DEWAN SYARIAH NASIONAT MUI Nationalsharia Board - Indonesian Councilof Ulama Sekretariat:Jl.DempoNo.19 Pegangsaan-JakartaPusatl0320Telp.:(021)3904146Fax.:(021)31903288
fakarta, 21 Dzulqa'dah 1435 H 15 September20L4M Nomor Lamp. Hal
B-274/DSN-MUUIX/20L4 1 fsatu) berkas Penyampaian Fatwa DSN-MUI No.95 Kepada Yth.
:
Direktur fenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan RI
diJAKARTA Assalamu' alaikum Warahmatullah Wab arakatuh
Salam sejahtera kami sampaikan semoga Saudara senantiasa sehat wal 'afiat dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menjalankan tugas sehari-hari.
Selanjutny4 bersama ini kami sampaikan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.95 tentang surat Berharga syariah Negara ISBSN) Wakalah. Fatwa No. 95 tersebut merupakan fatwa DSN-MUI yang telah dibahas dan disahkan dalam Rapat Pleno DSN-MUI pada tanggal 15 |uli 20L4 yang Ialu (fatwa terlampir). Demikian kami sampaikan. Semoga bermanfaat adanya. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih, W a s s al amu' alaikum W ar ahm a tull ah W ab ar akatuh,
DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI BADAN PELAKSANA HARIAN
kretaris,
ffi
'1:ii:g:1"
FATWA D EWAN SYARI'AH NAS I O NAL No : 95 /DSN-MUI /Vll / 2AL4 tentang
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)
WAKALAH
Dewan Syariah Nasional - Maielis Ulama Indonesia (DSN-MUD Sekretariat: fl. Dempo No. 19 Pegangsaan - Iakarta Pusat L0320 Telp. [021) 3904L46 | Fax: (02L) 37903288 | e-mail:
[email protected]
M
W t"'
*f
HAs"$$\tSJSffi SS$TAI$ SYARTA$$ NASilSNAb Md}$
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama Sekretariat : Jl. Dempo No. L9 Pegangsaan - Jakarta Pusat LO32O Telp. (021) 390 4L46 Fax: (021) 3L90 3288
F'ATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 95/DSN-MUIAflI|Z0|4 Tentang
SURAT BERIIARGA SYARIAH NEGARA (SBSN) WAKALAH
6tr l1l .il / \> ^j_t
fri'tft
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,
Menimbang :
a.
bahwa dalam rangka merespon secara sungguh-sungguh mengenai pengembangan dan fleksibilitas penerbitan dan pengelolaan SBSN oleh Pemerintah, diperlukan instrumen SBSN yang menggunakan struktur akad Wakalah;
DSN-MUI mengenai SBSN Wakalah untuk pengembangan dan fleksibilitas penerbitan
b. bahwa Pemerintah meminta penjelasan kepada
dan pengelolaan SBSN; c.
bahwa fatwa DSN-MUI terkait SBSN dan Wakalah belum menj elaskan SBSN Wakalah;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c tersebut, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang SBSN Wakalah untuk dijadikan pedoman.
Mengingat
:
1.
Firman Allah s.w.t. antara lain:
a.
QS. at-Kahfi [18]: 19 tentang dasar wakalah:
Dan demikianlah Kami bangkitkan mereka agar saling bertanya di antara merekq sendiri. Berkata salah seorang di "
antara mereka: 'Sudah berapa lamakah kamu berada (di sini)?' Mereka menjawab: 'Kita sudah berada (di sini) satu atau setengah hari.' Berkata (yang lain losi): 'Tuhan kamu lebih Dewan Syariah It/asional - Majelis Ulama Indonesia
95 ,SBSI/ Wakalah mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah
salah seorang knmu pergi ke koto dengan membawa uang peralanu ini, dan hendaklah ia lihat manaknh maknnan yang lebih baih maka hendaklah ia membotva makanan itu untuhnu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut, dan janganlah sekalilrali menceritakan halmu kepada seseorang pun.
b.
"'
QS. Yusuf [12]: 55 tentang ucapan Nabi Yusuf a.s. kepada Raja:
.pbL?r"ily,ud:\\
iV
,G
U;t-*y
ah aku b endahar ow an N e gar a (Me s ir). Se sungguhny a alat adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman. " " Jadilranl
c.
QS. a1-Baqarah[2]: 283 . . .A33'olt
tgo.t
,#S,AfrtA &' 6;J\Wtbx
,'..o\ v/
JLi... t
jika sebagian lmmu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaiknn amanatnya dan hendaklah ia bertah,va kepada Allah Tuhannya...". " ...Maka,
d.
QS. al-Ma'idah [5]: 2:
.)\;!J\'3jyi
*b tisw l5 ,e#\j'l\ ,b
tlSw3
tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan tahrq, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran. " " Dan
e.
QS. al-Ma'idah
[5]:
l:
)#1,G3\\*\ u;itrd "
f.
r:
HAi orang yqng beriman, penuhilah akad-akad itLt ... "
QS. al-Nisa' [4]: 29: /
L,
iJs.i
t*
'r^d
VI u;it 4i ?< 9"9,f U
Y
dl 6
r!
Hqi orang yqng beriman! Janganlah kamu saling memakqn harta sesqmamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali "
dalam perniagaan yqng berlaku qtqs dasar sukq sqma sukq di
antora kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamLt. "
Dewan Syariah l{asional - Majelis Ulama Indonesia
95 ,SB,SI/ Wakalah
2.
Hadis Nabi s.a.w., antara lain:
a.
Hadis Nabi Riwayat al-Khamsah illa al-Nasa'i (Imam Hadis yang lima selain Nasa'i, yaitu Imam al-Bukari, Imam Muslim, Imam Abu Daud, dan Imam Tirmidzi) dari 'Urwah al-Bariqi:
'te
i'^gli
^,
Eje.tjtx_2 6ult
-&t
# A, ,_p 3,tr i:i
2[j;J tt;-,|& ,l-rGt:*y.'Lq ufr6 'd Uti 3K V1 a--;t-r ,\y)
tJ Gr3
*
art i
*,,s;iti
,* fA\ 'e_
'(gt-;Jl "Nabi s.a.w. memberiksn satu dinar kepadanya ('Urwah) untuk dibeliknn seekor hewan kurban atau seekor kambing; dengan satu dinar itu ia membeli dua ekar kambing, lalu ia jual salah satu dari dua ekor kambing tersebut; selanjutnya ia datang kepada Nabi, menyerahkan satu ekor kambing dan satu dinar. Nabi mendoaknn agar 'Urwah memperoleh baral(nh dalam jual belinya. Oleh karena itu, seandainya 'Urwah membeli debu pun, tentu ia memperoleh keuntungan."
b.
Hadis riwavat Imam al-Bukhari dari Abu Hurairah:
,'re'yvs
tt-bw
*s #b -rr\ Jb'g\ ;i\ w'bi ))r z " 'l ilWl
r-.e-tA )// a /--
6
r4Y 4LJl (€:,*J1 obt) ?l,h3 seorong laki-laki datang kepada lt{abi s.a.w. untuk menagih hutang kepada beliau dengan cara kasar, sehingga pqra sahabat berniat untuk "menanganinya". Beliau bersabda, 'Biarkan iq, sebab pemilik hak berhak untuk berbicara; Lalu Ir{abi bersabda, 'Berikanlah (bayarkanlah) kepada orqng ini unta umur setahun seperti untanya (yang dihutang itu) '. Mereka menjctwab, 'Kami tidak mendapatkannya kecuali yang lebih tua.' Rasulullah kemudian bersabda:'Berikanlah kepadanya. Sesungguhnya orang yqng paling baik di antqra kalian adalah orong yang paling baik di dalam membayor. " (HR. Imam alBukhari dari Abu Hurairah). "
Dewan Syariah I{asional - Majelis Ulqma Indonesia
95 SBSI/ Wakalah
c.
Hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi dari 'Amr
3;i ji 1se (" 6ib ir
Yt7
.Yl? '";;i :,
bin'Auf:
a
ly (" 6p, i,f Wri'
"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilalukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkqn yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin teriknt dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yong mengharamkan yqng halal atau menghalalkan yang haram. "
d.
Hadis Nabi Riwayat Imam al-Bukhari dari Abi Humaid:
$r iy-: 1:Jt4 :jb ,^ or)
oi I
af\*:g?
tg
,Alb iirl
ei U*st )5 irl 7b Y>
L)
tO
*C 9..:li A"J,1 *S *? ilt ,b .jt Gr.*Jl ob;) A?tt,ett t53 ,^At .-) l),
6'J:?
"Diriwayatkan dari Abu Humaid al-Sa,idi r.a., ia berkata: Rasulullah s.o.w. menganglmt seorang taki-raki dari suku Asd bernama lbn Lutbiyah sebagai amil (petugas) untuk menghimpun zakat dari Bani sulaim; ketikn pulang (dari tugas t e r s e b ut), Ras ulul I ah m e me r iks any o. " (H. R. Imam al-Bukhari).
e.
Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukari dan Imam Muslim dari Busr bin Sa'id:
"Diriwayatkan dari Busr bin Sa'id bahwa lbn Sa'diy al-Maliki berkata: (Jmar mempekeriakan saya untuk nxenghimpun sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah sayq menyerahkan
zakat kepadanyl, (Jmar memerintahkan agar saya diberi imbalan (fee). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Altah. (Jmar meniawab: Ambiilah qpa yqng kamu beri; sqya pernah bekeria (seperti kamu) pada masq Rasul, Ialu beliau memberiku Dewan Syariah Itlasionql - Majelis Ulama Indonesict
95 ,SB,SI/ Wakalah imbalan; saya pun berkata seperti apa yang knmu katakon. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan b ers edekahlah " (Muttafaq' alaih). a
J.
Ijma' ulama tentang dibolehkannya wakalah.
4. Kaidah
fikih:
,4t &
U.s iX"'oi'O! ir,tYi ,?.t6tiA\
c_|;*:tt
.i
"Pada dasarnya, semuo bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamknnnya."
;lbAl .j4 k
\-'j(>\'2./
iSJi r*.,lxir
t o/
i)
.+
"Menghindarkan mafsadat (rerusakan/bahaya) harus didahuluknn atas mendat angkan kemasl ahatan. " Memperhatikan
:
1.
Fatwa DSN No: 10/DSN-MUUM2000 tentang Wakalah;
DSN No: 52lDSN-MUIllIll20l6 tentang Akad Wakalah bil Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah;
2. Fatwa
3.
Fatwa DSN No: 69/DSN-MUWI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara;
4.
Surat dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan RI No. S-77llPUl20l3 tertanggal0T November 2013;
5. Pendapat peserta
Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional pada hari Selasa, tanggal 17 Ramadhan 1435 Hlls Juli20l4.
MEMUTUSKAN Menetapkan
X'atwa tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSI$ Wakalah
Pertama
Ketentuan Umum Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:
1.
Surat Berharga Syariah Negara Wakalah (SBSN Wakalah) adalah
SBSN waknlah
bil
istitsmar; yaitu SBSN yang diterbitkan
berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti kepemilikan atas bagian
(1-*) dari aset dalam kegiatan investasi yang dikelola
oleh
Perusahaan Penerbit SBSN selaku Wakil dari pemegang SBSN;
2. Aset SBSN Wakalah adalah aset yang berupa barang, jasa, proyek, atau asset lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah sebagai dasar (underlying) penerbitan SBSN Wakalah.
Dewan Syariah lt{asional - Majelis (Jlama Indonesia
95 ,SB,SN Wakalah Kedua
Ketentuan Hukum Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah boleh dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.
Ketiga
Ketentuan Khusus
1.
Penerbitan SBSN dapat dilakukan secara langsung oleh Pemerintah atau melalui Perusahaan Penerbit SBSN;
2.
Penerbit SBSN wajib menyatakan bahwa dirinya bertindak sebagai Wali AmanaVwakil dari pemegang SBSN, untuk mengelola dana hasil penerbitan SBSN dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan keuntungan;
3. Penerbit SBSN wajib menerbitkan SBSN Wakalah; 4. Penerbit SBSN sebagai Wakil dapatmenjamin dana investor; 5. Penerbit SBSN sebagai Wakil dalam pengelolaan dana hasil penerbitan SBSN wajib:
a.
menyampaikan kepada calon investor tentang rencana penggunaan dana dalam berbagai kegiatan yang akan dilakukannya, arrtara lain rencana jenis kegiatan, dan perkiraan keuntungan masing-masing kegiatan;
b.
menyampaikan jenis akad wakalah yang digunakan, yaitu wakalah tanpa ujrah (wakalah bi dunil ujrah) atau wakalah dengan ujrah (wakalah bil ujrah). Dalam hal waknlah bil ujrah, Penerbit SBSN wajib menyampaikan jumlah ujrah dan waktu pengenuumnya;
c.
menggunakan dana tersebut dalam berbagai kegiatan yang menguntungkan, baik berupa kegiatan ijarah (sewa menyewa), tijarah (seperti pengadaan barang dan jasa) dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah;
d.
menjaga komposisi kegiatan penggunuutn sebagian besar dana atau sekurang-kurangnya 5lYo dalam bentuk aset berwujud
dalam hal SBSN Wakalah diterbitkan untuk
dapat
diperdagan gkan (tr ade ab I e) di pasar sekunder;
e.
menginformasikan penggunaan dana dalam kegiatan yang
dilakukannya antara lain jenis kegiatan, perhitungan keuntungan masing-masing kegiatan, dan perhitungan keuntungan kegiatan;
f.
menginformasikan kepada investor apabila terdapat perbedaan xfiara pelaporan penggunaan dana dengan rencana yang telah disampaikan;
Dewan Syariah lr{asionql - Majelis (Jlama Indonesia
95 SB,SI/ Wakalah
7
g.
menyerahkan sepenuhnya keuntungan yang diperoleh kepada pemegang SBSN dalam bentuk Imbalan SBSN secara periodik dan/ataupada saat jatuh tempo sesuai kesepakatan;
h.
menjelaskan dan mendapat
opini syariah apabila
terjadi
penggun&m dana yang diragukan kepatuhan syariahnya.
6.
Dalam melakukan kegiatannya Penerbit SBSN:
a.
dapat melakukan transaksi dengan Pemerintah dan/atau pihak lain;
b.
dapat memberikan kuasa (wakalah) kepada Pemerintah atau pihak lain yang ditunjuk dalam rangka melakukan pengadaan dan/ atat pengelolaan Aset SB SN ;
c.
wajib memperhatikan substansi fatwa DSN-MUI terkait akadakad yang digunakan dalam melakukan kegiatan investasi; dan/atau
d. 7.
dapat menerima ujrah, dalam hal waknlaft dilakukan dengan akadwalmlah bil ujrah.
Penerbit SBSN dilarang:
a.
melakukan kegiatan di luar wewenang yang diberikan dalam akadwakolah;
b.
mengambil atau menerima keuntungan dari hasil kegiatan investasi; dan/atat
c.
mengambil ujrah selain yang telah disepakati dalam akad waknlah bil ujrah.
8. Pemerintah dapat membeli
sebagian atau seluruh Aset SBSN Wakalah sebelum jatuh tempo, dengan membayar harga sesuai dengan kesepakatan.
9.
Untuk pembelian Aset SBSN Wakalah sebelum jatuh tempo, para pihak melakukan perubahan atau pengakhiran akad SBSN Wakalah.
Keempat
: l.
Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sesuai prinsip syariah.
2.
Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari temyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempumakan sebagaimana mestinya.
di Tanggal
Ditetapkan
Dewan Syariah l{asional - Maielis (Jlama Indonesia
: :
Jakafra
H 2014 M
17 Ramadhan 1435
15 Juli
95 SB,SI/ Wakalah
SAWANSYA HNASIONAL MAJELIS.UTAIT{A Ketu%
I{.M.
SYATI{SUNDIN
Dewan $tariahNasfonal - Majelis Wama Indonesia
Sekretariso
