). internasional tentang perubahan Secara nasional, pemerintah i k l i m d a n g l o b a l w a r m i n g . Indonesia telah membuat berbagai Berdasarkan uraian diatas, maka macamprogram untuk penyelamatan timbul pertanyaan sebagaiberikut: lingkungan, antara lain l. Bagaimana rezim lingkungan pembentukan komisi Lingkungan hidup internasional Hidup, pembuatan RUU tentang mempengaruhi perubahan Pengesahan l$oto Protocol to the perilaku negara,khususnya di United Nations Framework tingkat lokal (Cilacap)? Convention on Climate Change. 2. Apa yang melatarbelakangi Keterlibatan Indonesia dalam kabupaten Cilacap membuat meratifikasi Protokol Kyoto akan kebijakan car free duy di berlangsung efektif ketika terdapat wilayahnyaP keterlibatan pemerintah di tingkat daerah untuk ikut menyukseskan II.Pembahasan program tersebut. II.t Rezim Lingkungan Hidup Pemerintah daerah sebagai Internasional level dibawah pemerintah pusat Kerangka analisis yang menyiapkanstrategi dan usahayang digunakan adalah teori rezim dapat dilakukan untuk program internasional. Rezim mengandung p e n ye I a m at a n I i n g k u n g a n. pengertian yaitu keseluruhanfungsi Pengej awantahan program dari suatu rangkaianyang bersifat penyelamatanlingkungan tersebut heterogen yang terdiri atas diserahkan kepada masing-masing
97
2012 2011- MATCT 01NO.01,OKtObET // VOIUMC INTERNASIONAL HUBUNGAN JURNAL
persetujuan-persetujuan, praktekpraktek, dan lembaga-Iembaga internasional baik formal mauPun informal. Efektifitas suatu tezim dapat dilihat dari imPlentasi peraturan dan pemenuhan kewajiban terhadaP yang ditetapkan anggotanya, yaitu aPakah masingmasing anggota melaksanakan aturan dan memenuhi kewajiban yang ditetapkan di dalam rezim
model untuk mengukur seberaPa efektif suatu rezim- Sebuah kesepakataninstitusi bisa bermacammacam tingkatannYa. Pengukuran efektifitas rezim terbagi dalam dua
kategori yaitu (t) membandingkan keadaan sebelum adanYa rezim dengan keadaan sesudah adanYa rez\m, dan (2) membandingkan keadaan yang terjadi sekarang dengan keadaan optimal yang dapat diraih bila melaksanakan rezim tersebut. tersebut Secararinci, efektifitas rezim t e r s e b u t . P e r u b a h a n dengan diukur dapat dilihat dari keluaran (output), k e m u d i a n lima skala menggunakan hasi, (incomz) dan damPak (tm|o\. yaitu ' (o) terhadaP Output merujuk pada aturan-aturan, pengukuran, d a n kesepahamanbersama, namun tidak program-program, aksi bersama aPa Yang pengorganisasian yang ditetapkan diputuskan akan dilakukan, (t) terdaPat untuk oleh para anggota aksi namun basisnya'tahu mengoperasionalkan ketentuan koordinasi (e) terdapat koordinasi dalam rezim, sehingga hal-hal Yang sama tahu' kesepakatannamun semula hanya beruPa kesePakatan aksi berdasarkan diserahkan kePada dapat dilaksanakan' OutPut daPat pelaksanaan masing-masing (s) sama berupa konvensi, rulzs of law, treaty pemerintah level 2, namun terdaPat dan lain-lain. Outcome adalah seperti yang sama (+) koordinasi perubahan perilaku subYek Yang standar rencana yang dikombinasikan dikenai ketentuan dalam rezim, baik pelaksanaan di tingkat berupa penghentian tindakan Yang dengan nasional. (5) koordinasi aksi melalui sebelumnya dilakukan sebelum rencana dan imPlementasi Yang adanya rezim tersebut, mauPun Untuk menentukan berupa tindakan Yang ditentukan terintegrasi. ini maka didasarkan pada oleh rezim tersebut. Impact adalah tingkatan tingkat kesulitan masalah dan tingkat keberhasilan, mencakuP probbm solatng. Tingkat dampak yang terkecil samPai Pada kapasitas masalah terbagi dua yaitu yang terbesar.(Oran RYoung, 1999) kesulitan yang benign dan masalah Underdal (aooz) membuat masalah
98
NURIYENI KARTIKA BINTARSARI, SRIWIJAYANTI // lmplementasi Konvensi Internasional diTingkat Lokal ...
yang malignancy. Dalam problem malignancy, terdapat tiga aspek yaitu incongruity (ketika tidak semuaanggota kesepakatanmerasakankesepakatan tersebut sebagai masalah), Letidaksesuaian (oV**t 9,dan perpecahan (cumulativechavagu). selanjutnya mengenaip robbm-solatns*!aciU, terbagi dalam tiga aspek yaitu setting kelembagaan, distribusi kekuasaan dan kepemimpinaninstrumental.
Model Inti
Problern malignancy c
Incongru-ity
c
Asymmetry
o
Cumulativecleavages RegimeEffectiveness t. Behavioral Change 2. Technical Optimum P ro bI em+ oIv i ng Cap acity
.
Institusional setting
o
Distribution of power
.
Inst ltnental leadership
Sumber: Arild Underdal,One Question,Two Answers'dalamEdward L. Miles, et al, EnaironmentalRegimeEffectivenesqConfrontingTheory uith Euidence(Cambridge,The MIT Press qooe)h. 97
99
2011-IUIATET2O12 HUBUNGAN 01NO.01,O|IIObCT JURNAL INTERNASIONAL // VOIUME
Gambar diatasmenunjukkanbahwa: bagian mempengaruhi bagaimana ( t ) p e r m a s a l a h a n y a n g b u r u k keputusan mengikat , dirumuskan (bersifat malign) berpengaruh dan dilaksanakan untuk suatu negatif terhadap tingginya tingkat masyarakat. Sebagai suatu sistem, kolaborasi. Sedangkan tingkat ada beberapapersyaratan yang harus kolaborasi ini akan berpengaruh ada dalam tiap lingkungan sistem terhadap pencapaian efektifitas politik, diantaranya; 1) Politik rezim. (e) masalah semakin bersifat m e m p u n y a i l i n g k u n g a n Y a i t u kegiatan-kegiatan yang tidak secara kemungkinan malignancy menciptakan kerjasama akan langsung berkaitan dengan Proses semakin buruk (s) problznr-solaing pembuatan keputusanyang mengikat caparity memiliki pengaruh positif masyarakat, (z) input dan output. dalam mendukung tingkat kolaborasi Input yaitu masukan yang berasal dan berarti mendukung pencapaian dari lingkungan sistem politik, dapat efektifitas rezim. Model inti yang berupa tuntutan atau dukungan, digambarkan oleh Underdal diatas sedangkan output yaitu keputusan dapat dijadikan satu acuan dalam yang mengikat masyarakat. (g) membuatmodel hipotesabaru untuk deferensiasi di dalam sistem, yaitu m e n j e l a s k a n e f e k t i f i t a s r e z i m anggota sistem harus mengenal lingkungan hidup internasional dan pembagian kerja sehingga sistem pengaruhnya terhadap perubahan d a p a t b e r j a l a n s e s u a i y a n g perilaku Negara (Nation behavioural diharapkan(+) integrasi suatu sistem change)yang pada gilirannya akan yaitu suatu sistem berstruktur ketika b e r i m p l i k a s i p a d a k o m i t m e n ingin mempertahankan dirinya maka d a e r a h ( l o c a l sistem itu harus memiliki mekanisme pemerintah c o m m i t m e n t ) m e n y a n g k u t i s u yang dapat mengintegrasikan atau memaksa anggotanya untuk penyelamatanlingkungan hidup. L e a e l o f C o l l a b o r a t i o n N a t i o n bekerjasamawalaupun dalam kadar minimal sehingga mereka dapat behavioural change- lncal commitm.ent membuat kekuatan yang mengikat. Setelah terjadi perubahan Berikut bagan yang dibuat oleh perilaku Negara, maka perubahan itu David Easton: akan mengikat unit lain yang terdapat di dalamnya. Menurut Easton (Ramlan Surbakti, 1984:127), politik adalah suatu sistem yang saling berhubungan karena tiap
100
NURIYENI KARTIKA BINTARSARI, SRIWIJAYANTI // lmplementasi Konvensi Internasional diTinqkat Lokal...
ENVIRONMENT I N P U
o
DEMAND POLITICAL SUPPORT
SISTEM
DECISIONS POLICIES
T
U T P U T
Disarikan dari Easton,A FrameworkforeotlticalAnalysis. tglb:ttQ ChicagoUniversity Press.
Diagram diatas menjelaskan bahwa satu lingkungan sistem politik membutuhkaninput berupatuntutan dan dukungan yang akan diolah didalam sistem. Hasil pengolahan ini berupa satu kebijakan yang sifatnya mengikat masyarakat (publicpolicy). Penerapan kebijakan tersebut akan menimbulkan serangkaian reaksi atau output yang pada akhirnya akan menjadi input bagi sistem politik. Berbagai macam faktor dapat mempengaruhi proses formulasi kebijakan, baik faktor eksternal yang berasal dari lingkungan luar sistem maupun faktor internal yang berasal dari dalam sistem politik itu sendiri.
Winarno (eooz:to) menjelaskan bahwa model Easton ini hanya menjelaskan sudut pandang para pembuat kebijakan. Paine dan Naumes (dalam Winarno, 2OO2:7O) menj elaskan peran pembuat keputusan berdasar sistem politik Easton, adalah untuk menemukan pemecahanmasalah yang akan: l). Menghitung kesempatandan meraih atau menggunakan dukungan internal dan eksternal; 2) memuaskanpermintaan lingkungan; 3) secara khusus memuaskan keinginan atau kepentingan para pembuat kebijakan itu sendiri. Berdasar penjelasan Paine dan
101
JURNAL HUBUNGAN INTERNASTONAL //Vorume 0t No.01,oktober 201 1- Maret 2afi Naumes tersebuf kita memahami establishesobligations behoem bahwa dalam pembuatan keputusan two or more subjects of di dalam suatu sistem politik, international hw (statesand dukungan maupun tuntutan yang intcrnationarorganizations), berasaldari lingkungan internal dan Sebuah perjanjian formal yang e k s t e r n a I a k a n s a n g at mengikatatauinstrumentertulislain mempengaruhi^ proses rvDcD formulasi saru rurrrrurasr satu
rreuilattan.
rr-e. Keikutsertaan Indonesia dalam Menandatangani dan MeratifikasiProtokol I{yoto
ffit*"r:Tfft::ilfi
Tffi j.*
internasional, baik negara maupun organisasi internasionat. KTT Bumi di Brasil berhasil mengeluarkan sebuah komitmen internasional diantara negara-negara di di dunia untuk bersama-sama mengurangi emisi gasrumah kaca. Berdasarkan sifat dan definisi traktat yang diulas diatas, dapat dilihat brh; Indonesia telah setuju untuk terikat dan menjadi bagian dari apa yang dinamakan rezim LingkunganHidupinternasional.
Keterlibatan Indonesia dalam hal isu gas rumah kacadimulai pada tahun 1992 padaKonferensi Tingkat Ti"gg Rio de Janeiro,Brasil, dengan menandatanganisebuahtraktat yang dikenal dengan nama unitzd Nationn Framczaork Conuention on Climate chnnge- Konferensiini merupakan konferensi terbesar mengenai lingkungan hidup yang pernah UNFCCC atau FCCC telah diselenggarakan PBB dan konferensi mengeluarkan satu teks konvensi ini kemudian dikenal dengan nama yangberkaitandenganperaturandan Earth summit(KTT Bumi). Traktat har-hal yang perlu diperhatikan oleh internasional ini mempunyai tujuan negara anggota yang berju mlah tsz untuk menstabilkan konsentrasi Gas negara sampai dengan Desember R u m a h K a c a ( G R K ) d i a t m o s f e r y a nego o g . sal ah s atu bu tir b e r p o t e n smi e n i m b u l k apne r u b a h a nk e s e p a k a t a n n y a ad alah iklim dan pemanasan gtobar. mempertimbangkanpentingnya tiap Menurut kamus Britannica definisi negara untuk memberlakukan 'traktat" datam kajian Hubungan peraturan perundangan mengenai Internasionaladalah: lingkungan hidup, dimana ada -A bindingformal agreenunt,or standardisasi yang jelas mengenai otlrcr written instrumznt that manajemen sumber daya alam dan penanganan kerusakan lingkungan
102
NURIYENI KARTIKA BINTARSARI, SRIWIJAYANTI // lmplementasi Konvensi lnternasionat diTingkat Lokat ...
dan sebaiknya peraturan ini tidak countries to stabilise GHG berlaku merugikan untuk salah satu emissions,the Protocol contmits pihak, terutama untuk negara-negara therntodoso." yang sedang berkembang (UNFCCC). Setelah Dari pernyataan diatas, jelas penandatanganan traktat UNFCCC terlihat bahwa rezim dalam artian ini diharapkan tiap negara mulai suatu perkumpulan yang mampu meratifikasi FCCC dan secara membuat anggotanya berkomitrnen domestik telah mulai membuat mengenai sesuatu hal telah tercapai peraturan perundangan yang secara dengan adanya Protokol Kyoto ketat dapat mengontrol produksi diatas. Peraturan-peraturan yang GRK yang berbahaya bagi atmosfer lebih terperinci mengenai hal-hal bumi. Pada tahun 1997 diadakanlah yang harus dilakukan oleh negara pertemuan lanjutan Earth Summit di yang telah meratifikasi FCCC Kyoto, Jepang, yang kemudian maupun negaraindustri besarseca_ra menghasilkan persetujuan bersama lengkap tertuang dalam satu teks yang dinamakan Protokol Kyoto. berjudul "K1otoProtocolto Tlrc United Salah satu capaian terbesar dari Nations Franuzaork Conuention On protokol ini adalah kewenangannya Climate Change". untuk mengikat dan mengontrol g7 Protokol ini dibuat untuk negara industri besar di duniamenanggulangi dampak yang lebih termasuk Masyarakat Uni Eropa besar terhadap kelestarian (MEE)- untuk mengurangi produksi lingkungan. Menyadari hal ini, maka gas rumah kaca mereka. Salah satu pemerintah nasional mempunyai perbedaan terbesar antara Konvensi komitmen untuk mengurangi emisi FCCC dan Protokol Kyoto adalah gas rumah kaca melalui UU RI pada permasalahan komitmen Nomor 6 Tahun tgg4 tentang negara-negara industri besar untuk Pengesahan tlnited Nations melakukan pengurangan emisi GRK Framezaorh Conaention on Climate atau seperti yang tertulis dalam situs Change (Konvensi Kerangka kerja resmi protokol (Protocol Kyoto) Perserikatan Bangsa-bangsa sebagaiberikut; Mengenai Perubahan Iklim). "Tlu mnjor distinction betzaeen Undang-undang ini merupakan tlu Protocol and the Conamtion wujud dari keseriusan pemerintah is that whilz tlu Conaention terhadap isu-isu yang berkaitan encouraged industrialised
103
-llaret2012 2011 JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL //Volume 01No.01,Oktober pemerintah, swasta dan masyarala di Kabupaten Cilacap untul menangani isu pemanasan globaf dan mereka jugu menyertakan beberapa data dan fakta yang berpengaruh diantaranya: 1. Kabupaten Cilacap merupakan pusat ekonomi Jawa Tengah bagian Selatan, memberi konsekuensi peningkatan kegiatan di sektor: industri, transportasi, pertanian dan domestik. Untuk mendukung kegiatan tersebut diperlukan lahan dan bahan baku sumber daya alam, sehingga potensial terjadi perubahan fungsi lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan budidaya serta degradasisumberdayaalam. 2. Kegiatan-kegiatan tersebut di samping menghasilkan barang produksi atau jasa jugu menghasilkan buangan berupa mencakup kegiatan di daerah. Dalam emisi Gas Rumah Kaca (GRK) era otonomi daerah, diharapkan yaitu carbon dioksida/ COz, program-program yang bertujuan metana/CH+ dan nitrous untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dapat selaras dengan tujuan dioksida/N2,O. g. Data menunjukkan bahwa nasional. kecenderungankontributor emisi Kabupaten Cilacap merespon Pada Pusat dengan GRK terus meningkat. himbauan tahun 2oo7, jumlah kendaraan menyelenggarakan Program Car bermotor 206.050 unit dengan Free Da1 on Friday (CFD). Bupati tingkat pertumbuhan l4o/o Cilcap membentuk satu tim yang pertahun dan jumlah penduduk menyatakan perlu ada sinergi yang 1.73o.a69 jiwa dengan tingkat berkesinambungan antara pertumbuhan 1,460/o. dengan bumi. Keseriusan Indonesia dalam komitmen internasional, dilakukan dengan mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2Oo4 tentang Pengesahan ljoto Protocol to nu United N ations Framzwork Con'uention on Climnte Changepada bulan Juni 2oo4, Undang -undang ini sekaligus menjadi undang-undang ratifikasi yang dilakukan Indonesia. Dalam rangka memenuhi kewajiban dalam Protokol Kyoto, Indonesia membentuk berbagai program yang melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan antara lain: Program 'Go Greerl, Penanaman sejuta pohon secara nasional, dan bersepeda ke tempat kerja (bike to worh). Kegiatan yang dilaksanakan bukan hanya terpusat namun juga
104
NURIYENI KARTIKA BINTARSARI, SRIWUAYANTI // lmplementasi Konvensi Inlernasionat diTtngkat Lokat ...
Dalam analisanya,tim telaah Agustus eoog). Diharapkan kegiatan staf jugu menjelaskan mengenai cFD ini akan efektif mengurangi indikator perubahan iklim yang jumlah emisi GRK setltigus ditandai dengan adanya perubahan memberi kesadaranpada masyarakat suhu udara dan curah hujan, dan Kabupaten cilacap mengenai adanya potensi dampak yang akan pentingnya menerapkan gaya ttiaup berpengaruh terhadap kondisi yang lebih sehat dan lebih ramah geografis Kabupaten cilacap, lingkungan. Padaawalpencanangan terutama di wilayah Selatan yang program CFD pemerintah Daerah berupa kawasan pesisir dengan melalui SekretarisDaerah membuat ketinggian kurang dari to m dpl Surat edaran (diatas permukaan laut). Dampak No.66o.t / sSsS/q,S, tertanggal go yang terjadi bisa berupa peningkatan Agustus eoog yang ditujukan ke muka air laut yang berpotensi seluruh Satuan Kerja perangkat menenggelamkan wilayah pesisir D a e r a h ( S K P D ) d i w i l a y a h tersebut, adanya perubahan pola K a b u p a t e n Cilacap untuk tanam pada bidang pertanian, melaksanakan program CFD setiap ancamanterhadap aset sumber daya hari sabtu, mulai tanggal s Oktober Kawasan Segara Anakan yang 2oo9, khususnya bagi pNS yang mempunyai keanekaragaman hayati bertempat tinggal kurang lebih / 10 yang cukup tinggi, serta pola migrasi km dari tempat kerja. Surat edaran spesieskomunitas tertentu dari satu ini selain memperhatikan hasil lokasi ke lokasi lain. penelitian tim telaah staf dari Pada awalnya, kegiatan CFD instansiBLH, juga dikeluarkanuntuk lebih ditujukan untuk para pegawai menindaklanjuti surat Gubernur negeri sipil (PNS) di lingkungan Jawa Tengah Nomor 66o.t/tt7ll Kabupaten Cilacap. Target sektor tertanggal q.Juliq,oosyang berisikan PNS ini dilandasi data bahwa dengan mengenaipermasalahanpeningkatan jumlah PNS sebanyakrs.t<[d orang pemanasan global dan dampak (tahun QOOT) dan diasumsikan rata- p e r u b a h a n i k l i m y a n g h a r u s r a t a t i a p P N S m e m i l i k i s a t u diwaspadai oleh tiap wilayah di Jawa kendaraan bermotor, maka jumlah Tengah. Surat Gubernur ini pula kendaraanyang beroperasipada hari yang menjadi dasar bagi tim telaah pelaksanaan CFD akan berkurang staf BLH Kabupaten Cilacap untuk s e k i t a r 7 , 3 8 o / o ( T e l a a h S t a f menyusun berbagaifakta, analisadan N o . 6 6 o .| / g s 8 / e g t e r t a n g g a l d merekomendasikankegiatan CFD di
105
-llaret2012 2011 INTERNASIONAL //Volume 01No.01,Oktober HUBUNGAN JURNAL
Cilacap. Pada awalnya, kegiatan CFD dilaksanakan tiap hari sabtu karena sampai akhir tahun 2oo9, Cilacap masih Kabupaten menerapkan sistem 6 (enam) hari kerja. Perubahan sistem kerja enam hari menjadi r (lima)hari kerja mulai diberlakukan sejak awal Januari z,oto di Kabupaten Cilacap, maka Sekda mengeluarkan surat edaran 66o. l/ oor5/ 29, bernomor tertanggal 5 Januari 2olo, yang menyatakan bahwa pelaksanaan CFD di Kabupaten Cilacap yang semula dilaksanakan setiap hari sabtu, diubah menjadi setiap hari Jumat. Perubahan ini berlaku efektif mulai tanggal 8 Januari 2olo. Pada hakekatnya,perubahan hari tersebut tidak terlalu mengganggu efektifitas CFD karena kegiatan bersepeda tersebut dilakukan pada jam bebas atau sebelum pukul o8.oo (delapan) pagi tiap hari Jumat, Img berarti tidak mengganggu ju* efektif bekerja di berbagai instansi pemerintah di wilayah Kabupaten Cilacap. Pada awal pelaksanaan program CFD yaitu pada bulan Oktober 2oo9, BLH dan Sekretariat Daerah mengajak berbagai elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi. Diantaranya Pertamina, Holcim dan beberapa pengusaha swasta yang turut
106
sponsor gerakan menjadi pencanangan CFD salah satun5n dengan menyediakan beberapa unit sepedasebagaihadiah doorprizebagi peserta CFD. Pelibatan komponen non SKPD tersebut bertujuan untuk memperluas wacana CFD dan membantu sosialisasi CFD agar bisa menyentuh lebih banyak kalangan. Hasil wawancara peneliti dengan BLH dari narasumber mengemukakan fakta bahwa pencanangan program CFD di Kabupaten Cilacap tidak mengikuti satu rute jalan tertentu, karena didasari pertimbangan bahwa penutupan satu area tertentu untuk kegiatan bersepeda hanya akan memindahkan gas buangan/emisi dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Sejakresmi dicanangkanpada tanggal 8 Januari 2o1o, CFD On Friday telah menjadi salah satu program andalan untuk mengurangi emisi di Kabupaten Cilacap. Selain tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya untuk kegiatan promosi atau untuk membuat satu sistem penyaringan emisi tertentu, program hari bebas kendaraan bermotor atau lazimdisebut hari bersepedaini juga dianggap dapat lebih menyehatkan masyarakat Cilacap.
NURIYENI KARTIKA BINTARSARI, SRIWIJAYANTI // lmplementasi Konvensi Internasional diTingkat Lokat .,,
Beberapa hal yang menyebabkan pelaksanaan CFD kurangefektifdiantaranya:
III.Kesimpulan
pemerintah Kebijakan Kabupaten Cilacap untuk t. Tidak adanya reuard (pujian atau melaksanakanprogram CFD sebagai hadiah) danpunishm"enf(hukuman) salah satu upaya pengurangan emisi yang jelas membuat para PNS merupakan salah satu bukti nyata kurang termotivasi ikut aktif adanya keterkaitan yang erat antara dalamcFD. rezim lingkungan hidup 2. Kendala yang kedua adalah internasional dengan pembuat persoalan pembagian waktu kerja kebijakan di tingkat lokal. Dilihat dan waktu untuk melaksanakan dari adanya keterkaitan yang nyata CFD antara peratifikasian protokol I(yoto 3. Kendala yang ketiga adalah oleh pemerintah Indonesia pada penetapan target yang kurang tahun 2oo4,yangterwujudpadadua menjangkau semua lapiSan peraturan perundangan yang masyarakat. Pada awalnya, ide mengatur mengenai kesiapan untuk menargetkan Pegawai Indonesia dalam menghadapi isu negeri Sipil di lingkungan pemanasan global dan perubahan Kabupaten Cilacap merupakan iklim. PeraturanpertamaadalahUU salah satu strategi yang cukup RI No. 6 tahun tgg4 tentang efektif dikarenakansifathierarkhi pengesahan UNFCCC, yang to| down dalam instansi yang berimplikasi pada komitmen membuat surat edaran Sekretaris Indonesia untuk ikut mengurangi Daerah untuk melakukan CFD emisi gas rumah kaca (GRK), d* dapat dilaksanakan dengan tertib. peraturan yang kedua adalah UU No. Namun, pada perkembangannya 17 tahun 2oo4tentang lQoto Protocol akan lebih efektif kalau CFD lebih to Tlu united Nations Framzwork sering dipopulerkan di kalangan convention on climate change. non sKPq misal di berbagai Peraturan yang terakhir mempunyai sekolah, kalangan swasta dan imptikasi yang lebih luas karena sifat industri yang banyak terdapat di peraturannyameretassampaikepara KabupatenCilacap. pembuat kebijakan di tingkat propinsi dan kabupaten (lokal). Mengenai studi kasusprogram CFD di Kabupaten Cilacap, kita dapat
107
JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL //Volume 01No.01,Oktober 2012 2011- tilaret
melihat bahwa program ini pada Cilacap mamapu membuat suatu awalnya dikarenakan terbitnya surat program pengurangan emisi yang Gubernur Jawa Tengah berdasarkan penilaian pembuat No.66o.r/ r1751 tertanggal e Juli kebijakan lokal sesuai dan efektif 2 O O g m e n g e n a i p e r m a s a l a h a n untuk dilaksanakan di Kabupaten peningkatan pemanasan global dan Cilacap, dan (s) Program CFD ini dampak perubahan iklim yang harus sesuai dengan kontur geografis dan diwaspadai oleh tiap wilayah di Jawa kondisi fisik Kabupaten Cilacap yang Tengah. Surat Gubernur ini berupa kawasan pesisir di wilayah kemudian ditanggapi oleh selatan pulau Jawa. Beberapa Pemerintah Kabupaten Cilacap kelemahan program CFD ini antara dengan adanyamemorandum Telaah lain (t) tidak ada sistem reuard and S t a f n o m o r 6 6 o . | / g g a / a s punishmznt(pujian dan hadiah y*g ) tertanggal 5 Agustus eAOg,dimana jelas, membuat para PNS sebagai telaah staf ini merekomendasikan target sektor program ini kurang kepada Bupati Cilacap mengenai termotivasi untuk aktif dalam CFD l a n g k a h - l a n g k a h y a n g p e r l u (z) persoalan pembagian waktu kerja dicermati dalam menanggulangi isu dan waktu untuk melaksanakan pemanasan global dan perubahan program CFD terutama setelah iklim. Berdasarkan telaah staf ini peralihan enam hari kerja menjadi P e m e r i n t a h d a e r a h m e l a l u i lima hari kerja. Belum ada surat Sekretaris Daerah (Sekda) membuat edaran dari Sekda yang menegaskan Surat Edaran Nomor 66c..1 / s Sg8/ gg h a r i J u m a t s e b a i k n y a t i d a k t e r t a n g g a l S O A g u s t u s z O O g , digunakan sebagai hari mobilisasi ditujukan ke seluruh SKPD di umum. (s) Kendala terakhir adalah wilayah Kabupaten Cilacap untuk penetapan target yang menurut melaksanakanprogram CFD. peneliti kurang menjangkau lapisan Berdasarkan evalusasi yang masvarakat. dilakukan oleh peneliti, pelaksanaan program CFD di Kabupaten Cilacap telah berjalan cukup efektif walapun masih terdapat beberapakekurangan. Dikatakan cukup efektif diukur dari (t) kesigapan Pemerintah Cilacap dalam isu pemanasan global dan perubahan iklim, (g) Pemerintah
108
NURIYENI KARTIKA BINTARSARI, SRIWIJAYANTI i/ lmplementasi Konvensi Internasional diTingkat Lokal ...
Daftar Pustaka
iano/o2Olnternasionalo/ogoDalano/o 2oSistemTo2OPerundang-Undan gan%eoNasional.Diakses Miles, Edward L, et; Al, qooe. tanggal e, Juni q,oto Environmtntal Reginz ffiectiamess, Panduan kegiatan PBB di Indonesia. Confronttng http: / / enviroscope.iges.orjp/mo Tfuory uith Eaidence. MIT dules,/envirolib,/upload/ c s s / xta Press.Cambridge. chlpanduanmpb.pdf. Diakses Mas'oed, Mohtar, t99Q. Isyu-isyu tanggal t Juni zoto Global Masa Kini. Pusat Antar Kesiapan Institusi Pemerintah RI Universitas-Studi dalam Implementasi Protokol SosialUGM, UGM. Kyoto www.peatMiles, Matthew.,& Huberman, A, por tal.net / view_fi Ie.cfi'n?fileid= 3 1992. Analisis Data Kualitatf. UI 16.Diakses tanggal t Juni zoto Press. Jakarta. Moleong, Lexy J. 1995. Dari Rio ke Bali via Kyoto: Metodolngi Pmelitian Kualitatf PT. Memahami peraturan RemajaRosdakarya. Bandung internasional tentang perubahan Winarno, Budi, zooz. Teori danProses iklim (Bagian Kedua) Dari Rio ke Kebijakan Publik. MedPress. Bali via Kyoto: Memahami Yogyakarta. peraturan internasional tentang Young, Oran R, Lggg. Governancein perubahan iktim (Bugr* Kedua). World Affiirs. Cornell University http: / / www.beritabumi.or.idl ?g Press.Ithaca. =liatinfo&infolD = IDoood &ikey =8. Diaksestanggal d Juni zoto Internet Protocol Kyoto. ProsesPengesahandi Indonesia http :/ / unfccc.int / kyoto_protocol menjadi Undang-Undang. /items/q,sso.php. http: / / jur nalhukum.blogspot.co Diakses tanggal eo Mei eoto m/ e,oos/ ot /perjanjianAdaptasi Kebijakan terhadap internasional-z.html.diakses Perubahan Iklim (dimate change) tanggal g Juni zoto dan Pemanasan Global (Glnbal Perjanjian Internasional Dalam w arming) Belum Dilaks anakan Sistem Perundang-Undangan http: / / www.kp3k.dkp.go.idlmitr Nasional. abahari/index.php?option=com_ http: / / w ww.legalitas.orglPerj anj
109
-ldaret2012 01No.01,Oktober 2011 JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL //Volume
content&view= article&id= 8I :ada ptasi-kebij akan-terhadapp er u b ahan-iklim--@imate-ch ange dan-pemanasan-global-globalwarming-belumd i l a k s a n a k a n & c a t i d= 4 , 8:s e r b a serbi&Itemid=69 Diaksestanggal o Mei zolo PemanasanGlobal http: / / geo,ugm.ac.idlarchives/z8 Diaksestanggal oMei coto Global Warming dan Keamanan Pangan Indonesia http: / / indonesiancommunity.mult iply.com/j ournal,/item / t +t Q, diaksestanggal lo Mei zo to PemanasanGlobal http: / / bintekblh.cilacapkab.go.idl ?pilih =news&mod=yes&aksi=liha t&id=23 diaksestanggal I o Mei zo t o Program Car FreeDay onFriday http: / / wwwcilacapk ab.go.id/ v z / i ndex.php diaksestanggal a Aprtlzoto
110
