Alamsyah Bakri
EVALUASI KEBIJAKAN PROGRAM SEKOLAH GRATIS PROVINSI SUMATERA SELATAN DI SMPN 5 PEDAMARAN TIMUR KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
ALAMSYAH BAKRI
Abstract This study aims to: (1) to identify and describe the application of Free Schools Program at SMPN 5 East Pedamaran Ogan Ogan Ilir. (2) to identify and describe the effectiveness of Free Schools Program at SMPN 5 East Pedamaran Ogan Ogan Ilir in achieving its objectives. This research method using descriptive qualitative method. The focus of this study is the evaluation of South Sumatra government policy on School Education Free at SMPN 5 East Pedamaran Ogan Ogan Ilir. The technique of collecting data using interviews and observations in the field. Determination informants pusposive research using sampling techniques. The analysis technique used in this research is descriptive qualitative. To test the accuracy of the data used triangulation of data collection methods. The results showed disbursement of aid funds free school time is often too late. The impact of delays caused by the decline in school funding to conduct free school program is not in accordance with the target as well as the disruption of school operational funding. Evaluation of free school program has not reached the school needs optimally, however, the policy of free school funding is still needed by the community because of the existence of funds is totally expected and can continue into the future. Of course, the sustainability program grants free school should be a renewal and improvement of the correction of kekurarangan so that obstacles in the implementation of the program can be minimized. To that end, it is suggested the government to immediately draw up a formulation of the appropriate budget allocation techniques. Budget allocation technique in question is a technique that takes into account aspects of the budget allocation for justice (equity) which contained therein how the amount of budget allocation to the school should pay attention to the needs of the school. Keywords: Evaluation of CIPP, Free School Program
Alamsyah Bakri
PENDAHULUAN Sejak tahun pelajaran 2009/2010, pelaksanaan Program Sekolah Gratis mulai SD hingga SMA negeri maupun swasta di Provinsi Sumatera Selatan mulai disosialisasikan. Tim turun dari satu kabupaten/kota ke kabupaten/kota lain. Tujuannya, menjelaskan kepada para guru dan kepala sekolah tentang program ini. Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Selatan Nomor 3 tahun 2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumatera Selatan Nomor 31 tahun 2009 tanggal 14 Mei 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan dua peraturan di atas dijelaskan, sekolah gratis bertujuan meringankan beban orangtua/wali siswa melalui pembebasan dari kewajiban membayar biaya operasional sekolah. Yang dimaksud dengan biaya operasional sekolah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan proses belajar mengajar (KBM), yang terdiri dari biaya personal meliputi biaya kesejahteraan guru, pegawai dan pengembangan profesi serta biaya non personal meliputi biaya penerimaan siswa baru (PSB)/daftar ulang siswa, penunjang kegiatan KBM, evaluasi/penilaian, perawatan/pemeliharaan ringan, daya dan jasa, pembinaan kesiswaan dan alat tulis kantor (ATK). Pungutan di luar yang diatur dalam Perda dan Pergub diserahkan kepada kebijakan sekolah. Namun, harus tetap berkoordinasi dengan Diknas dan bupati/walikota (Evie dalam http://www.indonesia.go.id, diakses tanggal 2 Februari 2015). Terkait hal itu, jelas diatur dalam Pergub Sumatera Selatan Nomor 31 tahun 2009, Bab I pasal 1 ayat (17) poin b disebutkan, salah satu yang dicover dalam sekolah gratis adalah PSB/daftar ulang. Namun, seperti baju seragam dan beberapa biaya lainnya belum diatur. Kalau sekolah memungut, harus berkoordinasi dulu termasuk membicarakannya bersama dengan para orangtua siswa.
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih tetap menjadikan Program Sekolah Gratis sebagai fokus perhatian yang telah dimulai sejak tahun 2009, dan program tersebut direalisasikan pada tingkatan SD, SMP, dan SMA/SMK dengan Perda tersebut, semua program pendidikan akan terus dievaluasi, untuk pendidikan gratis dapat dilakukan evaluasi karena perjalanannya sudah mencapai 5 (lima) tahun. Evaluasi pendidikan dan pengajaran adalah proses kegiatan untuk mendapatkan informasi data mengenai hasil belajar mengajar yang dialami siswa dan mengolah atau menafsirkannya menjadi nilai berupa data kualitatif atau kuantitatif
Alamsyah Bakri
sesuai dengan standar tertentu. Hasilnya diperlukan untuk membuat berbagai putusan dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Dalam bidang pendidikan ditinjau dari sasarannya, evaluasi ada yang bersifat makro dan ada yang mikro. Evaluasi yang bersifat makro sasarannya adalah program pendidikan, yaitu program yang direncanakan untuk memperbaiki bidang pendidikan. Evaluasi mikro sering digunakan di tingkat kelas, khususnya untuk mengetahui pencapaian belajar peserta didik. Pencapaian belajar ini bukan hanya yang bersifat kognitif saja, tetapi juga mencakup semua potensi yang ada pada peserta didik. Jadi sasaran evaluasi mikro adalah program pembelajaran di kelas dan yang menjadi penanggungjawabnya adalah guru untuk sekolah atau dosen untuk perguruan tinggi (Mardapi, 2000:2). Pendidikan menjadi tanggung jawab semua pihak, di mana tujuan pendidikan adalah memanusiakan manusia. membentuk SDM yang berkualitas. Namun sayang kebijakan pendidikan yang ada sampai sekarang masih jauh dari harapan, karena kebijakan pendidikan seperti kata pakar pendidikan dari Universitas Nasional Jakarta yaitu HAR Tilaar kebijakan pendidikan di Indonesia sesuai dengan pameo ganti menteri ganti kebijakan. Mengingat terlalu luasnya cakupan dalam evaluasi pendidikan maka penulis akan membatasi hanya pada evaluasi Program Sekolah Gratis. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui DPA (Daftar Program dan Anggaran) 2013 senilai Rp 525 miliar. Dana tersebut mengakomodir lima program. Program dimaksud mencakup Pendidikan Anak Usia Dini, Program Rencana Wajib Belajar 9 Tahun, dan Program Pendidikan Menengah. Kemudian, Program Pendidikan Formal dan Nonformal, terakhir program Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Widodo dalam http://www.sumeks.co.id, diakses tanggal 2 Februari 2015). Untuk dana pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2014 adalah sebesar Rp 570 miliar atau hampir 50 persen dari total APBD Rp 1,23 triliun. Kendati demikian, sekitar Rp 515 miliar dianggarkan untuk belanja tidak langsung atau anggaran rutin dinas yang terdiri dari bantuan sosial pendidikan masyarakat, gaji pendidik dan tenaga kependidikan, serta gaji PNS di dinas tersebut. Jumlah PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten OKI saat ini sebanyak 14677 orang, terdiri atas 13.299 guru, 1.140 pegawai tetap, serta 308 pegawai tidak tetap. Sisa dana untuk tata kelola pendidikan dan kegiatan operasional lainnya hanya sebanyak Rp 55 miliar. Dari sisa dana itulah, Dinas Pendidikan Kabupaten OKI akan mengalokasikan dana sharing untuk Program Sekolah Gratis Pemerintah Provinsi Sumsel sebesar Rp 10,122 miliar. Jumlah tersebut telah disesuaikan dengan kemampuan kami (http://www.sumeks.co.id, diakses 2 Februari 2015).
Alamsyah Bakri
Dari dana Rp 55 miliar itu, sebesar Rp 45 miliar harus dikeluarkan untuk program peningkatan mutu sekolah, termasuk program untuk pemuda, olahraga, bimbingan teknis, serta semua program yang terkait dengan peningkatan citra pendidikan. Hatta menambahkan, pihaknya saat ini juga tengah menunggu instruksi Pemerintah Provinsi Sumsel termasuk mengenai petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) terkait bentuk dan jenis bantuan dari sharing dana pendidikan. ”Hingga saat ini, pihak Dinas Pendidikan belum mengetahui bentuk sharing tersebut, apakah diberikan dalam bentuk dana atau barang. Namun, pastinya kami siap mendukung Program Sekolah Gratis tersebut,” (http://www.sumeks.co.id, diakses tanggal 2 Februari 2015). Berdasarkan pernyataan di atas berarti bahwa konsep pendanaan sekolah gratis yang akan diusung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan belum dirinci secara jelas. Namun, dari informasi yang di peroleh, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengalokasikan dana untuk subsidi iuran komite sekolah, dan dana bantuan buku pelajaran. Sekolah-sekolah nantinya hanya perlu melakukan penyesuaian biaya yang dibutuhkan dengan bantuan yang diberikan. Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan, umumnya dan di Kabupaten Ogan Komering Ilir khususnya memang sangat membantu orang tua siswa, karena mereka tidak lagi harus membayar uang pangkal ataupun iuran perbulan sang anak. Apalagi di saat kondisi ekonomi yang tak menentu, di mana masih ada ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) dan daya beli masyarakat yang rendah, Program Sekolah Gratis mendapat sambutan antusias khususnya dari kalangan keluarga miskin. Tapi sebaliknya bagi pihak sekolah, anggaran untuk sekolah gratis ternyata dirasakan masih kurang memadai. Akibat kondisi ini, pihak sekolah harus mencari cara untuk memenuhi kekurangannya. Caranya tentu beragam. Mulai dari pungutan resmi hingga pungutan tak resmi. Salah satu penyebabnya, yakni minimnya anggaran pendidikan yang dikucurkan pemerintah. Terdapat 3 sumber dana yang didapat oleh pihakl sekolah, yaitu: BOS APBN (Pusat), BOS APBD I (Provinsi), dan BOS APBD II (Kabupaten). Sumber dana yang diterima oleh pihak sekolah setiap 3 bulan dari BOS Pusat sebesar Rp 250.000,00 persiswa, BOS Provinsi sebesar Rp 31.500,00 persiswa, dan BOS Kabupaten sebesar Rp 13.500,00 persiswa. Setiap sekolah harus mampu mengelola anggaran yang berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pusat sebesar Rp 1.000.000,00 persiswa pertahun, serta Bantuan Operasional Pemda (BOP) Rp 126.000,00 persiswa pertahun. Kondisi ini, tentu berbeda pada 2 tahun yang lalu, besaran sekolah gratis yaitu Rp 720.000,00 persiswa pertahun. Persoalan dana pendidikan untuk sekolah gratis mulai terasa, ketika kegiatan belajar-mengajar berjalan. Di sinilah terlihat, bahwa tidak ada pendidikan yang gratis. Kegiatan dan sarana infratruktur apapun, tentu membutuhkan biaya. Tidak dapat
Alamsyah Bakri
dipungkiri bahwa kualitas peserta didik dan tenaga pendidik, harus ditunjang oleh faktor dana. Meski demikian, sesuai falsafah dunia pendidikan, faktor dana bukanlah satu-satunya penentu kegiatan belajar-mengajar. Kebijakan Program Sekolah Gratis di Sumatera Selatan umumnya dan di Kabupaten Ogan Komering Ilir khususnya menjadi masalah yang besar bagi SMPN 5 Pedamaran Timur. Menurut pengamatan penulis di SMPN 5 Pedamaran Timur di Kabupaten OKI, pada 28 Desember 2014. Meski namanya gratis, ternyata untuk masuk, orang tua siswa tetap harus membayar uang pendaftaran. Besarnya biaya pendaftaran bervariasi antara Rp 100.000,00 hingga Rp 500.000,00. Uang tersebut diperuntukkan untuk biaya seragam sekolah, kaos olahraga, dan sepatu serta uang pembangunan. Sementara itu anaknya yang lain yang duduk di kelas VII untuk daftar ulang juga membayar Rp 240.000. Oleh karenanya, para orang tua pun banyak mengeluhkan persoalan ini. “Program Sekolah Gratis sudah diluncurkan, tapi masih bayar? Ini bukan gratis namanya, tapi bayar,” (wawancara dengan Ida Sahrul, orang tua siswa yang anaknya tidak lolos di salah satu sekolah SMPN 5 Pedamaran Timur tanggal 24 Desember 2014). Fenomena Program Sekolah Gratis sangat menarik perhatian peneliti untuk melakukan suatu penelitian. Hal ini mengingat bahwa adanya pihak sekolah yang berkentingan untuk menarik keuntungan, sehingga pemberlakuan sekolah gratis di SMPN 5 Pedamaran Timur seakan-akan tidak ada bedanya dengan program sebelum diberlakukann sekolah gratis. Orang tua masih membayar pendidikan untuk anaknya, karena di beberapa sekolah menaikkan biaya operasional sekolah. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti akan melakukan penelitian dengan judul Evaluasi Program Sekolah Gratis di SMPN 5 Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir. Perumusan Masalah Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi: a) Bagaimana penerapan Program Sekolah Gratis di SMPN 5 Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir? b) Apakah Program Sekolah Gratis di SMPN 5 Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan? REFERENSI Pengertian Evaluasi Menurut Arikunto (2005:1) evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi
Alamsyah Bakri
pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan.
Hakikat Evaluasi Program Menurut John L Herman (dalam Tayibnapis, 2000:6) program adalah segala sesuatu yang anda lakukan dengan harapan akan mendatangkan hasil atau manfaat. Dari pengertian ini dapat ditarik benang merah bahwa semua perbuatan manusia yang darinya diharapkan akan memperoleh hasil dan manfaat dapat disebut program. Menilik pengertian secara khusus ini, maka sebuah program adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan secara waktu pelaksanaannya biasanya panjang. Selain itu, sebuah program juga tidak hanya terdiri dari satu kegiatan melainkan rangkaian kegiatan yang membentuk satu sistem yang saling terkait satu dengan lainnya dengan melibatkan lebih dari satu orang untuk melaksanakannya. Tujuan Evaluasi Program Implementasi program harus senantiasa di evaluasi untuk melihat sejauh mana program tersebut telah berhasil mencapai maksud pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya evaluasi, program-program yang berjalan tidak akan dapat dilihat efektivitasnya. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan baru sehubungan dengan program itu tidak akan didukung oleh data. Karenanya, evaluasi program bertujuan untuk menyediakan data dan informasi serta rekomendasi bagi pengambil kebijakan (decision maker) untuk memutuskan apakah akan melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan sebuah program. Evaluasi program adalah langkah awal dalam supervisi, yaitu mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat pula. Evaluasi program sangat penting dan bermanfaat terutama bagi pengambil keputusan. Alasannya adalah dengan masukan hasil evaluasi program itulah para pengambil keputusan akan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan. Ketentuan Mengenai Program Sekolah Gratis Ketentuan Program Sekolah Gratis dimuat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 3 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2009. Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Program Sekolah Gratis di Provinsi Sumatera Selatan memuat hak dan kewajiban sekolah penerima Program Sekolah Gratis.
Alamsyah Bakri
Model Evaluasi Program Sekolah Gratis Para ahli evaluasi telah mengembangkan beberapa jenis evaluasi program. Jenis evaluasi program tersebut sangat beragarn dan variatif, namun kesemuanya dapaat ditsimpulkan bahwa pada akhirnya hasil dari evaluasi digunakan sebagai kepentingan pengambilan keputusan. Model CIPP (Context – Input – Process – Product) dikembangkan oleh Stufflebeam, model CIPP oleh Stufflebeam 1971 (dalam Ward Mitchell Cates, 1990) . Model CIPP (1971) melihat kepada empat dimensi yaitu dimensi Konteks, dimensi Input, dimensi Proses dan dimensi Produk. Keunikan model ini adalah pada setiap tipe evaluasi terkait pada perangkat pengambil keputusan (decission) yang menyangkut perencanaan dan operasional sebuah program. Keunggulan model CIPP memberikan suatu format evaluasi yang komprehensif pada setiap tahapan evaluasi yaitu tahap konteks, masukan, proses, dan produk. Evaluasi input meliputi analisis personal yang berhubungan dengan bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia, alternatif-alternatif strategi yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sistem, anternatif strategi program, desain prosedur untuk strategi implementasi, pembiayaan dan penjadwalan. Evaluasi proses merupakan evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktik implementasi kegiatan. Termasuk mengidentifikasi permasalahan prosedur baik tatalaksana kejadian dan aktifitas. Setiap aktivitas dimonitor perubahanperubahan yang terjadi secara jujur dan cermat. Pencatatan aktivitas harian demikian penting karena berguna bagi pengambil keputusan untuk menentukan tindak lanjut penyempurnaan. Evaluasi produk merupakan kumpulan deskripsi dan “judgement outcomes” dalam hubungannya dengan konteks, input, dan proses, kemudian di interprestasikan harga dan jasa yang diberikan (Stufflebeam and Shinkfield, 1986). Evaluasi produk adalah evaluasi mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. Evaluasi ini merupakan catatan pencapaian hasil dan keputusan-keputuasan untuk perbaikan dan aktualisasi. Aktivitas evaluasi produk adalah mengukur dan menafsirkan hasil yang telah dicapai. Pengukuran dikembangkan dan di administrasikan secara cermat dan teliti. Keakuratan analisis akan menjadi bahan penarikan kesimpulan dan pengajuan saran sesuai standar kelayakan. Secara garis besar, kegiatan evaluasi produk meliputi kegiatan penetapan tujuan operasional program, kriteria-kriteria pengukuran yang telah dicapai, membandingkannya antara kenyataan lapangan dengan rumusan tujuan, dan menyusun penafsiran secara rasional. Analisis produk ini diperlukan pembanding antara tujuan, yang ditetapkan dalam rancangan dengan hasil program yang dicapai. Hasil yang dinilai dapat berupa
Alamsyah Bakri
skor tes, persentase, data observasi, diagram data, sosiometri dan sebagainya yang dapat ditelusuri kaitanya dengan tujuan-tujuan yang lebih rinci. Selanjutnya dilakukan analisis kualitatif tentang mengapa hasilnya seperti itu. Keputusan-keputusan yang diambil dari penilaian implementasi pada setiap tahapan evaluasi program diklasifikasikan dalam tiga katagori yaitu rendah, moderat, dan tinggi. Bentuk pendekatan dalam melakukan evaluasi yang sering digunakan yaitu pendekatan eksperimental, pendekatan yang berorientasi pada tujuan, yang berfokus pada keputusan, berorientasi pada pemakai dan pendekatan yang responsif yang berorientasi terhadap target keberhasilan dalam evaluasi. Jenis konsep evaluasi diantaranya ; yaitu evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan selama program itu berjalan untuk memberikan informasi yang berguna kepada pemimpin program untuk perbaikan program. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada akhir program untuk memberikan informasi konsumen tentang manfaat atau kegunaan program. Bentuk kegiatan dalam evaluasi adalah evaluasi internal dan eksternal. Evaluasi internal dilakukan oleh evaluator dari dalam proyek sedangkan eksternal dilakukan evaluator dari luar institusi. METODE PENELITIAN Desain Penelitian Sesuai dengan dasar penelitian pemikiran ini dan selaras akan masalah serta tujuan penelitian yang diajukan, maka design penelitian yang diajukan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif. Peneliti bermaksud mengembangkan konsep, menghimpun fakta yang hipotesis yang dicari atau ditemukan dengan didukung atau ditunjang oleh data dan apakah hal itu benar. Selanjutnya objek penelitian ini akan digambarkan atau dilukiskan sesuai fenomena di lapangan. Metode dalam peneltian ini akan lebih menekankan pada kualitatif deskriptif, seperti yang diungkapkan oleh Moleong (2004:103) di mana salah satu ciri penelitian kualitatif adalah deskriptif, dengan suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis dan intensif untuk mendeskripsikan fenomena yang ada. Sumber Data Dalam penelitian data sangat penting peranannya. Untuk itu digunakan dua macam bentuk data, yaitu: data primer dan data sekunder. Data primer adalah data pokok yang diperoleh langsung dari objek penelitian. Data primer dalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara dan observasi di lapangan. Selain data primer, sumber data diperoleh pula dari data sekunder. Data sekunder adalah sata pendukung yang diperoleh dari sumber lain yang ada kaitannya
Alamsyah Bakri
dengan peneltian ini, yang diperoleh melalui buku-buku yang bertajuk pendidikan, brosur Program Sekolah Gratis, data internet (elektronik), dan sumber dari media cetak (surat kabar). Teknik Pengumpulan data Dari penelitian ini teknik pengumpulan data, baik data primer maupun Sekunder, digunakan teknik-teknik sebagai berikut : o Wawancara atau Interview Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data-data primer. Teknik ini diaplikasikan untuk menggali data dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir, kepala SMPN 5 Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir, tenaga pendidik, tenaga kependidika, dan pengurus Komite Sekolah sebagai perwakilan dari masyarakat mengenai Program Sekolah Gratis. o Observasi Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Pengamatan ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung ketika penelitian sedang berlangsung. Observasi yakni pengamatan kepada tingkah laku pada suatu situasi tertentu. Obervasi bisa dalam situasi yang sebenarnya atau observasi langsung dan bisa pula dalam situasi buatan atau observasi tidak langsung. Kedua jenis observasi ini dapat dilaksanakan secara sistematik, yakni dengan menggunakan pedoman observasi dan bisa pula tidak (Sudjana, 2002:114). o Dokumentasi Dokumentasi adalah teknik untuk mendapatkan data selain dengan wawancara (data dokumen), peneliti merujuk pada teknik dokumentasi yaitu pegumpulan data melalui bahan-bahan tertulis berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Program Kerja Sekolah, bahan-bahan laporan, dan arsip-arsip yang tersedia, serta kebijakan-kebijakan yang diambil Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga SMPN 5 Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir. Teknik Analisa Data Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Selanjutnya untuk menguji keakuratan data digunakan triangulasi metode pengumpulan data, oleh karena itu analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
Alamsyah Bakri
a. Analisis isi (content analysis). Menurut Budd (dalam Bungin, 2003:134) menjelaskan bahwa analisis isi merupakan suatu teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi prilaku komunikan yang terbuka dari komunikator terpilih. b. Analsis data dari hasil wawancara, dan c. Analisis data dari hasil observasi Data kualitatif ditriangulasikan dengan aturan yang ada sehingga mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai hasil evaluasi Program Sekolah Gratis di SMPN 5 Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Model CIPP terdiri dari 4 komponen evaluasi sesuai dengan nama model itu sendiri yang merupakan singkatan dari Context, Input, Process dan Product. Evaluasi konteks (context evaluation) merupakan dasar dari evaluasi yang bertujuan menyediakan alasan-alasan (rationale) dalam penentuan tujuan. Karenanya upaya yang dilakukan evaluator dalam evaluasi konteks ini adalah memberikan gambaran dan rincian terhadap lingkungan, kebutuhan serta tujuan (goal). Evaluasi input (input evaluation) merupakan evaluasi yang bertujuan menyediakan informasi untuk menentukan bagaimana menggunakan sumberdaya yang tersedia dalam mencapai tujuan program. Evaluasi proses (process evaluation) diarahkan pada sejauh mana kegiatan yang direncanakan tersebut sudah dilaksanakan. Ketika sebuah program telah disetujui dan dimulai, maka dibutuhkanlah evaluasi proses dalam menyediakan umpan balik (feedback) bagi orang yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program tersebut Evaluasi Produk (product evaluation) merupakan bagian terakhir dari model CIPP. Evaluasi ini bertujuan mengukur dan menginterpretasikan capaian-capaian program. Evaluasi produk menunjukkan perubahan-perubahan yang terjadi pada input. Dalam proses ini, evaluasi produk menyediakan informasi apakah program itu akan dilanjutkan, dimodifikasi kembali atau bahkan akan dihentikan. 1. Evaluasi konteks Hasil wawancara peneliti pada informan ditemui di sekolahnya masingmasing memberikan tanggapan yang beragam pada evaluasi konteks. Evaluasi yang dijadikan acuan peneliti yaitu seputar kebutuhan sekolah, prioritas pencapaian, dan tujuan yang perlu dicapai. Sehubungan dengan pelaksanaan bantuan dana PSG, sebagian besar informan menyatakan hanya sebagian saja memenuhi kebutuhan sekolah. Dari data yang terkumpul dana yang diperoleh pihak sekolah dari bantuan PSG dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 1. Penerimaan Dana Bantuan PSG di SMPN 5 Pedamaran Timur Tahun Pelajaran 2014/2015
Alamsyah Bakri
No.
Nama Sekolah
1.
SMPN 5 Pedamaran Timur
Jumlah Siswa (orang) 110
Triwulan I
Triwulan II
Triwulan III
Triwulan IV
3.630.000
3.630.000
3.630.000
-
Dari data di atas diketahui bahwa penerimaan dana triwulan 1 dengan triwulan 2 tidak terdapat perbedaan. Pada triwulan IV periode April – Juni belum diterima. Dari dana yang diterima oleh pihak sekolah melalui PSG bila dibandingkan dengan biaya yang dipungut oleh pihak sekolah sebelum diberlakukan kebijkan PSG juga mengalami banyak kekurangan. Menghadapi kenyataan ini pihak sekolah mengalami kekurangan dana tersebut terpaksa melakukan pungutan tambahan, yang sebelumnya melalui kesepakatan bersama dengan Komite Sekolah. Besarnya pungutan tambahan bervariasi dari Rp 50.000,00 sampai dengan Rp 80.000,00. Pemenuhan kebutuah sarana dan prasarana masih merupakan prioritas utama yang dibutuhkan oleh pihak sekolah. Di samping pencapaian visi dan misi sekolah juga menjadi prioritas yang harus diwujudkan. Umumnya pihak sekolah memprioritaskan sekolah yang berkualitas, imtaq, dan imtek. Kesepakatan prioritas pencapaian ini tampaknya menjadi kesepakatan awal bersama di seluruh wilayah penelitian. Untuk mengevaluasi tujuan yang paling mudah dilaksanakan yaitu pelaksanaan proses pembelajaran. Dengan dana yang ada, semaksimal mungkin sekolah melaksanakan proses pembelajaran. Hasil observasi peneliti pada saat berlangsungnya proses pembelajaran bahwa di kelas terjadi proses pembelajaran antara siswa dengan guru. Sehubungan dengan program PSG tersebut masyarakat benar-benar mengharapkannya, sebab masyarakat mengharapkan pencapaian tujuan program harus menyentuh kebutuhan masyarakat. Menurut informan evaluasi tujuan program yang benar-benar sangat diinginkan masyarakat adalah sebagai berikut. Masyarakat sangat menginginkan adanya program PSG ini diharapkan tercapainya peningkatan kualitas pembelajaran, baik pada sisi kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. 2. Evaluasi Masukan Hasil dari evaluasi masukan terhadap pelaksanaan program PSG. Evaluasi program adalah langkah awal untuk mengumpulkan data yang tepat agar dapat dilanjutkan dengan pemberian pembinaan yang tepat pula. Evaluasi program sangat bermanfaat terutama bagi pengambil keputusan karena dengan masukan hasil evaluasi program itulah para pengambil keputusan akan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau telah dilaksanakan (Arikunto dan Safrudin, 2004:72).
Alamsyah Bakri
Adapun komponen komponen evaluasi program, sebagai berikut: 1. Tujuan yang ditetapkan oleh pengambil keputusan dan diberitahukan kepada pelaksana program. 2. Kegiatan semua aktivitas yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, kegiatan harus relevan benar dengan tujuan 3. Sarana fasilitas penunjang kegiatan 4. Person pelaksana kegiatan 5. Hasil keluaran sebagai akibat dari kegiatan, Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa evaluasi program PSG diperoleh beberapa temuan sebagai berikut. Pertama, strategi yang digunakan oleh program sebagian besar sudah sesuai dengan pencapaian tujuan yang dicanangkan oleh pihak sekolah. Adapun strategi utama dalam PSG yaitu memberikan bantuan kepada para siswa untuk mengikuti pendidikan. Akan tetapi, biaya-biaya pendidikan yang tanggung oleh pihak Pemerintah Daerah hanya berupa biaya operasional atau sebagai pengganti biaya komite sekolah. Sebagian besar sekolah menyatakan program PSG tidak menjadi penghalang dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah digariskan oleh pihak sekolah. Tujuan tersebut misalnya melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan jadwal dan juga pihak sekolah dapat melakukan kegiatan lain berupa kegiatan ekstrakurikuler. Kedua, bantuan dana PSG sebagian besar informan menyatakan sudah sesuai dan mampu membiayai sebagian besar kebutuhan sekolah. Program yang disusun berdasarkan RAPBS sudah dilaksanakan oleh pihak sesuai dengan rencana anggaran tersebut. Sebagai data tambahan besarnya pos dana PSG menurut ketentuan Pergub Nomor 31/2009 adalah sebagai berikut. Tabel 2. Anggaran Belanja SMPN 5 Pedamaran Timur Tahun Pelajaran 2014/2015 No. Item Anggaran Besarnya Biaya (Rp) 1. Pengembangan kompetensi lulusan 2.000.000 2. Pengembangan standar isi 1.500.000 3. Pengembangan standar proses 3.500.000 4. Pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan 1.000.000 5. Pengembangan sarana dan prasaran sekolah 2.000.000 6. Pengembangan standar pengelolaan 1.520.000 7. Pengembangan standar pembiayaan 1.000.000 8. Pengembangan dan implementasi sistem penilaian 2.000.000 Jumlah 14.250.000,00 Sumber: SMPN 5 Pedamaran Timur
Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa besarnya anggaran sekolah yang dimanfaatkan dari dana PSG sebesar Rp 14.250.000,00. Dari jumlah dana ini
Alamsyah Bakri
semua pos pengeluaran telah diisi dan penyebarannya berdasarkan kebutuhan sekolah. Kesiapan SDM untuk melaksanakan program PSG sudah cukup baik. Persiapan untuk melaksanakan program ini telah dilakukan oleh pihak sekolah sebelumnya. Hal ini menurut kepala sekolah, umumnya pengelolaan dana dan penyelenggaraan program terjadi biasa saja, yang sebelumnya tenaga yang terlibat sudah terlatih dan sesuai dengan pemahamanan di bidangnya masing-masing. Di antara strategi yang dijalankan sekolah untuk menyukseskan PSG, peneliti menanyakan kembali hal ini kepada para informan. Dari jawaban informan tersebut diperoleh jawaban yang sangat beragam, namun peneliti dapat menyimpulkan bahwa umumnya pencapaian strategi yang telah dilakukan oleh pihak sekolah sebelum diadakan program PSG sudah dicapai dan cocok untuk dikembangkan. Sebagian besar informan menyatakan strategi yang telah dicapai tersebut sangat terkait dengan pelaksanaan proses belajar mengajar. Hal ini sudah dilakukan dan dicapai oleh pihak sekolah sesuai dengan target yang dicapai. Untuk melaksanakan strategi yang disusun tersebut pihak sekolah tentu harus menyusun prosedur dan jadwal pelaksanaan. Hasil penelitian diketahui bahwa prosedur dan jadwal khusus yang digunakan untuk melaksanakan strategi di antaranya adalah melaksanakan bimbingan Imtaq dan Imtek, mengefektifkan jadwal pembelajaran, memberikan pelajaran tambahan. Berdasarkan hasil evaluasi program di atas dapat ditarik suatu simpulan bahwa pihak sekolah telah menyusun program perencanaan dalam bentuk RAPBS. Penyusunan program tersebut kurang melibatkan guru-guru di lapangan. Pihak sekolah telah menganalisis skala prioritas program yang harus didahulukan begitu pula dengan prioritas sumber dayanya. Jika dikaitkan dengan dana PSG yang diterima sekolah ada beberapa pos program yang tidak dibiayai oleh PSG. Pos anggaran ini diambil dari sumber dana tambahan dari orang tua siswa. Besarnya biaya tembahan cukup bervariasi antara Rp 50.000,00 sampai dengan Rp 80.000,00 perbulan per siswa. 3. Evaluasi Proses Dari hasl penelitian terdapat beberapa temuan bahwa evaluasi proses penyelenggaraan bantuan dana PSG diketahui bermacam-macam. Dari beberapa temuan peneliti tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan program yang telah disusun oleh pihak sekolah. Hanya ada satu sekolah swasta menjawab belum sesuai. Pelaksana program pada tingkat sekolah sudah melakukan tugasnya sesuai dengan jobnya masing-masing. Hal ini diperkuat oleh data observasi peneliti bahwa pihak
Alamsyah Bakri
sekolah menertibkan surat keputusan manajemen sekolah sebagai pengelola PSG, dan ditembuskan ke manajemen kota. Ketetapan penggunaan fasilitas dan bahan penunjang lain telah digunakan secara tepat oleh sebagian besar sekolah. Hanya saja ada sedikit hambatan dalam pelaksanaan program yaitu pencairan dana PSG yang sering terlambat 2 sampai 3 bulan. Hal ini tentu saja sangat mengganggu aktivitas sekolah, terutama di dalam membayar gaji atau honor guru/pegawai. 4. Evaluasi produk/ Hasil Evalausi produk/hasil merupakan bagian akhir dari evaluasi pencapain program. Hasil penelitian diperoleh beberapa temua bahwa sebagian besar tujuan sudah tercapai dengan cukup baik. Dengan adanya bantuan dana program PSG dapat membantu pihak sekolah dan orang tua dalam pembiayaan operasional sekolah. Hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa produk program PSG belum menghasilkan hasil yang memuaskan. Program tersebut belum dapat menampung kebutuhan-kebutuhan sekolah, terutama kebutuhan akan fasilitas belajar. Produk PSG sebagian besar hanya bisa membiayai gaji guru honor dan pembiayaan pembelajaran sehari-hari. Temuan selanjutnya diketahui realisasi antara antara spesifikasi prosedur dengan hasil nyata dari kegiatan program tampak belum menyentuh hasil yang memuaskan. Beberapa pihak sekolah beranggapan bahwa bantuan dana PSG belum mencukupi satu tahun, sedangkan pada saat penelitian ini dilakukan peneliti mengevaluasi penggunaan dana dengan program pelaksanaan selama satu semester (dua kali triwulan). Itulah sebabnya, pihak sekolah belum bisa memberikan gambaran mengenai hasil nyata dari pencapaian program PSG ini. Hanya saja pihak mengharapkan bantuan dana PSG hendaknya berlangsung secara kontinyu dan tepat waktu. Efektivitas proses penyaluran dan penerimaan bantuan PSG telah dievaluasi d atas berdasarkan sub variabel penelitian yaitu menggunakan model CIPP yang dalam penilaiannya berdasakran petunjuk teknis (juknis) yang diatur dalam Peraturan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan Nomor 31/2009. Dalam hal penggunaan dana umumnya informan menyatakan telah berlangsung dengan baik dan hanya sebagian kecil saja yang menilai tidak cukup baik. Pendapat ini memperllihatkan bahwa manfaat yang baik dari program PSG, seperti dana yang digunakan cukup membantu operasional, dan pelaksanaan pembelajaran Pada prinsipnya, dinamika kegiatan tercermin dalam aspek manajemen kota dan manajemen sekolah. Pihak manajemen kota ketika mengelola dan menyalurkan dana bantuan PSG harus melakukan tahap penyeleksian, terutama sekali menyeleksi
Alamsyah Bakri
kebenaran data jumlah siswa yang diusulkan dan selanjutnya melakukan cross check tentang kebenaran data yang diusulkan. Berkenaan dengan dinamika ketepatan jumlah dana yang disalurkan ke sekolah-sekolah. Pihak manajemen kota yang di dalam hal ini diwakili oleh kepala UPTD setempat pada umumnya dinilai relatif baik. Faktor yang menjadi penyebab keterlambatan tersebut tidak lain karena pemeriksaan data, yang harus dilakukan secara akurat. Selanjutnya, dari sisi dinamika keragaan ketepatan sebaran dana, umumnya ditemukan relatif baik, meski tidak sebaik dalam hal ketepatan waktu dan jumlah yang diberikan kepada pihak sekolah. Ketepatan sebaran dana pada PSG ditemukan relatif lebih baik dan cukup membantu pembiayaan kebutuhan sekolah. Dari sisi kesesuaian mekanisme penggunaan dana yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, ditemukan masih menemukan kendala, sebagian sekolah masih diperlukan penyempurnaan sebab terdapat ketidaksesuaian dalam mekanisme penyalurannya. Jika pembahasan ini diseparasikan berdasarkan fakta bahwa program penggunaan dana tidak sama antara satu sekolah dengan sekolah lain (lihat lampiran penggunaan dana PSG). Perbedaan besarnya jumlah anggaran masing-masing sekolah ini tergantung dari kebutuhan-kebutuhan masing-masing sekolah. Bagi sekolah yang belum mempunyai fasilitas dan sarana belajar yang serba kurang tentu akan menambahkan anggarannya untuk menutupi hal ini. Berbeda dengan sekolah yang sudah sedikit maju dengan fasilitas dan sarana belajar yang cukup baik, tentu penambahan dana akan dialihkan ke pos pengeluaran yang lain. Meskipun ada berbagai kelemahan program bantuan dana sekolah gratis, namun pada umumnya solusinya bukan menghentikan program tersebut yang ada atau menciptakan program-program baru tapi menentukan dan melaksanakan perbaikan besar pada program bantuan dana sekolah gratis yang ada sekarang, yaitu meningkatkan secara signifikan manfaat bagi orang tua melalui perhatian pada halhal berikut dalam program-program yang disempurnakan. Implementasi PSG di SMPN 5 Pedamaran Timur Kabupaten OKI terbukti dapat meringankan biaya pendidikan yang ditanggung oleh orang tua. Selain itu, PSG setidak-tidaknya akan mampu meningkatkan APK atau APM pendidikan khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Sebagai informasi peneliti tampilkan hasil APM dan APK Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2010 – 2013. Tabel APM dan APK Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 – 2013 Tahun Jenjang Pendidikan 2010 2011 2012 2013 APM: SD/Sederajat 95,02 90,49 94,29 96,88 SMP/Sederajat 60,60 55,26 62,90 61,42 SMA/Sederajat 23,30 25,73 13,46 32,32
Alamsyah Bakri
APK: SD/Sederajat SMP/Sederajat SMA/Sederajat
117,97 75,34 33,78
101,76 75,26 16,72
107,53 70,60 48,76
111,92 71,05 49,17
Berdasarkan tabel di atas APM jenjang SMP/sederajat pada tahun 2013 terjadi penurunan 1,48. Hal ini menunjukkan bahwa program PSG belum terpengaruh terhadap APM di masayarakat OKI.. Namun demikian, APK pada tahun 2013 untuk semua jenjang pendidikan rata-rata naik. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pendidikan cukup baik dan memperkuat dugaan karena adanya program PSG sehingga masyarakat mau menyekolahkan anaknya sampai pada tingkat SMA. Implementasi program harus senantiasa dievaluasi untuk melihat sejauh mana program tersebut telah berhasil mencapai maksud pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya evaluasi, program-program yang berjalan tidak akan dapat dilihat efektivitasnya. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan baru sehubungan dengan program itu tidak akan didukung oleh data. Karenanya, evaluasi program bertujuan untuk menyediakan data dan informasi serta rekomendasi bagi pengambil kebijakan (decision maker) untuk memutuskan apakah akan melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan sebuah program. Pemerintah memprogramkan pemberian Bantuan Pendidikan Sekolah Gratis (PSG) bagi sekolah mulai dari tingkat SD sampai SMA baik negeri maupun swasta. Melalui program PSG, peserta didik tingkat pendidikan lanjutan akan dibebaskan dari biaya operasional sekolah. Bantuan operasional sekolah yang langsung dikelola oleh sekolah meliputi biaya untuk pendaftaran, iuran bulanan sekolah, biaya ujian, bahan dan biaya praktik. Biaya tersebut di atas tidak termasuk untuk biaya investasi seperti penyediaan sarana dan prasarana sekolah, gaji guru dan tenaga kependidikan lainnya, serta biaya untuk peningkatan mutu guru. Program PSG bertujuan untuk memberikan bantuan kepada sekolah dalam rangka membebaskan iuran peserta didik, namun sekolah tetap dapat mempertahankan mutu pelayanan pendidikan kepada masyarakat. Sasaran program PSG adalah semua sekolah baik negeri maupun swasta diseluruh kabupaten/Kota dan propinsi Sumatera Selatan. Besar bantuan operasional yang di terima oleh sekolah penerima PSG dihitung berdasarkan jumlah peserta didik. Berdasarkan laporan pertanggungjawaban dana PSG di sekolah sampel, sebagian besar dana PSG digunakan untuk pembayaran honor guru, kegiatan belajar mengajar (KBM), pembelian alat tulis kantor (ATK), dan pembelian buku pelajaran pokok. Sekolah tidak selalu menggunakan dana PSG sesuai aturan dalam juklak. Hal ini terjadi karena sebagian besar pelaksana program menilai ketentuan penggunaan dana dalam juklak terlalu membatasi pemanfaatan dana PSG dan terkadang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ada beberapa pengeluaran sekolah yang harus
Alamsyah Bakri
dipenuhi dan biasa dibiayai dari iuran peserta didik, yang tidak termasuk dalam ketentuan penggunaan dana PSG. Bagi sekolah yang memiliki sumber penerimaan selain PSG , hal tersebut tidak terlalu dipermasalahkan, tetapi hal ini menimbulkan masalah di sekolah yang hanya mengandalkan PSG sebagai sumber penerimaan. Hal ini disebabkan karena sekolah penerima PSG menggunakan sebagian besar dana untuk kegiatan operasional yang menunjang kegiatan belajar-mengajar, maka dana PSG dinikmati oleh semua peserta didik, baik yang berasal dari keluarga mampu maupun dari keluarga tidak mampu. Sebagian besar sekolah juga memutuskan untuk memberi perlakuan yang sama kepada semua peserta didik dalam pembebanan biaya-biaya sekolah yang masih ditarik dari peserta didik. Berdasarkan hasil analisis pada SMPN 5 Pedamaran Timur yang dijadikan sampel penelitian, terlihat bahwa ada beberapa kendala dalam pengelolaan dana PSG. Hal ini dilihat dari proses penyusunann tidak berdasarkan persentase kebutuhan, bahkan ada pos-pos anggaran yang telah diatur di dalam Pergub tidak terisi. Hal ini disebabkan karena banyaknya kebutuhan lain sehingga pos dana tersebut dialihkan. Sampai sejauh ini anggaran yang dikeluarkan oleh pihak belum dialporkan kepada tim manajemen kota. Informasi yang penting dari temuan lapangan bahwa, penyusunan laporan akan dilakukan pada akhir tahun bukan dilakukan pada triwulan. Hal ini yang menyebabkan terjadi penyimpangan dalam hal membuat laporan pertanggungjawaban program, yang seharusnya laporan tersebut disusun pada triwulan bukan pada akhir tahun sesuai dengan isi Pergub Nomor 31/2009. Selain itu, masih ada keterlambatan menyalurkan dana pendidikan gratis ke rekening sekolah. Akibatnya, pihak sekolah mengalami kendala operasional. Inspektorat juga masih menemukan beberapa daerah yang tidak membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Adanya kebijakan efesiensi anggaran sangat berdampak pada pelaksanaan program dan kegiatan di sekolah sebab sekolah sudah memiliki rancangan jadwal kegiatan untuk dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran. Keadaan ini menyebabkan kegiatan menjadi tidak maksimal. Kebijakan pendidikan gratis ternyata hanya menyangkut komponen biaya operasional, sedangkan biaya investasi dan biaya perseorangan (sesuai Pergub Nomor 31/2009) tidak termasuk di dalamnya. Menurut Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pedamaran Timur Kabupaten Ogan Komering Ilir bahwa jika besaran dana bantuan yang diberikan pemprov lebih kecil dari biaya operasional sekolah, pemerintah kabupaten dan siswa harus menutupi kekurangan dana tersebut. Begitu juga bila dana yang diberikan jumlahnya sama atau lebih besar, maka Pemkot Palembang dan orangtua siswa dibebaskan dari iuran pendidikan. Subsidi iuran komite sekolah bertujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa. Sasaran program ini adalah semua siswa di setiap jenjang pendidikan baik
Alamsyah Bakri
negeri maupun swasta mendapat layanan pendidikan. ”Adanya kebijakan pembangunan pendidikan ini, diharapkan tidak ada pungutan pendidikan kepada orangtua siswa. Selain itu, diharapkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan di Sumsel dapat ditingkatkan,” demikian saran yang disampaikan oleh Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pedamaran Timur. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Berdasarkan evaluasi dengan metode CIPP pada penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Evaluasi dana bantuan sekolah gratis di SMPN 5 Pedamaran Timur belum memenuhi kebutuhan sekolah, seperti penyediaan fasilitas belajar dan penyediaan layanan internet. a. Pada evaluasi kontek (Contex), yaitu: (1) kebutuhan-kebutuhan sudah terpenuhi oleh kegiatan program; (2) tujuan program telah menjadi prioritas pencapaiannya; (3) tujuan pengembangan telah berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan; (4) tujuan program paling mudah dilaksanakan ; (5) tujuan program belum memenuhi keinginan masyarakat. b. Pada evaluasi masukan (Input), yaitu: (1) strategi program sekolah gratis sesuai dengan tujuan; (2) terjadi kesepakatan strategi yang diambil kepala SMPN 5 Pedamaran Timur bersama pengelola Program Sekolah Gratis; (3) terdapat kecocokan strategi untuk pencapaian tujuan; (4) prosedur dan jadwal pencairan dana Program Sekolah Gratis tidak tepat; (5) terdapat urutan prioritas sumber daya dan strategi yang mempunyai kontribusi terhadap pencapaian Program Sekolah Gratis di SMPN 5 Pedamaran Timur. c. Pada evaluasi proses (Process), yaitu: (1) terdapat kesesuaian kegiatan program di SMPN 5 Pedamaran Timur dengan jadwal; (2) terdapat kesesuaian petunjuk PSG dengan pelakanaan di sekolah; (3) staf pelaksana (guru dan tata usaha) dalam menjalankan mekanisme kegiatan Program Sekolah Gratis di SMPN 5 Pedamaran Timur sudah memadai; (4) belum terdapat keseuaian fasilitas sekolah dengan fungsinya; (5) kekurangtepatan penggunaan fasilitas dan bahan penunjang lain yang digunakan sekolah; (6) terdapat hambatan selama pelaksanaan Program Sekolah Gratis di SMPN 5 Pedamaran Timur. d. Pada evaluai hasil (Produc), yaitu: (1) tTujuan PSG sudah dicapai oleh SMPN 5 Pedamaran Timur; (2) kebutuhan individu belum semua terpenuhi pihak sekolah; (3) memiliki hasil jangka panjang sebagai akibat dari kegiatan Program Sekolah Gratis di SMPN 5 Pedamaran Timur.
Alamsyah Bakri
2. Pihak sekolah masih melakukan pungutan tambahan berdasarkan usulan RAPBS yang disepakati bersama dengan pihak komite sekolah. Hal ini dilakukan untuk membayar gaji guru honor dan pemenuhan peningkatan proses belajar mengajar. 3. Dana bantuan sekolah gratis sering terlambat waktu pengucurannya. Dampak yang ditimbulkan akibat keterlambatan turunnya dana sekolah gratis terhadap pelaksanan program sekolah belum sesuai dengan target serta terganggunya pembiayaan operasional sekolah. Dari beberapa temuan lapangan mengenai evaluasi dana program sekolah gratis yang belum mencapai kebutuhan sekolah secara optimal, namun demikian kebijakan pemberian dana sekolah gratis ini masih diperlukan oleh masyarakat karena keberadaan bantuan dana ini benar-benar diharapkan dan dapat berlanjut di kemudian hari. Tentu saja keberlanjutan program bantuan dana sekolah gratis perlu diadakan pembaharuan dan pembenahan atas koreksi kekurarangan sehingga hambatan dalam penyelenggaraan program dapat ditekan seminimal mungkin. Saran Berdasarkan hasil temuan peneliti dan kesimpulan dapat disarankan sebagai berikut. 1. Diharapkan kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur Sumatera Selatan secepatnya menyusun sebuah formulasi tentang teknik alokasi anggaran yang tepat. Teknik alokasi anggaran yang dimaksud adalah sebuah teknik alokasi anggaran yang memperhatikan aspek keadilan (equity) yang didalamnya termuat bagaimana besaran alokasi anggaran ke sekolah harus memperhatikan kebutuhan sekolah, seperti kebutuhan fasilitas belajar dan penyediaan layanan internet. Selain itu, dan aspek pemerataan (equality) yang termasuk didalamnya adalah kebutuhan rill operasional sekolah. 2. Pungutan tambahan yang dilakukan oleh pihak sekolah sebaiknya dikoordinasikan dengan tim manajemen kabupaten dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dan diharapkan pula pungutan tersebut tidak memberatkan para orang tua siswa. 3. Ketepatan waktu pencairan dana perlu mendapatkan perhatian dari pihak manajemen kabupaten dan manajemen provinsi, karena hal ini akan menghambat proses pembelajaran di sekolah.
Alamsyah Bakri
DAFTAR PUSTAKA Arikunto, Suharsimi. 2005. Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Edisi revisi. Jakarta: Bumi Aksara. Arikunto, Suharsimi dan Cecep Safruddin Abdul Jabbar. 2007. Evaluasi Program Pendidikan. Edisi revisi. Jakarta: Bumi Aksara Bungin, Burhan. 2003. Analisis Data Penelitian Kualitatif. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta. Chelimsky, Eleanor. 1989. Program Evaluation: Patterns and Directions. Washington DC: ASPA. Daljono. 2011. Akuntansi Biaya Penentuan Harga Pokok dan Pengendalian. Edisi ketiga. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Djaali, Pudji Mulyono, Ramly. 2000. Penelitian dalam Pendidikan. Jakarta: IKIP Jakarta. Ghozali, Abbas. 2012. Sistem pendanaan pendidikan di Indonesia. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, di Universitas Negeri Yogyakarta, Januari 2012. Hatimah, Ihat, Susilana, dan Nuraedi, 2007. Penelitian Pendidikan. Bandung: UPI Press. Moleong, L. J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Sudjana, Nana. 2002. Dasar-Dasar Proses Belajar dan Mengajar. Bandung : Sinar Baru Algensindo Offset. Supriadi, Dedi. 2010. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah. Bandung: Remaja Rosdakarya. Tayibnapis, Farida Yusuf. 2000. Evaluasi Program. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
