PERATURAN WALTKOTA PAYAKT'MBIITI noMoR.!&. TAHUN 2olo
.
.TENTANG
PBDOMAN KOMISI DADRAH LANJUT USIA
(KOMDA LANSIA) KOTA PAYAKUMBUH
WALIKOTA PAYAKUMBIJH' Menimbang :
a.
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam \.g.tl Nomor OO funun 2008 tentang P6doman Pembentukan Komisi Daerah -I.qljqt Usia dan Pemberdayua-n Musyarakat Dalam Penanganan LgU.ut Usia di nu.tutt, perlu diteiapkan Peraturan Walikota Payakumbuh tentang F.aorin' Komisi Daerah Lanjut usia (KoMDA LANSIA) Kota Payakumbuh; 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
Mengingat : l. Undang-Undang Nomor l3 Tahun
Nonor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembiran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakrrir dengan undangundJng Nomor l2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembiran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
2. Undang-Undang
iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); J. Undang-Undang Nomor l1 Tahun 20A9 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembalran Negara Republik Indonesia Tahun 20A9 Nomor 12, iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a967); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, clan Pemerintah Dae'ah Kabupaten/l(ota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ?J07 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia llomor 4737); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Nlgura RepuUtit< Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Leirbaran N.gutu Republik Indonesia Nomor 4451); Peraturan Pemcrintah Nomor i3 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159' iambahan Lem6aran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); g. Keputusan presiden Nomor 52 Tahun 2A04 tentang Komisi Nasional
6.
Lanjut Usia;
F
9.
Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor
Pedonran Lembaga Kemasyarakatan
5 Tahun 2007 tentang
l0.Peraturan Menteri llaram Negeri Nomor 7 Tahun zooT tentang Kader Pemberdayaan Mas;,arakat;
ll.Peraturan Menteri
Negeri Nomor 60 Tahun 200g tentang -Dalam Pedoman pembentukan Komisibaerah Lanjui usia dan Masyarakat daram penanganan Lanjut usia ai naerarr. 12. Peraturan Daerah Kota payakumbuh Nomor 02 Tahun 200g tentang organisasi dan Tata Kerja sekretariat Daeran Jan sekretariat DpRD Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota payakumbuh Tahun 200g Nomor 02);
p.;;.J;u*
I3. Peraturan Daerah Kota payakumbuh Nomor 03 Tahun 200g tentang organisasi dan- Tata Kerja Dinot Di Lingkun!* pemerintah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota fuyut"u,nuuh Tatrun 200g Nomor 03):
14. Peraturan Daerah Kota payakumbuh Nomor 03 Tahun 200g tentang
organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Lembaga Teknis Di Lingkungan Pemerintah Kbta Payakumbutr Daerah Kota li.muaran Payakumbuh Tahun 200g Nomor 04);
MEMUTUSKAN; Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDoMAN KoMIsI DAERAH LANJUT USIA KOTA PAYAKUMBUH.
BABI
:
KBTBNTUAN UMUM Pasal
I
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : l' Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai
usia 60 (enam puluh) tahun ke
atas.
2.
Penanganan tanjut usia adalah kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang berkaitan dengan lanjut usia.
3'
Komisi Daerah Lanjut usia Kota Payakumbuh selanjutnya disebut Komda Lansia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan lanjut usia di Kota payakumbuh. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di kota.
4' 5'
Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di
bawah
kecamatan.
6'
Lernbaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan, membantu pemerintal kelulahan dan me.upukan ----- -r-"- mitra dalam mernberdayakan
masyarakat.
7
'
Pemberdayaan masyarakat adatrrh. kegiatan atau program yang dilakukan agar masyarakat dapat berpartisipasi a
BAB PEMBENTUKAN
.
II
KEDIJDUKAN, DAN TUGAS
Pasal 2 pembentukan Komda Lansia ditetapkan dengan Kepunrsan Walikota Payakumbuh'
Pasal 3
Komda Lansia berkedudukan di Kota Payakumbuh Pasal 4
pasal 2 mempunyai tugas Kcmda Lansia sebagaimana dimaksud dalam
(1)
:
progra1' kegiatan' dan Mengkoordinasikan perumusan kebijakan, strategi' Lanjut usia sesuai pedoman, langkah-la;;krh t""g diperlukan dalam penanganan oleh Komnas Lansia dan Komda strategi, program, dan kegiatan yunt ditetapkan oleh pemerintah dan Gubernur. Lansia pr";;;i;;erta kebljamn yan! ditetaikan
a.
b.MelaksanakankebijakanyangditetapkanolehWaklikota Lanjut Usia di c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program penanganan kota, kecamatan, dan di Karang Werda Kelurahan usia di Kota d. Mengendalikan pelaksanaan program penanganan Lanjut Payakumbuh
e.
t.
dan memanfaatkan sumber daya MenghimPun, menggerakkan, menyediakan, efisien untuk kegiatan penanganan daerah dan masYarakat secara efektif dan Lanjut Usia. yang berasal dari pusat' provlnsl' Menghirnpun dan nremanfaatkan sumber daya danbantuanluarnegeriSecaraefektifdanefisienunfukkegiatan.penanganan Laniut tJsia.
masing-masing g. * Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi
h.
instansi yang
Payakumbuh. t.,gobung dalam keanggotaan K.rmda Lansia Kota perumusan kebijakan' strategi' Mengadakan kerjasama antar Komda dalam diperlukan dalam penanganan Lanjut program, kegiatan dan langkah-langkah yang tJsia.
i. j.
mediasi kepada seluruh aparat pemerintah N,lelakukan sosialisasi, advokasi, dan slvasta, kader pemberdayaBn masyarakat' claerah. lembaga pendidikan, lcmbaga tokoh adat' tokoh agama' serta rnasyarakar, t.i1Uuga adat, lembaga keagamaan, lembaga Pemasyarakatan' Komda Lansia Kecamatan dan mengembangkan Melaksanakan pembentukan keberadaan Karang Werda Kelurahan
k.MernfasilitasipembentukankelompokpeduliLanjutUsiakota.
l2).
dimaksud dalam ayat Dalam melaksanakan tugas sebagaimana
(l)
maka
:
a.KomdaLansiabertanggungjawabkepadaWalikotaPayakumbuh instansi pemerintah, organisasi b. Komda Lansia dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain baik di pusat dan masyarakat, para ahli, badan ir ternasional, maupun di daerah'
c.KomdaLansiamempunyaihubrrngankoordinatif,konsultatifdanteknisdengan tt
D-'rinci rlan Komnas-
Pasel 5
Ketua Komda Lansia menetapkan rincian tugas masing-masing Anggota pengurus Komda.
Pasal6
'
Di Kecamatan dibontuk wadah Komisi Wilayah Lanjut Usia disebut Komwit. 2. Pembentukan Komwil dilaksanakan oleh Komda 3. Komwil secara teknis dibina oleh Komda l
4' Kelompok Lansia Kelurahan yang disebut Karang werda dibina secara organisatoris, 5'
teknis operasional oleh Komwil. Komda rnemperoleh pembinaan dari Komnas, Komda provinsi dan walikota Payakumbuh, begitu juga masukan dari tokoh adat, tokoh agama, pemuka masyarakat, dan resource person.
BAB III PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pasal 7 I
'
2'
Program penanganan Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan secara terpadu transparan, partisipatif, dan akuntabel serta memperhatikan nilai-nilai agam* budaya dan norma-norma masyarakat setempat. Program pemberdayaan masyarakat bersifat fasilitatif,, non instruktif, serta dapat nremperkuat, meningkatkan, dan mengernbangkan potensi masyarakat.
Pasal 8
Yang dimaksud dengan potensi masyarakat adalah : l Pimpinan masyarakat, baik formal maupun informal seperti Ketua RT, Kenra RW, Pimpinan Adat, Ninik Mamak, Alim Ulama, Cerdik pandai, Bundo Kanduang, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Kader pemberdayaan Masyarakat.
'
2' organisasi masyarakat
' 3'
4'
yaitu, organisasi, lembaga, atau kelompok masyarakat sepeni Palang Merah Remaja (PMR), Karlng Taruna, PKK @emberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dan Lembaga'pemberaayaan Masyarakat atau dengan sebutan lain Dana yang bersumber dari masyarakat seperti dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jarnkesmas) yang digunakan untuk p.nungunan Lanjut usia.
Sarana dan prasarana tempat musyawarah.
milik masyarakat seperti ruang perternuan di Balai Desa sebagai
5'
Pengetahuan masyarakat yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk komunikasi, informasi dan edukasi yang dapat didayagunakan untuk kegiatan penanganan Lanjut Usia seperti melaksanakan lomba-lomUa Oan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
6.
Teknologi masyarakat yaitu teknologi yang dimiriki masyarakat seperti pemanfaatan dan pendayaguanaan teknologi tepat guna dan cara berintegrasi masyarakat berdasarkan kearifan lokal. Pengambilan keputusan ma:ryarakar yaitu pengambilan keputusan oleh masyarakat melalui proses ldentifikasi, pertacar aan, dan pemecahan pcnanganan Lanjut
7
'
Usia
-ir"r.rt
Pasal 9
l. )
Program Pemberdayaan Masyarakat berkaitan dengan pelibatan secara aktifpartisipasi masyarakat agar tahu, mau, dan marnpu menangani Lanjut usia.
Melibatkan secara aktif potensi masyarakat dalam penanganan Lanjut Usia merupakan kebijakan yang terf;uji.
BAB IV PBLAPORAN Pasal 10
l.
Ketua Karang Werda melaporkan pelaksanaan penanganan Lanjut Usia kepada Lurah dengan memberikan tembusan kepada Komwil (l x sebulan) 2. Ketua Komwil melaporkan pelaksanaan penanganan Lanjut Usia di Kecamatan kepada Camat dengan memberikan tembusan kepada Komda (l x 2 bulan) 3. Ketua Pelaksana Komda melaporkan penanganan Lanjut Usia di Kota payakumbuh kepada Walikota (l x 3 bulan) atau kapan saja bila mana tlianggap pentingjdan perlu ditangani segera. 4.
Walikota melaporkan penanganan Lanjut Usia Kota Payakumbuh kepada Gubernur Sumatera Barat (l x 4 bulan) dengan memberikan tembusan kepada Komda
BAB V PEMBINAAN Pasal I I
t. Menteri Dalarrr Negeri melakukan Pernbinaan terhadap Pembentukan Komda Lansia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan Lanjut Usia di Daerah :
(l)
2.
Pembinaan sebagaiamana dimaksud pada ayat meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, monitoring, dan evaluasi penanganan Lanjut Usia.
3.
Walikota Payakumbuh melakukan pembinaan terhadap pembentukan Komda Lansia dan Pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan I-anjut Usia di Kota payakumbuh. Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pemberian petunjuk pelaksanaan, bimbingan, supervisi, rnonitoring, dan evaluasi penanganan Lanjut Usia Walikota, dapat melimpahkan pembinaan penanganan Lanlut .Usia di Kelurahan kepada Camat.
BAB VI I'ENDANAAN Pasal 12
l. Pendanaan penyelenggaraan penanganan Lanjut Usia
di Kota payakumbuh,
di Kecamatan, dan di,Karang Werda Kelurahan dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh.
2. Pendanaan penyelenggaraan penanganan
Lanjut Usia di Kelurahan diutamakan dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan tennasuk alokasi dana Kelurahan. 3. Pendanaan penyelenggaraan penanganan
Lanjut Usia sebagaimana dimaksud di atas dapat bersumber dari dana lain yang sah dan tidak mengikat. Pasal 13
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota payakumbuh.
Ditetapkan
di
pada Tanggal
Payakumbuh
€ t/./.ae,t dot?
WALIKOTA PAYAKIJMBIJH \/\
{
L ZA IN Diundangkan di Payakumbuh pada
tanggal
9
ta,(crcet
Jot Q
SEKRETARIS DAERA"
T9
PAYAKUMBUH
IRWANDI BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUII TAHUN 20'
O
NOMCR ...6...
vr:
s3e e F F 1JGl
$fsd o
-ta cl,
E A
u)
.i
*I >H *.s t; A OE O G
* # s'*
oo
o\F
tn q)
.x ll)
a
c)
o c{ H
)ar (d
Fq
H
A
tr ,) f-
zv i r'<{ 9{ d
-) F. -l rd o
t
z
.o
.l
.5(
o
€ o.
co cd
v
F F
€ e (.|
q)
Gt
&
)4
RI
€ o
n
\l
L 6!
tr
ft6l A
6
cl
"o 6l
o
X
I d E
nz F-
v' F
z a &u,o a O (l) - frl Eo
t vV
tGI
()c,
cl
al G'
tr
nt
z
h
d
;i(6 7
5v *cs
.Itr
TE c.
r!F3=t!rillee= oi= cldi+d €c.: .d
GI
u,
0)
6l
A
J1
'tt
q)
c)
a0 cct
u)
>a
J(lI h d
A Ut
cc)
o o c.l d cl
c d
(J
& ,o ts .5( GI
F{
a , h
Gt
v '
E
vo ?h
d d)
) b
q.)
A
z o FI
Fl
Gt
vo
o GI
Iil
l-
6t
e ctl h
F
h o
q,,
z
3i <
Hrfi VYV
0)
o (tI
&o
G
(l
oU cJ
SuEsBitr*E!-g orj -:r.lt.i+uid.{
"i9
g
u,
q)
crl
A
0) A4 0)
a
o0
cdl
J
CI
cl O. v,
tr
o
o
z o3 =V F(< 'tr> g< )tu
s3
.er
o
v
:< E 1,7 *? >rJ ct)
F(
l+(
)
,) €o
o F ) h
z tl
I& 't-
a
(!
r.i
o.< n
E5 lJ Gt
ca
2 oVH (tl
Y'n
v N
.A
>z
J4
cl
FI
€
c
6 V
o u)
6 o.
FrF aa;
2.
E
z, ct)
vt1
9p H
h^s vE
$>
z ,o ts
N
9X A((t
N
5Gl
(t)
iJ4
o ':r JJ J1 q)= -Y(lt
i5>
J
o F)
