Fiqih Politik NU: Studi Pergeseran dari Politik Kebangsaan ke Politik Kekuasaan

Fiqih Politik NU: Studi Pergeseran dari Politik Kebangsaan ke Politik Kekuasaan Achmad Warid * Abstrak: Pada dasarnya, NU memandang politik sebagai upaya bersama memperbaiki negara dengan berwawasan kebangsaan. Terjun ke dunia politik (bukan politik praktis), pada masa kolonial, merupakan kewajiban agama, sebab, penjajah telah menginjak-injak martabat bangsa Indonesia, dan inilah politik kebangsaan. Akar historis keterlibatan kyai NU dalam kegiatan politik (bisa dilacak) dimulai jauh ke belakang, yakni ke masa-masa penjajahan. Pergeseran kebijakan politik kebangsaan ke politik kekuasaan yang dilakukan kyai NU sangat terkait dengan masalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan posisi di pemerintahan. Kata kunci: fiqih politik, NU, politik kebangsaan, politik kekuasaan

Latar Belakang Masalah Hiruk pikuk politik yang melibatkan kyai NU sebagai salah satu aktornya telah banyak menyita perhatian para pengamat politik. Hal ini terjadi, karena cara berpolitik “kaum sarungan” itu terkesan memiliki aura politik yang sangat unik. Sering sekali political performance kyai tampil garang, toleran, lugu, dan sering pula penurut. Berbagai prediksi politis dan komentar tentang kausalitas dan ending pertunjukan politik kyai sering pula terjadi di luar nalar dan kaidah ilmu politik. Ini terjadi, barangkali, karena dalam memahami sikap politik kyai tidak bisa dilepaskan dari kultur, nalar syari’ah, dan sufisme kyai, yang dalam hali ini kami menyebutnya sebagai “fiqih politik” kyai NU. Tiga ranah (fiqih politik) ini, selalu di luar nalar dan kaidah ilmu politik yang menjadi dasar para *

Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jurnal Asy-Syir’ah Vol. 43 No. I, 2009

212

Achmad Warid : Fiqih Politik NU...

pengamat politik dalam memahami peristiwa-peristiwa politik. Pembacaan terhadap pergeseran politik kyai NU dalam makalah ini, juga akan menggunakan framework fiqih politik di atas. Sebab, berbagai amatan dan komentar dari pengamat politik terhadap sepak terjang politik kyai NU, seringkali tidak menyentuh content dan esensi politik kyai itu sendiri, terlepas apakah isi dan esensi politik kyai itu dipahami secara positif atau negatif oleh orang lain atau dikomentari pengamat politik lain. Dari sekian lama perjalanan sejarah pentas politik kyai NU (tentu di dalamnya termasuk institusi NU-nya), terjadi pergeseran dan perubahan arah, terutama pergeseran dari politik kebangsaan ke politik kekuasaan. Politik kebangsaan yang pernah dimainkan NU atau disebut 3 ranah feqihpolitik NU adalah, yaitu ketika (1) gerakan politik NU yang dicetuskan melalui Resolusi Jihad, (2) menuntut pembubaran PKI, dan (3) penerimaan Asas Pancasila. 1 Sementara itu, politik kekuasaan yang dimaksudkan adalah ketika NU memainkan peran politiknya, secara institusional terlibat dalam politik praktis atau setidaktidaknya ikut terlibat secara langsung membidani lahirnya partai politik tertentu. Tentu, segala kebijakan politik yang dilahirkan oleh NU, baik secara institusional maupun oleh kyai-kyai panutan di NU, memiliki goal politis tertentu. Goal ini bisa dibaca sebagai upaya memberikan sumbangsih pemikiran atau material-gerakan untuk kepentingan negara, walaupun sering harus lewat saluran partai politik. Di saluran terakhir inilah, peran politik NU, terutama yang aktif di PPP, sering dipinggirkan oleh penguasa, terutama oleh penguasa Orde Baru. Peminggiran ini terjadi, karena sikap politik kritis NU Faisal Ismail menyebut politik kebangsaan ini sebagai “tiga momentum historis gerakan strategis NU,” lihat, NU Gusdurisme dan Politik Kyai, (Yogyakrata : Tiara Wacana, 1999), p.11-17.

1



213

yang terkadang dianggap “mengganggu” ketenangan pemerintahan Orde Baru. Pergeseran Politik: Sebuah Problem Irama politik yang diperankan kyai NU sangat menarik untuk dicermati atau diteliti ulang, terutama arah kebijakan politik yang selalu bergeser dari waktu ke waktu. Penulis sempat mencatat pergeseran perilaku politik kyai NU yang cukup signifikan, yaitu masa kolonial (politik kebangsaan), 1955-1982 (politik kekuasaan), 1985 (politik kebangsaan), dan era reformasi (politik kekuasaan). Pergeseran politik kyai NU itu melahirkan beberapa pertanyaan yaitu bagaimana pandangan kyai tentang politik? bagaimana akar historis keterlibatan kyai NU dalam politik? Dan mengapa kyai NU melakukan perubahan arah politik dari politik kebangsaan ke politik kekuasaan? Politik dalam pandangan Kyai Untuk mengetahui pandangan kyai tentang politik, sebaiknya dipahami dahulu 9 (sembilan) Pedoman Berpolitik Warga NU, yang dihasilkan pada Muktamar NU ke-28. Dalam muktamar tersebut, NU menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama sebagai suatu organisasi sosial keagamaan (jam’iyah diniyah) tidak mempunyai ikatan organisatoris dalam bentuk apapun dengan organisasi kekuatan sosial politik yang manapun, tetapi juga tidak akan bersikap menentang organisasi sosial politik yang manapun juga, dan tidak akan menjadi partai politik sendiri. Pada dasarnya, NU memandang politik sebagai upaya bersama memperbaiki negara dengan berwawasan kebangsaan, 2 atau dengan kata lain, politik yang 2 Salahuddin Wahid, Menggagas Peran Politik NU, (Jakarta : Pustaka Indonesia Satu, 2002), p.22-24. Sebenarnya dalam buku ini ada sekitas 9 pedoman berpolitik bagi warga NU, dan semua poin-poin itu sama sekali tidak mengarah pada politik kekuasaan. Sedangkan politik praktis diserakan pada warga NU secara individual.


214


dikembangkan NU adalah politik kebangsaan yang jujur dan berdasarkan moral keagamaan. Terjun ke dunia politik (bukan politik praktis), pada masa kolonial, merupakan kewajiban agama, sebab penjajahan pada waktu telah menginjak-injak martabat bangsa Indonesia. Inilah yang dimaksud politik kebangsaan yang pernah dimainkan para kyai NU, yaitu membela Negara dari kekejaman penjajahan. Sedangkan keterlibatan warga NU dalam partai politik tidak boleh mengatasnamakan NU sebagai kelembagaan, tetapi sebagai warga negara. Kembalinya NU ke khittah 1926, sebenarnya, lebih merupakan upaya NU untuk menganut cara berpolitik yang berwawasan kebangsaan. Sedangakan warga NU dalam menentukan partai politiknya harus membawa dirinya secara individual sebagai warga negara, dan tidak boleh membawa nama NU secara kelembagaan. NU memberikan kebebasan kepada warganya, termasuk para kyai, untuk menyalurkan aspirasi politik mereka ke OPP mana saja yang mereka pilih. 3 Kembalinya NU ke khittah 1926, 4 yang diputuskan melalui Munas Alim Ulama NU No. II/MAUNU /1404/1983, dan dikuatkan lagi dalam hasil keputusan Muktamar NU ke-27 di Situbondo XXVII No. 02/MNU/27/1984, dipicu oleh carut-marutnya etika politik yang dimainkan kyai-kyai NU. Intinya adalah mengembalikan NU sebagai organisasi sosial keagamaan dan tidak terkait sedikit pun dengan orsospol (organisasi sosial politik). Argumen yang paling urgent, kembalinya NU ke khittah 1926, karena banyaknya program NU di bidang Faisal Ismail, NU Gusdurisme…, p.26. NU pasca khittah 26, berusaha mengembangkan kembali kiprahnya di bidang keagamaan melalui dua cara, yaitu (1) mendekatkan diri dengan penguasa politik (bukan terlibat dalam politik) untuk mendapatkan keabsahan baru bagi kegiatan social keagamaan, dan (2) melakukan reformasi cara berpikir kaum tradisionalis, sebuah usaha untuk menjawab tuntutan modernitas, lihat Andree Feillard, NU Vis-à-Vis Negara, (Yogyakarta : LKiS,1999), p.281.

3 4



215

sosial keagaman dan pendidikan tidak tergarap secara focus. Hal ini, terjadi disebabkan waktu dan tenaga para pemimpin NU tercurahkan pada bidang garapan politi. Di samping itu juga, banyaknya para pemimpin NU yang menyebar di berbagai partai politik, sehingga sering terjadi gesekan-gesekan kepentingan (konflik internal) yang menyebabkan juga kerugian yang dialami NU secara kelembagaan. Kembali menjadi organisasi keagamaan adalah jalan terbaik bagi NU untuk membenahi kelemahannya selama menjadi partai politik. Kalau NU terlibat politik praktis, terutama pada saat menghadapi tekanan-tekanan kekuasan, bukan hanya masalah-masalah social kemasyarakatannya yang terbengkalai, melainkan juga ruang geraknya menjadi dipersempit. Bahkan, kegiatan-kegiatan keagamaan murni sekalipun bisa dijadikan saran kecurigaan pemerintah. Oleh karena itu, kembali ke khittah 1926, juga sebagai salah satu jalan keluar dari tekanan-tekanan itu. 5 K.H. Muchith Muzadi menjelaskan maksud dan tujuan NU kembali ke khittah 1926, adalah sebagai berikut : (1) untuk memulihkan kedudukan NU dan ulama menjadi panutan semua lapisan kaum muslim Ahlusunnah waljama’ah, (2) untuk melepaskan NU dari keterikatan dengan politik praktis, agar mampu menggarap programprogram yang bermanfaat bagi agma, kaum Nahdliyyin, dan masyarakat, dan (3) untuk menegaskan hakekat identitas NU dan konsekuensinya. 6 K.H. Sahal Mahfudh, juga memberikan uraian kandungan dari khittah 1926, di antaranya adalah bahwa masyarakat yang dicita-citakan adalah masyarakat yang mempunyai kesadaran pendidikan, kesehatan, berdisiplin social, solidaritas social, keamanan dan utamanya Mujamil Qomar, NU Liberal dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam, (Bandung : Mizan, 2002), p.139. 6 K.H. Abdul Muhith Muzadi, “Masa-masa Ujian Berat bagi NU,” Aula, No. 11, Nopember, 1995. 5


216


kesadaran melaksanakan syari’at Islam, akan terwujud sedemikian rupa dalam kondisi dinamis. 7 Dengan tidak terlibat lagi dalam politik praktis, NU lebih leluasa menciptakan jaringan-jaringan kerjasama (networking) untuk lebih memberdayakan (empowering) warga NU, baik yang terkait dengan social keagaman maupun dalam bidang pendidikan, sesuai dengan tujuan NU itu didirikan. Memang, pertanyaan yang lebih menggelitik muncul, mengapa pada era reformasi, NU masih dekat atau membidani lahirnya partai politik yang bernama PKB? Akar Historis Keterlibatan Kyai NU dalam Politik Zamakhsyari Dhofier mengatakan bahwa sosok kyai merupakan tokoh sentral dalam kehidupan sebuah pesantren. Dengan integritas kepribadian, wibawa keilmuan dan charisma kepemimpinannya, seorang kyai menjadi anutan bagi seluruh anggota keluarga, bagi para santri dan bagi komunitas di lingkungan dan di luar pesantrennya. 8 Ketokohan kyai seperti disinggung di atas, telah memberikan ruang (space) bagi kyai untuk ikut andil dalam membina, mengembangkan, dan menciptakan kondisi kehidupan negara dengan aman, tenang, dan berkeadilan. Aktivitas moral, politik, dan pendidikan yang diselenggarakan kyai dengan mudah menjadi uswatun hasanah, contohdan model yang baik dalam seluruh perilaku, tindak tanduk, perangai, dan tabiat pribadinya bagi para santri dan komunitas di lingkungannya. Model keteladanan para kyai ini ternyata juga berimbas dalam kehidupan politik. Seperti dikatakan Salahuddin Wahid, pada awalnya, lahirnya NU dipengaruhi oleh motif keagamaan dan kiprah perjuangannya mengambil bentuk gerakan cultural. Pada Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, (Yogyakarta : LKiS, 1994), p.15. Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren : Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, (Jakarta : LP3ES, 1985), p.56.

7 8



217

perkembangan berikutnya, kiprah perjuangan NU mengalami beberapa perubahan, dari gerakan cultural murni menjadi gerakan politik, sebelum kini kembali ke watak dasarnya, yaitu gerakan kultural keagamaan. 9 Ketika terjadi perjuangan politik melawan penjajahan Belanda makin banyak melibatkan golongan-golongan di tanah air, terjadi banyak kontak antara tokoh-tokoh NU dengan berbagai kalangan. Hal itu, antara lain yang ikut mempengaruhi terjadinya keterlibatan (kyai) NU dalam perjuangan politik dalam bentuk gerakan politik. 10 Jadi, dapat dipahami bahwa akar histories keterlibatan kyai NU dalam kegiatan politik (bisa dilacak) dimulai jauh ke belakang, yakni ke masa-masa penjajahan. Tetapi menurut Slamet Effendi Yusuf, sejak awal tahun 1940-an, muncul generasi baru dalam lingkungan NU yang memiliki watak sebagai politisi praktis. Mereka memiliki bakat dan potensi yang kuat sebagai politisi, dan dengan jasa NU, mereka mencoba meraih puncak karier politik. Sebaliknya, NU mendukung mereka antara lain karena ikatan geneologis di satu pihak, dan di piha lain juga karena adanya harapan NU terhadap mereka untuk memperlancar dan mengefektifkan aktivitas NU di bidang cultural, social, pendidikan,dan keagamaan. 11 Gerakan politik NU makin intensif, lebih-lebih setelah kekuasaan Belanda secara terus menerus dipakai untuk mengganggu hal-hal yang dipandang sebagai prinsip dari kehidupan kebangsaan dan keagamaan. Kondisi ini mendatangkan kesadaran baru di kalangan NU untuk segera mengakhiri kekusaan Belanda dengan berbagai cara, termasuk melalui gerakan politik. Pada waktu itu, gerakangerakan politik kyai-kyai NU terlihat dengan jelas bahwa

Salahuddin Wahid, op. cit., p.33. Ibid, p.33-34. 11 Slamet Effendi Yusuf, Dinamika Kaum Santri, (Jakarta: Radjawali Press, 1985), p.xvi. 9

10


218


arah gerakan politiknya bersifat makro atu politik kebangsaan. Politik kebangsaan kyai NU ini semakin jelas kalau memahami pernyataan K.H.M. Dachlan bahwa perjuangan anti penjajah merupakan asal-usul NU. 12 Masa Penjajahan Peranan penting para kyai dalam kehidupan politik pada masa-masa penjajahan tak dapat dibaikan. Dalam bukunya, The Crescent and Rising Sun : Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942-1945, 13 Harry J. Benda memaparkan gerakan politik yang dilakukan oleh K.H. Zainal Mustafa di Singaparna, dekat Tasikmalaya, yang mentang keras kebijakan pemerintah militer Jepang yang represif dan sangat merugikan rakyat. Benda memandang gerakan K.H. Zainal Mustafa sebagao ekspresi kekuatan akar rumput Islam yang mengancam pmerintahan kafir (Jepang). Dengan pengaruhnya yang kuat dan luas, para kyai berhasil memobilisasi para petani, rakyat dan massa pad umumnya untuk bangkit sebagi kekuatan akar rumput melawan kesewenang-wenangan kaum penjajah. Solihin Salam dalam bukunya, K.H. Hasyim Asy’ari : Ulama Besar Indonesia, 14 juga merekam perlawanan politik yang dilancarkan oleh Hadratus Syaikh Hasyim Asy’ari terhadap kebijakan pemerintah Jepang. K.H. Hasyim menetang praktek-praktek saikeirei (membungkukkan badan kea rah matahari terbit sebagai tanda penghormatan Sebuah artikel yang ditulis tahun 1945, mengenai “Riwayat Singkat Nahdlatul Ulama,” dalam majalah Gema Muslimin, Februari 1945, p.37. dikutip dari Andree Feillard, NU Vis-à-Vis Negara…, p.15. Hasil wawancara Andree Feillard dengan K.H. Muchith Muzadi, menemukan penjelasan bahwa pada tahun 1930-an, menurut seorang bekas murid pesantren Kyai Hasyim Asy’ari di Tebuireng, para santri menyanyikan lagu kebangsaan tiap hari kami, setelah matpelajaran terakhir, lihat ibid., p.16. 13 Dikutip dari Islmail Faisal, NU Gusdurisme…, p. 22. 14 Ibid., p.23. 12



219

terhadap Kaisar Jepang Tenno Heika, dan menganggap praktek seperti itu adalah syirik. Untuk melawan tentara penjajah, peantren Tebuireng dijadikan markas unit-unit pasukan Hisbullah dan sabilillah. Bahkan, dalam pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya menghadapi tentara NICA (Inggris), Kyai Zainul Arifin, Kyai Masykur, Kyai Abdul Wahab Hasbullah dan kyai-kyai NU lainnya mengambil bagian secara aktif. Meraka berjuang penuh heroisme dan patriotisme untuk mempertahankan kemerdekaan dan menentang bercokolnya kembali kolonialisme di bumi Indonesia. Jadi, keterlibatan kyai dan ulama dalam perjuangan politik, memang, memiliki akar-akar histories dalm sejarah panjang perjalanan bangsa. Keterlibatan NU dalam politik tampaknya tidak dapat dihindari. Posisi ulama yang berada di garis depan masyarakat Islam tidak hanya menjadikan mereka para pemimpin informal yang menjaga faham Ahlusunnah waljama’ah, tetapi juga para pemimpin politik karena, di Indonesia, hubungan antara politik dan Islam sangat kuat. 15 NU, memang, tidak boleh tidak lepas dari plitik, karena NU didirikan dalam kerangka ikut memberi sumbangan penataan system kehidupan bangsa dan Negara. Dalam konteks ini, NU pernah membuat kebijakan politik kebangsaan yang sangat strategis, yaitu : (1) resolusi jihad, (2) pembubaran PKI, dan (3) penerimaan asas Pancasila. Resolusi Jihad Momentum histories pertama yang dilakukan NU dalam gerakan-gerakan politiknya adalah dicetuskannya Resolusi Jihad, 16 oleh organisasi ini pada tahun 1945. Resolusi Jihad ini dicetuskan oleh NU di Surabaya, ketika Endang Turmudi, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan, (Yogyakarta: LKis, 2004), p.147. 16 Faisal Ismail, NU Gusdurisme…, p.12-14. 15


220


organisasi ini masih berstatus sebagai gerakan social keagamaan dan belum mentransformasikan dirinya menjadi partai politik. Kendatipun demikian, NU sangat menaruh perhatian kepada masalah-masalah politik, perjuangan kemerdekaan, nasib bangsa, dan masa depan Indonesia. Dalm perspektif keindonesian, Resolusi Jihad ini dapat dipandang sebagai bentuk kontribusi dan manifestasi partisipasi politik dan keterlibatan perjuangan NU dalam hidup berbangsa dan bernegara. Inti Resolusi Jihad ini, adalah mewajibkan para ulama dan seluruh anggota NU serta umat Islam, secara bersama-sama dengan gerakan-gerakan perlawanan rakyat lainnya, menentang bercokolnya kembali kolonialisme dan imprealisme di Indonesia. Resolusi ini sebagai seruan perang suci kepada par ulama dan pengikutnya serta umat Islam agar bahu membahu dengan para pejuang rakyat Indonesia lainnya untuk melawan tentara NICA dan Belanda yang hendak menguasai kembali Republik Indonesia yang kemerdekaannya telah diproklamerkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Salah seorang pemimpin dan pejuang putera Indonesia dalam pertmpuran di Surabaya, Bung Tomo, serong menemui K.H. Hasyim Asy’ari untuk meminta nasehat, fatwa, dan dukungan moral yang berguna untuk meningkatkan perjuangannya melawan tentara asing. Sumbangsih NU dalam perjuangan kemerdekaan bangsa ini dilanjutkan dengan tampilnya K.H.A. Wahid Hasyim (ayah Gus Dur) sebagai salah seorang bapak pendiri Republik dan penanda tangan naskah Pembukan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyepakati Pancasila sebagai dasar Negara. Politik Kebangsaan NU Politik Kebangsaan ini biasa merujuk pada perjuangan NU tahun 1965yang berpartisipasi secara aktif dalam menumpas PKI. Jurnal Asy-Syir’ah Vol. 43 No. I, 2009


221

Aksi Anti komunis Dimulai 1964 di mana PKI melaksanakan kekerasankerasan secara sporadis pasca PKI menggencarkan politik land-reform, pihak komunis menyebut para pemilik tanah Muslim sebagai ‘setan desa’ atau ‘borjuis” sebagai refleksi dari pertikaian antar kelas terselubung antara ulama-ualama pemilik tanah dengan buruh tani. Perseturuan ini semakin seru dengan semakin besarnya PKI, di mana pada saat itu PKI mengaku memiliki 3 juta anggota partai dan 2o juta anggota organisasi-organisasinya. Mulai saat itu NU mempersiapkan dirimenghadapi pertempuran-pertempuran yang diduga akan semakin gawat. Organisasi kepemudaan NU, Ansor, membentuk barisan Serba Guna (Banser) pada tahun 1964, karena merasa yakin PKI telah merembes ke dalam tubuh Angkatan Bersenjata. Cabang-cabang di daerah diperintahkan untuk siaga. Pedoman yang diberikan pada saat itu ialah menempatkan anggotayang pernah punya pengalaman ketentaraan pada jabatan ketua Cabang Ansor atau paling tidak, sebagai penasehat Banser.17 Dalam pidatonya tanggal 1 Oktober, Jenderal Suharto yang saat itu masih menjabat Panglima Konstrad menyatakan akan membasmi kaum komunis hingga ke akar-akarnya. Beberapa hari kemudian, yaitu tanggal 6 Oktober, PKI secara resmi menyerahkan penyelesaian masalah kudeta kepada presiden Soekarno dan memutuskan untuk menghindari perlawanan fisik. Meskipun demikian, pemberantasan komunisme sejak saat itu telah menjadi target utama Angkatan Bersenjata, dan NU menyerukan pada anggotanya untuk “membantu ABRI memulihkan ketenteraman. Walau tidak memberikan petunjuk terperinci yang menyetujui kekerasan yang terjadi kemudian, pernyataan beberapa kiai yang mengajak para aktivis mereka untuk Hasil wawancara dengan Kiai Munasir, 3 Desember 1994 Andree Feillard dalam NU Vis-a-Avis Negara’, p.72,

17


222


“mengganyang” komunis dimengerti sebagai undangan untuk mengikis orang-orang komunis. Lagi pula harian NU, duta Masyarakat, di tajuk rencananya tanggal 7 Oktober 1965 menyatakan bahwa keputusan “yang paling tepat dan paling baik adalah memberantasnya (para komunis), “akar-akarnya”, komplotannya, pembelanya, dan semua yang bertindak bersamanya, baik secara terbuka atau tersebunyi. 18 Nada Duta Masyarakat yang sedemikian keras tampak sangat kontras dibandingkan kelembutan harian Kompas. Dalam tajuk rencananya, harian besar ini mengatakan bahwa “dendam adalan perasaan orang yang tidak beriman. Muhammadiyah juga mendukung pengganyangan komunis dengan mengeluarkan sebuah fatwa tertanggal 11 November 1965 yang mengumandangkan perang jihad melawan kaum komunis adalah wajib, tetapi dengan tambahan harus dilakukan tanpa “kekerasan yang merugikan, fitnah dan rasa dendam.” Sejak 8 Oktober, para pemuda Muslim membakar markas besar PKI di Jakarta, mengobrak-abrik dan menjarah rumah-rumah tokoh komunis. Disinilah terlihat sekali peran politik NU dalam koridor politik kebangsaan. Politik Kekuasaan NU Keterlibatan NU dalam politik tampaknya tidak dapat dihindari, posisi ulama ysng bersds di gsris depan masyarakat Islam tidak hanya menjadikan mereka para pemimpin informal yang mengawal paham Alus sunnah wal jama’ah, tetapi juga para pemimpin politik karena, di Indonesia, hubungan antara politik dan Islam sangat kuat. Upaya-upaya para ulama untuk mengembangkan paham Ahlussunnah wal jama’ah direalisasikan dengan mendirikan pesantren sebagai pusat-ousat pendidikan Islam. Di sini Duta Masyarakat, 7 Oktober 1965, terbitan hari pertama setelah larangan terbit bagi seluruh pers, lihat Andree Fiellard, NU Vis-a-Avis Negara.

18



223

kepentingan ulama dalam politik direalisasikan dalam kterlibatan mereka dalam partai politik Islam. Segera setelah pemerintah mendorong pendirian partai politik pada akhir 1945, sekitar dua bulansetelah kemerdekaan, para ulama NU bersama dengan anggota organisasi Islam yang lain mendirikan partai politik Islam, Masyumi, pada 1952, NU bahkan mengumumkan dirinya sebagai sebuah partai politik setelah konflik dengan kelompok Islam lain dalam Masyumi tidak dpat diselesaikan. Sebagai partai politik, NU ikut berpartisipasi dalam pemilu 1955 dan 1971. 19 Namun demikian, pada 1973, pemerintah Indonesia coba menyederhanakan sepuluh organisasi politik yang ambil bagian dalam pemilu 1971 menjadi tiga. Empat organisasi politik Islam, NU, Parmusi, PSII, dan perti digabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan PPP). Organisasi politik lain dengan latar belakang nasionalis, katolik, dan Kristen digabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Sebaliknya, Golkar, organisasi para professional yang memenangkan pemilu 1971, tidak bergabung dengan partai lain. Meskipun penggabungan partai-partai Islam ke dalam PPP pada awalnya ditentang oleh para pemimpin NU. Pembubaran PKI Momentum histories kedua yang dilancarkan NU dalam gerakan-gerakan politiknya terjadi ketika partai NU pada tahun 1965 menuntut dibubarkannya PKI.20 Pada waktu itu, NU dikenal sebagai satu-satunya kelompok dan partai politik pertama yang mengajukan tuntutan dibubarkannya PKI, karena partai yang beraliran komunis ini telah diketahui secara jelas sebagai dalang dan arsitek pemberontakan G30S/PKI.

19 20

Endang Turmudi, Perselingkuhan Kiai…, p.147-148. Ibid., p. 14-15.


224


Sementara, kelompok-kelompok organisasi kemasyarakatan dan partai politik lain belum mengambil sikap politik terhadap peristiwa tersebut, NU telah tampil di barisan paling depan dan mengajukan tuntutan bagi pembubaran PKI. Dilihat dari perspektif kerakyatan, kebangsaan, dan keindonesiaan, gerakan politik NU yang menuntut pembubaran PKI ini dapat dipandang sebagai manifestasi dan substansi komitmen NU dalam perjuangan berbangsa dan bernegara. Penerimaan Asas Pancasila Momentum histories ketiga yang mengisi lembaran sejarah NU terjadi pada tahun 1984, ketika organiasi jam’iyah diniyah ini menyatakan penerimaannya atas Pancasila, 21 sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi kemasyarakatan. Peristiwa ini, juga menempatkan NU sebagai satu-satunya organisasi kemasyarakatan yang pertama yang menerima asas tunggal Pancasila. Dengan argumen historis bahwa K.H.A. Wahid Hasyim sebagai salah seorang perumus Pancasila dan didukung oleh argument-argumen agamis yang dirumuskan para ulamnya, NU tidak ragu-ragu menerima asas Pancasila. Dalam penerimaan asas tunggal ini, NU menyatakan bahwa ia berasas Pancasila dan berakidah Islam ala ahlussunnah wal jama’ah. Dengan formula ini, NU tidak menempatkan Pancasila dan Islam sebagai sesuatu yang paradoks dan antagonistic, tetapi meletakkan keduanya dalam perspektif dan konteks keindonesiaan dan keislaman. Salah seorang tokoh senior NU yang terkenal dalam merumuskan peneriman NU terhadap asas Pancasila ini adalah K.H. Ahmad Siddiq. Dia mengatakan bahwa Pancasila ini adalah ibarat buah yang selama 40 tahun telah dimakan setiap hari oleh kaum muslimin dan bangsa 21

Ibid., p.16-18.



225

Indonesia. Mempertanyakan apkah buah itu halal atau haram untuk dimakan adalah a-historis, tidak relevan dan tidak logis. Pancasila telah menyatu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan oleh karena itu, penerimaan atasnya sebagai satu-atunya asas merupakan kewajiban yang tidak bertentangan dengan akidah Islam. Masih kata K.H. Ahmad Siddiq, Negara yang berdasarkan Pancasila adalah bentuk final dari sasaran perjuangan politik umat Islam, dan bukan sasaran antara. Pernyatan K.H. Ahmad Siddiq dan NU ini, berarti NU telah ikut memberikan kontribusi dalam merekonstruksi gagasan politik Islam di Indonesia, dengan mengikis habis isu negara Islam, yang selama beberapa decade terakhir sebelumnya selalu muncul di kalangan gerakan-gerakan sempalan di lingkungan umat Islam. Hasil positifnya adalah, sesudah tahun 1980-an, ide negara Islam tidak lagi diangkat oleh kalangan pemerintah dan Golkar sebagai salah satu isu untuk memojokkan umat Islam dalam kampanye-kampanye pemilihan umum. Perubahan Arah Politik Kebangsaan ke Politik Kekuasaan Politik kebangsaan, dalam makalah ini, dimaksudkan sebagai politik yang terkait dengan eksistensi Negara. Sedangkan politik kekuasaan adalah politik yang terkait dengan eksistensi pemerintahan. Kebijakan tiga politik strategis, seperti yang dijelaskan di atas, yakni resolusi jihad, pembubaran PKI, dan penerimaan asas tunggal Pancasila, merupakan contoh kebijakan politik kebangsaan NU. Sementara, programprogram politik yang dijalankan NU, baik sebagai partai maupun keterlibatannya dalam membentuk partai (misalnya PKB), dalam banyak hal mengarah ke politik kekuasaan, karena selalu terkait dengan upaya-upaya yang bersifat perebutan kekuasaan. Kebijakan politik kebangsaan NU, lahir, karena memang tuntutan keadaan negara yang membutuhkan Jurnal Asy-Syir’ah Vol. 43 No. I, 2009

226


dukungan moral, material, dan yang pasti dukungan politik. Dengan menggunakan nalar syari’at NU, melawan penjajah berarti melawan kedhaliman atau kejahatan, dan ini hukumnya wajib. Resolusi Jihad, misalnya, yang dicetuskan NU pada tahun 1945 di Surabaya, semangatnya sangat agamis. Realitas sikap (politik) kebangsaan, sebenarnya, merupakan implementasi dari misi “rahmatan lil-‘alamin.” 22 Dengan kata lain, Islam memandang seluruh manusia sebagai sesuatu yang harus saking melindungi, tidak boleh antara satu bangsa dan bangsa lainnya saling menindas. Justru, perbedaan warna kulit bisa menjadi kekuatan, dengan cara melakukan interaksi yang berperadaban atau interaksi positif. Inilah makna “lita’arafu,” yang diidealkan Islam (alQur’an) dalam membentuk masyarakat yang berperadaban. Demikian juga dengan politik kebangsaan NU, tentang tuntutan pembubaran PKI. Bagi sementara orang, dunia politik (praktis) adalah sederetan kursi empuk yang menyenangkan. Itulah sebabnya, tujuan politik antara lain adalah merebut sebanyak kursi, kedudukan dan posisi di pemerintahan. Banyak orang, termasuk kyai, yang suka pada posisi semacam itu. Dan, itu adalah lumrah dan sah asal dicapai dengan politik yang fair. Keadaan inilah yang barangkali pada masa masa lalu telah mendorong banyak kyai berkecimpung dalam dunia politik. Akibat perebutan kekuasaan ini terjadi polarisasi politik atau kepentingan politik yang menyebabkan perseteruan antar kyai dan antar pesantren asuhannya. Di samping itu, karena kyai NU atensi dan energinya terserap 22 Said Aqiel Siradj, Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999), p.193. Menurut Said Aqiel Siradj, Rasulullah pada waktu haji wada,’ berpesan kepada seluruh umat manusia untuk selalu menghormati kehormatan dan hak-hak seseorang, mengangkat kehormatan wanita, dan menghindarkan pertumpahan darah. Di sinilah penjajah dianggap sebagai sosok yang menginjak-injak kehormatan Indonesia, sehingga perlu dilawan.



227

dalam dunia politik, banyak kyai kurang atau tidak memberikan perhatian mereka secara penuh terhadap pesantren dan madrasah yang mereka asuh. Karenanya, banyak pesantren dan madrasah yang kurang berkembang dan bahkan nasibnya tidak menentu.23 Di era reformasi, sebenarnya, kesempatan untuk memperbaiki system pemerintahan sangat luas. Kran demokrasi, kebebasan politik, dan kebebasan lainnya harus dimanfatkan secara baik. Ikut andil dalam menciptakan good government tidak seluruhnya harus melalui kedudukan dan posisi di pemerintahan, tetapi melalui tradisi sikap oposisi. Dengan permainan politik yang tidak fair, para kyai NU pernah mengeluarkan fatwa yang mengharamkan bagi umat Islam, terutama warga NU, memilih presiden wanita, yakni pasangan Megawati-Hasyim Muzadi. Fatwa ini cermin berubahnya fungsi fatwa, dari spiritual ke politik, dari surga ke istana. Inilah drama mutaakhir ulama atau kyai politisi yang bisa menghasilkan involusi. 24 Ini terjadi, karena ulama politisi telah mencampuradukkan antara wilayah sakral dan profan, dan ambisi politik kekuasaan yang sedang menjadi target. Dapat dipahami, sesungguhnya, kebajikan politik kekuasaan NU sah-sah saja dilakukan, dengan catatan dilakukan secara fair play dan tanpa membawa argumen ayat-ayat Tuhan, apalagi hanya untuk kepentingan kekuasaan. Dapat dipahami juga, pergeseran kebijakan politik kebangsaan ke politik kekuasaan yang dilakukan kyai NU sangat terkait dengan upaya kepentingan sesaat, yakni masalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan posisi di pemerintahan. Kecenderungan ini terjadi, karena dipengaruhi oleh reformasi politik yang memberi Faisal Ismail, NU Gusdurisme…, p. 138. Komaruddin Hidayat & Yudhie Haryono, Manuver Politik Ulama, (Yogyakarta dan Bandung: Jalasutra, 2004), p.51.

23 24


228


kebebasan politik kepada semua warga negara, baik dilakukan secara individual maupun kelompok. NU Memasuki Babak Perpecahan Konon politik adalah perebutan kekuasaan, maka kakalau NU masuk dalam poltik kekuasaan, artinya NU tinggal menunnggu perpecahannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan mengambil contoh sebagai berikut. NU yang aktif sebagai peseta Pemilu 1977 yang tergabung dalam ppp NU dapat meningkatkan perolehan suara, kemudian kemenangan ini menyisakan konflik yang berkepanjangan antara unsur NU dengan MI menjelang dan sesudah pemilu 1982. Naro, yang memimpin PPP saat itu mencoba mengubah keputusan tentang komposisi ppp yang mendasari pembentukan partai ini 1973. Keputusan yang telah membuat NU menjadi dominant baik dalam struktur kepemimpinan partai maupun dalam perwakilan PPP di parlemen itu diubah dengan cara mengurangi personal NU dalam partai dan juga pemindahan beberapa personel NU ke posisi-posisi yang tidak penting. Karena Naro coba mengubah komposisi kekuasaan antar unsure partai, para personel NU merasa dirugikan. Ketidak puasan mereka terhadap naro didasarkan pada fakta bahwa kebijakannya dianggap merugikan NU. Meskipun demikian, terrdapat reaksi berbeda dari para eksponen NU, pada satu sisi terdapat reaksi keras dari eksponen NU yang dimaksudkan untuk mentang Naro, tapi disisi lain juga terdapat orang NU yang terus menduduki posisi dalam PPP, yang menunjukkan penerimaan mereka terhadap Naro. Reaksi tersebut pada awalnya tidak memiliki arti signifikan karena posisi Naro lebih kuat dari pada pengkritiknya dari NU karena kepemimpinanya dalam partai diterima oleh pemerintah. Perubahan dalam pola kekuasaan di PPP ini menyebabkan perubahan dalam politik NU. NU, yang menjadi unsure dominant partai tersebut dan kelompok politik terbesar di kalangan umat Islam Indonesia, menarik Jurnal Asy-Syir’ah Vol. 43 No. I, 2009


229

diri dari politik pada Muktamar 1984 di Situbondo Jawa Timur, NU mengumkan niatnya untuk kembali menjadi organisasi social keagamaan sebagaimna dikonseptualisasikan pada 1926 ketika NU didirikan. Ini berarti bahwa NU tidak lagi berorientasi politik. Keputusan ini, yang secara luas dikenal dengan ‘kembali ke khittah’, juga mengisyaratkan keluarnya NU dari PPP. Selain itu, NU mengizikan para anggotanya untuk bergabung dengan organisasi politik selain PPP. Namun demikian, afiliasi tersebut tidak bersifat organisasional, melainkan adalah masalah pribadi. 25 Simpulan Uraian yang panjang lebar terkait dengan tema “Fiqih Politik Kyai NU” yang ditelaah dari sudut pergeseran kebijakan politik kebangsaan ke politik kekuasaan dalam sejarah politik NU, dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Pada dasarnya, NU memandang politik sebagai upaya bersama memperbaiki negara dengan berwawasan kebangsaan. 2. Terjun ke dunia politik (bukan politik praktis), pada masa kolonial, merupakan kewajiban agama, sebab, penjajah telah menginjak-injak martabat bangsa Indonesia, dan inilah politik kebangsaan. 3. Akar histories keterlibatan kyai NU dalam kegiatan politik (bisa dilacak) dimulai jauh ke belakang, yakni ke masa-masa penjajahan. 4. Pergeseran kebijakan politik kebangsaan ke politik kekuasaan yang dilakukan kyai NU sangat terkait dengan masalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan posisi di pemerintahan.

25

Endang Turmudi, Perselingkuhan Kyai ..., p. 149-150.


230


Daftar Pustaka Dhofier, Zamakhsyari, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kyai, Jakarta: LP3ES, 1985. Feillard, Andree, NU Vis-à-Vis Negara, Yogyakarta: LKiS, 1999. Hidayat, Komaruddin, dan Yudhie Haryono, Manuver Politik Ulama, Yogyakarta & Bandung: Jalasutra, 2004. Ismail, Faisal, NU Gusdurisme dan Politik Kyai, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999. Mahfudh, Sahal, Nuansa Fiqih Sosial, Yogyakarta: LKiS, 1994. Muzadi, Abdul Muhith, “Masa-masa Ujian Berat bagi NU,” Aula, No. 11, Nopember, 1995. Qomar, Mujamil, NU Liberal dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam, Bandung: Mizan, 2002. Siradj, Said Aqiel, Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri, Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999. Turmudi, Endang, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan, Yogyakarta: LKiS, 2004. Wahid, Salahuddin, Menggagas Peran Politik NU, Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002. Yusuf, Slamet Effendi, Dinamika Kaum Santri, Jakarta: Radjawali Press, 1985.


Fiqih Politik NU: Studi Pergeseran dari Politik Kebangsaan ke Politik Kekuasaan

Recommend Documents