Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar

Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar Risalatu Mirajiah, PhD Jurusan Hubungan Internasional, International Women University (IWU) E-mail: [email protected]

Abstract: Democratization in Myanmar has drawn international attention, when on April 1, 2012 military junta held a free, fair general election. The success of Myanmar in holding the general election would become a new era of changes that was occurring domestically. Positive responses on the changes were shown by not only Myanmar's people but also the whole international comunities which had previously pressured the state due to various violations of human right and democracy. Basically, some democratizing efforts had begun since the government drafted a new constitution in 2008, up to the winning of Thein Sein as President in the 2010 preliminary elections. Under Thein Sein leadership, there have been much changes leading to democracy, such as the achievement of ceasefire, economic improvement, the release of political detainees, mass media freedom, general elections, and the reestablishment of parliamentary functions. The question in this paper was, “How these internal and external factors influence the occurrence of democratization in Myanmar?” In this paper, the writer drew on the theories of democratization in describing the internal and external factors that have influence on the occurrence of democratization, by the three approaches, namely, modernization, transition, and structural approaches, from David Potter. The paper results indicated that the aim of the military junta at implementing the democratization was due to some internal factors in a domestic scope, predominated by domestic actors, and some external factors in a framework of democratization waves by a reason of spreading or promoting democratic values, as well pressures and other sanctions. The entire threats have led to the decline of military junta legitimacy in political arena, and expulsion by international world. Therefore, the writer concluded that the relationship between the internal factors and external factors would determine the continuity of democratization in Myanmar. Keywords : Democratization, Internal Factors, External Factors, Military Junta, Myanmar Abstrak: Demokratisasi di Myanmar telah menjadi sorotan dunia internasional, ketika pada tanggal 1 April 2012, pemerintahan junta militer menyelenggarakan pemilu yang bebas dan adil. Keberhasilan Myanmar dalam menyelenggarakan pemilu ini akan menjadi era baru perubahan yang terjadi di dalam negeri. Respon positif atas perubahan tidak hanya ditunjukan oleh rakyat Myanmar, namun juga seluruh masyarakat internasional yang dulu menekan Myanmar akibat pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi. Pada dasarnya beberapa upaya demokratisasi ini telah dimulai sejak pemerintahan merencanakan konstitusi baru tahun 2008, sampai dengan kemenangan Thein Sein sebagai presiden pada pemilu sela tahun 2010. Sejak kepemimpinan Thein Sein ini banyak perubahan baru yang mengarah pada demokrasi, seperti dilaksanakannya gencatan senjata, perbaikan ekonomi, pembebasan tahanan politik, kebebasan media massa, pemilu, sampai dengan pengembalian fungsi parlemen. Pertanyaan dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana faktor internal dan faktor eksternal dapat mempengaruhi terjadinya demokratisasi di Myanmar”? Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori demokratisasi untuk menjelaskan faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya demokratisasi, dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan modernisasi, pendekatan transisi, dan pendekatan struktural, David Potter. Hasil penelitian menunjukan bahwa keinginan junta militer untuk melakukan demokratisasi ini disebabkan oleh adanya faktor internal dalam lingkup domestik, seperti munculnya krisis ekonomi dan keterbelakangan sosial, dan menguatnya kelompok pro demokrasi, juga faktor eksternal dalam lingkup internasional seperti adanya tuntutan negara-negara donor terkait bantuan ekonomi, sanksi dan embargo yang dilakukan negara-negara Barat, ketergantungan Myanmar terhadap negara-negara lain, sampai dengan kecaman Amerika Serikat (AS) tentang penahanan Aung San Suu Kyi. Keseluruhan ancaman ini telah menyebabkan merosotnya legitimasi junta militer di kancah perpolitikan, serta pengucilan oleh dunia internasional. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa keterkaitan antara faktor internal dan faktor eksternal itu, akan menentukan keberlangsungan demokratisasi di Myanmar. Kata kunci : Demokratisasi, Faktor Internal, Faktor Eksternal, Junta Militer, Myanmar

135

136 Risalatu Mirajiah, PhD, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar 215

terlibat menciptakan demokrasi partisipatoris.

Pendahuluan

Demokrasi di Myanmar dapat dianggap Myanmar (sebelumnya bernama

sebagai demokrasi yang mengalami kebekuan

211

Burma) merupakan negara yang terletak di Asia

atau stagnan. Artinya terdapat penerapan

Tenggara ,dan terkenal dengan isu pelanggaran

demokrasi, namun semangat demokrasi yang

Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi.

seharusnya memberikan kebebasan serta peran

Negara ini telah puluhan tahun dipimpin oleh

utama kepada pihak sipil menjadi tidak ada.

212

pemerintahan junta militer yang dikenal dengan

Bahkan junta militer yang mengambil alih

sebutan The State Peace and Development

kekuasaan, mengendalikan semua sistem

213

216

Council (SPDC). SPDC merupakan perubahan

pemerintahan. Sementara

dari State Law and Order Restoration Council

yang berupaya mewujudkan demokrasi melalui

(SLORC) sejak tanggal 18 September 1997.

supremasi sipil mengalami penekanan yang

Junta militer telah berkuasa di Myanmar sejak

sangat luar biasa, dimana pemilu dilakukan

terjadinya kudeta militer oleh Jenderal Ne Win

tetapi peserta yang melakukan pemilu adalah

terhadap pemerintahan sipil yang saat itu

partai politik bentukan junta militer untuk

masyarakat sipil

214

dipimpin oleh U Nu pada tahun 1962 sampai

mempertahankan kekuasaan.

Jenderal Than Shwe. Jenderal Than Shwe mulai

Sejak junta militer memerintah di

mengambil posisi kepemimpinan di Myanmar

Myanmar tahun 1962, banyak sekali terjadi

dimulai sejak tahun 1992 sampai dengan

pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang

perubahan konstitusi baru dibuat pada tahun

dilakukan oleh junta militer. Seperti tidak

2008. Ketika dalam penguasaannya, kebijakan

adanya pengadilan yang independen dan juga

junta militer tetaplah sama, yakni

junta militer menekan para aktivitas politik

menghilangkan nilai- nilai demokrasi dan

oposisi. Sehingga junta militer dapat dengan

menggantikannya dengan tatanan yang bersifat

bebas berkuasa. Di samping itu pula, pemerintah

sentralistik dan otoriter. Nilai-nilai demokrasi

junta militer membatasi akses internet dan

yang telah diabaikan junta militer tersebut

hubungan dengan dunia internasional sehingga

menyebabkan pelanggaran HAM menjadi hal 215

biasa di Myanmar, yang pada akhirnya pihak sipil hanyalah sebagai penonton dan tidak

211

Alan Collins,.Security and Southeast Asia : Domestic, Regional and Global Issues. Singapore: ISEAS.2003.hal.27 212 Junta militer adalah dewan pemerintahan yang didirikan dan dikuasai oleh militer. Deskripsi ini diambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. 213 Burma Country Profile. Tersedia dari

http://news.bbc.co.uk/2/hi/Europe/country_ profiles/1300003.stm. Diakses pada tanggal 12 214

Agustus 2012. Ibid

Participatory democracy merupakan demokrasi konstitusional atau paham negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democracy) yang bertumpu aturan mayoritas melalui perluasan partisipasi rakyat secara bebas melalui kekuatan-kekuatan kolektif yang terdapat di tangan civil society. Dikutip dalam buku Mohtar Mas'oed. Negara, Kapital, dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2003. hal 3 216 Sistem pemerintahan yang dimaksud adalah Dewan Peneguhan Hukum dan Peraturan (SLORC) dan kemudian berubah menjadi Dewan Ketentraman dan Pembangunan Negara hadir dengan nama yang soft namun dalam pelaksanaannya jauh dari harapan perilaku yang otoritarian serta melanggar HAM.

Risalatu Mirajiah, PhD, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya 137 Demokratisasi di Myanmar

masyarakat Myanmar dapat dikontrol

keseluruhan. Sehingga proses demokratisasi dan

sepenuhnya oleh junta militer. Semua itu

perdamaian justru semakin sulit terlaksana.

merupakan serangkaian kebijakan junta militer

Atas berbagai ancaman dan desakan

yang ingin tetap melanggengkan kekuasaannya

yang muncul terhadap Myanmar,dan menyadari

dibawah kontrol pemerintahan junta militer.

akibat dari tekanan domestik dan internasional

Salah satu sorotan masyarakat internasional

membuat Myanmar semakin terpuruk, pada

yaitu terkait dengan penahanan pemimpin

akhirnya pemerintahan Myanmar mulai

oposisi, Aung San Suu Kyi. Tokoh ini telah

melakukan demokratisasi. Hal ini yang telah

mengalami penahanan selama 20 tahun lebih

dilakukan oleh pemerintahan Myanmar, sejak

akibat seruan demokrasi yang begitu gencar

kepemimpinan Jenderal Thein Sein pada Januari

dilakukan bersama para pengikutnya.

2011. Untuk pertama kalinya dalam beberapa

Akibat dari tindakan pemerintahan

dekade, pemerintahan Myanmar

junta militer ini pada akhirnya memunculkan

menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu)

perhatian masyarakat internasional. Bahkan

yang adil dan dihadiri oleh para pengamat

berbagai desakan muncul atas pelanggaran

internasional. Myanmar telah sekian kali

HAM tersebut. Desakan dan ancaman

mendapatkan kegagalan dalam melaksanakan

internasional atas Myanmar ini secara tidak

pemilu, namun saat ini negara yang puluhan

langsung membawa dampak buruk bagi situasi

tahun dipimpin oleh rezim militer, telah serius

dan kondisi yang berada di dalam negeri

melakukan transformasi politik dalam rangka

Myanmar itu sendiri. Dampak dari sanksi

mendorong terwujudnya demokratisasi. Upaya

ekonomi negara-negara Barat seperti, Amerika

demokratisasi ini telah muncul sejak

Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) selama 20

kepemimpinan Thein Sein pada tanggal 4

217

tahun lebih telah membuat perekonomian di

Januari 2011. Sejak kepemimpinan jenderal

Myanmar semakin tidak berkembang dan

Than Shwe digantikan oleh Jenderal Thein Sein

terpuruk. Pengucilan Myanmar dari pergaulan

sebagai presiden di Myanmar, berbagai

dunia dan tekanan internasional pun ternyata

perubahan positif di dalam negeri kerap terjadi.

berdampak buruk bagi kehidupan ekonomi,

Salah satunya yaitu terkait cara pandangannya

sosial dan politik masyarakat secara

dalam mereformasi politik yang cukup terkenal di Myanmar.

217

Amerika Serikat adalah negeri demokrasi pertama dalam dunia modern, dan identitasnya sebagai sebuah bangsa tidak dapat dipisahkan dari komitmennya terhadap nilai-nilai liberal dan demokratis. Oleh karena itu, orang-orang Amerika mempunyai suatu kepentingan khsusus dalam pengembangan lingkungan global yang sesuai bagi demokrasi. Dikutip dalam Samuel P. Huntington (Terj.). Gelombang Demokratisasi Ketiga.Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti. 1995. Hal 32

Dalam rangka membangun demokrasi, Thein Sein berupaya melakukan hubungan lebih dekat dan konsolidasi dengan para pemimpin oposisi, membebaskan para tahanan politik, dan menjalin sebuah perdamaian dengan etnis lainnya. Kegiatannya sebagai seorang pemimpin pemerintahan telah membuktikan adanya sebuah keseriusan dalam mereformasi politik, sekaligus menjalin hubungan kerjasama

138 Risalatu Mirajiah, PhD, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar

dengan para pemimpin oposisi di bawah bendera

Apa yang terjadi di Myanmar

partai NLD. Sehingga ketika pemerintahan

setidaknya menegaskan bahwa dengan

Myanmar

untuk

kepemimpinan Jenderal Thein Sein ini, pada

menyelenggarakan pemilu pada tanggal 1 April

dasarnya telah muncul beberapa upaya

2012 sebagai wujud demokratisasi, pihak

demokratisasi. Beberapa perubahan ini, telah

kelompok oposisi secara langsung

mulai dilakukan oleh para pemimpin militer di

menyetujuinya. Pemilu yang diselenggarakan

Myanmar. Bahkan kekuatan militer Myanmar

secara adil dan transparan serta dihadiri oleh

yang sangat kuat pun mampu melakukan

pemantau komunitas internasional merupakan

reformasi tersebut, semata demi terwujudnya

salah satu upaya rejim militer Myanmar dalam

negara yang demokratis. Meskipun upaya ini

melakukan demokratisasi. Hasil dari pemilu

belum berdampak seluruhnya bagi

tersebut pada akhirnya dimenangkan oleh partai

pembangunan dalam negeri, namun hal ini telah

oposisi yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.

menunjukan adanya kemajuan di Myanmar.

Pada saat itu Aung San Suu Kyi telah

Bahkan kemajuan Myanmar ini telah

mendapatkan dukungan yang cukup besar dari

mendapatkan apresiasi dari dunia internasional

masyarakat Myanmar. Termasuk juga dari

termasuk AS, Uni Eropa dan negara-negara

kalangan partai NLD yang selalu mendukung

lainnya yang dulu menekan Myanmar atas isu

pemimpin oposisi tersebut.

pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan

memutuskan

Ternyata tidak hanya itu saja, Thein Sein

demokrasi. Permasalahan kemudian muncul

juga mulai mendukung para pemimpin militer

yaitu bagaimana sebuah negara yang sejak dulu

muda untuk melakukan perubahan dalam

mengalami kedikatoran oleh rezim militer,

mereformasi politik yang lebih baik. Bahkan

mampu menjalankan upaya demokratisasi?

upaya lainnya yang luar biasa yaitu, mencabut

Bagaimana faktor internal dan faktor eksternal

larangan terhadap partai NLD dalam

dapat mempengaruhi terjadinya demokratisasi

mendukung pemimpin Aung San Suu Kyi untuk

di Myanmar? Keberhasilan demokratisasi di

tetap bertahan dalam kepemimpinannya di

Myanmar merupakan salah satu kajian yang

Myanmar. Thein Sein akan berupaya untuk

sangat menarik bagi para penstudi hubungan

membawa Suu Kyi pada barisan terdepan dalam

internasional, dikarenakan Myanmar

mengatasi persoalan di bidang sosial, ekonomi,

merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia

politik, serta mengubah citra negaranya menuju

Tenggara yang cukup lama mengalami sistem

negara yang lebih mandiri dan berkembang.

pemerintahan otoriter-sentralistik. Puluhan

Begitu juga dengan kebijakan luar negerinya,

tahun negara ini mengalami sebuah konflik

yang lebih menekankan pada sistem liberalisasi

internal antara pemerintah dan masyarakat nya.

yang lebih terbuka terhadap perdagangan bebas,

Oleh karena itu, dengan munculnya isu

serta melanjutkan hubungan kerjasama dengan 218

negara-negara luar dalam bidang investasi. 218

Shyam Saran. “The Pivot of Change in

Asia”.Indian Express. New Delhi. Dikutip dalam Ganganath Jha. The Quest for Democratization in Myanmar. The Observer London, 22 Agustus 2011. Hal 7


demokratisasi di Myanmar yang telah

demokratisasi di kawasan Asia Tenggara.

mengalami respon dari dunia internasional ini akan menjadi fenomena menarik di kawasan

Pandangan Teoritis Dalam Proses Menuju

Asia Tenggara. Proses demokrasi di Myanmar

Demokrasi di Sebuah Negara

juga merupakan salah satu bentuk kemajuan pesat dari sebelumnya mengalami sistem pemerintahan yang dipimpin oleh junta militer.

Untuk menjelaskan pola-pola demokratisasi dibutuhkan seperangkat

Hal lain yang menarik bagi kajian

generalisasi, teori dan pendekatan yang saling

demokratisasi di Myanmar juga adalah, faktor-

berhubungan. Demokratisasi adalah proses

faktor yang melatar belakangi terjadinya

menuju demokrasi. Menurut Potter kata

demokratisasi di negara tersebut. Pembahasan

“demokratisasi” merujuk pada perubahan-

dalam tulisan ini akan memberikan gambaran, di

perubahan politik menuju arah yang lebih

mana faktor yang mempengaruhi terjadinya

demokratis. Sedangkan Diamond, Linz dan

demokratisasi dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu

Lipset menjelaskan bahwa jalan demokrasi

internal dan eksternal. Artinya keberadaan

adalah pilihan yang realistis dan mungkin bagi

faktor internal yaitu seperti krisis ekonomi dan

masyarakat dunia dewasa ini.

219

220

221

juga menguatkan kelompok oposisi atau

David Potter mencoba menganalisis

kalangan masyarakat sosial, tidak bisa

lebih jauh terkait dengan demokratisasi di

menyimpulkan bahwa proses demokrasi di

sebuah negara, di mana transisi menuju

Myanmar berhasil dilakukan hanya dari faktor

demokrasi kontemporer ini dimulai dari dalam

internal saja. Hal ini terbukti dari beberapa

tubuh rejim otoriter (misalnya di Amerika Latin)

dekade sebelumnya negara ini telah mengalami

atau yang terutama didorong oleh kekuatan

dinamika internal terkait dengan permasalahan

eksternal (misalnya di Eropa Timur). Namun

pembangunan nasional. Munculnya gerakan-

analisis terhadap proses-proses demokratisasi

gerakan sosial yang disebabkan tidak meratanya

menurut Potter dapat dilakukan dengan

sistem perekonomian tidak membuat

menggunakan tiga pendekatan, yaitu

pemerintahan junta militer berhenti untuk

pendekatan modernisasi, pendekatan transisi

melakukan kekerasan bersenjata dan mau

dan pendekatan struktural. Ketiga pendekatan

melakukan reformasi. Namun seiring

ini merupakan salah satu alat atau tahapan-

berjalannya waktu, dengan menambahnya

tahapan yang ditawarkan Potter dalam melihat

tekanan- tekanan dari dunia internasional berupa

p r o s es d emo k r as i itu s en d ir i s ecar a

222

sanksi embargo, dan juga pengucilan dunia internasional, ketika itu juga Myanmar mulai berfikir dan mengambil alih formasi pemerintahannya menjadi lebih demokrasi. Proses demokrasi inilah yang menjadi isu penting bagi para penstudi hubungan internasional yang meneliti terkait dengan isu

219

Anders Uhlin. 1998. Oposisi Berserak: Arus Deras Demokratisasi Gelombang Ketiga di Indonesia. Bandung: Mizan. hal 10 220 David Potter (Ed.). 2000. Democratization. Cambridge: Open University Press. hal 3. 221 Diamond, Linz dan Lipset, seperti yang dikutip oleh Mohtar Mas'oed. Op. Cit. hal. 14 222 David Potter (Eds.). Op. Cit. hal. 10.


komprehensif. Tetapi bukan berarti ketiga

demokratisasi adalah hasil dari perubahan

pendekatan ini dapat diterapkan di semua

panjang kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan

negara, karena masing-masing karakteristik

budaya. Dalam pendekatan modernisasi ini,

pemerintahan dari sebuah negara akan berbeda.

tingkat atau perkembangan sosial-ekonomi

Seperti halnya di Amerika Latin, proses

merupakan kunci untuk menjelaskan

demokrasi berhasil dilakukan karena

demokratisasi yang terjadi. Perkembangan

dipengaruhi oleh faktor internal, dibandingkan

sosial-ekonomi di sebuah negara dapat

kesuksesan Eropa Selatan dalam memajukan

memperkuat kelas menengah, dan kelas

demokratisasi nya lebih banyak dipengaruhi

menengah yang banyak adalah baik dan

oleh faktor eksternal. Jadi, pada dasarnya ketiga

merupakan pendukung demokrasi karena hal

pendekatan ini bukan menjadi parameter sebuah

tersebut mengurangi atau memperkecil konflik

negara dalam melakukan demokratisasi. Penulis

melalui partai-partai politik dan menghilangkan

menggunakan ketiga pendekatan ini

kelompok-kelompok ekstrim. Kelas menengah

dikarenakan sesuai dengan kasus demokratisasi

ini dapat dikatakan adalah kelompok borjuis

yang terjadi di Myanmar. Dimana proses

atau secara pendapatan cukup memenuhi

demokrasi tidak berjalan lancar ketika tekanan

kebutuhan fundamentalnya dalam bidang

hanya dilakukan dalam lingkup domestik saja.

ekonomi, keuangan, pendidikan, hukum dan

Namun dengan munculnya aksi kekerasan yang

juga politik. Hal ini lah yang tidak muncul di

dilakukan oleh pemerintahan junta militer dan

Myanmar, di mana sebagian besar masyarakat

berakhir pada pelanggaran HAM dan

tidak mendapatkan kesejahteraan dalam

demokrasi, saat itu juga dunia internasional ikut

kehidupan bernegara. Sementara kalangan

memberikan tekanan yang lebih besar terhadap

menengah sebagian besar duduk di sebuah

Myanmar, yang secara tidak langsung menjadi

pemerintahan yang dikatakan sebagai kelompok

kekhawatiran tersendiri bagi Myanmar untuk

kuat yang otoriter atau disebut junta militer.

223

melakukan reformasi mengarah demokrasi.

Pendekatan selanjutnya terkait dengan

Salah satunya adalah dibentuk konstitusi baru

analisisnya mengenai demokratisasi adalah

2008, dan dimunculkannya pemilu yang adil

pendekatan transisi. Pendekatan ini cenderung

dan transparan. Dengan demikian, keseluruhan

lebih menekankan pada peranan aktor-aktor

faktor internal dan juga eksternal cukup

politik dan proses-proses politik dari para aktor

mendorong terjadinya demokratisasi di

tersebut dalam transisi aktual dari rejim otoriter

Myanmar.

menuju rejim yang lebih demokratis. Gerakan,

Pendekatan modernisasi menekankan

pilihan dan strategi para elit politik dianalisis

proses demokratisasi sebagai bagian dari proses

untuk menjelaskan proses demokratisasi.

modernisasi. Perkembangan sosial-ekonomi

Negosiasi antara kelompok-kelompok “garis

meningkatkan prospek demokrasi. Sekulerisasi

lunak” dalam rejim otoriter dan tokoh-tokoh

atau westernisasi kultur politik diyakini sebagai faktor positif bagi demokrasi. Seperti yang dikemukan oleh Lipset yang dikutip oleh Potter,

223

Ibid. hal. 11


moderat pro-demokrasi juga menjadi kajian.

lintasan panjang sejarah menuju demokrasi

Fokus penjelasan dari pendekatan transisi adalah

liberal. Hubungan-hubungan struktur yang lain

berdasarkan proses sejarah politik yang ditandai

secara historis masuk dalam tujuan-tujuan

225

politik.

oleh konflik sosial.

Pendekatan terakhir terkait dengan

Perubahan struktural dan bentuk dari

demokratisasi yang dikemukakan Potter yaitu

state power adalah sesuatu yang mendasar

pendekatan struktural, di mana Potter

d a l a m d e m o k r a t i s a s i . R u e s c h e m e y e r,

menekankan proses-proses perubahan

memperlihatkan bahwa ”perubahan

kekuasaan yang mendukung terjadinya

konfigurasi- konfigurasi kekuatan transnasional

demokratisasi. Struktur kelas, negara dan

dapat mempengaruhi persekutuan atau

kekuatan-kekuatan serta hubungan-hubungan

pengelompokan kelas dan keadaan alamiah dari

transnasional menjadi faktor yang dianalisa.

negara” Sebagai contoh, ketergantungan

Dalam pendekatan struktural ini juga dapat

ekonomi dari sebuah negara kepada negara yang

digunakan teori-teori tentang negara, hubungan

lain dapat memperlambat industrialisasi dan

negara-masyarakat, struktur kelas dan hubungan

membuat kelas menengah tidak berkembang

antar negara. Fokus penyelidikan pada

(jumlahnya

pendekatan struktural ini adalah proses

men g ak ib atk an g er ak an - g er ak an p r o -

tetap

sedikit), sehingga

226

perubahan sosial dalam waktu lama. Proses-

demokrasi melemah. Pada intinya pendekatan

proses demokratisasi dijelaskan melalui

struktural yang dikemukakan oleh Potter

227

Premis dasar

sebagian besar lebih menekankan pada aspek

dari pendekatan struktural tentang demokratisasi

lingkungan internasional dan aktor-aktor luar

adalah bahwa hubungan-hubungan khusus dari

negeri yang berperan penting dalam penciptaan

struktur kekuasaan ekonomi, sosial, politik

demokrasi.

perubahan struktur kekuasaan.

secara gradual berubah melalui paksaan-

Pada akhirnya Potter menyimpulkan

paksaan dan kesempatan yang ada dalam

bahwasannya dalam menganalisis transisi

sejarah, yang membawa elit-elit dalam sebuah

demokrasi tersebut merujuk pada apa yang sedang terjadi dalam kondisi di dalam negerinya

224

David Potter, Loc.Cit. 225 Guillermo O'Donnell, et.al. (eds.) (1986) Transition from Authoritarianism Rule: Prospect for Democracy. Vol. 3. The John Hopkins University Press, Baltimor, p. 6. Lihat pada Muhammad AS Hikam (1999) Demokrasi dan Civil Society. LP3ES, Jakarta,hal 32 226 Konsep dari “changing structure of power” adalah sesuatu yang abstrak dan membutuhkan kalimat yang tepat untuk mengklarifikasikannya. Banyak struktur kekuasaan yang memaksa perilaku dan membentuk pola pikir dari individu-individu dan elit dalam masyarakat. Sistem Keuangan, sebagai contoh, menurut Gidens, adalah sebuah struktur kekuasaan. 227 David Potter, Op. Cit, hal. 18

sendiri dan juga tata hubungan internasional yang mempengaruhi terjadinya demokrasi. Menurutnya, faktor-faktor domestik memainkan peran utama dalam masa transisi. Tidak ada masa transisi yang awalnya bukan konsekuensi langsung ataupun tidak langsung dari adanya perpecahan-perpecahan mendasar dalam negerinya sendiri. Sehingga hal ini memberikan stimulus bagi negara-negara luar dalam memainkan peranannya untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi di seluruh


pun

berkelanjutan telah menambah tantangan

menjelaskan demokrasi ini menjadi beberapa

pembangunan negara dan hasil degradasi

faktor yaitu economic development, social

lingkungan yang parah, terutama dalam bentuk

divisions, state and political institutions,

menurunnya kualitas tanah akibat penggunaan

political culture and ideas, transnational and

berlebihan atau penyalahgunaan tanah,dan

kawasan. Lebih sederhana lagi, Potter

228

international engangements (including war).

diperparah oleh deforestasi yang meluas.

Hal tersebut merupakan faktor-faktor yang

Tingkat deforestasi Myanmar merupakan salah

secara keseluruhan mempengaruhi terjadinya

satu yang tertinggi di Asia Tenggara (1,4% pa).

demokratisasi suatu negara.

Hal yang terpenting, hutan kayu negara itu sedang dibersihkan untuk mendapatkan mata

Faktor

Ekonomi dan Keterbelakangan

uang asing baik untuk militer dan kelompokkelompok etnis, dengan sedikit perhatian untuk

Sosial di Myanmar

pelestarian jangka panjang dari sumber daya Bagian ini tidak menjelaskan peran-

yang berharga atau efek konsekuen pada eko-

peran dari kelompok menengah namun

sistem. Hal tersebut merupakan salah satu

konteksnya adalah perkembangan ekonomi dari

indikator yang memperparah kondisi

sebuah negara atau modernisasi, tujuannya

perekonomian di dalam negeri.

230

adalah untuk melihat indikator dari

Selanjutnya tingkat perekonomian

perekonomian dari negaranya sendiri. merujuk

runtuh juga disebabkan oleh makin maraknya

pada teorinya Potter terkait dengan

tindakan korupsi, ketidaktahuan korelasi

demokratisasi, dimana salah satu akar masalah

ekonomi dan isolasi internasional merupakan

dari demokratisasi itu sendiri adalah adanya

salah satu indikator yang menyebabkan

pengaruh dari dalam negeri. Pendekatan

kemiskinan terjadi. Tindakan korupsi yang

modernisasi yang diungkapkan Potter

dilakukan militer sudah menjadi sifat sistemik

merupakan titik sentral dari adanya pengaruh

pada tingkat politik dan ekonomi. Rezim militer

dalam negeri dalam hal pembangunan ekonomi.

sengaja menerapkan kebijakan kronisme

Berkaitan dengan hal itu, seperti diketahui

perusahaan dan hak menganggarkan seperti

bahwa Myanmar merupakan negara yang masuk

lisensi impor mobil dan telepon untuk

dalam kategori miskin, meskipun negara ini

perusahaan pilihan dan anggota keluarganya.

229

memiliki sumber daya alam yang begitu luas.

Tidak hanya itu saja, tindakan korupsi yang

Beberapa upaya

dilakukan pemerintah juga dilakukan berkaitan

eksploitasi sumber daya

dengan dana pendidikan dan dana kesehatan 228 229

David Potter (Ed.), Loc.Cit Di antara sumber daya yang paling penting dari Myanmar adalah hutan yang memiliki kayu jati. Minyak dan gas alam merupakan penghasil ekspor resmi. Myanmar juga memiliki sumber daya alam yang besar seperti batu mulia, batu giok, ruby, batu mirah, dan batu safir. Sumber-sumber yang

lainnya yaitu batu bara, tembaga, emas, besi, timah, monazite, gas alam, nikel, minyak, perak, timah, dan seng. Diambil dalam “The ECBurma/Myanmar Strategy Paper”,Consultative Group, (2007-2013), hal 7. 230 Ibid


untuk masyarakat Myanmar. Dalam bidang

Situasi kemiskinan ini akan menjadi

pendidikan saja pemerintah menghabiskan 1,3

salah satu permasalahan krusial yang di hadapi

persen GDP. Hal tersebut merupakan persentase

masyarakat Myanmar dan akan menjadi sorotan

yang sangat rendah di tingkat internasional.

dunia internasional, karena pemimpinnya belum

Presentase kesehatan pun lebih buruk

dapat mengendalikan roda pemerintahan

dibandingkan presentase pendidikan yang hanya

dengan baik. Indikator kemiskinan di Myanmar

0,5 persen dari GDP (salah satu paling rendah di

telah dikeluarkan oleh laporan UNDP, Ministry

dunia). Presentase tersebut menunjukan bahwa

of Planning and Economic

layanan pendidikan maupun kesehatan di

Development Myanmar, pada bulan

Myanmar sama sekali tidak diperoleh oleh

Juni tahun 2007. Dari hasil laporan UNDP

masyarakat (daerah pedesaan). Sebagian besar

sekiranya dapat menunjukan terkait kontribusi

pelayanan kesehatan hanya diperoleh oleh

untuk masing- masing wilayah miskin yang

kalangan menengah ke atas atau kalangan yang

memperhitungkan baik kejadian atau indikator-

231

telah memiliki sekolah medisnya sendiri.

indikator terjadinya kemiskinan, dan juga berat

Di samping itu juga, krisis ekonomi

populasi (jumlah penduduk) dari masing-

muncul akibat dilakukannya usaha ekonomi

masing wilayah tersebut. Wilayah yang

ilegal yang didasarkan pada penyelundupan

berkontribusi paling besar terhadap kemiskinan

232

narkoba, batu permata, dan kayu. Perdagangan

nasional adalah Mandalay (5,7%). Dinyatakan

gelap ini telah menopang kelompok-kelompok

orang miskin 32% pada tingkat penghimpunan

bersenjata, di antaranya kelompok etnis

,berasal dari wilayah Mandalay (5,7%). Hal ini

minoritas, serta pemerintah militer Myanmar.

juga diikuti oleh daerah Ayeryawaddy (4,2%),

Sehingga penyelesaian masalah ini akan sulit

dan Sagaing (3,7%). Begitu pula dengan daerah

tercapai, dikarenakan kedua pihak yang

Chin,

berseteru tetap mengeksploitasi sumber daya

daerah-daerah tersebut termiskin, populasi

alam secara berkelanjutan. Keuntungan yang

mereka cukup kecil, dimana hal ini dapat

diperoleh dari perdagangan ilegal tersebut tidak

mengurangi kontribusi mereka terhadap kondisi

“menetes” dan tidak memberikan kontribusi

kemiskinan di tingkat penghimpunan.

Kachin, dan Shan Timur, meskipun

234

terhadap pengentasan kemiskinan atau peluang

Kemudian puncaknya pada tahun 2009

mata pencaharian. Tidak adanya pembagian

UNDP juga mengeluarkan data pembangunan

keuntungan yang dilakukan oleh pemerintah ini

bagi negara-negara ASEAN. Sebuah penilaian

menyebabkan masyarakat hidup dalam

dari lembaga internasional tersebut telah cukup

233

kemiskinan.

menambah beban panjang bagi Myanmar dalam

231

hal pembangunan ekonomi, dimana pada tahun

David I. Steinberg, “Burma/Myanmar: What Everyone Needs To Know”, (Oxford University Press, 2010). hal 95-96. 232 Myanmar adalah negara kedua produsen opium di dunia, dan juga produsen pertama dalam amfetamin 233 The EC - Burma/Myanmar Strategy Paper.Op.Cit. hal.7

2009 UNDP menggolongkan Myanmar masuk 234

UNDP, Integrated Household Living Conditions Survey in Myanmar (Poverty Profile) IHLCA Project Technical Unit Yangon, Union of


dalam kategori negara terendah se-Asia

lebih peduli terhadap masyarakatnya dalam

Tenggara. Berikut ini daftar tabel yang

membangun kesejahteraan. Keseluruhan

ditunjukan oleh UNDP: yang ditunjukan oleh

indikator yang menggambarkan kondisi kemiskinan ini merupakan salah satu akar

Tabel.1 : Tingkat Pertumbuhan di ASEAN (Data dibawah ini merupakan salah satu bukti tingkat perekonomian atau pendapatan domestik di kawasan Asia Tenggara,

masalah yang dihadapi Myanmar ketika pemerintahannya gagal untuk menjalankan

khususnya Myanmar yang mengalami pendapatan

kebijakan ekonomi. Sehingga pada akhirnya

ekonomi yang rendah)

kondisi tersebut membawa legitimasi

235

pemerintahan junta menjadi semakin merosot.

GDP Perkapita

Tingkat Pengangguran

Tingkat Kemiskinan

Tertinggi Terendah Myanmar di Asia di Asia Tenggara Tenggara

Rata-rata di Asia Tenggara

$ 50.100 (Brunei)

$ 2.400

$ 1.200

4,9 %

$ 40 % (Timor Leste)

32,7 %

42 % (Timor Leste)

$ 1.200 (Myanmar)

1,6 % (Thailand)

51 % (Thailand)

Krisis Legitimasi Junta Militer Berdasarkan teori demokratisasi yang

4,2 % (tidak termasuk Timor Leste)

oleh ilmuwan lainnya seperti Rustow dan

26 %

Huntington, menilai bahwa terdapat sejarah

telah dijelaskan terkait pendekatan transisi yang dikemukakan oleh Potter, dan juga disepakati

panjang berupa konflik sosial dalam menjalankan proses demokratisasi itu sendiri.

UNDP tersebut disebabkan pada umumnya

Pada intinya terdapat sebuah pertarungan sengit

karena adanya

ketidak-adilan ekonomi oleh

antara kedua kelompok yaitu pemerintahan

penguasa junta militer sebagai kelompok

junta militer dan masyarakatnya sendiri. Sejarah

mayoritas (etnis Burma). Persoalan

konflik dengan berbagai indikator yang

ketidakadilan ekonomi sebenarnya telah

mempengaruhinya, telah membuat legitimasi

berlangsung lama di kalangan etnis minoritas

junta militer semakin merosot. Terlebih lagi

yang mengalami dikriminasi ekonomi. Sehingga

pemerintahan junta militer yang merasa

dapat disimpulkan bahwa situasi di Myanmar ini

memiliki pengaruh besar dalam militer, dan

menunjukan ekonomi yang carut marut atau

telah mendapatkan pengakuan atas

tidak stabil yang dilakukan oleh pemerintahan

kemerdekaan Myanmar sejak tahun 1948, perlu

junta militer. Hal ini

akan berdampak pada

melakukan perubahan baru bagi kekuatannya

kondisi sosial seluruh masyarakat Myanmar,

yang semakin buruk di mata masyarakatnya dan

yang pada akhirnya hal menjadi boomerang bagi

juga dunia internasional.

negaranya sendiri, seperti halnya tekanan dari

Sebuah kegagalan ekonomi dari

domestik berupa tuntutan-tuntutan masyarakat

kebijakan nasionalisasi yang dijalankan

terhadap pemerintahannya agar dapat bersikap

pemerintahan junta militer tahun 1960an juga telah menjadi permasalahan umum di kalangan

235

United Nation, “Human Development index Report 2009”, www.undp.org

masyarakat Myanmar.

Terdapat pertarungan

sengit antara kedua pihak (pemerintahan dan


masyarakat) yang telah memaksa rejim Ne Win

Pada tahun 1981, setelah satu dekade

untuk menghentikan segala kecenderungan

pereformasian BSPP ke dalam partai politik

totalitariannya. Junta militer harus mulai

berbasis masa, untuk pertama kalinya petani

mentolerir segala kekuatan-kekuatan non-

menjadi bagian terbesar dalam keanggotaan

negara untuk menjamin kelangsungan hidup

BSPP. Pada puncak perluasan keanggotaan

rejim itu, yang juga nyatanya menyebabkan

BSPP, ada lebih dari dua juta anggota. Rakyat

“pembusukan” lebih lanjut visi sosialis rejim itu

dari berbagai sektor negara itu bergabung

sendiri. Atas kemerosotan dari peran junta

dengan BSPP, termasuk tokoh-tokoh politik pra-

militer tersebut, Pada akhirnya para anggota

kudeta dan rekan-rekan mereka, pegawai negeri

senior rejim yang mempunyai komitmen paling

sipil karir, oportunis dan pencari kerja.

kuat pada ideal-ideal sosialis dipensiunkan atau

Walaupun rezim BSPP berusaha menggalang

disingkirkan, yang “membuat partai berada di

dukungan untuk kekuasaannya yang

tangan pejabat yang tidak mempunyai

berkelanjutan, namun lagi-lagi kesalahan kelola

238

236

keyakinan ideologis konkrit. Partai sosialis Burma (Burma Socialist

perekonomian negara dan ditinggalkannya ideologinya yang hancur, telah menggiring 239

Programme Party/ BSPP) yang dikuasai rezim

keruntuhan rejim BSPP itu sendiri.

Ne Win, telah menerapkan langkah-langkah

Pada akhir rejim BSPP ini, menjadi jelas

otoritarian yang lebih tipikal, di mana partai

bahwa rejim BSPP tetap represif secara politik.

politik oposisi terus menerus diredam.

Bahkan kegagalan ekonomi telah menggiring

Meskipun begitu, rezim militer mulai

situasi di Myanmar pada puncak kekacauan

membiarkan dan mentolerir pluralism sosial dan

yang muncul akibat frustrasi yang terpendam

ekonomi terbatas. Sebuah kasus yang relevan

dengan keresahan dan protes umum oleh

adalah usaha aktif rezim BSPP untuk

demonstrasi mahasiswa pada tahun 1988 yang

memperbaharui ikatan-ikatannya dengan

pada akhirnya menyebabkan pengunduran diri

Bangsa Buddha, di mana sebelumnya rezim ini

Ne Win dari pemerintahan. Bahkan beberapa

bermusuhan. Pada awal 1980an, rezim BSPP

kalangan pegawai negeri, termasuk polisi dan

berupaya “mencapai hubungan lebih erat antara

beberapa anggota militer berpangkat rendah

negara dan sangha dibanding dengan siapa pun

bergabung dengan pemogokan dan demonstrasi

sejak kemerdekaan”. Namun seringkali hal ini

berskala nasional untuk menentang negara

gagal dilakukan karena sulitnya perdamaian di kedua pihak yang sama-sama keras dalam 237

menentukan sikap mereka. 236

Kyaw, Yin Hlaing, “Reconsidering the Failure of the Burma Socialist Program Party Government to Eradicate Internal Economic Impediments”, South East Asia Research, March 2003, hal 35. 237 Ne win mulai menerima sebuah tradisi pada pemimpin negara untuk menyelenggarakan organisasi Buddhisme dan juga membayar dengan

hormat para biarawan. Ne win diketahui telah menjadi pelindung utama pembangunan Pagoda Wijaya di Rangon/ Yangon. Terdapat pada (Keown, Damien. A Dictionary of Buddhism. Oxford: Oxford University Press, 2003, hal 167). 238 Taylor, Robert, The State in Myanmar, Honolulu: The University of Hawaii Press, 2009a , hal 302. 239 Shwe Lu Maung, Burma: Nationalism and Ideology, Dhaka: The University Press Limited, 1989, hal 95.


BSPP. Hal inilah merupakan titik berakhirnya

peralihan dari SLORC, kekuatan militer tetap

kekuasaan junta militer Ne Win karena

menjadi peran utama dalam kehidupan di

hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap

Myanmar. Penilaian angka 7 merupakan

dirinya, yang pada akhirnya dia harus

penilaian not free yang dikeluarkan oleh

240

digantikan oleh Dr. Maung-Maung.

Freedom House sejak keberlangsungan rezim

Semenjak pemerintahan Dr. Maung-

SPDC sampai dengan dibentuknya konstitusi

Maung sampai dengan pemerintahan jenderal

2008, merupakan salah satu indikasi bahwa

Than Shwe tahun 1997, roda pemerintahan

Myanmar memang negara yang masih belum

politik tetaplah sama yakni bersifat otoriter dan

dapat dikatakan sukses dalam berdemokrasi.

sentralistik. Kemerosotan legitimasi ini pun

Kesalahan kelola pemerintahan junta militer

diperkuat dengan data indeks Freedom House

dalam membangun perekonomian, telah

yang mengeluarkan sebuah data demokrasi di

membuat situasi di Myanmar semakin buruk.

Myanmar dengan menunjukan kekuatan rezim

Salah satu ancaman lainnya bagi

militernya yang semakin kuat, dan tidak adanya

pemerintah junta militer adalah menguatnya

hak- hak individu dalam berpolitik dan sosial.

kelompok oposisi dalam memperjuangkan hak-

Dari data Freedom House ini penulis merunut

hak kaum minoritas di Myanmar. Faktor ini

waktu sejak masa berakhirnya kepemimpinan

merupakan salah satu indikator dari pendekatan

rezim SLORC yang beralih menjadi SPDC

transisi yang dikemukakan oleh Potter. Dalam

berkuasa pada tahun 1997 sampai dengan tahun

indikator ini menunjukan bahwa adanya para

2008 diselenggarakannya konstitusi baru

demonstran atau pihak oposisi ini yang tidak

(sebagai langkah nyata menuju demokrasi).

pernah mundur dari berbagai tindakan yang

Berdasarkan data tersebut,

dilakukan rezim militer tersebut, merupakan

jelas bahwa dari

awal

salah satu bukti menguatnya kalangan

Gambar : I Data Indeks Freedom 241 House Untuk Myanmar (1997-2008)

pembangkang di Myanmar. Hal ini barangkali menunjukan bahwa walaupun sebagian kelompok oposisi dihalangi di dalam keadaan-

Ė MPMHŌŇÑÔŒ G

ĖĐ ĖĐ Đ ĖĆ Ė



Ĭ PMPÞŒ

ĖǾÑÑŇŎÖ Ī MPÒŌŊ Ğ

keadaan normal dari organisasi politik melawan

FĖÒQÒÕI ÒNÑǾPÒÑŒ

ĨĖŎÕÒPÒŃMÕĪ ÒŊOPŒ

rezim militer, jika terjadi suatu pemberontakan,









ĖEEĐ Ĉ Ĉ ĖEEÐ Ĉ ĖEEE Č ĖĆĆĈ Č ĖĆĆČ Č ĖĆĆĊ Č ĖĆĆÇ Č ĖĆĆD Č ĖĆĆĎ Č ĖĆĆĐ Č ĖĆĆÐ

komitmen pemberontak akan semakin tidak takut meskipun harus mengorbankan diri sendiri.

242

Berdasarkan data tersebut, jelas bahwa dari awal pembentukan SPDC yang dijalankan oleh jenderal Than Shwe yang merupakan

240 241

Ibid, hal 43. http://www.freedomhouse.org/report/freedomworld/1999/burma

242

Terdapat empat sumber utama 'oposisi demokrasi' di Myanmar, diantaranya; National Lague for Democracy (NLD), masyarakat sipil ,mahasiswa,masyarakat Buddha, dan kelopmok etnis minoritas lainnya. (keempat kelompok ini merupakan kelompok oposisi yang paling kuat


Salah satu persoalan yang menjadi

bentukan Aung San Suu Kyi, yang seringkali

tuntutan bersama oleh masyarakat Myanmar ini

mendapatkan pertentangan dari pihak

adalah ditegakannya demokrasi yang kekal dan

pemerintahan militer. NLD yang dibentuk pada

juga memperbaiki sistem perekonomian yang

tanggal 24 September 1988, setelah dibentuknya

buruk. Seluruh masyarakat Myanmar merasa

formasi State Law and Order Restoration

bahwa mereka tidak memiliki peluang

Council (SLORC) merupakan upaya nyata

perekonomian yang layak. Terdapat beberapa

oposisi dalam memperjuangkan demokrasi yang

aspek dalam hal ini, dimana yang utama mereka

adil di Myanmar. Melalui sebuah platform

meyakini bahwa beberapa sumber daya alam

politik yang luas, NLD telah menarik sebagian

yang ada di Myanmar memiliki potensi untuk

masyarakat Myanmar dalam menyerukan

dapat mensejahterakan masyarakatnya. Namun

demokrasi. NLD juga semakin menonjol ketika

sayangnya meskipun kaya akan sumber daya

Aung San Suu Kyi memimpin organisasi

alam, masyarakat tidak mendapatkan sama

tersebut, dikarenakan Aung San Suu Kyi

sekali pembagian keuntungan dari penghasilan

merupakan salah satu putri dari seorang

perdagangan selama ini dengan negara lain.

pahlawan nasional di Myanmar. Berbeda dengan

Tentu saja hal tersebut merupakan

aksi protes sebelumnya, kini pada tahun 1989

kekecewaan masyarakat setempat (etnis

NLD semakin kuat dalam melawan militer yang

minoritas) yang sangat terbebani akan

semakin brutal menghadapi para demonstran.

243

kebutuhan fundamental (ekonomi) mereka,

Menyadari popularitas NLD yang

terlebih lagi dampak dari pengekspolitasian

semakin meningkat, dan juga dapat mengancam

sumber daya alam, penggusuran paksa yang

stabilitas negara, pada akhirnya SLORC

dilakukan oleh kalangan militer, dan juga

menempatkan Aung San Suu Kyi di bawah

pembagian keuntungan upah tenaga kerja yang

penahanan rumah pada bulan Juli 1989.

tidak adil, telah menjadi permasalahan serius

Penahanan rumah yang ditujukan kepada

bagi masyarakat. Hal tersebutlah yang menjadi

pemimpin NLD tersebut, tidak menjadikan

bagian dari kekecewaan masyarakat disamping

partai NLD menurun dalam hal perolehan suara

tuntutan-tuntutan lainnya yang mereka

di pemilu 1990. NLD tetap menjadi salah satu

perjuangkan, seperti halnya pengakuan

pendukung terbanyak dalam memajukan

kewarganegaraan, pembagian wilayah,

demokrasi di Myanmar. Oleh karena itu, tidak

diskriminasi sosial, dan juga pengeliminasian

mengherankan jika NLD cukup berhasil

dalam berpolitik.

memenangkan pemilu tahun 1990. Atas

Salah satu kelompok oposisi yang

kemenangan tersebut, pada tanggal 28 Juli 1990

paling besar menyuarakan aspirasinya di antara

NLD meminta penyerahan kekuasaan dari

kelompok-kelompok lainnya, adalah kelompok

SLORC kepada pemerintahan yang dipilih

NLD (National League for Democracy) 243

memperjuangkan hak-hak mereka dalam bernegara).

Bertil Lintner, Burma in Revolt : Opium and Insurgency since 1948, (Second Edition), Silkworm Books, Bangkok 1999, p374.


secara demokratis. Namun ketika itu SLORC

Tuntutan Negara-negara Donor Terkait

menolaknya dengan tegas atas tuntutan mereka,

Dengan Bantuan Ekonomi di Myanmar

dikarenakan militer tidak ingin kekuasaannya digeserkan oleh kelompok manapun yang

Indikator lainnya terkait dengan

menginginkan adanya perubahan di dalam

pendekatan struktural yang dikemukakan oleh

negeri. Atas ketidaksepakatan tersebut, pada

Potter adalah munculnya international linkage

akhirnya kelompok oposisi dan masyarakat

yang mempengaruhi proses demokrasi di

lainnya melakukan aksi protes yang lebih besar

Myanmar. Salah satunya berkaitan dengan

terhadap pemerintahan junta militer.244

tuntutan beberapa negara donor terhadap

NLD dan Aung San Suu Kyi pada

perekonomian di Myanmar. Pada tahun 1952,

khususnya telah memperoleh dukungan moral

Myanmar mulai masuk anggota Bank Dunia,

yang tinggi, baik dari dalam negeri mapun dari

International Finance Corporation (IFC) pada

luar negeri. Dukungan tersebut merupakan

tahun 1956, dan International Development

sebuah upaya dalam memperjuangkan

Association (IDA) pada tahun 1962. Selama

demokrasi di Myanmar, dimana negara ini

periode 1956-1961, Bank Dunia telah

cukup lama tidak merasakan keadilan dari

mengucurkan tiga pinjaman yang berjumlah

pemerintahannya sendiri terhadap segala aspek

total US$33,3 juta di sektor transportasi. Namun,

kehidupan di Myanmar. Kekuatan kelompok

selama tahun 1962-1973, tidak ada pemberian

oposisi ini tanpa disadari menjadi sebuah

pinjaman yang diminta. Pemberian pinjaman

ancaman serius bagi pemerintahan militer, dan

dipulihkan kembali pada tahun 1973 dan selama

menghantarkannya untuk dapat mencari cara

periode 1973-1987 sebanyak 30 kredit IDA yang

alternatif dalam membendung aksi demokrasi

berjumlah total setara dengan US$804 juta yang

tersebut. Salah satu upaya rezim adalah

dijanjikan, dan US$752,8 juta dicairkan.

mengadakan pembatasan-pembatasan yang

Pemberian pinjaman baru berhenti setelah tahun

ketat pada aktivitas oposisi dan juga

1987, akibat kurangnya dialog mengenai

mengintimidasi semua orang yang diidentifikasi

kebijakan ekonomi.

246

ada hubungannya dengan pihak oposisi. Dalam

Selama periode 1956-1987, 26%

hal ini rezim terus menerus mengkhawatirkan

pencarian IDA/IBRD adalah untuk mendukung

keberadaan oposisi ini yang dapat mengancam

proyek-proyek pertanian, 16% untuk proyek-

keutuhan negara, yang pada akhirnya

proyek kehutanan, 24% proyek-proyek sektor

menyebabkan legitimasi pemerintahan militer

energy, 17% untuk proyek-proyek transportasi,

245

ini semakin merosot.

dan sisanya 16% untuk proyek-proyek pertambangan, manufakturing, dan telekomunikasi. Namun pada akhirnya

244

International Crisis Group (ICG).(2000). Burma/Myanmar: How Strong is The Military R e g i m e ? , I C G A s i a R e p o r t N o 11 , Bangkok/Brussels. hal 22. 245 Ibid,.

246

International Monetary Fund, Myanmar 2011 Article IV Consultation, IMF Country Report No.12/104, May 2012, Prepared by World Bank Staff, hal 6.


Myanmar harus menunggak pada Bank Dunia

juta adalah dari pendanaan sumber daya khusus-

bulan Januari 1998 dan telah dalam status non-

nya. Namun semua pinjaman pada Myanmar

accrual sejak September 1998. Hutang yang

tersebut telah ditutup. AsDB sejauh ini telah

ditunggak dan harus dibayar pada Bank Dunia

memberi bantuan teknis (technical

sekarang berjumlah US$788,3 juta. Keterlibatan

assistance/TA) yang berjumlah $10,7 juta untuk

Bank Dunia ini telah dibatasi pada pemonitoran

38 proyek. Dari ke-38 proyek TA ini, 28 adalah

perkembangan-perkembangan ekonomi dan

preparatory proyek dan 10 adalah advisory.

249

sosial di Myanmar berdasarkan informasi dan

Pinjaman terakhir proyek-proyek TA

laporan yang ada, penghubungan dengan donor

untuk Myanmar disetujui pada tahun 1986 dan

dan agensi internasional lain, partisipasi

1987,secara berturut-turut. Myanmar adalah

berkelanjutan dalam misi Artikel IV IMF, dan

anggota partisipan dari program kerjasama

dalam beberapa kasus pemberian input analitis

ekonomi yang dibantu AsDB di Greater Mekong

pada pekerjaan donor lain di bidang-bidang

Subregion (GMS Program). Dalam kapasitas itu,

247

tertentu.

Myanmar berpartisipasi dalam pertemuan-

Selain bergabung dengan Bank Dunia,

pertemuan dan workshops regional. Kordinasi

Myanmar juga bergabung dengan Bank

erat dipertahankan dengan IMF, Bank Dunia,

Pembangunan Asia (AsDB) sejak tahun 1973

dan UNDP dengan penekanan khusus diberi

dan mulai beroperasi pada tahun yang sama.

pada penilaian program reformasi ekonomi

Myanmar menjadi salah satu peminjam terbesar

pemerintah dan tindakan-tindakan kebijakan

Bank Pembangunan Asia (AsDB) pada tahun

yang direkomendasikan. Hubungan

248

1980, meskipun ketika itu Myanmar dikuasi

dipertahankan dengan para donor bilateral

oleh junta militer yang tanpa legitimasi

utama Myanmar mengenai status program

konstitusional, baik dari pemerintah negara-

bantuan mereka. Sejak tanggal 7 Agustus 2007,

negara Barat dan Timur serta lembaga-lembaga

total pembayaran cicilan pinjaman jatuh tempo

internasional, yang tidak siap untuk menerapkan

Myanmar berkenaan dengan pinjaman-

sanksi-sanksi terhadap junta militer. Malahan

pinjaman Asian Development Fund (ADF)

mereka menyediakan dukungan ekonomi yang

AsDB setara dengan $ 234,7 juta. Kemudian

vital bagi pemerintah, khususnya selama dekade

pada 18 Desember 2003, Myanmar membayar

pemerintahan berikutnya. AsDB sejauh ini telah

kembali OCR-nya yang dihutang pada AsDB

memberi 32 pinjaman yang berjumlah $530,9

yang berjumlah EUR 1.225,200 dan melunasi

juta untuk 28 proyek. Dari pinjaman-pinjaman

tunggakannya berdasarkan pinjaman-pinjaman

ini, dua pinjaman yang berjumlah $6,6 juta

OCR. Hingga sekarang, Myanmar tidak

adalah dari Ordinary Capital Resources (OCR)

memberi indikasi mengenai maksudnya untuk

AsDB, dan 30 pinjaman yang berjumlah $524,3

melunasi pembayaran cicilan pinjaman jatuh

247 248

Ibid,. Asia Development Bank Worries About Aid Cuts, Sarasota Herald-Tribune (April 30 1981)

249

International Monetary Fund, Myanmar 2011 Article IV Consultation, Op.Cit, hal 7.

150 Risalatu Mirajiah, PhD, Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar 250

tempo berdasarkan pinjaman-pinjaman ADF.

252

(GSP) AS pada tahun 1976, yang diberi status

Hubungan bilateral Myanmar tidak

“Most Favoured Nation” dan didukung AS

hanya dengan lembaga-lembaga keuangan

dalam penetapan bantuan pembangunannya

internasional, namun juga dengan negara-negara

oleh lembaga-lembaga keuangan internasional.

donor lainnya seperti China, Jepang, dan

Selanjutnya pada September 1980 AS juga

Amerika Serikat (AS) yang lebih dimantapkan

membentuk kembali kerjasama ekonomi

setelah kemerdekaan tahun 1948. Sejak

langsung, dan menandatangani paket bantuan

berhubungan dengan AS, Myanmar relatif stabil

baru, meskipun dengan proporsi 'sedang'.

253

Bantuan-bantuan ekonomi tersebut diberikan sebelum pemberontakan 1988 ketika AS

Tabel : 2 Pemberian Pinjaman AsDB Kepada Myanmar 251

menyumbangkan $5 juta untuk program anti narkotika dan $260.000 untuk pelatihan militer

Sector

Agriculture and Natural Resource

Loans Loans (number) ($million) 14

296.1

254

%

Myanmar. Hal ini terlihat jelas bahwa sejak periode kemerdekaan dan pemberontakan yang

55.8

mengakhiri kekuasaan BSPP, AS telah bertindak sebagai kunci utama dukungan keuangan untuk

Health, Nutrition and Social Protection

2

63.1

11.9

Myanmar. Demikian juga dengan China, Jepang, Jerman Barat dan seluruh negara-negara lain

Industry and Trade

5

46.4

8.7

yang ikut memberikan bantuan keuangan kepada rezim BSPP. China memberikan

Transport and Communication

2

42.5

8.0

dukungannya terhadap Myanmar tahun 1962, dan menjadi donatur terbesar kedua bagi 255

Water Supply, Sanitation and Waste Management

4

36.0

6.8

Myanmar (setelah AS) tahun 1965. Meskipun

Energy

4

26.8

5.0

252

Multisector

1

20.0

3.8

Total

32

530.9

100.0

sampai dengan meletusnya aksi demonstrasi tahun 1988. Myanmar adalah salah satu pewaris awal program Generalized System of Preference

250 251

Ibid,. http://www.adb.org/Documents/Fact_Sheets/MY A.asp

System AS Generalized of Preferences (GSP) adalah program Amerika yang dirancang untuk meningkatkan ekonomi di negara-negara berkembang dengan menyediakan preferensial bebas bea masuk hingga 5.000 produk, ketika diimpor dari salah satu 127 negara dan wilayah penerima yang ditunjuk. Produk yang dimakasud diantaranya; berbagai jenis bahan kimia, mineral dan batu bangunan, perhiasan, jenis karpet, dan produk-produk pertanian dan perikanan tertentu. Terdapat pada, http://www.ustr.gov/tradetopics/trade-development/preferenceprograms/generalized-system-preference-gsp, diakses pada tanggal 1 Maret 2013. 253 Denis D. Gray, Burma, Asia's hermit, stays on a neutral course, The Lewiston Journal (February 15 254 House Exhorts Burma on Democracy, The Washington Post (September 8 1988). Robert Karr McKabe, Ne Win's secret Burma;


bantuan sementara ditunda pada tahun 1967,

bantuan ini masuk melalui bentuk pinjaman

hubungan tegang selanjutnya dengan junta

proyek, pinjaman komoditi, bantuan hibah,

militer berakhir kembali pada tahun 1971 ketika

bantuan teknis dan bantuan pangan.

259

Diantara tahun 1980 dan 1988,

hubungan antara keduanya mengalami 256

perbaikan yang menonjol. Buktinya, pada

Myanmar tetap konsisten berada diantara

tanggal 12 Juli 1979 pemerintah China

sepuluh penerima bantuan Tokyo dengan

menandatangai program bantuan Myanmar di

pembayaran bantuan satu tahun yang mencapai

Beijing yang terdiri dari delapan proyek. Hal ini

$244,1 juta pada tahun 1986 dan $259 juga tahun

meliputi pembangunan jembatan Rangoon-

1988 (tidak termasuk pembayaran yang

Syria, 40.000 spindle (jarum) mesin produksi-

dilakukan kepada lembaga-lembaga seperti

benang, tiga penggilingan beras, pasokan air

ADB). Bantuan Jepang terhadap Myanmar

untuk kota Moulein, dan sumbangan 3 juta

selama 26 tahun ini menunjukan bahwa

Renminbi-Yuan untuk perkakas dan beberapa

Myanmar memiliki sekutu-sekutu yang kuat.

260

257

Bahkan, negara-negara seperti Jerman Barat,

mesin. Jepang juga telah menjadi salah satu

Uni Soviet dan Selandia Baru ikut serta dalam

kontributor keuangan paling konsisten bagi

menyalurkan bantuan ekonomi terhadap

Myanmar sejak tahun 1950-an. Ketika China

Myanmar. Pada tahun 1970-an Selandia Baru

menarik sementara bantuannya tahun 1967,

menyediakan antara $150.000 dan $200.000

respon Jepang adalah menambah sumbangan

bantuan kepada Myanmar setiap tahunnya.

bantuannya dalam rangka membantu

Sebagian besar bantuan ini disalurkan melalui

penyelesaian proyek-proyek yang diprakarsai

Colombo Plan dan sebagian besar mendukung

261

258

oleh pemerintah Peking. Pada tahun 1971

262

sekolah-sekolah pelatihan perdagangan, dimana

Jepang juga menyepakati untuk menyediakan bantuan $71 juta lagi dalam paket bantuan

259

Ibid Donald M. Seekins Japan's “Burma Lovers” and The Military Regime, Japan Policy Research Institute, Working Paper No.60 (September 1999). 261 Burma Independence Advocates. Burma Sanctions Regime, Loc.Cit 262 Colombo Plan telah dibangun pada Konferensi Persemakmuran di Luar Negeri yang diselenggarakan di Colombo, Ceylon (sekarang Sri Lanka) pada bulan Januari 1950 dan diluncurkan pada tanggal 1 Juli 1951. Awalnya itu disebut sebagai Colombo Plan for Cooperative Economic Development in South and Southeast Asia. Hal ini telah berkembang sejak hadirnya 7 kelompok negara persemakmuran, seperti Australia, inggris, Kanada, Ceylon, India, Selandia Baru, dan Pakistan, termasuk bukan negara persemakmuran. Terdapat pada http://www.crwflags.com/fotw/flags/intcmbo.html, diakses pada tanggal 1 Maret 2013.

260

ekonomi baru. Pada tahun 1976 Jepang dikategorikan sebagai penyumbang tunggal terbesar untuk bantuan Official Developent Assistance (ODA) yang diberikan melalui Burma Aid Group. Dari tahun 1988, bantuan ini sudah berjumlah sekitar $1,42 millyar, dimana

“When China Spits we Swim”, Burmese are waiting for 'a leak in the boat” (February 27 1966). 256 Ibid,. 257 Chronology of Chinese Burmese Relations, The Irrawady (January 1 2003). 258 Burma Independence Advocates. Burma Sanctions Regime: The Half-Full Glass and a Humanitarian Myth, London, 8 August 2011, hal.8


dukungan ini pula

diperkuat oleh sejumlah

1971, yang menegaskan titik balik penting

263

lembaga-lembaga multinasional.

dalam hubungannya dengan rezim militer.

Namun, hal ini bukannya menyatakan

Begitu pun dengan lembaga- lembaga keuangan

bahwa hubungan antara rezim dan masyarakat

internasional yang menunjukan kekecewaan

internasional berjalan mulus selama periode

serupa terhadap rezim militer dengan larangan

pemerintahannya. Buktinya, China memotong

pemberian pinjaman kepada Myanmar. Bank

bantuannya ke Myanmar pada tahun 1967, dan

Dunia juga menyetujui tidak ada pemberian

walaupun ini hanya merupakan kebijakan

pinjaman baru ke Myanmar dari tahun 1987

sementara, penerapannya pasti sangat berarti

ketika rezim militer masih jelas berkuasa.

karena ini menegaskan bahwa setiap

Demikan pula, ketika Myanmar dilibatkan

kekecewaan yang dilakukan junta militer

dalam Program Kerjasama Ekonomi Bank

terhadap para pemberontak, tidak akan ditolerir.

Pembangunan Asia, ADB menghentikan

Meskipun bantuan dipulihkan tahun 1970,

pemberian pinjaman dan hibah negara ini tahun

pemerintah China terus mendukung

1986. Hal tersebut menandakan bahwa lembaga-

pemberontakan anti-pemerintah, yang jelas

lembaga keuangan internasional tersebut telah

mengisyaratkan bahwa hubungan bersahabat

menunjukan kekecewaannya terhadap

kedua negara masih jauh dari istilah “baik”.

pemerintahan junta militer, yang terus menerus

Demikian juga, pemberian bantuan ekonomi AS

melakukan pelanggaran demokrasi dan HAM di

tidak menegaskan bahwa hubungan “kuat”,

dalam negeri.

265

karena sebetulnya AS bereaksi terhadap kudeta

Beberapa lembaga internasional ini

1962 dengan mengakhiri kerjasama ekonomi

telah menganalisis kondisi perekonomian

langsung.

Myanmar selama bertahun-tahun dan telah

Reaksi AS juga dibuktikan pada bulan

disadari bahwa beberapa masalah (krisis

Februari 1965, dimana saat itu Kongres AS

ekonomi) yang terjadi di Myanmar harus segera

mencurigai kedekatan Myanmar dengan China

diselesaikan. Bahkan lembaga tersebut juga

dan maksudnya menggulingkan pemerintah

dicegah dari keikutsertaan di dalam program-

Thai, AS mulai melakukan investigasi

program Myanmar, karena negara-negara donor

264

pemberian bantuannya terhadap Myanmar. Di

seperti Uni Eropa dan Amerika Serikat tidak

samping itu juga AS menghentikan program

mengizinkannya (terkait dengan pelanggaran

bantuan tahunan sebesar $27 juta pada Juni

prinsip Hak Asasi Manusia dan Demokrasi). Hal inilah yang menjadi salah satu masalah yang dihadapi Myanmar, ketika negara-negara donor

263

Guy Wilson-Roberts “Beyond the Rhetoric: New Zealand and Myanmar” in Anthony L. Smith (Ed.), Southeast Asia and New Zealand; a History of regional and bilateral relations (Institute of Southeast Asia Studies 2005) p.269. 264 Robert S. Allen and Paul Scott, House to Probe Aid to Burma, Sarasota Herald-Tribune (February 21, 1965)

melakukan kecaman yang serius terhadap negara yang puluhan tahun dipimpin junta militer tersebut. Namun meskipun begitu 265

Burma Independence Advocates. Burma Sanctions Regime..Op.Cit, hal 7


sepertinya junta militer menolak secara

dilakukan oleh junta militer di Myanmar, tidak

konsisten untuk melakukan setiap langkah

lain karena adanya pengaruh dari internal dan

perbaikan yang diusulkan oleh ketiga lembaga,

juga pengaruh eksternal yang begitu besar.

seperti menyarankan junta militer untuk dapat

Pengaruh internal dimulai dengan munculnya

membuka ekonomi mereka untuk investasi,

krisis ekonomi di Myanmar yang telah

privatisasi di sektor energi, dam pemotongan

menyebabkan masyarakat hidup dalam

267

subsidi.

keterbelakangan sosial (kemiskinan). Pada Atas tindakan junta militer tersebut,

dimensi ini, telah terjadi kegagalan pemerintah

IMF dan Bank Dunia sejak saat itu menutup

dalam mengatasi persoalan kebutuhan

semua pinjaman untuk junta militer, karena

mendasar bagi rakyatnya, antara lain kegagalan

mereka telah gagal dalam memenuhi standar

dalam mempertahankan tingkat kemakmuran

kebijakan IMF untuk investasi. Setiap bantuan

rakyat, yang pada akhirnya Myanmar masuk

ekonomi yang tidak serius difokuskan pada

kedalam kategori negara terendah se-Asia

perbaikan-perbaikan oleh pemerintahan

Tenggara, dan kategori negara miskin tahun

Myanmar ini, sebagian besar akan menjadi

1997 berdasarkan laporan UNDP. Tuntutan-

investasi yang disia-siakan. Namun lain halnya

tuntutan terkait krisis ekonomi ini tidak hanya

apabila perbaikan-perbaikan makro ekonomi

muncul dari kelompok masyarakat pro

menjadi mungkin terjadi di Myanmar, maka

demokrasi, namun juga dari lembaga keuangan

kebijakan moneter harus dapat dimulai dari

internasional dan negara-negara lain yang

Central Bank of Myanmar dan dua bank yang

melakukan hubungan perdagangan dengan

dikuasai militer yang mengatur tentang

Myanmar.

transaksi-transaksi mata uang untuk junta militer

Indikator selanjutnya yang menambah

(SPDC). Nilai tukar yang disatukan harus dapat

beban masalah Myanmar adalah semakin

ditetapkan, nilai-nilai bunga untuk pinjaman dan

menguatnya civil society, partai oposisi, sampai

uang tabungan harus ditetapkan

ke kondisi

dengan kelompok separatis yang menjadi beban

pasar yang nyata, dan juga kebijakan-kebijakan

panjang pemerintahan Myanmar. Kelompok

yang berdasarkan pada praktek-praktek moneter

masyarakat ini berjuang keras untuk demokrasi

internasional yang diterima harus dapat

dan kenaikan harga, juga menginginkan adanya

267

diperkenalkan.

perubahan yang berarti di dalam negeri seperti halnya perubahan kekuasaan dari junta militer

Kesimpulan

ke pemerintahan sipil yang lebih demokratis. Myanmar terlalu lama dikendalilkan oleh

Berdasarkan paparan di atas,

pemerintahan junta militer yang otoriter dan

keseluruhan upaya demokratisasi yang

sentralistik, serta cara-cara kekerasan yang

266

dilakukan pemerintahan menyebabkan semakin

267

Priscilla Clapp, Building Democracy in Burma, United States Institute of Peace Working Paper, 24 July 2007, hal 51

melakukan aksi pemberontakan, salah satunya

Ibid,.

adalah partai NLD bentukan Aung San Suu Kyi,

menguatnya kelompok oposisi dalam


tokoh moral demokrasi di Myanmar, yang

yang diterapkan tidak memberikan pengaruh

paling keras menyuarakan demokrasi

pada pembangunan ekonomi di dalam negeri.

dibandingkan kelompok masyarakat lainnya.

Karakteristik pemerintahan yang seperti inilah

Beban masalah pun semakin bertambah

yang memunculkan kebencian dari seluruh

ketika negara-negara donor dan juga lembaga

masyarakat, yang pada akhirnya menyebabkan

keuangan internasional melakukan penutupan

krisis junta militer dan pada akhirnya muncul

pinjaman keuangan terhadap Myanmar. Setiap

kekhawatiran tersendiri dari diri junta militer

aksi yang dilakukan junta militer terkait dengan

untuk melakukan demokratisasi.

pelanggaran demokrasi dan hak azasi manusia, telah memunculkan respon dunia internasional untuk bergerak lebih cepat menekan kekerasan

Referensi

yang dilakukan junta militer. Indikator kemiskinan juga

telah membuat hubungan

Buku dan Jurnal

dengan negara-negara lain pun menjadi terhambat, dan memunculkan respon dari dunia

Alan Collins. (2003). Security and Southeast

internasional untuk melakukan tindakan yang

Asia : Domestic, Regional and Global

lebih keras terhadap pemerintahan Myanmar,

Issues. Singapore: ISEAS.

salah satunya dengan pemberhentian pinjaman

Anders Uhlin. (1998). Oposisi Berserak: Arus

keuangan dalam berbagai sektor yang telah

Deras Demokratisasi Gelombang

disepakati sebelumnya.

Ketiga di Indonesia. Bandung: Mizan.

Keseluruhan indikator demokratisasi

Anthony L. Smith (Ed.). (2005). Southeast Asia

tersebut pada akhirnya mendorong merosotnya

and New Zealand; a History of regional

legitimasi junta militer di kancah perpolitikan.

and bilateral relations. Institute of

Kepercayaan masyarakat dan juga dunia

Southeast Asia Studies .

internasional semakin tidak ada, karena

Bertil Lintner. (1999). Burma in Revolt : Opium

kegagalan junta militer dalam mengelola

and Insurgency since 1948. (Second

seluruh perekonomian di dalam negeri. Sejak

Edition). Silkworm Books. Bangkok

kepemimpinan U Nu sampai dengan Ne Win,

Burma Independence Advocates.(2011). Burma

kebijakan yang diambil terkait perekonomian

Sanctions Regime: The Half-Full Glass

mengalami kegagalan, dimana terbukti

and a Humanitarian Myth. London.

pemberontakan dari kalangan masyarakat

Consultative Group. (2007-2013).“The EC-

sosial, kelompok oposisi, sampai dengan

Burma/Myanmar Strategy Paper

kelompok separatis semakin besar yang

David Potter (Ed.). (2000). Democratization.

menunjukan ketidakberpihakan masyarakat

Cambridge: Open University Press.

terhadap pemerintahan. Begitu juga dengan

David I. Steinberg.(2010). “Burma/Myanmar:

kepemimpinan Than Shwe, gaya kepemimpinan

What Everyone Needs To Know”.

yang ditunjukan tetaplah sama, yaitu bersifat

Oxford University Press

otoriter dan sentralistik, juga sistem liberalis

Denis D. Gray. (1984). Burma, Asia's hermit,


stays on a neutral course. The Lewiston

Burma; “When China Spits we Swim”,

Journal

Burmese are waiting for 'a leak in the

Donald M. Seekins Japan's .(1999).“Burma Lovers” and The Military Regime. Japan

Policy

Research

boat” .New American Library New York. Samuel P. Huntington (Terj.).(1995).

Institute,.Working Paper No.60

Gelombang Demokratisasi

Ganganath Jha.(2011). The Quest for

Ketiga.Jakarta: PT Pustaka Utama

Democratization in Myanmar. The Observer London Guillermo O'Donnell, et.al. (eds.). (1986) Transition from Authoritarianism Rule: Prospect for Democracy. Vol. 3. The John Hopkins University Press International Crisis Group (ICG).(2000).

Grafiti. Shwe Lu Maung. (1989). Burma: Nationalism and Ideology. Dhaka: The University Press Limited Taylor, Robert. (2009). The State in Myanmar, Honolulu: The University of Hawaii Press

Burma/Myanmar: How Strong is The Military Regime?, ICG Asia Report No

Artikel Online

11, Bangkok/Brussels.

Burma Country Profile. Diakses dari

International Monetary Fund.(2012). Myanmar 2011 Article IV Consultation, IMF Country Report No.12/104. Prepared by World Bank Staff. Kyaw, Yin Hlaing. (2003). “Reconsidering the

http://news.bbc.co.uk/2/hi/Europe/country _profiles/1300003.stm.

C o l o m b o P l a n . Te r d a p a t p a d a http://www.crwflags.com/fotw/flags/intcmbo.html

Failure of the Burma Socialist Program

Lina Gong. Regional Implications of National

Party Government to Eradicate

Reconciliation in Myanmar. NTS Alert

Internal Economic Impediments”.

March 2012 diakses dari

South East Asia Research

http://www.rsis.edu.sg/nts/HTML-

Keown, Damien. (2003). A Dictionary of Buddhism. Oxford: Oxford University Press

Newsletter/alert/NTS-alert-mar1201.html Office of the United States Trade Representative

Mohtar Mas'oed.( 2003). Negara, Kapital, dan

diakses pada http://www.ustr.gov/trade-

Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka

topics/trade-development/preference-

Pelajar.

programs/generalized-system-

Muhammad AS Hikam. (1999). Demokrasi dan Civil Society. LP3ES. Jakarta Priscilla Clapp. (2007). Building Democracy in Burma. United States Institute of Peace Working Paper. Robert Karr McKabe. (1966). Ne Win's secret

preference-gsp Sarasota Herald-Tribune (April 30 1981) Asia Development Bank Worries About Aid Cuts The Washington Post (September 8 1988). House Exhorts Burma on Democracy


The Irrawady (January 1 2003). Chronology of Chinese Burmese Relations

Faktor Internal dan Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Terjadinya Demokratisasi di Myanmar

Recommend Documents