Edwin Rizal Staf Pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung

TOPIK UTAMA POLISI WANITA : IDENTITAS DIRI & KOMUNIKASI

Edwin Rizal Staf Pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung Abstract The police and the community is a real symbiosa that can not be separated, because the existence of police actually recruited directly from the public. This linkage, very much in the community that makes the police as a role model and idol. Law enforcement relies on the help of the police, meaning that if there is violation of law, or there was a crime, the police institution with the power and authority required to take legal action. Without the police, then the existence of the rule of law was limited to a non-significant. As a law enforcement agency, a police duty to have a cautious attitude and behavior of people suspicious of any potential violations of law. This reality of people's lives due to the occurrence of law violations and criminal acts must be restored as its original state, is to create a sense of security and order within society. Policewoman identical with the existence of a woman in a masculine world. But a woman is still a woman, wherever she was living environment. In its existence, the woman is not a figure that other, a distinguished figure of a man -in the sense as human beings consist of flesh and blood, because gender- differentiated only based on purely biological elements, like a creature that has created God. As if to deny and will not recognize the inevitability of women's involvement in the police profession, women were already engaged in policing the world as a police woman in Indonesia for more than 61 years. Although in reality their job is just limited to the administrative field, but their existence has been six decades can not be ruled out. With a limited amount, which is about 3.8 percent of the total Police in Indonesia, making barriers in idealizing embodiment desire to empower women in the world's police force. With a limited amount, it is impossible Polwan can effectively help provide legal services. Keywords : Policewoman, self-identitiy, communication perbedaan sosial dan biologis antara pria dan

Pendahuluan Sejak menjadi profesi formal dan

perempuan, menjadi bahan pertimbangan da-

kelembagaan kepolisian menjadi lembaga yang

lam penelitian Rabe-Hemp (2008) menjelaskan

diakui masyarakat secara formal pada perten-

bahwa perempuan dapat membawa kemampu-

gahan abad ke-19 di Amerika Serikat, profesi

an

ini dipandang oleh mayoritas masyarakat

kepolisian, seperti empati yang besar dan ke-

secara tradisional sebagai profesi yang hanya

mampuan berkomunikasi, serta sedikitnya

melibatkan pria. Hingga saat ini pria masih

penggunaan

menjadi

kelembagaan

bangannya dunia kepolisian, kepolisian mod-

kepolisian, dan tampaknya tidak akan berubah

ern telah berubah untuk siap menghadapi tugas

dalam waktu-waktu ke depan. Berdasar pada

yang baru, yaitu polisi lingkungan warga, hub-

mayoritas

dalam

dan

keahlian

lain

kekerasan.

pada

Dengan

organisasi

berkem-

PENTINGNYA Era Pentingnya Perspektif KOMUNIKASI Komunikasi Baru Kewirausahaan ARTIFAKTUAL Artifaktual : Polisi Wanita : Identitas Diri dan Komunikasi DALAM dalam KEBERHASILAN Keberhasilan Studi Komunikasi MODIFIKASI Modifikasi Komunikasi Intrapersonal KOMUNIKASI Antarmanusia ANTARMANUSIA

ungan dengan masyarakat dan penyelesaian

polisi tidak secara otomatis diperlakukan

masalah di dalam masyarakat. Menanggapi hal

secara objektif egaliter, tetapi lebih dimotivasi

tersebut,

dengan kebijakan politis.

para

peneliti

yang

feminis

Dalam

mengungkapkan bahwa perempuan lebih co-

konteks

Indonesia,

sejarah

cok untuk tugas-tugas kepolisian tertentu ka-

kelahiran Polisi Wanita (Polwan) di Indonesia

rena kemampuan dan keahlian mereka yang

tak jauh berbeda dengan proses kelahiran

unik dan berbeda di banding pria.

Polisi Wanita di negara lain. Penanganan dan bahwa

penyidikan terhadap kasus kejahatan yang

sebenarnya perempuan mulai menjadi polisi

melibatkan kaum wanita, kenakalan anak-anak

pada tahun 1910, tetapi hingga 1970an

dan remaja, perkelahian antar pelajar yang

keberadaan mereka pada lembaga kepolisian

terus meningkat dan kasus kejahatan wanita

tetap dibatasi pada jumlah dan posisi tertentu

yang memprihatinkan menjadi ranah para

saja. Kesempatan mereka untuk berkarier di

perempuan

bidang kepolisian ternyata tetap dibatasi pada

tersebut. Dewasa ini adalah tantangan amat

bidang tertentu saja dikarenakan dasar stereo-

serius bagi korps polisi wanita untuk lebih

tip dan persepsi yang dimiliki oleh masyarakat

berperan dan membuktikan eksistensinya di

kebanyakan. Polisi wanita juga dalam perjalan-

tubuh Polri. Tugas Polwan di Indonesia terus

an tugasnya masih didiskriminasikan, yaitu

berkembang tidak hanya menyangkut masalah

mulai dari proses perekrutan, promosi jabatan,

kejahatan wanita, anak-anak dan remaja,

tugas yang diemban, posisi jabatan hingga pa-

narkotika dan masalah administrasi bahkan

da pelecehan (de Guzman dan Frank, 2004).

berkembang jauh hampir menyamai berbagai

Fakta

lain

mengungkapkan

Bentuk diskriminasi yang dialami oleh

di

dalam

institusi

kepolisian

tugas Polisi prianya.

polisi wanita disebabkan pencitraan yang

Polwan di Indonesia lahir pada 1

dimunculkan pada lembaga kepolisian yang

September 1948, berawal dari kota Bukit

dianggap masuk dalam dunia maskulin, dan

Tinggi Sumatera Barat tatkala pemerintah

akhirnya hanya perempuan yang dapat menem-

Indonesia menghadapi Agresi militer II oleh

patkan dirinya dan memenuhi persyaratan ke-

Belanda, pengungsian besar-besaran yang

maskulinan yang dapat masuk pada dunia

terjadi antara lain dari semenanjung Malaya

kepolisian tersebut. Situasi ini menjadi hal

yang

yang wajar karena dunia kepolisian dianggap

menimbulkan

sama dan sebangun dengan model militeristik.

Mereka tidak mau diperiksa apalagi digeledah

Dengan demikian, lembaga kepolisianpun

secara fisik Polisi pria. Mulai saat itulah

akhirnya

secara

terasakan betapa perlunya seseorang yang juga

tradisional diperuntukkan bagi pria, sehingga

perempuan untuk melaksanakan berbagai tugas

akhirnya bila perempuan direkrut menjadi

kepolisian dalam menangani berbagai tindakan

menjadi

lembaga

yang

sebagian

besar

suatu

kaum

permasalahan

wanita baru.

Acta diurnA │Vol 6 No 2 │2010

PERILAKU Keintiman Perilaku COPING Era Pentingnya sebagai Coping Perspektif MAHASISWA Mahasiswa Landasan Komunikasi Baru Kewirausahaan Komunikasi dalam DALAM Artifaktual Mengatasi MENGATASI Perkawinan : Stres STRES : Polisi Wanita : Identitas Diri dan Komunikasi dalamMENGIKUTI Keberhasilan Mengikuti Sebuah StudiMATA Komunikasi Tinjauan Mata Modifikasi KULIAH Kuliah Interaksi Komunikasi Intrapersonal MPK MPKSimbolikl Kuantitatif KUANTITATIF Antarmanusia

tertentu kepada kaum yang juga perempuan.

Polisi wanita bila dibandingkan dengan polisi

Tanggal 1 September tersebut hingga saat ini

pria,

secara resmi dinyatakan sebagai hari kelahiran

memperhatikan kasus-kasus yang berkaitan

Polisi Wanita yang akrab dipanggil Polwan.

dengan pelecehan dan penyerangan seksual

akan

lebih

tertarik

dan

lebih

Profesi polisi dalam ranah maskulin

pada perempuan, sehingga penyelesaian kasus-

diasosiasikan sebagai natur-nya, seperti pula

kasus tersebut lebih komprehensif dan tuntas,

halnya

penegak

bahkan faktanya menunjukkan keberadaan

hukum sebagai suatu profesi yang lekat dengan

perempuan sebagai polisi lebih memunculkan

perilaku agresif, kekuatan fisik dan solidaritas.

kenyataan

Young (dalam Rabe-Hemp, 2008), dalam

berkaitan dengan perempuan tersebut (Meier

tulisannya pada An Inside Job: Policing and

dan Nicholson-Crotty, 2006) .

dengan

mengasosiasikan

banyaknya

kasus-kasus

yang

Police Culture in Britain, Clarendon Press,

Pertumbuhan jumlah polisi wanita

Oxford, 1991, mengatakan bahwa ekspektasi

dipercayai dapat memberikan dampak yang

yang dimunculkan dari citra polisi sebagai

positif

pemberantas kriminal dan penegak hukum

penanganan

adalah

dan

dengan perempuan. Semakin seringnya polisi

maskulinitas, yang berbanding terbalik dengan

pria berinteraksi dengan polisi wanita, mereka

citra perempuan yang bersifat feminine dengan

menjadi lebih sensitif terhadap issue-issue

sensitive, memahami dan penuh kelembutan.

gender yang muncul. Perubahan ini dapat

kasar,

penuh

kekerasan

bagi

lembaga

kepolisian

kasus-kasus

yang

dalam

berkaitan

Penelitian yang dilakukan Rabe-Hemp

mempengaruhi sikap para perempuan dalam

mengatakan bahwa perempuan yang menjadi

memandang lembaga kepolisian yang ada,

polisi harus menghadapi dua pilihan, apakah

terutama dalam situasi yang berkait dengan

akan mempertahankan identitas gendernya,

keterlibatan emosional mereka. Bila polisi

ataukah mengedepankan identitas polisinya

wanita dapat meningkatkan fungsinya pada

sebagai

yang

lembaga kepolisian tersebut, diharapkan dapat

membuat

mempercepat penyelesaian kasus-kasus yang

perempuan harus dapat menjalankan profesi

menimpa perempuan. Meier dan Nicholson-

tersebut dalam kondisi idealnya, karena jika

Crotty pun menambahkan bahwa Polisi wanita

tidak, perempuan tersebut akan mendapat cap

dapat memunculkan rasa sensitif pada kolega

’polisi manja’, dan dianggap bukan sebagai

prianya

polisi ’sebenarnya’.

pelecehan dan penyerangan seksual pada

polisi

ditempelkan

wanita.

pada

citra

Pelabelan polisi

berkaitan

dengan

kasus-kasus

Persentase perempuan yang menjadi

perempuan, dan pada akhirnya, keberadaan

polisi secara positif dapat dikaitkan dengan

polisi wanita secara positif dapat berbagi

pelaporan tentang pelecehan dan penyerangan

pengalaman kepada koleganya tentang betapa

seksual kepada perempuan yang meningkat.

penting dan seriusnya kasus yang berkaitan


58

Keintiman PENTINGNYA Era Pentingnya sebagai Perspektif Landasan KOMUNIKASI Komunikasi Baru Kewirausahaan Komunikasi ARTIFAKTUAL Artifaktual Perkawinan : : Polisi Wanita : Identitas Diri dan Komunikasi DALAM dalam KEBERHASILAN Keberhasilan Sebuah Studi Komunikasi Tinjauan MODIFIKASI Modifikasi Interaksi Komunikasi Intrapersonal KOMUNIKASI Simbolikl Antarmanusia ANTARMANUSIA

dengan perempuan tersebut, dari sisi dan posisi

memerlukan konsentrasi yang intensif, dan

perempuan.

lebih mudah terputus-putus. Karena itu tingkat

Realitas tersebut sejatinya beranjak

keterampilan perempuan dianggap rata-rata

pada kategorisasi jenis kelamin sebagai kriteria

lebih rendah dibanding laki-laki (Sunaiyah,

dalam pembagian kerja di mana secara seksual,

2009). Lebih jauh Sunaiyah menambahkan

laki-laki

dan

bahwa dasar pembagian lapangan kerja antara

perempuan sebagai pengasuh (nurture) dalam

lain adalah relasi kuasa dan status. Pembagian

masyarakat modern alih-alih kesetaraan gender

fungsi

(Sunaiyah, 2009). Megawangi

anatomi biologis masih sulit ditinggalkan.

sebagai

pemburu

(hunter)

(1999: 24)

yang mengacu kepada perbedaan

mengatakan, bahwa data statistik di seluruh dunia

menunjukkan

selalu

menunjukkan

Profesi Polisi Sebagai Penegak Hukum

bahwa angka partisipasi perempuan dalam

Polisi, dalam segala maknanya, adalah

pasar kerja dan politik selalu lebih kecil

sebuah profesi. Ada seperangkat standar atau

daripada pria, termasuk juga angka perempuan

tolok-ukur tertentu

yang diterima di Akademi Militer atau

dengan profesi lain. Dikatakan demikian

Akademi

serta

karena untuk menjadi ―atau untuk dapat

implikasinya dalam posisi-posisi strategis.

disebut sebagai― polisi, seseorang dituntut

Dengan kata lain, perempuan hanya menjadi

untuk memiliki kepakaran intelektual dan

subtitusi

teknis, menjalani pelatihan dan pendidikan,

Kepolisian

dan

misalnya,

bahkan

seolah-olah

yang membedakannya

mempunyai kompetensi, tergabung dalam

disubtitusikan. Pekerjaan yang diperuntukkan kepada

suatu organisasi, serta hidup dengan disiplin

laki-laki umumnya yang dianggap sesuai

dan kode etik, tertentu sebagaimana telah

dengan kapasitas biologis, psikologis, dan

disepakati dan digariskan oleh profesi polisi itu

sosial sebagai laki-laki, yang secara umum

sendiri. Yang juga penting adalah, seorang

dikonsepsikan sebagai orang yang memiliki

polisi dituntut untuk mempunyai komitmen

otot lebih kuat, tingkat risiko dan bahayanya

terhadap pelayanan publik. Dalam hal ini,

lebih tinggi karena bekerja di luar rumah, dan

selain memiliki karekteristik sebagaimana

tingkat ketrampilan dan kerjasamanya di dalam

disebut di atas, polisi yang profesional

kelompok masyarakat lebih tinggi. Sementara

dimaknai sebagai polisi yang memenuhi

itu, pekerjaan yang diperuntukkan kepada

standar yang telah disepakati bersama di dalam

perempuan ialah yang umumnya sesuai dengan

profesi polisi dan yang setiap pikiran, sikap,

kapasitas biologisnya sebagai perempuan, yang

kata,

secara umum dikonsepsikan sebagai orang

profesionalisme polisi itu sendiri (Indarty,

lemah dengan tingkat risiko lebih rendah,

2009).

cenderung

bersifat

mengulang,

dan

perbuatannya

dijiwai

oleh

tidak Acta diurnA │Vol 6 No 2 │2010


Keberadaannya

sendiri

ditengah

wewenang,

sebagaimana

diatur

dalam

masyarakat sangatlah urgen dan krusial. Polisi

peraturan perundang-undangan yang berlaku,

dan masyarakat merupakan suatu simbiosa

untuk secara merdeka dan rasional menentukan

yang sebenarnya tidak dapat dipisahkan,

arah tindakan dan/atau mengatur diri-nya

karena pola perekrutan polisi murni langsung

sendiri.

dari masyarakat. Sehingga begitu eratnya

memungkinkan

keterkaitan

banyak

kebijakan, mengambil keputusan, bersikap,

dimasyarakat yang menjadikan polisi sebagai

berpendapat, bertindak, serta mencapai tujuan

sosok panutan dan idola. Namun di lain pihak,

yang telah dicanangkan atau dipilih-nya

cukup

yang

sendiri, tanpa bergantung pada ―atau tanpa

memandang berbeda, dan dari sudut pandang

adanya intervensi dari― pihak manapun

yang berbeda pula terhadap polisi dan institusi

(Mabes Polri dalam Indarti, 2009).

tersebut,

banyak

sangat

pula

masyarakat

Ini

berarti, polisi

kemandirian

untuk

membuat

bisa

Satjipto Raharjo (dalam Rahardi, 2007)

dipungkiri terjadi karena ulah segelintir oknum

mengatakan bahwa polisi disamping sebagai

polisi yang melanggar sumpah jabatan mereka.

pemelihara Kamtibmas juga sebagai aparat

Polisi adalah bagian struktural dari bangunan

penegak

masyarakat, baik masyarakat modern maupun

pidana. Lebih jauh Raharjo menambahkan

masyarakat tradisional (Rahardi (ed.), 2007).

bahwasanya polisi adalah aparat penegak

Polisi adalah penjaga keamanan, ketertiban

hukum jalanan yang langsung berhadapan

dan ketenteraman masyarakat. Bahkan di

dengan

Indonesia,

belum

kadangkala harus berlumuran dengan darah

dilepaskan dan masih merupakan bagian dari

korban kejahatan, pelaku tindak kejahatan,

Angkatan Bersenjata Indonesia, polisi tidak

atau bahkan darah dirinya sendiri. Sudah tidak

saja bertugas sebagai penjaga dan pelaksana

berbilang jumlah aparat polisi yang bermandi

Kamtibmas, tetapi juga melaksanakan doktrin

darah dan meregang nyawa, gugur dalam

dan kebijakan yang sudah melekat pada ketiga

melaksanakan tugasnya, dan ini adalah salah

angkatan lainnya

satu resiko yang menjadi konsekuensi profesi

kepolisian

tersebut.

pada

Hal

masa

ini

tidak

Kepolisian

yang bersifat

defensif,

dalam

masyarakat

dan

proses

peradilan

penjahat.

Polisi

yang idealnya adalah sebagai pengayom dan

ofensif dan destruktif. Sebagai

hukum

suatu

institusi

yang

menyandang tugas amat berat dalam menjaga

pelindung masyarakat dari segala gangguan dan ancaman yang ada.

Kamtibmas, kemandirian polisi – dalam arti

Polisi adalah organ paling depan bagi

tidak boleh dipengaruhi dalam pelaksanaan

ditegakkannya kembali hukum yang dilanggar.

tugasnya – sangatlah diperlukan. Kemandirian

Dalam sistem peradilan pidana, polisi bertugas

polisi dalam pengertian di mana polisi

mengurai permasalahan dalam suatu kasus

memiliki

kejahatan, mulai dari proses penyelidikan dan

baik

hak,

kekuasaan,


maupun

60


penyidikan,

pembuatan

berita

acara

pemeriksaan dan menyerahkannya pada aparat penuntut, dalam hal ini institusi kejaksaan.

mengusahakan ketaatan warga masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara. Bagaimanapun, polisi adalah hukum

tersebut,

yang senyatanya hidup dalam masyarakat (the

polisi

living law) (Rahardi, 2007). Penegakan hukum

dipertaruhkan dalam menangkap tersangka

bergantung pada bantuan polisi, artinya jika

pelaku tindak kejahatan, sebab bila tidak

terjadi pelanggaran hukum, atau terjadi suatu

tertangkap,

dan

tindak kejahatan, maka institusi kepolisian

ketertiban masyarakat menjadi taruhannya.

dengan kekuasaan dan kewenangannya wajib

Sehingga akhirnya rekam jejak keberhasilan

mengambil tindakan hukum. Tanpa polisi,

polisi dalam menangkap penjahat ini terkadang

maka keberadaan hukum hanya sebatas aturan

menjadi tolok ukur keberhasilan polisi sebagai

yang tidak bermakna. Sebagai agen penegak

institusi secara keseluruhan.

hukum,

Dalam

melaksanakan

profesionalisme

dan

tugasnya nama

keamanan,

baik

ketentraman

menjadi

kewajiban

polisi

untuk

Dalam Undang-Undang Kepolisian no.

memiliki sikap waspada dan curiga terhadap

2 tahun 2002 disebutkan bahwa Kepolisian

setiap perilaku masyarakat yang potensial

merupakan salah satu fungsi pemerintahan

terhadap

negara dibidang pemeliharaan keamanan dan

seimbangan

ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

terjadinya pelanggaran hukum dan tindakan

perlindungan, pengayoman dan pelayanan

kejahatan harus dipulihkan seperti keadaan

kepada

semula, ini untuk menciptakan rasa keamanan

masyarakat,

serta

terbinanya

ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. UU tersebut secara

pelanggaran

hukum.

kehidupan

Ketidak

masyarakat

akibat

dan ketertiban di dalam masyarakat. Seolah menafikan dan tak mengakui

jelas memaparkan tugas pokok dan fungsi

keniscayaan

polisi dalam tugas kesehariannya. Tugas pokok

dalam profesi polisi, ternyata perempuan sudah

polisi yang tercerminkan dalam beberapa

berkiprah dalam dunia kepolisian sebagai

fungsi tersebut dijabarkan dari pasal 13 dan 14

polisi wanita di Indonesia selama lebih dari 61

UU Kepolisian tahun 2002 tersebut tidak jauh

tahun. Meski dalam kenyataannya tugas

berbeda dengan tugas kepolisian sebagaimana

mereka baru sebatas pada bidang administratif,

di atur oleh UU no. 13 tahun 1961 yang telah

tetapi keberadaan mereka yang sudah enam

jauh ada sebelumnya yang menyatakan bahwa

dasawarsa tidak bisa dikesampingkan. Sifat

polisi bertugas memelihara keselamatan orang,

khas dari seorang perempuan membuat Polwan

benda dan masyarakat, termasuk memberi

dibutuhkan dalam penanganan kasus-kasus

perlindungan dan pertolongan. Polisi juga

tertentu. Kasus kekerasan dalam rumah tangga

bertugas

(KDRT), misalnya, korban terbesar adalah

menjalarnya

mencegah penyakit

dan

memberantas sosial,

juga

perempuan.

akan

Untuk

keterlibatan

perempuan

menghindari

trauma



KDRT

"sarangnya", mereka tidak lagi hanya berkutat

memerlukan pendamping selama pemeriksaan

hanya berada di kantor mengurus bidang

penyidikan. Polwan adalah pilihan tepat guna

administrasi.

memperoleh

dalam

menggambarkan Polwan ibarat sapu pembersih

proses penyidikan maupun pemulihan kondisi

lantai, Polwan adalah sapu yang masih bersih.

psikologis korban.

Kenakalan petugas maupun sopir di jalan raya

terhadap

laki-laki,

maka

korban

keterangan-keterangan

Selanjutnya

Sulistiyono

Kehadiran Polwan diperlukan pula

akan tereduksi dengan kehadirannya. Niatan

pada penanganan kasus kekerasan seksual pada

kolusi para sopir yang melakukan pelanggaran

wanita (perkosaan). KUHP menyebutkan, yang

akan berkurang, jika sudah berhadapan dengan

dimaksud

sosok Polwan.

korban

perkosaan

adalah

perempuan. Dengan kehalusan perasaan dan

Dengan jumlah yang masih terbatas,

empati Polwan, diharapkan dapat memperoleh

yaitu sekitar 3,8 persen dari total keseluruhan

informasi yang tepat dari korban dalam

Polisi yang ada di Indonesia, menjadikan

pembuatan

kendala dalam idealisasi pengejawantahan

berita

acara

pemeriksaan

Kemudian

dalam

keinginan Polri memberdayakan perempuan di

penggeledahan,

guna

dunia kepolisian. Dengan jumlah yang terbatas

penyidik

dapat

itu, tidak mungkin Polwan bisa efektif

baik

tempat

membantu memberikan pelayanan hukum,

maupun badan. Disyaratkan dalam penjelasan

misalnya kepada perempuan yang menjadi

Pasal 37 KUHAP bahwa pemeriksaan hingga

korban kekerasan. Idealnya jumlah Polwan

rongga badan perempuan dilakukan oleh

adalah 20 persen dari keseluruhan jumlah

petugas

Polri. Pada tahun 2003 jumlah polwan baru

(Sulistiyono,

2007).

pelaksanaan

tugas

kepentingan

penyidikan,

melakukan

penggeledahan,

perempuan

atau

dari

petugas

kesehatan. Jelas, upaya tersebut dibutuhkan

9.000

orang,

jumlah

itu

sangat

kurang

kehadiran Polwan.

mengingat jumlah seluruh anggota Polri saat

Maraknya unjuk rasa anarkis sekarang

ini 260.000 orang (data hingga September

juga

Polri

2003), pada tahun 2007 peningkatan yang

mempertimbangkan penempatan Polwan di

terjadi sangat tidak signifikan, yaitu hanya

garis terdepan. Pengunjuk rasa akan segan

menjadi 11.706 orang, bila dibandingkan

untuk menghujat, mengeluarkan kata-kata

dengan jumlah seluruh polisi di Indonesia

kasar, atau niat untuk bertindak anarkis jika di

yaitu

depannya adalah seorang wanita. Dalam

prosentasenya hanya 3,25 persen. Prosentase

pelaksanaan tugas rutin, Polwan juga banyak

polwan sendiri dari tahun ke tahun hanya

terlihat di jalan raya. Masih banyaknya

sekitar tiga persen dari seluruh jumlah polisi,

komplain dari masyarakat mengenai pelayanan

angka tersebut menunjuk bahwa seorang

bidang lalu lintas, membuat Polwan keluar dari

polwan melayani 11.000 perempuan Indonesia

ini,

membuat


pimpinan

sebesar

360.381

orang,

berarti

62


Keanggotaan

yang jumlahnya sekitar 50 persen dari

dalam

kelompok

itu

memberi dinamika psikologis tersendiri pada

keseluruhan jumlah penduduk.

individu di mana

pada saat kelompok

memperoleh kesuksesan, self esteem individu

Identitas Diri Polisi Wanita Teori identitas sosial diperkenalkan

akan ikut naik atau sebaliknya. Dalam situasi

oleh Henry Tajfel dan John Turner pada 1979

inilah, maka

individu akan mempertinggi

di mana seseorang menggunakan kelompok

ketertarikan kepada kelompoknya. Identitas

sosial tertentu yang dipandangnya dapat

personal sesungguhnya berelasi kuat dengan

memberikan perasaan positif tertentu pada

perilaku komunikasinya di mana identitas

dirinya. Menurut Hogg & Abrams (1998), teori

sosial terkait dengan perilaku kelompok.

tersebut bersimpul pada tiga pilar, yakni

(Tajfel dalam Feldman, 1998).

komparasi.

Dengan melihat uraian tersebut, studi

Proses kategorisasi menghasilkan persepsi

tentang polisi wanita ini merujuk pada

stereotipe, yaitu persepsi terhadap anggota

bagaimana perilaku-perilaku komunikasinya

suatu kelompok yang memiliki karakteristik

dalam ranah sosial menjadi

tertentu yang dapat dijadikan acuan untuk

polisi wanita tersebut. Tubuh dan nama

membedakannya dari kelompok lain. Dengan

menjadi bentuk identitas sendiri bagi polisi

kata lain, berlangsung proses pengelompokan

wanita, namun dalam ranah sosial polisi wanita

objek yang dilakukan untuk memahami objek

tidak

tersebut

antropologis tersebut yang menjadikannya

kategorisasi,

di

identifikasi

mana

dan

kategorisasi

individu

hanya

dipandang

identitas bagi

dari

dua

ciri

merupakan proses pengelompokan individu

eksis dalam masyarakat.

dalam upaya memahami lingkungan sosialnya.

wanita

Tajfel

sosial

perilaku dia pada keseharian dan tindakan

mengaitkan

komunikasinya yang tidak berbeda dengan

menyatakan,

dikonsepsikan pengetahuan

identitas

dengan individu

tentang

perasaan

lebih

dipandang

Identitas polisi dalam

perilaku-

kelompok polisi lainnya.

memiliki suatu kelompok sosial tertentu dan

Meskipun demikian, ada hal-hal yang

emosi, juga evaluasi signifikan yang dihasilkan

spesifik dari polisi wanita tersebut untuk

dari keanggotaan suatu kelompok.

menunjukkan identitasnya yang berbeda atas

Setiap individu mengidentifikasikan

intitusi kepolisian yang dipersepsikan oleh

dirinya lebih dengan kelompoknya di mana

masyarakat lebih pada intitusi yang lebih

ketika terjadi peningkatan identifikasi terhadap

“kelaki-lakian”. Melalui kodratnya sebagai

kelompok maka dia akan

merubah dari

perempuan, polisi wanita mengubah persepsi

orientasi personal menjadi kelompok. Artinya,

masyarakat tentang polisi yang “cenderung

penanda kelompok digunakan dalam rangka

kaku” dan berkesan keras dengan sentuhan-

mencari konsep diri yang dipandang positif.

sentuhan komunikasinya yang lebih lembut Acta diurnA │Vol 6 No 2 │2010


dan tidak “menakutkan” di mata masyarakat.

otomatis membuat diri seorang perempuan

Melalui uniform-uniform yang dipakainya,

menjadi

penampilan, gaya bicara, cara menghampiri

dikategorikan sebagai maskulin.

laki-laki,

atau

dalam

arti

seseorang atau masyarakat pada umumnya,

Tatanan kehidupan bermasyarakat tidak

polisi wanita ingin menunjukkan identitas

dapat berjalan normal tanpa keberadaan insti-

yang sesungguhnya sebagai polisi yang sesuai

tusi kepolisian. Polisi lah garda terdepan pene-

dengan tupoksi dalam intitusi kepolisian

gakan hukum dalam suatu komunitas masyara-

tersebut.

kat. Tugas pokok dan fungsi polisi yang begitu

Begitu pentingnya identitas diri akan

eratnya dengan dunia pemberantasan kejahatan

polisi wanita tersebut, maka dalam penelitian

ini membuat seolah-olah dunia polisi masuk

ini akan lebih jauh lagi mengekplorasi hal-hal

menjadi ranah maskulin, profesi yang berat

yang terkait dengan identitas itu sendiri,

dan erat kaitannya dengan kekerasan dan tin-

terutama dalam perilaku-perilaku keseharian

dak penanganan lewat kekerasan. Dengan ban-

dan

polisi

yaknya intrepretasi, pandangan, pendapat serta

wanita yang bersinggungan dengan masyarakat

ide yang mengungkapkan bahwa perempuan

secara langsung maupun tidak langsung.

lebih lemah daripada laki-laki membuat profesi

Demikian halnya dengan identitas diri polisi

polisi seolah-olah menutup dirinya dalam

wanita sebagai sebuah eksistensi diri atas

menerima gender lain selain laki-laki.

tindakan-tindakan

komunikasi

institusi kepolisian yang saat ini lebih banyak

Fenomena keberadaan polisi wanita ini

dihuni oleh polisi maskulin. Penelitian ini

sudah sering menjadi wacana dalam berbagai

tentu saja tidak berupaya untuk membanding-

situasi. Meskipun saat ini keberadaan polisi

bandingkan

dan

wanita di Indonesia sudah diakui, namun

maskulinitas dalam kepolisian. Akan tetapi

ternyata masih menghadapi banyak kendala

jika ada unsur-unsur tersebut dapat dianggap

dalam

sebagai ilustrasi saja untuk menunjukkan

dengan kodrat perempuannya yang melekat,

bahwa terdapat identitas tersendiri bagi polisi

apapun posisi dan profesinya. Stigmatisasi

wanita.

perempuan yang halus, lemah lembut dan

antara

feminimitas

pelaksanaan

tugasnya

sehubungan

senantiasa mengedepankan perasaan terkadang Penutup

dianggap menjadi faktor yang mengurangi

Pada akhirnya, perempuan sebagai

profesionalisme perempuan dalam tugas-tugas

seorang perempuan dalam ranah profesi yang

kepolisian-nya, meskipun dalam situasi lain

lekat dengan dunia laki-laki, dalam hal ini

tidak dapat dinafikan stigma tersebut justru

polisi, berusaha menempatkan dirinya untuk

diperlukan.

seolah-olah setara dengan rekan kerjanya yang laki-laki. Pensimbolan diri sebagai polisi tidak Acta diurnA │Vol 6 No 2 │2010

64


Daftar Pustaka Adams, V (2000). Male and female : Differences between them, Allyn & Bacon, Needham Heights Bayley, David H. (1994). Police for the Future, Oxford University Press, New York Bogdan, Robert dan Taylor, Steven .J (1992). Introduction to Qualitative Research Methods. John Wiley, New York Brown, Jennifer M. (1998). Aspects of discriminatory treatment of women police officers serving in forces in England and Wales Source, dalam The British Journal of Criminology: An International Review of Crime and Society [0007-0955], vol:38 iss:2 pg:265 -282, UK Budiman, Arief (1981), Pembagian Kerja Secara Seksual ; Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di dalam Masyarakat, Gramedia, Jakarta Budiman, Kris (1999), Feminografi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta ____________ (2000), Feminis Laki-laki dan Wacana Gender, Yayasan Indonesiatera, Magelang De Beavouir, Simone (2003). Second sex : Fakta dan mitos, Pustaka Promethea, Surabaya De Guzman, Melchor C. dan Frank, James (2004). Policewomen and their problems: the Philippine context. Dalam jurnal Policing: An International Journal of Police Strategies and Management, vol. 27, no. 3, p. 396-412, Indiana & Ohio Dick, Gavin dan Metcalfe, Beverley (t.th.). The progress of female police officers? An empirical analysis of organisational commitment and tenure explanations in two UK police forces, Kent Business School, University of Kent, Canterbury, dan The Business School, University of Hull, Hull, UK Dick, Penny dan Cassell, Catherine, (t.th.). The position of policewomen: a discourse analytic study, Sheffield University Management School, Sheffield Djamin, Awaloedin, dkk. (2006). Sejarah Perkembangan Kepolisian di Indonesia, dari jaman Kuno sampai Sekarang, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta Hogg, M & Abrams, D (2001). Intergroup relations, Psychological Press, Philadelphia Horne, Peter (t.th.). Policewomen: Their First Century and the New Era. Mercer County Community College, Trenton, New Jersey Indarti, Erlyn (2009), Membangun Profesionalisme dan Kemandirian Polisi, Mewujudkan Demokrasi, Komisi Kepolisian Nasional, Jakarta Lindsey, L.L (1990). Gender roles : A sociological perspective. Prentice Hall, New Jersey Lusiana, Y (2004). Model integrasi informasi politik, Fakultas Psikologi UI Megawangi, Ratna (1999), Membiarkan Berbeda; Sudut Pandang Baru tentang Relasi Gender, Mizan, Bandung Meier, Kenneth J. dan Nicholson-Crotty, Jill (2006). Gender, Representative Bureaucracy, and Law Enforcement: The Case of Sexual Assault, Dalam Public Administration Review, Nov/ Dec 2006. Vol. 66, Iss. 6; p. 850, Washington. Mulyana, D (2000). Komunikasi antarbudaya : Panduan berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya, Remaja Rosdakarya, Bandung. Muluk, H (1995). Teori representasi sosial, Fakultas Psikologi UI, Jakarta Natarajan, Mangai, (2008). Women Police in a Changing Society: Back Door to Equality, Ashgate, Burlington Nordholt, Henk Schulte, (ed.) (2005), Outward Appearances; Trend, Identitas, Kepentingan, LKiS Pelangi Aksara, Yogyakarta Oakley, A (1972). Sexuality, sex, gender and society, dalam Stevie Jackson & Sue Scott (ed) Feminism and Sexuality, Colombia Press, New York Oudang, M. (1952). Perkembangan Kepolisian di Indonesia, Mahabarata, Jakarta Pace, R. Wayne dan Faules, Don F. (ed) Deddy Mulyana (2001). Komunikasi Organisasi; Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan, Remaja Rosdakarya, Bandung Acta diurnA │Vol 6 No 2 │2010


Postmes, Tom dan Jetten, Jolanda. (2006). Individuality and the Group; Advances in Social Identity, sage Publication, London Prabasmoro, A.P (2006). Kajian budaya feminis : Tubuh, sastra dan budaya pop, Jalasutra, Jogjakarta Rabe-Hemp, Cara (2008). Survival in an “all boys club”: policewomen and their fight for acceptance, dalam Criminal Justice Sciences, Illinois State University, Illinois. _______________ (2008). Female officers and the ethic of care: Does officer gender impact police behaviors? dalam Journal of Criminal Justice 36, 426–434, Illinois State University, Illinois. Rahardi, Pudi (2007), Mengenal Figur Polisi Kita, LaksBang Pressindo, Yogyakarta Scarborough, Kathryn E., dan Collins, Pamela A. (2002) Women in Public and Private Law Enforcement, Butterworth-Heinemann, Woburn Sulistyo, Hermawan, (2010). Derap Langkah Polri, Pensil-324, Jakarta Sunaiyah, Salma (2009), Pembagian Kerja Perspektif Gender, Institut Agama Islam Tri Bhakti, Jakarta Suwarni, (2009), Perilaku Polisi; Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi, Nusa Media, Bandung Tabah, Anton (1996), Polisi dan Kekerasan Penyidikan


66

Edwin Rizal Staf Pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Bandung

Recommend Documents