Fasilitasi Perolehan Pendaftaran Cipta secar Online bagi para Pengajar di Lingkungan Universitas Padjajaran oleh Said Nafik Bandung, 31 Mei 2016
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
1
Materi I.
Kebijakan Layanan Publik Kekayaan Intelektual
Berbasis Teknologi Informasi
II. Layanan Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
III. Demo Aplikasi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
2
I
Kebijakan Layanan Publik Kekayaan Intelektual Berbasis Teknologi Informasi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
3
Struktur Organisasi DJKI KOMISI BANDING PATEN
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOMISI BANDING MEREK
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL
DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU & RAHASIA DAGANG
DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI KEKAYAAN INTELEKTUAL
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA
4
Tugas Direktorat TI - KI
• Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, pemberian layanan bantuan call center, pelayanan data dan informasi kekayaan intelektual serta dukungan infrastruktur teknologi informasi di bidang kekayaan intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
5
Fungsi Direktorat TI - KI Direktorat TI-KI menyelenggarakan fungsi: a) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang TI KI; b) Pelaksanaan kebijakan di bidang TI KI; c) Pelaksanaan standarisasi dan proses kerja di bidang TI KI; d) Pelaksanaan pengembangan portal web dan surat elektronik Direktorat Jenderal KI; e) Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan aplikasi, pemeliharaan database, serta pemantauan keamanan aplikasi dan data KI; f) Pelaksanaan pemberian layanan bantuan call center dan dukungan infrastruktur TI KI serta pengelolaan dan pemantauan sistem jaringan; g) Pelaksanaan pemberian layanan data dan informasi KI; dan h) Pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga di lingkungan Direktorat TI KI. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
6
Layanan DJKI
Bidang Yang Dikelola DJKI Hak Cipta dan Hak-Hak Terkait
UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
Hak Kekayaan Industri
UU Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten *)
*) Panja DPR 2016
UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek – Termasuk Indikasi Geografis *)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
7
Statistik Permohonan (10 Tahun Terakhir) 2014
3,6825,678
60,984
8,337
62,949
7,780 4,2566,287
2013
62,455
4,5797,026 6,314
2012
53,196
6,123 4,165 5,591
2011 Tahun
61,711
8,857 3,904 5,763
2015
47,794
5,818 4,005 4,882
2010
4,803 4,201
2009
5,381 3,866 4,733
2008
45,029
9,023
45,838 43,259
5,377 4,4736,411
2007
41,646
4,880 4,926 5,857
2006 2005 -
4,499 5,114 4,269
10,000
40,816 20,000
Merek
30,000
Paten
Jumlah
40,000
Desain Industri
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
50,000
Hak Cipta
60,000
70,000
8
Statistik e-HakCipta MEI 16
15
APR 16
25
MAR 16
FEB 16
JAN 16
18
9
DES 15
NOP 15 OKT 15
11
SEP 15
AGT 14
13
16
JUN 15
APR 15
MAR 15
5
10
14
15
44
37
20
6 0
41
20
JUL 15 MEI 15
32
20
25
30
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
35
40
45
50
9
Statistik e-Perpanjangan Pendaftaran Merek MEI 16
31
APR 16
88
MAR 16
16
FEB 16
9
JAN 16
33
DES 15
9
NOP 15
3
OKT 15
9
SEP 15
2 0
10
20
30
40
50
60
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
70
80
90
100
10
Tapak Jejak Pengembangan Sistem TI KI
2011 • Pengembangan Sistem Otomasi Kekayaan Intelektul (IPAS) • Digitalisasi dokumen Desain dan HakCipta
2012 • IPAS Merek (01/08/12) • Digitalisasi dokumen Merek
2013 • IPAS Desain Industri (27/05/13) • IPAS Paten (07/10/13)
• Digitalisasi dokumen Paten
2014 • Pengembangan eFiling • Pengembangan eHakCipta
• Integrasi Sistem Annuity Paten • Peluncuran eStatus
• Berpartisipasi WIPO CASE sebagai Accessing Office
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
2015 • Peluncuran eRenewal & ePermohonan • Peluncuran eHakCipta
• Integrasi sistem pembayaran dengan SIMPONI
• Integrasi Sistem Piutang PNBP • Data Merek pada WIPO Global Brand
2016
• Peluncuran eFiling DJKI terintegrasi SIMPONI
• Layanan Loket Terintegrasi
• Peremajaan IPAS + Integrasi Sistem Madrid • Peluncuran eInspection
• Berpartisipasi WIPO CASE sebagai Depositing Office • BPR Project
• Data Cleansing 11
Pengembangan Sistem TI-KI Berbasis IPAS • DJKI bersama World Intellectual Property Organization (WIPO) telah memulai proyek pengembangan Industrial Property Administration System (IPAS) sejak akhir tahun 2011. • IPAS dalam status Production (launching): – – – –
Merek, 1 Agustus 2012 Desain Industri, 27 Mei 2013 Paten, 7 Oktober 2013 Hak Cipta, 18 Januari 2016
• eHakCipta dengan SIMPONI diluncurkan pada Maret 2015 • Perpanjangan Merek Online diluncurkan 28 September 2015. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
12
Data Kekayaan Intelektual • Per 12 Mei 2016, total data KI yang dikelola DJKI berjumlah 1.267.937 permohonan, dengan rincian sbb: – – – – –
Paten : 116.948 Merek : 1.006.721 Desain Industri : 60.359 Hak Cipta : 83.827 IG : 82
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
13
Wajah Laman Baru DJKI
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
14
Arah Kebijakan Pengembangan SI - KI 1. Paper-based Less Paper Paper Less 2. Crash-program digitalisasi dan Data-Cleansing 3. Melanjutkan kerja sama dengan WIPO dalam pengembangan IPAS 4. Pengembangan SI-KI berbasis On-line e-Filing 5. Kerja Sama Regional dan Internasional dalam Pertukaran Data Publikasi WIPO Global Trademark, ASEAN TMView & ASEAN DesignView, ASEAN PatentScope, WIPO CASE 6. Kanwil Kemenkumham as Receiving Office (???) 7. Examiners working at home (???) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
15
Diskusi dan Tanya Jawab
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
16
II
Layanan Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
17
Layanan Terpadu Kekayaan Intelektual
• Layanan ini merupakan wujud implementasi nilai PASTI (Professional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif) yang dianut dan senantiasa memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. • Peresmian layanan terpadu hari ini juga menandakan secara resminya perpindahan semua pegawai Ditjen KI dari Kantor Tangerang ke Kantor Jakarta, sehingga seluruh aktivitas layanan Direktorat Jenderal KI berpusat di satu tempat secara terpadu di Gedung DJKI Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9 Jakarta.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
18
Apa itu IPAS? Pada intinya IPAS mengakomodasikan pengadministrasian sistem HKI secara komprehensif dan mencakup kegiatan: penerimaan permohonan; pemeriksaan formalitas/klasifikasi; penelusuran dan pemeriksaan substantif; pemberitahuan dan korespondensi; publikasi berita resmi; prosedur oposisi; pendaftaran; pencetakan sertifikat; perpanjangan; pembayaran biaya tahunan; dan permohonan paska registrasi lainnya. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
19
Layanan Publik DJKI e-Filing KI Global Brand
e-HakCipta Gallery
Paten BDH
Liputan Humas
Regulasi KI
ASEAN TMView
Statistik
e-Tutorial
e-Filing Kanwil
Berita Resmi
e-Status
SMS Gateway
Liputan Humas
Klasifikasi Merek
e-Book
e-Pengaduan
Website DJKI www.dgip.go.id Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
20
Fasilitas Penelusuran Status KI • eStatus Kekayaan Intelektual (Merek, Paten dan Desain Industri) , beralamat di: http://e-statushki.dgip.go.id • WIPO Global Brand Database (Data Merek Dunia) http://www.wipo.int/branddb/en/ • ASEAN TM View (Data Merek ASEAN) http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome.html
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
21
eStatus DJKI • Sebagai penelusuran data merek, desain industri dan paten. • Terdapat status aktual dari sebuah permohonan. • Data diperbarui secara berkala. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
22
WIPO Global Brand Database • Merupakan penelusuran merek dunia yang dikelola WIPO • DJKI bergabung dengan WIPO Global Brand Database: pada 24 Desember 24, 2014. • Data merek Indonesia diperbarui secara berkala.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
23
ASEAN TM View • ASEAN TMview telah dikembangkan oleh Kantor Kekayaan Intelektual NegaraNegara Anggota ASEAN. • Didukung oleh the EU-ASEAN Project on the Protection of Intellectual Property Rights (ECAP III Tahap II) yang dikelola oleh OHIM) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
24
Sistem Klasifikasi Merek • Sebagai penelusuran kasifikasi merek Nice. • Membantu menemukan kata/terms yang tepat saat mengajukan permohonan merek. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
25
Jenis Pendaftaran Elektronik
Online Filing HKI
Inovasi pengajuan pencatatan ciptaan secara elektronik
e-HakCipta
Terintegrasi dengan sistem pembayaran online SIMPONI Terintegrasi dengan sistem IPAS Hak Cipta Dikembangkan WIPO, DJKI sebagai Pilot Office
e-Filing KI
Terintegrasi dengan sistem pembayaran online SIMPONI Digunakan untuk permohonan merek, desain dan paten
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
26
Hak Cipta Lama proses maksimal 30 hari kerja
Hak Cipta
Secara Manual
Menggunakan Aplikasi Hak Cipta Pembayaran melalui BRI Lama proses maksimal 14 hari kerja
Secara Elektronik
Menggunakan Aplikasi e-HakCipta Pembayaran melalui SIMPONI (multi channel, multi bank)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
27
Perbedaan e-Filing Lama dan Baru e-Filing Lama: • Dibangun oleh DJKI • Tidak terintegrasi dengan IPAS • Pembayaran melalui BRI (offline) • Perlu menyampaikan berkas secara via pos
e-Filing Baru: • Dibangun oleh WIPO bersama DJKI • Terintegrasi dengan IPAS • Pembayaran melalui SIMPONI (online) • Tidak memerlukan penyampaian berkas
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
28
Perpanjangan Merek Online Cara Manual: • Diajakukan secara offline melalui loket DJKI • Lama pemrosesan dapat mencapai 1 tahun • Pembayaran melalui BRI (offline) • Perlu menyampaikan berkas secara via pos
e-Filing: • Menggunakan aplikasi eFiling KI • Lama pemrosesan maksimal 14 hari • Pembayaran melalui SIMPONI (online) • Tidak memerlukan penyampaian berkas
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
29
Skema Layanan e-Filing KI Pemohon/Kuasa/ Konsultan KI
Kanal Pembayaran
DJKI
Kemenkeu
1. Submit Permohonan 2. Menerima Kode Biling
4. Menerima NTPN / NTB 6. Menerima Notfikasi
3. Membayar
eFiling DJKI
Host to Host SIMPONI (MPN G2)
Biling System
5. Penerimaan Permohonan
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
30
Kode Billing SIMPONI
• Merupakan kode identifikasi dengan format numerik yang terdiri dari 15 digit angka. • Diterbitkan oleh sistem billing dalam Simponi – MPN G2. • Memiliki masa berlaku (valid) selama 3 hari sejak penerbitan kode billing. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
31
Daftar Bank/Pos Persepsi SIMPONI (> 70 bank)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
32
Skema Menggunakan e-Filing KI Akun
Mengajukan Permohonan Akun ke DJKI c.q. Direktur Teknologi Informasi KI.
Submit Permohonan
Menyiapkan dokumen lampiran permohonan dan memindai (scanning). Mengisi data permohonan dan mengunggah dokumen.
Membayar Biaya Menerima Bukti
Membayar biaya permohonan di Bank/Pos persepsi melalui salah satu kanal: Teller Bank; ATM; Mesin EDC; Internet Banking. Rincian Pembayaran. Formulir Permohonan.
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
33
Alamat Aplikasi e-Filing KI
Alamat : http://efiling.dgip.go.id
Alamat Demo : http://efiling-demo.dgip.go.id
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
34
Demo Screenshoot | e-Filing KI (1)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
35
Demo Screenshoot | e-Filing KI (2)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
36
Demo Screenshoot | e-Filing KI (3)
Tanda Terima Pembayaran
Formulir Permohonan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
37
Alamat Aplikasi e-HakCipta
Alamat : http://e-hakcipta.dgip.go.id
Alamat Demo : http://e-hakcipta.dgip.go.id/dev
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
38
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
39
Demo Screenshoot | e-HakCipta (1)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
40
Demo Screenshoot | e-HakCipta (2)
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
41
Kontak Kami Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual
Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Lantai 10) Jalan H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Jakarta Selatan 12940 Telp/Fax : (021) 57905615
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
42
Diskusi dan Tanya Jawab
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
43
III
Demo Aplikasi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
44
Demo Aplikasi
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia – Republik Indonesia
45
