FENOMENA PERNIKAHAN SIRRI SECARA ONLINE DI INDONESIA

FENOMENA PERNIKAHAN SIRRI SECARA ONLINE DI INDONESIA SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Disusun Oleh:

Ratu Solihat NIM : 1111043200002

KONSENTRASI PERBANDINGAN HUKUM PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1437 H/2015 M

ABSTRAK RATU SOLIHAT: 1111043200002. PERNIKAHAN SIRRI SECARA ONLINE MENURUT ULAMA NU, MUI DAN MUHAMMADIYAH. Konsentrasi Perbandingan Hukum, Progam Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015. x + 78 halaman. Praktek pernikahan sirri online yang terkuak baru-baru ini adalah pernikahan yang dilakukan dengan memanfaatkan jasa penghulu online. Diketahui ada beberapa situs online yang menawarkan jasa pernikahan sirri online. Situssitus ini bersedia menikahkan pasangan yang order sesuai dengan permintaan mereka. Jasa yang ditawarkan oleh situs-situs pernikahan illegal ini bermacammacam, mulai dari jasa penyediaan penghulu saja sampai penyediaan wali dan saksi. Bahkan mereka juga bersedia datang ke tempat pelanggan jika memang diorder demikian, maka semakin tinggi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pernikahan. sekarang ini banyak masyarakat yang memilih dengan melakukan pernikahan sirri dan dilakukan secara online, sehingga baik para pemerintah dan para ulama menuai kritik tajam dari beberapa ormas-ormas keislaman seperti NU, MUI dan Muhammadiyah, yang menyatakan ketidak persetujuan mereka atas praktik pernikahan yang terjadi pada saat ini. Penelitian ini merupakan pendekatan empiris atau sosiologi hukum. Jenis Penelitian ini adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan deskriptif analisis yang menekankan pada sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul yang bertujuan untuk menggambarkan secara subyektif tentang pernikahan sirri secara online dalam pandangan para ulama NU, MUI dan MUHAMMADIYAH. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang jelas dan akurat melalui wawancara para ulama NU, MUI dan Muhammadiyah. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan pendekatan yang dilakukan di atas, hasil penelitian menunjukan bahwa nikah sirri online itu di dalam praktiknya, para oknum bukan hanya memberikan pelayanan penyediaan penghulu saja, melainkan penyediaan wali serta saksi, maka dapat disimpulkan pernikahan semacam ini tidaklah memenuhi syarat serta rukun yang semestinya sesuai syariat, dan pernikahannya pun tidak tercatatkan di Negara, sehingga jelas tidak sah pernikahannya

Kata Kunci

: Pernikahan Sirri, Pernikahan Online, NU, MUI, MUHAMMADIYAH. Dosen Pembimbing : Dr. A. Sudirman Abbas, MA H. A. Bisyri Abd.Somad, MA

v

KATA PENGANTAR Alhamdulillahirabbil „alamiin, tak ada kata yang pantas penulis ucapkan selain ungkapan puja dan puji serta rasa syukur atas karunia yang tak terhingga yang diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “FENOMENA PERNIKAHAN SIRRI

SECARA ONLINE DI

INDONESIA” ini dengan baik. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW juga kepada keluarga, sahabat, dan umatnya yang senantiasa mengikuti jejak dan langkah beliau sampai hari akhir nanti, amiin. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian Sarjana Syariah. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Setelah perjuangan yang begitu berat dan melelahkan, akhirnya skripsi ini selesai juga ditulis. Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak dan semoga amal baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin meyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut membantu, khususnya: 1.

Bapak Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. vi

2.

Bapak Fahmi Muhammad Ahmadi, S.Ag., M.Si., selaku ketua Progam Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum dan Ibu Hj. Siti Hanna, S.Ag., Lc., M.A., selaku sekretaris Progam Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

3.

Bapak Dr. A. Sudirman Abbas, MA., H. A. Bisyri Abd.Somad, M.A., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan ilmu, waktu, dan semangat serta memberikan pengarahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4.

Ibu Ummi Kultsum, M.Pd., selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing semasa kuliah.

5.

Bapak Fahmi Muhammad Ahmadi, M.Si, dan Ibu Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag selaku dosen penguji skripsi yang penulis hormati, yang telah memberikan tenaga dan pikirannya untuk medidik penulis agar kelak menjadi manusia yang berilmu dan berguna.

6.

Kepada Bapak K.H. Arwani Faishal selaku Ketua Bathasul Masail NU, Dr. Muhammad Lutfi Fatullah dan Dr. Fuad Thohari selaku Ketua Komisi Fatwa

dan sekretaris Ketua Komisi Fatwa MUI-DKI, Dr. H. Abdul Mu‟ti, M.Ed., selaku Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah

yang telah

memberikan bantuan yang berharga berupa wawancara untuk proses wawancara dalam penelitian ini. 7.

Segenap karyawan Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta

vii

yang telah memberikan bantuan berupa bahan-bahan yang dijadikan referensi dalam penulisan skripsi ini. 8.

Sang motivator yang sangat penulis hormati dan cintai yaitu kedua orang tua, Ayahanda H. Tb. Eddi Junaedi dan Ibunda Hj. Murtafiah, terima kasih atas semua jasa yang tidak akan pernah terbalaskan, dengan mengerahkan seluruh kasih sayang, bimbingan serta nasehat dan doanya, sehingga penulis mampu berdiri kokoh seperti sekarang. Muliakan mereka selalu ya Rabb.

9.

Teman seperjuangan menuntut ilmu seluruh teman di PMH angkatan 2011. Khususnya kepada “The Four Success Women”: Mia, Lia, Dinda. Terima kasih atas semua persahabatan yang telah kita rajut selama ini. Terima kasih pula kepada Afrita, Nita, Avivah, Ulfah, Rizki, Syahrul, dan seluruh temanteman PMF-PMFK angkatan 2011,

terima kasih atas canda tawa dan

dorongan semangatnya, semoga persahabatan kita tidak akan pernah putus oleh jarak dan waktu. 10.

Terima kasih kepada Abdul Azis Dzaelani dan para sahabat terbaikku: Qonita, Nur Azizah, Titi, Upi, Mia, Yuni, jannah, dede, vivi dan kakakkakak tersayang Nunung Lasmana dan Taty Budiarti yang setia mendengarkan curahan hati penulis selama mengerjakan skripsi ini. Akhirnya atas jasa dan bantuan dari semua pihak, baik berupa moril maupun

materi, penulis haturkan terima kasih. Penulis berdoa semoga Allah SWT membalasnya dengan imbalan pahala yang berlipat ganda dan sebagai amal jariyah yang tidak akan pernah surut mengalir pahalanya dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berkah bagi penulis dan semua pihak.

viii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

vi

DAFTAR ISI

ix

PEDOMAN TRANSLITERASI

xii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ......................................................

1

B. Identifikasi Masalah ............................................................

6

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah ..................................

6

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................

7

E. Review Studi Terdahulu ......................................................

7

F. Metode Penelitian ................................................................

9

G. Sistematika Penulisan ..........................................................

12

PERNIKAHAN SIRRI ONLINE DALAM TINJAUAN UMUM A. Pernikahan 1. Pengertian Pernikahan; Syarat, Rukun Dan Tujuan ......

14

2. Pengertian pernikahan sirri ...........................................

20

3. Pernikahan sirri menurut para ulama ............................

23

4. Pernikahan sirri ditinjau dari Undang-undang ..............

27

B. Pernikahan Online ..............................................................

32

1. Pengertian pernikahan Online: Macam-macam Pernikahan Online ........................................................

32

2. Hukum pernikahan Online ...........................................

33

ix

BAB III

C. Pernikahan sirri secara online ............................................

36

1. Pengertian pernikahan sirri Online ..............................

36

2. Praktik Pernikahan Sirri Online ...................................

39

BIOGRAFI ULAMA NU, MUI, MUHAMMADIYAH DAN PENDAPAT MEREKA TENTANG NIKAH SIRRI ONLINE A. Nikah Sirri Online Perspektif Ulama NU .........................

41

a. Gambaran Umum K.H. Arwani Faishal 1. Biografi K.H. Arwani Faishal ....................................

41

2. Pendapat dan Dasar Hukum Tentang Pernikahan Sirri Secara Online .....................................................

42

B. Nikah Sirri Online Perspektif UlamaMUI............................

45

a. Gambaran Umum Dr. Muhammad Lutfi Fathullah 1. Biografi Dr. Muhammad Lutfi Fatullah .................

45

2. Pendapat dan Dasar Hukum Tentang Pernikahan Sirri Secara Online .......................................................

45

a. Gambaran Umum Dr.Fuad Thohari 1. Biografi Dr. Fuad Thohari .............................................

46

2. Pendapat dan Dasar Hukum Tentang Pernikahan Sirri Secara Online ........................................................

48

C. Nikah Sirri Online Perspektif Ulama Muhammadiyah ........

54

a. Gambaran Umum Dr. Abdul Mu‟ti 1. Biografi Dr. Abdul Mu‟ti ............................................. 2. Pendapat dan Dasar Hukum Tentang Pernikahan

x

54

Sirri Secara Online ....................................................... BAB IV

54

ANALISA PERNIKAHAN SIRRI SECARA ONLINE MENURUT ULAMA NU, MUI DAN MUHAMMADIYAH

BAB V

A. Faktor Terjadinya Pernikahan Sirri Online ........................

56

B. Hukum Pernikahan Sirri Online.........................................

59

C. Dampak Pernikahan Sirri Online .......................................

69

PENUTUP A. Kesimpulan.........................................................................

72

B. Saran ...................................................................................

73

DAFTAR PUSTAKA

74

LAMPIRAN

xi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah sebagai berikut: A. Konsonan

b

=

t

=

th

=

j

=

h{

=

kh

=

d

=

dh

=

r

=

‫ب‬

z

=

‫ت‬

s

=

‫ث‬

sh

=

s{

=

‫ح‬

d{

=

‫خ‬

t{

=

z{

=

„

=

gh

=

‫ج‬

‫د‬ ‫ذ‬ ‫ر‬

‫ز‬

‫ؼ‬

f

=

‫س‬

q

=

‫ؽ‬

‫ش‬

k

=

‫ؾ‬

l

=

‫ض‬

m

=

‫ـ‬

‫ط‬

n

=

‫ف‬

h

=

w

=

y

=

‫ص‬

‫ظ‬ ‫ع‬ ‫غ‬

‫ؿ‬

‫ق‬ ‫ك‬

‫م‬

B. Vokal 1. Vokal Tunggal Tanda Nama َ Fath}ah َِِ Kasrah D}amah ُ

Huruf Latin A I U

Nama A I U

2. Vokal Rangkap Tanda

Nama

GabunganHuruf

Nama

‫َل‬...

Fath}ah danya

Ai

a dan i

Fath}ahdanwau

Au

a dan w

‫َك‬... Contoh: ‫ُح َسني‬

: H}usain

‫َح ْول‬

: h}aul

xii

C. Maddah Tanda Nama ‫ ػ ػَػا‬Fathah danalif ‫ ػ ػِي‬Kasrah danya ‫ ػ ػُو‬D}amah danwau

Huruf Latin Nama a> a dangaris di atas i>

i dangaris di atas

u>

u dangaris di atas

D. Ta‟Marbu>t}ah (‫)ة‬ Transliterasi ta‟ marbu>t}ah ditulis dengan “h” baik dirangkai dengan kata sesudahnya maupun tidak contoh mar‟ah (‫ )مرأة‬madrasah (‫(مدرسة‬ Contoh: ‫املدينةاملنورة‬

: al-Madi>nat al-Munawwarah

E .Shaddah Shaddah tashdi>d pada transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang bershaddah itu. Contoh: ‫ّنزل‬

: nazzala

F. Kata Sandang Kata sandang “‫ ”الـ‬dilambangkan berdasarkan huruf yang mengikutinya, jika diikuti huruf shamsiyah maka ditulis sesuai huruf yang bersangkutan, dan ditulis “al” jika diikuti dengan huruf qamariyah. Selanjutnya ‫ ال‬ditulis lengkap baik menghadapi al-Qamariyah, contoh kata al-Qamar (‫ )القمر‬maupun al-Shamsiyah seperti kata al-Rajulu (‫)الرجل‬ Contoh: ‫الشمس‬

‫القلم‬

: al-Shams

xiii

: al-Qalam

xiv

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Era saat ini, segala sesuatu dapat diselesaikan dengan cara-cara yang praktis. Hal ini merupakan dampak yang timbul dari hadirnya teknologi. Teknologi komunikasi adalah sistem elektronik yang digunakan untuk berkomunikasi antar individu atau kelompok orang. Teknologi komunikasi memfasilitasi komunikasi antar individu atau kelompok yang tidak bertemu secara langsung. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, tetapi kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Ketakutan yang dirasakan oleh manusia akibat perkembangan teknologi ini disebabkan adanya kekhawatiran akan penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan teknologi internet sudah menjadi suatu kebutuhan penting bagi banyak orang saat ini. Perkembangan teknologi

dari hari ke

hari

semakin pesat

dan

memasyarakat. Selain penemuan-penemuan (Discovery) di bidang kedokteran, kimia dan fisika, telah banyak pula ditemukan teknologi-teknologi baru di bidang konstruksi, transportasi dan yang tak kalah penting penemuan di bidang komunikasi; sebagai contohnya adalah internet, telepon, teleconference, handphone/hp, telegram, telegraph, Pager, HT (Handy Talky) dan lain sebagainya.

1

2

Seringkali kita temui masyarakat melakukan penyalahgunaan teknologi internet. Penyalahgunaan teknologi memberikan informasi dan dampak yang negatif bagi penggunanya. Hal ini menjadi sangat memprihatinkan, yang terjadi pada sebuah pernikahan salah satunya fenomena yang terjadi pada saat ini adalah pernikahan sirri secara online. Dari sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia, nikah sirri merupakan perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1/1974 Jo. Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, suatu perkawinan di samping harus dilakukan secara sah menurut hukum agama, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang. Dengan demikian, dalam perspektif peraturan perundang-undangan, nikah sirri adalah pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum berdampak yuridis terhadap hak-hak pelayanan publik oleh instansi yang berwenang bagi pelakunya. Dengan kata lain, pernikahan sirri banyak membawa madharat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.1 Pernikahan bagi umat Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri berdasar akad nikah yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga sakinah atau rumah tangga yang bahagia sesuai hukum Islam. Perkawinan itu satu-satunya sarana yang sah untuk membangun sebuh rumah tangga dan melahirkan

1

Prawirohamidjojo Soetojo , Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, (Airlangga University Press:Surabaya, 1994), hlm.51

3

keturunan, sejalan dengan fitrah manusia.2 Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.3 Zakiyah Darajat, dkk mengemukakan bahwa ada lima tujuan dalam perkawinan, salah satunya adalah membangun rumah tangga untuk membentuk keluarga yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang serta menata keluarga sebagai subjek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama.4 Oleh karena itu, untuk menjaga kesucian lembaga perkawinan itu, maka perkawinan atau pernikahan bagi umat Islam hanya sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara. Praktek pernikahan sirri online yang terkuak baru-baru ini adalah pernikahan yang dilakukan dengan memanfaatkan jasa penghulu online.5 Diketahui ada beberapa situs online yang menawarkan jasa pernikahan sirri online. Situs-situs ini bersedia menikahkan pasangan yang order sesuai dengan permintaan mereka.6 Jasa yang ditawarkan oleh situs-situs pernikahan illegal ini bermacammacam, mulai dari jasa penyediaan penghulu saja sampai penyediaan wali dan saksi. Bahkan mereka juga bersedia datang ke tempat pelanggan jika memang diorder demikian, maka semakin tinggi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pernikahan. 2

Hasbi Indra, Iskandar Ahza, dkk. Potret Wanita Shalehah, (Jakarta: PT Penamadani),

hlm.61 3

Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinana, ( Jakarta: Kencana, 2007), hlm.40 4 H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: Rajawali Pers,2009), hlm. 15 5 www.iklansatu.com. Diunduh pada tanggal 10 Maret 2015, pukul 12.30 6 http://news.metrotvnews.com/ /pengertian-nikah-siri-online. Diunduh pada tanggal 19 Maret 2015, pukul.08.00

4

Pelayanan nikah sirri secara online ini memberikan berbagai informasi dengan menggunakan kalimat iklan semenarik mungkin, yaitu “Jasa penghulu untuk mencegah dari perbuatan dosa”. Jasa nikah sirri online memiliki website di media sosial, sebagai sarana yang digunakan untuk pernikahan tersebut. Jasa pernikahan sirri online ini memasang iklan dengan menggunakan beberapa “dalih” sebagai kekuatan hukum berupa dalil, sehingga membuat calon pengguna nikah sirri online merasa yakin untuk menikah dengan menggunakan jasa ini. Salah satu dalil yang digunakan yaitu hadits; sebagaimana sabda Rasulullah saw : ِ ٍ َّ‫ت ابْ َن َعب‬ ‫ « ََل يَ ْخلُ َو َّن َر ُج ٌل بِ ْام َرأَةٍ إََِّل َوَم َع َها ذُو‬:‫ول‬ ُ ‫ب يَ ُق‬ ُ ‫ يَ ُق‬،‫اس‬ ُ ‫ َس ِم ْع‬:‫ول‬ ُ ‫َس ِم ْع‬ َ ‫ت النَّبِ َّي‬ ُ ُ‫صلَّى اهللُ َعلَْيه َو َسلَّ َم يَ ْخط‬ 7

ٍ ٍ‫سافِ ِر ال َْم ْرأَةُ إََِّل َم َع ِذي َم ْح َرم‬ َ ُ‫ َوََل ت‬،‫َم ْح َرم‬

Artinya: “Aku mendengar Ibnu Abbas berkata: aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah, beliau bersabda: “Tidak diperbolehkan seorang lelaki dan perempuan berkhalwat (berdua-duaan) kecuali jika perempuan itu disertai mahramnya dan janganlah berepgian kecuali bersama makhramnya. Pernikahan sirri yang dilakukan secara online pada saat ini telah menuai banyak kontroversi baik dari pemerintah maupun para ulama. Adapun Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menuturkan bahwa masyarakat yang memilih menikah dengan jalur tidak resmi, seperti pernikahan tersebut memilki konsekuensi menanggung berbagai resiko. Pernikahan sirri itu negara tidak tahumenahu, karena negara tidak mencatat pernikahan tersebut. Jadi kalau terjadi apaapa. konsekuensi dari pelaksanaan hak-hak dan pelaksanaan kewajiban itu berakibat tidak bisa diketahui, padahal hal ini adalah peristiwa sakral.

7

Muslim bin al-Haja>j, Shahih Muslim, (Beirut:Da>r ih}ya>‟ al-T{ura>s, t.t). Juz

II. Hlm. 978

5

Sementara itu, aktifis dakwah yang juga Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yaitu Netty Prasetyani Heryawan mengatakan praktik nikah sirri online adalah sebuah pembodohan bagi perempuan, dan sering kali pihak yang rugi adalah perempuan. Sehingga ia menghimbau bagi masyarakat turut mencegah pernikahan tersebut. 8 Pada kenyataannya sekarang ini banyak masyarakat yang memilih dengan melakukan pernikahan sirri dan dilakukan secara online, sehingga baik para pemerintah dan para ulama menuai kritik tajam dari beberapa ormas-ormas Islam yang menyatakan ketidakpersetujuan mereka atas praktik pernikahan yang terjadi pada saat ini. Pada pernyataan yang telah dikemukakan di atas bahwa berawal dari latar belakang tersebut, penyusun sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam atas hasil pemikiran para ulama terkait permasalahan praktik pernikahan sirri yang dilakukan secara online, sehingga menjadi objek penelitian dalam penulisan skripsi ini dengan judul: “ FENOMENA PERNIKAHAN SIRRI SECARA ONLINE DI INDONESIA”

8

http://bersamadakwah.net/nikah-siri-online-ini-pandangan-ulama-dan-pemerintah//. Diunduh pada tanggal 25 Maret 2015, pukul 16.00

6

B. Identifikasi Masalah Dalam penelitian ini ditemukan permasalahan mengenai Peninjauan Kembali yang masih menjadi perdebatan di kalangan pakar-pakar dan aktivis hukum. Seperti; Bagaimana prosedur pernikahan sirri secara online? Apa yang menjadi penyebab seseorang untuk melakukan pernikahan sirri secara online? Apa saja dampak yang diterima oleh seseorang yang melakukan pernikahan sirri secara online? Bagaimana pemerintah menanggulangi penyebab terjadinya praktik pernikahan sirri secara online? Bagaimana pandangan para ulama tentang hukum pernikahan sirri secara online? Bagaimana istinbat hukum yang dikeluarkan oleh para ulama tentang hukum pernikahan sirri secara online? Apa saja sanksi yang dapat diterima bagi para penyedia jasa praktik pernikahan sirri secara online menurut para pemerintah dan para ulama? Bagaimana pendapat keduannya mengenai pelaku pernikahan sirri secara online yang dilakukan oleh anak di bawah umur menurut para ulama? C. Pembatasan dan Perumusan Masalah Agar pembahasan dalam penulisan ini arahnya tidak terlalu melebar dan lebih fokus pada tema yang diharapkan, maka penulis membatasi pembahasan pernikahan sirri secara online menurut pandangan ulama NU, MUI dan Muhammadiyah. Adapun perumusan masalah berdasarkan pembatasan masalah di atas, penulis rinci dalam bentuk pertanyaan, antara lain: 1. Bagaimana pendapat para ulama NU, MUI dan Muhammadiyah tentang pernikahan sirri secara online?

7

2. Apa dasar hukum para ulama tentang hukum akad pernikahan sirri secara online? D. Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, antara lain: 1. Mengetahui

bagaimana

pendapat

para

ulama

NU,

MUI

dan

Muhammadiyah tentang pernikahan sirri secara online. 2. Mengetahui dasar hukum para ulama tentang hukum akad pernikahan sirri secara online. Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari skripsi ini antara lain: Bagi penulis, diharapakan manfaat yang dapat diambil adalah bertambahnya wawasan dan pengetahuan baru mengenai masalah nikah sirri secara online; 1. Diharapkan dapat menyadarkan masyarakat betapa pentingnya pencatatan pernikahan; 2. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran, baik pada teori maupun praktek langsung di lapangan. Untuk menambah bahan pustaka mengenai pendapat seorang tokoh atau ulama dalam menetapkan pendapatnya yang dijadikan dasar rujukan ketetapan hukum masalah pernikahan sirri secara online. E. Review Studi Terdahulu Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan di beberapa skripsi serta artikel, maka terdapat skripsi dengan tema yang pernah membahas terkait dengan skripsi yang dituju, di antaranya adalah:

8

Pertama Wahyu Rishandi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Melalui Telefoncerence. Dalam pembahasan skripsi ini penulis mengangkat permasalahan tentang bagaimana kedudukan akad nikah yang dilakukan melalui teleconfrence, bagaimana akibat hukum terhadap adanya pelaksanaan akad nikah melalui teleconference. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan, penulis menarik kesimpulan bahwa Pernikahan melalui jalur atau sarana teleconference hukumnya adalah tidak sah. Hal ini diperkuat dengan pendapat Nadhatul Ulama yang menyatakan bahwa akad nikah melalui media telekomunikai (teleconference, internet, telepon dan lain-lain) adalah tidak sah, karena tidak satu majelis dan sulit dibuktikan Kedua, Onti Rug9, Studi Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Jarak Jauh (Analisis putusan No. 175/P/1989 Tentang Akad Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan). Dari uraian yang penulis paparkan, maka penulis simpulkan bahwa Nikah lewat telepon tidak boleh dan tidak sah, karena bertentangan dengan ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Penetapan/putusan pengadilan agama Jakarta Selatan yang mengesahkan nikah lewat telepon No. 175/P/1989 tanggal 20 April 1990 merupakan preseden yang buruk bagi dunia Peradilan Agama di Indonesia, karena melawan arus dan berlawanan dengan pendapat mayoritas dari dunia Islam. Penetapan peradilan agama tersebut hendaknya tidak dijadikan oleh para hakim

9

http://kumpulansebuahskripsi.blogspot.com/2014/11/studi-analisis-hukum-islam-terhadap.

Diakses Pada hari jum‟at, 20 Maret 2015 pukul 10.36.

9

pengadilan agama seluruh Indonesia sebagai yurisprudensi untuk membenarkan dan mengesahkan kasus yang sama. Ketiga, Abu Muawiyah,10 “Akad Nikah Melalui Telepon”, menurutnya Sah jika diyakini bahwa itu adalah betul suara dia (yang bersangkutan). Jika tidak yakin, maka sungguh telah ditemukan ada orang yang mampu meniru suara.Saya telah dikabarkan tentang seseorang di Shon‟a yang mampu meniru suara fulan dan suara fulan. Maka perkara-perkara ini tidak bisa dijadikan sandaran karena kadang ada seorang lelaki -sebagaimana yang kami katakan- dia memiliki kemampuan untuk mengubah suaranya” F. Metode Penelitian 1. Pendekatan Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris11 atau sosiologi hukum. Jenis Penelitian ini adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.

10

Abu Muawiyah, “ Akad Nikah Melalui Telepon”, artikel diakses pada 22 Maret 2015 darihttp://al-atsariyyah.com/akad-wali-melalui-telepon.html 11 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm.105

10

2. Jenis Penelitian Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research)12 yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang jelas dan akurat melalui wawancara para ulama NU, MUI dan Muhammadiyah. 3. Sumber Data Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.13 Untuk mempermudahkan mengidentifikiasikan data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain: a. Sumber Data Primer Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Seperti : hasil wawancara para ulama NU, MUI dan MUHAMMADIYAH. b. Sumber Data Sekunder Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari laporanlaporan peneliti terdahulu. Data sekunder disebut juga dengan data tersedia14 seperti, Undang-undang, buku-buku, artikel dari media massa, majalah dan bahan informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

12

Sutrisno Hadi, Metodologi Research I, ( Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm.19 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakter, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. II, 1998), hlm. 114 14 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002), hlm.82 13

11

4. Teknik pengumpulan data Metode pengumpulan data yaitu upaya pengumpulan data-data yang relevan dengan kajian penelitian, yang diperoleh dengan cara: a. Interview Metode interview atau wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada responden,15 atau mencari keterangan dengan cara berbincang-bincang dengan para pihak atau tokoh yang terlibat langsung dalam kajian penelitian. Wawancara selama ini sering dianggap sebagai metode yang paling efektif dikarenakan interview dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan prihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (opinion) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran–saran responden.16 Maka penulis mengadakan wawancara para ulama NU, MUI dan MUHAMMADIYAH. b. Dokumentasi Pengertian dokumentasi yaitu kumpulan koleksi bahan pustaka (dokumen) yang mengandung informasi yang berkaitan dan relevan dengan bidang-bidang pengetahuan maupun kegiatan yang menjadi kepentingan instansi atau korporasi yang membina unit kerja dokumentasi tersebut.17 Macam-macam dokumentasi antara lain: buku, majalah, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

15

P. Joko Subagyo, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV, ( Jakarta: Rineka Cipta,1995), hlm.39 16 Bambang Waluyu, Penelitian Hukum dalam Praktek, Cetakan Keempat, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 57 17 Soejono Trima, Pengamatan Ilmu Dokumentasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984), hlm. 7

12

5. Metode Analisis Data Tehnik analisis data yang akan peneliti uraikan adalah metode deskriptif analisis, yaitu analisa yang menekankan pada sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul yang bertujuan untuk menggambarkan secara subyektif tentang pernikahan sirri secara online dalam pandangan para ulama NU, MUI dan MUHAMMADIYAH. 6. Teknik Penulisan Adapun teknik penulisan data yang digunakan adalah berpedoman kepada buku pedoman penulisan skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2012. 7. Sitematika Penulisan Dalam penulisan skripsi ini, untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi, maka penulis menyusun dan membagi isi skripsi ini ke dalam lima bab, tiap-tiap bab yang di dalamnya terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematikannya adalah sebagai berikut: BAB I

: PENDAHULUAN Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah tujuan penelitian, dan manfaat penelitian, metodologi penelitian dan metode penulisan, sistematika penulisan.

BAB II

: PERNIKAHAN SIRI ONLINE DALAM TINJAUAN UMUM Membahas tentang variabel-variabel permasalahan, dalam skripsi ini,

yaitu

mengenai

pengertian

nikah,

pernikahan

13

sirri,pernikahan online, pernikahan sirri online, praktik pernikahan sirri online. BAB III

: BIOGRAFI ULAMA NU, MUI, MUHAMMADIYAH DAN PENDAPAT MEREKA TENTANG NIKAH SIRRI ONLINE Menjelaskan tentang bagaimana pernikahan sirri secara online menurut para ulama NU, MUI dan MUHAMMADIYAH. Pokok bahasan dalam bab ini berisikan tentang biografi para ulama NU, MUI dan MUHAMMADIYAH . Selain itu juga diuraikan tentang cara istinbat hukum yang diambil dalam membahas masalah atau tema yang dimaksud.

BAB IV

: ANALISA PERNIKAHAN SIRRI SECARA ONLINE MENURUT ULAMA NU, MUI DAN MUHAMMADIYAH Bab ini berisi analisis pandangan para ulama NU, MUI, dan Muhammadiyah mengenai permasalahan nikah sirri secara online. Berisi faktor pernikahan sirri online, hukum pernikahan sirri online dan dampak pernikahan sirri online.

BAB V

: PENUTUP Bab ini merupakan tahap akhir dalam penulisan skripsi ini, yang berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dan disertai juga dengan Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran Wawancara.

BAB II PERNIKAHAN SIRRI ONLINE DALAM TINJAUAN UMUM A. Pernikahan 1.

Pengertian Pernikahan: Syarat, Rukun dan Tujuan Bila berbicara mengenai pernikahan, berarti membicarakan mengenai

suatu aspek penting dalam kehidupan manusia yaitu berkeluarga. Dalam ranah hukum Islam, perkawinan dalam istilah agama yaitu bersumber al-Qur‟an dan hadits disebut an-nika>h (‫ )الىكا ح‬dan az-zawa>j (‫)الزواج‬. Secara harfiah, an-

nika>h berarti al-wat}‟u ( ‫ )الى ط ء‬yang artinya menggauli atau bersetubuh, ald}ammu (‫ )الضم‬yaitu menyatukan atau menggabungkan dan al-jam‟u (‫ )الجمع‬yaitu mengumpulkan atau menghimpun.1 Jadi, pernikahan ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diantara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.2 Islam mendorong untuk membentuk keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya. Dalam al-Qur‟an pernikahan adalah status suami istri yang diikat dalam ijab-qabul dianggap merupakan perjanjian yang kokoh antara dua manusia, mitsaqon ghalidhan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam al-

1

Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 42-43 2 Ahmad Azhar Basyri, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta:UII Press, 1977), hlm.10

14

15

ٍ ‫ض ُك ْم إِ ََل بَ ْع‬ ‫َخ ْذ َن ِمن ُكم ِّميثَاقًا َغلِيظًا‬ ُ ‫ضى بَ ْع‬ َ ْ‫ف تَأْ ُخ ُذونَوُ َوقَ ْد أَف‬ َ ‫َوَكْي‬ َ ‫ض َوأ‬ Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.” (Q.S an-Nisa (4):21) Hukum pernikahan menurut sebagian ulama adalah sunnah, ulama dhahiriyyah menyebutkannya wajib, sebagian ulama Malikiyah mengatakan bahwa hukum pernikahan ada tiga yaitu wajib, bagi orang yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsu, sunnah, bagi yang menginginkannya dan mubah bagi yang tidak begitu menginginkannya. Semuanya bergantung pada ada tidaknya kebaikan khususnya bagi pelakunya dan umumnya bagi seluruh umat manusia.3 Sedangkan kaum muslim Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi‟iyah menetapkan hukum perkawinan sebagai sunnah mu‟akkadah yaitu anjuran yang hampir mendekati kewajiban. Bagi mereka yang telah dewasa, baik laki-laki maupun perempuan penting untuk menikah. Adapun menurut pakar Indonesia, Sajuti Thalib mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.4 Islam menganjurkan kepada umatnya untuk melangsungkan pernikahan, karena tidak senang dengan orang yang membujang. Membujang termasuk perbuatan yang menimbulkan dasar kebencian Islam terhadap setiap sesuatu yang tidak 3

Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujahid al-Muqtasid, (Mesir: Syirkah maktabah wa Mathba‟ah Musthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1960), hlm.2 4 Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih), UU No.i 1974 sampai KHI), (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 40

16

sesuai dengan insting dan akal. Sesuatu yang tidak mempertimbangkan antara kenyataan dan kebutuhan dasar kehidupan kemanusiaan. Syariat Islam memberitahukan bahwa Allah akan memberi kemudahan dan kecukupan bagi orang yang menikah serta memberi kemampuan dan kekuatan baginya untuk menanggung beban tanggung jawab5. Pernikahan merupakan bagian dari karunia Allah SWT, maka tidak perlu adanya ketakutan dalam kemiskinan. Sebagaimana dalam surat an-Nur ayat 32 :

ِ ِ ْ َ‫الصاِلِِني ِمن ِعب ِاد ُكم وإِمآئِ ُكم إِن ي ُكونُوا فُ َقرآء ي ْغنِ ِهم اهلل ِمن ف‬ ِ ِ ُ‫ضلو َواهلل‬ ُ ُ ََُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ َّ ‫َوأَنك ُحوا اْألَيَ َامى من ُك ْم َو‬ ِ ِ ‫يم‬ ٌ ‫َواس ٌع َعل‬ Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.”

Dalam hadis Nabi Muhammad Saw bersabda:

‫ َد َخ ْلنَا‬:‫ال‬ َ َ‫ ق‬:‫ال‬ َ َ‫ ق‬،‫يد‬ َّ ‫ َع ْن َعْب ِد‬،‫ َع ْن عُ َم َارَة بْ ِن ُع َم ٍْْي‬،‫ش‬ َ ‫الر ْْحَ ِن بْ ِن يَِز‬ ْ ‫َخبَ َرنَا ْاأل‬ ْ ‫ أ‬،‫َحدَّثَنَا ابْ ُن ُُنٍَْْي‬ ُ ‫َع َم‬ ِ ‫ ََل أُراه ح َّدثَو إََِّل ِمن أ‬،‫ فَحدَّث ح ِديثا‬،‫ و ِعْنده ع ْل َقمةُ و ْاألَسود‬،ِ‫علَى عب ِد اهلل‬ ‫ث‬ َ ‫َح َد‬ ً َ َ َ َُْ َ َ َ َُ َ ُ ‫ ُكْن‬،‫َجلي‬ ْ‫تأ‬ ْ ْ َْ َ ُ َ َُ ِ ِ ِ ِ ‫ " يا م ْع َشر الشَّب‬:‫ال‬ ‫اع‬ َ َ‫ ق‬،‫الْ َق ْوِم ِسنِّا‬ َ َ‫استَط‬ ْ ‫ َم ِن‬،‫اب‬ َ ‫ ُكنَّا َم َع َر ُسول اهلل‬:‫ال‬ َ َ َ َ َ ‫ فَ َق‬، ‫صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم‬ ِ َّ ِ‫ فَعلَي ِو ب‬،‫ ومن ََل يست ِطع‬،‫ وأَحصن لِْلفرِج‬،‫ض لِْلبص ِر‬ ِ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ُّ ‫ فَِإنَّوُ أَ َغ‬،‫ فَ ْليَتَ َزَّو ْج‬،َ‫مْن ُك ُم الْبَاءَة‬ ُ‫ فَِإنَّوُ لَو‬،‫الص ْوم‬ 6 ٌ‫ِو َجاء‬ Artinya: “Ibnu Numair berkata kepadaku, Al-a‟masy berkata kepadaku, dari Umaroh bin umar, dari Abdurrahman bin yazid, ia berkata: kami menemui Abdullah, dan dia sedang bersama Alqomah dan Aswad, kemudia ia menyampaikan sebuah hadis yang aku kira dia tidak menceritakan selaink, ketika itu aku masih kecil, dia berkata: kami sedang bersama Rasulullah SAW, 5

Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah 3. Terjemah Abdurrahim dan Masrukhin . (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm.200 6 Ahmad bin Hambal, Musnad Imam Ahmad bin Hambal (Beirut : Muassasatu al-Risalah, 1421 H/2001 M). Juz 7. hlm. 132.

17

kemudian ia berkata: Wahai kaula muda, barang siapa diantara kamu telah mampu (mempunyai) bekal untuk menikah, maka nikahlah, karena menikah itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga farji, dan barang siapa yang belum mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa merupakan perisai baginya.” Dalam pernikahan perlu terpenuhi syarat serta rukun di dalamnya, menurut Jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing memiliki syaratsyarat tertentu,7 diantaranya: 1. Calon Suami, dengan syarat: Beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan. 2. Calon Isteri, dengan syarat: Beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat diminta persetujuan. 3. Wali Nikah, dengan syarat: Laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwalian. 4. Saksi Nikah, dengan syarat: Minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijabqabul dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa. 5. Ijab Qabul, dengan syarat: Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, serta majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau walinnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi. Syarat sahnya pernikahan adalah syarat yang apabila terpenuhi, maka ditetapkan padanya seluruh hukum akad (pernikahan). Syarat pertama adalah

7

Kama Rusdiana, Jaenal Aripin, Perbandingan Hukum Perdata, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), hlm. 5-6

18

halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya, tidak ada yang mengharamkan pernikahan diantara kedua belah pihak. Kemudian syarat yang kedua adalah saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan,

syarat-syarat

kesaksian

dan

kesaksian

dari

wanita

yang

bersangkutan.8 Sebagai suatu perbuatan hukum, perkawinan dalam Islam memiliki lima rukun yang harus dipenuhi secara kumulatif. Supaya perkawinan yang merupakan perbuatan hukum ini dapat berakibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diatur dalam pasal 14 yaitu peraturan pelaksanaan perkawinan terdiri9: a. Calon suami-istri Syarat yang berkaitan dengan calon mempelai diatur dalam pasal 15-18, yaitu mengenai usia calon suami minimal 19 tahun dan calon istri minimal 16 tahun. Pada pasal 16 dan 17 mensyaratkan adanya persetujuan dari kedua belah pihak untuk berlangsungnya perkawinan. b. Wali nikah Syarat-syarat mengenai wali nikah disebutkan dalam pasal 20 ayat (1), keberadaan wali nikah merupakan keharusan, karena tanpa adanya wali nisbah pernikahan dianggap batal. Keharusan adanya wali nikah ditegaskan dalam pasal 19 yaitu untuk dua orang saksi harus beragama Islam, laki-laki, berakal dan baligh, adil, tidak terganggu pendengaran dan penglihatan.

8

Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, Fikih Wanita, Terjemah. M. Abdul Ghoffar. (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,1998). Hlm.405 9 Luthfi Surkalam, Kawin Kontrak, (Tangerang: CV Pamulang, 2005), hlm.5-7

19

c. Dua orang saksi Ketentuan mengenai syarat-syarat dua orang saksi nikah diatur dalam pasal 24 ayat (2) dan 25, keharusan adanya dua orang saksi. d. Ijab dan qabul Ketentuan mengenai akad nikah, diatur dalam pasal 27. Terdapat unsur-unsur penting dalam suatu akad perkawinan bahwa orang yang melakukan akad nikah harus sudah dewasa dan berakal sehat, kemudian akad nikah dilakukan dalam satu majelis; yaitu ikrar ijab qabul tidak boleh diselingi dengan aktivitas atau pernyataan lain yang tidak ada relevansinya dengan kelangsungan akad nikah itu sendiri, lalu ada persesuaian antara ijab dan qabul, dan kedua mempelai mengerti dan memahami akad yang dilakukan.10 Dalam Islam melaksanakan pernikahan dengan membentuk keluarga, memiliki tujuan yaitu: 1.

Kemuliaan keturunan

2.

Menjaga diri dari setan dan bekerja sama dalam menghadapi kesulitan

3.

Menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama

4.

Melaksanakan hak-hak keluarga

5.

Pemindahan kewarisan11 Tanpa mengetahui hukum keluarga Islam secara benar dan baik, hampir

mustahil sebuah keluarga terutama keluarga muslim akan mampu mewujudkan impian atau tepatnya idaman yang didambakan, karena tujuan dari pensyariatan

10

11

Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, hlm.54-56

Ali Yusuf As-Subki. Fikih Keluarga (pedoman berkeluarga dalam Islam). Terjemah. Nur Khozin, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), hlm.24-34

20

hukum keluarga Islam bagi kehidupan keluarga muslim secara ringkas ialah mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah (sejahtera) yang dibangun atas dasar hubungan mawaddah dan rahmah.12 2.

Pengertian Nikah Sirri Kata “sirri” dari dari segi etimologi berasal dari bahasa arab, yang arti

harfiyahnya “rahasia” (secret marriage). Istilah sirri berarti sesuatu yang bersifat rahasia atau tersembunyi. Maka dapat dikatakan pernikahan sirri itu adalah sebuah pernikahan

yang si

suami

berpesan kepada para saksi

agar

menyembunyikan pernikahan tersebut dari istrinya atau dari khalayak umum sekalipun itu keluarga sendiri,13 Namun di kalangan umum ada beberapa persepsi yang memaknai pernikahan sirri,14 yaitu: 1. Perkawinan sirri adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa menggunakan wali atau saksi yang dibenarkan oleh syariat Islam. 2. Perkawinan sirri yakni perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa melibatkan petugas pencatatan perkawinan atau dapat juga dikatakan tidak dicatat oleh pencatatan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 2 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 22 PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan

12 13

Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, hlm.32 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam wadillatuhu, , (Beirut: Dar al-Fikr 1989), Juz 7 hlm.

81 14

M. Quzwini, Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, artikel diakses pada 15 Juni 2015 dari Kalsel. kemenag. go .id/file/file/jurnal/csdq1384098941.pdf

21

Pelaksanaan UUP, Pasal 8 UU No.23 Tahun 2006 tentang Admisnistarsi Kependudukan. Dalam pengertian ini sebenarnya telah sesuai dengan syarat dan rukun perkawinan. hanya saja perkawinan tersebut tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau KUA. Sementara menurut Syekh Jaad Al-Haq dalam fatwanya mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan az-zawa>j al-„urf, adalah sebuah pernikahan yang tidak tercatat sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku15. Dalam hal ini, syekh Ja>d al-Haq membagi ketentuan yang mengatur pernikahan kepada dua kategori, diantarannya: a. Peraturan syara‟, yaitu peraturan yang menentukan sah atau tidak sahnya sebuah pernikahan. Peraturan ini adalah peraturan yang para pakarnya dalam buku-buku fiqh dari berbagai mazhab yang pada intinya adalah kemestian adanya ijab dan kabul dari masing-masing dua orang yang berakad (wali dan calon suami) yang diucapkan pada majelis yang sama, dengan menggunakan lafal yang menunjukkan telah terjadinya ijab dan Kabul yang diucapkan oleh masing-masing dua orang yang mempunyai kecakapan untuk melakukan akad menurut hukum syara‟, serta dihadiri oleh dua orang saksi yang telah baligh, berakal dan beragama Islam di mana dua orang saksi itu disyariatkan mendengarkan sendiri secara langsung lafal ijab dan kabul tersebut. Ketentuan-ketentuan tersebut dianggap sebagai unsur-unsur pembentuk bagi akad nikah. Apabila unsur-unsur pembentuknya seperti diatur dalam syariat 15

Satria Effendi M.Zein. Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. (Jakarta:Kencana, 2004). Hlm.33-34

22

Islam itu telah sempurna dapat dipenuhi, maka menurutnya akad nikah itu secara syara‟ telah dianggap sah sehingga halal bergaul sebagaimana layaknya suami istri yang sah, dan anak dari hubungan suami istri itu sudah dianggap sebagai anak yang sah. b. Peraturan yang bersifat tawsiqy, yaitu peraturan tambahan yang bermaksud agar pernikahan di kalangan umat Islam tidak liar, tetapi tercatat dengan memakai surat Akta Nikah secara resmi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Secara administratif, ada peraturan yang mengharuskan agar suatu pernikahan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegunaannya agar sebuah lembaga perkawinan yang mempunyai tempat yang sangat penting dan strategi dalam masyarakat Islam, bisa dilindungi dari adanya upaya–upaya negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tanpa memenuhi peraturan perundang-undangan itu, secara syar‟i nikahnya sudah dianggap sah, apabila telah melengkapi segala syarat dan rukunnya seperti diatur dalam syari‟at Islam. Fatwa tersebut tidak bermaksud agar seseorang boleh dengan seenaknya saja melanggar undang-undang di satu negara, sebab dalam fatwanya tetap mengingatkan pentingnya pencatatan nikah, namun hal ini tetap menganjurkan agar pernikahan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Menurut Ibnu Qayim al-Jauziah, bahwa perkawinan sirri termasuk perkawinan yang batil, karena syariat mensyaratkan nikah beberapa persyaratan tambahan terhadap akad, supaya menghilangkan persangkaan skandal dalam

23

perkawinan, seperti: pemberitahuan, wali, larangan perempuan mengucapkan akad sendirinya, dianjurkan untuk mengumumkan perkawinan. Berkembangnya pernikahan sirri disebabkan karena tidak adanya kemampuan melaksanakan perkawinan secara syariat, akibat dari tidak bisa menyediakan tempat tinggal. Sedangkan akibat yang timbul dari pernikahan ini adalah kebebasan tanpa batas telah merusak kelompok masyarakat yang berusaha mendapatkan kebebasan tersebut, sementara kelompok masyarakat yang telah rusak itu akan merusak kelompok masyarakat yang lain.16 Maka apabila akad pernikahan dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan oleh syariat maka akad tersebut sah menurut ketentuan syariat. Adapun pengakuan resmi dengan arti tercatat resmi di kantor catatan sipil adalah perkara yang diwajibkan oleh undang-undang untuk menjaga akad dari pengingkaran dan penipuan setelah dilaksanakannya, baik itu dari pihak suamiistri maupun pihak di luar mereka berdua. Dalam hal ini tidak terakui secara resmi kalau ada pertikaian di hadapan hukum dalam permasalahan perkawinan, begitu juga tidak diakui oleh pihak-pihak resmi lainnya sebagai sandaran perkawinan.17 3.

Pernikahan Sirri Menurut Para Ulama Menikah dan membina rumah tangga merupakan keinginan semua orang.

Sudah tentu yang diharapkan adalah hubungan harmonis, saling percaya, saling melindungi dan saling mendukung. Dalam Al-Qur‟an mewujudkan sebuah keluarga yang benar-benar menggambarkan mitsaqan ghalizan, agama membuat aturan dalam pernikahan. Perkawinan pun adalah makna dan jiwa dari kehidupan 16

Muhammad Fu‟ad Syakir. Perkawinan Terlarang. (Jakarta: Cendekia, 2002), Hlm. 55-

17

Muhammad Fu‟ad Syakir. Perkawinan Terlarang, hlm. 51-52

58

24

berkeluarga, yaitu saling toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi.18 Firman Allah SWT dalam surat Al-Ruum ayat 21:

ِ ِ ِِ ِ َ ‫اجا لِّتَ ْس ُكنُوا إِلَْي َها َو َج َع َل بَْي نَ ُكم َّم َوَّدةً َوَر ْْحَةً إِ َّن ِ ي لَل‬ ً ‫َوم ْن ءَايَاتو أَ ْن َخلَ َق لَ ُكم ِّم ْن أَن ُفس ُك ْم أ َْزَو‬ ٍ ‫ألَي‬ ‫ات لَِّق ْوٍم يَتَ َف َّك ُرو َن‬ َ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (Al-Ruum(2):30) Dimulai sejak proses pertama kali lembaga nikah, diwajibkan seorang wali dan dua orang saksi merupakan suatu tindakan preventif (pencegahan) untuk melindungi kedua mempelai, terutama perempuan bila dikemudian hari ada perkara yang tidak diinginkan dalam perkawinan mereka. Di Indonesia aturan kewajiban untuk mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama (KUA), agar

kedua pasangan tersebut mendapat “ payung hukum”, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dalam hal itu mereka dapat bantuan dari hukum yang berlaku.19 Dalam Istilah Ushul Fiqh, kebijakan pencatatan pernikahan disebut dengan maslahah mursalah, yaitu suatu ketentuan yang tidak diatur dalam fikih tetapi tidak bertentangan dengan hukum yang terdapat dalam Al-Qur‟an dan hadits.20 Maka kewajiban mencatatkan perkawinan di KUA tidak pernah diatur dalam fikih, namun aturan itu tidak bertentangan, bahkan sejalan dengan diwajibkannya saksi dalam rukun nikah. 18

A Tihami dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers, 2009, hlm.17 19 Muhyiddin Abdush-shomad, dkk, Umat Bertanya Ulama Menjawab (seputar karir, pernikahan, dan keluarga), (Jakarta: Rahima, 2008).hlm. 120 20 Muhyiddin Abdush-shomad, dkk, Umat Bertanya Ulama Menjawab (seputar karir, perni, dan keluarga), hlm. 120

25

Mengenai hukum pernikahan sirri, Imam Malik menyatakan bahwa pernikahan tersebut adalah batal, sebab pernikahan itu wajib diumumkan kepada masyarakat luas. Sedangkan Imam Syafi‟i dan Abu Hanifah menyatakan nikah sirri hukumnya sah, tapi makruh dilakukan.21 Sebagian ulama menilai nikah sirri dihalalkan, asal memenuhi syarat dan rukun nikah, karena Islam tidak mewajibkan pencatatan nikah oleh negara. Namun, menurut Dadang Hawari, ulama serta konsultan nikah Indonesia tidak sepakat untuk alasan tidak tercatatnya pernikahanan, karena menurutnya hukum nikah sirri tidak hanya sah sebab telah terjadi upaya mengakali nikah menjadi sekedar ajang untuk memuaskan hawa nafsu manusia. Dalam hal ini terlihat, bahwa nikah sirri saat ini banyak dilakukan sebagai upaya legalisasi perselingkuhan atau menikah lgi untuk yang kedua kalinya.22 Melaksanakan sunnah Rasulullah, yaitu pernikahan sangat dianjurkan sebab menurutnya adalah wajib, bahkan apabila terjadi pernikahan sirri dengan dihadiri oleh dua orang saksi, namun kedua orang saksi itu diminta untuk merahasiakannya, maka kedua pasangan itu wajib untuk dipisahkan.23 Karena itu Nabi Muhammad SAW, sangat menganjurkan untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat luas, sebagaimana sabdanya, sesungguhnya Rasulullah SAW, bersabda: 24

ِ َ ‫َن رس‬ ِِ ‫ "أعلنوا النكاح‬:‫صلَّى اللَّوُ عليو وسلم قال‬ ُّ ‫َع ْن َع ِام ِر بْ ِن َعْب ِد اللَّ ِو بْ ِن‬ َ ‫ول اللَّو‬ ُ َ َّ ‫ َع ْن أَبيو أ‬،‫الزبَ ِْْي‬ 21

Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam waadillatuhu , juz 7, hlm. 71 M. Quzwini, Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, artikel diakses pada 15 Juni 2015 dari Kalsel. kemenag. go.id/file/file/jurnal/csdq1384098941.pdf 23 Sayyid Sabiq. Fikih Sunnah 3. Terjemah Abdurrahim dan Masrukhin, hlm.526 24 Ibnu Hibban, al-Ihsan fi Taqrib Shahih ibn Hibban (Beirut : Muassasatu al-Risalah, 1408 H/1988 M). Juz 9. Hlm. 374. 22

26

Artinya: “Dari „Amir bin Abdullah bin Zubair dari ayahnya bahwa Nabi Saw, bersabda: “ umumkanlah sebuah pernikahan”. Di samping sebagai pemberitahuan atas berlangsungnya pernikahan, juga terkandung maksud agar masyarakat menjadi saksi atau adanya ikatan antara dua insan tersebut. Jika ada pihak yang melanggar komitmen pernikahan, minimal masyarakat dapat memberikan saksi moral kepada pihak yang melanggar. Sedangkan hukum nikah yang tidak dicatatkan ke KUA, walaupun tetap dianggap sah menurut agama karena telah memenuhi syarat dan rukun nikah, namun perkawinan di bawah tangan ini masih menyisakan beberapa persoalan, karena telah mengabaikan perintah al-Qur‟an untuk mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah (ulil amri), sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa‟ ayat:59 yang berbunyi sebagai berikut:

ِ َّ ِ‫ول وأُوَِل اْألَم ِر ِمن ُكم فَِإن تَنَاز ْعتُم ِ ي َشى ٍء فَرُّدوه إِ ََل اهلل‬ ِ ‫َطيعوا اهلل وأ‬ ِ َّ ‫َطيعُوا‬ ْ ُ ُ ْ ْ َ َ ‫الر ُس‬ ْ َ ْ َ َ ُ ‫ين ءَ َامنُوا أ‬ َ ‫يَاأَيُّ َها الذ‬ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َّ ‫و‬ ً‫َح َس ُن تَأْ ِويل‬ ْ ‫الر ُسول إِن ُكنتُ ْم تُ ْؤمنُو َن بِاهلل َوالْيَ ْوم اْألَخ ِر َلل َ َخْي ُر َوأ‬ َ

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul(-Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu adalah lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (An-Nisa‟(59):4) Di sisi lain, perkawinan sirri ini mengandung resiko yang sangat besar dan

sangat merugikan terutama pihak perempuan yang tidak dapat berbuat apa-apa. Sebagai contoh mengenai status anak yang lahir dari pernikahan siri, maka apabila nikah siri diartikan menurut terminologi fikih yaitu nikah yang dirahasiakan atas permintaan suami, maka menurut hukum Islam anak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya apalagi nikah sirri yang termasuk nikah yang diperselisihkan

27

boleh dan sahnya oleh para ulama karena itu nikah sirri dianggap cacat/fasad yang ringan. Sedangkan menurut padangan hukum positif, anaknya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ada banyak kasus dimana seorang perempuan ditelantarkan suaminya akibat nikah sirri tanpa tahu harus kemana ia mencari perlindungan oleh negara sekalipun, sebab tidak memiliki surat bukti pernikahan. Karena itu demi kebaikan (maslahah) bersama, terutama kaum perempuan, tradisi pernikahan semacam ini harus dihindarkan. Dari berbagai argumen terlihat bahwa dari beberapa kalangan ulama nikah sirri ini masih menjadi perdebatan, sehingga susah menetapkan bahwa nikah sirri itu sah atau tidak. Namun pada umumnya menentang nikah sirri, sebab dapat menimbulkan mudharat meskipun tidak dapat dipungkiri ada sebagian ulama yang membolehkan dengan alasan sebagai upaya menghindari zina. Akan tetapi, untuk menghindari zina tidak mesti dengan menikah sirri, melainkan nikah yang dilakukan dengan proses yang benar dan terakui oleh negara. Padahal kalau dilihat dari berbagai kasus yang ada, menyatakan nikah sirri tampak lebih banyak menimbulkan kemudharatan dari pada manfaatnya25. 4.

Pernikahan Sirri Ditinjau Dalam Undang-Undang Bagi umat Islam terdapat aturan untuk hidup bersama yaitu seperti yang

telah dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan adalah suatu ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga

25

Muhammad Fu‟ad Syakir. Perkawinan Terlarang, Hlm. 52

28

yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Esa”.26

Pertimbangannya adalah sebagai negara yang berdasarkan pancasila di mana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir maupun yang keduanya mempunyai peran yang penting. Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian anatara pria dan seorang wanita, yang mempunyai segi-segi perdata di antaranya: kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, dan darurat.27 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada pasal 2, di dalamnya menegaskan bahwa perkawinan itu adalah sebuah akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.28 Jadi, perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. Maka pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah. Tujuan pernikahan dalam Islam itu adalah untuk memenuhi petunjuk Allah dengan membina keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Adapun manfaat dari pernikahan29 yaitu menunaikan perintah Allah SWT, mengikuti sunnah Nabi SAW dan sekaligus mengikuti jejak para Rasul sebelumnya, menghancurkan syahwat dan menjaga pandangan, menjaga kemaluan dan menjaga harga diri kaum wanita, menjaga agar tidak ada kekejian yang tersebar di kalangan kaum muslimin, memperbanyak keturunan yang dengannya Nabi SAW dapat berbangga 26 27

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 1. A.Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap,

hlm.16 28 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undamg Perkawinan.hlm. 40 29 Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, Fiqih Sunnah Wanita, (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 467-468

29

di hadapan para Nabi yang lain dan umat-umat mereka, mendapatkan pahala dengan cara melakukan hubungan badan yang halal, melahirkan keturunan yang beriman yang akan mempertahankan negeri kaum muslimin dan memohon ampunan bagi orang-orang yang beriman, memperoleh syafaat dari anak-anak untuk memasuki surga dan di dalam pernikahan akan ditemukan ketenangan, rasa cinta dan kasih saying di antara suami isteri, serta manfaat-manfaat lainnya yang tidak diketahui kecuali oleh Allah SWT. Bagi orang Islam, nikah yang tidak bermasalah adalah nikah yang diselenggarakan menurut hukum Islam dan keabsahan sebuah perkawinan seperti disebutkan dalam pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 dan dicatat menurut ayat (2) pasal yang sama, yang menetapkan sebagai berikut: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan-peraturan, perundangundangan yang berlaku. Dengan kata lain perkawinan disebut sah bila dicatat oleh negara.30 Dan bagi umat muslim pencatatan perkawinan dilakukan oleh KUA. Hal ini juga ditegaskan dalam Peraturan Presiden No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebuah produk hukum yang sering dijadikan refrensi hukum bagi KUA Muslim Indonesia. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) didalamnya menegaskan bahwa keabsahan perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai pasal 2 ayat 1 dan 2 UU No.1 tahun 1974, dan dicatatkan perkawinannya oleh pihak PPN. Dengan demikian, selain harus memenuhi syarat 30

. Abd, Shomad. Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana. 2010,cetakan ke-1 hlm.294

30

dan rukun perkawinan sebagaimana dalam ketetapan hukum Islam, juga harus dicatat perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Pencatatan nikah ini memiliki arti jaminan hukum atas status pernikahan dengan segala akibat yang ditimbulkannya.31 Terkait pentingnya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA), karena lembaga itu merupakan lembaga pemerintahan yang diberi kewenangan dan tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan masalah-masalah keagamaan.32 KUA merupakan lembaga di Kementerian Agama tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat Muslim, terutama terkait dengan urusan perkawinan dan pembinaan keluarga Muslim agar menjadi keluarga yang sakinah. Di samping itu, kantor ini bersama-sama dengan Pengadilan Agama sebagai partner juga memberikan pelayanan masalah pembinaan umat secara umum, serta kerukunan umat beragama. Dilihat dari posisinya yang demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan KUA sangat strategis dalam pembinaan kehidupan sosial keagamaan masyarakat Muslim secara luas. Hal ini berbeda dengan makna pernikahan siri, sebagaimana di dalam fikih memiliki arti nikah yang disembunyikan, dirahasiakan, dan tidak diumumkan ke luar.33 Sedang dalam pengertian yuridis Indonesia, pernikahan sirri adalah pernikahan yang dilakukan secara hukum Islam dengan diketahui oleh orang

31

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),

hlm.26 32

Alimin, Euis Nurlaelawati, Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia. Jakarta: Orbit Publishing. 2013, hlm. 40 33

Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam waadillatuhu , juz 7, hlm. 81

31

banyak, hanya saja tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama, sehingga yang membedakan antara nikah sirri dan bukan adalah akta nikah sebagai bukti atas adanya pernikahan. Maka menurut Quraish Shihab nikah sirri adalah sah menurut hukum Islam, tetapi dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan perintah aturan ulil amri harus ditaati selama tidak bertentangan dengan hukum-hukum Allah.34 Sebagai akibat adanya pemahaman fikih Imam Syafi‟i yang sudah membudaya di kalangan umat Islam di Indonesia. Menurut paham mereka, perkawinan telah dianggap cukup bila syarat dan rukun terpenuhi, tanpa diikuti oleh pencatatan, apalagi akta nikah. Kondisi seperti ini terjadi dalam masyarakat sehingga masih ditemukan perkawinan di bawah tangan. Perkawinan yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dengan perempuan yang tanpa ada pencatatan oleh Pegawai Pencatat Nikah dan tidak memiliki Akta Nikah35. Dengan penandatanganan Akta Nikah maka perkawinan telah tercatat secara yuridis normatif berdasarkan pasal 11 PP No. 9 Tahun 1975 dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan pasal 6 ayat (2) di dalam KHI. Kenyataan dalam masyarakat seperti ini merupakan hambatan Undangundang Perkawinan dalam KHI pasal 5 dan 6, diantarannya adalah agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan tersebut, sebagaimana yang disebutkan pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undangundang No.22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1954. Untuk 34 35

Quraish Shihab, Wawasan A-Qur‟an, (Bandung: Mizan, 2007), hlm.271 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, hlm.27-29

32

memenuhi ketentuan dalam pasal (5), setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Dari perspektif yuridis formal, nikah siri dilarang oleh Undang-undang, baik UU No.1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). Maka perkawinan yang dilakukan dengan tidak memenuhi kriteria kedua hukum positif itu, dianggap tidak sah atau sama saja dikatakan pernikahan tersebut dianggap tidak ada. B. Pernikahan Online 1.

Pengertian Pernikahan Online: Macam-Macam Pernikahan Online Nikah Online ialah pernikahan yang dilakukan melalui via media

komunikasi, yang memang dipandang lebih efektif dan efisien bagi calon pengantin yang berjauhan. Dilihat dari sisi kepraktisan, selain dapat menghemat waktu, karena salah satu calon mempelai berada di luar negeri, tentunya juga dapat menghemat biaya transportasi. Di sela-sela perkembangan internet dan telepon, lahirlah penemuan baru yang menggabungan antara televisi dan telepon yang disebut Teleconference. Dengan media ini komunikasi (orang yang berbicara) dapat menyampaikan pesannya kepada recipient (lawan bicara) tanpa hanya mendengarkan suara (audio) tapi juga bisa melihat fisiknya (visual). Dengan segala bentuk kecanggihan dan fasilitas dari teknologi ini, konsumen dapat berkomunikasi

33

dengan model apapun yang diinginkan seperti berhadapan langsung, sekaligus menyimpan data-data yang dianggap penting. Namun dalam sisi lain, internet dan telepon di Indonesia masih mengalami perdebatan terkait penggunaanya dalam penyelenggaraan transaksi perjanjian, baik yang berupa perdagangan maupun proses pernikahan. Selain itu alat komunikasi seperti telepon dan lainnya masih belum cukup kuat untuk dijadikan sebagai alat bukti telah terjadi perbuatan hukum. Proses pernikahan melalui internet, kalau mebicarakan mengenai ijab kabul, maka yang terpenting unsurnya adalah calon suami, ayah calon istri dan dua orang saksi. Bila ayah calon istri tidak bisa berkumpul secara fisik dengan calon suami dan dua orang saksi, maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain yang bisa berkumpul secara fisik. Hal ini dikarenakan aqad yang dilakukan termasuk aqad yang berat yang menghalalkan keperawanan seorang gadis. Aqad seperti ini tidak bisa disamakan begitu saja dengan dengan aqad dalam jual beli. Karena itu aqad nikah adalah sesuatu yang lebih serius karena terkait dengan masalah kehormatan seorang wanita. Sehingga semua sisinya harus jelas sehingga diperlukan dua orang saksi yang spesifik pula. 2.

Hukum Pernikahan Online Sebuah akad pernikahan yang sah harus terpenuhi rukun dan syarat-

syaratnya. Rukunnya adalah ijab dan qabul, sedang syaratnya adalah ijin dari wali perempuan dan kehadiran dua orang saksi. Ini semuanya harus dilakukan dengan jelas dan transparan, sehingga tidak ada unsur penipuan dan pengelabuhan. Oleh karena itu, calon suami atau wakilnya harus hadir di tempat, begitu juga wali

34

perempuan atau wakilnya harus hadir di tempat, dan kedua saksipun harus hadir di tempat untuk menyaksikan akad pernikahan.36 Maka untuk menentukan hukumnya, paling tidak ada dua syarat sah nikah yang harus dibahas terlebih dahulu :

Syarat Pertama : calon mempelai laki-laki atau yang mewakilinya dan wali perempuan atau yang mewakilinya harus berada dalam satu majlis ketika dilangsungkan akad pernikahan. Dalam hal ini, Majma‟ al Fiqh telah menetapkan hukum penggunakan ponsel, hp, dan internet di dalam melakukan transaksi, yang isinya sebagai berikut : “ Jika transaksi antara kedua pihak berlangsung dalam satu waktu, sedangkan mereka berdua berjauhan tempatnya, tetapi menggunakan telepon, maka transaksi antara keduanya dianggap transaksi antara dua pihak yang bertemu dalam satu majlis.”37

Syarat Kedua : pernikahan tersebut harus disaksikan oleh dua orang atau lebih. Orang yang menikah lewat telpun dan internet tidak lepas dari dua keadaan:

1.

Salah satu pihak yang melakukan akad serta dua orang saksi tidak yakin dengan suara pihak kedua. Maka dalam hal ini, pernikahan lewat telepon dan internet hukumnya tidak sah. Inilah yang diputuskan oleh Lajnah Daimah li al Ifta‟ ketika ditanya masalah tersebut, mereka memutuskan sebagai berikut: “Dengan pertimbangan bahwa pada hari-hari ini banyak

36

http://www.ahmadzain.com/read/karya-tulis/226/hukum-menikah-lewat-internet/

Diunduh pada tanggal 20 Juni 2015, pukul 14.55 37

Majalah Majma‟ al Fiqh al Islami, OKI, periode ke – 6 ( no : 2/1256)

35

penipuan

dan

manipulasi,

serta

canggihnya

orang untuk

meniru

pembicaraan dan suara orang lain, bahkan di antara mereka ada yang bisa meniru suara sekelompok laki-laki dan perempuan baik yang dewasa maupun yang masih anak-anak, dia meniru suara dan bahasa mereka yang bermacam-macam sehingga bisa menyakinkan orang yang mendengar bahwa yang bicara tersebut adalah orang banyak, padahal sebenarnya hanya satu orang.” Begitu juga mempertimbangkan bahwa Syariat Islam sangat menjaga kemaluan dan kehormatan, dan agar berhati-hati dalam masalah tersebut lebih dari masalah lainnya seperti muamalah. Oleh karenanya, Lajnah memandang bahwa seharusnya tidak menyandarkan secara penuh akad pernikahan ijab dan qabul serta perwakilannya dengan menggunakan alat telpun, agar tujuan Syariat bisa teralisir serta lebih menekankan kepada penjagaan terhadap kemaluan dan kehormatan, sehingga tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang jahat untuk bermain-main dalam masalah ini dengan manipulasi dan penipuan. 2.

kedua belah pihak yang melakukan akad sangat mengenal suara antara satu dengan yang lain, begitu juga dua orang saksi yakin bahwa itu suara dari pihak kedua yang melakukan akad. Pada kondisi seperti ini, persaksian atas

pernikahan

tersebut

dianggap

sah,

dan

pernikahannya

sah

juga.Khususnya dengan kemajuan teknologi sehingga seseorang bisa bicara langsung dengan pihak kedua melalui gambar dan suara, sebagaimana yang terdapat dalam teleconference.

36

Dalam hal ini Syekh Bin Ba>z, mufti Negara Saudi ketika ditanya oleh seseorang yang menikah lewat telepon dan mereka saling mengenal suara masingmasing pihak, beliau menyatakan bahwa pernikahannya sah. Tetapi walaupun demikian tidak dianjurkan bagi orang yang ingin menikah untuk menggunakan alat teknologi seperti yang diterangkan di atas kecuali dalam keadaan terpaksa dan darurat, hal itu untuk sifat kehati-hatian di dalam melakukan pernikahan karena berhubungan dengan kehormatan seseorang. C. Pengertian Nikah Sirri Online 1.

Pernikahan Sirri Online Pernikahan sirri online memiliki dua pengertian, yang pertama adalah

dipromosikan lewat media online dan pelaksanaannya dilakukan secara sembunyisembunyi tanpa legalitas dari negara. Hal ini sama seperti nikah siri pada umumnya karena dilakukan di bawah tangan dan tanpa pencatatan negara. Perbedaannya hanya masalah teknis dalam mengatur kesepakatan melakukan akad nikah dalam satu majlis. Kemudian yang kedua, terdapat perpaduan iklan maupun pelaksanaannya dilakukan secara online.38 Dengan jargon “daripada zina, lebih baik menikah”, prosesi sakral pernikahan justru dijual melalui perantara cara yang modern: internet. Contoh periklanan yang ada di gambar adalah sebagai berikut:

38

http://news.metrotvnews.com/read/2015/03/19/373553/pengertian-nikah-siri-online. Diakses pada hari Kamis, 10 Juni 2015, pukul 11.00

37

Berbagai jasa nikah siri diiklankan secara terbuka di dunia maya. Ongkos jasa pernikahan pun bervariasi, mulai dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sampai 4.000.000 (empat juta rupiah). Pernikahan di bawah tangan ini bisa dilakukan melalui sambungan telepon atau video call dengan skype. Bahkan wali bagi mempelai perempuan bisa sekaligus diwakilkan oleh penghulunya sendiri atau dapat memilih untuk disediakan oleh penghulu atas persetujuan kedua mempelai dari jasa nikah sirri online tersebut. Nikah sirri online yang belakangan ini menjadi perbincangan hangat di media, memiliki modus operandi (jenisnya macam-macam, mulai dari konvensional hingga sekedar kedok perzinahan),39 yaitu: 1. Mirip nikah sirri biasa Jenis pertama adalah yang paling ringan, mirip nikah sirri biasa. Pada model ini, yang online hanyalah iklan alias promosinya. Yakni jasa

39

http://bersamadakwah.net/ngeri-begini-modusdan-tingkatan-nikah-siri-online/ . Diakses pada harii jum‟at, 11 Juni 2015, pukul 17.00

38

nikah sirri yang mencarikan penghulu dan wali hakim kemudian mengiklannya secara online. Nama akad nikahnya tetap secara offline alias tatap muka. Menjadi soal adalah, walinya belum tentu sah secara agama. Sebab, wanita yang masih memiliki orang tua atau wali nasab, ia tidak berhak menggunakan wali hakim. 2. Akad nikah online Akad nikah dapat dilakukan secara tatap muka atau secara online dengan menggunakan media seperti skype, sesuai dengan kesepakatan. Antara calon mempelai dengan penghulu dan saksi tidak perlu tatap muka apabila melaui media komunikasi. Jadi kedua pihak mempelai yang ingin menyudahi status single mereka tidak cukup berpikir panjang untuk melakukan macam pernikahan sirri online ini. Hal itu, hanya cukup menghubungi jasa nikah sirri online dan pihak penyedia jasa telah menyediakan penghulu, wali dan saksi yang siap secara online menikahkan mereka. 3. Mut‟ah online Jenis kedua mungkin pernikahannya dapat bertahan lama, meskipun tidak jelas juga penghulu dan walinya, Nikah ketiga ini hanya untuk jangka waktu tertentu. Sama seperti mut‟ah ala syi‟ah, bisa dikatakan hanya kedok untuk menyembunyikan prostitusi terselubung. Dengan jenisnya yang berbeda-beda, nikah sirri online tersebut memiliki kesamaan, yaitu tidak berkekuatan hukum dan umumnya menggunakan wali yang tidak sah.

39

Jasa-jasa pernikahan sirri dengan cara online ini seolah menghapus kesakralan perkawinan karena sudah menyalahi aturan. Disamping itu praktik semacam ini akan menimbulkan banyak merugikan khusunya pihak wanita. Padahal pernikahan itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat jadi harus diluruskan kembali pada hakekat perkawinan yang disunahkan oleh Rasulullah, jangan sampai pernikahan itu menjadi haram sehingga menjadi perbuatan zina. 2.

Praktik Pernikahan Sirri Online40 Dengan jargon „Daripada zina, lebih baik nikah‟, prosesi sakral pernikahan

justru dijual melalui perantara cara yang modern: internet. Berbagai jasa nikah sirri diiklankan secara terbuka di dunia maya. Ongkos jasa pernikahan pun bervariasi, mulai dari Rp.1.500.000-Rp.4.000.000 Salah seorang jasa penghulu nikah berinisial (UA), yang mengiklankan jasanya. Penghulu itu beroperasi di Bandung, Jawa Barat. Ia mengemukakan pernikahan sirri tidak melanggar aturan agama sebab tujuannya mulia. Dia menegaskan pula bahwa pernikahan sirri merupakan cara halal untuk menghindari zina. “ Disini ada ikatan sehidup semati yang telah diucapkan oleh dua insan”. Penghulu itu, mengklaim siap memfasilitasi pasangan yang akan melakukan pernikahan sirri lengkap dengan penghulu, saksi dan keterangan menikah. Dan persiapan pernikahan hanya diperlukan uang, pernikahan bisa saja berlangsung. Uang yang dimaksud (UA) adalah uang jasa untuk dirinya sebagai penghulu dadakan. Pernikahan menurutnya dapat dilakukan dimana saja,

40

Wawancara Cnn Indonesia dengan penghulu nikah siri online yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2015.

40

termasuk di dalam sebuah ruangan tempat ia bertemu dengan orang yang siap ingin dinikahkan. Sudah puluhan pasangan yang ia nikahkan, kebanyakan pernikahannya memang rahasia. Alasannya tidak dapat restu istri bagi lelaki atau tidak mendapat restu dari orang tua. Mekanisme pernikahan (UA) ini sangat sederhana. Ada mempelai yang berikrar janji, lalu ada sedikit khotbah didalam pelaksanaan akad pernikahan oleh (UA). Prosesi juga tak perlu dihadiri dua mempelai, apabila berhalangan, salah satu bisa lewat telepon maka pernikahan sudah diangap sah. “Asal saat ditanya apakah mempelai pria atau wanita serius menikahi pasangannya, maka itu sudah sah”. Soal buku keaslian buku nikah pun ia tidak bisa menjanjikan apa-apa. Sama halnya dengan (UA), jasa peghulu sirri online dilakukan pula oleh (UR) yang berlokasi di Jakarta-Timur41, Dia mengatakan secara singkat mekanisme yakni hanya datang bersama pasangan, lalu membawa mahar yang sudah disepakati antara pasangan. Sedangkan, untuk biaya nikah sirri sebesar Rp 2 juta diperuntukkan bagi dua orang saksi dan wali hakim.

41

Wawancara oleh pihak „Republika‟ kepada penghulu nikah sirri online yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2015

BAB III BIOGRAFI ULAMA MUI, NU, DAN MUHAMMADIYAH SERTA PENDAPAT PARA ULAMA TERKAIT PERNIKAHAN SIRRI ONLINE DAN PRAKTIK PERNIKAHAN SIRRI ONLINE A. Nikah Sirri Online Perspektif Ulama NU a. Gambaran Umum K.H. Arwani Faishal 1.

Biografi K.H. Arwani Faishal1 Ia lahir di Demak, 25 Maret 1961. Setelah tamat SD Ibtidaiyah kemudian

beliau belajar di Pondok Pesantren Kajen Pati (Kyai Sahal Mahfudz). Setelah beliau menyelesaikan studinya di Madrasah Tsanawiyah di Pesantren Kajen Pati kemudian ia melanjutkan sekolah ke Madrasah Aliyah di Pesantren Tebu Ireng, Jombang Jawa Timur. Setelah itu beliau memimpin pesantren ketika berusia 23 tahun. Selain sebagai pimpinan Pesantren, beliau juga aktif mengajar di pesantren tersebut pada tingkatan Aliyah. Sistem Pon-Pes dengan materi agama di Madrasah yang formal berakreditasi terakui negara. Setelah itu, beliau pindah ke Jakarta dan mengajar di STDI (Sekolah Tinggi Dakwah Islam). Dalam waktu yang sama, beliau juga mengajar di Perguruan Tinggi Agama Islam di Klender Jakarta Timur sampai tahun 2012. Dari beberapa semester terhitung 2-3 tahun beliau berhenti mengajar, kemudian beliau juga sempat mengajar sekolah PBNU di beberapa wilayah Jakarta. Aktivitas organisasi di Jam‟iyyah T{oriqoh, pada periode kedua beliau menjadi Wakil Ketua Umum di Jam‟iyyah T{oriqoh, namun pada akhirnya

1

Hasil wawancara dengan K.H.Arwani Faishal yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2015

41

42

beliau mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Setelah itu beliau akhirnya memutuskan untuk masuk di PBNU, waktu itu beliau menjabat sebagai Wakil Sekretaris Lembaga Dakwah PBNU dengan ketua Bapak KH Nurul Huda, sekitar 15 tahun yang lalu. Kemudian dalam waktu yang bersamaan yaitu di lembaga Dakwah, beliau merangkap di lembaga LAZIS. Kemudian periode berikutnya beliau baru menjadi wakil Bah}sul Masa>il pada tahun 2004-2010. Adapun pada periode selanjutnya tepatnya pada tahun 2010-2015, beliau menjabat sebagai Ketua Bah}sul Masa>il. Disamping itu, beliau juga aktif di Komisi Fatwa MUI Pusat pada tahun 2010-2015. 2.

Pendapat dan Dasar Hukum Tentang Pernikahan Sirri Secara Online. Pernikahan sirri dalam mahzab Maliki adalah nikah yang tidak terpenuhi

rukun nikah yaitu tidak adanya saksi. Seperti ini sudah dipahami kalau rukun tidak ada atau tidak lengkap ataupun salah satu rukun tidak terpenuhi, jelas tidak sah. Maka itu mahzab Syafi‟i tidak ada pembahasan mengenai nikah sirri melainkan nikah tanpa saksi. Apabila pernikahan tidak ada saksi maka dikatakan tidak sah pernikahannya. Nikah sirri yang dipahami oleh masyarakat ini bukan dalam perspektif fikih, tapi dalam perspektif administrasi ketatanegaraan atau administrasi pernikahan secara khusus. Maksudnya apabila tidak didaftarkan di KUA meskipun terpenuhi syarat rukun itulah nikah sirri dan selama terpenuhi syarat dan rukun maka nikahnya sah. Pada masa Nabi tidak dikenal adanya istilah pernikahan sirri. Apalagi pernikahan sirri dalam perspektif negara, karena ketika itu tidak ada kewajiban pencatatan pernikahan dalam Administrasi

Negara,

karena yang terpenting

43

adalah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan. Selama rukun dan syarat terpenuhi maka sah pernikahan. Pencatatan itu bukan sebagai syarat dan rukun di dalam pernikahan hanya kewajiban pemenuhan admistratif, dengan itu dapat dibedakan mana pernikahan yang resmi atau tidak resmi. Maka dari itu pencatatan bukan bagian syarat dan rukun dalam pernikahan tetapi menjadi kewajiban bagi warga yang menikah dengan mendaftarkan pernikahannya agar dapat diketahui Instansi yang terkait mana yang menikah dan kumpul kebo. Praktik pernikahan online, ada dua kategori dimana online itu hanya sebagai promosi, untuk menjaring konsumen dan tetap ada akad. Sementara nikahnya tetap datang berhadapan dengan wali yang sah, ada calon suami-istri, ada wali, saksi, ijab-qabul, intinya terpenuhi semua rukun dan syarat maka hukumnya sah. Kalaupun yang digunakan bukan wali yang sah atau tidak ada saksi maka tidak sah pernikahannya sama seperti perzinaan. Akadnya secara online, promosinyapun online, akad online pun harus ada syaratnya yaitu harus ada wali dan saksi. Kalau walinya bukan wali yang sah, maka pernikahannya tidak sah. Berdasarkan hadis pernikahan yang harus ada wali,:

ِِ ِ َ َ‫اس ر ِضي اللَّو عْن هما ق‬ ٍ ‫اح إََِّل‬ َ ‫ ََل ن َك‬:‫ال‬ َ ُ َ ُ َ َ ٍ َّ‫ َع ِن ابْ ِن َعب‬،‫ َع ْن َسعيد بْ ِن ُجبَ ْْي‬،‫َع ِن ابْ ِن ُخثَْي ٍم‬ 2ٍ ِ ‫بِوِِل مرِش ٍد وش‬ ‫اى َد ْي َع ْدل‬ َ َ ْ ُ ٍّ َ

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ia berkata” Tidak ada nikah kecuali dengan wali yang cerdas dan dua orang saksi yang adilmenikah tanpa adanya wali dan 2 orang saksi yang adil.”

2

220

As-Syafi‟I, Musnad as-Syafi‟I (Beirut:Da>r al-Kutub al-Ilmiyyah, 1400 H). hlm.

44

Kalau akad online itu ternyata walinya tidak sah menjadi wali, karena bukan siapa-siapa (bukan kerabat, bukan wali yang sah melainkan orang asing broker atau penjual) maka wali yang dimaksud tidak sah. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak terpenuhi rukun dan syarat maka hukumnya tidak sah, dalam hal ini syarat dari pernikahan itu harus dalam ittihadul majelis. Intinya baik akadnya dalam satu majelis ada itu online promosinya online tapi akadnya itu dalam satu majelis tetapi walinya tidak sah dan tidak ada saksi maka pernikahannya tidak sah. Kalau pernikahan melalui online yaitu akadnya berarti tidak terjadi dalam satu ittihadul majlis, artinya akadnya tidak dalam satu majlis tetapi memenuhi syarat dan rukun maka hukumnya sah karena yang ittihadul majlis itu disyaratkan akad nikahnya itu terjadi secara bertubi-tubi, langsung tidak terputus. Dalam mahzab Hanafi, yang dimaksud dengan satu majelis akadnya nyambung tanpa terpisah, meskipun majelisnya berbeda selama akadnya tetap berlangsung sampai selesai akadnya, maka nikahnya sah. Namun di dalam mahzab Syafi‟i, pemahaman tekstual ibarat kitab-kitab Syafi‟i yang dimaksud ittihadul majlis hakekat majelis adalah yang hakekatnya satu majelis artinya apabila di luar majelis bisa dipahami tidak sah. oleh karena itu, tujuan dari ittihadul majlis adalah agar akadnya nyambung tidak terputus. Pada prinsipnya pandangan tentang ittihadul majlis sama dalam 4 mazhab. akad ijab-qabul harus menyambung tanpa terpisah, maka dengan adanya ketentuan ittihadul majlis tidak ada akad yang terputus. Kalau tidak ada ittihadul majlis maka akadnya terputus, maka tidak sah. Tetapi dengan media online

45

meskipun berbeda majelis tetap akad bisa nyambung berarti sah. Itu hukum pernikahan online dalam tinjauan akadnya.

B. Nikah Sirri Online Perspektif Ulama MUI a. Gambaran Umum Muhammad Dr. Lutfi Fathullah 1.

Biografi Dr. Muhammad Lutfi Fathullah3 Ia lahir di Kuningan pada tanggal 25 Maret 1964. Ia adalah putra Betawi

asli yang merupakan salah satu cucu Guru Mughni, seorang tokoh ulama betawi kenamaan di era akhir 1800 dan awal 1900-an. Pendidikan beliau diantaranya SDN 01 Kuningan Timur Jakarta, Pondok Modern Gontor Ponorogo, Damascus University (S1), Jordan Universitiy (S2), University Kebangsaan Malaysia (S3). Sebagai seorang ulama dan akademisi, kegiatan beliau sangat banyak dan padat, diantarnya: dosen Pascasarjana di Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri Jakarta, Universitas Islam Negeri Bandung, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Insititut Ilmu Al-Qur‟an Jakarta, Program Interdiciplyneri Islamic Studies Mc Gill Canada-UIN Jakarta, university Kebangsaan Malaysia. Aktifis lainnya sebagai pembimbing ibadah haji PT Dian Nusa Insani Jakarta, Direktur Pusat Kajian Hadis Jakarta, Hikmah pagi TVRI, serta beliau juga aktif ceramah mengisi majalis al-Ta‟lim Jakarta dan Bogor. Selain itu, ia juga berperan aktif sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI-DKI, yang sebelumnya beliau bejabat sebagai anggota LBPOM makanan halal di DKI. 2.

Pendapat dan Dasar Hukum Tentang Pernikahan Sirri Secara Online

3

Hasil wawancara dengan Dr. Muhammad Lutfi Fatullah pada tanggal 11 Agustus 2015

46

Dalam agama Islam tidak ada nikah sirri, tetapi permasalahan sekarang orang menamakan kalau tidak tercatatkan pernikahnya di KUA disebut dengan nikah sirri. Islam tidak ada perintah untuk pencatatan pernikahan harus di KUA, berarti bukan berarti nikah sirri haram, semua nikah tidak ada yang sirri, karena semua nikah pasti ada saksi serta wali, masalahnya hanya pada pencatatan di KUA atau tidak dicatat. Wahbah Zuhaili menyatakan boleh menikah dengan online, asal jelas. Dimanapun pernikahan itu dilaksanakan, meskipun mengundang 1000 orang tetapi tidak menghadirkan wali maka pernikahan itu tidak sah. Praktik pernikahan yang terjadi sekarang masalahnya bukan pernikahan siri atau tidaknya, tetapi ketidak-adaan wali. Dalam hal ini bukan faktor onlinenya melainkan ketidak terpenuhi rukun dan syarat pernikahan. Pernikahan sirri online yang menjadi permasalahan pada saat ini, ialah kemudahan yang disalah-gunakan oleh orang, yaitu tidak saling kenal kemudian menikah secara online tanpa ada klarifikasi maka jelas tidak boleh. Pernikahan sirri secara onlinepun merupakan oknum, bukan Syar‟i. Pernikahan dengan tidak mendatangkan wali yang (tidak sah) seperti sebuah pernikahan rekayasa maka ini dikatakan haram. Mereka para oknum tidak peduli dengan syarat serta rukun sebagaimana yang telah di tentukan yang terpenting adalah hasil uang yang telah disepakati. Haramnya bukan haram akadnya melainkan ketidak jelasan persyaratan pernikahan. b. Gambaran Umum Dr. Fuad Thohari

47

1.

Biografi Dr. Fuad Thohari4 Masa kecilnya ia lebih menghabiskan hari-harinya di Masjid sampai

selesai SD. Tsanawiyah dan Aliyah di ponorogo Sekolah Madrasah Tsanawiyah Aliyah al-Islam di Jorosan, dari Gontor kurang lebih 30 meter. Dengan kurikulum campuran, kurikulum ala gontor, kurikulum Kemenag dan muatan lokal. Ia juga mengikuti sekolah sore Diniyyah hanya dengan mengikuti Nahwu dan Sharaf. Ia kuliah di IAIN Jakarta pada jurusan Tafsir Hadis fakultas Ushuludin pada tahun 1992-1997 bersamaan itu beliau juga aktif di pendidikan Nahdatul Ulama yang diadakan oleh MUI Jakarta. Pendidikan PKU dengan pendidikan kuliah selesia dengan waktu yang bersamaan dengan prestasi yang membangakan dengan nilai cumlaude. Sebelum beliau melanjutkan pendidikan S2 beliau melanjutkan PKU tingkat Nasional direkturnya ketika itu di jabat oleh Quraish Shihab, dosennya Guru Besar UIN seperti: Azyumardi Azra, Aqil Munawar, Wahid Mukti, Huzaimah, Satria Effendi, dkk. Beliau sendiri menjadi perwakilan dari provinsi- DKI, atas perseleksian dari wilayah dan yang lulus langsung ditempati di Jakarta dan kuliahnya hanya 6-7 bulan di Wisma Sejahtera. Dengan model pesantren dari shubuh ada macam pembelajaran sorogan dengan beberapa Guru Besar UIN sesuai dengan bidangnya masing-masing. Setelah itu beliau masuk S2 pada tahun 1997 di jurusan yang sama yaitu Tafsir Hadis selama 2 tahun selesai pada tahun

1999. Beliau sudah mulai mengajar di fakultas

Ushuluddin, ketika itu beliau menjadi Asisten Dosen Quraish Shihab, Aqil, Hamdani Anwar sampai pada tahun1998- 2000. Ketika itu ia mengikuti

4

Hasil wawancara kepada Dr. Fuad Thohari pada tanggal 19 Agustus 2011

48

perseleksian PNS dan kemudian ia ditempatkan di Fakultas Syariah. Kemudian mengajar di fakultas Syariah bukan lagi mengajar di fakultas Ushuluddin. Pada tahun 2001 beliau melanjutkan pendidikan S3 dengan konsentrasi yang sama selesai pada tahun 2007. Sambil mengajar, kuliah, kerja di masyarakat dilakukan dengan seimbang. Selain mengajar beliau juga mengabdikan masyarakatnya dengan memberikan ceramah kajian agama tafsir, hadis, fikih, kultum ,khutbah, beberapa radio-televisi, narasumber beberapa pelatihan Kanwil-Kemenag-Dinas dan masih banyak lagi. Di MUI awalnya beliau mulai berkiprah menjadi sekretaris Komisi Dakwah selama 5 tahun, setelah itu di komisi fatwa ini adalah periode 2 jadi hampir 8 tahun di Komisi Fatwa menjadi sekretaris. Pertama menjadi sekretaris yang diketuai oleh K.H Syarifuddin yang sekarang menjadi ketua umum dan yang kedua adalah Dr. Muhammad Lutfi Fatullah. Disamping itu beliau juga aktif di PBNU di Lembaga Dakwah Nahdatul Ulama menjadi salah satu sekretaris dan di lembaga bathsul masail salah satu ketua, jadi beliau terkadang menjadi perwakilan LBM-Lembaga Dakwah termasuk Talk Show di beberapa stasiun televisi dan radio terkadang mewakili PBNU atau MUI terkadang juga undangan pribadi sebagai narasumber. Beliau banyak menulis di Jurnal, Koran, majalah-majalah Islam, editor buku, ikut kontribusi beberapa judul di buku. 2.

Pendapat dan Dasar Hukum Tentang Pernikahan Sirri Secara Online. Pernikahan sirri online itu peristiwa yang sudah terjadi dan kemudian

menimbulkan polemik yang luar biasa di tengah masyarakat. Polemik itu setidaknya karena negara kita kalau berbicara tentang perkawinan itu sudah ada

49

aturannya yaitu di dalam UU No.1 Tahun 1974 dan hukum

pencatatan

perkawinanpun telah diatur didalamnya, sebagaimana dalam pasal (pencatatan perkawinan). Pandangan fikih terhadap pernikahan sirri online itu dapat dikaitkan dengan pengertian pernikahan itu sendiri, yaitu nikah secara bahasa bisa diartikan kumpul atau “akad”, bergantung kepada mahzab. Kalau mahzab Syafi‟i, lebih menitikberatkan arti nikah secara bahasa al-wath‟u atau al-jam‟u, kalau imam Hanafi lebih mengartikan kepada al-aqdu kepada akadnya. Secara istilah nikah adalah akad, dengan akad itu bisa menghalakan hubungan suami istri yang sebelum terjadinya akad itu masih dihukumi terlarang . Pada zaman Nabi, ia selalu berpesan hendaknya pernikahan itu dilakukan dengan ijab yang datang dari pihak wali perempuan atau yang mewakili dan qabul yang diucapkan oleh calon mempelai laki-laki. Kemudian dalam ijab–qabul disebutkan jumlah mahar, apakah maharnya itu dibayar cash/tunai atau secara hutang, biasanya seperti itu. Meskipun secara fikih tanpa menyebutkan nilai mahar ijab qabul bisa dianggap sah hukumnya. Pada umumnya ulama-ulama fikih ketika melakukan kajian terkait pelaksanaan ijab-qabul itu, memang harus ittihadul majelis, artinya satu majelis/satu tempat. Dalam arti wali ada yang mewakili berada di tempat,adanya

calon mempelai dan

saksi yang adil,

sebagaimana berdasarkan hadis Nabi tentang wali, yaitu: 5

5

ِ ِ ِ ُ ‫ال رس‬ ‫ِل‬ َ َ‫ َع ْن أَبِ ِيو ق‬،‫َع ْن أَِِب بُْرَد َة‬ ٍّ ِ‫اح إََِّل بَِو‬ َ ‫ول اهلل‬ ُ َ َ َ‫ ق‬:‫ال‬ َ ‫ " ََل ن َك‬:‫صلَّى اهللُ َعلَْيو َو َسلَّ َم‬

Ahmad bin Hambal, Musnad Imam Ahmad bin Hambal (Beirut : Muassasatu al-Risalah, 1421 H/2001 M). Juz 32. Hlm. 482/

50

Artinya: “ Dari Abi Burdah, dari Ayahnya, Rasulullah SAW bersabda: tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali”

Kemudian kaitannya terhadap ittihadul majlis, lebih mengarah agar ketika akad nikah berlangsung, ijab yang disampaikan wali itu bisa langsung didengar oleh calon laki-laki dan 2 saksi, begitu juga pada waktu calon mempelai laki-laki menjawab yang disebut qabul. Redaksinya bisa didengar wali perempuan atau yang mewakili dan bisa didengar 2 saksi yang menyaksikan akad pernikahan tersebut. Oleh itu, jangan sampai mengabaikan tugas kehadiran oleh 2 orang saksi di dalam sebuah pernikahan, karena hal itu sangat bermanfaat. Dua orang saksi yang duduk pada waktu akad nikah berlangsung, tugasnya (1). mengecek apakah yang antara yang mengaku wali itu mengaku wali mujbir bagi anak gadis yang akan dinikahkan atau bukan, saksi harus tahu dan kedua itu apakah betul bahwa calon laki-laki yang menikahi perempuan itu bukan hitungan mahram. Jadi 2 saksi menilai semua itu sudah jelas dengan mengecek lafaz ijab yang disampaikan wali perempuan/mewakili dan mengoreksi redaksi yang disampaikan oleh pihak calon laki-laki yang disebut qabul. salah atau tidak struktur bahasannya dan keliru tidak struktur bahasanya. Pada waktu ijab qabul berlangsung itu ada batasan baik batasan yang lama atau tidak. Contoh; ketika wali bilang ijab sedang dilantunkan seketika qabul tidak langsung diucapkan dengan kata lain si mempelai laki-laki berbuat, perbuatan ini disebut tidak pada satu waktu. karena di sela-sela dengan pekerjaan lain yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah. Jadi 2 orang saksi itu sangat penting apalagi kalau terkait dengan rukun nikah, yang terdiri dari: Wali/mewakili, mempelai laki-laki atau yang mewakili, ijab qabul, 2 orang saksi,

51

mahar yang ke5 ini disebut hanya dari beberapa mahzab saja. Terkait ittihadul majlis banyak dirumuskan oleh para ulama-ulama dahulu ini yang kemudian menimbulkan semacam celah, ada tidak fatwa ulama yang agak longgar memahami ittihadul majlis itu tidak difahami harus dua-duannya ada pada 1 majlis atau pada forum akad pernikahan berlangsung, atau kedua-duanya ada dalam satu meja. Pada tahun 90-an pernah terjadi pernikahan melalui telepon, 1 wali di Jakarta disertai dua para saksi, tetapi calon mempelai laki-lakinya berada di Amerika. Dulu telepon tidak dikenal dengan adanya teknologi (teleconference). Singkat cerita yang hadir disitu merasa pernikahan itu sah, meskipun penghulunya menganggap sah namun ia tidak mencatatkan pernikahan tersebut, karena sebelumnya dia tidak pernah menemukan kasus pernikahan semacam ini. Maka dari itu, ia tidak mencatatkan pernikahan itu. Inilah yang melatarbelakangi sebagian ulama untuk kembali melihat keabsahan nikah lewat telepon,

yang

ternyata dapat tersimpulkan apabila yakin itu suara wali kemudian mempelai lakilaki dan 2 orang saksi bukan suara orang lain, meskipun jaraknya berjauhan dan tidak dianggap dalam 1 majelis tetap pernikahannya itu dianggap sah. Rumusannya seperti itu, teknologi kemudian berkembang, kalau dulu sekedar mendengarkan suara sekarang bahkan bisa melihat gambar seperti skype dan teleconference

layar, yang kemudian dalam hal ini pernah dibahas dalam

Mukhtamar NU di Sulawesi yang dikenal dengan “d}awa>bit ittihadul majlis” yang kesimpulannya adalah nikah dengan tidak masing-masing duduk dalam satu ruangan meskipun dipisahkan jaraknya ribuan kilo asal pada waktu akad mereka

52

dihubungkan oleh alat yang masing-masing bisa melihat dan mendengar suaranya dan melihat gambarnya dengan syarat selama akad berlangsung ijab qabul itu alatalatnya menyambungkan wali dan saksi semuannya hidup. Maka dalam hal ini dapat disimpulkan ittihadul majelis berbeda kasusnya misalkan baru terjadi ijab dari wali ada yang mewakili di tengah-tengah ijab ada listriknya itu mati sehingga tidak dapat meneruskan akad pernikahan yang sedang berlangsung tadi, hal ini tidak dianggap ittihadul majlis , melainkan harus diulang kembali akadnya. Kalau berbicara tentang ketentuan pernikahan itu harus dalam satu majelis. Dahulu memang para ulama mensyaratkan pernikahan itu harus dalam satu ruangan, satu meja tetapi kemudian ada celah maka ada sebagian ulama yang menyimpulkan dalam praktik pernikahan tersebut masih dalam satu majelis ketika pernikahan itu disambungkan oleh teknologi yang semuanya yakin itu bukan orang lain, jadi orang-orang yang masih terlibat dalam akad. Dinamakan online, bisa dipahami misalnya onlinenya itu pemenuhan administrasi, bayarannya melalui online (ATM) dan dikiriminnya melalui online. Tetapi online itu difahami yang terlibat dalam ijab qabul itu tidak duduk dalam satu meja maka hukumnya seperti tadi itu, pernikahan yang disambungkan dalam teknologi dengan alat. Masalahnya tidak masalah online dimana mereka duduk tidak dalam satu meja sebab jawabannya sudah jelas antara pendapat mayoritas yang mengharuskan dalam satu ruangan dan ada juga ulama lain yang membolehkan tidak satu ruangan asalkan dihubungkan dengan alat tetapi polemik tentang pernikahan siri online itu tidak semata-mata onlinenya tetapi pernikahan sirrinya itu.

53

Kembali kepada pengertian sirri, pernikahan sirri pada zaman Nabi adalah nikah yang dilakukan dimana pihak wali ataupun mempelai laki-laki mensyaratkan kepada kedua saksi untuk tidak bercerita. Sebab pada zaman Nabi dahulu dan zaman sahabat memang pernikahan tidak ada yang mencatatkan. Jadi kalau disebut pernikahan sirri yaitu pernikahan dimana saksi yang hadir di dalam pernikahan diminta untuk tidak bercerita kepada orang lain. Hal ini tidak sejalan dengan ajaran Islam meskipun tidak sampai membatalkan pernikahan, mengapa tidak dianggap tidak sejalan. Karena Nabi berpesan, kalau menikah itu hendaknya disaksikan dan yang afdhal disaksikan oleh orang banyak, meskipun yang wajib saksi itu hanya dua orang saja. Bahkan pada waktu walimah, Nabi berkata “Umumkan pernikahan itu dengan cara memukul rebana”. Dalam hal ini menunjukan bahwa Nabi tidak suka pernikahan yang disembunyikan, tetapi memang Nabi juga tidak menganggap dan hukum Islam juga tidak pernah mengatakan pernikahan itu batal kalau pernikahan itu dilakukan secara sirri jadi tetap sah asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi sirrinya itu tidak merusak keabsahan pernikahan. Pernikahan sirri menurut Nabi, Sahabat serta Tabi‟in tentu tidak sejalan pengertian dengan praktik pernikahan di Negara Indonesia. Pernikahan sirri kalau dalam konteks dihubungkan dengan UU Perkawinan 1974 itu adalah nikah yang dilakukan karena memang sengaja diam-diam hanya diketahui oleh dua orang saksi saja atau nikah yang dilakukan secara umum dihadiri dua orang saksi dan disaksikan mungkin satu kampung, akan tetapi kedua mempelai ini tidak melaporkan kepada Petugas Pencatat Pernikahan yang ditunjuk oleh Negara. Jadi

54

kalau ada pernikahan meskipun disaksikan oleh satu kampung ketika pernikahan ini tidak didaftarkan di Kantor Pencatat Nikah yang ditunjuk oleh Negara, maka hal ini dikategorikan pernikahan sirri. C. Nikah Siri Online Perspektif Ulama Muhammadiyah a. Gambaran Umum Tentang Dr. Abdul Mu’ti 1.

Biografi Dr. Abdul Mu’ti6 Ia lahir di Kudus pada tanggal 2 September 1968. Ia menamatkan

pendidikan S1 di Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Semarang tahun 1991. Selanjutnya, ia menyelesaikan S2 di Flinders University South Australia tahun 1996. Saat ini, Abdul Mu‟ti bekerja sebagai dosen IAIN Walisongo. Ia salah satu Advisor di The British Council London sejak 2006. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris PWM Jateng periode 2000-2002, Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah periode 2002-2006, dan Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah periode 2005-2010. 2.

Pendapat Dan Dasar Hukum Tentang Pernikahan Siri Secara Online Pernikahan siri secara online maupun konvensional hukumnya haram

karena bertentangan dengan Al-Qur‟an, Hadis dan tujuan Syariat. Al-Qur‟an memerintahkan agar setiap transaksi muamalah seperti utang-piutang, termasuk didalamnya pernikahan dicatat dengan baik dan disaksikan oleh para saksi yang adil. Nabi memerintahkan agar pernikahan dirayakan secara terbuka, berdasarkan hadis tersebut para ulama berpendapat mengahadiri undangan walimatul ursy

6

Hasil wawancara kepada Dr. Abdul Mu‟ti pada tanggal 13 Agustus 2015

55

hukumnya wajib. Substansi hadis tersebut adalah agar pernikahan tercatat dalam memori kolektif masyarakat. Tujuan syariat adalah untuk melindungi kehidupan, kemanusiaan dan keturunan untuk kebahagiaan dan keselamatan kehidupan dunia dan akhirat. Haramnya pernikahan sirri online menurutnya, karena pernikahan sirri online

membuat

harga

diri

perempuan

menjadi

tidak

berarti

dengan

menjadikannya ajang nikah sirri. Padahal dalam ajaran Islam perempuan merupakan sosok yang dimuliakan keberadaannya. “pernikahan sirri menjurus kepada subordinasi perempuan”. Islam adalah agama yang sangat memuliakan perempuan

BAB IV ANALISA PERNIKAHAN SIRRI SECARA ONLINE MENURUT PARA ULAMA NU, MUI DAN MUHAMMADIYAH A. Faktor Terjadinya Pernikahan Sirri Secara Online Faktor yang pertama, karena persoalan bisnis yang mencari keuntungan tanpa memperhitungkan halal dan haram. Kedua, pernikahan sirri secara online ini juga bisa jadi dikarenakan terkait dengan pekerjaan tertentu dengan disyaratkan kalau dia tidak boleh berpoligami, karena poligami itu termasuk sirri dengan melakukan pernikahan diam-diam termasuk tidak adanya pengetahuan maupun persetujuan dari isteri pertama. Akhirnya banyak orang yang lebih memilih

praktik pernikahan semacam

ini serta tidak dicatatkan

pula

pernikahannya atau pernikahannya tidak dirahasiakan melainkan dihadirkan oleh satu kampung namun pihak yang terkait yaitu kedua mempelai sengaja tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Pemerintah yaitu Kantor Pencatatan Pernikahann karena bisa jadi di daerahnya untuk mendapat buku nikah tidak terjangkau dalam perekonomiannya. Menurut psikolog perkawinan dan keluarga, Widiawati Bayu mengatakan ada kemungkinan penikahan sirri online terjadi bukan hanya dikarenakan masalah tuntutan ekonomi, kebutuhan status, dan bukan kebutuhan seksual saja.1

1

http://www.dream.co.id/news/ini-biang-di-balik-maraknya-pernikahan-siri-online-

150317a.htm. Diakses pada hari Rabu, tanggal 10 Juni 2015 pukul 15.00

56

57

Selain alasan kultural2, pernikahan sirri juga terjadi karena faktor politik. Pertama, pertentangan antara hukum negara dengan hukum agama. Sebagian Muslim memisahkan secara tegas hukum agama dengan negara. Kelompok ini menolak sistem hukum Pancasila. Mereka hanya loyal kepada agama dan mengabaikan, bahkan menolak hukum negara dan segala perangkatnya. Ideologi ini, secara tidak langsung mendapatkan pembenaran dari sistem perundang yang dualisti, misalnya dengan dibentuknya Peradilan Agama. Disatu Peradilan Agama merupakann akomodasi negara terhadap umat Islam yang memungkinkan mereka menyelesaikan masalah perdata sesuai dengan Syariat. Pada sisi yang lain, adanya lembaga Peradilan Agama yang khusus bagi umat Islam, adanya lembaga Peradilan Agama yang khusus bagi umat Islam menunjukan adanya perbedaan hukum positif dengan Syariah. Pemahaman Undang-undang Perkawinan (UUP) No.1/1974 yang tidak komprehensif. Pasal 2 UUP No. 1/1974 menyebutkan bahwa perkawinan dinyatakan sah, apabila dilaksanakan sesuai dengan agama masing-masing mempelai. Berdasarkan pasal ini, banyak pasangan yang menikah secara „agama‟. Mereka cukup menikah di depan ulama, kyai, ustadz dan tidak mencatatkannya di Kantor Urusan Agama (KUA). Dalam khazanah fiqih klasik, tidak ada satupun ulama madzhab ahlu-sunnah yang dianut oleh mayoritas umat Islam Indonesia menyebutkan lima syarat perkawinan: (1) adanya mempelai, (2) wali-khususnya mempelai wanita, (3) saksi, (4) mahar, (5) ijab Kabul. Sesuai dengan pemahaman fiqih tersebut, perkawinan sesuai dan sah menurut agama apabila kelima hal 2

Abdul Mu‟ti, Inkulturasi Islam: Menyemai Persaudaraan, Keadilan, Dan Emansipasi Kemanusiaan, (Jakarta: Al-Wasat Publishing House, 2009), hlm.114

58

tersebut terpenuhi. Atas alasan ini, banyak pasangan „kumpul kebo‟ yang mengaku sudah menikah secara agama. Kekeliruan pemahaman UUP No.1/1974 ini ikut bertanggung jawab atas terjadinya pertentangan antar hukum agama versus hukum pemerintah.3 Secara umum nikah sirri dapat disebabkan juga dengan kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat. Masih banyak di antara masyarakat kita yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya

betapa

pentingnya pencatatan perkawinan. Kalaupun dalam kenyataanya perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka atau mungkin mereka menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat. Barangkali pencatatan perkawinan itu hanya dipandang sekedar persoalan administrasi, belum diimbangi dengan kesadaran sepenuhnya akan segisegi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut. Padahal pencatatan perkawinan yang merupakan perintah Undang-undang itu sesungguhnya mempunyai tujuan penting, yaitu proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan itu sendiri sehingga kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami isteri yang bersangkutan beserta anak keturunanya di kemudian hari. Sehingga dimulai dari terbentuknya keluarga sebagai unit masyarakat terkecil yang tertib hukum akan tercipta kehidupan masyarakat bangsa yang madani. Permasalahan kurang kesadaran serta pemahaman hukum sebagian masyarakat Indonesia terletak pada pencatatan perkawinan dan bagaimana upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum. Semua itu tentu merupakan tanggung 3

Abdul Mu‟ti, Inkulturasi Islam: Menyemai Persaudaraan, Keadilan, Dan Emansipasi Kemanusiaan, hlm.114-115

59

jawab bersama antara pemerintah yang posisikan dirinya sebagai Negara hukum dan keseluruhan bagsa Indonesia sebagai masyarakat hukum. Kalau suatu kelompok masyarakat dalam suatu wilayah hukum di Indonesia belum mempunyai kesadaran dan pemahaman hukum yang tinggi, hal ini tentu bukan semata-mata kesalahan masyarakat itusendiri melainkan kurang maksimalnya peran dan upaya lembaga pemrintahan yang terkai dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat tentang betapa pentingnya mencatatkan perkawinan mereka. B. Hukum Pernikahan Sirri Secara Online Dalam pernikahan perlu terpenuhi syarat serta rukun di dalamnya, menurut Jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing memiliki syaratsyarat tertentu,4 diantaranya: 1. Calon Suami, dengan syarat: Beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan. 2. Calon Isteri, dengan syarat: Beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat diminta persetujuan. 3. Wali Nikah, dengan syarat: Laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian, tidak terdapat halangan perwalian. 4. Saksi Nikah, dengan syarat: Minimal dua orang laki-laki, hadir dalam ijabqabul dapat mengerti maksud akad, Islam, dewasa. 5. Ijab Qabul, dengan syarat: Adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai, memakai kata-kata nikah tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut, antara ijab dan qabul 4

Kama Rusdiana, Jaenal Aripin, Perbandingan Hukum Perdata, ( Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007), hlm. 5-6

60

bersambungan, antara ijab dan qabul jelas maksudnya, serta majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau walinya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi. Syarat sahnya pernikahan adalah syarat yang apabila terpenuhi, maka ditetapkan padanya seluruh hukum akad (pernikahan). Syarat pertama adalah halalnya seorang wanita bagi calon suami yang akan menjadi pendampingnya, tidak ada yang mengharamkan pernikahan diantara kedua belah pihak. Kemudian syarat yang kedua adalah saksi yang mencakup hukum kesaksian dalam pernikahan,

syarat-syarat

kesaksian

dan

kesaksian

dari

wanita

yang

bersangkutan.5 Salah satu rukun nikah adalah wali. karena wali termasuk rukun, maka nikah tidak sah tanpa ada wali. Jumhur Ulama (selain Hanafiyah) berpendapat bahwa suatu perkawinan tidak sah, tanpa keberadaan wali 6. Berdasarkan nash alQur‟an disebutkan dalam Surat al-Baqarah, yaitu:

ِ ‫اج ُه َّن‬ ُ ‫فَلَ تَ ْع‬ ُ ُ‫ضل‬ َ ‫وى َّن أَن يَنك ْح َن أ َْزَو‬

Artinya: “Dan janganlah kalian (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya”(Qs. Al-Baqarah: 232).

Ayat diatas menunjukkan bahwa kedudukan dan keberadaan wali itu memang harus ada bagi setiap wanita dan tidak boleh diabaikan dan dinafikan. Seharusnya para wali merestuinya, bila telah ada keserasian antara kedua calon mempelai, terutama bagi wanita yang gadis (perawan).

5

Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, Fikih Wanita, Terjemah. M. Abdul Ghoffar. (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,1998). Hlm.405 6 M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Siraj, 2003), hlm. 70

61

Hal ini diperkuat oleh hadis, yaitu; 7

‫َل تز و ج املر أ ة املر أ ة و َل تز وج املر أة نفسها‬

Artinya: “Janganlah seorang wanita menikahkan wanita yang lain, dan janganlah seorang wanita menikahkan dirinya” Juga berdasarkan hadis, sebagaimana dinyatakan berikut ini:

ِ ٍ ِ َّ ‫ أ‬،َ‫َع ْن َعائِ َشة‬ ‫ِل‬ َ َ‫صلَّى اهللُ َعلَْي ِو َو َسلَّ َم ق‬ ٍّ ِ‫ت بِغَ ِْْي َو‬ ٍّ ِ‫اح إََِّل بَِو‬ ْ ‫ َوأَُُّّيَا ْامَرأَة نُك َح‬،‫ِل‬ َّ ِ‫َن الن‬ َ ‫َِّب‬ َ ‫ «ََل ن َك‬:‫ال‬ 8 ِ ‫اطل ب‬ ِ ِ ِ »ُ‫ِل لَو‬ ُّ َ‫ِل ف‬ َّ ِ‫ِل َم ْن ََل َو‬ ُّ ِ‫الس ْلطَا ُن َو‬ ُّ ِ‫ فَِإ ْن ََلْ يَ ُك ْن ََلَا َو‬،‫اط ٌل‬ َ ٌ َ‫اح َها بَاط ٌل ب‬ ُ ‫فَن َك‬

Artinya: “ Dari Aisyah r.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan setiap perempuan yang dinikahkan tanpa wali maka nikahnya batal, batal, batal.”

Maksud dari hadis di atas adalah sebuah pernikahan tidak sah jika wali tidak ada, karena seorang wanita tidak punya kapasitas untuk menikahkan dirinya tanpa adanya seorang wali atau mewakilkannya kepada orang lain jika wali berhalangan untuk menikahinya9, dan jika ia lakukan hal itu maka nikahnya tidak sah. sebagaimana sabda Rasulullah: 10

‫اُّيا امر أة نكحت بغْي إ ل ن و ليها فنكا حها با طل‬

Artinya: “Barang wanita siapa saja yang menikah tanpa seizing walinya, maka nikahnya tidak sah” Abdurrahman Al-Jarizy mengatakan tentang wali dalam kitab Al-Fiqh „ala Mazaahib Al-Arba‟ah: 11

7

‫يصح بدو نو‬ ّ ‫الو َل ىف النكا ح ىو ما يتو قف ءليو‬ ّ ‫صحة الءقد فل‬

Sunan Ibnu Majjah, Kitab an-Nikah, Bab La Nikah Illa Biwalli, hadis no.1882, jilid 1,

hlm.605 8

Abu Daud at-T{aya>lis, Musnad Abu Daud at-T{aya>lis (Mesir: Da>r Hajr,1419 H/1999 M). Juz III. Hlm. 72 9 Asrorun Ni‟am Sholeh, Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga, (Jakarta: ELSAS, 2008), hlm.18 10 Syamsu al-Haq, Kitab Nikah, hadis no.2083, jilid 6, hlm. 70 11 Abdurrahman A-l Jarizi, Al- Fiqh „ala Maza>hib Al-Arba‟ah ( Beirut: Daar Al-Fikr, t.t) Juz 4, hlm. 29

62

Artinya: “wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya tanpa adanya (wali)” Keberadaan wali nikah merupakan salah satu syarat yang mesti dipenuhi oleh pihak perempuan. Sebagian cara pandang yang berkembang di masyarakat bahwa keharusan wali nikah bagi perempuan berdasarkan argumentasi; perempuan tidak memiliki hak bebas sebagaimana laki-laki.12 Wali dalam pernikahan diperlukan dan tidak sah suatu pernikahan yang dilakukan tanpa wali. Syarat-syarat wali adalah: Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali), Baligh (anak-anak tiak sah menjadi wali), Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali), Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali), Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali), Tidak sedang ihrom atau umroh.13 Wali dalam pernikahan secara umum ada tiga macam, yaitu wali nasab, wali hakim dan muhakkam. Dibawah ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai hal ini: Wali Nasab Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Wali nasab urutannya adalah: Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas, Saudara laki-laki kandung (seibu sebapak), Saudara laki-laki sebapak, Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak dan seterusnya ke

12

Zaitunah Subhan, Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, (Jakarta: El-Kahfi, 2008), hlm.228. 13 Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undangundang dan Hukum Perdata (BW), Jakarta:PT. Hidakarya Agung, 1981, hlm.28

63

bawah, Paman (saudara dari bapak) sebapak, Anak laki-laki paman kandung, Anak laki-laki paman sebapak dan seterusnya ke bawah14 Urutan yang telah dipaparkan harus terlaksana secara tertib, artinya yang berhak menjadi wali adalah bapak, apabila bapak telah meninggal atau tidak memenuhi persyaratan, maka wali berpindah kepada kakek dan bila kakek telah meninggal atau kurang memenuhi syarat yang telah ditentukan, maka wali jatuh kepada bapaknya kakek dan seterusnya keatas. Begitulah seterusnya sampai urutan yang terakhir. Wali nasab terbagi menjadi dua, yang pertama adalah wali nasab yang berhak memaksa menentukan perkawinan dan dengan siapa seorang perempuan itu harus kawin. Wali nasab yang berhak memaksa disebut dengan wali mujbir. Wali Hakim Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan. Wali hakim dapat menggantikan wali nasab apabila: Calon mempelai wanita tidak mempunyai wali nasab sama sekali, Walinya mafqud, artinya tidak tentu keberadaanya, Wali sendiri yang akan menjadi mempelai pria, sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, wali berada dalam penjara atau tahanan yang tidak boleh dijumpai, wali sedang melakukan ibadah haji atau umroh, anak zina (dia hanya bernasab dengan ibunya), walinya gila atau fasik15

14

M. Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Mazhab, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996, Cet. Ke-15, hlm.53 15

A. Zuhdi Muhdlor, Memahami Hukum Perkawinan, Bandung: Al-Bayan, 1994, Cet. Ke-1, hlm.62

64

Apabila terjadi hal-hal seperti diatas, maka wali hakim berhak untuk menggantikan wali nasab. Kecuali apabila wali nasabnya telah mewakilkan kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali sehingga orang lain yang diberikan kekuasaan untuk mewakilkan wali nasabnya berhak menjadi wali. Sebagaimana sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai wali hakim adalah KUA Kecamatan. Wali Muhakkam Wali muhakkam adalah seseorang yang diangkat oleh kedua calon suamiistri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bisa diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandang luas, adil, Islam dan laki-laki.16 Pembatasan tentang wali nikah dijelaskan dalam UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19, 20,21, 22, dan 23. Diantara pasal-pasal tersebut, yang cenderung bias gender terdapat pada pasal 19, 20 ayat (1) dan 21 ayat (1). Pasal 19 yang menyatakan “ Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus

dipenuhi

calon

mempelai

perempuan

yang

bertindak

untuk

menikahkannya”. Selanjutnya dalam pasal 20 ayat (1) disebutkan “Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim „akil dan baligh‟. Sementara dalam pasal 21 ayat (1) diuraikan bahwa „Wali nasab‟ terdiri dari empat kelompok yang satu didahulukan dari

16

hlm.25

M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, Cet.ke-2,

65

kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai perempuan dengan urutan sebagai berikut: Pertama, kelompok kerabat garis laki-laki, yaitu garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dan pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki. Konsep perwalian yang biasa digunakan di Indonesia, agaknya didasarkan kepada empat mahzab fiqh yang empat; Hanafi, Maliki, Syafi‟i dan Hambali. Dalam pandangan keempat mahzab fiqh ini, terdapat kesepakatan bahwa sebuh perkawinan dipandang sah menurut agama apabila disertai dengan wali. Menurut Wahbah Zuhaily, syarat wali sesuai dengan ijma Fuqoha ada lima. Pertama, kamal al-Ahliyah, artinya orang tersebut dewasa dan berakal. Kedua, adanya kesamaan agama antar wali dan orang yang dibawah perwaliannya. Ketiga, seorang wali harus laki-laki. Pendapat ini dianut oleh hampir seluruh ahli fiqh di kalangan empat mahzab, kecuali mahzab Hanafi. Keempat, adil artinya istiqomah dalam menjalankan agama. Kelima, al-rusydu atau cerdas. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia perkawinan atau pernikahan bagi umat Islam di samping harus dilakukan menurut hukum Islam, juga setiap perkawinan wajib dilangsungkan di hadapan Pejabat Pencatat Nikah menurut perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan

66

ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun tidak.17 Oleh karena itu, untuk menjaga kesucian lembaga perkawinan itu, maka perkawinan atau pernikahan bagi umat Islam hanya sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dan keberadaannya dilindungi oleh hukum negara. Perkawinan yang tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut tidak mempunyai ketentuan hukum. Pada dasarnya pernikahan sirri itu sah menurut hukum Islam apabila sudah terpenuhinya syarat serta rukun dan pencatatan pernikahan itu hanya sebuah tindakan administratif yang sama halnya pencatatan-pencatatan peristiwa lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka sebagai warga negara Indonesia yang Negaranya berasas legalitas18 maka setiap warga negara Indonesia yang baik harus mengikuti aturan pemerintah dimana adanya peraturan yang berlaku di Negara dan pengharusan pencatatan perkawinan di KUA itu akan terbentuk dengan mendapatkan kepastian hukum serta kekuatan hukum. Maka bagi warga negara yang tidak mencatatkan pernikahannya di depan Pegawai Pencatat Nikah, maka kan menanggung resiko yuridis, yaitu perkawinannya dianggap sebagai perkawinan liar dalam bentuk kumpul kebo.19 Kepentingan pencatatan pernikahan bagi umat Islam itu sebenarnya memiliki dasar hukum Islam yang sangat kuat mengingat perkawinan adalah suatu ikatan atau perjanjian luhur dan merupakan perbuatan hukum tingkat tinggi,

17

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),

hlm.26 18

Substansi dari asas legalitas adalah mengendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi berdasarkan undang-undang. 19 Abd. Somad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.294

67

artinya Islam memandang perkawinan itu lebih dari sekedar perjanjian-perjanjian yang biasa. Dengan kata lain akad nikah bukanlah sebuah muamalah yang biasa kan tetapi perjanjian yang sangat kuat, seperti disebutkan dalam al-Qur‟an surat an-Nisa‟ ayat 21: ‫ْض َوأَ َخ ْذنَ ِمى ُكم ِّميثَاقًا َغلِيظًا‬ ُ ‫ضى بَ ْع‬ َ ‫َو َك ْيفَ تَأْ ُخ ُذووَهُ َوقَ ْد أَ ْف‬ ٍ ‫ض ُك ْم إِلَى بَع‬ Artinya: “bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami isteri dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Disamping itu, Allah SWT berfirman pula di dalam surat an-Nisa ayat 59 yaitu: ‫يَاأَيُّهَا الَّ ِذيهَ َءا َمىُىا أَ ِطيعُىا هللاَ َوأَ ِطيعُىا ال َّرسُى َل َوأُوْ لِى ْاألَ ْم ِر ِمى ُك ْم‬ Artinya: “wahai orang yang beriman taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan Ulil Amri diantara kalian.” Adanya keterkaitan dalam memaknai „Ulil Amri‟ yang terdapat di penggalan ayat surat an-Nisa: 59 yaitu adanya kewajiban pencatatan perkawinan bagi umat Islam, yaitu dapat ditelaah bahwa Undang-undang Negara Inonesia No.1/1974 tentang Perkawinan dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan itu adalah merupakan produk legislasi. Maka dari itu, Undangundang telah memerintahkan setiap perkwinan itu harus dicatat, maka wajib hukumnya bagi Umat Islam di Indonesia mengikuti ketentuan Undang-undang tersebut, sebagaimana bukti taat warga Negara Indonesia terkait kepatuhan dalam pencatatan perkawinan yang telah diatur. Praktik pernikahan online yang sedang marak terjadi dibagi menjadi dua kategori. Praktik pertama yaitu akadnya secara online, promosinya juga melalui

68

online dalam arti tidak dalam ittihadul majelis dan tidak dihadirkan pula wali sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam. Dalam Kitab Fiqih 4 madhzab terkait iitihadul majlis, mereka menyatakan:

‫اتفقو ا مجيعا على ضر و ر ة احتا د جملس العقد فلو قا ل الو ِل زوجت ابنيت و انفض‬ ‫اجمللس قبل ان يقو لو االز و ج قبلت مث قا ل ي مكا ن اخر َل يصح‬ Para ulama madzhab sepakat bahwa ijab qabul harus dilakukan dalam satu majlis akad. Sehingga andaikan wali mengatakan „saya nikahkan kamu dengan puteriku‟ lalu mereka berpisah sebelum suami mengatakan „Aku Terima‟. Kemudian di majlis yang lain atau di tempat lain, dia baru menyatakan menerima, ijab qabul ini tidak sah. Pada praktik pernikahan online yang kedua, yaitu dimana online itu hanya sebagai promosi, untuk menjaring konsumen dan tetap ada akad. Sementara nikahnya tetap datang berhadapan dengan wali yang sah, ada calon suami-istri, ada wali, saksi, ijab-qabul, intinya terpenuhi semua rukun dan syarat maka hukumnya sah. Tetapi praktiknya yang sekarang ini tengah marak adalah pernikahan yang digunakan bukan wali yang sah (bukan wali nasab melainkan wali yang telah disediakan oleh si jasa penghulu nikah sirri online) maka tidak sah pernikahannya, hal itu sama saja seperti perzinaan. Dari data-data yang penulis telah sebutkan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa dalam hal ini, pernikahan sirri online merupakan praktik pernikahan yang tidak terpenuhi syarat dan rukun, tidak ada wali, dalam artian wali yang dihadirkan bukanlah wali yang sah sesuai aturan syariat. Pernikahan tersebut jelas tidak bisa disebut sebagai pernikahan yang sah, melainkan termasuk dalam kategori perzinaan. Meskipun pernikahan yang menggunakan jasa online telah melengkapi rukun dan syarat pernikahan,

69

pernikahan tersebut tidak dapat dikatakan sah, karena motif yang dimiliki oleh para pihak adalah untuk menghalalkan perbuatan yang haram, yaitu perzinaan berkedok pernikahan. C. Dampak Pernikahan Sirri Online Perkawinan sirri pada masa kini merupakan bentuk neofeodalisme20. Feodalisme ini memadukan kultur feodalisme aristokratik, religious dan free-sex dalam liberalisme humanistik. Masyarakat liberal memandang perkawinan sebagai kontrak sosial semata. Mereka mengabaikan lembaga perkawinan. yang terpenting dalam hubungan laki-laki dan perempuan adalah suka sama suka. Tidak ada lagi dimensi transendental. Relasi seksual bergeser dari fungsi reproduksi dan regenerasi yang sakral, tereduksi sebatas rekreasi atau hiburan (enjoyment). Berganti-ganti pasangan bukanlah hal yang asing. Dalam praktik pernikahan sirri, agama seringkali hanya dijadikan sebagai kedok atau legalisasi formal. Pernikahan yang tidak tercatat undang-undang negara cenderung merugikan bagi pihak perempuan dan anak dilahirkannya. Jika terjadi kemungkinan terburuk seperti perceraian, istri dan anak yang ditinggalkan tidak memiliki payung hukum yang kuat karena mereka tidak tercatat dalam admisnistrasi pemerintah. Dengan begitu dapat disimpulkan apa saja akibat dari melakukan pernikahan sirri untuk suami, istri dan anak. Akibat bagi suami sebenarnya hampir tidak ada kerugian yang didapat oleh pihak laki-laki, bagi lakilaki yang melakukan nikah sirri cenderung mendapat keuntungan sebab ia dapat bebas untuk menikah lagi karena pernikahan sirri-nya yang sebelumnya dianggap 20

Abdul Mu‟ti, Inkulturasi Islam: Menyemai Persaudaraan, Keadilan, Dan Emansipasi Kemanusiaan, hlm.113

70

tidak sah dimata hukum. Ia juga dapat menghindar dari kewajibannya memberikan nafkah untuk anak dan istrinya dari nikah sirri tersebut, dan tidak akan pusing memikirkan pembagian harta gono-gini, warisan dan lain-lain. Meski sebagian memiliki keyakinan atau penyelesaian secara agama atau adat, namun tetap saja sebagian warga yang menikah sirri tidak memiliki kekuatan hukum apabila terjadi sengketa perdata pada pernikahannya tersebut. Akibat bagi pihak istri yaitu tidak terakui sebagai istri yang sah, karena yang paling menanggung akibat negatif dari pernikahan ini adalah perempuan, yaitu tidak berhak atas nafkah dari suami, tidak berhak atas harta gono-gini bila terjadi perceraian, karena secara hukum positif, perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dalam hal ini pihak wanita memang paling banyak menerima kerugian bila melakukan pernikahan

sirri, secara psikolog perempuan

menanggung beban lebih berat dibanding dengan laki-laki. Disamping itu, mereka juga menanggung beban sosiologis dari masyarakat. Tidak jarang, pernikahan yang tanpa disertai bukti tertulis ini menjadi bahan pergunjingan di masyarakat, terutama jika pernikahan ini berakhir dengan perpisahan. Beban psikologis dan sosiologis perempuan makin berat apabila mereka juga memiliki keturunan. Dampak sosiologis yang dialami keturunan dari pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan tertulis yaitu bagi anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah, sehingga dimata hukum tidak sah karena tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Maka dari itu, manfaat adanya surat nikah sebagai bukti tertulis membuat nasab seseorang menjadi tidak jelas. Dalam hal ini akan berdampak kepada anak yang hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu

71

dan keluarga dari ibunya saja (pasal 42 dan 43 UU No.1 1974 dan pasal 100 KHI) di dalam akta kelahiran anakpun statusnya sebagai anak di luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Secara hukum mereka tidak dapat melakukan klaim maupun pengakuan dengan mendapatkan haknya sebagai anak. Dari sudut kehartabendaan mereka dengan tidak berhak mendapatkan warisan dan hak-hak hukum lainnya sebagai anak. Tidak adanya bukti pernikahan orang tua dapat menimbulkan cacat sosial bagi anak-anak. Mereka dapat saja dituduh sebagai anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah, terutama jika mereka berpisah dengan orang tuanya. Dampak persoalan sosiologis yang menjadi kecenderungan maraknya pernikahan sirri di kalangan kaum muda yaitu dengan mengabaikan peranan dan kedudukan orang tua. Banyak kalangan muda yang menikah tanpa sepengetahuan dan persetujuan orang tua maka mereka menikah dengan tanpa wali serta tidak adanya pencatatan pernikahan sebagaimana yang telah diatur oleh Negara.

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan, bahwa praktik pernikahan sirri online itu: 1. Bahwa praktik pernikahan sirri online adalah berbentuk oknum, bukan syar‟i. Di dalam praktiknya, para oknum bukan hanya memberikan pelayanan penyediaan penghulu saja, melainkan penyediaan wali serta saksi, maka dapat disimpulkan pernikahan semacam ini tidaklah memenuhi syarat serta rukun yang semestinya sesuai syariat, dan pernikahannya pun tidak tercatatkan di Negara, sehingga jelas tidak sah pernikahannya. 2. Pendapat yang disampaikan oleh para ulama adalah berlandaskan pada teks-teks al-Qur‟an, hadis, ijma dan sumber-sumber hukum Islam lain yang menerangkan tentang pernikahan.

72

73

B. Saran 1. Pemerintah wajib menindak tegas dengan melibatkan aparat yang terkait yaitu: Kementrian Agama, Kepolisian dan pihak-pihak terkait lainnya. Bagi penyelenggara bisnis seksual supaya cepat sadar dan bertaubat karena hal itu merusak kehidupan sosial keagamaan. 2. Kepada masyarakat umum yaitu bagi kaum lelaki baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah supaya menjauhi praktik pernikahan sirri secara online yang tidak terpenuhi syarat serta rukun pernikahan, karena meskipun terpenuhi syarat tetapi tidak dicatatkan harus juga dihindarkan. Oleh karena itu, setiap pernikahan harus dicatatkan supaya ada bedanya nikah dengan benar dan nikah yang tidak sah (kumpul kebo). 3. Persoalan pertentangan hukum Agama dengan Hukum positif seharusnya diselesaikan dahulu, karena harus ada satu pemahaman bahwa hukum positif itu adalah bagian dari hukum agama. Karena itu, kalau sekarang ada Peradilan Agama yang dasarnya adalah Kompilasi Hukum Islam ini harus tegas diatur.

74

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur‟an Abdurrahman, H., S.H., Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Jakarta: Akademika Pressindo,1992 Abd. Somad. Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010 Al-Haja>j bin Muslim, Shahih Muslim. Beirut:Da>r ih}ya>‟ al-T{ura>s, t.t). Juz II. Alimin, Euis Nurlaelawati. Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia. Jakarta: Orbit Publishing. 2013 A-l Jarizi, Abdurrahman.Al- Fiqh „ala Maza>hib Al-Arba‟ah ( Beirut: Daar Al-Fikr, t.t). Juz 4 Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2006 Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010 A.Rahman, Bakri dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang dan Hukum Perdata (BW), Jakarta:PT. Hidakarya Agung, 1981 Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakter, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. II, 1998 As-Subki, Ali Yusuf. Fikih Keluarga (pedoman berkeluarga dalam Islam). Terjemah. Nur Khozin, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010 At-Ta>ya>lis, Abu Daud, Musnad Abu Daud at- Ta>ya>lis Mesir: Da>r Hajr,1419 H/1999 M. Juz III Az-Zuhaili, Wahbah, Fikih Islam wadillatuhu, , (Beirut: Dar al-Fikr 1989 Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang dan Hukum Perdata (BW), Jakarta:PT. Hidakarya Agung, 1981 Basyri Ahmad Azhar, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 1977 Gazaly Abd.Rahman, Fiqh Munakahat, Jakarta:Kencana, 2006.

75

Hadi, Sutrisno, Metodologi Research I, Yogyakarta: Andi Offset, 1989 Hambal, bin Ahmad, Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Beirut : Muassasatu alRisalah, 1421 H/200. Juz 7. Hasan, M. Ali. Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Jakarta: Siraj, 2003 Hasan M. Iqbal, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Jakarta:Ghalia Indonesia, 2002 Hibban , Ibnu, al-Ihsan fi Taqrib Shahih ibn Hibban (Beirut : Muassasatu alRisalah, 1408 H/1988 M). Juz 9 http://news.metrotvnews.com/

/pengertian-nikah-siri-online.

Diunduh

pada

tanggal 19 Maret 2015, pukul.08.00 http://bersamadakwah.net/nikah-siri-online-ini-pandangan-ulama-danpemerintah//. Diunduh pada tanggal 25 Maret 2015, pukul 16.00 http://kumpulansebuahskripsi.blogspot.com/2014/11/studi-analisis-hukum-islamterhadap. Diakses Pada hari jum‟at, 20 Maret 2015 pukul 10.36 Jarizi , Al Abdurrahman, Al- Fiqh „ala Mazaahib Al-Arba‟ah, Beirut: Daar AlFikr, t.th, Juz 4 Kamal, Abu Malik ibn as-Sayyid Salim, Fiqih Sunnah Wanita, (Jakarta: Qisthi Press, 2013) M. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, Cet.ke-2 M. Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Empat Mazhab, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1996, Cet. Ke-15

76

Muawiyah Abu, “ Akad Nikah Melalui Telepon”, artikel diakses pada 22 Maret 2015 dari http://al-atsariyyah.com/akad-wali-melalui-telepon.html Muhdlor, A, Zuhdi, Memahami Hukum Perkawinan, Bandung: Al-Bayan, 1994, Cet. Ke-1 Muhyiddin, Abdush- shomad, dkk, Umat Bertanya Ulama Menjawab (seputar karir, pernikahan, dan keluarga), Jakarta: Rahima, 2008 Mu‟ti Abdul, Inkulturasi Islam: Menyemai Persaudaraan, Keadilan, Dan Emansipasi Kemanusiaan, Jakarta: Al-Wasat Publishing House, 2009 M.Zein Satria Effendi, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer. Jakarta:Kencana, 2004 Nasution, Amir Taat. Rahasia Perkawinan Dalam Islam, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994 Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih), UU No.1 1974 sampai KHI). Jakarta: Kencana, 2004 PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 1974 Tentang Perkawinan Quzwini M., Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, artikel diakses pada 15 Juni 2015 dari Kalsel.kemenag.go.id/file/file/jurnal/csdq1384098941.pdf Ramulyo, M. Idris, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, Cet.ke-2

77

Rusdiana Kama, Jaenal Aripin, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2007 Rusyd, Ibn. Bidayah al-Mujahid al-Muqtasid, Mesir: Syirkah maktabah wa Mathba‟ah Musthafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1960 Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah 3. Terjemah Abdurrahim dan Masrukhin . Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011 Shomad, Abd. Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia. Jakarta: Kencana. 2010, cetakan ke-1 Soetojo, Prawirohamidjojo. Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press:Surabaya, 1994 Sholeh, Asrorun Ni‟am. Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga, Jakarta: ELSAS, 2008 Subagyo, P. Joko. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi IV, Jakarta: Rineka Cipta,1995 Subhan,

Zaitunah. Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan, Jakarta: El-

Kahfi, 2008 Suma, Muhammad Amin, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2005 Surkalam, Luthfi. Kawin Kontrak, Tangerang: CV Pamulang, 2005 Sutrisno, Hadi. Metodologi Research I, Yogyakarta: Andi Offset, 1989 Syakir, Muhammad Fu‟ad. Perkawinan Terlarang, Jakarta: Cendekia, 2002 Tihami A dan Sohari Sahrani. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: Rajawali Pers, 2009

78

Trima Soejono, Pengamatan Ilmu Dokumentasi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan „Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad, Fikih Wanita, Terjemah. M. Abdul Ghoffar. (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar,1998) Waluyu Bambang, Penelitian Hukum dalam Praktek, Cetakan Keempat, Jakarta: Sinar Grafika, 2008 www.iklansatu.com. Diunduh pada tanggal 10 Maret 2015, pukul 12 Zain, yazid PROBLEMATIKA NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF. (STUDI KRITIS MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH). Penyuluh Agama Islam Kan. Kemenag Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur

LAMPIRAN