Eugenia Mardanugraha Dosen dan Peneliti Bidang Keuangan dan UKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

RIGIDITAS SUKU BUNGA KREDIT BANK KEPADA UMKM DALAM KERANGKA ANALISIS MAKRO EKONOMI (Eugenia Mardanugraha)

RIGIDITAS SUKU BUNGA KREDIT BANK KEPADA UMKM DALAM KERANGKA ANALISIS MAKROEKONOMI THE RIGIDITY OF BANK LENDING RATES TO SMES IN MACROENOMIC ANALYSIS FRAMEWORK Eugenia Mardanugraha Dosen dan Peneliti Bidang Keuangan dan UKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Email: [email protected]

Abstrak Target pemerintah agar UMKM dapat menikmati suku bunga rendah di bawah 10% pada akhir tahun 2016, diupayakan dengan memberikan subsidi suku bunga bagi bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Nampaknya upaya tersebut belum berhasil, hal ini ditunjukkan masih tingginya suku bunga pinjaman KUR/pinjaman non KUR? di Indonesia, yaitu sekitar 12% tertinggi jika dibandingkan dengan beberapa negara di Asia yang rata-rata 6%-8%. Akhir-akhir ini suku bunga pinjaman tersebut memiliki kecenderungan meningkat. Kekakuan atau rigiditas suku bunga pinjaman disebabkan oleh keengganan bank untuk meminjamkan kepada sektor UMKM (jika ada data terkini dapat dimunculkan porsi atau jumlah pinjaman KUR dan non KUR untuk KUKM) sehingga tambahan uang beredar dalam perekonomian belum cukup untuk membawa perekonomian pada pertumbuhan ekonomi tinggi dengan tingkat suku bunga rendah sesuai yang ditargetkan. Tulisan ini membahas rigiditas suku bunga dengan kerangka makroekonomi Keynesian. Rigiditas suku bunga dapat dikurangi dengan pemerintah mengintervensi secara langsung pasar kredit dengan mendirikan sebuah bank yang khusus meminjamkan kepada UMKM. Bank ini bekerja dengan lebih efisien daripada bank penyalur KUR yang ada saat ini, sehingga dapat menyalurkan kredit dengan bunga lebih rendah. Bank ini menjadi kepanjangan tangan pemerintah sehingga kebijakan fiskal ekspansi yang dijalankan mencapai target pertumbuhan ekonomi dan suku bunga yang diinginkan. Kata Kunci: Suku Bunga, Pertumbuhan Ekonomi, Subsidi, Kebijakan Fiskal, UKM Abstract The Indonesian government objective that SMEs can enjoy low-interest rates loan below 10% at the end of this year is stimulated by giving interest rate subsidy to the banks that channel Kredit Usaha Rakyat (KUR). This effort seems has not been successful yet. It is indicated by persistently high rates on loans in Indonesia. Currently, the Indonesian loan rate is about 12% while other Asian countries only 6%-8%. Lately, the trend of Indonesian interest rate is increasing. The rigidity of interest rate is caused by the refutation of commercial banks to lend SMEs. The additional money supply to the economy is not enough to decrease the interest rate and increase the economic growth as the government expects. This paper discusses the rigidity of interest rates using the Keynesian macroeconomic framework. The rigidity of interest rates can be eliminated by the government direct intervention to the credit market. The government should establish a special bank that only lend to the SMEs. This bank has a role as a government agent to supply more money to the economy especially to the SMEs. The bank operates more efficiently than existing commercial banks, so it needs not high-interest rate margin. Then SMEs can borrow 11

infokop Volume 26 NO. 1 - Desember 2016 : 11-21

money from this bank with the low-interest rate as targeted by the government, at the end, the targeted economic growth can be achieved as well. Key words: interest rate, economic growth, fiscal policy, subsidy, SME

1.

Pengantar Pada Gambar di atas dapat dilihat terjadinya penurunan cukup tajam di tahun 2012, namun pada tahun selanjutnya UMKM. Targetnya sukumengalami bunga trend kenaikan. Suku bunga pinjaman masih pinjaman akhirditahun 2016 sebesar single berada padadilevel atas 10%. Dibandingkan dengan negara-negara lainnya, suku digit atau di bawahdi10Asia persen. Menurut bunga pinjaman di Indonesia adalah yang Data Bank Indonesia terkini, suku bunga tertinggi. Gambar 2 berikut ini menyajikan perbandingan suku bunga jenis kreditkredit di beberapa pinjaman berdasarkan dapat negara Asia.

Dalam periode kepemimpinan presiden Jokowi, pemerintah sering sekali mengeluarkan 1. Pengantar kebijakan ekonomi terkait dengan UMKM. Dalam periode kepemimpinan presiden Fokus kebijakan adalah memudahkan akses Jokowi,UMKM pemerintah sering sukusekali kredit dan memberikan bunga rendah bagi

mengeluarkan kebijakan ekonomi terkait UMKM. Targetnya suku bunga pinjaman dengan UMKM. Fokus kebijakan adalah di akhir tahun 2016 sebesar single digit atau di memudahkan kredit dan bawah 10 persen.akses Menurut DataUMKM Bank Indonesia terkini, suku bunga pinjaman berdasarkan memberikan suku bunga rendah bagi jenis

dilihat pada Gambar 1 berikut ini:

kredit dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini:

Gambar 1

Gambar 1 Suku Bunga Pinjaman Perbankan untuk Berbagai Jenis Kredit Suku Bunga Pinjaman Perbankan untuk Berbagai Jenis Kredit 14,50 14,00 13,50 13,00 12,50

Modal Kerja

12,00

Investasi

11,50

Konsumsi

11,00 10,50 10,00 Ags

Jul

Jun

Mei

Apr

Mar

Feb

2013

Jan

Des

Nov

Okt

Sep

Ags

Jul

Jun

20112012

2015

Sumber: Bank Bank Indonesia Indonesia Sumber:

Pada Gambar di atas dapat dilihat terjadinya penurunan cukup tajam di tahun 2012, namun pada tahun selanjutnya 12 mengalami trend kenaikan. Suku bunga pinjaman masih berada pada level di atas

di Asia lainnya, suku bunga pinjaman di Indonesia adalah yang tertinggi. Gambar 2 berikut ini menyajikan perbandingan suku bunga kredit di beberapa negara Asia.


Gambar 2 Gambar 2 Suku bunga pinjaman negara-negara tetangga Suku bunga pinjaman negara-negara tetangga

14 12

Singapore

10

Philippines

8

Malaysia

6

Thailand

China

4

Japan

2

Indonesia

2011

2012

2013

2014

Sumber: World WorldBank Bank Sumber: Hampir

semua

negara

maju

dan

Hampir semua negara maju dan berkembang di Asia memberikan suku bunga di bawah 10%di atau Suku bunga berkembang Asia1 digit. memberikan suku di negara-negara untuk bunga di bawahtersebut 10% ataucenderung 1 digit. Suku turun, sementara suku bunga di Indonesia bunga di negara-negara tersebut cenderung cenderung meningkat. Pemerintah Indonesia untuk turun, sementara bunga dapat di berupaya dengan berbagai suku cara untuk Indonesia tingkat cenderung meningkat. menurunkan suku bunga pinjaman Pemerintah berupaya dengan pada tingkat Indonesia yang rendah, khususnya bagi UMKM, meningkatkan daya saing berbagai sehingga cara untuk dapat menurunkan produk yang dihasilkan. Perbankan yang tingkat suku bunga pinjaman pada tingkat merupakan pelaku utama dalam pasar kredit yang rendah, khususnya bagi UMKM, kepada UMKM memiliki peranan terpenting sehinggamewujudkan meningkatkankeinginan daya saingpemerintah produk dalam yang dihasilkan. Perbankan yang menurunkan suku bunga. Tanpa dukungan perbankan, bunga kredit di Indonesia merupakan suku pelaku utama dalam pasar tidak dapat turun. Pada akhirnya, target kredit kepada UMKM memiliki peranan pemerintah menumbuhkan perekonomian dan terpenting dalam mewujudkan keinginan menurunkan suku bunga tidak tercapai. pemerintah menurunkan suku bunga. Tanpa Analisis kebijakan pemerintah dan bank dukungan perbankan, suku bunga kredit di sentral dalam teori ekonomi, sampai saat ini Indonesia tidak dapatmenggunakan turun. Pada akhirnya, dipelajari dengan kerangka target pemerintah menumbuhkan Keynesian, yang merupakan buah pikir John Maynarddan Keynes pada suku Tahun 1930 perekonomian menurunkan bunga dalam bukunya yang berjudul The General tidak tercapai. Theory of Employment, Interest, and Money. Analisis kebijakan pemerintah dan bank sentral dalam teori ekonomi, sampai saat ini dipelajari dengan menggunakan

Kebijakan ekonomi digolongkan menjadi kerangkafiscal Keynesian, yang merupakan buah kebijakan dan moneter. Kebijakan fiscal adalah pemerintah pikir kebijakan John Maynard Keynesmeningkatkan pada Tahun pengeluaran atau berjudul mengurangi 1930 dalam (ekspansi) bukunya yang The penerimaannya (kontraksi). Sedangkan General Theory of Employment, Interest, kebijakan moneter adalah kebijakan bank and meningkatkan Money. (ekspansi) Kebijakan atauekonomi sentral menarik digolongkan menjadi kebijakan fiscal dan (kontraksi) uang beredar dalam perekonomian moneter. Kebijakan yang dilaksanakan olehfiscal bankadalah sentral.kebijakan Dampak dari keempat tindakan otoritas, yaitu ekspansi pemerintah meningkatkan pengeluaran fiscal, kontraksi fiscal, ekspansi moneter, (ekspansi) atau mengurangi penerimaannya dan kontraksi moneter terhadap perubahan (kontraksi). Sedangkan kebijakan moneter suku bunga dan pertumbuhan ekonomi suatu adalahdianalisis kebijakandenganbank sentral negara menggunakan meningkatkan (ekspansi) atau menarik kerangka pemikiran Keynes. Dalam sejarah pemikiran ekonomiuang disebut Keynesian. Dalam (kontraksi) beredar dalam kerangka pemikiran ini, ekspansi fiscal perekonomian yang dilaksanakan oleh tanpa bank disertai ekpansi moneter tidak menghasilkan sentral. Dampak dari keempat tindakan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Sehingga, otoritas, yaitu fiscal, kontraksi kebijakan fiskal ekspansi harus diimbangi dengan fiscal, ekspansi moneter, kontraksi tambahan uang beredar yang dan cukup dalam perekonomian. moneter terhadap perubahan suku bunga

danTulisan pertumbuhan ekonomi suatu subsidi negara ini mengulas kebijakan suku bunga dengan kredit KUR kepada perbankan dianalisis menggunakan kerangka sebagai salah Keynes. satu upaya pemikiran Dalampemerintah sejarah memperluas akses UMKM dalam pasar kredit. pemikiran ekonomi disebut Keynesian. Dalam kerangka pemikiran ini, ekspansi fiscal tanpa disertai ekpansi moneter tidak 13 4


Subsidi suku bunga KUR merupakan bagian dari ekspansi fiskal yang dampaknya diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat suku bunga pinjaman di dalam negeri. Tulisan ini merupakan hipotesis penulis terhadap rigiditas atau kekakuan suku bunga kredit perbankan, yang perlu dilanjutkan dengan penelitian untuk membuktikan secara empiris. Rigiditas disebabkan oleh tidak cukupnya tambahan kredit yang disalurkan bank ke dalam perekonomian. Rigiditas ini menyebabkan target pemerintah menurunkan suku bunga kredit menjadi satu digit tidak tercapai. Pada bagian akhir tulisan ini terdapat analisis mengenai penyebab rigiditas suku bunga serta rekomendasi kepada pemerintah untuk melonggarkan rigiditas tersebut. 2.

Kebijakan subsidi suku bunga KUR

Dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan, terlebih pada pemerintahan Presiden Jokowi seringkali menerbitkan paket kebijakan yang bertujuan meningkatkan memberdayakan UMKM. Kebijakan pengembangan dan pemberdayaan UMKMK mencakup 1) Peningkatan akses pada sumber pembiayaan; 2) Pengembangan kewirausahan; 3) Peningkatan pasar produk UMKM; dan 4) Reformasi regulasi UMKM.

kemampuan untuk mengembalikan, namun belum memenuhi persyaratan untuk dapat meminjam kredit komersial bank. UMKM dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif antara lain: pertanian, perikanan dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. Penyaluran KUR dapat dilakukan langsung, maksudnya UMKM dan Koperasi dapat langsung mengakses KUR di Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu Bank Pelaksana. Untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada usaha mikro, maka penyaluran KUR dapat juga dilakukan secara tidak langsung, dimana usaha mikro dapat mengakses KUR melalui Lembaga Keuangan Mikro dan KSP/USP Koperasi, atau melalui kegiatan linkage program lainnya yang bekerjasama dengan Bank Pelaksana.

Upaya peningkatan akses pada sumber pembiayaan antara lain dilakukan dengan memberikan penjaminan kredit bagi UMKMK melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR sudah diluncurkan sejak tanggal 5 November 2007, dengan fasilitas penjaminan kredit dari Pemerintah melalui PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. Adapun Bank Pelaksana yang menyalurkan KUR ini adalah Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Bukopin.

Kredit KUR dijamin oleh perusahaan penjamin yaitu PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (PT Askrindo) dan Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) serta perusahaan lainnya yang secara sukarela mengikatkan diri dan tunduk kepada Nota Kesepahaman Bersama untuk melakukan dan memberikan sebagian penjaminan kredit/pembiayaan secara otomatis bersyarat (conditional automatic cover) kepada Bank Pelaksana. Kredit Modal Kerja dan atau Kredit Investasi dengan plafon kredit sampai dengan Rp 500 juta yang diberikan kepada usaha mikro, kecil dan koperasi yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari Perusahaan Penjamin. Dengan adanya jaminan dari kedua perusahaan tersebut, bank pelaksana merasa lebih yakin untuk dapat meminjamkan kepada UMKM. Penjaminan merupakan salah satu upaya pemerintah agar bank pelaksana menambah besaran jumlah uang beredar di masyarakat, yaitu dengan menyalurkan kredit kepada UMKM.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/ pembiayaan yang diberikan oleh perbankan kepada UMKMK yang feasible tapi belum bankable. Maksudnya adalah usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki

KUR bertujuan untuk 1) Meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada Bank; 2) Pembelajaran UMKM untuk menjadi debitur yang bankable sehingga dapat dilayani sesuai ketentuan komersial perbankan pada

14


umumnya (Sebagai embrio debitur komersial). 3) agar usaha yang dibiayai dapat tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan. Ketentuan kur di setiap bank berbedabeda, sesuai dengan kebijakan internal masingmasing bank pelaksana. Berikut ini adalah ketentuan KUR dari Bank Rakyat Indonesia, sebagai bank yang menyalurkan KUR terbanyak. 1) KUR Mikro. Calon debitur adalah individu yang melakukan usaha produktif yang layak memiliki legalitas yang lengkap, yaitu KTP / SIM, Kartu Keluarga (KK), Lama usaha minimal 6 bulan 2) KUR Ritel. Calon debitur adalah individu (perorangan / badan hukum), Kelompok, Koperasi yang melakukan usaha produktif yang layak Memiliki legalitas yang lengkap, yaitu: Individu: KTP / SIM, & KK, Kelompok: Surat Pengukuhan dari Instansi terkait atau Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan atau Akte Notaris, Koperasi / Badan Usaha Lain: Sesuai ketentuan yang berlaku; Lama usaha minimal 6 bulan; Perijinan: Plafond kredit s/d Rp. 100 juta: SIUP, TDP & SITU arau Surat Keterangan Usaha dari Lurah/ Kepala Desa, Plafond kredit > Rp. 100 juta : Minimal SIUP atau sesuai ketentuan yang berlaku. 3) KUR Linkage Program (Executing). Calon debitur adalah BKD, Koperasi Sekunder, KSP/ USP, BPR/BPRS, Lembaga Keuangan Non Bank, Kelompok Usaha, LKM diperbolehkan mendapatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan namun tidak sedang menikmati Kredit Program Pemerintah. Memiliki legalitas yang lengkap, yaitu: AD/ART, Memliki ijin usaha dari pihak yang berwenang, Pengurus aktif, Lama usaha minimal 6 bulan. 5) KUR Linkage Program (Channelling). Calon debitur adalah: End user, yang tidak sedang menikmati KMK (Kredit Modal Kerja) atau KI (Kredit Investasi) dan atau Kredit Pemerintah, namun Kredit Konsumtif diperbolehkan Lembaga Linkage, diperbolehkan sedang mendapatkan pembiayaan dari Perbankan maupun Kredit Program Pemerintah. Legalitas: end user, sesuai dengan ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel. Persyaratan kredit KUR pada bank BRI

adalah sebagai berikut: 1) KUR Mikro. Plafond kredit maksimal Rp 20 juta, Suku bunga efektif maks 22% per tahun, Jangka waktu & jenis kredit: KMK: maksimal 3 tahun, KI: maksimal 5 tahun Dalam hal perpanjangan,suplesi dan restrukturisasi: KMK: maksimal 6 tahun, KI: maksimal 10 tahun. Agunan: Pokok: Dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai keyakinan Bank Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak). Tambahan: Sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana. 2) KUR Ritel. Plafond kredit > Rp 20 juta s/d Rp 500 juta, Suku bunga efektif maksimum 13 % per tahun, Jangka waktu & jenis kredit: KMK: maksimal 3 tahun, KI: maksimal 5 tahun Dalam hal perpanjangan,suplesi dan restrukturisasi KMK : maksimal 6 tahun, KI : maksimal 10 tahun. Agunan:Pokok: Dapat hanya berupa agunan Pokok apabila sesuai keyakinan Bank Proyek yang dibiayai cashflownya mampu memenuhi seluruh kewajiban kepada bank (layak), Tambahan: Sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana. 3) KUR Linkage Program (Executing). Plafond kredit: Plafond maks Rp. 2 Miliar, Pinjaman BKD, KSP/USP, BMT, LKM ke end user maks Rp. 100 juta. Jangka waktu & jenis kredit: KMK: maksimal 3 tahun, KI : maksimal 5 tahun. Dalam hal perpanjangan,suplesi dan restrukturisasi: KMK: maksimal 6 tahun, KI: maksimal 10 tahun, Suku bunga: Lembaga Linkage : Efektif maksimal 13 % per tahun. Dari Lembaga Linkage ke UMKM: Efektif maksimal 22 %, Agunan: Pokok: Piutang kepada nasabah, Tambahan: sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana. 4) KUR Linkage Program (Channelling). Plafond kredit sesuai dengan ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel. Jangka waktu & jenis kredit: KMK: maksimal 3 tahun, KI: maksimal 5 tahun. Dalam hal perpanjangan,suplesi dan restrukturisasi: KMK: maksimal 6 tahun, KI: maksimal 10 tahun, Suku bunga: sesuai dengan, ketentuan KUR Mikro dan KUR Ritel. Agunan: Pokok: Piutang kepada nasabah, Tambahan: sesuai dengan ketentuan pada Bank Pelaksana. 15

(Executing). Plafond kredit: Plafond maks Rp. 2 Miliar, Pinjaman BKD, KSP/USP, infokop Volume 26 NO. 1 - Desember 2016 : 11-21 BMT, LKM ke end user maks Rp. 100 juta. Jangka waktu & jenis kredit: KMK: maksimal 3 tahun, KI : maksimal 5 tahun. Pemberian subsidi suku bunga KUR perpanjangan,suplesi dan kepada Dalam bank halpelaksana diatur dalam restrukturisasi: maksimalRepublik 6 tahun, Keputusan Menteri KMK: Keuangan Indonesia Nomor 1355/KMK.05/2015 Tentang KI: maksimal 10 tahun, Suku bunga: Besaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat. Lembaga Linkage : Efektif maksimal 13 % Menetapkan besaran subsidi bunga Kredit per tahun. Darikepada Lembaga Linkage ke Usaha Rakyat (KUR) Penyalur KUR dengan UMKM: Ketentuan sebagai berikut: untuk Efektif maksimal 22 %,a.Agunan: KUR Mikro 10% (sepuluh b. Pokok:sebesar Piutang kepada persen); nasabah, untuk KUR Ritel sebesar 4,5% (empat koma Tambahan: pada lima persen); c. sesuai untukdengan KUR ketentuan Penempatan TKI sebesar 12% (dua belas persen). Dengan adanya peraturan ini diharapkan bank pelaksana dapat menyalurkan kredit KUR dengan bunga di bawah 10%, namun bank Bank pelaksana mempunyai kesempatan pelaksana masih dapat menerima return di atas untukTabel memperoleh return cukup tinggiilustrasi jika 10%. 1 berikut ini menyajikan menyalurkan KUR. Returnbank yangpelaksana tinggi return yang bisa diperoleh apabila kredit sebesar tersebutmengenakan telah beradabunga di atas suku bunga9% untuk setiap jenis KUR. deposito. Artinya bank telah memperoleh

profit margin yang cukup besar apabila

atas 10%. Tabel 1 berikut ini menyajikan ilustrasi return yang bisa diperoleh bank pelaksana apabila mengenakan bunga kredit sebesar 9% untuk setiap jenis KUR. Tabel 1 Tabel 1 Persentase Return dan Margin Bank Persentase Return dan Margin Bank Pelaksana KUR Pelaksana KUR Jenis KUR Subsidi Return Margin 10% 19.00% 12% Mikro 4.50% 13.50% 6% Ritel 21.00% 14% Penempatan TKI 12% Bank pelaksana mempunyai kesempatan untuk memperoleh return cukup tinggi jika 7 menyalurkan KUR. Return yang tinggi tersebut telah berada di atas suku bunga deposito. ArtinyaKUR. bank telah memperoleh profit menyalurkan Gambar 3 berikut ini margin yang cukup apabila menyalurkan menyajikan sukubesar bunga deposito bank KUR. Gambar 3 berikut ini menyajikan suku umum jangka waktu 3 bulan periode bunga deposito bank umum jangka waktu 3 Januari 2010Januari sampai2010 dengan September bulan periode sampai dengan 2015. Rata-rata suku bunga pada periode September 2015. Rata-rata suku bunga pada periode tersebut tersebut adalahadalah 7.3%.7.3%.

Gambar 3

Gambar 3

Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka 3 Bulan Bank Umum Tingkat Suku Bunga Deposito Berjangka 2015 3 Bulan Bank Umum Periode Januari 2010-September

Periode Januari 2010-September 2015

10 9 8 7 6

5 4 3 2 1 Jul-15

Apr-15

Jan-15

Okt-14

Jul-14

Apr-14

Jan-14

Okt-13

Jul-13

Apr-13

Jan-13

Okt-12

Jul-12

Apr-12

Jan-12

Okt-11

Jul-11

Apr-11

Jan-11

Okt-10

Jul-10

Apr-10

Jan-10

0

Sumber:Bank BankIndonesia Indonesia Sumber:

Bank pelaksana memiliki kesempatan untuk memperoleh interest margin sebesar 6%-14% jika menyalurkan KUR, seperti 16 dapat dilihat pada Tabel 1 di atas. Artinya Jika dalam 1 tahun ditargetkan penyaluran KUR adalah sebesar 100 trilyun rupiah, maka kesempatan bank memperoleh profit

penjaminan dari PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. Salah satu diantaranya adalah kredit yang disalurkan dalam skala kecil, sementara kredit kepada korporasi langsung disalurkan dalam skala besar. Alasan lainnya adalah UMKM tidak memiliki catatan keuangan, sehingga sulit


Bank pelaksana memiliki kesempatan untuk memperoleh interest margin sebesar 6%-14% jika menyalurkan KUR, seperti dapat dilihat pada Tabel 1 di atas. Artinya Jika dalam 1 tahun ditargetkan penyaluran KUR adalah sebesar 100 trilyun rupiah, maka kesempatan bank memperoleh profit margin adalah sebesar 6 – 14 trilyun rupiah dalam periode 1 tahun. Sebenarnya bagi perekomian Indonesia, jumlah ini tidak sedikit. Namun demikian bank masih memiliki berbagai alasan untuk menghidari menyalurkan kredit kepada UMKM. Alasan yang paling sering dikemukakan adalah risiko kegagalan bayar dari UMKM yang tinggi, meskipun sudah ada skema penjaminan dari PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. Salah satu diantaranya adalah kredit yang disalurkan dalam skala kecil, sementara kredit kepada korporasi langsung disalurkan dalam skala besar. Alasan lainnya adalah UMKM tidak memiliki catatan keuangan, sehingga sulit bagi bank untuk mengukur kemampuan atau ketidakmampuan UMKM dalam mengembalikan kredit yang akan diberikan. Aturan lainnya mengenai subsidi suku bunga KUR terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20 / PMK.05/2016 tentang tata cara pelaksanaan subsidi bunga untuk kredit usaha rakyat. Dalam peraturan tersebut dikemukakan bahwa subsidi bunga KUR yang selanjutnya disebut Subsidi Bunga adalah subsidi berupa bagian bunga yang menjadi beban pemerintah sebesar selisih antara tingkat bunga yang diterima oleh penyalur KUR dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada penerima KUR. Dengan subsidi sebesar 10% untuk KUR mikro, maka bank penyalur KUR akan menerima bunga sebesar 19%, jika UMKM dikenakan bunga sebesar 9%. Dibandingkan dengan negaranegara Asia, seperti terdapat pada Gambar 2 di atas, tingkat bunga 9% sebenarnya masih tergolong tinggi. Negara-negara lainnya menerapkan suku bunga di bawah 8%. Dalam peraturan ini juga disebutkan bahwa subsidi bunga bertujuan untuk mendukung pelaksanaan

program KUR kepada Penerima KUR. Subsidi Bunga dibayarkan oleh KPA mewakili pemerintah kepada Penyalur KUR. Dana Subsidi Bunga dialokasikan dalam APBN. Pemerintah memperbesar pengeluarannya, dengan demikian kebijakan subsidi bunga KUR adalah kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif. 3.

Teori Makroekonomi dalam Analisis Kebijakan

Teori makroekonomi yang sering digunakan dalam menganalisis kebijakan ekonomi adalah ide Keynes yang menjelaskan fluktuasi makroekonomi pada jangka pendek. Sejak pemikiran ini muncul di tahun 1930-an, sampai saat ini masih menjadi acuan berbagai negara dalam menganalisis kebijakan fiscal dan moneter, dan dampaknya bagi perekonomian suatu negara. Pengambil kebijakan mempertimbangkan kebijakan terbaik agar permintaan agregat dan pendapatan masyarakat meningkat. Permintaan agregat (aggregate demand – AD) dibagi menjadi 2 bagian. Model IS (investment-saving) menggambarkan pasar barang dan jasa, dan model LM (liquidity money) menggambarkan pasar keuangan. Model IS-LM menggambarkan bagaimana perekonomian bekerja dalam jangka pendek. Harga diasumsikan tetap, sehingga penyebab perubahan pendapatan dan suku bunga yang dianalisis dalam model ini. Kurva IS menggambarkan hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat pendapatan pada pasar barang dan jasa. Sedangkan kurva LM menggambarkan hubungan antara suku bunga dan tingkat pendapatan pada pasar keuangan. Karena tingkat suku bunga mempengaruhi investasi dan permintaan uang, maka variable tersebutlah yang menghubungkan antara kedua kurva. Model IS LM menunjukan interaksi antara kedua pasar ini, sehingga diperoleh keseimbangan tingkat pendapatan dalam jangka pendek. Keynes mengemukakan bahwa dalam jangka pendek total pendapatan sangat ditentukan oleh keingingan rumah tangga,

17


perusahaan dan pemerintah untuk berbelanja. Semakin tinggi keinginan untuk berbelanja, semakin banyak barang dan jasa yang dapat dijual oleh perusahaan. Semakin banyak perusahaan dapat menjual, semakin banyak output yang mereka hasilkan dan semakin banyak pekerja yang mereka bayar. Sehingga menurut Keynes, masalah yang terjadi selama resesi dan depresi adalah kurangnya belanja. Kurva IS digunakan untuk menganalisis kebijakan fiscal. Perubahan dalam kebijakan fiskal yang meningkatkan permintaan barang dan jasa sehingga menggeser kurva IS ke kanan. Istilah lainnya dari kebijakan ini adalah ekspansi fiscal. Sementara perubahan kebijakan fiskal yang menurunkan permintaan bahrang dan jasa (kontraksi fiskal) menggeser kurva IS ke kiri. Kebijakan ekspansi fiscal berarti bahwa pemerintah menambah belanja barang dan jasa atau mengurangi pajak, sementara kebijakan kontraksi fiscal memiliki arti bahwa pemerintah mengurangi belanja barang dan jasa atau meningkatkan pajak untuk menambah penerimaan. Kebijakan kontraksi fiscal menggeser kurva IS ke kiri (ke bawah), sedangkan ekspansi fiscal menggeser kurva IS ke kanan (ke atas). Kurva LM digunakan untuk menganalisis kebijakan moneter, yaitu kebijakan bank sentral menarik atau menambah uang beredar dalam masyarakat (penawaran uang). Pergeseran kurva LM juga dapat disebabkan oleh perubahan pendapatan masyarakat (permintaan uang). Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka masyarakat semakin banyak membutuhkan uang untuk kebutuhan transaksi. Kurva LM meringkas perubahan keseimbangan permintaan dan penawaran uang. Kebijakan bank sentral menarik uang beredar disebut juga kebijakan moneter kontraksi, sedangkan kebijakan menambah uang beredar disebut kebijakan moneter ekspansi. Kebijakan kontraksi moneter dilakukan bank sentral dengan menaikan suku bunga, untuk menarik

18

masyarakat tidak memegang uang tunai untuk berbelanja, tetapi menyimpannya di bank. Sebaliknya, kebijakan ekspansi moneter menurunkan suku bunga. Kontraksi moneter menggeser kurva LM ke kiri (ke atas), sedangkan ekspansi moneter menggeser kurva LM ke kanan (ke bawah). Pergeseran kurva IS dan LM dapat dilihat pada penjelasan Gambar 4 pada bagian berikut ini. 4.

Rigiditas Suku Perbankan

Bunga

Kredit

Gambar 4 berikut ini menjelaskan perubahan pendapatan masyarakat (output) dan suku bunga yang terjadi sebagai dampak dari kebijakan subsidi suku bunga KUR dengan menggunakan kerangka IS-LM. Sebelum adanya kebijakan subsidi suku bunga perekonomian berada pada titik A, dimana tingkat pendapatan nasional adalah Y* dan tingkat suku bunga r*. Kebijakan subsidi suku bunga merupakan kebijakan ekspansi fiscal karena pemerintah menambah pengeluarannya. Kebijakan ini membuat perekonomian berpindah pada titik B, dimana tingkat pendapatan meningkat menjadi Y*1 demikian pula suku bunga meningkat pada r*1. Tujuan pemerintah memberikan subsidi suku bunga adalah mendorong agar bank menyalurkan kredit kepada UMKM dengan bunga yang rendah. Bertambahnya kredit yang disalurkan oleh bank, akan menambah uang beredar dalam masyarakat, atau menggeser kurva LM ke kanan. Harapan pemerintah adalah bank menyalurkan kreditnya sampai menggeser kurva LM ke LM’ atau perekonomian ke titik C. Kondisi ekonomi pada titik ini adalah tingkat pertumbuhan yang tinggi Y*2 dan suku bunga yang rendah r*2. Pemerintah tidak menjelaskan berapa persentase tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, namun seringkali menyebutkan tingkat suku bunga kredit adalah satu digit atau kurang dari 10% pada akhir tahun 2016.


Gambar 4 Gambar

4 Kurva IS-LM dan perubahannya kebijakan subsidi suku bunga KUR Kurva IS-LM dan perubahannya akibat akibat kebijakan subsidi suku bunga KUR

Suku Bunga (R)

LM

LM’

B

r*1 r* r*2

LM’’

D

A

C

IS’

IS Y*

Y

*1

Y

*3

Y

*2

Output / Pendapatan (Y)

Namun demikan, kebijakan memberikan apabila menyalurkan kredit kepada UMKM, subsidi suku bunga kepada bank tidak serta tetap saja tambahan kredit yang disalurkan merta membuat bank menambah penyaluran belum cukup untuk membawa suku bunga kreditnya kepada UMKM. Inilah yangkebijakan saya pinjaman pada trend yang menurun, terlebih Namun demikan, 5. Simpulan dan Saran maksud sebagai rigiditas suku bunga kredit lagi mencapai target yang diharapkan memberikan subsidi suku bunga kepada perbankan. Langkah pemerintah mendorong pemerintah yaitu 1 digit (di bawah 10%) pada bank tidak agar sertamencapai merta titik membuat perekonomian C denganbank akhir tahunPemerintah 2016. Suku bunga pinjaman disulit sangat dalam pertumbuhan ekonomi Y*2 dan suku bunga Indonesia bersifat rigit. menambah penyaluran kreditnya kepada mengupayakan agar suku bunga pinjaman r*2 tidak didukung oleh perbankan. Perbankan UMKM. Inilah yang saya maksud sebagai Rigiditas bunga kreditmenurun. di Indonesia Suku bunga di suku Indonesia hanya menambah penyaluran kreditnya menunjukkan hilangnya otoritas pemerintah rigiditas suku bunga kredit perbankan. pinjaman masih berada di atas 10% dan sehingga menggeser kurva LM sampai pada terhadap bank miliknya sendiri. Bank penyalur Langkah pemerintah LM’’, atau perekonomian pada titik mendorong D. Pada trend terbesar meningkat. Meskipun KUR yang menunjukkan merupakan bank-bank di titik ini tingkat suku bungamencapai tidak turun, tetap perekonomian agar titik Indonesia, C perbankan subsidi suku bunga belum mampudiberikan untuk mewujudkan pada r* dan pertumbuhan ekonomi*2hanya keinginan oleh pemerintah agar UMKM dapat menyalurkan dengan pertumbuhan ekonomi Y dan suku pemerintah apabila mencapai*2 Y*3, tidak sesuai dengan target memperoleh pinjaman dengan suku bunga bunga r tidak kredit kepada UMKM, tetap saja tambahan pemerintah yaitu didukung Y*2. Suku oleh bungaperbankan. tidak rendah sesuai target. Penyaluran KUR belum bergerak turunhanya atau rigit. Perbankan menambah penyaluran kredit yang disalurkan belum cukup untuk menambah uang beredar di cukup untuk kreditnya sehingga menggeser kurva LM masyarakatmembawa sehingga dapat menurunkan suku suku bunga pinjaman pada trend 5. Kesimpulan dan Saran bunga sekaligus meningkatkan pendapatan sampai pada LM’’, atau perekonomian yang menurun, terlebih lagi mencapai Pemerintah sangat sulit dalam nasional sesuai dengan target. pada titik D. Pada titik ini tingkat suku target yang diharapkan pemerintah yaitu 1 mengupayakan agar suku bunga pinjaman * IS-LM menjelaskan persoalan ekonomi bunga tidakmenurun. turun,Suku tetap r dan di Indonesia bungapada pinjaman digit (di bawah 10%) pada akhir tahun yang dihadapi suatu negara dengan cara yang masih berada di ekonomi atas 10% dan menunjukkan pertumbuhan hanya mencapai 2016. banyak Suku sekali bungaasumsi pinjaman terlalu sederhana, yang di Indonesia trend meningkat. Meskipun perbankan *3 Y , tidak sesuai dengan target pemerintah digunakan. bersifat Terlebih rigit. lagi untuk menjelaskan diberikan subsidi suku bunga oleh pemerintah *2 kebijakan ekonomi yang dilakukan pemerintah yaitu Y . Suku bunga tidak bergerak turun

atau rigit.

Rigiditas suku bunga kredit di Indonesia 19 menunjukkan hilangnya otoritas pemerintah terhadap bank miliknya sendiri. Bank penyalur KUR yang merupakan bank-


untuk mendorong bertumbuhnya sektor UMKM. Namun dengan kerangka pemikiran Keynes ini dapat ditarik pelajaran bahwa harus adanya koordinasi yang kuat antara otoritas moneter dan otoritas fiscal. Di Indonesia, otoritas moneter adalah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Sementara otoritas fiscal ada di tangan pemerintah, dalam hal ini kementerian keuangan. Kedua otoritas bersama dengan kementerian terkait harus menyadari pentingnya koordinasi. Tanpa adanya kebijakan moneter, kebijakan fiskal memperbesar pengeluaran melalui subsidi suku bunga tidak mencapai sasaran yang diinginkan. Studi selanjutnya mengenai

20

rigiditas suku bunga perbankan di Indonesia perlu diuji secara empiris. Pemerintah harus dapat melakukan intervensi secara langsung pada pasar kredit ketika perbankan tidak dapat memenuhi harapan pemerintah untuk dapat menurunkan suku bunga. Caranya adalah dengan mendirikan bank khusus yang hanya meminjamkan kepada UMKM. Subsidi suku bunga hanya diberikan kepada bank ini, bank ini beroperasi secara lebih efisien sehingga dapat meminjamkan dengan suku bunga rendah. Pada akhirnya misi pemerintah untuk mencapai suku bunga rendah seperti di negara-negara maju dan berkembang lainnya tercapai.


Daftar Pustaka N. Gregory Mankiw, Macroeconomics, 8th Edition. Worth Publishers; June 1, 2012. ISBN-10: 1429240024, ISBN-13: 9781429240024 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1355/KMK.05/2015 Tentang Besaran Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20 /PMK.05/2016 tentang tata cara pelaksanaan subsidi bunga untuk kredit usaha rakyat http://komite-kur.com/ Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia April 2016, Bank Indonesia. http://data.worldbank.org/indicator/FR.INR. LEND

21

Eugenia Mardanugraha Dosen dan Peneliti Bidang Keuangan dan UKM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

Recommend Documents