Fax (0721) BANDAR LAMPUNG 35222

PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG DINAS KEHUTANAN Jl. Basuki Rahmat No. 10 Telp/Fax (0721) 486559 BANDAR LAMPUNG 35222 KEPUTUSAN KEPALA DAERAH DINAS KEHUTANAN PROPINSI LAMPUNG Nomor : SK.28/2000 Tentang : PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN TERHADAP PENGAMBILAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI KAWASAN HUTAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI LAMPUNG Menimbang

:

1. Bahwa dalam upaya pengendalian pemanfaatan hutan dan pemulihan fungsi hutan dengan peran serta masyarakat perlu diatur dengan pemberian izin pemanfaatan dan penerima izin wajib memberikan kontribusi berupa pemberian retribusi atas manfaat yang diperoleh. 2. Bahwa untuk ketertiban pelaksanaan pemanfaatan hutan perlu diatur prosedur memperoleh izin dan Tata Cara Pemungutan Retribusinya dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung.

Mengingat

:

1. Undang-undang No. 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Republik Indonesia tahun 1964 No. 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688). 2. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3292). 3. Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839). 4. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 No. 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

http://www.huma.or.id

5. Peraturan Daerah Propinsi Lampung No. 7 tahun 2000 (Lembaran Daerah Propinsi Lampung tahun 2000 No. 26). 6. Keputusan Gubernur Lampung No. 26 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Lampung No. 7 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pemungutan Terhadap Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Hutan (Lembaran Daerah Propinsi Lampung tahun 2000 No. 37 seri B No.12). MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Pertama

:

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Retribusi Izin Pemungutan Terhadap Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Lampiran I keputusan ini.

Kedua

:

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Izin Pemungutan Terhadap Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Hutan sebagaimana diatur dalam Lampiran II keputusan ini.

Ketiga

:

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya. DIKELUARKAN DI : BANDAR LAMPUNG PADA TANGGAL : 26 AGUSTUS 2000 Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung Pelaksana Tugas, t.t.d. Ir. Nassery Achamad, SH.MM NIP. 460 011 355


Lampiran I Nomor Tanggal

: : :

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung SK.28/2000 26 Agustus 2000

PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN TERHADAP PENGAMBILAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI KAWASAN HUTAN

Bandar Lampung,

Agustus 2000


PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN PEMUNGUTAN TERHADAP PENGAMBILAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI KAWASAN HUTAN I. PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tanggal 4 Mei 1999 tentang Pemerintah Daerah, Daerah Propinsi Lampung telah mengupayakan beberapa terobosan untuk menjabarkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang bersifat lintas daerah Kabupaten dan kota. Upaya yang telah dilakukan dalam bidang kehutanan Pemda Lampung telah mengeluarkan Perda No. 7 tahun 2000 tanggal 24 April 2000 tentang Retribusi Izin Pemungutan Terhadap Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Hutan. Perda No. 7 tahun 2000 ini dimaksudkan agar hutan dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan serta lestari yang diiringi dengan pemanfaatan yang maksimal dalam rangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain daripada itu Perda No. 7 tahun 2000 juga memberikan landasan hukum dan arah pada kelompok masyarakat pengguna hutan yang mendapatkan manfaat dari hasil kawasan hutan melalui pembayaran retribusi yang dana tersebut akan dipergunakan kembali untuk pemulihan fungsi hutan. Berdasarkan PP nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, dalam pasal 3 (ayat 5) butir 4 huruf O “Penetapan pedoman untuk penentuan tarif pemungutan hasil hutan bukan kayu lintas Kabupaten/Kota” merupakan kewenangan Propinsi, sehingga ditindak lanjuti dengan Keputusan Gubernur Lampung 29 Juli 2000 nomor 26 tahun 2000 dan sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung yang mengatur teknis pelaksanaan retribusi izin pemungutan terhadap pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu di kawasan hutan. B. PENGERTIAN-PENGERTIAN 1.

Petugas Pencatat Retribusi (PPR) Petugas Pencatat Retribusi adalah petugas pada Dinas Kehutanan dan Unit Kehutanan Kabupaten yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung dengan tugas menerima, mencatat, menyimpan dokumen bukti setor retribusi dan melaporkan kepada atasan langsungnya.


2.

Petugas Penguji (PP) Petugas Penguji adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan sebagai penguji hasil produksi pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) dikawasan hutan yang dilakukan bersama-sama dengan wajib bayar retribusi.

3.

Pengawas Penguji (PwP) Pengawas Penguji adalah petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan untuk mengawasi pelaksanaan pengujian pemungutan HHBK yang dilaksanakan oleh petugas penguji.

4.

Wajib Bayar Retribusi Wajib bayar retribusi adalah : 4.1 Orang yang tergabung dalam kelompok yang memperoleh izin pemanfaatan kawasan hutan. 4.2 Orang atau badan yang memanfaatkan areal HTI untuk melaksanakan tumpang sari atau komplangan sebagai suatu usaha. 4.3 Orang atau badan yang mengumpulkan dan memperdagangkan HHBK yang tidak berdasarkan kepada izin pemanfaatan kawasan hutan tetapi mempunyai izin sah lainnya.

5.

Petugas Penagih Petugas ini adalah petugas yang ditunjuk Kepala Dinas Kehutanan sebagai penagih untuk menghitung besarnya tagihan retribusi, menerbitkan surat tagihan retribusi, mengadministrasikan dan melaporkan kepada atasannya. Contoh Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) Lampiran 2.

6.

Petugas Pemungut Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunuk oleh Kepala Dinas Kehutanan sebagai pemungut retribusi HHBK terhadap izin sementara.

7.

Wajib Pungut dan Wajib Setor Yang dimaksud wajib pungut dan wajib setor adalah : Ketua kelompok dari kelompok yang memperoleh izin pemanfaatan kawasan hutan. 7.1 Pimpinan pengelola HPHTI yang arealnya terdapat kegiatan komplangan dan tumpang sari. 7.2 Orang atau badan yang memperoleh izin sah lainnya untuk memungut HHBK diareal kawasan pemanfaatan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN 1. 2.

Menjabarkan Perda No. 7 tahun 2000 dan SK Gubernur No. 26 tahun 2000 agar dapat dijalankan secara optimal dilapangan. Memperjelas pemahaman masyarakat dalam pembayaran restribusi izin pemungutan terhadap pengambilan HHBK di kawasan hutan dan izin sah lainnya.


II. OBYEK, JENIS DAN SUBYEK RETRIBUSI A. Obyek Retribusi Yang dimaksud obyek retribusi dalam Perda No. 7 tahun 2000 adalah izin pemanfaatan dan pemungutan serta izin sah lainnya terhadap pengambilan HHBK dari kawasan hutan dan izin sah lainnya dalam rangka pemungutan hasil hutan. B. Jenis HHBK Jenis-jenis HHBK yang dapat dipungut adalah : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Kelompok biji-bijian Kelompok kulit Kelompok buah

: : :

kemiri, kopi, coklat, tangkil, pinang. kulit kayu manis. durian, cempedak, nangka, alpokat, petai jengkol, rambutan, pisang, duku, kelengkeng, pala. Kelompok bunga : cengkeh, cempaka. Kelompok bambu : bambu petung, bambu apus, bambu milah. Kelompok obat-obatan : empon-empon madu. Kelompok getah-getahan : damar, gaharu, karet. Kelompok sarang burung : burung walet. Jenis-jenis tanaman hasil tumpangsari dan komplangan yang terdiri dari singkong, jagung, padi, semangka, nanas, kedelai dan cabai yang dilaksanakan oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri.

C. Subyek Retribusi Subyek Retribusi terdiri dari : 1. 2. 3.

Orang atau Kelompok Tani masyarakat setermpat yang memperoleh izin pemanfaatan kawasan hutan. Pimpinan pengelola HPHTI, badan atau orang yang melakukan tumpangsari dan atau komplangan sebagai badan usaha. Orang atau badan yang memperoleh izin sah lainnya. III. PROSEDUR PEMUNGUTAN RETRIBUSI

A. Penyampaian RKT 1.

Kelompok yang memperoleh izin pemanfaatan kawasan hutan setiap tahun wajib menyampaikan Rencana Karya Tahunan (RKT) kepada Kepala Dinas Kehutanan selambat-lambatnya bulan November dengan tembusan Kepada Kepala Unit Kehutanan Kabupaten.


2.

Berdasarkan rekomendasi teknis dari Kepala Unit Kehutanan Kabupaten, Kepala Dinas Kehutanan mensahkan RKT yang dimaksud.

3.

RKT digunakan sebagai dasar : 3.1 Penetapan target produksi dan perhitungan retribusi serta penetapan SKRD lihat Lampiran 1,2 dan 3. 3.2 Pemantauan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan perijinan dilapangan.

4.

RKT yang diajukan memuat hal-hal sebagai berikut : 4.1 Latar belakang, tujuan dan sasaran Dalam pendahuluan ini memberi gambaran letak lokasi yang dimohon, kondisi areal dan kondisi kelompok selain itu juga menguraikan terhadap tujuan dalam penyusunan RKT tersebut dan menetapan sasaran pada RKT tersebut. 4.2 Rencana Kegiatan Kelompok Kegiatan yang akan dilakukan kelompok dalam 1 tahun dapat berupa : • Rencana Penanaman Kembali atau Perkayaan Tanaman Menguraikan tentang kegiatan yang akan dilakukan oleh kelompok dalam penanaman atau perkayaan tanaman, jenis bibit yang ditanam, pola tanam dan berapa lama kegiatan ini dilaksanakan yang dicerminkan dalam target tahunan. • Rencana Penyediaan Bibit Memuat rencana penyediaan bibit, jenis bibit, jumlah dan darimana bibit diperoleh. • Rencana Konservasi Tanah dan Air Memuat rencana pembuatan bangunan konservatif seperti bangku teras terdiri dari saluran bantu, saluran air dan perlakuan terhadap bagian lokasi yang kelerengannya lebih dari 40%. • Rencana Produksi Memuat hasil produksi berbagai jenis tanaman khususnya tanaman budidaya yang sudah ada dan langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan produksi. • Rencana Pemeliharaan Memuat rencana pemeliharaan tanaman untuk pemulihan fungsi hutan. • Rencana Biaya Menguraikan sumber biaya yang diperoleh untuk melakukan kegiatan pemulihan fungsi hutan dan pengembangan usaha. • Rencana Pengembangan Usaha Menguraikan tentang langkah berikut dalam pengembangan kegiatan kearah usaha yang berkelanjutan yang memanfaatkan sumber daya di hutan maupun di luar hutan. • Rencana Pengembangan Kelembagaan Memuat proses pembentukan kelembagaan, kesepakatan yang dibuat anggota kelompok, hak dan kewajiban anggota kelompok serta


pengembangan lebih lanjut sebagai lembaga ekonomi dari kelompoknya. 4.3 Jadwal Penyelesaian Kegiatan Jadwal kegiatan di buat dalam bentuk bagan/tabel yang menggambarkan jenis-jenis pekerjaan yang akan dilakukan dan waktu penyelesaian pekerjaan. 5.

RKT Pelaksanaan HTI RKT HTI dibuat dan disampaikan sesuai ketentuan yang berlaku dan memuat rencana tumpang sari dan komplangan serta rencana produksinya.

B. Tata Cara Pemungutan 1.

Untuk Kelompok Masyarakat 1.1 Selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari sebelum panen, Ketua Kelompok menyampaikan rencana panen yang meliputi jenis tanaman di lapangan yang dipanen dan luas areal panen serta prakiraan produksi kepada Kepala Dinas Kehutanan dengan tembusan kepada Kepala Unit Kehutanan Kabupaten. 1.2 Berdasarkan taksiran produksi kelompok Petugas Penagih menghitung besarnya retribusi terhutang dan mengeluarkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang dilampiri Daftar Perhitungan Retribusi yang dirinci besarnya cicilan sesuai dengan jadwal panen menurut jenis komoditasnya kepada ketua kelompok dengan tembusan kepada Kepala Unit Kehutanan Kabupaten. Daftar Perhitungan Retribusi lihat Lampiran 3. 1.3 Berdasarkan STRD tersebut Ketua Kelompok memungut retribusi kepada anggotanya dan langsung menyetorkan ke Kas Daerah/Bank Lampung pada ayat penerimaan 1.2.2.032 (Retribusi Pemungutan Terhadap Pengambilan HHBK) atau dapat melalui Bank Pemerintah terdekat untuk ditransfer ke Kas Daerah/ Bank Lampung. Surat Tanda Setoran dibuat rangkap 4 (empat) (model seperti pada lampiran 5), lembar 1 untuk penyetor, lembar ke-2 untuk petugas pencatat Kabupaten, lembar ke-3 untuk Petugas Pencatat Propinsi dan lembar ke-4 untuk Petugas Penagih. 1.4 Waktu pelunasan retribusi paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya STRD dan wajib retribusi berkewajiban mencicil pada setiap tahap panen melalui ketua kelompok dan ketua kelompok langsung menyetorkan ke Kas Daerah/Bank Lampung pada ayat penerimaan 1.2.2.032 dan bukti setor disampaikan ke pihak-pihak sesuai butir 5 diatas.

2.

Untuk Pengusaha HTI 2.1 Berdasarkan RKT yang sudah disahkan ditetapkan target Retribusi dengan STRD. 2.2 Paling lambat 20 hari sebelum panen, pengolah HTI menyampaikan Rencana Panen kepada Dinas Kehutanan Propinsi Lampung dengan


tembusan kepada Dinas Kehutanan setempat yang merinci jenis tanaman, luas areal panen dan prakiraan produksi setiap jenis. 2.3 Kepala Dinas kehutanan memerintahkan Petugas Penguji untuk melakukan pengujian dengan membuat taksasai hasil panen yang dilakukan bersamasama dengan pengolah HTI. 2.4 Hasil pengujian dituangkan dalam Berita Acara Pengujian yang akan digunakan untuk penetapan STRD. 2.5 Berdasarkan STRD membayar lunas/membayar dimuka tagihan Retribusi melalui Kas Daerah/Bank Lampung pada ayat penerimaan 1.2.2.032. (Retribusi Pemanfaatan Terhadap Pengambilan HHBK) dengan bukti setoran rangkap 4 : lembar 1 untuk penyetor, lembar ke-2 untuk Dinas Kehutanan, lembar ke-3 untuk Dinas Kehutanan Propinsi dan lembar ke-4 untuk Petugas Penagih, (Format bukti setoran lihat lampiran 5). 3.

Untuk Pemegang Izin Sah Lainnya 3.1 Yang dimaksud izin sah lainnya dalam ketentuan ini adalah IPKTM yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Propinsi untuk hutan kayu dan non kayu. 3.2 Retribusi (sebelumnya PSDH yang disetor ke Pusat) oleh pemegang izin disetor dimuka/langsung dilunasi ke Kas Daerah/Bank Lampung pada ayat penerimaan 1.2.2.032 dan bukti setor dibuat rangkap 4 : Lembar 1 untuk Penyetor, Lembar ke-2 untuk Dinas Kehutanan, Lembar ke-3 untuk Dinas Kehutanan Propinsi dan Lembar ke-4 untuk Petugas Penagih, (Format bukti setoran lihat lampiran 5). 3.3 Bagi hasil Retribusi/Izin Kehutanan Daerah berdasarkan izin (IPKTM) Dinas Kehutanan Kabupaten alokasi untuk Propinsi disetor ke Kas Daerah/Bank Lampung ayat penerimaan 1.2.2.032

C. Pembinaan, Pengawasan dan Pengujian 1. 2. 3.

Pembinaan lapangan dalam rangka pemberdayaan masyarakat penyiapan RKT dan penyiapan tata usaha retribusi dilakukan oleh petugas pendamping dan atau Petugas Teknis yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Kehutanan. Pengawasan dilakukan oleh Kepala Dinas Kehutanan dan atau Kepala Unit Kehutanan Kabupaten. Pengujian hasil produksi dilakukan oleh Petugas Penguji bersama dengan ketua kelompok/wajib retribusi untuk pengendalian, pengawasan dan intesifikasi Retribusi.

D. Pelaporan 1.

Setiap bulan ketua kelompok menyampaikan laporan hasl produksi dan penyetoran retribusi kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Cabang Dinas Kabupaten, lihat lampiran 6 dan 7.


2. 3. 4. 5.

Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten/KRDK menyampaikan laporan bulanan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten dengan tembusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi, lihat lampiran 8 dan 9. Kepala Dinas Kabupaten menyampaikan laporan berkala setiap bulan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi, lihat lampiran 10 dan 11. Kepala Dinas Kehutanan menyampaikan laporan kepada Gubernur Lampung, lihat lampiran 12 dan 13. Paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya Kepala Dinas Kehutanan membuat perincian bagi hasil Retribusi dan Upah Pungut masing-masing Kabupaten. IV. SANKSI

1.

2. 3.

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 5% (lima persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Pemegang izin yang melanggar ketentuan yang berlaku dan tidak memenuhi kewajibannya akan dikenakan sanksi izin yang diberikan dicabut. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan dan atau kelestarian hutan, menduduki kawasan hutan secara tidak sah dan memanfaatkan kawasan hutan tanpa izin akan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. V. LAIN-LAIN

1. 2.

3. 4. 5. 6.

Orang-orang yang memanfaatkan kawasan hutan lindung dan kawasan hutan lainnya sebagai areal budidaya dan sudah berproduksi tetapi belum tergabung dalam kelompok, perlu dijaring sebagai Wajib Retribusi dan dibina agar berkelompok. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : 2.1 Inventarisasi petani yang memanfaatkan kawasan hutan dan mencatat hal-hal yang berkenaan dengan nama, alamat, luas aeral garapan, jenis dan jumlah tanaman budidaya dan prakiraan produksinya (format isian lihat lampiran 14). 2.2 Membuat pernyataan kesediaan untuk bergabung dalam kelompok (lihat lampiran 15). 2.3 Menyatakan kesediaan membayar dan pelaksanaan Retribusi (lihat lampiran 16). 2.4 Pernyataan kesediaan membayar dan pelaksanaan Retribusi (lihat lampiran 17). Berdasarkan hasil inventarisasi Kepala Dinas mengeluarkan izin sementara Pemungutan HHBK yang masa berlakunya 1 tahun. Berdasarkan data inventarisasi, khususnya yang menyangkut hasil produksi Petugas Penagih menerbitkan STRD. Pembayaran/pelunasan Retribusi dapat dicicil paling lama 3 bulan dan cicilan dilakukan pada setiap tahap panen. Petugas Pemungut melakukan pemungutan pada setiap tahap cicilan/panen dengan menggunakan tanda bukti pembayaran yang dibuat rangkap 4 : Lembar ke-1 untuk Penyetor, Lembar ke-2 untuk Dinas Kehutanan, Lembar ke-3 untuk Dinas


7. 8.

Kehutanan Propinsi dan Lembar ke-4 untuk Petugas Penagih, (Format bukti setoran lihat lampiran 5). Petugas Pemungut harus segera menyetor pungutan ke Kas Daerah/Bank Lampung pada ayat penerimaan 1.2.2.032 paling lama 6 hari setelah menerima pembayaran dari Wajib Retribusi. Petugas Pemungut setiap akhir bulan melaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi. VI. PENUTUP

Dengan telah diundangkannya Perda No. 7 tahun 2000 diharapkan maksud dan tujuannya dapat tercapai. Salah satu untuk mencapai hal tersebut telah diupayakan melalui petunjuk juknis ini. Diharapkan juknis ini dapat mempercepat pemahaman terhadap pengajuan dan pembayaran retribusi izin pemungutan terhadap pengambilan hasil hutan bukan kayu di kawasan hutan. Akhirnya diharapkan petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dapat melakukan pembangunan kehutanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan serta hutan aman dan lestari. Bandar Lampung, 28 Agustus 2000 KEPALA DINAS KEHUTANAN PROPINSI LAMPUNG PELAKSANA TUGAS, t.t.d. Ir. Hi. Nassery Achmad, SH.MM NIP. 460. 011 355


Lampiran : 1 PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG DINAS KEHUTANAN PROPINSI LAMPUNG SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) Nomor : ........................................................................... Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 dan menunjuk Laporan Rencana Panen dan Taksasi Produksi maka ditetapkan bahwa : Nama Wajib Bayar Alamat

: :

RPH BKPH/CDK Kab. Register No.

: : :

Untuk membayar Retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu sebesar : Rp ................................... ( .......................................................................................................................................... ) Pembayaran Retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah/Bank Lampung pada ayat penerimaan 1.2.2.032 (RIPTP HHBK di kawasan hutan) atau ditransfer melalui Bank Pemerintah ke Kas Daerah/Bank Lampung pada Ayat Penerimaan 1.2.2.032 selambat-lambatnya pada tanggal .............................. bulan ................................ tahun .............................. ..........................,......................... 20 ............ Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung,

( ......................... ) Lembar disampaikan kepada : 1. 2. 3. 4.

(satu) Wajib Bayar (dua) Petugas Penagih (tiga) Petugas Penguji (empat) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten yang bersangkutan.


Lampiran : 2 LAPORAN RENCANA PANEN/PRODUKSI Dinas Kehutanan Kabupaten CDK/RDK Kecamatan Register No

Jenis Hasil Hutan Bukan Kayu

: : : : Luas (Ha)

Nama Kelompok Alamat Luas Areal Jumlah Anggota Rencana Panen Volume Produksi (Ton/Kg/buah)

Jangka Waktu Panen Bulan

: : : :

Kesanggupan Waktu Bayar Retribusi Bulan

Ket.

................................. , .................................... 2000 Ketua Kelompok,

( ................................................... )



Lampiran : 3 DAFTAR PERHITUNGAN RETRIBUSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU Nama Pemegang Izin Nomor Izin Alamat No


: ............................................................................................. : ............................................................................................. : .............................................................................................

Tarif Volume Retribusi per (Kg/Ton/Btg/Kpg/dsb) satuan

Nilai Retribusi (Rp)

Ket.

Jumlah

Lembar ke : Disampaikan kepada 1. 2. 3. 4.

Disampaikan kepada Pemegang Izin/ Ketua kelompok. Dinas Kehutanan Propinsi Lampung. Dinas Kehutanan Kabupaten. Arsip

........................, ..................... 20 ................ Petugas Penguji, Nama NIP Tanda Tangan


Lampiran : 4 PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG DINAS KEHUTANAN PROPINSI LAMPUNG SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) Nomor : ........................................................................ Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 dan menunjuk Laporan Rencana Panen dan Taksasi Produksi Hasil ditetapkan bahwa : Nama Wajib Bayar Alamat

: :


: : :

Untuk membayar Retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu sebesar : Rp ................................... ( .......................................................................................................................................... ) Pembayaran Retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah/Bank Lampung pada ayat penerimaan 1.2.2.032 (RIPTP HHBK di kawasan hutan) atau ditransfer melalui Bank Pemerintah ke Kas Daerah/Bank Lampung pada Ayat Penerimaan 1.2.2.032 selambat-lambatnya pada tanggal .............................. bulan ................................ tahun .............................. ......................... , ........................ 20 ............ Petugas Penagih, Nama/ NIP

........................................... ...........................................

Tanda tangan

Lembar ke: 1. (satu) disampaikan kepada Pemegang Izin/Ketua Kelompok. 2. (dua) Dinas Kehutanan Propinsi Lampung. 3. (tiga) Dinas Kehutanan Kabupaten. 4. Arsip


Lampiran : 5 BUKTI BAYAR RETRIBUSI PERDA NO.7 TAHUN 2000 Telah diterima uang dari Nomor Izin Alamat Uang sejumlah

: ............................................................................................ : ............................................................................................ : ............................................................................................

: ............................................................................................ ............................................................................................

Guna Pembayaran Retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu yang terdiri dari : Jenis : ................................. ................................. .................................

Sebesar :

Rp. Rp. Rp.

................................ , ....................... 2000 Yang Menerima Ketua Kelompok Tanda Tangan Nama Kedudukan Rp.

Lembar ke : Disampaikan kepada 1. (satu) untuk Wajib Bayar. 2. (dua) untuk Arsip.


: : :

Lampiran : 5 BUKTI BAYAR RETRIBUSI PERDA NO.7 TAHUN 2000 Telah diterima uang dari Nomor Izin Alamat Uang sejumlah

: ............................................................................................ : ............................................................................................ : ............................................................................................

: ............................................................................................ ............................................................................................

Guna Pembayaran Retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu yang terdiri dari : Jenis : ................................. ................................. .................................

Sebesar :

Rp. Rp. Rp.

................................ , ....................... 2000 Petugas Pemungut Tanda Tangan Nama Kedudukan Rp.

Lembar ke : Disampaikan kepada 1. (satu) untuk Wajib Bayar. 2. (dua) untuk Kepala Cabang Dinas. 3. (tiga) untuk Dinas Kehutanan Kabupaten. 4. (empat) untuk Arsip.


: : :

Lampiran : 6 Setoran seperti ini yang Ke .........dalam tahun ..........

SURAT TANDA SETORAN

Kepada Kas Daerah Propinsi Lampung

Lembar ke I Model: Bend. 17 Setoran seperti ini yang terakhir telah dilakukan pada tanggal ..................................No. 95.B

KAS DAERAH PROPINSI LAMPUNG (PT. BANK LAMPUNG)

................................................................ ................................................................

Harap menerima uang sebesar Rp. (dengan huruf) ................................................................................................................................................ yaitu : .................................................................................................................................... ................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................ Mata Pembukuan : - Ayat ............................. - Kontra Pos ...................

.................tanggal............. ..........................................*)

(...........................................) *) Jabatan dan tanda tangan si penyetor


Uang tersebut diatas Diterima : ................. Tgl .................. ( ...................................... ) Nama

( ...................................... ) Pemegang Kas Daerah


Lampiran : 7 LAPORAN REALISASI HASIL PRODUKSI BULAN ........................................................... Dinas Kehutanan Kabupaten CDK/RDK Kecamatan Register

No


: : : :

Nomor Izin Nama Kelompok Alamat Luas Areal Jumlah Anggota Luas (Ha)

Target Produksi (Kg/Ton/buah)

: : : : :

Realisasi Produksi s/d Bulan lalu

Bulan ini

s/d Bulan ini

Ket.

Jumlah

................................. , ............................ 20 ......................... Ketua Kelompok, Lembar ke disampaikan kepada : 1. (satu) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten 2. (dua) Kepala Dinas Kehutanan Propinsi 3. (tiga) Kepala Cabang Dinas Kehutanan/Ranting Dinas Kehutanan 4. (empat) arsip.


____________________________

Lampiran : 8 LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN RETRIBUSI BULAN ............................................................................ Dinas Kehutanan Kabupaten CDK/RDK Kecamatan Register

Jenis Hasil Hutan No Bukan Kayu

: : : :

Nomor Izin Nama Kelompok Alamat Luas Areal Jumlah Anggota

: : : : :

Realisasi Produksi Luas (Ha)

STRD (Rp.)

s/d Bulan lalu

Bulan ini

s/d Bulan ini

Sisa

Ket.

Jumlah

................................. , ............................ 20 ......................... Ketua Kelompok, Lembar ke disampaikan kepada : 1. (satu) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten 2. (dua) Kepala Dinas Kehutanan Propinsi 3. (tiga) Kepala Cabang Dinas Kehutanan/Ranting Dinas Kehutanan 4. (empat) arsip.


____________________________

Lampiran : 9 LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN RETRIBUSI BULAN ............................................................................ Dinas Kehutanan Kabupaten : CDK/RDK : Ijin No Nama Kelompok

Nomor

Register

Luas (Ha)

Target Produksi


Bulan ini

s/d Bulan ini

Sisa

Ket.

Jumlah

................................. , ............................ 20 ......................... Cabang Dinas Kehutanan/Ranting Dinas Kehutanan, Lembar ke disampaikan kepada : 1. (satu) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten 2. (dua) Kepala Dinas Kehutanan Propinsi 3. (tiga) arsip.

____________________________


Lampiran : 10 LAPORAN REKAPITULASI SETORAN RETRIBUSI BULAN ............................................................................ Dinas Kehutanan Kabupaten : CDK/RDK : Ijin No Nama Kelompok

Nomor

Register

Luas (Ha)

Target Setoran

Realisasi Setoran s/d Bulan lalu

Bulan ini

s/d Bulan ini

Sisa

Jumlah

Cabang Dinas Kehutanan/RDK ................................. ............................. Lembar ke disampaikan kepada : 1. (satu) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten 2. (dua) Kepala Dinas Kehutanan Propinsi ..............................................................


Ket.

Lampiran : 11 LAPORAN REKAPITULASI HASIL PRODUKSI BULAN ................................................................... Dinas Kehutanan Kabupaten : No

Cabang Dinas Kehutanan

Ijin Nomor

Register

Luas

Target Produksi


Bulan ini

s/d Bulan ini

Sisa

Ket.

Jumlah

................................. , ............................ 20 ......................... Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten, ...................................... Lembar ke disampaikan kepada : 1. (satu) Kepala Dinas Kehutanan Propinsi 2. (dua) Bupati/Walikota 3. (tiga) arsip.

____________________________


Lampiran : 12 LAPORAN REKAPITULASI SETORAN RETRIBUSI BULAN .......................................................................... Dinas Kehutanan Kabupaten : No


Ijin Nomor

Register

Luas

Target Setoran

Realisasi Setoran s/d Bulan lalu

Bulan ini

s/d Bulan ini

Sisa

Ket.

Jumlah

................................. , ............................ 20 ......................... Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten, ...................................... Lembar ke disampaikan kepada : 1. (satu) Kepala Dinas Kehutanan Propinsi 2. (dua) Bupati/Walikota 3. (tiga) arsip.

____________________________


Lampiran : 13 LAPORAN REKAPITULASI HASIL PRODUKSI BULAN ................................................................... Dinas Kehutanan Propinsi Lampung : No

Dinas Kehutanan Kabupaten

Ijin Nomor

Register

Luas

Realisasi Produksi

Target Produksi

s/d Bulan lalu

Bulan ini

s/d Bulan ini

Sisa

Ket.

Jumlah

.

................................ , ............................ 20 ......................... Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung,

( ...................................................... )


Lampiran : 14 LAPORAN REKAPITULASI SETORAN RETRIBUSI BULAN .......................................................................... Dinas Kehutanan Propinsi Lampung : No


Ijin Nomor

Register

Luas

Realisasi Setoran

Target Setoran

s/d Bulan lalu

Bulan ini

s/d Bulan ini

Sisa

Ket.

Jumlah

.

................................ , ............................ 20 ......................... Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung,

( ...................................................... )


Lampiran 15 BERITA ACARA PEMANTAUAN Nomor : ........................................... Pada hari ini ...................... Tanggal ................ Bulan ................Tahun kami selaku petugas penguji yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung No ..............................Tanggal ..................Tahun .................. telah melakukan pemantauan HHBK dengan hasil sebagai berikut : 1.

2.

Lokasi pemantauan : a. Nama Kelompok b. Desa/Kecamatan c. Register No. d. RPH/RDK/Kab.

: : : :

Sample plot dan perhitungan produksi : Sample Plot

No Luas

Jenis

Volume

Perhitungan Produksi Rata-rata/ Luas Total Ha

Masa Panen

Ket.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ....................................................... Disaksikan oleh : Petugas .........................., 1. 2.

...................... ....................... ( ..................................................... ) Mengetahui : Kepala Cabang Dinas Setempat

( ................................................ )


Lampiran II Nomor Tanggal

: : :

Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung SK.28/2000

PETUNJUK TEKNIS

PELAKSANAAN IZIN PEMUNGUTAN TERHADAP PENGAMBILAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI KAWASAN HUTAN

Bandar Lampung,

Agustus 2000


PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN IZIN PEMUNGUTAN TERHADAP PENGAMBILAN HHBK DI KAWASAN HUTAN I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Propinsi Lampung telah mengupayakan beberapa terobosan untuk menjabarkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang bersifat lintas Kabupaten/kota. Upaya yang telah dilakukan dalam bidang kehutanan, antara lain ditetapkannya Perda No. 7 tahun 2000 tentang Retribusi Izin Pemungutan Terhadap Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu di Kawasan Hutan. Perda No. 7 tahun 2000 ini dimaksudkan agar hutan dapat dikelola secara optimal dan berkelanjutan serta lestari yang diiringi dengan pemanfaatan yang maksimal dalam rangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain daripada itu Perda No. 7 tahun 2000 juga memberikan landasan hukum dan arah kelompok masyarakat pengguna kawasan hutan, yang mendapatkan manfaat dari hasil kawasan hutan melalui pembayaran retribusi, yang dana tersebut akan dipergunakan kembali untuk pemulihan fungsi hutan. Berdasarkan PP nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom, dalam pasal 3 (ayat 5) butir 4 huruf O “Penetapan pedoman untuk penentuan tarif pemungutan hasil hutan bukan kayu lintas Kabupaten/Kota” merupakan kewenangan Propinsi, sehingga ditindak lanjuti dengan Keputusan Gubernur Lampung 29 Juli 2000 nomor 26 tahun 2000 dan sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung yang mengatur teknis pelaksanaan izin pemungutan terhadap pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu di kawasan hutan. B. Maksud dan Tujuan 1. 2. 3.

Menjabarkan Perda No. 7 tahun 2000 dan SK Gubernur No. 26 tahun 2000 agar dapat dijalankan secara optimal dilapangan. Mempercepat pelaksanaan Perda No. 7 tahun 2000. Memudahkan masyarakat dalam memahami Tata Cara dan persyaratan Izin Pemungutan terhadap Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu di kawasan hutan serta pembayaran retribusinya.


II. LOKASI PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) A. Lokasi areal Pemanfaatn HHBK adalah bagian kawasan Hutan Produksi, kawasan Hutan Lindung dan blok pemanfaatan pada Taman Hutan Raya/Kawasan konservasi yang tidak dibebani hak-hak lain dibidang kehutanan. B. Dalam hal ini areal pemanfaatan HHBK termasuk pada areal pencadangan Hutan Kemasyarakatan (HKM) berupa : 1. 2.

Bagian kawasan hutan yang sudah menjadi areal budidaya masyarakat untuk Tanaman Perkebunan dan Tanaman Pangan. Bagian kawasan hutan yang berupa lahan gundul, padang alang-alang dan belukar. III. PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEROLEH IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU

A. Persyaratan Izin 1.

Izin diberikan kepada masyarakat setempat yang tergabung dalam kelompok tani/koperasi atau lembaga masyarakat lokal yang melakukan agroforestry (wanatani) di kawasan hutan dan atau masyarakat setempat sekitar hutan yang penghidupannya tergantung kepada hutan.

2.

Rakyat lokal tersebut untuk memperoleh izin harus dalam bentuk kelompok tani atau badan hukum (koperasi) atau lembaga masyarakat lokal yang sah.

3.

Kelompok yang dibentuk oleh rakyat lokal harus jelas susunan pengurus dan anggota-anggotanya dan diketahui oleh kepala desa dan camat setempat.

B. Tata Cara Permohonan Izin Lokasi pemanfaatan izin dapat diberikan dengan tata cara sebagai berikut : 1. Pada kawasan Hutan Lindung (belum dibebani hak-hak lain dibidang kehutanan). Berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan, kelompok mengajukan usulan dengan tahapan sebagai berikut : 1.1 Usulan kelompok ditujukan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung. Usulan kelompok tersebut berupa surat diatas kertas bermeterai yang ditujukan kepada Gubernur Lampung Cq. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung dengan alamat : Jln. Basuki Rachmat No. 10 Bandar Lampung, lihat Lampiran 1.


1.2 Usulan kelompok tersebut dilampiri antara lain : 1.2.1 Proposal/Rencana Kerja Proposal/Rencana Kerja ini disusun dengan memuat hal-hal sebagai berikut : •

Pendahuluan Menguraikan gambaran tentang letak lokasi yang dimohon, keadaan vegetasi, yang meliputi luas tanaman budidaya, tanah gundul, semak belukar, hutan sekunder dan jumlah petani penggarap/anggota kelompok serta tempat tinggal petani penggarap. Selain daripada itu diuraikan pula tentang keberadaan kelompok, kondisi kelompok saat ini, fasilitas yang dimiliki kelompok dan rencana pengembangan kelembagaan kelompok selanjutnya. Selanjutnya diuraikan pula mengenai maksud dan tujuan kelompok memohon izin areal kawasan hutan dimaksud.

•

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan Rencana Penanaman Kembali atau Perkayaan Tanaman Menguraikan tentang kegiatan yang akan dilakukan oleh kelompok dalam penanaman atau perkayaan tanaman, jenis bibit yang ditanam, pola tanam dan berapa lama kegiatan ini dilaksanakan yang dicerminkan dalam target tahunan. Rencana Penyediaan Bibit Memuat rencana penyediaan bibit, jenis bibit, jumlah dan darimana bibit diperoleh. Rencana Konservasi Tanah dan Air Memuat rencana pembuatan bangunan konservatif seperti bangku teras terdiri dari saluran bantu, saluran air dan perlakuan terhadap bagian lokasi yang kelerengannya lebih dari 40%. Rencana Produksi Memuat hasil produksi berbagai jenis tanaman khususnya tanaman budidaya yang sudah ada dan langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan produksi. Rencana Pemeliharaan Memuat rencana pemeliharaan tanaman untuk pemulihan fungsi hutan. Rencana Biaya Menguraikan sumber biaya yang diperoleh untuk melakukan kegiatan pemulihan fungsi hutan dan pengembangan usaha.


•

Rencana Pengembangan Usaha Menguraikan tentang langkah berikut dalam pengembangan kegiatan kearah usaha yang berkelanjutan yang memanfaatkan sumber daya di hutan maupun di luar hutan. Rencana Pengembangan Kelembagaan Memuat proses pembentukan kelembagaan, kesepakatan yang dibuat anggota kelompok, hak dan kewajiban anggota kelompok serta pengembangan lebih lanjut sebagai lembaga ekonomi dari kelompoknya. Kesimpulan

1.2.2 Photo copy KTP Ketua dan Sekretaris Pengurus kelompok berikut daftar susunan anggota kelompoknya atau akte pendirian koperasi atau akte pendirian lembaga masyarakat lokal yang sah lainnya. 1.2.3 Surat Kuasa Mutlak dari anggota kepada ketua kelompok yang dilampiri photo copy KTP dan daftar anggota kelompok yang diketahui Kepala Desa setempat lihat Lampiran 2, hal ini dimaksudkan untuk : Bahan evaluasi bahwa anggota kelompok benar-benar rakyat setempat dan masyarakat yang selama ini telah memanfaatkan kawasan hutan sebagai sumber penghidupannya. Memudahkan jalur pembinaan, pemanfaatan dan pengawasan. Memudahkan penyelesaian sengketa antara anggota dan pemerintah. Pengembangan kelembagaan yang mandiri, berdaya dan bertanggung jawab. 1.2.4 Rekomendasi dari Camat sebagai pernyataan dan tanggung jawab domisili pengurus kelompok dan anggota. Berisikan tentang 3 hal yaitu : Kebenaran status hukum kelompok. Kebenaran status anggota kelompok adalah rakyat lokal sekitar hutan, dimana lokasi izin tersebut diajukan. Kebenaran anggota kelompok mempunyai ketergantungan terhadap kawasan hutan. 1.2.5 Rekomendasi Kepala Desa Kehutanan Kabupaten menyangkut tanggung jawab :

setempat

Lokasi izin berada pada areal yang dicadangkan. Areal yang dimohon tidak ada konflik atau tumpang tindih dengan perizinan lain.


Areal layak secara teknis untuk izin pemanfaatan. Advis teknis berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan IPHHBK. 1.2.6 Peta Lokasi Peta Lokasi dapat berupa sket yang memuat gambaran lokasi yang ditambah informasi lain yang mendukung misalnya tanda-tanda alam dengan skala 1: 50.000 atau 1 : 10.000. 1.2.7 Pernyataan Kesanggupan Beberapa pernyataan kesanggupan dari ketua kelompok untuk mewakili anggota yang berupa : Mengelola bagian kawasan yang diberikan izin kepadanya dengan sebaik-baiknya dimaksudkan sebagai cerminan kesepahaman antara kelompok dan pemerintah bahwa areal tersebut akan diurus berdasarkan prinsip manfaat dan lestari, lihat Lampiran 3. Melakukan kegiatan penanaman dan atau perkayaan tanaman dimaksudkan sebagai pengertian dan tanggung jawab kelompok bahwa bagian kawasan yang dikelola akan dipulihkan fungsinya, pengembangan produktivitas dan keaneka ragaman hayati, lihat Lampiran 4. Tidak akan mengalihkan areal ini kepada pihak lain dimaksudkan bahwa areal tersebut tidak akan dijaminkan kepada pihak lain dengan alasan apapun, lihat Lampiran 5. Membayar retribusi dimaksudkan sebagai pengertian dan pemahaman kelompok terhadap tanggung jawabnya kepada negara dan mencerminkan adanya kontribusi dari anggota kelompok kepada negara, lihat Lampiran6. Melakukan pengamatan hutan sebagai kewajiban melindungi hutan oleh pemegang izin, meliputi pengamanan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak dan kebakaran sesuai ketentuan pasal 48 ayat (3) Undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, lihat Lampiran 7. 1.3 Kepala Dinas Kehutanan Propinsi melakukan penelitian/pemeriksaan. Dalam melaksanakan tugas Penelitian/Pemeriksaan dapat dibantu oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, Tim akan meneliti, menilai dan memberi saran kepada Kepala Dinas dalam waktu satu minggu setelah usulan/permohonan diterima. 1.4 Penetapan Izin. Berdasarkan hasil penelitian, penilaian dan saran tim maka Kepala Dinas dapat menetapkan izin pemanfaatan pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu


di kawasan hutan atas sebagian kelompok atau menolak izin tersebut dalam waktu 7 hari kerja setelah permohonan diajukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung. 2.

Pada Kawasan Hutan Lindung yang telah ada izin HKM. Untuk lokasi-lokasi yang telah ada izin HKM-nya ditempuh dengan Tata Cara sebagai berikut : 2.1 Kelompok/koperasi menyampaikan Rencana Kegiatan yang memuat rencana penanaman kembali, penyediaan bibit, konservasi tanah dan air, produksi, pemeliharaan, biaya, pengembangan usaha dan pengembangan kelembagaan. 2.2 Dalam penyampaian Rencana Kegiatan dilampiri antara lain : - Peta lokasi, peta lokasi dapat dibuat berupa sket dan ditambah informasi lain sehingga jelas dengan skala 1 : 50.000 atau 1 : 10.000 - Daftar anggota berisikan data nama, pekerjaan, no. KTP, status dan alamat anggota kelompok yang mengikuti HKM dengan diketahui Kepala Desa setempat. - Photo copy izin HKM/Izin percobaan ini dilampirkan sebagai bahan monitor dan alat penetapan keputusan lebih lanjut. 2.3 Rencana Kegiatan disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung. Dengan menggunakan surat diatas kertas bermeterai rencana kegiatan disampaikan di Gubernur Cq. Kepala Dinas Kehutanan. 2.4 Rencana Kegiatan yang disampaikan segera diteliti dan dibahas. Rencana Kegiatan diteliti dan dibahas oleh tim yang ditetapkan Kepala Dinas Kehutanan dalam jangka waktu paling lama 7 hari sejak rencana kegiatan diterima dan dibuatkan hasil penelitian dan saran untuk pertimbangan Kepala Dinas. 2.5 Penetapan Izin. Nota hasil penelitian dan saran tim digunakan untuk pertimbangan penetapan izin oleh Kepala Dinas Kehutanan dalam jangka waktu 7 hari kerja setelah permohonan diajukan oleh tim kepada Kepala Dinas.

3.

Pada Kawasan Hutan Produksi Khusus pada kawasan hutan produksi yang merupakan areal kawasan telah dibebani hak-hak dibidang kehutanan, penarikan retribusi dikenakan pada kegiatan yang memanfaatkan lahan secara optimal. Dengan demikian beban retribusi telah melekat seiring dengan pengesahan RKT yang diajukan. Adapun Tata Cara penyampaiannya sebagai berikut : 3.1 Pemegang ijin HTI mengajukan usulan RKT yang memuat Rencana tumpangsari, komplangan, pemungutan HHBK lain serta prakiraan produksinya.


3.2 Usulan RKT oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung, HHBK atau perhitungan target retribusi (SKRD), lihat Lampiran 8 dan 9. 3.3 Kepala Dinas memberitahukan besarnya retribusi terhutang dengan SKRD. 3.4 Pada awal produksi/panen petugas penguji dan pengawas penguji melaksanakan pengujian hasil produksi bersama-sama Pemegang izin HTI dan membuat Berita Acara Hasl Pengujian, lihat Lampiran 10. 3.5 Berita Acara Hasil Pengujian yang di buat oleh Petugas Penguji dan Pengawas Penguji diketahui Petugas Pemegang HTI, digunakan untuk penetapan STRD, lihat Lampiran 11. IV. MASA BERLAKUNYA IZIN A. Izin pemungutan terhadap pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu di kawasan hutan khususnya di Hutan Lindung berlaku 10 (sepuluh) tahun. B. Dalam jangka waktu 2-3 tahun dievaluasi untuk mengetahui layak tidaknya masyarakat yang memperoleh izin tersebut mengelolanya. C. Izin tidak berlaku lagi bila : 1. Kelompok Tani Hutan tidak melaksanakan ketentuan yang telah disepakati. 2. Melanggar ketentuan dalam prinsip pengelolaan hutan lestari misal menebang pohon, menambang dan lainnya. 3. Memindahkan Pal batas kawasan hutan. 4. Masa berlaku izin telah habis. 5. Memindah tangan izin tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung. D. Pada areal kawasan hutan Produksi lamanya izin sesuai dengan berlakunya izin PHTI. E. Bila izin telah berakhir, maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut : 1. Segala aset yang berupa barang-barang tidak bergerak (pohon, tanaman dan sebagainya) jadi milik negara. 2. Tidak diperkenankan melakukan pungutan/panen sebelum mendapat izin baru/perpanjangan. 3. Pemegang izin ini membayar tunggakan retribusi terutang kepada pemerintah. 4. Pemerintah dibebaskan dari tanggung jawab yang menjadi beban pemegang izin berkaitan dengan pihak ke III. V. LAIN-LAIN A. Terhadap orang-orang yang telah memanfaatkan kawasan hutan sebagai awal budidaya dan ada produksi pada bagian yang belum diusulkan/ditetapkan sebagai areal kelompok, dapat diberikan izin sementara pemungutan HHBK yang berlaku selama 1 tahun. B. Tata cara pemberian izin adalah sebagai berikut : 1. Inventarisasi petani yang memanfaatkan kawasan hutan dan mencatat hal-hal yang berkenaan dengan nama, alamat, luas areal garapan, jenis dan jumlah tanaman budidaya dan prakiraan produksinya (format isian lihat Lampiran 12).


2.

Membuat pernyataan kesediaan untuk bergabung dalam kelompok (lihat Lampiran 13). 3. Pernyataan kesediaan membayar dan Pelaksanaan Retribusi (lihat Lampiran 14). 4. Pernyataan mematuhi ketentuan yang berlaku (lihat Lampiran 15)/ C. Inventarisasi dilaksanakan oleh Petugas Dinas Kehutanan Kabupaten yang diusulkan oleh Kepala Dinas yang bersangkutan dan atau Petugas Dinas Kehutanan Propinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas. D. Berdasarkan Laporan Hasil Inventarisasi dan kesadaran masyarakat memenuhi persyaratan dan kewajibannya, kepada Dinas Kehutanan menerbitkan ijin sementara pungutan HHBK. E. Kepala Dinas Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ijin sementara di wilayah kerjanya dan lingkup makro secara periodik kepada Kepala Dinas Kehutanan Propinsi. VI. PENUTUP Dengan telah diundangkannya Perda No.7 tahun 2000 diharapkan maksud dan tujuannya dapat tercapai, salah satu untuk mencapai hal tersebut telah diupayakan melalui petunjuk teknis ini. Diharapkan juknis ini dapat mempercepat pemahaman terhadap pengajuan permohonan ijin dan kelancaran proses dapat ditunjang secara maksimal. Akhirnya diharapkan petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi kita semua dapat melakukan pembangunan kehutanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat disekitar hutan serta hutan aman dan lestari. Bandar Lampung, 26 Agustus 2000 Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung Pelaksana Tugas, t.t.d. Ir. Hi. Nassery Achmad, SH, MM NIP. 460 011 355


Lampiran : 1 .............................. , ...................... 2000 Kepada Yth : Bapak Gubernur Lampung Cq. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung Jl. Basuki Rahmat No.10 Bandar Lampung Dengan telah diundangkannya Perda No. 7 Tahun 2000 tanggal 24 April 2000 dan menunjuk Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Nomor ................. bersama ini kami : Nama No. KTP Kelompok Register RPH/RDK/Kab

: : : : :

Untuk mengajukan izin pemungutan terhadap pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu dikawasan hutan register ................. dengan kelengkapan persyaratan sebagaimana terlampir. Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dikabulkan. Tembusan Kepada Yth : 1. Bupati 2. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten

Ketua Kelompok

Materai

( .......................... )


Lampiran : 2 SURAT KUASA MUTLAK Pada hari ini ........................ tanggal ........................ bulan ...................... tahun ........... kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa : Nama : Pekerjaan : No. KTP : Alamat : Selanjutnya disebut sebagai PIHAK I Nama : Pekerjaan : No. KTP : Alamat : Selanjutnya disebut sebagai PIHAK II Untuk mengurus perizinan pemungutan terhadap pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu di kawasan hutan .........................di Reg ................... yang berbatasan dengan Ds ............. Kel. ..................... Kab. .................... PIHAK I telah menguasakan sepenuhnya pada PIHAK II. Hal-hal yang timbul akibat pengurusan izin tersebut akan ditanggung secara musyawarah sesuai aturan dalam kelompok. Demikian surat kuasa ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Bandar Lampung, .......................................... Yang menerima Kuasa PIHAK II

Yang membuat Kuasa, PIHAK I Bermeterai

(Ketua Kelompok)

(Anggota Kelompok) _______________________ Mengetahui : Kepala Desa

_____________________


Lampiran : 4 SURAT PERNYATAAN (Kesanggupan Melakukan Penanaman/Pengkayaan) Pada hari ini ............................... tanggal ..................... bulan ................... tahun ................ Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Pekerjaan No. KTP Alamat Status

: : : : : Ketua/Sekretaris/Anggota Kelompok Tani Ds ................ Kec. .................. Kabupaten .........................

Dalam hal ini selaku Ketua/Anggota kelompok/koperasi .................................. Dengan ini menyatakan bahwa : 1. 2. 3. 4.

Areal kawasan hutan yang berbatasan dengan Ds .............. Kec. ................. Kab. ....... benar merupakan kawasan hutan ................ Register .................. dan bukan areal penggunaan lain. Areal yang kami garap merupakan bagian dari areal kawasan hutan ................. Register .................... Kami sanggup untuk melakukan penanaman dan atau pengkayaan melalui penganeka ragaman hayati sehingga bagian kawasan hutan tersebut dapat berfungsi secara ekologis dan mempunyai fungsi ekonomis. Saya bersedia dicabut hak-haknya dan dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bila ternyata saya tidak melaksanakan penanaman dan pengkayaan bagian kawasan tersebut dengan baik.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sungguh-sungguh dan sadar tanpa ada tekanan dari siapapun serta mengikat secara hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bandar Lampung ............................... Mengetahui Kepala Desa

Yang membuat pernyataan,

Bermeterai


Lampiran : 3 SURAT PERNYATAAN (Kesanggupan Mengelola Bagian Kawasan Hutan) Pada hari ini ............................... tanggal ..................... bulan ................... tahun ................ Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Pekerjaan No. KTP Alamat Status



Areal kawasan hutan yang berbatasan dengan Ds .............. Kec. ................. Kab. ....... benar merupakan kawasan hutan ................ Register .................. dan bukan areal penggunaan lain. Areal yang kami garap merupakan bagian dari areal kawasan hutan ................. Register .................... Kami sanggup untuk mengelola bagian kawasan hutan/lahan garapan yang telah dipercayakan kepada kami dengan sebaik-baiknya berdasarkan prinsip manfaat dan lestari. Saya bersedia dicabut hak-haknya dan dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bila ternyata saya tidak melaksanakan penanaman dan pengkayaan bagian kawasan tersebut dengan baik.



Bermeterai


Lampiran : 5 SURAT PERNYATAAN (Kesanggupan Tidak Mengalihkan Kepada Pihak Lain) Pada hari ini ............................... tanggal ..................... bulan ................... tahun ................ Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Pekerjaan No. KTP Alamat Status



Areal kawasan hutan yang berbatasan dengan Ds .............. Kec. ................. Kab. ....... benar merupakan kawasan hutan ................ Register .................. dan bukan areal penggunaan lain. Areal yang kami garap merupakan bagian dari areal kawasan hutan ................. Register .................... Kami sanggup untuk tidak menuntut kepemilikan atas tanah menjadi hakmilik dan tidak mengalihkan areal yang kami garap kepada pihak lain. Saya bersedia dicabut hak-haknya dan dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bila ternyata saya tidak melaksanakan penanaman dan pengkayaan bagian kawasan tersebut dengan baik.



Bermeterai


Lampiran : 6 SURAT PERNYATAAN (Kesanggupan Membayar Retribusi) Pada hari ini ............................... tanggal ..................... bulan ................... tahun ................ Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Pekerjaan No. KTP Alamat Status



Areal kawasan hutan yang berbatasan dengan Ds .............. Kec. ................. Kab. ....... benar merupakan kawasan hutan ................ Register .................. dan bukan areal penggunaan lain. Areal yang kami garap merupakan bagian dari areal kawasan hutan ................. Register .................... Kami sanggup untuk membayar retribusi dan melaksanakan permbayaran retribusi terhadap hasil hutan non kayu yang kami ambil dari kawasan hutan/lahan garapan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia dicabut hak-haknya dan dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bila ternyata saya tidak melaksanakan penanaman dan pengkayaan bagian kawasan tersebut dengan baik.



Bermeterai


Lampiran : 7 SURAT PERNYATAAN (Kesanggupan Melakukan Pengamanan Hutan) Pada hari ini ............................... tanggal ..................... bulan ................... tahun ................ Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Pekerjaan No. KTP Alamat Status


Dalam hal ini selaku Ketua/Anggota kelompok/koperasi .................................. Dengan ini menyatakan bahwa : 1. 2. 3.

4.

Areal kawasan hutan yang berbatasan dengan Ds .............. Kec. ................. Kab. ....... benar merupakan kawasan hutan ................ Register .................. dan bukan areal penggunaan lain. Areal yang kami garap merupakan bagian dari areal kawasan hutan ................. Register .................... Kami sanggup untuk melakukan pengamanan hutan yang meliputi hal-hal sebagai berikut : (1) Tidak melakukan kegiatan yang melanggar undang-undang (2) Tidak akan menebang pohon diareal izin (3) Tidak akan menebang pohon didalam kawasan hutan (4) Tidak memperluas areal budidaya (5) Tidak melakukan kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran (6) Ikut aktif berperan dalam pencegahan perusakan kawasan hutan dalam arti luas. Saya bersedia dicabut hak-haknya dan dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bila ternyata saya tidak melaksanakan penanaman dan pengkayaan bagian kawasan tersebut dengan baik.



Bermeterai


Lampiran : 8 PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG DINAS KEHUTANAN PROPINSI LAMPUNG SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) Nomor : .............................................................................. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 dan menunjuk Laporan Rencana Panen dan Taksasi Produksi maka ditetapkan bahwa : Nama Wajib Bayar Alamat

: :


: : :

Untuk membayar Retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu sebesar : Rp ................................... ( .......................................................................................................................................... ) Pembayaran Retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah/Bank Lampung pada ayat penerimaan 1.2.2.032 (RIPTP HHBK di kawasan hutan) atau ditransfer melalui Bank Pemerintah ke Kas Daerah/Bank Lampung pada Ayat Penerimaan 1.2.2.032 selambat-lambatnya pada tanggal .............................. bulan ................................ tahun .............................. ..........................,......................... 20 ............ Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung,

( ......................... ) Lembar disampaikan kepada : 1. 2. 3. 4.

(satu) Wajib Bayar (dua) Petugas Penagih (tiga) Petugas Penguji (empat) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten yang bersangkutan.


Lampiran : 9 DAFTAR PERHITUNGAN RETRIBUSI HASIL HUTAN BUKAN KAYU Nama Pemegang Izin Nomor Izin Alamat No


: ............................................................................................. : ............................................................................................. : .............................................................................................

Tarif Volume Retribusi per (Kg/Ton/Btg/Kpg/dsb) satuan

Nilai Retribusi (Rp)

Ket.

Jumlah

Lembar ke : Disampaikan kepada 1. 2. 3. 4.

Disampaikan kepada Pemegang Izin/ Ketua kelompok. Dinas Kehutanan Propinsi Lampung. Dinas Kehutanan Kabupaten. Arsip

........................, ..................... 20 ................ Petugas Penguji, Nama NIP Tanda Tangan


Lampiran 10 BERITA ACARA PENGUJIAN Nomor : ........................................... Pada hari ini ...................... Tanggal ................ Bulan ................Tahun kami selaku petugas penguji yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Lampung No ..............................Tanggal ..................Tahun .................. telah melakukan pengujian HHBK dengan hasil sebagai berikut : 1.

2.

Lokasi pengujian : a. Nama Kelompok b. Desa/Kecamatan c. Register No. d. RPH/RDK/Kab.

: : : :

Sample plot dan perhitungan produksi : Sample Plot

No Luas

Jenis

Volume

Perhitungan Produksi Rata-rata/ Luas Total Ha

Masa Panen

Ket.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. ....................................................... Disaksikan oleh : Petugas Penguji, 1. 2.

...................... ....................... Mengetahui : Kepala Cabang Dinas Setempat

( ................................................ )


Lampiran : 11 PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG DINAS KEHUTANAN PROPINSI LAMPUNG SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH (STRD) Nomor : ........................................................................ Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 dan menunjuk hasil Berita Acara Pengujian nomor : ..................................... ditetapkan bahwa : Nama Wajib Bayar Alamat

: :


: : :

Untuk membayar Retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu sebesar : Rp ................................... ( .......................................................................................................................................... ) Pembayaran Retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana tersebut diatas dilaksanakan pada Kantor Dinas Kehutanan ......................... selambat-lambatnya pada tanggal .............................. bulan ................................ 2000 dan disetor ke Kas Daerah (pada ayat penerimaan 1.2.2.032) Dinas Kehutanan Kabupaten, ................. , ................. 2000 Petugas Penagih, Nama/ NIP

........................................... ...........................................

Tanda tangan

Lembar ke: 1. (satu) untuk Pemegang Izin. 2. (dua) untuk Ketua Kelompok. 3. (tiga) Dinas Kehutanan Propinsi Lampung. 4. (empat) untuk Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Lampung. 5. Arsip.



Lampiran : 12 INVENTARISASI PETANI PENGGARAP YANG MEMANFAATKAN KAWASAN HUTAN

No

Nama

Alamat

No. KTP

Reg.

Luas Lahan


Jenis HHBK Yang Dibudidayakan

Prakiraan Produksi

Ket.

Lampiran : 13 SURAT PERNYATAAN (Kesanggupan Bergabung) Pada hari ini ............................... tanggal ..................... bulan ................... tahun ................ Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Pekerjaan No. KTP Alamat Status


Dalam hal ini selaku Ketua/Anggota kelompok/koperasi .................................. Dengan ini menyatakan bahwa : 1. 2. 3.

4.

Areal kawasan hutan yang berbatasan dengan Ds .............. Kec. ................. Kab. ....... benar merupakan kawasan hutan ................ Register .................. dan bukan areal penggunaan lain. Areal yang kami garap merupakan bagian dari areal kawasan hutan ................. Register .................... Kami sanggup dan bersedia untuk bergabung ke dalam kelompok bersama-sama dengan petani lain untuk melakukan penanaman dan atau pengkayaan melalui penganeka ragaman hayati sehingga bagian kawasan hutan tersebut dapat berfungsi secara ekologis dan mempunyai fungsi ekonomis. Saya bersedia dicabut hak-haknya dan dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bila ternyata saya tidak melaksanakan penanaman dan pengkayaan bagian kawasan tersebut dengan baik.



Bermeterai


Lampiran : 14 BUKTI SETORAN RETRIBUSI PERDA NO.7 TAHUN 2000 Telah diterima uang dari Nomor Izin Alamat Uang sejumlah

: ............................................................................................ : ............................................................................................ : ............................................................................................

: ............................................................................................ ............................................................................................

Guna Pembayaran Retribusi Hasil Hutan Bukan Kayu yang diambil dari Kawasan Hutan. ................................ , ....................... 2000 YANG MENERIMA Tanda Tangan Nama Pegawai Bank Rp.

Lembar ke : Disampaikan kepada 1. (satu) untuk Pemegang Izin. 2. (dua) untuk Dinas Kehutanan Kabupaten setempat. 3. (tiga) untuk Dinas Kehutanan Propinsi. 4. (empat) untuk pejabat penagih. 5. (lima) untuk Arsip.


: : :

Lampiran : 15 SURAT PERNYATAAN (Kesanggupan Mematuhi Ketentuan Yang Berlaku) Pada hari ini ............................... tanggal ..................... bulan ................... tahun ................ Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Pekerjaan No. KTP Alamat Status



Areal kawasan hutan yang berbatasan dengan Ds .............. Kec. ................. Kab. ....... benar merupakan kawasan hutan ................ Register .................. dan bukan areal penggunaan lain. Areal yang kami garap merupakan bagian dari areal kawasan hutan ................. Register .................... Kami sanggup dan bersedia untuk mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pemungutan terhadap pemanfaatan kawasan hutan. Saya bersedia dicabut hak-haknya dan dituntut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bila ternyata saya tidak melaksanakan penanaman dan pengkayaan bagian kawasan tersebut dengan baik.



Bermeterai


Fax (0721) BANDAR LAMPUNG 35222

Recommend Documents