EXECUTIVE SUMMARY
KAJIAN POTENSI DAN KEBIJAKAN BUDIDAYA TEMBAKAU TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KERJASAMA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN P3M POLITEKNIK NEGERI JEMBER TAHUN , 2011
0
PENDAHULUAN Tantangan dan peluang dalam pengembangan komoditas tembakau, harus disikapi secara benar, misalnya (a) Rendahnya produktivitas hasil usahatani tembakau rakyat, yaitu sekitar 6-7 kw/hektar, merupakan masalah yang harus diatasi. Sakala usahatani pada umumnya relatif sempit merupakan kendala untuk meningkatkan produktivitas dan mutu, selain sulit memberikan keuntungan optimal padsa petani pekebun mengingat sulitnya penerapan teknologi usahatani; (b) kurang terinformasikan hasil-hasil penelitian kepada petani-pekebun tembakau karena sangat terbatasnya petugas lapangan (penyuluh) dalam upaya mentransfer teknologi hasil-hasil penelitian yang diperoleh. Seringkali data kebutuhan tembakau dari industri rokok tidak tepat waktu, sehingga berpengaruh terhadap kebijakan pemerintyah daerah dalam pembinaan dan perencanaan ke depan; (c) kebutuhan tembakau untuk industri rokok secara umum menurun karena terjadi penurunan daya serap tembakau petani. Di lain pihak, minat petani-pekebun tembakau tetap tinggi (penanaman di luar daerah tradisional dan perluasan di daerah yang tidak diminati industri rokok) sehingga terjadi ekses penawaran dan seringkali pula hasil-hasil produksi uasahatani tembakau yang dilakukan petani-pekebun dalamkualitas tidak sebagaimana diharapkan oleh permintaan industri rokok, khususnya yang tidak ikut serta dalam program kemitraan. Selain itu, seringkali informasi pasar tidak dapat diakomodasikan oleh petani-pekebun penghasil tembakau, sehingga sangat mempengaruhi harga transaksi; dan (d) dilema antara konsumsi rokok dengan kesehatan, regulasi pemerintah dalam pengamanan rokok bagi kesehatan dan berbagai kampanye anti rokok berperan besar terhadap pertembakauan, baik di sektor hulu (petani-pekebun) maupun sektor hilir (industri rokok). Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian Potensi dan Kebijakan Budidaya Tembakau terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Tujuan utama dari kajian adalah untuk mengetahui kontribusi pengusahaan tembakau terhadap kesejahteraan masyarakat petani, sedangkan tujuan khusus adalah: (1) untuk mengetahui potensi biofisik pertembakauan; (2) untuk mengetahui potensi dan proyeksi sebaran luas areal panen dan produksi tembakau di Propinsi Jawa Timur; (3) untuk mengetahui pendapatan dan efisiensi usahatani tembakau menurut jenisnya secara prioritas di Propinsi Jawa Timur; (4) untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk kelembagaan dalam aktivitas usahatani tembakau; (5) untuk mengiventarisasi kebijakan dan aturan-aturan pertembakauan; dan (6) untuk menyusun strategi pengembangan usahatani tembakau guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metodologi Lokasi penelitian adalah Kabupaten Jember, Lumajang, Malang dan Bojonegoro. Metode penelitian lebih mengarah pada metode diskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Alat analisis yang digunakan adalah (1) Diskriptif; (2) Uji Garis Trend dengan Metode Jumlah
1
Kuadrat Terkecil; (3) Analisis Efisiensi Biaya dan Pendapatan; dan (4) FFA (Force Field Analysis). HASIL DAN PEMBAHASAN Potensi Biofisik dan Pengusahaan Tembakau Varietas tembakau yang diusahakan petani, BUMN maupun swasta di wilayah kajian terbagi menjadi 4 (empat), yaitu: (1) tembakau lokal (kasturi, Lumajang VO dan Jawa); (2) Tembakau Cerutu Besuki; (3) Tembakau Virginia; dan (4) Tembakau White Burley. Tanaman tembakau cerutu Besuki di Kabupaten Jember terdiri atas beberapa jenis yaitu tembakau Besuki Na-Oogst tradisional (BesNOTRA), tembakau Besuki Na-Oogst Tanam Awal (BesNOTA) yang pada dasarnya dikeringkan secara alami dan Tembakau Bawah Naungan (TBN) yang merupakan hasil terobosan teknologi tahun 1984 dengan cara menggunakan naungan (waring). Tembakau BesNOTRA ditanam pada pertengahan musim kemarau dan dipanen pada musim penghujan. Sebagai hasil interaksi varietas dengan faktor lingkungan yang kompleks, maka pemilihan lokasi untuk produksi tembakau Virginia fc (flue-cured) di Jawa Timur telah dipusatkan pada zona pengembangan tertentu, yaitu di Bojonegoro, Lamongan, Jember dan daerah lain seperti Blitar. Tembakau Virginia fc tumbuh pada berbagai tipe tanah mulai dari tanah pasiran sampai tanah liat hitam (heavy black clay) di kabupaten Bojonegoro. Budidaya tembakau Kasturi dilakukan di lahan tegal dan sawah dengan lokasi penanaman di dataran rendah (90 mdpl) sampai perbukitan (500 mdpl) dengan kemiringan lahan 15o-40o. Varietas Mawar merupakan varietas yang sudah banyak dikenal sehingga banyak diminati petani, dan diduga varietas asli Jember, berkembang juga di wilayah Kabupaten Malang dan Lumajang. Pertumbuhan impor tembakau white burley tiap tahunnya mempunyai dampak langsung pada devisa negara. Selama 12 tahun terakhir tembakau white burley telah diuji cobakan di beberapa daerah antara lain di Jawa Timur. Uji coba pengebunan di Jawa Timur antara lain di Lumajang, Jember, Malang dan Nganjuk. Di Kabupaten Lumajang Tembakau white burley dikembangkan di lahan sawah terutama pada lahan berpengairan teknis. Potensi dan Proyeksi Sebaran Luas Areal Panen dan Produksi Tembakau Perkembangan produksi tembakau di Jawa Timur dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, karena faktor iklim sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas daun tembakau. Produksi tembakau Na-Oogst memiliki nilai yang fluktuatif, dari tahun 2005 ke tahun 2007 mengalami penurunan, namun pada tahun 2007-2008 mengalami peningkatan dan pada tahun 2008-2009 mengalami penurunan. Produksi tembakau Kasturi memiliki nilai yang fluktuatif, dari tahun 2005 ke tahun 2008 mengalami penurunan, namun pada tahun 2008-2009 mengalami peningkatan. Produksi tembakau lokal memiliki nilai yang menurun dari tahun 2005 ke tahun 2009. Produksi tembakau Virginia memiliki nilai yang menurun dari tahun 2005 ke tahun 2008. Kemudian pada tahun 2008-2009 produksi tembakau mengalami peningkatan. 2
Analisis Pendapatan Tembakau Budidaya tanaman tembakau Na-Oogst tersebut menguntungkan karena penerimaan lebih besar dari biaya. Penerimaan budidaya tanaman tembakau Na-Oogst adalah sebesar Rp. 15.027.150 per 1,2 Ha yang berasal dari penerimaan penjualan tembakau sedangkan biaya yang dikeluarkan dalam budidaya tanaman tembakau Na-Oogst adalah sebesar Rp. 4.262.500. Nilai R/C ratio pada budidaya tanaman tembakau Na-Oogst lebih besar dari 1 yaitu sebesar 3,5 yang berarti penggunaan biaya produksi sudah efisien. Budidaya tanaman tembakau kasturi tersebut menguntungkan karena penerimaan lebih besar dari biaya. Penerimaan budidaya tanaman tembakau kasturi adalah sebesar Rp. 4.325.000 per 0,25 Ha yang berasal dari penerimaan penjualan tembakau sedangkan biaya yang dikeluarkan dalam budidaya tanaman tembakau kasturi adalah sebesar Rp. 1.277.500. Nilai R/C ratio pada budidaya tanaman tembakau kasturi lebih besar dari 1 yaitu sebesar 3,39 yang berarti penggunaan biaya produksi sudah efisien. Budidaya tanaman tembakau virginia tersebut menguntungkan karena penerimaan lebih besar dari biaya. Penerimaan budidaya tanaman tembakau virginia adalah sebesar Rp. 1.400.000 per 0,25 M2 yang berasal dari penerimaan penjualan tembakau sedangkan biaya yang dikeluarkan dalam budidaya tanaman tembakau virginia adalah sebesar Rp. 956.000. Nilai R/C ratio pada budidaya tanaman tembakau virginia lebih besar dari 1 yaitu sebesar 1,46 yang berarti penggunaan biaya produksi sudah efisien. Budidaya tanaman tembakau lokal tersebut menguntungkan karena penerimaan lebih besar dari biaya. Penerimaan budidaya tanaman tembakau lokal adalah sebesar Rp. 37.000.000 per 0,5 Ha yang berasal dari penerimaan penjualan tembakau sedangkan biaya yang dikeluarkan dalam budidaya tanaman tembakau lokal adalah sebesar Rp. 4.417.500. Nilai R/C ratio pada budidaya tanaman tembakau lokal lebih besar dari 1 yaitu sebesar 8,38 yang berarti penggunaan biaya produksi sudah efisien. Bentuk-bentuk Kelembagaan dalam Aktivitas Usahatani Tembakau Kelembagaan berperan penting dalam mengatur penggunaan/ alokasi sumberdaya secara efisien, merata, dan berkelanjutan (sustainable). Langkah awal guna mencapai efisiensi dalam alokasi sumberdaya yang optimal adalah perlunya pembagian pekerjaan (division of labour), sehingga setiap pekerja dapat bekerja secara profesional dengan produktivitas yang tinggi. Peningkatan pembagian pekerjaan selanjutnya akan mengarah kepada spesialisasi ekonomi, sedangkan spesialisasi yang berlanjut akan mengarah kepada peningkatan efisiensi dengan produktivitas yang semakin tinggi. Hasil pembagian pekerjaan dan spesialisasi pada sistem ekonomi maju sering mengarah pada keadaan dimana orang-orang menjadi hampir tidak mampu lagi berdiri sendiri atau tidak dapat menghasilkan barang dan jasa sehingga pemenuhan kebutuhannya diperoleh dari orang/pihak lainnya yang berspesialisasi melalui suatu pertukaran (exchange atau trade) yang disebut transaksi ekonomi. Terkait dengan sistem 3
kelembagaan pertembakauan di wilayah sentra di Jawa Timur, maka terdapat 5 (lima) kelompok kelembagaan yang perlu dikaji, yaitu: (1) kelembagaan sarana produksi, (2) kelembagaan usahatani/ proses produksi; (3) kelembagaan pasca panen dan pengolahan hasil; (4) kelembagaan pemasaran produk; dan (5) kelembagaan jasa layanan pendukung. Pemasaran (Marketing Sub System)
Pengadaan dan Penyaluran Saprodi (Input factor Sub System)
Usahatani (Prodct Sub
Pengolahan Hasil (Processing Sub System)
System)
Kelembagaan Penunjang/Layanan Pendukung (Supporting institution Sub System)
Kebijakan dan Aturan-aturan Pertembakauan Tantangan bagi pemerintah dan pelaku pertembakauan dalam mempertahankan masa depan bisnis daun tembakau, antara lain: (1) Riset tentang dampak rokok terhadap kesehatan belum tuntas; (2) Larangan merokok di tempat umum melanggar hak asasi seorang; (3) Mayoritas penduduk dewasa di Indonesia merokok; (4) Orang memutuskan membeli produk tembakau berdasarkan pengetahuan yang memadai; (5) Kebijakan pengendalian tembakau secara komprehensif akan melemahkan ekonomi Indonesia; (6) Pengendalian tembakau akan menyebabkan pengangguran massal; dan (7) Pajak tembakau yang lebih tinggi akan mengurangi pendapatan pemerintah (8) Pajak tembakau yang tinggi akan meningkatkan penyelundupan (dan mengurangi pendapatan dari pajak). Regulasi pemerintah yang terkait dengan segala aspek pegusahaan tembakau dan hasil industry tembakau, antara lain: UU No 13 Tahun 2003, UU HKI PP 19 Tahun 2003, PP 102 Tahun 2000 tentang standarisasi nasional, PERMEN KEUANGAN No 60/PMK.07/2006, SK Gubernur 188/219/ KPT / 013 /
4
2006, SK Gubernur 188/219/ KPT / 013 /2008, SK Gubernur tentang UMK yang setiap tahun di revisi. Strategi Pengembangan Usahatani Tembakau Pengembangan komoditas tembakau di Kabupaten Jember, Lumajang, Malang dan Bojonegoro, dititikberatkan pada faktor-faktor pendorong dan penghambat. Berdasarkan analisis situasi, maka diperoleh beberapa faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pengembangan komoditas tembakau di Kabupaten Jember, Lumajang, Malang dan Bojonegoro. Tabel 1.Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Pengembangan komoditas tembakau di Kabupaten Jember, Lumajang, Malang dan Bojonegoro NO
FAKTOR PENDORONG
NO
D1
Dukungan aspek biofisik
H1
D2
Pekebun berpengalaman dalam teknik budidaya Adanya program perkreditan Adanya media komunikasi dan transportasi Tersedianya saprotan
H2
Berkembangnya budaya Gotongroyong Terbentuknya lembaga petani
H6 H7
D3 D4 D5 D6 D7
FAKTOR PENGHAMBAT Terbatasnya penguasaan dan kepemilikan lahan Terbatasnya modal di tingkat petani Belum optimalnya kemitraan lemahnya kinerja lembaga petani Belum berkembangnya industri rokok lokal Tenaga penyuluh terbatas Belum optimalnya sinergi antar stakeholder
H3 H4 H5
Arah yang diinginkan
D1 H1
Faktor Pendorong
Faktor Penghambat
D2 H2 D3 H3 D4 H4 D5 H5 D6 H6 5
4
3
2
1
1
2
3
4
5
Gambar 1 Medan Kekuatan pengembangan komoditas tembakau di Kabupaten Jember, Lumajang, Malang dan Bojonegoro
5
Berdasarkan Gambar 1 maka dapat diketahui arah dan nilai masingmasing faktor pendorong maupun faktor penghambat kegiatan pengembangan komoditas tembakau di Kabupaten Jember, Lumajang, Malang dan Bojonegoro. Panjang anak panah menyatakan besarnya TNB dari masing-masing faktor sedangkan arah anak panah merupakan tarik menarik antara faktor penghambat dan faktor pendorong. Jumlah seluruh nilai TNB pendorong sebesar 5,92 sedangkan jumlah seluruh nilai TNB penghambat sebesar 6,46. TNB pendorong lebih kecil daripada TNB penghambat. Penyusunan strategi ini harus memperhatikan kesesuaian arah optimalisasi pendorong kunci ke arah perbaikan penghambat kunci. Artinya jika pendorong kunci dan penghambat kunci yang dipilih lebih dari satu, maka penyusunan strategi harus memperhatikan kesesuaian perpaduan masingmasing faktor untuk menuju tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan FKK pendorong dan FKK penghambat yang telah dipilih, maka dapat disusun strategi untuk pengembangan pengembangan komoditas tembakau di Kabupaten Jember, Lumajang, Malang dan Bojonegoro, yaitu (1) peningkatkan produktivitas, kualitas dan efisiensi usahatani tembakau berbasis rakyat; (2) menyeimbangkan produksi dan penawaran tembakau dengan permintaan industri; dan (3) dukungan kebijakan. Strategi tersebut diharakan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani tembakau. Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian adalah: Manajemen Perencanaan Wilayah dan Areal Tanam Optimalisasi skala usaha budidaya tembakau
Mengembangkan Budidaya Tembakau Lebih Produktif
Optimalisasi teknologi bubidaya
Peningkatan sarana dan prasarana pendukung budidaya Pengembangan kemitraan usaha budidaya
Penyuluhan dan sosialisasi sistem mutu hasil budidaya Gambar 2. Langkah-langkah Pengembangan Budidaya Tembakau Manajemen Perencanaan Wilayah dan Areal Tanam 6
Membangun suatu sistem inventarisasi dan informasi data yang lebih baik dalam rangka menghimpun kebutuhan bahan baku tembakau oleh pabrik-pabrik rokok yang ada di Jawa Timur. Optimalisasi skala usaha budidaya tembakau Pengembangan kelembagaan berupa kelompok usaha bersama para petani tembakau yang skala usahanya sangat terbatas akan melonggarkan keterbatasanketerbatasan petani dalam mengaplikasikan teknologi budidaya, mengurangi kemungkinan resiko usaha yang merugikan petani, meningkatkan kebersamaan dalam memperoleh akses pada permodalan, informasi, pengolahan dan kegiatankegiatan pasca panen, dan bahkan posisi tawar dalam memasarkan hasil produksi mereka. Optimalisasi teknologi bubidaya Pola pembinan manajemen dan pengembangan teknologi yang ramah lingkungan sesuai dengan aspek lokalita dan cukup prospek untuk ditumbuhkembangkan adalah kerjasama dalam suatu kelembagaan yang disebut dengan inkubator. Pola inkubator pada hakekatnya adalah suatu cara pembelajaran bersama-sama para pelaku usaha pada aspek-aspek usaha seperti teknologi, permodalan, pasar dan sebagainya.
7
Sarana Produksi Kesempatan Kerja
Pengangguran
Skala usaha tani tembakau Manajemen usaha
Pendapatan Daerah
Inkubator Agribisnis
Peningkatan Produksi Kualitas daun
Pasar (Perusahaan Rokok)
Sistem Informasi Perluasan Kredit
Prasarana Keuntungan
Pendapatan Pengusaha
Pengembalian kredit
Gambar 3. Diagram Sebab-akibat Sistem Inkubator dalam Upaya Pengusahaan Tembakau. Program inkubator untuk pengusaha tembakau yang disponsori oleh pemerintah daerah dengan melibatkan perguruan tinggi, lembaga keuangan, pelaku bisnis dan pihak swasta difokuskan pada kegiatan pembinaan, penataran dan pendampingan (konsultasi) yang terkait dengan (1) pengembangan komoditas tembakau yang terfokus pada pengelolaan lahan yang tetap
8
mempertimbangkan potensi lokal; (2) peningkatan kualitas sumberdaya manusia, baik petani, pedagang/tengkulak, pabrikan maupun petugas teknis (pemerintah); (3) penguatan kelembagaan di tingkat petani; (4) ; pengelolaan modal usaha, melalui (a) memperoleh kemudahan untuk mengakses modal dari lembaga keuangan; (b) penerapan manajemen keuangan; dan (c) mengurangi ketergantungan terhadap lembaga keuangan yang “menekan” pengusaha; dan (5) pengembangan network yang diimplementasikan dalam bentuk kemitraan pemasaran produk tembakau. Kegiatan inkubator diharapkan mampu meningkatkan jaminan pasokan produk dan jaminan mutu bagi perusahaan rokok, sehingga akses pasar produk akan semakin luas. Terjaminnya pasar tembakau dan tersedianya prasarana penunjang, menyebabkan adanya nilai tambah, keuntungan dan peningkatan pendapatan petani sekaligus sebagai salah satu sumber peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan pendapatan petani tembakau akan memperlancar arus pengembalian kredit usaha dan mengakibatkan adanya perluasan kredit dari lembaga perbankan. Pola-pola perluasan kredit diharapkan mampu meningkatkan skala usaha tani tembakau, sehingga membuka peluang dan kesempatan kerja bagi kelompok calon tenaga kerja (pengangguran). Pengembangan skala usaha tani tembakau tetap membutuhkan dukungan kuat dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan (policy maker) terutama yang menyangkut adopsi inovasi, sehingga kontinyuitas bahan baku untuk perusahaan rokok terjamin. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung budidaya Dibutuhkan (1) pelayanan penyediaan sarana produksi seperti bahan tanam unggul, pupuk dan obat-obatan serta peralatan mesin; (2) tersedianya dukungan infrastruktur yang memadai, baik jalan, jembatan, tempat pengumpulan dan pengolahan hasil serta berbagai jaringan informasi di tingkat lokasi, yang dilakukan secara terpadu; dan (3) pengembangan infrastruktur informasi dan sosialisasi yang berkaitan dengan peningkatan produktivitas dan mutu produk tembakau, agar menjadi pemahaman yang baik pada petani-petani tembakau dalam memproduksikan tanaman tembakaunya. Pengembangan kemitraan usaha Kelembagaan di bidang on-farm seperti kelompok usaha bersama, asosiasi (APTI misalnya), koperasi dan sebagainya akan sangat membantu petani, apabila dilaksanakan dengan landasan kebersamaan, saling percaya, saling membutuhkan dan dilakukan dengan manajemen yang transparan dan demokratis. Penyuluhan dan sosialisasi sistem mutu hasil. Pemberdayaan kelembagaan delivery system berupa lembaga penyuluhan juga sangat penting sebagai agent of development. Oleh karena itu, sangat
9
dibutuhkan penyuluhan yang berkenaan dengan penerapan teknologi budidaya dan mutu hasil tembakau serta sosialisasi sistem manajemen mutu (SNI, ISO, HACCP) bagi petani Perbaikan Mutu Tembakau
Mengembangkan Pengolahan Tembakau
Meningkatkan pasar ekspor dan mengurangi impor Tataniaga
Pengembangan produk baru
Gambar 4. Langkah-langkah Pengembangan Pengolahan Tembakau Perbaikan Mutu Tembakau Bagi tembakau yang merupakan bahan baku rokok sigaret dan cerutu, cara utama untuk meningkatkan kualitas hasil adalah dengan melakukan kegiatan-kegiatan pra-panen maupun pasca panen sesuai dengan standar teknik yang baik, sehingga mutu produk dapat memenuhi permintaan pabrik rokok. Meningkatkan pasar ekspor dan mengurangi impor Bagi tembakau-tembakau yang berorientasi ekspor seperti tembakau NaOogst dan Virginia, diperlukan upaya-upaya diversifikasi pemasaran, untuk menghindari ketergantungan hanya pada pasar-pasar tertentu saja. Perubahan selera konsumen dan upaya-upaya terobosan promosi merupakan beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan peningkatan pasar ekspor tersebut. Pemasaran Pada dasarnya pemasaran komoditas tembakau di Kabupaten Jember, Lumajang, Malang dan Bojonegoro dilakukan melalui beberapa cara, yaitu (a) kontrak antara petani dan perusahaan, sebagai implementasi dari pola kemitraan yang dilakukan keduanya, (b) pemasaran atau perdagangan bebas, dan (c) lelang. Pengembangan produk baru Perubahan-perubahan tersebut menuntut perubahan tembakau dengan rasa netral, ringan serta berkualitas baik. Pengembangan produk tersebut tentu akan membuka pasar baru, baik di luar negeri maupun dalam negeri.
10
Mengem bangkan Budidaya Tembakau Lebih Produktif
Dukungan Kebijakan
Mengembang kan Pengolahan Tembakau
Kebijakan penanganan keseimbangan areal budidaya Kebijakan insentif dan disinsentif dalam budidaya Kebijakan mendorong budidaya pada lahan tradisional dan potensial Kebijakan mendorong koperasi dan asosiasi petani tembakau Kebijakan pendorong iklim kondusif pemasaran dan ekspor Kebijakan pengembangan mutu tembakau Kebijakan merevitalisasi pusat riset tembakau di Jawa Timur
Gambar 4. Dukungan Kebijakan Pengembangan Tembakau Kebijakan penanganan keseimbangan areal budidaya Kebijakan tersebut telah dilakukan selama ini melalui koordinasi dari SE Gubernur dapat dipertajam melalui upaya-upaya inventarisasi data melalui sistem informasi yang lebih cepat, akurat dan berdaya guna. Untuk ini, diperlukan perangkat-perangkat kontrol berupa pemantauan dan evaluasi serta sistem insentif maupun disinsentif bagi petani serta sistem reward and penalty bagi pabrik rokok dalam melaksanakan secara konsisten ketetapan perencanaan areal yang telah disepakati bersama, agar tidak menimbulkan ekses negatif terhadap mutu dan harga jual tembakau petani. Kebijakan insentif dan disinsentif dalam budidaya, Untuk mendorong agar budidaya tembakau yang dilakukan para petani menjadi lebih produktif. Beberapa hal dapat dilakukan yaitu dengan mempertautkan penggunaan teknologi unggul dengan kredit program bunga ringan bagi petani yang melakukan budidaya dengan baik, misalnya dalam hal pembibitan, pemberantasan OPT dan pemetikan/panen hasil serta pengolahanpengolahan lanjut pasca budidaya. Kebijakan mendorong budidaya pada lahan tradisional dan potensial Kebijakan tersebut harus diikuti dengan kebijakan pengembangan diversifikasi atau substitusi usahatani tembakau di wilayah-wilayah yang kurang potensial tersebut dengan pertanaman yang non-tembakau yang berprospek baik bagi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Untuk ini, pemberian insentif bagi petani yang melaksanakan kebijakan ini perlu 11
dipertimbangkan, misalnya dengan pelayanan dalam pengadaan sarana produksi yang dibutuhkan dan bimbingan teknis dari lembaga terkait. Kebijakan mendorong koperasi dan asosiasi petani tembakau, Untuk menjadi suatu modal sosial yang sangat penting bagi upaya pengembangan kebersamaan para petani, terutama dalam pelaksanaan budidaya umumnya, pemasaran, permodalan dan peningkatan posisi tawar petani lainnya. Kebijakan pendorong iklim kondusif pemasaran dan ekspor, Kebijakan mengarah kepada suatu transaksi dalam pola kemitraan dengan pabrik rokok atau dengan pola lelang. Selama ini, sebagian besar pemasaran tembakau dilakukan petani dengan pola perdagangan bebas, sehingga seringkali petani tidak memperoleh harga yang layak, karena sebabsebab keterbatasan dalam pola transaksi tersebut. Kebijakan pengembangan mutu tembakau Pembinaan dan pengawasan mutu akan sangat penting bagi masa depan pertembakauan Jawa Timur. Perlu sosialisasi dan pemahaman kepada setiap pelaku pertembakauan di Jawa Timur (petani, pedagang, pabrikan, eksportir, masyarakat luas) secara terus-menerus sehingga menjadi budaya yang konstruktif bagi pengembangan komoditas tembakau masa mendatang. Kebijakan merevitalisasi pusat riset tembakau di Jawa Timur `Dibutuhkan kebijakan pemerintah (pusat/daerah) dalam kaitannya merevitalisasi lembaga-lembaga riset tersebut agar lebih berdayaguna dalam mendukung program yang dilakukan. Simpulan dan Rekomendasi 1. Varietas tembakau yang diusahakan petani, BUMN maupun swasta di wilayah kajian terbagi menjadi 4 (empat), yaitu: (1) tembakau lokal: jenis kasturi yang sebagian besar diusahakan di Kabupaten Jember dan Lumajang, jenis lokal bojonegoro yang diusahakan petani di Kabupaten Malang; (2) Tembakau Cerutu Besuki yang spesifik diusahakan petani di Kabupaten Jember; (3) Tembakau Virginia diusahakan petani di Kabupaten Bojonegoro; dan (4) Tembakau White Burley diusahakan petani di Kabupaten Lumajang. Perkembangan jenis tembakau tersebut sesuai dengan potensi biofisik, baik kesesuaian lahan maupun lingkungan tanaman; 2. Perkembangan produksi tembakau di Jawa Timur dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, bahkan dari tahun 2005-2014 cenderung menurun sebagai akibat (a) faktor iklim sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas daun tembakau; (b) alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian; dan (c) mulai berkurangnya minat petani menanam tembakau karena tingginya resiko yang harus dihadapi; 12
3. Untuk jenis tembakau Naa-oogst dengan luas areal sekitar 1,2 Ha, pengusahaan efisien dengan nilai 3,5 dan pendapatan sekitar Rp. 10.764.650,-. Tembakau Kasturi dengan luas areal sekitar 0,25 Ha, pengusahaan efisien dengan nilai 3,39 dan pendapatan sekitar Rp. 3.047.500,-. Tembakau Virginia dengan luas areal sekitar 0,25 Ha, pengusahaan efisien dengan nilai 1,46 dan pendapatan sekitar Rp. 444.000,Tembakau lokal Malang dengan luas areal sekitar 0,5 Ha, pengusahaan efisien dengan nilai 8,38 dan pendapatan sekitar Rp. 32.582.500,-; 4. Terkait dengan sistem kelembagaan pertembakauan di wilayah sentra di Jawa Timur, maka terdapat 5 (lima) kelompok kelembagaan yang perlu dikaji, yaitu: (1) kelembagaan sarana produksi (pengusaha dan pedagang saprotan, toko/kios, gapoktan dan koperasi pertanian), (2) kelembagaan usahatani/proses produksi (tembakau ekspor, tembakau rakyat); (3) kelembagaan pasca panen dan pengolahan hasil (pasca panen, agroindustri; gudang-gudang penyimpanan); (4) kelembagaan pemasaran produk (pedagang kecil dan besar, perwakilan gudang, pabrikan dan perusahaan BUMN/BUMS); dan (5) kelembagaan jasa layanan pendukung (permodalan, alsintan dan pemangku jabatan); 5. Regulasi pemerintah yang terkait dengan segala aspek pegusahaan tembakau dan hasil industri tembakau, antara lain: UU No 13 Tahun 2003, UU HKI PP 19 Tahun 2003, PP 102 Tahun 2000 tentang standarisasi nasional, PERMEN KEUANGAN No 60/PMK.07/2006, SK Gubernur 188/219/ KPT / 013 / 2006, SK Gubernur 188/219/ KPT / 013 /2008, SK Gubernur tentang UMK yang setiap tahun di revisi; 6. Strategi yang tepat untuk pengembangan usahatani tembakau dalam rangka mensejahterakan petani adalah (a) peningkatkan produktivitas, kualitas dan efisiensi usahatani tembakau berbasis rakyat melalui Inkubator Agribisnis; (2) menyeimbangkan produksi dan penawaran tembakau dengan permintaan industri melalui peningkatan pasar ekspor dan mengurangi impor serta menghasilkan produk baru; dan (3) dukungan kebijakan, baik menyangkut keseimbangan areal budidaya, insentif dan disinsentif, budidaya lahan tradisional, mendorong lembaga koperasi dan asosiasi, manajemen pasar ekspor, mutu/kualitas tembakau dan revitalisasi riset tembakau. Rekomendasi 1. Setiap wilayah penghasil tembakau seyogyanya memiliki peta potensi dan kesesuaian lahan untuk pertanaman tembakau, termasuk kondisi fisik dan kimia tanah; 2. Petani diharapkan mampu mengembangkan kekuatan dan potensi yang ada melalui pembentukan wadah kelembagaan petani yang mandiri, mengakar kuat dan profesional. Adanya lembaga petani yang kuat tersebut diharapkan mampu melakukan secara bersama-sama pada aspek product development, promotion, pricing, planning and distribution; 13
3.
4.
5.
6.
Para pelaku pertembakauan tidak hanya memiliki kekuatan di pasar produk dan input yang berkaitan dengan usahataninya, tetapi juga perlu kuat dalam lobi politik untuk mendapatkan kebijakan publik yang menguntungkan. Pemerintah hendaknya mampu mewujudkan keberpihakannya dalam melindungi dan memberdayakan petani tembakau. Oleh karena itu, segala bentuk upaya manajemen untuk membangun kehidupan petani dan sektor perkebunan yang dilaksanakan seyogyanya tanpa menyentuh atau mengkonstruksi ulang kelembagaan yang berkaitan dengan pembudidayaan tembakau yang ada; Lembaga Tembakau yang dibentuk pemerintah dan anggota-anggotanya terdiri atas wakil-wakil pemerintah, asosiasi pabrik rokok dan eksportir tembakau, bertugas melakukan pembinaan mutu tembakau yang dihasilkan petani dan perdagangannya di dalam negeri maupun ekspor, serta melakukan pemeriksaan terhadap tembakau yang akan diekspor; Petani, pengusaha dan seluruh pelaku pertembakauan seyogyanya mampu membangun sinergi dan jejaring yang kuat guna menghadapi isue-isue global, terutama yang terkait larangan merokok. Sinergi tersebut difasilitasi pemerintah, diarahkan pada pengembangan teknologi dan produk baru yang tidak melanggar HAM dan menggangu/merusak lingkungan
14
