Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Bambang Agus Pramuka & Wiwiek Rabiatul Adawiyah

Accredited by Dikti No. 52/DIKTI/Kep/ 2010

4

JRNAL

isnis MANAJEMEN Potensi Dan Preferensi Terhadap Perilaku Memilih Pegadaian Syariah Ari Pradhanawati Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Bambang Agus Pramuka & Wiwiek Rabiatul Adawiyah Pengaruh Pasokan Bahan Baku Dan Tuntutan Pelanggan Bisnis Terhadap Strategi Produk-Pasar Dan Bauran Pemasaran Serta Dampaknya Pada Penjualan (Studi Terhadap Industri Spinning Dl Jawa Barat) Endang Sumachdar Menghitung Kembali Dampak Korupsi Haryono Umar Strategi Pemasaran Dalam Rangka Meningkatkan Penjualan Produk Makanan Jadi UKM Berbasis Ekspor (Suatu Studi Pada UKM Makanan Berbasis Eksport Di Jawa Barat) Jumain Appe Meningkatkan Keunggulan Bersaing Dan Kinerja Pemasaran Pada Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Provinsi Kalbar Nurmala Analisis Likuiditas, Solvabilitas, Tingkat Pertumbuhan Dan Rasio Pembayaran Dividen Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Negara Tahun 2003-2006 Sulaeman Rahman Nidar & Juni Dearmita Damanik Perkembangan Perbankan Syariah Dan Prospeknya Di Indonesia Tati S. Joesron Budaya Organisasi Dan Kinerja Karyawan Perbankan Di Sulawesi Tenggara Wa Ode Zusnita Muizu & Budi Harsanto

1

Edisi Maret 2011 Volume XII Nomor I ISSN 1412 - 3681

Diterbitkan oleh : Departemen Manajemen & Bisnis Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran

••111, 1111•

.1URNALBISNIS cz iVANAJEMEN

MENGHITUNG KEMBALI DAMPAK KORUPSI HARYONO UMAR Komisi Pemberantason Korupsi email korespondensi: [email protected]

ABSTRACT

The article explores corruption as the misuse of public office for private gain. As such, it involves the improper and unlawful behaviour of public-service officials, both politicians and civil servants, whose positions create opportunities for the diversion of money and assets from government to themselves and their accomplices. Corruption affects investment, decreasing credibility, and influence economic growth. National competitiveness falls very deep as corruption increase. The victims of corruption are not only the state but also society, business community, and of course the environment. Accountants should found the formula for quantification of damages that can be used by the law enforcers in combating corruption. Managers and Accountant's contribution in combating corruption should be increase concerning the quantification of corruption proceeds so that corruption can be decreased very soon. Key words: quantification, damages, corruption

PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia termasuk dalam kategori tertinggi

Sayangnya sampai dengan saat ini Indonesia masih saja

baik untuk tingkat Asia maupun dunia (Kompas, 2

dianggap sebagai salah satu Negara yang banyak

Maret 2000,). Sala h satu hasil penelitian dari

korupsinya. Hal tersebut terlihat dari Indeks Persepsi

Partnership For Governance Reform di tahun 2002

Korupsi (IPK) yang dilansir oleh Transparency

menyatakan bahwa dengan undang-undang No. 8

International tahun 2009 mencapai 2,8 dengan posisi

tahun 1971 Pertamina telah dijadikan lahan bagi

ke 111 dari 180 negara yang disurvey. Walaupun terjadi

keuntungan pribadi banyak pihak.

peningkatan dari tahun sebelumnya (2,6 posisi 126 dari 180 negara). Bila dibandingkan dengan Negara-negara

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dalam Surat

tetangga, IPK kita masih berada dibawah mereka

Nomor 37a/M.PAN/2/2002 tanggal 8 Februari 2002

walaupun upaya Penindakan yang dilakukan Indonesia

menyatakan bahwa terdapat 5 bidang kegiatan yang

lebih agresif dari pada yang dilakukan negara —negara

potensial dan rawan KKN yakni: pengelolaan APBN/D,

tetangga tersebut. U4 dari Norwegia telah

pengelolaan BUMN/D, pengelolaan Sumber Daya

menyampaikan hasil risetnya yang membandingkan

Alam, Pengelolaan Sumber Daya manusia/Tenaga

antara pemberantasan korupsi oleh KPK dengan

Kerja, dan Pengelolaan Pelayanan Masyarakat.

beberapa lembaga anti korupsi Negara tetangga

Korupsi

di

Indonesia

(MenPAN,2002):

umumnya

penyalahgunaan

berupa

wewenang,

pembayaran fiktif, kolusi/persekongkolan, biaya perjalanan dinas yang fiktif, suap/uang pelicin, pungutan liar, penyalahgunaan fasilitas kantor, imbaian tidak resmi, pemberian fasilitas secara tidak adil, bekerja tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur, tidak disiplin waktu, komisi atau transaksi jual/beli yang

terutama dari Philipina. Dari hasil riset tersebut disebutkan

bahwa

pemberantasan

korupsi

yang

dilaksanakan oleh KPK sangat impresif dengan tingkat keberhasilan (conviction rate) 100% dad sekian banyak kasus-kasus besar yang telah ditangani sementara di negara tetangga tidak menggembirakan. Praktik Korupsi

tidak disetor ke Kas Negara, menunda/memperlambat

Penyebab korupsi dapat dikelompokkan ke dalam

pembayaran proyek, pengumpulan dana taktis,

Ketiga aspek penyebab tersebut saling berinteraksi satu

penyalah gunaan anggaran, menerima hadiah, dan

dengan lainnya sehingga mendorong terjadinya potensi

menerima sumbangan. Korupsi telah dinyatakan

dan kejadian korupsi. Di dalam suatu organisasi, faktor

sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime)

pendorong korupsi antara lain termanifestasikan dalam

yang berarti bahwa korupsi mengakibatkan kerusakan

bentuk tekanan, pembenaran, serta kesempatan untuk

besar dan secara luas mempengaruhi kehidupan rakyat

melakukan korupsi . Dari luar organisasi, dorongan dan

Indonesia. dalam banyak literatur disebutkan bahwa

pengaruh korupsi akan dapat dijumpai dari sikap publik

korupsi mengakibat-kan penurunan daya saing

yang permisifterhadap tindakan koruptif.

nasional, mengganggu pertumbuhan ekonomi, menimbulkan biaya sosial yang besar, dan akhirnya akan menambah tingkat kemiskinan. Saat ini secara umum masyarakat Indonesia telah menyadari bahwa korupsi adalah perbuatan jahat oleh karena itu harus dilenyapkan dari bumi pertiwi.

Secara etimologis, korupsi berasal dari bahasa lating yakni corruptio atau corruptus yang berarti merusak, tidak jujur, dapat disuap. Dalam Alqur'an korupsi disebut sebagai ghulul yang berarti penghianatan terhadap kepercayaan (amanah). Korupsi juga -

JURNAL BISNIS & MANAJEMEN mengandung arti kejahatan, kebusukan, tidak bermoral, dan kebejatan. Korupsi juga dideskripsikan sebagai al-suht yang berarti 'rnenjadi perantara dengan menerima imbalan antara seseorang dangan penguasa

keberpihakan yang dilakukan dengan landasan hubungan kekerabatan. Sedangkan sistem kroni merupakan kesepakatan bersama dalam pelaksanaan tugas-tugas untuk keuntungan pribadi dan kelompok.

untuk suatu kepentingan'. Menurut Khalifah Umar Ibn al-Khattab 'Al-suht adalah bahwa seseorang yang

Penelitian yang dilakukan oleh Partnership For

nnemiliki pengaruh dilingkungan sumber kekuasaan

Governance Reform (Kemitraan, 2002) dengan judul

menjadi perantara dengan menerima imbalan bagi

'Mencuri Uang Rakyat: 16 Kajian Korupsi di Indonesia'

orang lain yang mempunyai kepentingan sehingga

diarahkan pada semua aspek-aspek meliputi para

penguasa tadi meluluskan kepentingan orang itu'

bankir, tentara nasional indonesia, hakim, pegawai

(Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadyah, 2006).

negeri, pelaksanaan haji, bisnis keluarga pejabat,

Namun demikian korupsi yang terjadi di indonesia

bantuan asing, bantuan swasta, BUMN/D dan lain-lain.

bukanlah semata-mata hasil perilaku sewena ng-

Salah satu hasil penelitiannya adalah mengenai korupsi

wenang aparat negara dan birokrasi. Korupsi terjadi

di Badan Usaha Milik Negara dan BUMD. Kajian mereka

karena adanya niat dan kesempatan sebagai hasil

terhadap BUMN yang mengelola migas membuktikan

hubungan baik antara aparat pemerintah dengan

bahwa dengan undang-undang No. 8 tahun 1971

masyarakat dan pelaku bisnis yang beritikad tidak

Pertamina telah dijadikan lahan bagi keuntungan

sehat.

pribadi banyak pihak.

Korupsi telah muncul sejak lama hampir bersamaan

Korupsi adalah tindak pidana yang berkaitan langsung dengan aspek institusi/administrasi, aspek manusia, dan aspek sosial budaya dengan faktor pendorong korupsi antara lain termanifestasikan dalam bentuk tekanan, pembenaran, serta kesempatan. Sifat ini sekaligus menempatkan potensi peluang korupsi pada kerentanan sistem organisasi dan moralitas manusia yang terlibat di dalamnya. Di Indonesia, permasalahan yang ditimbulkan korupsi ini sudah dapat dikatakan sangat pa rah sehingga mengancam tidak saja keandalan perekonomian melainkan juga pada keutuhan moralitas.

dengan kehadiran manusia dimuka bumi. Sejak tahun 3000 sebelum Masehi hingga 1000 setelah Masehi sampai dengan saat ini korupsi telah berkembang mengikuti zamannya. Dari tahun 3000 sebelum Masehi hingga 1000 setelah Masehi, penguasa pada umumnya merangkap hakim. Di sini sudah muncul ketegangan antara, di satu pihak, norma yang menganggap hadiah kepada penguasa suatu hal yang wajar, dan di lain pihak, kerinduan akan putusan hakim yang tidak berpihak. Di Mesir Kuno dan Mesopotamia kerinduan semacam ini sudah mulai dirasakan. Pada umumnya ketegangan seperti itu berakhir dalam putusanputusan hakim yang tidak selalu adil. Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely, demikian dikatakan oleh Lord Acton (1887) dalam Gati (2000). Penyalahgunaan kekuasaan bukan hanya terjadi disektor komersial atau kekuasaan birokrasi intansi pemerintah saja namun juga dalam organisasi yang berfokus pada kegiatan sosial. Hal ini telah mendorong banyak pihak untuk melakukan pemisahan fungsi dalam organisasi. Dalam kaitan dengan pemisahan

Korupsi merupakan penyakit yang sangat mengganggu kehidupan organisasi dan pemerintahan di Indonesia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh PERC-Hongkong mengungkapkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang terkorup didunia. Tindakan korupsi dapat meliputi pemberian sogokan (bribery), pemerasan (extortion), dan nepotisme (Nye's (1967;417). Menurut Petter Langseth (1999) korupsi adalah:

kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, John Locke menyatakan:

There can no be liberty when the legislative and executive powers are jointed in the same persons or body of lords, because it to be feared that the monarch or body will make tyranical laws to be administered in tyranical way. Nor is there any liberty if the judicial power is not separated from the legislative and executive power

"The misuse of public office for private gain." As such, it involves the improper and unlawful behaviour of publicservice officials, both politicians and civil servants, whose positions create opportunities for the diversion of money and assets from government to themselves and their accomplices. Dalam keseharian kehidupan kita banyak terlihat berbagai kemudahan atau fasilitas yang diperoleh secara kompromistis dengan para pejabat atau

Korupsi sama halnya dengan penyakit yang menyerang

penguasa di suatu instansi pemerintah. Kondisi yang

berbagai sektor seperti ekonomi, politik, kultur, etika,

demikian

moral bahkan agama. Hal ini banyak dikenal sebagai

mengkhawatirkan. Ditengah kemacetan lalu lintas tiba-

korupsi, kolusi, dan nepotisme {KKN) atau sistem kroni.

tiba datang rombongan mobil pejabat atau keluarga

Kolusi

permufakatan,

pejabat yang memaksa masyarakat pembayar pajak

persetujan, atau kesepakatan yang tidak baik untuk

untuk meminggirkan kendaraannya atau akan

melakukan hal-hal yang menimbulkan kerugian pada

mendapatkan perlakuan tidak balk dan diteror.

merupakan

persekongkolan,

pihak tertentu. Nepotisme adalah tindakan atau

telah

memasuki

tahap

yang

sangat

JURNAL BISNIS & MANAJEMEN Alatas (1987) menyebutkan bahwa korupsi diturunkan dari kata corruptie yang berasal dari bahasa belanda yang

berarti

kebusukan,

keburukan,

kebejatan,

ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Nye's (1967;417)

raja. Sedangkan menurut Jones dan Bates (1990), yang termasuk aktifitas-aktifitas yang cenderung korupsi adalah: Tendering, hadiah dan penyelesaian kontrak, pressure selling, hospitality, pemberian izin, lisensi, dan

menyatakan:

lain-lain untuk perencanaan atau perdagangan,

Behavior which deviates from the normal duties of a public role because of private-regarding (familiy, close private clique), pecuniary or status gain, or violates rules against the exercise of certain types of privateregarding influence. This includes such behavior as bribery (use of reward or pervert the judgement of a person in a position of trust); nepotism (behavioral of patronage by reason of ascriptive relationship rather than merit); and misappropriation (illegal appropriation of public resources for private-regarding uses).

pembangunan dari pada ke stores, konflik kepentingan

pembelian barang yang dikirim langsung ke tempat yang timbul saat politikus atau pejabat (atau keluarga dan sahabat) mereka mernpunyai suatu kepentingan dalam pekerjaan yang diberikan oleh badan publik, penggunaan peralatan khusu seperti computer atau sarana lain untuk kepentingan pekerjaan pribadi, dan penghancuran dan pembuangan persediaan, mebel, dan perlengkapan yang usang. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat diklasifikasikan 30 jenis delik tindak pidana korupsi. ke tiga puluh jenis korupsi tersebut

Dengan demikian sesungguhnya korupsi itu sebagai

menyangkut terkait dengan keuangan Negara, suap

suatu istilah yang sangat luas pengertiannya. Pavarala

menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan,

(1996) membagi dua kelompok pengertian korupsi

perbuatan curang, benturan kepentingan dalam

yakni pengertian yang dipergunakan dalam pandangan

pengaduan barang dan jasa pemerintah, dan gratfikasi.

legal atau yang disebut korupsi dalam pengertian

Terkait dengan keuangan Negara/daerah, terdapat

sempit. Kedua adalah pengertian korupsi yang lebih luas yang dilihat bukan hanya secara legal namun lebih dari itu yakni memperhatikan moral dan etika. Dalam

empat keriteria untuk mengklasifikasikannya sebagai tindak pidana korupsi yakni :

arti sempit, korupsi didefinisikan sebagai penyuapan (bribery), penggunaan barang publik yang tidak sesuai

o Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi

dengan peruntukannya (misappropriation of public

Dalam

resources), komisi (kickbacks and commissions), penyelewengan (embezzlement), pemberian melebihi nilai yang diperkenankan (gifts beyond a certain value), dan menjual kantor publik (sale of public office). Dalam arti luas, korupsi dimaksudkan sebagai pe ny ua pa n (bribery), n ep o t i s m e / p a v o r i t i s m e , penggunaan barang publik tidak sesuai peruntukannya (misappropriation of pub lic resources), k o m i s i (kickbacks and commissi ons), p e ny e l ew e ng a n (embezzlement), pemberian yang melebihi nilai yang

Undang-undang

Nomor

31

Tahun

1999

sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa ' setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keauangan Negara atau perekonomian Negara....' Dengan demikian, suatu peristiwa akan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana korupsi apabila ada pelakunya baik itu individu perorangan ataupun sebuah korporasi.

d i p e r k e n a n k a n (gifts be yond a certain value), ketidakjujuran/kejahatan (cheating, fraud don dishonesty), kejahatan intelektual (intellectual

Individu perseorangan yang dikategorikan sebagai

corruption).

orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan pada organisasi publik untuk keuntungan pribadi, penyalahgunaan jabatan yang dapat menghasilkan uang untuk kepentingan partai, suku, kelas, teman, keluarga yang sangat dirahasiakan terhadap pihak lain di luar kalangan sendiri itu (Tanzi, 1998 ; Alatas, 1987; Pope, 2000; dan Langseth ,1999). Korupsi dilakukan dengan beberapa modus antara (Regar,1998): mark-up pembelian/pengeluaran, markup penjualan/penerimaan, manipulasi pencatatan, pemalsuan dokumen, menghilangkan dokumen, pencurian, memalsukan kualitas, dan membuat peraturan yang hanya menguntungkan pihak tertentu

pelaku tindak pidana korupsi (TPK) meliputi pegawai negeri dan atau swasta. Pegawai negeri adalah setiap yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. Maksud fasilitas disini adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, antara lain harga yang tidak wajar melalui rekayasa pengelembungan harga (mark up), dan imbalan (kick back) yang mengakibatkan transaksi merugikan keuangan negara. Pihak swasta adalah mereka yang terkait dengan suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh seoarang pegawai negeri. Sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

JURNAL BISN1S & IVIANAJEMEN o Melawan Hukum Perbuatan melawan hukum dapat terjadi dalam pengertian formil dan melawan hukum dalam pengertian materiil. Melawan hukum formil maksudnya perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif (tertulis), dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku di wilayah tersebut. Sedangkan melawan hukum materiil maksudnya perbuatan bertentangan dengan dengan asas umum/norma hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat.

crime) bersama-sama dengan kejahatan teroris dan narkoba. Korupsi di Indonesia termasuk dalam kategori tertinggi pada peringkat korupsi Negara-negara di Asia (misalnya di Kompas, "Korupsi di Indonesia Paling Parah di Asia," Kamis 2 Maret 2000) bahkan di Dunia (Media Akuntansi,Juli 1999;16). Bagaikan virus yang berbahaya, korupsi dapat menimbulkan wabah secara luas terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Korupsi merupakan segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dengan tujuan untuk memperkaya diri atau kalangan sendiri yang sangat dirahasiakan terhadap

o Menguntungan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi

pihak-pihak lain di luar kalangan sendiri itu (Vito Tanzi, 1998). Penyelewengan dapat terjadi pada sector swasta, penyalahgunaan jabatan public, dan untuk

Perbuatan pidana tersebut telah menguntung artinya tidak terbatas pada menambah harta kekayaan sehingga jumlah harta bendanya menjadi meningkat, namun juga memberikan keuntungan. Keuntungan yang diperolehnya tidak terbatas pada keuntungan yang diperoleh si pelaku tetapi juga keuntungan yang didapat orang lain akibat perbuatan si pelaku. Dengan demikian keberadaan unsur ini tidak dapat dipisahkan dengan unsur melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan. o Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara Penghitungan kerugian Negara dilakukan oleh auditor yang memiliki keahlian dibidangnya. Unsur kerugian Negara menjadi penting namun harus terlebih dahulu diawali dengan adanya hukum yang dilanggar. Karena apabila tidak ada hukum yang dilanggar, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kesalahan administrative, bukan tindak pidana korupsi. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

pembiayaan partai politik (worldbank). Hasil penelitian Center for the Study of Democracy, University of California Irvine (1998) dengan judul

'Accounting for Corruption: Economic Structure, Democratic Norms, and Trade' memperlihatkan bahwa korupsi telah menurunkan kepercayaan bukan hanya dari dalam negeri namun juga dari pandangan luar negeri. Adanya korupsi menjadikan ekonomi biaya tinggi sehingga akan menurunkan daya saing secara nasional dan internasional. Suap yang diberikan oleh pengusaha untuk mendapatkan perijinan tentunya diharapkan oleh penyuap akan menghasilkan keuntungan (benefit) yang jauh lebih besar dari pada jumlah suap yang telah diberikannya kepada petugas atau pejabat instansi Negara. Oleh karena itu para penegak hukum perlu memperhatikan dan memper-timbangkan hal ini sebagai komitmen dan keberpihakan kepada masyarakat banyak yang telah menjadi korban tindak pidana korupsi. Secara ekonomi korupsi sebesar Rp 5 milyar yang dilakukan 4 tahun yang lalu tentunya bernilai tidak sama atau lebih rendah bila dibandingkan dengan Rp 5

Dari berbagai pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah:

milyar saat ini. Oleh karena itu, perlu difikirkan dan dihitung berapa nilai sekarang atas suatu kejahatan korupsi yang dilakukan beberapa tahun yang lalu serta

a. Korupsi yang meliputi penyuapan, meninggikan har ga ( mar k- up ) , m e n ur un ka n j u m la h kewajiban, penyelewengan, dan penggunaan yang tidak sesuai peruntukan-nya.

dampak kerusakan yang telah ditimbulkannya. Dampak

b. Kolusi yang meliputi pemberian komisi, hadiah

kehilangan haknya pada pendidikan, kesehatan, dan

yang mahal, proses kontrak yang tidak

lapangan pekerjaan. Berapa banyak kerusakan bisnis

kompetitif. c. N e p o t i s m e y a n g m e n c a k u p h u b u n g a n kekerabatan dalam bisnis, penetapan jabatan tanpa melihat kompetensi. Dampak Kerusakan Korupsi Undang-undang telah menyebutkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary

yang terjadi menyangkut banyak termasuk kerusakan lingkungan seperti longsor dan banjir atau dampak tidak langsung yang dirasakan masyarakat seperti

sebagai akibat maraknya praktik suap menyuap dalam pengaduan barang dan jasa pemerintah. Berapa banyak perusahaan yang kehilangan kesempatan dan kalah bersaing hanya disebabkan tidak mau mengikuti praktik suap menyuap. Hal ini tentunya berdampak pada persaiangan usaha yang tidak sehat dan akan menurunkan daya saing nasional.

JURNAL BISNIS & MANAJEMEN Sekitar dua dasawarsa lalu sebagian orang beranggapan bahwa korupsi bisa memicu perputaran roda ekonomi, melalui penumpukan/akumulasi modal yang akan menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi. Namun pendapat itu sudah tidak releVan lagi, banyak sekali riset dan kajian yang membuktikan bahwa korupsi membawa akibat yang jauh lebih dahsyat dari apa yang bisa kita bayangkan. Kalau sejenak kita renungkan, Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam yang luar biasa banyak dan beragam. Adalah ironis jika kemudian masyarakat kita harus mengantri untuk mendapatkan berbagai kebutuhan entah itu minyak tanah, bensin, gas LPG, beras, dan lain-lain. Lalu apa yang salah? Adakah hubungan semua keterpurukan ini dengan korupsi? Ben Olken/Abhijit Banerjee (Harvard Univ, MIT, &

JPoverty Action Lab) menjelaskan mengenai 'social cost of corruption.- yang harus dibayar masyarakat sebagai akibat praktik korupsi yakni :  Pada praktik suap, besaran uang suap yang berpindah hanya merupakan 'money transfered' dan 'bukan social cost' itu sendiri. Uang suap itu tetap dapat beredar dan memutar roda ekonomi, tapi tanpa kita sadari banyak yang harus kita bayar dari praktik suap ini.  Tindakan koruptif bisa membawa akibat sosial tanpa harus ada uang suap/gratifikasi. Contohnya: pada rumah sakit negeri yang dokternya bekerja pagi di sana dan membuka praktik pribadi di rumah pada sore hari, social cost bisa terjadi jika dia memberikan pelayanan yang buruk di pagi hari untuk mendorong pasien mendatanginya di praktik pribadi sore hari. Besarnya ongkos sosial yang harus kita bayar menjadi tantangan bagi Indonesia untuk lebih giat melakukan perlawanan terhadap berbagai tindak pidana korupsi. Betapa besar ongkos sosial korupsi yang harus dibayar oleh seluruh rakyat Indonesia. Ketika seorang Penyelenggara Negara menerima suap, uang suap itu masih bisa berperan dalam memutar roda perekonomian negara, sebagian bisa digunakan untuk membantu orang lain, atau bahkan disumbangkan ke lembaga keagamaan. Namun yang selama ini kurang kita sadari - kerusakan sudah terjadi, ketika seseorang dibiarkan melanggar aturan yang ditetapkan dengan tujuan-tujuan tertentu. Ketika seseorang menyuap untuk mengalihkan fungsi hutan lindung maka aturan yang berfungsi melindungi masyarakat melalui perlindungan hutan menjadi tak lagi bergigi. Berapa sesungguhnya kerugian yang bisa terjadi dari kerusakan alam, bagi kita, bagi anak cucu kita. Terlalu seringnya berita banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau menyebabkan dua masalah besar itu menjadi masalah yang 'biasa' saja. Dengan terjadinya korupsi akan mendorong pemborosan keuangan atau kekayaan negara dan juga swasta. Korupsi dapat mengurangi kredibilitas

organisasi dan menghambat pertumbuhan atau perkembangan usaha yang sehat dan akuntabel (Elliot, 1999; Reinikka dan Svenson, 2003). Dalam masa-masa dima no negara tengah membutuhkan pendanaan yang signifikan bagi pembangunan negara Indonesia, justru semakin marak praktek kebocoran dana di berbagai sektor. Banyak aktivitas pelaksanaan pemerintah dalam bentuk proyek-proyek besar maupun kecil yang dijadikan lahan untuk kenikmatan dan kepentingan diri serta kelompok tertentu. Maraknya praktek-praktek kolusi melahirkan peluang bagi kelompok-kelompok usaha tertentu yang memiliki akses khusus ke pusat kekuasaan. Sebagai pihak yang memegang kekuasaan, pemerintah telah banyak menggulirkan aturan yang tidak kondusif bagi upaya pencegahan korupsi. Jenis lain ongkos korupsi selain gagalnya fungsi p-eraturan adalah terjadinya Mis-alokasi, misalnya, ketika kamar rumah sakit negeri diberikan bukan kepada yang paling sakit/membutuhkan, tetapi kepada yang mau membayar lebih. Kegagalan redistribusi, contohnya ketika misalnya beras murah (raskin) dijual pada mereka yang mampu membeli, sehingga untuk si miskin hanya tersisa sedikit. Jenis ongkos sosial lain adalah Kelambatan/kurangnya mobilisasi sumber daya, misalnya pendapatan pajak/bea/cukai yang tidak terkumpul seperti seharusnya. Kemudian kualitas pekerjaan clan jasa yang rencloh yang terjadi karena adanya keinginan mendapatkan tanda terima kasih atau jenis kompensasi lain dari penerima jasa. Jika hal ini berlangsung terus-menerus, secara moral kita menjadi terbiasa untuk bekerja seadanya, dan bukan memberikan pelayanan terbaik yang kita bisa. Selain itu masyarakat menanggung ongkos sosial korupsi da ri terbuangnya waktu/harrassment ketika dipingpong ke sana ke mari untuk mendapatkan i n f o r m a si k e maj u a n lay an a n p u bl ik ter t e n tu . Masyarakat dirugikan dari sisi waktu dan tidak merasa dihargai yang dapat menyebabkan turunnya kepercayaan pada pelayanan publik. Pada kasus terkait dengan permintaan ijin-ijin investasi, hal ini dapat berdampak pada menurunnya keinginan berinvestasi yang sudah tentu tidak kita kehendaki. Jenis ongkos sosial lain yang mungkin sedikit asing adalah adanya strategi penghinclaran oleh birokrasi karena oknum birokrat berusaha menghindar dari sorotan, kecuali jika dibayar dengan suap yang besar, disini oknum birokrat tidak menjalankan fungsi melayani, tetapi selalu memperhitungkan kemanfaatan bagi diri dan kelompoknya saja. Dalam UU KPK disebutkan: ".Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua, maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa".

JURNAL BISNIS & MANAJEM EN

perekonomian yang lebih terbuka atau pemerintahan otoriter ke pemerintahan yang lebih demokratis.

Dad keinginan rakyat yang diterjemahkan dalam undang-undang yang menyatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa, seharusnya membawa implikasi pada penanganan korupsi dengan cara-cara yang luar biasa pula dengan tetap dalam koridoraturan hukum yang berlaku.

Dad sudut pandang ekonomi, dampak yang buruk dari korupsi meliputi antara lain: Pertama, munculnya inefisiensi organisasi dan inefisiensi perekonomian yang berdampak pada merosotnya daya saing. Kedua, tidak berjalannya distribusi sumber daya nasional dalam segala bentuknya yang berakibat pada mencoloknya kesenjangan sosial. Ketiga, tidak tersedianya insentif untuk berproduktivita karena return yang tinggi akan daiperoieh melalui jalan pintas. Dan keempat, akan menurunkan kredibilitas penguasa dimata masyarakatnya berupa tidak adanya dukungan terhadap setiap program yang diajukan penguasa tersebut. Korupsi mengurangi pendapatan dari sektor publik dan meningkatkan pembelanjaan pemerintah untuk sektor publik. Korupsi juga memberikan kontribusi pada nilai defisit fiskal yang besar, meningkatkan income inequality, dikarenakan korupsi menguntung seseorang atas aktivitas pemerintah yang menjadi tanggungan masyarakat, mendistorsi mekanisme pasar dan alokasi sumber daya dikarenakan : a. Korupsi mengurangi kemampuan pemerintah untuk melakukan perbaikan dalam bentuk peraturan dan kontrol akibat kegagalan pasar (

market failure ). Ketika kebijakan dipengaruhi korupsi, maka pengenaan peraturan dan kebijakan, misalnya, pada perbankan, pendidikan, distribusi makanan dan sebagainya, malah akan mendorongterjadinya inefisiensi. b. Korupsi mendistorsi insentif seseorang, dari seharusnya melakukan kegiatan yang produktif menjadi keinginan untuk merealisasikan peluang korupsi dan pada akhirnya rn e ny u mb a n gka n negatif value added. c. Korupsi menjadi bagian dari welfare cost, memperbesar biaya produksi, dan selanjutnya memperbesar biaya yang harus dibayar oleh konsumen dan masyarakat (dalam kasus pajak), sehingga secara keseluruhan berakibat pada kesejahteraan masyarakat yang turun. d. Korupsi mereduksi peran fundamental pemerintah (misalnya pada penerapan dan pembuatan kontrak, proteksi, pemberian

property rights dan sebagainya). Pada akhirnya hal ini akan memberikan pengaruh negatif pada pertumbuhan ekonomi yang dicapai. e. Korupsi mengurangi legitimasi dari peran pasar pada perekonomian, dan juga proses demokrasi. Kasus seperti ini sangat terlihat pada negara yang sedang mengalami masa transisi, balk dari tipe perekonomian yang sentralistik ke

f.

Korupsi memperbesar angka kemiskinan. Ini sangat wajar. Selain dikarenakan program — program pemerintah sebagaimana disebut di atas tidak mencapai sasaran, korupsi juga mengurangi potensi pendapatan yang mungkin diterima oleh si miskin.

Menurut Tanzi (2002), perusahaan — perusahaan kecil adalah pihak yang paling sering menjadi sasaran korupsi dalam bentuk pungutan tak resmi ( pungutan liar ). Bahkan, pungutan tak resmi ini bisa mencapai hampir dua puluh persen dad total biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. lni arnat mengkhawatirkan, dikarenakan pada negara — negara berkembang seperti Indonesia, perusahaan kecil (UKM) adalah mesin pertumbuhan, karena perannya yang banyak menyeraptenaga kerja. Stigma sebagai salah satu negara terkorup masih kita sandang sekalipun Indeks Persepsi Korupsi (IPK) kita di tahun 2010 ini tidak terjadi perubahan dari tahun sebelumnya yaitu 2.8 dengan peringkat 111 dari 180 negara. Sebelumnya, ditahun 2008 IPK Indonesia adalah 2.6 peringkat 126 dari 180 negara yang disurvei. Kalau kita cermati IPK yang dilansir oleh Transparency International ini merupakan survey on surveys, dimana untuk kasus Indonesia angka 2,8 merupakan agregat dari hasil 10 survei yang dilakukan oleh berbagai organisasi internasional. Patut dicatat bahwa dari 10 survei tersebut hanya 1 survei yang secara langsung terkait dengan penindakan korupsi, dan sisanya (90%) merupakan survei yang terkait dengan layanan publik, khususnya di bidang investasi. Belaja r dar i b era ga m surv ei y a ng kemud ia n menghadiahkan skor dan predikat negara korup, mengharuskan kita harus meningkatkan kinerja pelayanan publik. Sekalipun skoring atau hasil survei bukan segalanya, namun secara tidak langsung hal ini terkait dengan upaya kita menarik investor untuk menciptakan lapangan kerja. Jika skor kita balk, maka kita akan dipersepsikan sebagai negara yang cukup bersih sehingga para pemodal berniat masuk karena mereka yakin tidak terbebani korupsi yang menyebabkan terjadinya ekonomi biaya tinggi. Dari penjelasan tersebut jelaslah bahwa kuantifikasi dampak kerusakan dad tindak pidana korupsi perlu diperhitungkan secara lebih komprehensif. Penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi perlu memperhatikan sisi lain yakni mengembalikan hasil korupsi kepada pihak-pihak yang menjadi korban atas t in da k a n k o r up s i te r s eb u t. b er ba ga i k o n se p perhitungan perlu dipersiapkan seperti time value of

money serta yang lainnya. Untuk melakukan hal tersebut, tentunya semua pihak perlu memberikan -

sumbangan pemikiran sehingga dapat bermanfaat

Negara dan seluruh masyarakat sangat luar biaya dan

dalam menjadikan Indonesia tempat yang nyaman

jauh lebih besar dari sekedar jumlah uang pengganti

untuk berkehidupan di muka bumi. Dampak kerusakan

dan denda yang diputuskan oleh pengadilan.

yang diakibatkan oleh korupsi seharusnya dapat dihitung dengan mem-perhitungkan multiflier yang

Dampak kerusakan akibat korupsi sekarang sudah

dirasakan oleh korban tindakan korupsi tersebut.

sangat terasa dan makin hari semakin parah. Upaya

Dengan demikian, bila terjadi suap sebesar Rp 5 milyar

represif

maka dampak yang bisa dihitung adalah Rp 5 milyar x

memenjarakan

multiflier. Multiflier inilah yang perlu ditetapkan oleh

mengembalikan kondisi pada keadaan semula. Dengan

para ahli sehingga dapat diakui secara bersama yang

jumlah uang pengganti dan denda yang sangat minim

hasilnya akan dikembalikan kepada para korban dari

dan seringkali dikurangi dengan subsider tahanan

penyuapan tersebut yakni masyarakat dan Negara yang

badan yang juga mendapatkan pengurangan dari remisi

dirugikan karena anca man banjir, tanah longsor,

semakin menjauh dari rasa keadailan masyarakat. Oleh

kekurangan air bersih, penurunan permukaan tanah,

karena itu perlu difikirkan alternatif lain apakah

penurunan kesehatan, buruknya infrstruktur dan

membawa kepada tuntutan perdata kepada para

sanitasi, kehilangan kesempatan kerja, dll.

pelaku korupsi dengan jumlah yang telah

yang

dilakukan para

penegak

pelaku

hukum

untuk

tidak

dapat

korupsi

diperhitungkan dampak kerusakan akibat korupsi yang telah dia lakukan. Perusahaan yang kalah bersaing

Kuantifikasi Kerugian

karena ada kompetitor yang melakukan penyuapan Mengingat korupsi yang sangat buruk bagi

kepada pejabat pemerintah dapat melakukan gugatan

kesejahteraan masyarakat, pemerintah telah berupaya

atas kerugian yang dialaminya sebagai dampak dari

keras untuk mengatasinya dengan membentuk

penyuapan tersebut.

berbagai Tim Anti Korupsi. Sejak tahun 1967 sampai dengan tahun 2000 sudah pernah dibentuk beberapa

Oleh karena itu perlu segera difikirkan formula untuk

tim anti korupsi yakni: (a) Tim Pemberantasan Korupsi

kuantifikasi dampak kerusakan akibat korupsi. sebagai

(Keppres No. 288/1967), (b) Komisi Empat (Keppres No.

contoh, apabila terjadi suap oleh sebuah perusahaan

12/1970), (c) Komite Anti Korupsi, (d) Operasi

kepada pejabat di suatu instansi pemerintah maka pada

Penertiban (Inpres No. 9/1977), (e) Tim Pemberantasan

laporan rugi laba perusahaan penyuap dapat dihitung

Korupsi (1982), dan (f) Tim Gabungan Pemberantasan

sebagai berikut:

Tindak Pidana Korupsi ( UU No.31/1999 dan PP No. 19/2000). Mengingat sampai dengan tahun 2002,

Pendapatan

Rpxxx

belum ada hasil yang signifikan dari pemberantasan

Dikurangi beban biaya

(Rpxxx)

korupsi di Indonesia, maka sejak tahun 2003

Ditambah suap yg dilakukan

Rp xxx

dibentuklah KPK.

Ditambah multiplier Profit

Rpxxx Rpxxx

Bila dilihat ke kinerja KPK dalam beberapa tahun belakangan ini memang menunjukkan capaian yang

Multiplier yang diperhitungkan dapat meliputi:

tidak mengecewakan. Dengan conviction rate yang 100% berarti bahwa semua kasus yang dibawa ke pengadilan tindak pidana korupsi dapat dibuktikan mereka bersalah. Dengan ratusan kasus-kasus besar yang ditangani KPK, tentunya conviction rate 100%



seharusnya dibayaroleh penyuap, 

tidak lebih dari 20% dari jumlah kasus yang ditangani

penyuap dengan instansi pemerintah, 

dapat terjadi pada tariff bea masuk atau tariff

dengan jari tangan. Dari jumlah uang dan asset Negara berhasil

dikembalikan

kenegara

juga

tidak

mengecewakan yakni sekitar Rp 800 milyar dari upaya Penindakan dan sekitar Rp 6 trilyun dari upaya Pencegahan. Walaupun demikian, kita menyadari bahwa pengembalian keuangan Negara masih terlalu kecil bila dibandingkan dengan tingkat kerusakan yang telah terjadi sebagai akibat dari korupsi. jumlah uang pengganti dan denda yang dibebankan kepada para koruptor hanya sebesar jumlah yang dapat dibuktikan dipengadilan. Padahal penderitaan yang dialami oleh

pengenaan tarif kepada penyuap yang lebih rendah dari pada yang seharusnya hal ini

yang tidak terlalu banyak yakni masih bisa dihitung yang

gratifikasi dalam bentuk apapun yang diterima petugas untuk menjaga hubungan baik antara

bukanlah hal yang mudah untuk dicapai mengingat banyak Negara di dunia tingkat conviction rate-nya

kekurangan penerimaan Negara yang

perizinan, 

pengenaan pajak yang lebih kecil dari yang



payback period yang lebih cepat dari pada

seharusnya dibayar, perusahaan pada umumnya seperti depresiasi yang lebih awal dari pada umur ekonomis suatu asset tetap. Dengan demikian pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan penyuap harusnya berdasarkan perhitung seperti diatas atau dengan formula lainnya yang lebih tepat berdasarkan kajian para ahli. Kerugian -

I

L35

.

JURNAL BlSM1S & MANAJEMEN

perusahaan kompetitor dan beban yang ditanggung masyarakat termasuk dalam multiplier tersebut, dan k er ug i an N e gar a t er ma s uk da r i k e k ur a ng a n penerimaan pajak. Menghitung dampak korupsi masih menjadi wacana yang hangat pada berbagai pertemuan anti korupsi secara internasional. Dunia telah menyatakan secara total melawan korupsi. Perubahan lingkungan telah menimbulkan kerusakan yang sangat siginfikan bukan hanya pada Negara dengan tingkat korupsi tinggi namun juga dirasakan oleh Negara yang jauh lebih balk dan Negara maju. Oleh karena itu, sebagai Negara yang menyatakan komitmen tinggi untuk memberantas korupsi, kontribusi dari seluruh masyarakat sangat diperlukan. Terkait dengan kuantifikasi dampak korupsi ini tentunya sangat diperlukan dari para ahli dan praktisi dibidang ekonomi dan keuangan. Para akuntan dan ekonom diharapkan segera mendiskusikan dan menyampaikan hasil pemikirannya kepada penegak hukum sehingga kuantifikasi dampak kerusakan sebagai akibat dari tindak pidana korupsi akan lebih komprehensif dan dapat dipertahankan di pengadilan. Akademisi juga berperan besar dalam menghasilkan model-model kuantifikasi dampak korupsi secara ilmiah.

Perbuatan korupsi yang terus-menerus dengan cara sadar atau tak sadar akan membuat rasionalitas dan moraliitas masyarakat terpiuh dari realitas yang berbasiskan soliditas kesejatian nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keadilan, dan kepantasan kepada rasionalitas dan moralitas yang mengapung pada kesemuan realitas materialistis yang sangat merelatifkan semua nilai-nilai dalam suatu meknisme pembenaran yang manipulatif hingga menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi memerlukan peran nyata seluruh pihak termasuk para akuntan dan ekonomo untuk mempersiapkan diri dan mengembangkan pendekatan yang lebih efektif dalam mencegah korupsi. Semua ini perlu didekati dengan suatu konsep pemberantasan korupsi yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA Alatas, Syed Hussein. 1987, Korupsi, Sifat, Sebab don Fungsi, Jakarta, LP3ES Ben Olken /Abhijit Banerjee (2007) Harvard Univ, MIT, & 1Poverty, 2007, "The sosial cost of corruption". Campos, Edgardo and Pradhan, Sanjay (1999), "The impact of

corruption on investment: predictability matters". Eli ot, Kimberl y Ann, 1997. Corruption and the Global Economy, Washington, DC, Institue for Internation Economics.

Dilain pihak, para pembuat peraturan perundangundangan perlu memikirkan payung hukum yang lebih spesifik mengenai hal tersebut sehingga tidak muncul keraguan pada penegak hukum untuk mengimplementasikannya. Perlu difikirkan apakah akan dituntut secara tindak pidana atau cukup dengan tuntutan perdata,

Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia, Pebruari 2002. Survey Nasional Mengenai Korupsi di Indonesia-Laporan Akhir. Kompas, "Korupsi di Indonesia Paling Parah di Asia," Kamis 2 Maret 2000

KESIMPULAN

MenPAN, dalam Surat Nomor 37a/M.PAN/2/2002 tanggal 8 Februari 2002

Sebagai konklusi, dengan kebersamaan dari seluruh komponen bangsa ini, saya yakin Negara kita akan berangsur kearah yang semakin membaik dalam waktu yang tidak terlalu lama. Manfaat (outcome) dari pemberantasan korupsi akan semakin dirasakan masyarakat banyak melalui berbagai perbaikan mulai dari pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi, peryumbuhan lapangan pekerjaan, penurunan kemiskinan, dll.

Nye, J.S. 1979. Corruption and Political Development: a cost benefit analysis, in MU Ekpo (ed), Bureucratic Corruption in Sub-Saharan Africa: toward a search for causes and consequences, USA, University Pres. Pavarala, Vinod, 1996. Interpreting Corruption Elite Perspsctives in India, London, Sage Publication.

Langseth, Petter, 1999. Prevention, An Effective Tool to Reduce Corruption, Vienna Mauro, Paolo (1995), "Corruption and Growth", The Quarterly

Journal of Economics, August 1995.

Dampak korupsi sangat berbahaya bagi individu, kelompok individu, organisasi, masyarakat, institusi, bahkan bangsa dan negara. Dampak tersebut dapat dirasakan seketika maupun secara perlahan-lahan, namun pasti. Secara umum dampak itu dapat berupa kerugian negara, ekonomi berbiaya tinggi, inefisiensi dan misalokasi sumber daya negara, atau kompetisi yang tidak sehat. Total jenderal, semua dampak ini akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang tinggi tingkat risikonya sehingga tidak menarik bagi dunia investasi global. Akan tetapi, lebih parah dari dampak sosial-ekonomis itu semua tentunya adalah dampakmoralitasnya.

Pope, J. 2000. TI Source Book 2000 Confronting Corruption, The Elements of a National Integrity System. Germany: Transparency International. Reinikka, Ritva danJacob Svenson, 2003, Survey Techniques to Measure and Explain Corruption, World Bank Policy Research, Washington DC. Tanzi, Vito, 1998. Corruption Around the World. IMF Staff Papers. Washington, D.C. International Monetary Fund. T r a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n al ( 2 0 0 8 ) , Transparency

International 2008 Corruption Perceptions Index — Immediate Release. Republik Indonesia UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi ...... UU Nomor 31 Thun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ...... Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hakum Acara Pidana ...... Undang-undang Nomor 20 Th 2001 tentang Perubahan Atas UU No31 Th 1999 tentang Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi.